Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Pemerintah Kabupaten Purbalingga memiliki mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan otonomi daerah, serta memberikan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai ujung tombak implementasi kebijakan nasional dan penyedia layanan dasar di tingkat lokal. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi daerah, pelayanan publik melalui berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, serta program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Ini menjadikan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai entitas krusial dalam pembangunan dan ketertiban daerah.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Pemerintah Kabupaten Purbalingga memiliki mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan otonomi daerah, dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan karena bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan, pembangunan, dan ketertiban masyarakat di tingkat lokal, menjadi ujung tombak implementasi kebijakan nasional dan penyedia layanan dasar bagi warga.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. Melalui berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah daerah ini mengeluarkan peraturan lokal, menyediakan layanan langsung seperti kesehatan dan kependudukan, serta menjalankan program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
Beberapa program strategis yang diintervensi oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga meliputi digitalisasi pelayanan publik melalui berbagai aplikasi inovatif, peningkatan akses kesehatan dengan program Dokter Spesialis Keliling, serta pembangunan infrastruktur melalui program "Alus Dalane". Selain itu, terdapat program ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat yang aktif dijalankan.
Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkontribusi dalam isu nasional melalui implementasi program-program yang sejalan dengan agenda pembangunan pusat. Upaya digitalisasi pelayanan publik, pemerataan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan ketahanan pangan merupakan bagian integral dari strategi pembangunan nasional. Kontribusi ini juga diperkuat melalui dukungan terhadap transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk berbagai keperluan penting. Ini termasuk mengurus perizinan usaha, administrasi kependudukan, mendapatkan layanan kesehatan, terkait kebijakan pendidikan lokal, hingga menyampaikan pengaduan atau aspirasi melalui saluran publik yang tersedia.
Sebagai kesimpulan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah lembaga vital yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayahnya. Dengan mandat yang luas, ruang lingkup yang komprehensif, dan berbagai inovasi strategis, pemerintah daerah ini secara aktif berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada agenda nasional, menegaskan perannya sebagai pilar utama dalam tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang Perusahaan Umum Daerah yang berhak melaksanakan perencanaan dan pengelolaan basil pertanian yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Terkait : Pendirian, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, usaha dan jangka waktu, modal, pengurus dan pegawai KPM, susunan organisasi dan tata kerja, satuan pengawas intern, Perencanaan, operasional dan pelaporan, penggunaan laba, pembinaan dan pengawasan, tanggung jawab dan ganti rugi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang kesepakatan bersama an tar desa/ a tau dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 25 Tahun 2025
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Besaran Persentase Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2025
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Daerah ini mengatur tentang seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas parkir yang meliputi pembangunan, pengelolaan, dan pengaturan sesuai dengan kewenangannya.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 69 Tahun 2025
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Di antara BAB XVI dan BAB XVII Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 2) disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XVIA
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2025
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Yang Meliputi Pengelolaan Air Limbah Domestik, Tugas Dan Wewenang, Kerja Sama, Kelembagaan, Hak Dan Kewajiban, Peran Serta Masyarakat, Larangan, Retribusi, Pendanaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Insentif Dan Disinsentif, Perizinan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2014
Peraturan tersebut mengatur mengenai Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2013 meliputi a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; dan d. Catatan Atas Laporan Keuangan