DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 100 Tahun 2025

Nomor: 100
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Yang Meliputi Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 145); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purbalingga. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
4.Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar yang selanjutnya disingkat UPTD Pasar adalah unit pelaksana teknis operasional pada perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pasar.
8.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan.
9.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
10.Jabatan Pengawas adalah Jabatan Manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
11.Jabatan Fungsional adalah Jabatan Nonmanajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan tertentu.
12.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
13.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
14.Jabatan Pelaksana adalah Jabatan Nonmanajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
15.Pelaksana adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pasar.
(2)UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) unit, yang terdiri dari:
1. a.UPTD Pasar Wilayah I, dengan klasifikasi A;
2. b.UPTD Pasar Wilayah II, dengan klasifikasi B; dan
3. c.UPTD Pasar Wilayah III, dengan klasifikasi B. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)UPTD Pasar adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pengelolaan pasar pada Dinas.
(2)UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)UPTD Pasar bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pengelolaan pasar di wilayah kerja masing-masing.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pasar menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengelolaan sarana prasarana dan utilitas pasar meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penggunaaan dan pemeliharaan;
2. b.pengelolaan kebersihan dan pelaksanaan ketertiban serta keamanan pasar;
3. c.pemantauan penarikan retribusi dan pengelolaan sumber pendapatan lainnya yang berasal dari penerimaan lainnya yang ada di lingkungan pasar;
4. d.pelayanan operasional pasar dan perjanjian kerja sama yang menjadi kewenangan UPTD;
5. e.pengelolaan dan pembinaan kepada pedagang dan pengunjung pasar;
6. f.pelayanan pengaduan bidang pengelolaan pasar;
7. g.pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD Pasar; dan
8. h.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Ketentuan mengenai wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi UPTD Pasar dengan Klasifikasi A terdiri atas:
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Kepala Pasar; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
4. d.Pelaksana Urusan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2)Susunan organisasi UPTD Pasar dengan Klasifikasi B terdiri atas:
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Kepala Pasar;
3. c.Pelaksana Urusan; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(3)Bagan susunan organisasi UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 7

(1)Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, adalah unsur pembantu Kepala UPTD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(2)Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan administrasi perkantoran serta pemberian dukungan administratif bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan UPTD Pasar.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pasar mempunyai fungsi:

a.pengoordinasian kegiatan di lingkungan UPTD Pasar;
b.pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan UPTD Pasar;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
d.pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), reformasi birokrasi, dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan UPTD Pasar;
e.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan UPTD Pasar;
f.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
g.pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran di lingkungan UPTD Pasar; dan
h.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1)Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD dapat menetapkan Kepala Pasar.
(2)Kepala Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah unsur pembantu nonstruktural, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(3)Kepala Pasar merupakan Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan oleh Kepala UPTD, ditetapkan secara objektif berdasarkan penilaian kinerja dan/atau kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kepala Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala UPTD dalam memimpin dan mengawasi pengelolaan unit pasar yang menjadi wilayah kerjanya.
(5)Ketentuan mengenai Kepala Pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala UPTD.

Pasal 11

(1)Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD dapat membentuk Pelaksana Urusan.
(2)Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah unsur pembantu nonstruktural, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(3)Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pelaksana Urusan Ketatausahaan;
2. b.Pelaksana Urusan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
3. c.Pelaksana Urusan Retribusi;
4. d.Pelaksana Urusan Ketertiban dan Keamanan; dan
5. e.Pelaksana Urusan Keindahan dan Kebersihan.
(4)Pelaksana Urusan Ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan administrasi perkantoran serta pemberian dukungan administratif bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
(5)Pelaksana Urusan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemeliharaan dan perbaikan bangunan, mesin, elektrikal serta sarana dan prasarana pasar rakyat.
(6)Pelaksana Urusan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf huruf c, mempunyai tugas melakukan pendataan potensi retribusi meliputi pendataan pedagang, los, kios, lapak dan tempat dagang lainnya di lingkungan pasar rakyat serta penarikan retribusi dan penyetoran retribusi.
(7)Pelaksana Urusan Ketertiban dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d, mempunyai tugas melakukan pengamanan, penertiban dan memberikan pembinaan serta pelayanan agar terjaga lingkungan pasar yang tertib dan aman.
(8)Pelaksana Urusan Keindahan dan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e, mempunyai tugas memberikan pembinaan dan pelayanan dalam hal kebersihan dan keindahan agar terjaga lingkungan Pasar yang bersih dan indah.
(9)Ketentuan mengenai Pelaksana Urusan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala UPTD.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…