DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 103 Tahun 2025

Nomor: 103
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Industri Logam Yang Meliputi Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembagan Industri Logam; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 145); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4.Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Industri Logam yang selanjutnya disingkat UPTD PILOG adalah unit pelaksana teknis operasional pada perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Kepala UPTD adalah Kepala UPTD PILOG.
8.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan.
9.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
10.Jabatan Pengawas adalah Jabatan Manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
11.Jabatan Fungsional adalah Jabatan Nonmanajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan tertentu.
12.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
13.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
14.Jabatan Pelaksana adalah Jabatan Nonmanajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
15.Pelaksana adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PILOG kelas A. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)UPTD PILOG adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pengelolaan dan pengembagan industri logam pada Dinas.
(2)UPTD PILOG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)UPTD PILOG bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pembinaan dan pengembangan industri logam, teknis industri logam, serta penyediaan bahan-bahan industri logam.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PILOG menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia industri logam;
2. b.pelaksanaan pelayanan teknis produksi industri logam;
3. c.penyediaan bahan baku dan bahan penolong industri logam;
4. d.pelaksanaan pelatihan/kursus industri logam;
5. e.pelaksanaan pengembangan kemitrausahaan industri logam;
6. f.pelaksanaan dukungan pemasaran;
7. g.pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD PILOG; dan
8. h.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi UPTD PILOG terdiri atas:
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Kepala Bengkel;
4. d.Kepala Sentra Industri Kecil Menengah;
5. e.Pelaksana Urusan; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2)Bagan susunan organisasi UPTD PILOG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PILOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 7

(1)Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b, adalah unsur pembantu Kepala UPTD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(2)Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan administrasi perkantoran serta pemberian dukungan administratif bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan UPTD PILOG.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha UPTD PILOG mempunyai fungsi:

a.pengoordinasian kegiatan di lingkungan UPTD PILOG;
b.pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan UPTD PILOG;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
d.pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), reformasi birokrasi, dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan UPTD PILOG;
e.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan UPTD PILOG;
f.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
g.pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran di lingkungan UPTD PILOG; dan
h.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD terkait dengan tugas dan fungsinya. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pasal 10

(1)Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD dapat menetapkan Kepala Bengkel dan Kepala Sentra Industri Kecil Menengah.
(2)Kepala Bengkel dan Kepala Sentra Industri Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah unsur pembantu nonstruktural, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(3)Kepala Bengkel dan Kepala Sentra Industri Kecil Menengah merupakan Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan oleh Kepala UPTD, ditetapkan secara objektif berdasarkan penilaian kinerja dan/atau kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kepala Bengkel mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala UPTD dalam melaksanakan peayanan teknis industri logam kepada Masyarakat/pengrajin logam/Perusahaan yang membutuhkan.
(5)Kepala Sentra Industri Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala UPTD dalam memberikan informasi terkait komoditas dan desain yang menjadi ciri khas sentra, melaksanakan pelatihan dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia sentra, membangun jejaring, membantu memfasilitasi industri kecil menengah memenuhi persyaratan teknis maupun administrasi yang diharuskan Standar Nasional Indonesia, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap perkembangan sentra.
(6)Ketentuan mengenai Kepala Bengkel dan Kepala Sentra Industri Kecil Menengah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala UPTD.

Pasal 11

(1)Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD dapat membentuk Pelaksana Urusan.
(2)Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah unsur pembantu nonstruktural, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(3)Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pelaksana Urusan Aset;
2. b.Pelaksana Urusan Pemeliharaan Aset;
3. c.Pelaksana Urusan Retribusi;
4. d.Pelaksana Urusan Ketertiban dan Keamanan; dan
5. e.Pelaksana Urusan Keindahan dan Kebersihan.
(4)Pelaksana Urusan Aset sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pencataan aset dan administrasi pergudangan UPTD PILOG.
(5)Pelaksana Urusan Pemeliharaan Aset sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3)huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemeliharaan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan perbaikan bangunan, mesin, elektrikal serta sarana dan prasarana UPTD PILOG.
(6)Pelaksana Urusan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf huruf c, mempunyai tugas melakukan pendataan potensi retribusi meliputi jasa layanan bengkel, sewa workshop industri kecil menengah, sewa Gudang pertemuan, sewar uang pelatihan, dan sumberpendapatan lainnya di lingkungan UPTD PILOG serta penarikan retribusi dan penyetoran retribusi.
(7)Pelaksana Urusan Ketertiban dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d, mempunyai tugas melakukan pengamanan, penertiban dan memberikan pembinaan serta pelayanan agar terjaga lingkungan UPTD PILOG yang tertib dan aman.
(8)Pelaksana Urusan Keindahan dan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e, mempunyai tugas memberikan pembinaan dan pelayanan dalam hal kebersihan dan keindahan agar terjaga lingkungan UPTD PILOG yang bersih dan indah.
(9)Ketentuan mengenai Pelaksana Urusan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala UPTD.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…