DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian dan Besaran Insentif, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pemberian insentif pemungutan retribusi daerah yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengatur Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah SALINAN diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 15);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 130); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4.Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat DINPERINDAG adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga.
5.Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.
6.Insentif Pemungutan Retribusi Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
7.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

PEMBERIAN DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 2

(1)Insentif pemungutan retribusi daerah diberikan kepada DINPERINDAG.
(2)Insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
1. a.Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
2. b.Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
3. c.Pejabat dan pegawai DINPERINDAG sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
(3)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan :
1. a.Kinerja Instansi;
2. b.Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
3. c.Pendapatan Daerah; dan
4. d.Pelayanan kepada masyarakat.
(4)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
1. a.Retribusi Pelayanan Pasar;
2. b.Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah:
  1. 1.Bidang sarana distribusi perdagangan;
  2. 2.Bidang perdagangan;dan
  3. 3.UPTD Pilog.
3. c.Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pasal 3

(1)Insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada DINPERINDAG apabila mencapai kinerja tertentu.
(2)Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Pemberian insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
(4)Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
(5)Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 4

(1)Besaran Insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
(2)Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
(3)Penerima dan besarnya Insentif Retribusi daerah yang dikelola DINPERINDAG Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

(1)Kepala DINPERINDAG menyusun penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Daerah yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(2)Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah serta rincian objek belanja Retribusi.

Pasal 6

Dalam hal target penerimaan retribusi daerah pada akhir Tahun Anggaran 2025 telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran 2025, maka pemberian insentif pemungutan retribusi daerah diberikan pada Tahun Anggaran 2026 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga. Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 2 Januari 2025 BUPATI PURBALINGGA, Ttd DYAH HAYUNING PRATIWI Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 2 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Ttd HERNI SULASTI BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 11 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SOLIKHUN,S.H,M.H Pembina Tingkat I NIP.19730310 199903 1 007 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI YANG DIKELOLA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2025 PENJABARAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2025 NO Jenis Retribusi Target Penerimaan Target Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rupiah % Rupiah % Rupiah % Rupiah %

1.Retribusi Pelayanan Pasar 3.524.100.000,00 528.615.000,00 15 1.409.640.000,00 40 2.643.075.000,00 75 3.524.100.000,00 100
2.Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 1.210.000.000,00

a.Bidang sarana distribusi perdagangan (MCK Pasar, Kios Luar Pasar, STA Kutabawa); 670.000.000,00 100.500.000,00 15 268.000.000,00 40 502.500.000,00 75 670.000.000,00 100
b.Bidang perdagangan (PFC dan CKC) 90.000.000,00 13.500.000,00 15 36.000.000,00 40 67.500.000,00 75 90.000.000,00 100
c.UPTD Pilog (Jasa mesin, Kantin dan Workshop) 450.000.000,00 67.500.000,00 15 180.000.000,00 40 337.500.000,00 75 450.000.000,00 100 3 Retribusi Tempat Khusus Parkir 2.142.800.000,00 321.420.000,00 15 857.120.000,00 40 1.607.100.000,00 75 2.142.800.000,00 100 BUPATI PURBALINGGA, Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 2 Januari 2025 Ttd SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA DYAH HAYUNING PRATIWI Ttd HERNI SULASTI BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 11 TAHUN 2023

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…