DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Pemanfaatan Fisik Bangunan Rusunawa; Kepenghunian; Administrasi Keuangan; Kelembagaan; Pengembangan Bangunan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembangunan rumah susun sederhana sewa di Kabupaten Purbalingga dilakukan untuk menjamin pemenuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa agar program kegiatan pembangunan rumah susun sederhana sewa dapat berhasil guna dan berdaya guna serta mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan perlu melakukan pengelolaan, maka perlu mengatur Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883); Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625); Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rusunawa; MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Bupati adalah Bupati Purbalingga. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 10. 11. 12. 13.

(1)Dinas adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh pengelola atas barang milik daerah berupa Rusunawa beserta prasarana sarana dan utilitas umum untuk mempertahankan kelaikan rumah susun yang meliputi kegiatan operasional pemeliharaan dan perawatan. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik Negara/Daerah berupa Rusunawa untuk dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dalam bentuk sewa dengan tidak mengubah status kepemilikan yang dilakukan oleh pengelola untuk memfungsikan Rusunawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelola adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan Rusunawa. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Penghuni adalah Warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang melakukan perjanjian sewa Satuan Rusunawa dengan pengelola. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah untuk menyewa rumah. Besaran Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal uang sebagai pembayaran atas sewa Satuan Rusunawa dan/atau sewa bukan hunian Rusunawa untuk jangka waktu tertentu berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

a.sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Rusunawa beserta prasarana sarana dan utilitas umum untuk mempertahankan kelaikan dan fungsi rumah susun.

(2)
1. b.sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik Daerah berupa Rusunawa untuk dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
2. a.menjamin terwujudnya Rusunawa yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan kawasan permukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh; mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, efisien, dan produktif; memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi MBR; memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang pembangunan rumah susun; menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau, terutama bagi MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan permukiman yang terpadu; dan memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunian, pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun.

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan Rusunawa meliputi: pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa yang mencakup pemanfaatan ruang dan bangunan, termasuk pemeliharaan, perawatan, serta peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas; a.

(1)kepenghunian yang mencakup kelompok sasaran penghuni, proses penghunian, penetapan calon penghuni, perjanjian sewa menyewa serta kewajiban, hak dan larangan penghuni; pengembangan bangunan Rusunawa.

BAB II

PEMANFAATAN FISIK BANGUNAN RUSUNAWA

Pasal 4

Lingkup pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa meliputi kegiatan: a. b. pemanfaatan ruang hunian; dan pemanfaatan ruang bukan hunian.

(2)Pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
1. a.pemeliharaan,
2. b.perawatan, dan
3. c.peningkatan kualitas bangunan prasarana, sarana, dan utilitas.
(3)Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari: jalan; tangga; selasar; drainase; persampahan; dan air bersih.—o a0 TP
(4)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari sarana:
1. a.peribadatan; dan
2. b.olahraga.
(5)Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
1. a.jaringan listrik;
2. b.air bersih; dan
3. c.perlengkapan pemadam kebakaran.

Pasal 5

Pemanfaatan ruang hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a wajib memperhatikan hal sebagai berikut:

a.pemindahan dan pengubahan peletakan atau bentuk elemen Rusunawa hanya dapat dilakukan oleh Pengelola;
b.elemen sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu komponen dan kelengkapan rinci bangunan yang membentuk fungsi dan gaya arsitektur bangunan termasuk di antaranya atap, langit-langit, kolom, balok, dinding, pintu, jendela, lantai, tangga, balustrade, komponen pencahayaan, komponen penghawaan dan komponen mekanik;
c.penataan dan pengaturan barang dalam Rusunawa tidak menghalangi jendela yang dapat menghambat sirkulasi udara dan cahaya;
d.penempatan sekat pemisah antar ruang tidak mengganggu struktur bangunan; dan
e.pemanfaatan dapur, ruang jemur dan Mandi Cuci Kakus serta fungsi ruang lainnya yang berada dalam satuan hunian dilakukan oleh penghuni.

Pasal 6

(1)Pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hurufb wajib memperhatikan hal sebagai berikut:
1. a.satuan bukan hunian yang ada pada bangunan Rusunawa hanya dipergunakan untuk kegiatan ekonomi dan sosial serta tidak dapat difungsikan sebagai hunian atau dialihfungsikan untuk kegiatan lain;
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
1. b.pelaksanaan kegiatan ekonomi pada satuan bukan hunian hanya dapat dilakukan melalui perjanjian sewa menyewa dengan Pengelola,
2. c.satuan bukan hunian difungsikan untuk melayani kebutuhan penghuni Rusunawa;
3. d.pemanfaatan ruang pada satuan bukan hunian tidak melebihi batas satuan tersebut;
4. e.pemanfaatan ruang lantai dasar untuk kegiatan ekonomi dan/atau sosial sesuai ketentuan Pengelola; dan
5. f.pemanfaatan dapur, ruang jemur, MCK, ruang serbaguna, ruang belajar dan ruang penerima tamu serta sarana lain bagi lanjut usia dan penyandang cacat yang berada di luar satuan hunian dilakukan secara bersama. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pengelola.

Pasal 7

Pemanfaatan bangunan Rusunawa oleh Penghuni dalam rangka terpeliharanya dan terawatnya bangunan Rusunawa memperhatikan hal sebagai berikut:

a.Pemanfaatan bagian atap harus disesuaikan dengan daya dukung struktur bangunan Rusunawa;
b.ruang bawah tangga tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan dinding bagian dalam ruang bawah tangga dapat dimanfaatkan untuk menempatkan papan informasi. Pemanfaatan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan prasarana dan sarana dapat dimanfaatkan bersama oleh Penghuni dan Pengelola Rusunawa. Pemanfaatan bangunan prasarana dan sarana yang dilakukan oleh Penghuni tidak boleh mengganggu Penghuni lainnya. Pemanfaatan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengelola dengan Penghuni sesuai perjanjian sewa menyewa.

Pasal 8

Pemeliharaan bangunan Rusunawa dilakukan untuk menjaga keandalan bangunan beserta prasarana dan sarananya agar tetap laik fungsi. Pemeliharaan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola yang meliputi:

a.prasarana;
b.sarana; dan
c.utilitas.

Pasal 9

(1)Perawatan bangunan Rusunawa merupakan kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan Rusunawa dan/atau komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan tetap laik fungsi.
(2)Kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.perawatan rutin;
2. b.perawatan berkala; dan
3. c.perawatan insidental/perawatan darurat.
(3)Pengelola melakukan pemeriksaan rutin terhadap bangunan Rusunawa
(4)Dalam hal ditemukan kerusakan pada bangunan Rusunawa, Pengelola wajib menentukan jenis perawatan dan penganggaran biaya yang dibutuhkan.
(5)Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tingkat kerusakan terhadap bangunan Rusunawa.

Pasal 10

Pengelola melakukan peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas yang tersedia di kawasan Rusunawa menjadi lebih baik, nyaman dan aman sesuai kebutuhan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…