DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Pemungutan Retribusi; Tata Cara Pembayaran Retribusi; Pemanfaatan Retribusi; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa;

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 10. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Purbalingga. Dinas Perumahan dan Permukiman yang selanjutnya disebut DINRUMKIM adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga. Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut Rusunawa, adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Obyek dan Subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Bank yang ditunjuk adalah Bank yang sudah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemungutan Retribusi.

11.Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya disebut STS adalah surat untuk melakukan penyetoran hasil penerimaan hasil Retribusi ke Kas Daerah.
12.Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disebut STTS adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati/memakai Rusunawa wajib membayar Retribusi.

Pasal 3

(1)Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut dengan menggunakan SKRD dan/atau ketetapan lain yang dipersamakan.
(2)Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1)Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rusunawa dibayarkan secara elektronik dan dibayarkan setiap bulan.
(2)Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk uang jaminan, iuran air bersih, dan iuran sampah.
(3)Pembayaran retribusi dilakukan paling lambat tanggal 19 (sembilan belas) setiap bulan melalui Bank yang telah ditunjuk.

Pasal 5

Perhitungan biaya iuran air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2)menggunakan tarif air bersih sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 6

(1)Pembayaran Retribusi menggunakan sistem elektronik dilakukan oleh Petugas Bank yang ditunjuk atau transfer ke rekening penerimaan Retribusi Pemanfatan Aset Daerah Rusunawa.
(2)Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rusunawa dibayarkan dengan menggunakan STS yang dikeluarkan oleh DINRUMKIM yang terintegrasi dengan sistem pembayaran di Bank yang ditunjuk.
(3)Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi Rusunawa dengan membawa STS dan pembayaran ditujukan kepada rekening penerimaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rusunawa dan mendapatkan tanda bukti pembayaran.
(4)Tanda bukti pembayaran Retribusi Pemakaian Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sebagai STTS.

Pasal 7

Bank yang ditunjuk dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya sejak menerima pembayaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rusunawa menyetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Seluruh hasil penerimaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rusunawa disetor ke Kas Daerah dan dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga. Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 2 Januari 2025 BUPATI PURBALINGGA, Ttd DYAH HAYUNING PRATIWI Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 2 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, Ttd HERNI SULASTI BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 16 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Ditandatangani secara elektronik oleh: SOLIKHUN,S.H,M.H Pembina Tingkat I NIP.19730310 199903 1 007 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KOP DINAS SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH Nomor : ......... ID PELANGGAN : NAMA NO. KAMAR TAHUN BULAN DETAIL : Sewa Kamar :Rp ... Turan Air :Rp ... Turan Sampah :Rp ... JUMLAH PEMBAYARAN : Rp ... Keterlambatan Bayar akan dikenai denda sebesar : ... % Kepala DINRUMKIM, BUPATI PURBALINGGA, Ttd DYAH HAYUNING PRATIWI Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 2 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, Ttd HERNI SULASTI BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 16

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…