DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Promosi Penanaman Modal; Insentif dan Kemudahan Berusaha; Pembinaan Dan Pengawasan Penanaman Modal; Pengenaan Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 129); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 10. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai wunsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Purbalingga. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Penanam Modal Dalam Negeri yang yang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga Negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penanam modal yang telah mendapatkan perizinan penanaman modal agar pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan. Promosi Penanaman Modal adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentangpotensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri. Deregulasi Penanaman Modal adalah segala kegiatan menyederhanakan perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait Penanaman Modal. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi. Peluang Penanaman Modal adalah Potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon penanam modal. 27. 28. 29. 30. 31.

(1)
(2)Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal adalah kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik. Pemberdayaan Usaha adalah upaya fasilitasi pembinaan dan penyuluhan, serta pelayanan usaha nasional, serta kemitraan terhadap pengusaha kecil, menengah, dan pengusaha besar. Kemitraan Usaha adalah kerjasama dalam kegiatan Penanaman Modal untuk bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; menciptakan lapangan kerja; meningkatan pembangunan ekonomi berkelanjutan; meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah; meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah; mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; mewujudkan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil;©mepo TR

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. b c. d Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Promosi Penanaman Modal; dan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal.

BAB II

PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan iklim penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. b. c. deregulasi penanaman modal; pengembangan potensi dan peluang penanaman modal; dan pemberdayaan usaha.

Pasal 5

Deregulasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a.penyusunan usulan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan b.

(1)
(2)
(3)yang terkait dengan Penanaman Modal beserta evaluasi pelaksanaannya, penyusunan usulan kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal; penyusunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya perizinan dan non perizinan, dan penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang- undangan terkait Penanaman Modal kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah lainnya, kalangan dunia usaha, serta para pemangku kepentingan Penanaman Modal lainnya.

Pasal 6

Penyusunan usulan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanaman Modal beserta evaluasi pelaksanaannya sebagaimana disebut dalam Pasal 5 hurufa dilakukan dengan:

a.identifikasi dampak kebijakan dan/atau peraturan daerah terhadap peningkatan dan pelaksanaan sektor usaha di wilayah Daerah.
b.analisa dan perancangan kebijakan dan/atau peraturan perundang- undangan sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal dan pengembangan ekonomi di wilayah Kabupaten
c.evaluasi implementasi kebijakan dan/atau peraturan perundang- undangan sesuai dengan kebutuhan penanaman modal dan pengembangan ekonomi wilayah Kabupaten;
d.perumusan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan;
e.pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah. Penyusunan usulan kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas penanaman modal sebagaimana disebut dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan:
a.identifikasi dampak kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitasi penanaman modal;
b.analisa dan perancangan kebijakan system insentif, kemudahan dan fasilitasi Penanaman Modal sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten;
c.evaluasi implementasi kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten;
d.perumusan kebijakan sistem insentif sesuai dengan kebutuhan;
e.pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha kepada Pemerintah Daerah. Penyusunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya perizinan dan non perizinan sebagaimana disebut dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan:

(1)
(2)
1. a.identifikasi peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan prosedur perizinan dan nonperizinan dalam melaksanakan kegiatan usaha
2. b.analisa Prosedur Operasional Standar dan lama penyelesaian serta biaya perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah;
3. c.evaluasi implementasi pelaksanaan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha;
4. d.perumusan kebijakan pelaksanaan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha;
5. e.pengusulan perubahan atau pencabutan kebijakan kemudahan berusaha berdasarkan sektor usaha kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Pengembangan potensi dan peluang pananaman modal sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui:

a.pengumpulan data informasi potensi penanaman modal di wilayah Daerah;
b.verifikasi hasil pengumpulan data informasi potensi penanaman modal di Daerah;
c.analisa hasil verifikasi potensi penanaman modal yang telah didapatkan sebelum didukung dengan hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan
d.Penyusunan peta potensi penanaman modal;
e.Hasil pemetaan peluang penanaman modal ke dalam sistem elektronik. Pendokumentasian hasil pemetaan peluang penanaman modal dilakukan melalui perekaman pembaharuan hasil pemetaan potensi usaha dan data berupa profil Daerah yaitu berupa: kondisi geografis; demografi; ekonomi; sarana dan prasarana pendukung investasi; dan komoditi unggulan.opo s

Pasal 8

Pemberdayaan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi: a. b.

(1)fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil dan menengah terkait pemberdayaan penanaman modal; fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil da menengah dengan usaha PMA/PMDN; dan fasilitasi peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait penanaman modal.

Pasal 9

Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil dan menengah terkait pemberdayaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya meliputi:

(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
1. a.koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pembinaan manjamen usaha kepada pengusaha kesil dan menengah terkait dengan pemberdayaan penanaman modal, dan
2. b.peningkatan kapasitas manajemen produksi, manajemen keuangan dan pemasaran. Fasilitas pelaksanaan pebinaan manajemen usaha dilaksanakan untuk menaikkan kelas skala usaha kecil dan menengah menjadi usaha besar serta siap dimitrakan dengan perusahaan PMA/PMDN sebagaiman diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil da menengah dengan usaha PMA/PMDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan meliputi:

a.melaksanakan fasilitasi Kemitraan Usaha antara usaha kecil, menengah, dan usaha besar di tingkat Daerah, dan
b.penyiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan Kemitraan Usaha antara usaha kecil, menengah, dan usaha besar di tingkat Daerah. Fasilitasi dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan kemitraan dalam rangka ekonomi yang berkeadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Fasilitasi peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya meliputi:

a.pelaksanaan dan pelaporan fasilitasi peningkatan daya usaha kecil dan menengah,
b.menggali masukan, saran, pandangan, pemikiran, rekomendasi dan permasalah dari dunia usaha. Fasilitasi peningkatan daya usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan solusi dalam peningkatan usaha untuk siap dimitrakan dengan perusahaan PMA dan PMDN sebagaiman diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…