DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Pengelolaan Pasar Rakyat; Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat; Tata Cara Permohonan Dan Persyaratan Administratif SKHM Dan SKHB; Perubahan Kepemilikan SHM; Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat; Kewajiban dan Larangan; Sanksi Administratif; Pembinaan dan Pengawasan; Partisipasi Masyarakat; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pasar Rakyat;

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
5.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pasar Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 135); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PASAR RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. Bupati adalah Bupati Purbalingga. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat DINPERINDAG adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perdagangan. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dapat berupa toko/kios, los, hamparan/plataran dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan proses jual beli barang dan atau jasa melalui tawar menawar. Pengelolaan Pasar Rakyat adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi Pasar Rakyat melalui perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Pasar sebagai sarana perdagangan. Sarana dan Prasarana Penunjang Pasar Rakyat adalah fasilitas milik Daerah yang dipergunakan untuk sarana penunjang kegiatan di Pasar Rakyat. Bangunan Pasar adalah seluruh bangunan gedung di area Pasar beserta seluruh sarana dan prasarana yang tersedia yang dipakai untuk berdagang dan segala fasilitas penunjang penyelenggarakan pasar lainnya Kios adalah bangunan tetap yang berada di lingkungan pasar rakyat, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa. Los adalah bangunan tetap yang berada di lingkungan Pasar Rakyat, beratap, tanpa dinding pemisah yang penggunaannya terbagi dalam petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa.. Hamparan adalah bangunan tetap yang berada di lingkungan Pasar Rakyat, yang tidak didirikan Kios dan/atau Los bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa dan kegiatan insidental lainnya. Pedagang Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Pedagang adalah setiap orang atau Badan yang menggunakan tempat usaha dan melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa di Pasar Rakyat. Surat Keterangan Hak Menempati, yang selanjutnya disingkat SKHM adalah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang menggunakan kios/los untuk kegiatan berjualan barang dan/atau jasa secara menetap. Surat Keterangan Hak Berjualan, yang selanjutnya disingkat SKHB adalah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pedagang di hamparan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: Fmmoe a0 op

(1)
(2)pengelolaan Pasar Rakyat; sarana dan prasarana pasar rakyat, tata cara permohonan dan persyaratan pengajuan SKHM dan SKHB; perubahan kepemilikan dan pencabutan SKHM dan SKHB; pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat; tata cara penerapan sanksi administratif bagi yang melanggar larangan; pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat; dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Pasar Rakyat;

BAB II

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Pasal 3

Pengelolaan Pasar Rakyat yang dimiliki, dikuasai, atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi pengelolaan fisik dan non fisik. Pengelolaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengelolaan sarana prasarana pokok dan sarana prasarana penunjang, yang meliputi:

a.pelaksanaan operasional kegiatan di Pasar Rakyat;

(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
1. b.pengelolaan, perlindungan, pemanfaatan, dan penggunaan sarana prasarana di Pasar Rakyat,
2. c.pembangunan, pengadaan, pemeliharaan, dan pengembangan lahan dan atau bangunan;
3. d.pengelolaan fisik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Pengelolaan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
4. a.perencanaan manajemen Pasar Rakyat;
5. b.pengorganisasian Pedagang;
6. c.pemungutan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
7. d.evaluasi, pembinaan, pengawasan, penertiban, pengamanan, dan pengendalian Pasar Rakyat;
8. e.partisipasi dan pemberdayaan Pedagang dalam kegiatan operasional di Pasar Rakyat;
9. f.koordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi dan pihak lain terkait pengelolaan Pasar Rakyat; dan
10. g.pengelolaan non fisik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SARANA DAN PRASARANA PASAR RAKYAT

Pasal 5

Sarana dan prasarana pokok Pasar Rakyat berupa:

a.bangunan kios, los, dan hamparan;
b.jalan akses pengunjung ke segala arah;
c.pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
d.penataan kios dan los sesuai dengan jenis barang dagangan; dan
e.bentuk bangunan pasar yang selaras dengan karakteristik budaya Daerah. Jalan akses pengunjung ke segala arah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf d adalah tersedianya jalan akses pengunjung di Pasar Rakyat yang bebas dari barang dagangan untuk memberi kemudahan dan kenyamanan bagi pengunjung pada saat berbelanja di pasar. Pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa pencahayaan di pasar rakyat terang tetapi tidak panas, sirkulasi udara lancar dan tersedia ventilasi yang memadai. Penataan kios dan los sesuai dengan jenis barang dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah menggunakan zonasi penataan kios, los, dan hamparan pengelompokan barang-barang dagangan berdasarkan jenis dan sifatnya dengan memperhatikan kemudahan mobilitas dan struktur bangunan gedung Pasar Rakyat.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Pasal 6

Sarana prasana penunjang Pasar Rakyat adalah: kantor pengelola, toilet, pos ukur ulang; pos keamanan; ruang menyusui; ruang kesehatan; ruang peribadatan; sarana dan akses pemadam kebakaran; tempat parkir; tempat penampungan sampah sementara; sarana pengolahan air limbah; sarana air bersih; dan

m.instalasi listrik; FRTCER oo AL TS Kantor pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bangunan yang digunakan oleh pengelola pasar untuk melaksanakan kegiatan operasional pasar dilengkapi sarana prasarana kantor dan alat tulis kantor yang memadai sebagai penunjang kegiatan:
a.representatif , bersih, rapi, aman, nyaman untuk bekerja dan tersedia tempat penyimpanan dokumen;
b.dokumen yang tersimpan secara tertib dan rapi;
c.mudah diakses oleh pengunjung dan pedagang; dan
d.tersedianya fasilitas papan informasi pasar dan pelayanan pelanggan. Toilet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bangunan penunjang untuk keperluan buang air besar, air kecil, dan tempat cuci tangan/MCK bagi pengelola Pasar, pedagang dan pengunjung pasar, pengelolaannya dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, berdasarkan perjanjian kerjasama pengelolaan, yang minimal memenuhi syarat:
a.tempat cuci tangan berupa wastafel atau keran dengan pembuangan tersedianya air bersih yang memadai;
b.tersedianya saluran pembuangan air dan limbah yang lancar dan tidak mampet;
c.tersedianya ventilasi untuk sirkulasi udara; dan
d.toilet terpisah pria dan wanita. Pos ukur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah tempat takar dan atau timbangan yang digunakan untuk menakar atau mengukur ulang keakuratan timbangan yang digpergunakan oleh para pedagang dan dilakukan oleh konsumen pasar agar konsumen mengetahui barang yang dibeli sudah tepat takarannya. Pos keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah ruangan yang tersedia dan berfungsi sebagai sarana penunjang untuk pos keamanan yang digunakan oleh petugas keamanan untuk penjagaan/pengamanan pasar, dilokasi yang memadai, dan mudah dijangkau Ruang menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah ruangan yang tersedia dan berfungsi sebagai sarana penunjang untuk ruang laktasi disediakan untuk ibu menyusui yang berkunjung ke pasar. Ruang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah ruangan yang tersedia dan berfungsi sebagai sarana penunjang yang digunakan bagi pedagang dan pengunjung pasar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ringan.

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(1)
(2)Ruang peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah ruangan yang tersedia dan berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menjalankan ibadah umat beragama di Pasar, yang selain berfungsi sebagai tempat ibadah, dapat berfungsi sebagai ruang sosial. Sarana dan akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf h adalah tersedianya sarana pemadam kebakaran berupa APAR dan akses pemadam kebakaran dan mudah dijangkau serta dilengkapi dengan petunjuk jalur evakuasi. Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufi adalah lahan terbuka di lingkungan pasar yang berfungsi sebagai area parkir untuk menempatkan kendaraan pedagang dan pengunjung yang parkir di pasar. Tempat penampungan sampah sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufj adalah ruang yang disediakan untuk menyimpan sampah sementara (TPS) yang bersifat tertutup dan terpisah dengan ruang dagang. Diangkut secara periodik dan tidak mencemari lingkungan. Sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah saluran pembuangan air limbah sisa kegiatan di pasar secara baik dan tidak mencemari lingkungan maupun area pengunjung. Tersedianya drainase yang memadai Pastikan saluran air limbah tidak tersumbat. Kalau memungkinkan, disediakan instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Sarana air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf1 adalah penyediaan dan distribusi air bersih adalah kegiatan pemenuhan dan penyaluran air bersih untuk pedagang serta pengunjung di pasar. Instalasi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m adalah tersedianya instalasi listrik yang memadai guna memenuhi kebutuhan minimal fasilitas umum di Pasar

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN DAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF SKHM DAN SKHB

Pasal 7

Pengajuan Permohonan Surat Izin dilaksanakan oleh setiap Orang atau Badan yang menempati kios, los, dan/atau hamparan. Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala DINPERINDAG, dengan melampirkan:

a.surat permohonan izin untuk menempati kios, los, dan/atau hamparan (berlaku ketentuan 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) izin pemakaian kios, los, dan/atau hamparan);
b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga, dengan menunjukkan dokumen asli;
c.fotokopi Izin Usaha, dengan menunjukkan dokumen asli;
d.fotokopi Izin pemakaian kios, los, dan/atau hamparan, dengan menunjukkan dokumen asli;
e.foto berwarna ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar untuk tiap 1 (satu) permohonan izin pemakaian kios, los, dan/atau hamparan;
f.surat pernyataan bermaterai yang memuat kesediaan untuk ditempatkan pada zonasi, lokasi dan luasan yang telah ditetapkan; dan
g.surat pernyataan bermaterai yang memuat:
1. 1.kesediaan mematuhi tata tertib pemakaian kios, los, dan/atau hamparan dan peraturan perundang-perundangan;

2.kesediaan menjaga dan mempertahankan keamanan, kebersihan, ketertiban dan keindahan Pasar Rakyat dengan senantiasa menjaga taman dan fasilitas lainnya serta akan menyediakan tempat pembuangan sampah di pelataran kios/los/hamparan/plataran yang digunakan sebagai tempat berjualan,
3.kesediaan tidak akan merubah, menambah, membongkar, merusak bentuk dan/atau struktur bangunan kios, los, dan/atau hamparan, dan apabila melanggar pernyataan maka bersedia mengembalikan kondisi bentuk dan/atau stuktur bangunan, dan bersedia untuk kehilangan hak berjualan di Pasar Rakyat,
4.Kesediaan untuk memenuhi kewajiban membayar Retribusi Daerah sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga dan/atau peraturan perundang-undangan, paling lambat sebelum Pedagang menerima SKHM/SKHB baru.
5.Kesediaan tidak menambah fasilitas atau sarana prasarana di Pasar Rakyat tanpa seizin Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;
6.Kesediaan berjualan setiap hari/hari pasaran sesuai waktu operasional Pasar Rakyat; dan
7.Kesediaan dilakukan pencabutan Izin, apabila tidak melakukan aktivitas berjualan selama paling sedikit 2 (dua) bulan berturut- turut atau 90 (sembilan puluh) hari secara akumulasi. tanpa izin tertulis Kepala UPTD Pasar. Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh calon Pedagang baru kepada Kepala DINPERINDAG, dengan dilampiri:

a.surat permohonan izin untuk menempati kios, los, dan/atau hamparan (berlaku ketentuan 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) izin pemakaian kios, los, dan/atau hamparan);
b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga, dengan menunjukkan dokumen asli;
c.Fotokopi Izin Usaha, dengan menunjukkan dokumen asli;
d.Foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar untuk tiap 1 (satu) permohonan izin pemakaian kios, los, dan/atau hamparan;
e.surat pernyataan bermeterai yang memuat kesediaan untuk ditempatkan pada zonasi, lokasi dan luasan yang telah ditetapkan;
f.surat pernyataan bermaterai yang memuat:
1. 1.kesediaan mematuhi tata tertib pemakaian kios, los, dan/atau hamparan dan peraturan perundang-perundangan;
2. 2.kesediaan menjaga dan mempertahankan keamanan, kebersihan, ketertiban dan keindahan Pasar Rakyat dengan senantiasa menjaga taman dan fasilitas lainnya serta akan menyediakan tempat pembuangan sampah di pelataran kios, los, dan/atau hamparan yang digunakan sebagai tempat berjualan;
3. 3.kesediaan tidak akan merubah, menambah, membongkar, merusak bentuk dan/atau struktur bangunan kios, los, dan hamparan, dan apabila melanggar pernyataan maka bersedia mengembalikan kondisi bentuk dan/atau stuktur bangunan, dan bersedia untuk kehilangan hak berjualan di Pasar Rakyat;
4. 4.kesediaan tidak menambah fasilitas atau sarana prasarana di Pasar Rakyat tanpa seizin Kepala DINPERINDAG;
5. 5.kesediaan berjualan setiap hari/hari pasaran sesuai waktu operasional Pasar Rakyat; dan

6.Kesediaan dilakukan pencabutan Izin, apabila tidak melakukan aktivitas berjualan selama paling sedikit 2 (dua) bulan berturut- turut atau 90 (sembilan puluh) hari secara akumulasi. tanpa izin tertulis Kepala UPTD Pasar. Setelah permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta lampirannya dinyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi dan validasi, Kepala DINPERINDAG menerbitkan surat pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak, dengan disertai alasan yang jelas. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pemohon paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan izin dinyatakan lengkap dan benar. Permohonan Izin yang telah disetujui, ditindaklanjuti dengan penerbitan KPP dan Kartu Bukti Pedagang. Bentuk dan format surat permohonan izin yang diajukan oleh Pedagang/pemakai lama untuk menempati kios/los sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bentuk dan format surat permohonan izin yang diajukan oleh calon Pedagang baru untuk menempati kios/los sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)huruf e dan huruf f, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bantuk SHKM dan SHKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Mekanisme alur penataan dan penempatan Pedagang ditetapkan lebih lanjut secara teknis oleh Kepala DINPERINDAG dalam bentuk Standar Operasional Prosedur. BABV PERUBAHAN KEPEMILIKAN SKHM Pasal 9

(1)Pedagang yang tidak menggunakan lagi kios/los untuk berdagang
(2)
(3)
(4)melaporkan kepada Kepala DINPERINDAG disertai dengan surat pernyataan tidak menggunakan kembali kios/los dan menyerahkan dokumen asli SKHM/SKHB. Bagi pemegang SKHM/SKHB yang meninggal dunia maka Izin dicabut. Prioritas Pemanfaatan kios/los sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli waris pemegang SKHM/SKHB yang meninggal dunia dengan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2). Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan:
1. a.surat/akta kematian yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
2. b.surat kuasa ahli waris diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat; dan
3. c.fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemegang SKHM/SKHB yang meninggal.
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)

Pasal 10

Kepala DINPERINDAG berkewajiban memberitahukan kepada Pedagang akan berakhirnya masa berlaku SKHM/SKHB, 1 (satu) tahun sebelum masa berlakunya berakhir. SKHM/SKHB dicabut apabila:

a.pemegang SKHM/SKHB tidak melakukan pendaftaran ulang setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali masa berlaku SKHM/SKHB berakhir;
b.habis masa berlakunya,
c.pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Pemakaian dan Surat Perjanjian Pemakaian,
d.pemegang izin tidak menggunakan tempat berdagang dan/atau tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari secara akumulatif, tanpa izin tertulis Kepala UPTD Pasar;
e.tidak membayar Retribusi Pasar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau akumulasi;
f.dilakukan revitalisasi Pasar Rakyat;
g.kios/los tidak digunakan sesuai dengan peruntukan dan jenis komoditi barang dagangannya;
h.pemegang Izin meninggal dunia dan ahli waris tidak melaporkan kepada Kepala DINPERINDAG melalui Kepala UPTD Pasar paling lama 3 (tiga) bulan sejak pemegang izin dinyatakan meninggal dunia; dan/atau
i.terjadi force majeure.

BAB VI

PEMBANGUNAN/REVITALISASI PASAR RAKYAT

Pasal 11

Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini berupa pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat. Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a.fisik;
b.manajemen;
c.ekonomi; dan
d.sosial. Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan yang meliputi:
a.kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standar purwarupa Pasar Rakyat dan sesuai dengan karakteristik budaya; zonasi Barang yang diperdagangkan; sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan; kemudahan akses transportasi; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi.opo T Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:
a.peningkatan profesionalisme pengelola;
b.pemberdayaan pedagang;

(5)
(6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1. c.pemantauan barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
2. d.Penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan pasar rakyat. Pembangunan dan/atau revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufc dilakukan melalui:
3. a.pelaksanaan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. b.peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;
5. c.peningkatan instrumen stabilisasi harga barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan
6. d.program membangun konsumen cerdas. Pembangunan dan/atau revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara Pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen serta entitas ekonomi lainnya untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Pasal 12

Pembangunan dan/atau revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi kriteria dan persyaratan minimal:

a.telah memiliki embrio Pasar Rakyat;
b.berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;
c.memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat; dan
d.meningkatkan peran Pasar Rakyat dalam rantai distribusi. Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki kriteria minimal:
a.merupakan area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah;
b.terdapat interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
c.terdapat pedagang dengan jumlah paling sedikit 15 (lima belas) orang; dan
d.bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen. Lokasi yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki kriteria minimal:
a.kedekatan dengan pangsa Pasar Rakyat;
b.terakses oleh pemadam kebakaran, pelayanan keamanan, pelayanan kesehatan; dan/atau
c.mempertimbangkan pertumbuhan kota di masa yang akan datang. Memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memiliki usaha kecil, mikro dan menengah pada Pasar Rakyat. Meningkatkan peran Pasar Rakyat dalam rantai distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui optimalisasi fasilitas Pasar Rakyat.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…