DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Angka 15 Pasal 1, perubahan Pasal 8, perubahan Lampiran I dan Lampiran II.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa mendasarkan ketentuan Surat dari Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pemberitahuan Penyesuaian terkait Penataan Kelembagaan, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sertifikat Elektronik, perlu diubah dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sertifikat Elektronik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
8.Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 90) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 90);
9.Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 32 Tahun 2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 32); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sertifikat Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 28) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Angka 15 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian, dan Bidang Statistik.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
8.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
9.Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10.Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu hukum baik pejabat atau staf pegawai yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
11.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
12.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
13.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
14.Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
15.Balai Besar Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE adalah unit pelaksana teknis di bawah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang bertanggung jawab sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) di Indonesia dalam menerbitkan, mengelola, dan mengawasi penggunaan sertifikat elektronik dan tanda tangan digital yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun sektor lainnya untuk menjamin keamanan, integritas, serta keabsahan dokumen elektronik.
16.Otoritas Pendaftaran adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
17.Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan kunci publik pada sertifikat elektronik.
18.Passphrase/password adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke Sertifikat Elektronik.
19.Rekayasa Balik adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja di balik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.
2.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Petugas Otoritas Pendaftaran atau verifikator Tanda Tangan Elektronik memiliki tugas bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, penyetujuan atau penolakan atas setiap pengajuan berkas permohonan penerbitan, pembaharuan dan pencabutan sertifikat elektronik yang diajukan oleh pemilik (atau calon pemilik) sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Otoritas Pendaftaran atau verifikator tanda tangan elektronik memiliki fungsi:
1. a.melakukan verifikasi identitas berdasarkan identitas resmi, verifikasi keanggotaan ASN, dan verifikasi permohonan;
2. b.menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
3. c.menindaklanjuti permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Penyelenggara Sertifikat Elektronik;
4. d.menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
5. e.melakukan pengarsipan berkas pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik.
(3)Dokumen Elektronik yang sudah ditandatangai menggunakan Tanda Tangan Elektronik pada ayat 2 (dua) menyatakan bahwa tanda tangan digital merupakan bentuk persetujuan antara penanda tangan atas dokumen/informasi elektronik dalam transaksi elektronik dan menjadi alat bukti yang sah di mata hukum Indonesia.

3.Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4.Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga. Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 10 Februari 2025 BUPATI PURBALINGGA, Ttd DYAH HAYUNING PRATIWI Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 10 Februari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, Ttd HERNI SULASTI BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 23 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SOLIKHUN,S.H,M.H Pembina Tingkat I NIP.19730310 199903 1 007 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK A. FORMULIR PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK B. PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK KOLEKTIF BUPATI PURBALINGGA, Ttd DYAH HAYUNING PRATIWI Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 10 Februari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, Ttd HERNI SULASTI BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 23 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK CONTOH VISUALISASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK DAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK SERTA CATATAN KAKI DALAM NASKAH DINAS ELEKTRONIK A. VISUALISASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK B. VISUALISASI CATATAN KAKI DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK Jabatan Dinas Nama Terang Pangkat / Golongan NIP C. CONTOH PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DAN CATATAN KAKI DALAM NASKAH DINAS ELEKTRONIK BUPATI PURBALINGGA, Ttd DYAH HAYUNING PRATIWI Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 10 Febuari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, Ttd HERNI SULASTI BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 23 ................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ............................................................. ................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ............................................................. Jabatan Dinas Nama Terang Pangkat / Golongan NIP

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…