DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Besaran Persentase Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2025

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Persentase Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85); SALINAN
5.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 130); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PERSENTASE NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
5.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
6.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
7.Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
8.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata- rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
9.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 terutang kepada wajib pajak.

BAB II

BESARAN PERSENTASE PENGENAAN NJOP

Pasal 2

(1)Dasar pengenaan PBB-P2 Tahun 2025 ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak.
(2)Besaran Pokok PBB-P2 Terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PBB-P2 dengan dasar pengenaan PBB-P2.
(3)Dalam hal PBB-P2 Terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih rendah dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2024, maka ketetapan PBB-P2 Tahun 2025 mengikuti hasil perhitungan PBB-P2 Terhutang Tahun 2025.
(4)Dalam hal PBB-P2 Terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih tinggi dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2024, maka ketetapan PBB-P2 Tahun 2025 dikenakan kenaikan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2024.
(5)Dalam hal ketetapan PBB-P2 Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kurang dari 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 Terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka ketetapan PBB-P2 Tahun 2025 adalah 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 Terhutang Tahun 2025.
(6)Ketetapan PBB-P2 Tahun 2025 untuk obyek pajak baru, mengikuti hasil PBB-P2 Terhutang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(7)Dalam hal terdapat obyek pajak yang mengalami perubahan NJOP maka ketetapan PBB-P2 Tahun 2025 mengikuti hasil Perhitungan PBB-P2 Terhutang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga. Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 28 Februari 20252024 BUPATI PURBALINGGA, Ttd FAHMI MUHAMMAD HANIF Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 28 Februari 202530 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, Ttd HERNI SULASTI BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 25 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SOLIKHUN,S.H,M.H Pembina Tingkat I NIP.19730310 199903 1 007

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…