DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 Yang Meliputi Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas, Besaran Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas, Ketentuan Lain-Lain, Tata Cara Pengajuan Dan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 15);
7.Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 45);
8.Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 260 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 260) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 101 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 260 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 101); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9.Pegawai Non ASN pada BLUD adalah Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada BLUD yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Gaji adalah hak Aparatur Negara yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2025 yang bersumber dari APBD kepada Aparatur Negara sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

(1)Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.PNS dan Calon PNS;
2. b.PPPK;
3. c.Bupati dan Wakil Bupati;
4. d.Pimpinan dan Anggota DPRD;
5. e.Pimpinan BLUD; dan
6. f.Pegawai Non ASN pada BLUD;
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk:
1. a.PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
2. b.PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
3. c.PNS penerima uang tunggu;
4. d.PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
5. e.PNS yang sedang melaksanakan cuti tahunan atau cuti besar;
6. f.penerima gaji terusan PNS;
7. g.penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang; dan
8. h.PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
(3)Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas yang berasal dari non PNS.

Pasal 4

(1)Pegawai non ASN pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf f harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau sejak penandatanganan perjanjian kerja pada lembaga yang bersangkutan;
3. c.pendanaan belanjanya dibebankan pada BLUD atau APBD; dan
4. d.diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus selama 1 (satu) tahun, tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dapat diberikan apabila:
1. a.telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang berwenang dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas; dan
2. b.telah ditetapkan menerima tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas oleh pejabat pembina kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya.

Pasal 5

Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada:

a.PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
b.PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

BAB III

BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 6

(1)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas PNS dan PPPK terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan; dan
5. e.tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Calon PNS terdiri atas:
1. a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan
4. d.tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan umum. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
(3)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan funsional umum, dan tunjangan yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Bupati dan Wakil Bupati terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga; dan
3. c.tunjangan jabatan.
(5)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
1. a.uang representasi;
2. b.tunjangan keluarga; dan
3. c.tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 7

(1)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(2)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
3. c.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas.

Pasal 8

(1)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan BLUD dan Pegawai Non ASN pada BLUD diberikan sebesar komponen gaji/honorarium pada remunerasi, paling tinggi sebesar penghasilan yang diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam jabatan atau grade yang setara, atau sesuai kemampuan keuangan BLUD.
(2)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan BLUD dan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada anggaran BLUD yang bersangkutan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak termasuk:

a.jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis.
b.tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
c.tunjangan atau dengan sebutan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 10

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8, dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.
(4)Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Februari Tahun 2025 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan tunjangan Hari Raya.

Pasal 11

(1)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat bulan Juni Tahun 2025.
(2)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(3)Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8, dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2025.
(4)Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2025 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan gaji ketiga belas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…