DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peta Jalan (Roadmap) Rencana Aksi Percepatan Penuntasan Pengelolaan Sampah Yang Meliputi Maksud Dan Tujuan, Peta Jalan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan, Pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun peta jalan (roadmap) rencana aksi percepatan penuntasan pengelolaan sampah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jalan (Roadmap) Rencana Aksi Percepatan Penuntasan Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 29);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 136);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 127);
8.Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategis Kabupaten Purbalingga dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 96);
9.Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 51);
10.Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Styrofoam (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 52); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN (ROADMAP) RENCANA AKSI PERCEPATAN PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 2 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3 . Bupati adalah Bupati Purbalingga. 4 . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. 5 . Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga. 6 . Peta Jalan Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut Peta Jalan adalah dokumen rencana aksi Pengelolaan Sampah untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, yang dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026. 7 . Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang terlibat, mendukung, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah antara lain Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga Pengelola Sampah. 8 . Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 9 . Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah. 1 0 . Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dengan cara pembatasan timbulan sampah (reduce), Pemanfaatan Kembali Sampah (reuse), dan/atau pendauran ulang Sampah (recycle) dan penanganan sampah dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. 1 1 . Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik. 1 2 . Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. 1 3 . Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. 1 4 . Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir. 1 5 . Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. 1 6 . Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah 1 7 . Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Daerah dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026 Kabupaten Purbalingga oleh Pemangku Kepentingan dalam upaya percepatan pencapaian target Pengelolaan Sampah yang terintegrasi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas Pengelolaan Sampah di Daerah yang terintegrasi dengan target pengurangan sampah dari sumbernya dan target penanganan sampah.

BAB III

PETA JALAN

Pasal 4

(1)Peta Jalan memuat kebijakan, aksi, indikator, dan target rencana aksi Pengelolaan Sampah.
(2)Kebijakan, aksi, indikator, dan target rencana aksi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Peta Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 5

(1)Peta Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Pemangku Kepentingan.
(2)Dalam melaksanakan Peta Jalan Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dengan Dinas.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 6

(1)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peta Jalan dilaksanakan oleh Dinas.
(2)Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melibatkan akademisi dan/ atau praktisi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga. Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 20 Maret 2025 BUPATI PURBALINGGA, Ttd FAHMI MUHAMMAD HANIF Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 20 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, Ttd HERNI SULASTI BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 28 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SOLIKHUN,S.H,M.H Pembina Tingkat I NIP.19730310 199903 1 007 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PETA JALAN (ROADMAP) RENCANA AKSI PERCEPATAN PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH PETA JALAN (ROADMAP) RENCANA AKSI PERCEPATAN PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH NO KEBIJAKAN AKSI INDIKATOR TARGET PERAN OPD 2025 2026

1.PENGELOLAAN SAMPAH DI HULU

a.Penguatan keterlibatan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) secara formal maupun informal 1) Jumlah sosialisasi/penyuluhan/ pendampingan ke masyarakat dalam pengelolaan sampah 2) Jumlah kampanye sosial tentang gerakan minim sampah, pilah sampah dan olah sampah di sumbernya 3) Penambahan sekolah yang menerapkan substansi pengelolaan sampah sebagai kurikulum 1) 4 Kegiatan 2) 2 Kegiatan 3) 6 Sekolah 1) 4 Kegiatan 2) 2 Kegiatan 3) 6 Sekolah 1) Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman 2) Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perumahan dan Permukiman 3) Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama NO KEBIJAKAN AKSI INDIKATOR TARGET PERAN OPD 2025 2026 4) Penambahan Sekolah Adiwiyata 5) Penambahan Kampung Iklim 6) Penambahan Desa Mandiri Sampah 4) 6 Sekolah 5) 2 Lokasi 6) 3 Desa 4) 6 Sekolah 5) 2 Lokasi 6) 3 Desa 4) Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama 5) Dinas Lingkungan Hidup, Cabang Dinas Kehutanan VII DLHK Provinsi Jateng, Desa Terkait 6) Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Desa Terkait.
b.Penyusunan peraturan, keputusan, dan kerjasama dalam pengelolaan sampah 1) Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Purbalingga 1 Peraturan 1) Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Hukum, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas NO KEBIJAKAN AKSI INDIKATOR TARGET PERAN OPD 2025 2026 2) Tersusunnya kebijakan mengenai pemilahan sampah, pembatasan sampah, pemanfaatan kembali dan pendaur ulang sampah di skala kawasan (permukiman, industri, perkantoran, wisata, sekolah, fasum) 3) Tersusunnya Peraturan atau Kebijakan Desa, tentang pengelolaan sampah 3) 4 Peraturan atau Kebijakan Desa 1 Kebijakan/ Edaran Kepala Daerah 3) 4 Peraturan atau Kebijakan Desa Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan 2) Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 3) Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Hukum, Desa Terkait. NO KEBIJAKAN AKSI INDIKATOR TARGET PERAN OPD 2025 2026
c.Meningkatkan Prasarana dan Sarana pengelolaan sampah 1) Jumlah Pengadaan tempat sampah terpilah 2) Jumlah Pengadaan fasilitas pengolahan sampah organik 1) 15 Set 2) 35 Unit 1) 20 Set 2) 45 Unit 1) Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman 2) Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman
d.Memastikan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah (Extended Producer Responbility/EPR) pada usaha ritel, hotel dan jasa makanan Monitoring dan Evaluasi usaha ritel, hotel dan jasa makanan yang melaksanakan Extended Producer Responbility (EPR) 2 Pelaku Usaha 4 Pelaku Usaha Dinas Lingkungan Hidup
e.Optimalisasi dan Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 1) Penambahan penyuluh lingkungan hidup, fasilisator lingkungan, atau local hero 1) 5 Orang 1) 5 Orang 1) Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga NO KEBIJAKAN AKSI INDIKATOR TARGET PERAN OPD 2025 2026 2) Jumlah pelatihan, bimtek dan pendampingan yang diikuti Bank Sampah, TPS 3R, TPST dan Fasilitas Pengelola Sampah 3) Penambahan Bank Sampah Unit yang aktif 4) Penambahan Bank Sampah Induk yang aktif 5) Penambahan jumlah TPS 3R yang aktif 2) 4 Kegiatan 3) 5 Bank Sampah 5) 5 TPS 2) 4 Kegiatan 3) 5 Bank Sampah 4) 1 BSI 5) 5 TPS 2) Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 3) Dinas Lingkungan Hidup 4) Dinas Lingkungan Hidup, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kecamatan 5) Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan NO KEBIJAKAN AKSI INDIKATOR TARGET PERAN OPD 2025 2026 Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
f.Memfasilitasi akses pasar bagi produk bank sampah, TPS 3R dan TPST Tersedianya penampung, pengepul/offtaker yang menerima produk dari fasilitas pengelola sampah 2 offtaker 2 offtaker Dinas Lingkungan Hidup
g.Dukungan untuk daur ulang sampah Rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 1) Pelatihan Daur Ulang Sampah 2) Penambahan Lokasi Kompos Satu Negeri 1) 2 Kegiatan 2) 4 Desa 1) 2 Kegiatan 2) 4 Desa 1) Dinas Lingkungan Hidup 2) Dinas Lingkungan Hidup
h.Pengembangan jejaring data operasional fasilitas pengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 1) Jumlah Bank Sampah yang melaporkan pengelolaan sampah 2) Jumlah TPS 3R yang melaporkan pengelolaan sampah 1) 5 Bank Sampah 2) 2 TPS 3R 1) 5 Bank Sampah 2) 3 TPS 3R 1) Dinas Lingkungan Hidup 2) Dinas Lingkungan Hidup NO KEBIJAKAN AKSI INDIKATOR TARGET PERAN OPD 2025 2026
1. 2.PENGELOLAAN SAMPAH DI HILIR
a.Menerapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 1) Tersedianya prosedur pengumpulan sampah dan pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara terpilah 2) Tersedianya layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah yang menjangkau seluruh wilayah di daerah serta menyalurkan sampah ke fasilitas pengolahan sampah 3) Terbangunnya industrialisasi pengelolaan sampah dengan mengembangkan fasilitas pengolahan sampah yang menerapkan penggunaan teknologi ramah lingkungan dan rendah emisi disertai pengelolaannya yang dilakukan secara profesional 1) 1 Prosedur 2) 1 Lokasi layanan pengumpulan dan pengangkutan 3) Tersusunnya FS, Dokumen Lingkungan (UKL/UPL) Pembangunan TPST 1) Dinas Lingkungan Hidup 2) Dinas Lingkungan Hidup, Lokasi layanan pengumpulan dan pengangkutan sesuai target 3) Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah NO KEBIJAKAN AKSI INDIKATOR TARGET PERAN OPD 2025 2026 4) Tertatanya operasional TPA menuju Controled Landfill . 5) Kerjasama dengan investor terkait pengolahan sampah berteknologi ramah lingkungan dan rendah emisi seperti; sampah menjadi energi, pengomposan, daur ulang dan teknologi lainnya dari hulu ke hilir 6) Pemantuan pembuangan sampah ilegal dan pembakaran sampah secara terbuka 4) Metode Pengurugan di Areal Pengurugan Sampah dengan tanah Penutup sekurang kurangnya setiap 1 bulan sekali (Lahan Urug Terkendali 5) 1 Kerjasama 6) 2 Kegiatan 4) Metode Pengurugan di Areal Pengurugan Sampah dengan tanah Penutup sekurang kurangnya setiap 1 bulan sekali (Lahan Urug Terkendali 5) 1 Kerjasama 6) 2 Kegiatan 4) Dinas Lingkungan Hidup 5) Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 6) Dinas Lingkungan Hidup NO KEBIJAKAN AKSI INDIKATOR TARGET PERAN OPD 2025 2026 7) Tersedianya laporan pengelolaan sampah setiap enam bulan sekali di Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 7) 6 Bulan Sekali 7) 6 Bulan Sekali 7) Dinas Lingkungan Hidup BUPATI PURBALINGGA, Ttd FAHMI MUHAMMAD HANIF Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 20 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, Ttd HERNI SULASTI BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 28

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…