DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) diubah, Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, Ketentuan dalam Pasal 10 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 99 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 15);
7.Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 99 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 99); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 99 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 99), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.096.465.786.000,00 (dua triliun sembilan puluh enam miliar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang bersumber dari: a.pendapatan asli daerah; b.pendapatan transfer;dan c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.636.460.935.000,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh enam miliar empat ratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp1.548.948.498.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh delapam miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp87.512.437.000,0000 (delapan puluh tujuh miliar lima ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

3.Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.2.064.254.529.000,00 (dua triliun enam puluh empat miliar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasional;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga;dan
d.belanja transfer.
1. 4.Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) diubah, Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.551.290.010.000,00 (satu triliun lima ratus lima puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh juta sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah;dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.027.261.902.000,00 (satu triliun dua puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua ribu rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp480.981.502.000,00 (empat ratus delapan puluh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua ribu rupiah).
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.875.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.788.661.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.226.070.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah).

5.Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp99.711.333.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal peralatan dan mesin;
2. b.belanja modal gedung dan bangunan;
3. c.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
4. d.belanja modal aset tetap lainnya.
5. e.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.023.963.000,00 (lima puluh miliar dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
(3)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp6.265.615.000,00 (enam miliar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
(4)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.462.319.000,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).
(5)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.459.436.000,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam juta rupiah).
(6)Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

6.Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp411.253.186.000,00 (empat ratus sebelas miliar dua ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil;dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.285.068.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam puluh delapan ribu rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b direncanakan sebesar Rp393.968.118.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus delapan belas ribu rupiah). Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga. Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 21 Maret 202521 April 2025 BUPATI PURBALINGGA, Ttd FAHMI MUHAMMAD HANIF Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 21 Maret 202521 April 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, Ttd HERNI SULASTI BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 29 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SOLIKHUN,S.H,M.H Pembina Tingkat I NIP.19730310 199903 1 007

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…