DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 Yang Meliputi Pemberian Dan Besaran Insentif, Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pemberian insentif pemungutan retribusi daerah yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengatur Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- SALINAN undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 131);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2054 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 15); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikananyang selanjutnya disingkat DKPP adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga.
5.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.
6.Insentif Pemungutan Retribusi Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
7.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

PEMBERIAN DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 2

(1)Insentif pemungutan Retribusi diberikan kepada DKPP sebagai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah.
(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
1. a.Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
2. b.Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
3. c.Pejabat dan pegawai DKPP sesuai dengan tanggung jawab masing- masing.
4. d.Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Retribusi.
(3)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan :
1. a.kinerja Instansi;
2. b.semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
3. c.pendapatan Daerah; dan
4. d.pelayanan kepada masyarakat.
(4)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha;
2. b.Pemanfaatan Aset Daerah; dan
3. c.Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada DKPP apabila mencapai kinerja tertentu.
(2)Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.
(3)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
(4)Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
(5)Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 4

(1)Besaran Insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
(2)Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
(3)Penerima dan besaran Insentif Retribusi yang dikelola DKPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

(1)Kepala DKPP menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah untuk tiap jenis Retribusi yang dipungut yang besarnya sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(2)Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Retribusi, serta rincian objek belanja Retribusi.

Pasal 6

Dalam hal target penerimaan Retribusi Daerah pada akhir Tahun Anggaran 2025 telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2025, maka pemberian insentif pemungutan retribusi daerah diberikan pada Tahun Anggaran 2026 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga. Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 9 april 20252 Januari 2025 BUPATI PURBALINGGA, Ttd FAHMI MUHAMMAD HANIF Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 9 april 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, Ttd HERNI SULASTI BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 32 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SOLIKHUN,S.H,M.H Pembina Tingkat I NIP.19730310 199903 1 007 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PUBALINGGA NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA OLEH DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 PENJABARAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA OLEH DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 No Jenis Retribusi Target Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rupiah % Rupiah % Rupiah % Rupiah %

1.Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha dan Pemanfaatan Aset Daerah 33.000.000,00 30% 66.000.000,00 60% 88.000.000,00 80% 110.000.000,00 100%
2.Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah 14.535.000,00 15% 38.760.000,00 40% 58.140.000,00 60% 96.900.000,00 100% Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 9 April 2025 BUPATI PURBALINGGA, SEKRETARIS DAERAH Ttd KABUPATEN PURBALINGGA, Ttd FAHMI MUHAMMAD HANIF HERNI SULASTI BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 32

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…