DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 36 Tahun 2025

Nomor: 36
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penghargaan Aparatur Sipil Negara Of The Year Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Yang Meliputi Maksud Dan Tujuan, Persyaratan, Tata Cara Pengajuan, Tata Cara Penilaian, Penghargaan, Pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel salah satunya berupa penghargaan yang bersifat motivasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghargaan Aparatur Sipil Negara of The Year di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); SALINAN
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA OF THE YEAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
2.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Penghargaan Aparatur Sipil Negara of The Year adalah apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada seorang ASN yang memiliki integritas, disiplin, berkinerja baik, serta berinovasi dalam melaksanakan tugas.
8.ASN of The Year adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang menduduki peringkat I hasil Pemilihan Aparatur Sipil Negara of The Year.
9.ASN Inspiratif atau sebutan lainnya adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki peringkat 2 sampai dengan peringkat 6 hasil Pemilihan Aparatur Sipil Negara of The Year.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian penghargaan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
1. a.meningkatkan motivasi kepada ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
2. b.meningkatkan disiplin, kinerja dan prestasi kerja ASN.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 3

(1)Pemberian ASN of The Year berdasarkan pada :
1. a.kualifikasi pendidikan;
2. b.kompetensi;
3. c.disiplin;
4. d.integritas;
5. e.berkinerja baik; dan/atau
6. f.berinovasi dalam melaksanakan tugasnya.
(2)Persyaratan peserta ASN Of The Year pada saat pendaftaran adalah:
1. a.ASN dengan Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Fungsional Mahir, Fungsional Terampil, dan Fungsional Pemula, serta Jabatan Pelaksana;
2. b.masa kerja minimal 5 (lima) tahun sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. c.tidak pernah terkena hukuman disiplin dalam 5 (lima) tahun terakhir;
4. d.tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin dan/atau hukuman pidana; dan
5. e.persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Tim Penilai Pemilihan ASN of The Year.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 4

Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diusulkan untuk memperoleh penghargaan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1)Kepala Perangkat Daerah dapat menyelenggarakan seleksi terhadap seluruh ASN di lingkungan kerjanya.
(2)Kepala Perangkat Daerah mengusulkan calon peserta dengan surat pengantar pendaftaran kepada Ketua Tim Pemilihan ASN Of The Year Tingkat Pemerintah Daerah cq. Kepala BKPSDM Kabupaten Purbalingga.

BAB V

TATA CARA PENILAIAN

Pasal 6

(1)Dalam rangka Pemilihan ASN Of The Year dibentuk Tim Penilai ASN of The Year.
(2)Tim Penilai ASN of The Year sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Tim Penilai ASN of The Year dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam Pemilihan ASN of The Year.
(4)Urutan penilaian oleh Tim Penilai Tingkat Kabupaten diantaranya adalah:
1. a.seleksi administrasi;
2. b.tes kemampuan dasar dan/atau keperibadian; dan
3. c.pemaparan inovasi dan wawancara.

Pasal 7

(1)ASN of the Year dan ASN Inspiratif atau sebutan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Ketentuan mengenai petunjuk teknis pemilihan ASN of The Year ditetapkan oleh Ketua Tim Penilai ASN of The Year.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 8

(1)Penghargaan ASN of The Year dapat diberikan dalam bentuk :
1. a.pemberangkatan ibadah umroh/wisata rohani;
2. b.pengembangan karier;
3. c.pengembangan kompetensi;
4. d.piagam;
5. e.penghargaan berupa barang atau uang; dan/atau
6. f.penghargaan lainnya.
(2)Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penghargaan Aparatur Sipil Negara Of The Year Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023