DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 41 Tahun 2025

Nomor: 41
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembagian Tugas Dan Kewenangan Antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa Dan Pelaku Usaha Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Purbalingga Yang Meliputi Maksud Dan Tujuan, Pelaksanaan Pengelolaan Sampah, Pembagian Tugas Dan Kewenangan, Peran Masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara proposional, efektif dan efisien maka diperlukan kejelasan tugas, tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Pelaku Usaha dalam pengelolaan sampah.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Tugas dan Kewenangan Antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Pelaku Usaha Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Purbalingga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah SALINAN beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 29);
7.Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 96);
8.Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (Berita Daerah Kabupaten Purbalngga Tahun 2023 Nomor 51);
9.Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Styrofoam (Berita Daerah Kabupaten Purbalngga Tahun 2023 Nomor 52).; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH DESA DAN PELAKU USAHA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN PURBALINGGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.
6.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Purbalingga.
8.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
9.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah
10.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari- hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
12.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemprosesan akhir sampah.
13.Tempat Pengelolaan Sampah dengan Prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS-3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
14.Produsen adalah pelaku usaha yang memroduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
15.Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun berama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah sesuai dengan tugas, peran, tanggung jawab dan kewenangannya di bidang pengelolaan sampah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini :

a.agar penyelenggaraan pengelolaan sampah di Daerah dapat dilaksanakan secara sistematis, bersama-sama, menyeluruh, efektif dan berkelanjutan;
b.adanya kejelasan mengenai tugas, peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Pelaku Usaha dalam penyelenggaran pengelolaan sampah.

BAB III

PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
(2)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.Perangkat Daerah;
2. b.Kecamatan; dan
3. c.Kelurahan.
(3)Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mendapatkan dukungan dan peran serta dari Pemerintah Desa dan Pelaku Usaha.

Pasal 5

Penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :

a.pengurangan sampah; dan
b.penanganan sampah

BAB IV

PEMBAGIAN TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 6

(1)Tugas Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah adalah :
1. a.melakukan pengumpulan sampah skala kabupaten;
2. b.menyediakaan TPS dan/atau TPS-3R skala kabupaten ;
3. c.melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS-3R ke TPA atau TPST;
4. d.melakukan pemilahan sampah skala kabupaten;
5. e.mendorong pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya untuk melakukan pemilahan sampah;
6. f.menyediakan sarana dan prasarana pemilah skala kabupaten;
7. g.melakukan pemrosesan akhir sampah; dan
8. h.menyediakan dan mengoperasikan TPA.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah adalah :
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi serta memuat arah kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan sampah;
2. b.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
3. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Pelaku Usaha dan pihak lain;
4. d.menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir; dan
5. e.menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah.
(3)Tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Dinas.
(4)Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dinas dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau lembaga lain.

Pasal 7

(1)Tugas Kecamatan dalam pengelolaan sampah adalah :
1. a.melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang lokasinya berada di 2 (dua) atau lebih wilayah desa / kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan agar melakukan pengumpulan dan pemiliahan sampah; dan
2. b.memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerjasama antar desa / kelurahan dalam 1 (satu) wilayah kecamatan dalam pengelolaan sampah.
(2)Kewenangan Kecamatan dalam pengelolaan sampah adalah :
1. a.menyusun rencana pengelolaan sampah yang memuat kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan sampah sesuai dengan kewenangan wilayahnya;
2. b.monitoring dan evaluasi program desa / kelurahan yang terkait dengan pengelolaan sampah;
3. c.memberi arahan atau dorongan kepada desa / kelurahan yang tidak atau belum melakukan pengelolaan sampah dengan baik; dan
4. d.melaporkan hasil monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan pengelolaan sampah di desa / kelurahan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.

Pasal 8

(1)Tugas Kelurahan dalam pengelolaan sampah adalah :
1. a.melakukan pemberdayaan masyarakat kelurahan untuk melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga ;
2. b.menyediakan sarana pemilahan sampah skala kelurahan ;
3. c.menyediakan paling sedikit 1 (satu) TPS dan/atau TPS-3R di wilayahnya;
4. d.melakukan pengangkutan sampah dari rumah tangga ke TPS dan/atau TPS-3R ;
5. e.menyediakan alat angkut sampah dari rumah tangga ke TPS dan/atau TPS-3R; dan
6. f.mendorong kepada pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang lokasinya berada wilayah kelurahan agar melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah.
(2)Kewenangan Kelurahan adalah :
1. a.menyusun rencana pengelolaan sampah yang memuat kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan sampah sesuai dengan kewenangan wilayahnya;
2. b.mengalokasikan pendanaan pengelolaan sampah dalam DPA SKPD untuk Kelurahan;
3. c.membentuk kelompok swadaya masyarakat untuk bergerak dalam bidang pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
4. d.melaporkan upaya dan hasil kegiatan pengelolaan sampah kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan tembusan Camat.

Pasal 9

(1)Tugas Desa dalam pengelolaan sampah adalah :
1. a.melakukan pemberdayaan masyarakat desa untuk melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga ;
2. b.menyediakan sarana pemilahan sampah skala desa;
3. c.menyediakan paling sedikit 1 (satu) TPS dan/atau TPS-3R di wilayahnya;
4. d.melakukan pengangkutan sampah dari rumah tangga ke TPS dan/atau TPS-3R ;
5. e.menyediakan alat angkut sampah dari rumah tangga ke TPS dan/atau TPS-3R; dan
6. f.mendorong kepada pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang lokasinya berada wilayah desa agar melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah.
(2)Kewenangan Desa adalah :
1. a.menyusun rencana pengelolaan sampah yang memuat kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan sampah sesuai dengan kewenangan wilayahnya;
2. b.mengalokasikan pendanaan pengelolaan sampah dalam APBDesa;
3. c.membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat untuk bergerak dalam bidang pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
4. d.melaporkan upaya dan hasil kegiatan pengelolaan sampah kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan tembusan Camat.

Pasal 10

(1)Tugas dan Kewenangan Pelaku Usaha sebagai Produsen dalam pengelolaan sampah adalah :
1. a.Tugas Pelaku Usaha sebagai Produsen adalah : 1) melakukan upaya pembatasan timbulan sampah sebagai akibat proses usahanya; 2) melakukan upaya pengumpulan dan pemilahan sampah; 3) melakukan pendaurulangan sampah; 4) bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki izin usaha pengumpulan dan pendaurulangan sampah.
2. b.Kewenangan Pelaku Usaha sebagai Produsen adalah : 1) menyusun program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari proses produksi; 2) menyusun program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari proses produksi; 3) melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan sampah; dan 4) melaporkan upaya-upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sampah kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
(2)Tugas dan kewenangan Pelaku Usaha selaku pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam pengelolaan sampah :
1. a.Tugas Pelaku Usaha selaku pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya antara lain : 1) melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah ; 2) menyediakan sarana pengumpulan berupa TPS atau TPS-3R serta sarana dan prasarana pemilahan sampah ; dan 3) mengupayakan peningkatan kesadaran dan perhatian warga yang berada dalam kawasan dan fasilitas tersebut untuk melakukan pengurangan sampah.
2. b.Kewenangan Pelaku Usaha selaku pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya antara lain : 1) melakukan pembinaan kepada warga yang berada di kawasan dan fasilitasnya yang tidak melaksanakan pengelolaan sampah dengan benar; dan 2) melaporkan upaya-upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sampah di kawasan atau fasilitasnya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…