DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 51 Tahun 2025

Nomor: 51
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Analisis Standar Belanja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 Yang Meliputi a. ASB Non Fisik; dan b. ASB Fisik.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan analisis Standar Belanja di Kabupaten Purbalingga, maka Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 perlu diubah dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 99); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja dan belanja setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam penyusunan perencanaan dan anggaran belanja untuk satu tahun anggaran. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

a.menentukan kewajaran belanja suatu sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
b.memberikan pedoman dalam perencanaan dan penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
c.meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

(1)ASB berlaku bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)ASB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan acuan harga tertinggi dalam penyusunan perencanaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Pasal 5

(1)Dalam hal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal terjadi perubahan nilai ekonomi dari rincian objek belanja akibat inflasi, maka setiap tahun dilakukan penyesuaian standar harga satuan, standar biaya umum, atau sejenisnya sebagai salah satu komponen yang digunakan dalan perhitungan standar belanja.

Pasal 6

(1)ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
1. a.ASB Non Fisik; dan
2. b.ASB Fisik.
(2)ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah analisis standar belanja yang memuat standarisasi biaya kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.
(3)ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah analisis standar belanja yang memuat standarisasi biaya kegiatan fisik melalui Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.

Pasal 7

(1)ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.ASB 001 : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. b.ASB 002 : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
3. c.ASB 003 : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
4. d.ASB 004 : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
5. e.ASB 005 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD;
6. f.ASB 006 : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
7. g.ASB 007 : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
8. h.ASB 008 : Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
9. i.ASB 009 : Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
10. j.ASB 010 : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
11. k.ASB 011 : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
12. l.ASB 012 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
13. m.ASB 013 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
14. n.ASB 014 : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
15. o.ASB 015 : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota; dan
16. p.ASB 016 : Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak.
(2)ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) ayat (1) huruf (b) terdiri atas:
1. a.ASB Pekerjaan Gedung;
2. b.ASB Pekerjaan Jalan;
3. c.ASB Pekerjaan SPAM; dan
4. d.ASB Pekerjaan Irigasi. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
(2)ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 60 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga. Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal BUPATI PURBALINGGA, ttd FAHMI MUHAMMAD HANIF Diundangkan di Purbalingga pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, ttd HERNI SULASTI BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 51 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SOLIKHUN,S.H,M.H Pembina Tingkat I NIP.19730310 199903 1 007

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…