DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 54 Tahun 2025

Nomor: 54
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 Yang Meliputi Maksud Dan Tujuan, Kedudukan, Pengendalian Dan Evaluasi, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Ketentuan Lain-Lain.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
8. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
9. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141);
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026.

BAB II

RINCIAN RENJA PD BAB ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2026 bertujuan untuk:

a.mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-2 (dua) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2025-2029;
b.mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
c.penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2025-2029 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III

PENUTUP Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

Pasal 3

(1)Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2025- 2029.
(2)Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 4

(1)Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.
(2)Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. b.Dinas Kesehatan;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. d.Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. e.Satuan Polisi Pamong Praja;
6. f.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. g.Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. h.Dinas Tenaga Kerja;
9. i.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. j.Dinas Lingkungan Hidup;
11. k.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. l.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. m.Dinas Perhubungan;
14. n.Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. o.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. p.Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. q.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. r.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. s.Dinas Pertanian;
20. t.Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. u.Sekretariat Daerah;
22. v.Sekretariat DPRD;
23. w.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. x.Badan Keuangan Daerah;
25. y.Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. z.Inspektorat Daerah; aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata; cc. RSUD Panti Nugroho; dan dd. Kecamatan Kemangkon; ee. Kecamatan Bukateja; ff. Kecamatan Kejobong; gg. Kecamatan Kaligondang; hh. Kecamatan Purbalingga; ii. Kecamatan Kalimanah; jj. Kecamatan Kutasari; kk. Kecamatan Mrebet; ll. Kecamatan Bobotsari; mm. Kecamatan Karangreja; nn. Kecamatan Karanganyar; oo. Kecamatan Karangmoncol; pp. Kecamatan Rembang; qq. Kecamatan Bojongsari; rr. Kecamatan Padamara; ss. Kecamatan Pengadegan; tt. Kecamatan Karangjambu; uu. Kecamatan Kertanegara.
(3)Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD;dan
3. c.evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.
(3)Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1)Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang- undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(3)Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
(4)Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025- 2029 dan Renstra PD Tahun 2025-2029, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga. Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 7 Agustus 2025 BUPATI PURBALINGGA, Ttd FAHMI MUHAMMAD HANIF Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 7 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Ttd HERNI SULASTI BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 54 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SOLIKHUN,S.H,M.H Pembina Tingkat I NIP.19730310 199903 1 007 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026 Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 adalah:

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 54 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja PD Tahun 2026 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-lima pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Adapun tujuannya adalah untuk:
1.Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2.Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2.Dinas Kesehatan;
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4.Dinas Perumahan dan Permukiman;
5.Satuan Polisi Pamong Praja;
6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7.Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8.Dinas Tenaga Kerja;
9.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10.Dinas Lingkungan Hidup;
11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13.Dinas Perhubungan;
14.Dinas Komunikasi dan Informatika;
15.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16.Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19.Dinas Pertanian;
20.Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21.Sekretariat Daerah;
22.Sekretariat DPRD;
23.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24.Badan Keuangan Daerah;
25.Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26.Inspektorat Daerah;
27.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28.RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29.RSUD Panti Nugroho; dan
30.Kecamatan Kemangkon;
31.Kecamatan Bukateja;
32.Kecamatan Kejobong;
33.Kecamatan Kaligondang;
34.Kecamatan Purbalingga;
35.Kecamatan Kalimanah;
36.Kecamatan Kutasari;
37.Kecamatan Mrebet;
38.Kecamatan Bobotsari;
39.Kecamatan Karangreja;
40.Kecamatan Karanganyar;
41.Kecamatan Karangmoncol;
42.Kecamatan Rembang;
43.Kecamatan Bojongsari;
44.Kecamatan Padamara;
45.Kecamatan Pengadegan;
46.Kecamatan Karangjambu;
47.Kecamatan Kertanegara. Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026. BUPATI PURBALINGGA, Ttd FAHMI MUHAMMAD HANIF Diundangkan di Purbalingga pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA Ttd HERNI SULASTI BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 54

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…