DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 56 Tahun 2025

Nomor: 56
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga Yang Meliputi Tujuan, Pejabat Penyelenggara Negara, Tata Cara Penyampaian LHKPN Oleh Wajib Lapor LHKPN, Sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa mendasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 136); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PURBALINGGA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat dengan KPK adalah lembaga negara yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun.
6.Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
8.Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami.
9.Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
10.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
11.Pendaftaran adalah pelaporan LHKPN oleh Wajib LHKPN kepada Komisi dengan syarat dan tata cara sesuai dengan Peraturan KPK.
12.Wajib Lapor adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya. 4
13.e-LHKPN adalah penyampaian pelaporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
14.Unit Pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.
15.Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengisian LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas umum Penyelenggaraan Negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme dan perbuatan tercela lainnya.

BAB III

PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

(1)Pejabat Penyelengara Negara pada Pemerintahan Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK adalah:
1. a.Bupati;
2. b.Wakil Bupati;
3. c.Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD;
4. d.Kepala Perangkat Daerah;
5. e.Staf Ahli Bupati;
6. f.Asisten Sekda;
7. g.Sekretaris pada Inspektorat Daerah, Badan, Dinas, dan Satuan Polisi Pamong Praja;
8. h.Inspektur Pembantu Wilayah dan Khusus pada Inspektorat Daerah;
9. i.Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah;
10. j.Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
11. k.Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. l.Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. m.Pejabat Pembuat Komitmen;
14. n.Pejabat Fungsional Pengadaan Barang Dan Jasa;
15. o.Direksi, Komisaris, dan Pejabat Struktural Lainnya pada Badan Usaha Milik Daerah;
16. p.Ajudan Bupati, Ajudan Ketua DPRD, Ajudan Wakil Bupati, dan Ajudan Sekretaris Daerah.
(2)Pejabat Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN OLEH WAJIB LAPOR LHKPN

Pasal 4

(1)Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yakni pada saat:
1. a.pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat; 5
2. b.berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
3. c.pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
4. d.masih menjabat.
(2)LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak :
1. a.saat pengangkatan pertama;
2. b.berakhirnya jabatan atau pensiun; atau
3. c.pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; sebagai Penyelenggara Negara.
(3)Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
(4)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
(5)Penyampaian LHKPN dilakukan melalui aplikasi e-LHKPN dan petunjuk teknis pelaporan dapat dilihat dan diunduh pada www.elhkpn.kpk.go.id.
(6)Penyampaian formulir LHKPN oleh Penyelenggara Negara (wajib lapor LHKPN) kepada KPK agar disampaikan/ diinformasikan kepada Unit Pengelola LHKPN.

Pasal 5

(1)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN dibentuk Unit Pengelolaan LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Sekretariat Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB V

SANKSI

Pasal 6

Pejabat Penyelenggara Negara yang terlambat dan/atau tidak melaporkan harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 96) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 6

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga. Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 2 September 2025 BUPATI PURBALINGGA, Ttd FAHMI MUHAMMAD HANIF Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 2 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, Ttd HERNI SULASTI BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 56 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SOLIKHUN,S.H,M.H Pembina Tingkat I NIP.19730310 199903 1 007

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…