DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 57 Tahun 2025

Nomor: 57
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender Yang Meliputi Penyusunan Rencana Kebijakan, Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender, Pembinaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 120); SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) MEMUTUSKAN : Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

: Pendahuluan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di Daerah.
6.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8.Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki- laki dan perempuan.
9.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10.Akses adalah kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat.
11.Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang/kelompok baik secara fisik, mental spiritual dalam suatu kegiatan dan/atau dalam pengambilan keputusan.
12.Kontrol atau kewenangan adalah sistem kendali yaitu kemampuan untuk mengendalikan, memerintah dan mengatur keadaan dari suatu sistem siapa punya apa, atau kemampuan memiliki dan menggunakan wewenang.
13.Manfaat adalah kegunaan sumberdaya yang dapat dinikmati secara optimal.
14.Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki- laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
15.Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disingkat Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
16.Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing;
17.Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
18.Gender Analysis Pathway selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan.
19.Problem Based Approach selanjutnya disingkat PROBA adalah analisis yang menekankan pada penyelesaian permasalahan gender yang terjadi di Daerah untuk menyelesaikan isu strategis gender maupun isu strategis gender yang bersifat mainstreaming.
20.Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats yang selanjutnya disingkat SWOT adalah teknik analisis gender dengan cara mengidentifikasi secara internal kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses) dan secara eksternal mengenai peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
21.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
22.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
23.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
25.Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26.Rencana Kerja Perangkat Daerah disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
27.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB II

: Rencana Pendapatan Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Pasal 2

(1)Penyusunan rencana kebijakan diwujudkan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender, meliputi:
1. a.RPJPD;
2. b.RPJMD;
3. c.RKPD;
4. d.Renstra PD; dan
5. e.Renja PD.
(2)Kebijakan gender dalam RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam:
1. a.landasan hukum;
2. b.misi jangka panjang;
3. c.tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang; dan
4. d.strategi kebijakan jangka panjang.
(3)Kebijakan gender dalam RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam:
1. a.landasan hukum;
2. b.gambaran umum wilayah;
3. c.isu strategis;
4. d.misi, tujuan dan sasaran;
5. e.strategi dan kebijakan; dan
6. f.program pembangunan daerah.
(4)Kebijakan gender dalam RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam:
1. a.landasan hukum;
2. b.gambaran umum wilayah;
3. c.permasalahan;
4. d.strategi dan kebijakan; dan
5. e.program, kegiatan, dan sub kegiatan.
(5)Kebijakan gender dalam Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam:
1. a.landasan hukum;
2. b.gambaran umum wilayah;
3. c.strategi dan kebijakan; dan
4. d.program, kegiatan dan sub kegiatan.
(6)Kebijakan gender dalam Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dituangkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan.
(7)Kebijakan operasional sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan responsif gender dilaksanakan berdasarkan subkegiatan yang mendukung:
1. a.penurunan tingkat kemiskinan;
2. b.peningkatan indikator pembangunan gender; dan
3. c.pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui subkegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pasal 3

(1)Penyusunan rencana kebijakan, program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui Analisis Gender.
(2)Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan metode :
1. a.Analisis Model Harvard;
2. b.Analisis Model Moser;
3. c.Analisis SWOT;
4. d.GAP; atau
5. e.PROBA.

Pasal 4

Tujuan pelaksanaan Analisis Gender, meliputi:

a.membuka wawasan dalam memahami kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan daerah melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif;
b.memberikan gambaran objektif dan komprehensif mengenai kondisi kesenjangan gender yang dapat dipahami secara luas oleh seluruh pemangku kepentingan; dan
c.mengidentifikasi akar permasalahan kesenjangan gender serta merumuskan solusi yang tepat sesuai dengan tingkat dan karakteristik permasalahan.

BAB III

: Prioritas Belanja Daerah.

Pasal 5

Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang mengakomodasi terhadap dua hal utama, yaitu:

a.Keadilan gender, yaitu pemberian akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam program pembangunan, dengan mempertimbangkan peran dan relasi gender; dan/atau
b.Kesetaraan gender, yaitu pemberian kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam memilih, berpartisipasi, serta menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Pasal 6

Tujuan pelaksanaan Anggaran Responsif Gender:

a.menjadi instrumen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan komitmen terhadap pencapaian kesetaraan dan keadilan gender sesuai dengan kesepakatan nasional dan internasional;
b.menyediakan dasar evaluasi terhadap dampak alokasi anggaran Pemerintah Daerah terhadap pencapaian kesetaraan gender;
c.mengurangi dan/atau menghilangkan kesenjangan dalam pelaksanaan prioritas pembangunan melalui penganggaran yang responsif terhadap kebutuhan gender; dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
d.memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk memfokuskan pembiayaan kepada kelompok marginal dan kurang beruntung dalam alokasi anggaran pembangunan.

Pasal 7

Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender diwujudkan melalui dokumen GBS atau Pernyataan Anggaran Gender.

Pasal 8

Dalam penyusunan RKA, harus mengacu pada rencana aksi yang tertuang dalam GBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja Responsif Gender, harus mengacu pada GBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan paling sedikit memuat:

a.latar belakang;
b.maksud dan tujuan;
c.landasan hukum;
d.ruang lingkup; dan
e.sumber daya manusia dan anggaran.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPRG sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

: Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan.

Pasal 11

(1)Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di daerah, yang meliputi:
1. a.penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
2. b.penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah;
4. d.peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG; dan
5. e.strategi pencapaian kinerja.
(2)Penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan Pembangunan Daerah.
(3)Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
(4)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan Pembangunan Daerah.
(5)Peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
(6)Strategi pencapaian kinerja penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…