DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 59 Tahun 2025

Nomor: 59
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Purbalingga Yang Meliputi RIPS dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kondisi pengelolaan persampahan guna mendukung upaya peningkatan kualitas lingkungan di Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan, perlu disusun Rencana Induk Pengelolaan Sampah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pemerintah kabupaten/kota selain

Menetapkan

menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah juga berkewajiban menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Purbalingga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
1. 2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
2. 3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. 9.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 29); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
10. 11.Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Purbalingga dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 96);
11. 12.Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 51); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Induk Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat RIPS adalah dokumen perencanaan penyelenggaraan pengelolaan persampahan dalam rangka pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan.
6.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri dari sampah rumah tangga dan sampah yang berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
7.Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari- hari dalam rumah tangga, yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
8.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9.Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
10.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
11.Tempat Pengelolaan Sampah Desa yang selanjutnya disingkat TPSD adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, pemanfaatan kembali, pendauran ulang Sampah, dan penampungan sementara residu di Desa.
12.Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
13.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
14.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
15.Kelembagaan adalah kelembagaan institusi dan kelembagaan masyarakat.
16.Wilayah Pelayanan adalah wilayah pelayanan Pengelolaan Sampah.

Pasal 2

RIPS dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kondisi pengelolaan persampahan guna mendukung upaya peningkatan kualitas lingkungan di Daerah.

Pasal 3

RIPS bertujuan untuk meningkatkan kinerja sistem Pengelolaan Sampah agar dapat terstruktur dan sistematis serta menjadi panduan dalam penyusunan program dan pembiayaan.

BAB II

RIPS

Pasal 4

(1)RIPS disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN;
2. b.BAB II : KONSEP DAN KRITERIA PENYUSUNAN PERENCANAAN TEKNIS MANAJEMENT PERSAMPAHAN;
3. c.BAB III : DESKRIPSI DAERAH PERENCANAAN;
4. d.BAB IV : ANALISIS KONDISI PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN PURBALINGGA
5. e.BAB V : KEBIJAKAN, STRATEGI DAN RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH;
6. f.BAB VI : RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH; dan
7. g.BAB VII : PENUTUP.
(2)Dokumen RIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 5

(1)RIPS dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2)Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi perubahan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Nasional dan/atau Provinsi yang mempengaruhi Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga. Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 1 September 2025 BUPATI PURBALINGGA, ttd FAHMI MUHAMMAD HANIF Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 1 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, ttd HERNI SULASTI BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 59 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SOLIKHUN,S.H,M.H Pembina Tingkat I NIP.19730310 199903 1 007 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 59 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN PURBALINGGA RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN PURBALINGGA

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…