DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 60 Tahun 2025

Nomor: 60
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Indeks Komponen Biaya Kegiatan Jasa Konstruksi Yang Meliputi Standar Indeks Komponen Biaya Kegiatan Jasa Konstruksi dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan dalam pengalokasian besaran anggaran atau batas tertinggi untuk komponen biaya perencanaan teknis dan biaya pengawasan konstruksi terhadap biaya pelaksanaan konstruksi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin kesesuaian antara kebutuhan teknis dan alokasi anggaran, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu ditetapkan standar indeks komponen biaya kegiatan jasa konstruksi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Indeks Komponen Biaya Kegiatan Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
8.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 99); MEMUTUSKAN : Menetapkan : STANDAR INDEKS KOMPONEN BIAYA KEGIATAN JASA KONSTRUKSI. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4.Kegiatan Jasa Konstruksi adalah kegiatan yang meliputi layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
5.Biaya Pekerjaan Konstruksi adalah besaran biaya seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
6.Komponen Biaya Kegiatan Jasa Konstruksi adalah komponen biaya dalam kegiatan jasa konstruksi yang meliputi biaya pekerjaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan konstruksi dan biaya pengelolaan kegiatan.
7.Standar Indeks Komponen Biaya Kegiatan Jasa Konstruksi adalah batas tertinggi indeks komponen biaya kegiatan perencanaan teknis dan pengawasan konstruksi terhadap biaya pelaksanaan konstruksi.
8.Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi adalah besaran biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan secara kontraktual dari hasil seleksi, penunjukan langsung, atau pengadaan langsung.
9.Biaya Pengawasan Konstruksi adalah besaran biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pekerjaan konstruksi, yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan secara kontraktual dari hasil seleksi, penunjukan langsung atau pengadaan langsung.

Pasal 2

Standar Indeks Komponen Biaya Kegiatan Jasa Konstruksi dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan dalam pengalokasian besaran anggaran atau batas tertinggi untuk komponen biaya perencanaan teknis dan biaya pengawasan konstruksi terhadap biaya pelaksanaan konstruksi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Standar Indeks Komponen Biaya Kegiatan Jasa Konstruksi bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan kegiatan Jasa Konstruksi yang tertib, efektif, dan efisien dalam penggunaan sumber daya di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

STANDAR INDEKS KOMPONEN

Pasal 4

(1)Standar Indeks Komponen Biaya Kegiatan Jasa Konstruksi meliputi: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
1. a.biaya perencanaan teknis konstruksi; dan
2. b.biaya pengawasan konstruksi.
(2)Standar Indeks Komponen Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada biaya untuk kegiatan Perencanaan dan Pengawasan yang bersangkutan.
(3)Standar Indeks Komponen Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga. Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 8 September 2025 BUPATI PURBALINGGA, ttd FAHMI MUHAMMAD HANIF Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 8 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, ttd HERNI SULASTI BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 60 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SOLIKHUN,S.H,M.H Pembina Tingkat I NIP.19730310 199903 1 007 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 60 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR INDEKS KOMPONEN BIAYA KEGIATAN JASA KONSTRUKSI INDEKS KOMPONEN BIAYA KEGIATAN JASA KONSTRUKSI BIAYA PELAKSANAAN KONSTRUKSI FISIK BIAYA PERENCANAAN TEKNIS BIAYA PENGAWASAN KONSTRUKSI PERSENTASE TOTAL (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) 100.000.000 8,05 8.054.000 4,45 4.451.000 12,51 150.000.000 7,81 11.708.000 4,34 6.508.000 12,14 200.000.000 7,56 15.113.000 4,23 8.454.000 11,78 250.000.000 7,31 18.270.000 4,12 10.288.000 11,42 300.000.000 7,06 21.179.000 4,00 12.010.000 11,06 350.000.000 6,81 23.838.000 3,89 13.620.000 10,70 400.000.000 6,56 26.250.000 3,78 15.118.000 10,34 450.000.000 6,31 28.412.000 3,67 16.504.000 9,98 500.000.000 6,07 30.326.000 3,56 17.778.000 9,62 550.000.000 5,96 32.773.000 3,50 19.250.000 9,46 600.000.000 5,85 35.113.000 3,44 20.667.000 9,30 650.000.000 5,75 37.347.000 3,39 22.028.000 9,13 700.000.000 5,64 39.474.000 3,33 23.333.000 8,97 750.000.000 5,53 41.495.000 3,28 24.584.000 8,81 800.000.000 5,43 43.409.000 3,22 25.778.000 8,65 850.000.000 5,32 45.216.000 3,17 26.917.000 8,49 900.000.000 5,21 46.917.000 3,11 28.000.000 8,32 950.000.000 5,11 48.512.000 3,06 29.028.000 8,16 1.000.000.000 5,00 50.000.000 3,00 30.000.000 8,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) 1.500.000.000 4,71 70.641.000 2,84 42.571.000 7,55 BIAYA PELAKSANAAN KONSTRUKSI FISIK BIAYA PERENCANAAN TEKNIS BIAYA PENGAWASAN KONSTRUKSI PERSENTASE TOTAL (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) 2.000.000.000 4,42 88.377.000 2,68 53.523.000 7,10 2.500.000.000 4,13 103.208.000 2,51 62.856.000 6,64 3.000.000.000 4,05 121.549.000 2,43 72.955.000 6,48 3.500.000.000 3,97 139.124.000 2,35 82.231.000 6,32 4.000.000.000 3,90 155.932.000 2,27 90.683.000 6,17 4.500.000.000 3,82 171.973.000 2,18 98.312.000 6,01 5.000.000.000 3,74 187.247.000 2,10 105.116.000 5,85 6.000.000.000 3,63 217.578.000 2,03 121.849.000 5,66 7.000.000.000 3,51 245.536.000 1,96 137.152.000 5,47 8.000.000.000 3,39 271.121.000 1,89 151.025.000 5,28 9.000.000.000 3,27 294.334.000 1,82 163.468.000 5,09 10.000.000.000 3,15 315.173.000 1,74 174.481.000 4,90 11.000.000.000 3,13 343.790.000 1,73 190.619.000 4,86 12.000.000.000 3,10 371.880.000 1,72 206.518.000 4,82 13.000.000.000 3,07 399.443.000 1,71 222.178.000 4,78 14.000.000.000 3,05 426.478.000 1,70 237.601.000 4,74 15.000.000.000 3,02 452.986.000 1,69 252.784.000 4,71 16.000.000.000 2,99 478.966.000 1,67 267.730.000 4,67 17.000.000.000 2,97 504.420.000 1,66 282.437.000 4,63 18.000.000.000 2,94 529.346.000 1,65 296.906.000 4,59 19.000.000.000 2,91 553.744.000 1,64 311.137.000 4,55 20.000.000.000 2,89 577.616.000 1,63 325.129.000 4,51 25.000.000.000 2,76 689.063.000 1,57 391.515.000 4,32 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) 30.000.000.000 2,60 779.661.000 1,53 460.492.000 4,13 BIAYA PELAKSANAAN KONSTRUKSI FISIK BIAYA PERENCANAAN TEKNIS BIAYA PENGAWASAN KONSTRUKSI PERSENTASE TOTAL (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) 50.000.000.000 1,97 984.665.000 1,41 705.310.000 3,38 KETERANGAN:

1.Perhitungan komponen kegiatan digunakan untuk menghitung bangunan sederhana, pembangunan jalan baru, jembatan sederhana, bangunan dan saluran irigasi.
2.Perhitungan kegiatan perencanaan pemeliharaan berkala, rutin dan peningkatan kapasitas struktur jalan menggunakan indeks maksimal 75% dari nilai dalam tabel;
3.Untuk bangunan tidak sederhana termasuk jembatan dengan bentang lebih besar dari 4 meter, indeks nilai dalam table dikalikan dengan 1,1. BUPATI PURBALINGGA, ttd FAHMI MUHAMMAD HANIF Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 8 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, ttd HERNI SULASTI BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 60

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…