DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 64 Tahun 2025

Nomor: 64
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat

(1)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 164 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu diubah dan disesuaikan;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 99);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA. Pasal I Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 164 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 164), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga. Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 1 Oktober 2025 BUPATI PURBALINGGA, Ttd FAHMI MUHAMMAD HANIF Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 1 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, Ttd HERNI SULASTI BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 64 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SOLIKHUN,S.H,M.H Pembina Tingkat I NIP.19730310 199903 1 007 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ................................................. 1 A. UMUM LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 64 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
1.Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun atau pos-pos yang ada pada lembar muka (on face) Laporan Keuangan.
2.Kebijakan akuntansi pemerintah daerah disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh sebab itu, jika terdapat hal-hal yang belum diatur di dalam kebijakan akuntansi ini, maka Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) akan menjadi rujukan perlakuan akuntansi atas transaksi yang terjadi.
3.Sistematika penyajian dalam kebijakan akuntansi ini dapat diuraikan sebagai berikut: A. Kebijakan Akuntansi Aset; B. Kebijakan Akuntansi Kewajiban; C. Kebijakan Akuntansi Ekuitas; D. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA; E. Kebijakan Akuntansi Belanja; F. Kebijakan Akuntansi Transfer; G. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan; H. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO; I. Kebijakan Akuntansi Beban; J. Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan; K. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi. B. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET
1.UMUM

a.Tujuan Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.
b.Ruang Lingkup Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ................................................. 2 ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
c.Definisi 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 2) Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. 3) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. 4) Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. 5) Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
1. 2.ASET LANCAR
a.Kas dan Setara Kas 1) Definisi Kas dan Setara Kas a) Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. b) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. c) Kas terdiri dari:

(1)Kas di Kas Daerah Merupakan saldo kas pada Rekening Kas Umum Daerah yang di kelola oleh Bendahara Umum Daerah.
(2)Kas di Bendahara Penerimaan Merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan satuan kerja perangkat daerah setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ................................................. 3
(3)Kas di Bendahara Pengeluaran Merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran satuan kerja perangkat daerah.
(4)Kas di BLUD Merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Kas dan setara kas pada neraca BLUD merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLUD baik yang telah dan yang belum diakui/disahkan oleh Bendahara Umum Daerah. Kas dan Bank BLUD yang sudah disahkan oleh BUD merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih. BLUD sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLUD dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBN. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD antara lain: (a) Dana titipan pihak ketiga; (b) Uang jaminan; dan (c) Uang muka pasien rumah sakit.
(5)Kas di Bendahara BOS Merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di bank serta setara kas yang dikelola oleh satuan pendidikan dasar negeri baik yang berasal dari pendapatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun pendapatan lainnya, baik yang telah maupun belum disahkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Kas dan Bank di Bendahara BOS yang sudah disahkan oleh BUD merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih. Dana kas di Bendahara BOS yang bukan milik satuan pendidikan dasar diakui sebagai kas dan setara kas. Dana kas di Bendahara BOS yang bukan milik satuan pendidikan dasar antara lain: (a) Dana titipan pihak ketiga; dan (b) Uang jaminan.
(6)Kas dan setara kas lainnya yang dikelola satuan kerja perangkat daerah/unit kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ................................................. 4 pada satuan kerja perangkat daerah/unit kerja selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, dan Kas di Bendahara BOS yang terdiri dari: (a) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas selain yang berasal dari uang persediaan. Kas lainnya tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga dan jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Saldo kas tersebut diakui sebagai Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran dengan rincian berdasarkan kondisi dan pasangan jurnalnya sebagai berikut: No Kondisi Pasangan Jurnal 1 Kas lainnya berupa bunga, jasa giro, pendapatan lainnya yang belum disetor ke kas daerah • Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah • Pendapatan Jasa Giro pada Kas di Bendahara • Pendapatan Lainnya 2 Kas lainnya berupa pungutan pajak oleh bendahara pengeluaran tetapi belum disetor ke kas daerah Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 3 Kas lainnya berupa uang pihak ketiga lainnya yang belum diserahkan Utang kepada Pihak Ketiga (b) Kas Lainnya dari Hibah Kas Lainnya dari Hibah dapat berupa kas hibah dari pemberi hibah baik yang belum dilakukan pengesahan maupun yang telah disahkan pada tanggal pelaporan. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi atas saldo yang terdapat pada rekening penampungan dana hibah dapat diakui sebagai Kas Lainnya di satuan kerja perangkat daerah, dengan rincian kondisi sebagai berikut: Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ................................................. 5 No Kondisi Pasangan Jurnal 1 Saldo kas dari hibah yang sudah disahkan tapi belum disetorkan ke kas daerah. Pendapatan Lain- Lain PD yang Sah d) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. e) Setara kas terdiri dari:
(1)Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan; dan
(2)Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan. f) Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS). 2) Pengakuan Kas dan Setara Kas a) Secara umum pengakuan aset dilakukan:
(1)pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; atau
(2)pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. b) Atas dasar butir a tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan. 3) Pengukuran Kas dan Setara Kas Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. 4) Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas Saldo Kas dan Setara Kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain: a) kebijakan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas b) penjelasan dan sifat dari tiap akun kas yang dimiliki dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ................................................. 6 dikuasi pemerintah daerah c) rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan; d) rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan; dan e) kebijakan manajemen setara kas. 5) Perlakuan Khusus a) Dalam hal terjadi kerugian negara akibat hilangnya Kas di Bendahara Pengeluaran atau Kas di Bendahara Penerimaan, maka:
(1)Atas kas yang hilang dapat dilakukan reklasifikasi menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sepanjang diyakini dapat dibayarkan/dapat ditagih.
(2)Pengalihan dilakukan setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dan Bendahara telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
1. b.Investasi Jangka Pendek 1) Definisi Investasi Jangka Pendek a) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. b) Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. c) Klasifikasi investasi jangka pendek secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS). 2) Pengakuan Investasi Jangka Pendek a) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
(1)Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ................................................. 7
(2)Nilai perolehan atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (reliable) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasikan biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan. b) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadipenjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah. c) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (cash dividend) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan. 3) Pengukuran Investasi Jangka Pendek a) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar, dan untuk investasi yang yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. b) Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:
(1)Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga: (a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. (b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya, dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
(2)Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya 4) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek a) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar; b) Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ................................................. 8 mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
(1)Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;
(2)Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
(3)Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
(4)Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; dan
(5)Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).
1. c.Piutang 1) Definisi Piutang a) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan atau akibat lainnya yang sah. b) Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. c) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. d) Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS). 2) Pengakuan Piutang a) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
(1)Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
(2)Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi. b) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria: Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ................................................. 9
(1)harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
(2)jumlah piutang dapat diukur. c) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. d) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah. e) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer. f) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
(1)dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
(2)dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat. g) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar sesuai dengan dokumen penetapan yang sah. h) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. i) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya. j) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keputusan Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). Surat Keputusan Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 10 jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan. k) Piutang atas laba BUMD diakui apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas Daerah. 3) Pengukuran Piutang a) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
(1)disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
(2)disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
(3)disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi. b) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
(1)Pemberian pinjaman Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
(2)Penjualan Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 11
(3)Kemitraan Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
(4)Pemberian fasilitas/jasa Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima. c) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
(1)Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
(2)Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten Purbalingga; dan
(3)Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat. d) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
(1)Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
(2)Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. e) Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan. f) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (write- off) dan penghapusbukuan (write down). g) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. h) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
(1)Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (self assessment); dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 12
(2)Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (official assessment). i) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut:
(1)Piutang Pajak Daerah No. Umur Piutang Kualitas % Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

1.>1-2 Tahun Kurang Lancar 25%
2.>2-3 Tahun Diragukan 35%
3.>3-4 Tahun Tidak Lancar 50%
4.> 4-5 Tahun Macet 75%
5.> 5 Tahun Bermasalah 100%

(2)Piutang Retribusi Daerah No. Umur Piutang Kualitas % Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

1.>1-2 Tahun Kurang Lancar 25%
2.>2-3 Tahun Tidak Lancar 50%
3.>3 Tahun Macet 100%

(3)Piutang Selain Pajak dan Retribusi Daerah/Piutang Lain-Lain No. Umur Piutang Kualitas % Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

1.>1-2 Tahun Kurang Lancar 25%
2.>2-3 Tahun Diragukan 35%
3.>3-4 Tahun Tidak Lancar 50%
4.> 4-5 Tahun Macet 75%
5.> 5 Tahun Bermasalah 100 % j) Dalam hal:

(1)Piutang Pajak/Retribusi atas suatu obyek pajak/retribusi telah diakui dan dicatat dalam laporan keuangan;
(2)Telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah/Surat Pemberitahuan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 13 Pajak Terutang PBB-P2/Dokumen lain yang dipersamakan; Namun kemudian diketahui secara pasti dan meyakinkan bahwa obyek pajak/retribusi tersebut tidak ada, yang dinyatakan dengan surat ketetapan dari pejabat yang berwenang, maka terhadap Piutang Pajak/Retribusi tersebut dilakukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar 100% dari nilai buku tanpa memperhatikan umur piutang. k) Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya. l) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. 4) Pemberhentian Pengakuan a) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. b) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write down). c) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). d) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. e) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 14 Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan. f) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
(1)Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan, diantaranya: (a) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan. (b) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas. (c) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
(2)Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).
(3)Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (write off). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut. g) Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomik. h) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. i) Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 Milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 Milyar oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 15 j) Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
(1)Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
(2)Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
(3)Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
(4)Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, rescheduling dan penurunan tarif bunga kredit.
(5)Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
(6)Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan write off di negara lain.
(7)Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (write down maupun write off) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut mungkin kan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel. 5) Pengungkapan Piutang a) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
(1)kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
(2)rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
(3)penjelasan atas penyelesaian piutang; Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 16
(4)jaminan atau sita jaminan jika ada. b) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan. c) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu. d) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah. e) Demikian juga apabila terdapat piutang yang telah dihapustagihkan ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya, maka terhadap penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapustagihkan tersebut diakui sebagai Lain-Lain PAD yang Sah. Contoh perhitungan nilai piutang dan penyisihan piutang yang tercantum pada neraca adalah sebagai berikut: Berdasarkan inventarisasi saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tanggal 31 Desember 2020 didapat data piutang sebagai berikut: Nama WP Umur Piutang Total Piutang >1-2 Tahun >2-3 Tahun >3-4 Tahun >4-5 Tahun >5 Tahun A 100.000 100.000 B 250.000 250.000 C 300.000 300.000 D 200.000 200.000 Jumlah - 100.000 250.000 300.000 200.000 850.000 Terhadap saldo Piutang PBB per 31 Desember 2020 tersebut, maka penghitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebagai berikut: Nama WP Umur Piutang Total >1-2 Tahun >2-3 Tahun >3-4 Tahun >4-5 Tahun >5 Tahun A 100.000 100.000 B 250.000 250.000 C 300.000 300.000 D 200.000 200.000 Jumlah - 100.000 250.000 300.000 200.000 850.000 Penyisihan Piutang 25% 35% 50% 75% 100% Nilai Penyisihan Piutang - 35.000 125.000 225.000 200.000 585.000 Net Realizable Value - 65.000 125.000 75.000 - 265.000 Kualitas Piutang Kurang Lancar Diragukan Tidak Lancar Macet Bermasalah Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 17 Dari perhitungan di atas maka penyajian Saldo Piutang Pajak dan Penyisihan Piutang Pajak pada Neraca Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut: PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA NERACA PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (dalam Rupiah) No Uraian 31 Des 2020 31 Des 2019 1 Aset 2 Aset Lancar 3 Piutang Pajak 850.000 1.000.000 4 Penyisihan Piutang (585.000) (500.000)
1. d.Beban Dibayar di Muka 1) Definisi Beban Dibayar di Muka Beban Dibayar di Muka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. 2) Pengakuan Beban Dibayar di Muka Beban Dibayar di Muka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. 3) Pengukuran Beban Dibayar di Muka Pengukuran Beban Dibayar di Muka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluaran/ dibayarkan. Beban Dibayar di Muka tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih. 4) Pengungkapan Beban Dibayar di Muka Beban Dibayar di Muka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.
2. e.Persediaan 1) Definisi Persediaan a) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang- barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. b) Persediaan diklasifikasikan ke dalam:
(1)Barang habis pakai
(2)Barang tak habis pakai
(3)Barang bekas pakai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 18 c) Persediaan merupakan aset yang berupa:
(1)Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah, contoh: barang habis pakai seperti suku cadang, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
(2)Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi, contoh: bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan ke masyarakat;
(3)Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, contoh: contoh: konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, alat-alat pertanian setengah jadi/barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat;
(4)Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, contohnya: (a) hewan, tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; (b) tanah/bangunan peralatan dan mesin/aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat.
(5)Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti cadangan minyak dan cadangan beras d) Klasifikasi persediaan secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS). 2) Pengakuan Persediaan a) Persediaan diakui:
(1)pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
(2)pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. b) Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). c) Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (stock opname). Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 19 d) Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna. a) Pengakuan persediaan dilakukan dengan pendekatan beban, yaitu bahwa setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. 3) Pengukuran Persediaan a) Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual dan dinilai dengan metode First In First Out (FIFO). b) FIFO merupakan metode penilaian persediaan dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar sehingga dengan metode ini persediaan dinilai berdasarkan harga perolehan masing- masing. c) Persediaan disajikan sebesar:
(1)Biaya perolehan, apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa, diperlakukan sebagai pengurang biaya perolehan.
(2)Harga pokok produksi, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Dalam hal perhitungan biaya riil sulit dilakukan, dapat menggunakan biaya standar.
(3)Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).
(4)Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
(5)Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. d) Dalam rangka penyajian beban persediaan pada Laporan Operasional, beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods). Dikecualikan dari beban persediaan adalah: Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 20
(1)Penyerahan barang persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang dicatat sebagai Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat.
(2)Penyerahan barang persediaan dalam rangka bantuan sosial yang dicatat sebagai Beban Bantuan Sosial. 4) Penyajian dan Pengungkapan Persediaan a) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. b) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
(1)Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
(2)Penjelasan lebih lanjut mengenai persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
(3)jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.
1. f.Aset untuk Dikonsolidasikan 1) Definisi Aset untuk Dikonsolidasikan Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD. Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD. 2) Pengakuan Aset untuk Dikonsolidasikan Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD. 3) Pengukuran Aset untuk Dikonsolidasikan Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi. 4) Pengungkapan Aset untuk Dikonsolidasikan Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 21 akuntansi PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.
  1. 3.ASET NON LANCAR Aset Nonlancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
2. a.Investasi Jangka Panjang 1) Definisi Investasi Jangka Panjang a) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. b) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. c) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. d) Investasi permanen dapat berupa:
(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara/daerah;
(2)Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. e) Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, yaitu investasi yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. f) Investasi Nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain dapat berupa:
(1)Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
(2)Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
(3)Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
(4)Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 22 dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian. g) Klasifikasi investasi jangka panjang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS). 2) Pengakuan Investasi Jangka Panjang a) Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
(1)Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
(2)Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable). b) Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
(1)Deviden Tunai; dan/atau
(2)Deviden Saham; c) Pengakuan hasil investasi berupa Deviden Tunai adalah sebagai berikut:
(1)Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (dividen) pada kelompok Lain-lain PAD yang Sah).
(2)Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah daerah dicacat sebagai pendapatan hasil investasi (Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (dividen) pada kelompok Lain-lain PAD yang Sah) dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. d) Pengakuan hasil investasi untuk Dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah daerah. e) Selain pengakuan hasil investasi berupa Dividen Tunai dan Dividen Saham, pemerintah daerah juga melakukan pengakuan terhadap laba/rugi dari perusahaan (investee) sebagai berikut:
(1)Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari investee yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
(2)Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 23 pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 3) Pengukuran Investasi Jangka Panjang a) Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. b) Investasi Jangka Panjang yang bersifat nonpermanen diukur sebagai berikut:
(1)Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
(2)Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
(3)Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
(4)Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
(5)Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
(6)Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). c) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 24 d) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (carrying value) tersebut. e) Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
(1)Metode Biaya;
(2)Metode Ekuitas;
(3)Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan. f) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. g) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. h) Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. i) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. j) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. k) Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 25 perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:
(1)Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
(2)Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
(3)Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
(4)Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi. 4) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan terkait dengan investasi pemerintah, antara lain: a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi. b) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen. c) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang memiliki harga pasar. d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut. e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya. f) Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas. g) Investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi. h) Kewajiban yang timbul dari bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi dalam hal pemerintah memiliki tanggung jawab hukum. i) Perubahan klasifikasi pos investasi. j) Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi. 5) Perlakuan khusus a) Investasi dalam saham bersaldo minus Investasi dalam bentuk saham dimungkinkan bersaldo minus karena BUMD terus menerus mengalami kerugian atau nilai kewajiban melebihi nilai asetnya, sehingga nilai ekuitasnya bersaldo minus. Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 26 dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan Ketika bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi negatif disajikan nihil. Dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil, bagian laba terlebih dahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi. Penambahan investasi dari pengakuan bagian laba akan dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima investasi (investee) tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban. Pengakuan bagian laba pada saat bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban akan mengurangi nilai kewajiban tersebut. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 6) Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir a) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. b) Pengeluaran dana Bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 27 c) Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. d) Secara periodik, SKPD harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). e) Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. f) Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. g) Dana Bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih diperoleh dengan cara membentuk Penyisihan Dana Bergulir diragukan tertagih berdasarkan daftar umum Dana Bergulir sebagai berikut: No. Umur Dana Bergulir Kualitas % Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih

1.< 1 Tahun Lancar 0,5%
2.1-3 Tahun Kurang Lancar 10%
3.>3-5 Tahun Diragukan 50%
4.> 5 Tahun Macet 100%

b.Aset Tetap 1) Definisi Aset Tetap a) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. b) Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. c) Nilai Tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 28 d) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. e) Masa manfaat adalah:

(1)Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintah daerah dan/atau pelayanan publik; atau
(2)Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintah daerah dan/atau pelayanan publik. f) Nilai Sisa (residu) adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. g) Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. h) Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. i) Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. j) Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. k) Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. l) Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
(1)Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
(2)Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
(3)Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
(4)Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya. m) Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 29 n) Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi. o) Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. p) Klasifikasi aset tetap secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS). 2) Pengakuan Aset Tetap a) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. b) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
(1)Berwujud;
(2)Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
(3)Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
(4)Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
(5)Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
(6)Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. c) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. d) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. e) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 30 pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. f) Khusus untuk perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
(1)Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
(3)Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/ atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
(4)Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 3) Pengukuran Aset Tetap a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. b) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal. c) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 31 tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. d) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. e) Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap dapat diuraikan sebagai berikut: No Aset Tetap Belanja/Pengeluaran

1.Tanah
1.Harga pembelian/pembebasan tanah;
2.Biaya pembebasan/ganti rugi;
3.Biaya biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak (biaya pembuatan sertifikat, pelepasan hak, permohonan hak pakai tanah);
4.Biaya pematangan, pematokan, pengukuran, dan pengurukan/ penimbunan;
5.Nilai obyek/bangunan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika obyek/bangunan tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
2.Peralatan dan Mesin
1.Harga pembelian (termasuk PPN dan PPh);
2.Biaya pengangkutan;
3.Biaya asuransi pengiriman;
4.Biaya instalasi/pemasangan;
5.Biaya selama masa uji coba.

a.Pembelian Peralatan dan Mesin siap dipakai
b.Pembuatan Peralatan dan Mesin
1. 1.Yang dilaksanakan melalui kontrak pihak ketiga:
a.Pengeluaran sebesar nilai kontrak;
b.Biaya perencanaan dan pengawasan;
c.Biaya perizinan;
d.Jasa konsultan;
1. 2.Yang dilaksanakan secara swakelola:
a.Biaya bahan baku;
b.Upah tenaga kerja;
c.Sewa peralatan;
d.Biaya perencanaan dan pengawasan;
e.Jasa konsultan;
f.Biaya perizinan. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 32 No Aset Tetap Belanja/Pengeluaran
1. 3.Gedung dan Bangunan Yang dilaksanakan melalui kontrak pihak ketiga
a.Pengeluaran sebesar nilai kontrak;
b.Biaya perencanaan dan pengawasan;
c.Biaya perizinan;
d.Jasa konsultan;
e.Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama; Yang dilaksanakan secara swakelola
a.Biaya bahan baku;
b.Upah tenaga kerja;
c.Sewa peralatan;
d.Biaya perencanaan dan pengawasan;
e.Biaya perizinan;
f.Biaya konsultan;
g.Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
1. 4.Jalan Irigasi dan Jaringan
2. 1.Yang dilaksanakan melalui kontrak pihak ketiga
a.Pengeluaran sebesar nilai kontrak;
b.Biaya perencanaan dan pengawasan;
c.Biaya perizinan;
d.Jasa konsultan;
e.Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukan untuk keperluan pembangunan.
1. 2.Yang dilaksanakan secara swakelola
a.Biaya bahan baku;
b.Upah tenaga kerja;
c.Sewa peralatan;
d.Biaya perencanaan dan pengawasan;
e.Biaya perizinan;
f.Biaya konsultan;
g.Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
1. 5.Aset Tetap Lainnya
2. 1.Yang dilaksanakan melalui kontrak pihak ketiga a Pengeluaran sebesar nilai kontrak; b Biaya perencanaan dan pengawasan dan c Biaya perizinan;
3. 2.Yang dilaksanakan secara swakelola a Biaya bahan baku; b Upah tenaga kerja; c Sewa peralatan; Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 33 No Aset Tetap Belanja/Pengeluaran d Biaya perencanaan dan pengawasan; e Biaya perizinan; f Jasa konsultan.
4. 6.Hibah dari pihak ketiga
5. 1.Nilai wajar pada saat perolehan; f) Biaya Perolehan dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan minimum kapitalisasi (capitalization threshold). g) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. h) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. 4) Perolehan Secara Gabungan Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. 5) Aset Tetap Digunakan Bersama a) Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan Surat Keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. b) Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian. 6) Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum a) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. b) Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos/fasum diperoleh. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 34 7) Pertukaran Aset (Exchange of Assets) a) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. b) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas. c) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama. 8) Aset Donasi a) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. b) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. c) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 35 perolehan aset tetap dengan pertukaran. d) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional. 9) Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures) a) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (subsequent expenditures) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (subsequent expenditures) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat pada aset yang bersangkutan. b) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

(1)Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara: (a) bertambah masa manfaat, dan/atau (b) bertambah kapasitas, dan/atau (c) bertambah kualitas/efisiensi, dan/atau (d) bertambah mutu produksi/kinerja, dan/atau (e) bertambah volume. Terkait dengan kriteria di atas, perlu diketahui tentang pengertian berikut: (a) Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. (b) Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapsitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan overhaul sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW; (c) Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal; Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 36 (d) Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m2 menjadi 500 m2.
(2)Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (capitalization thresholds). c) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap. d) Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (capitalization thresholds) ditetapkan sebagai berikut: No Aset Tetap Minimum Kapitalisasi

1.Tanah Tidak dibatasi
2.Peralatan dan Mesin 500.000,00
3.Gedung dan Bangunan 10.000.000,00
4.Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tidak dibatasi
5.Aset Tetap Lainnya Tidak dibatasi
6.Konstruksi Dalam Pengerjaan Tidak dibatasi Contoh penerapan bahwa suatu pengeluaran, apakah termasuk belanja modal atau belanja barang dan jasa yaitu sebagai berikut:
1.Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga melakukan kegiatan/proyek pemeliharaan atas gedung kantor (ruang kerja) dengan melakukan penggantian kunci pintu/jendela dan pengecatan ruang kerja dengan total biaya sebesar Rp12.500.000,00. Adapun harga perolehan gedung kantor dimaksud sebesar Rp300.000.000,00. Kegiatan/proyek pemeliharaan tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 37 No Kriteria Memenuhi Kriteria 1 Bertambah masa manfaat, bertambah kapasitas, bertambah kualitas, bertambah volume. Tidak 2 Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah digunakan Ya (Karena nilai pemeliharaan diatas/melampaui batasan minimal kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan Rp10.000.000,00) Kesimpulan: Pemeliharaan Gedung Kantor tersebut tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (tidak menambah manfaat ekonomi barang yang dipelihara) sehingga tidak menambah nilai aset tetap. Belanja pemeliharaan yang tidak menambah nilai aset tetap harus dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa.
2.Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga melakukan kegiatan/proyek pemeliharaan/rehabilitasi atas gedung kantor dengan melakukan penggantian atas sebagian lantai ruang kerja yang semula lantai ubin menjadi lantai granit dengan total biaya sebesar Rp8.500.000,00. Adapun harga perolehan gedung kantor dimaksud sebesar Rp250.000.000,00. Kegiatan/proyek pemeliharaan/rehabilitasi tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap. No Kriteria Memenuhi Kriteria 1 Bertambah masa manfaat, bertambah kapasitas, bertambah kualitas, bertambah volume. Ya 2 Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah digunakan Tidak (Karena nilai pemeliharaan di bawah batasan minimal kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan Rp10.000.000,00) Kesimpulan: Pemeliharaan Gedung Kantor tersebut tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (tidak memenuhi satuan minimal kapitalisasi) sehingga tidak menambah nilai aset tetap. Belanja pemeliharaan yang tidak menambah nilai aset tetap harus dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 38
3.Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga melakukan kegiatan/proyek pemeliharaan/rehabilitasi atas gedung kantor dengan melakukan penggantian atas seluruh lantai ruang kerja yang semula lantai ubin menjadi lantai keramik dengan total biaya sebesar Rp20.000.000,00. Adapun harga perolehan gedung kantor dimaksud sebesar Rp300.000.000,00. Kegiatan/proyek pemeliharaan/rehabilitasi tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi asset tetap. No Kriteria Memenuhi Kriteria 1 Bertambah masa manfaat, bertambah kapasitas, bertambah kualitas, bertambah volume. Ya 2 Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah digunakan Ya (Karena nilai pemeliharaan di atas/melampaui batasan minimal kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan Rp10.000.000,00) Kesimpulan: Pemeliharaan Gedung Kantor tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi sehingga menambah nilai aset tetap. Belanja pemeliharaan yang menambah nilai aset tetap harus dianggarkan dalam jenis belanja modal. 10) Penyusutan a) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah: Keterangan: Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu). b) Periode penghitungan penyusutan dilakukan per semester. c) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 39 Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. d) Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini: TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP Kodefikasi Uraian Masa Manfaat (Tahun) 1 3 ASET TETAP 1 3 2 Peralatan dan Mesin 1 3 2 1 ALAT BESAR 1 3 2 1 1 Alat Besar Darat 10 1 3 2 1 2 Alat Besar Apung 8 1 3 2 1 3 Alat Bantu 8 1 3 2 2 ALAT ANGKUTAN 1 3 2 2 1 Alat Angkutan Darat Bermotor 8 1 3 2 2 2 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 4 1 3 2 2 3 Alat Angkutan Apung Bermotor 8 1 3 2 2 4 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor 4 1 3 2 2 5 Alat Angkutan Bermotor Udara 20 1 3 2 3 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 1 3 2 3 1 Alat Bengkel Bermesin 10 1 3 2 3 2 Alat Bengkel Tak Bermesin 5 1 3 2 3 3 Alat Ukur 5 1 3 2 4 ALAT PERTANIAN 1 3 2 4 1 Alat Pengolahan 4 1 3 2 5 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 1 3 2 5 1 Alat Kantor 5 1 3 2 5 2 Alat Rumah Tangga 5 1 3 2 5 3 Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5 1 3 2 6 ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR 1 3 2 6 1 Alat Studio 5 1 3 2 6 2 Alat Komunikasi 5 1 3 2 6 3 Peralatan Pemancar 10 1 3 2 6 4 Peralatan Komunikasi Navigasi 15 1 3 2 7 ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN 1 3 2 7 1 Alat Kedokteran 5 1 3 2 7 2 Alat Kesehatan Umum 5 1 3 2 8 ALAT LABORATORIUM 1 3 2 8 1 Unit Alat Laboratorium 8 1 3 2 8 2 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15 1 3 2 8 3 Alat Peraga Praktek Sekolah 5 1 3 2 8 4 Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 15 1 3 2 8 5 Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan 10 1 3 2 8 6 Destructive Testing Laboratory 10 1 3 2 8 7 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 8 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 40 Kodefikasi Uraian Masa Manfaat (Tahun) 1 3 2 8 8 Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 15 1 3 2 8 9 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi 10 1 3 2 9 ALAT PERSENJATAAN 1 3 2 9 1 Senjata Api 10 1 3 2 9 2 Persenjataan Non Senjata Api 4 1 3 2 9 3 Senjata Sinar 5 1 3 2 9 4 Alat Khusus Kepolisian 4 1 3 2 10 ALAT KOMPUTER 1 3 2 10 1 Komputer Unit 4 1 3 2 10 2 Peralatan Komputer 4 1 3 2 11 ALAT EKSPLORASI 1 3 2 11 1 Alat Eksplorasi Topografi 5 1 3 2 11 2 Alat Eksplorasi Geofisika 10 1 3 2 12 ALAT PENGEBORAN 1 3 2 12 1 Alat Pengeboran Mesin 10 1 3 2 12 2 Alat Pengeboran Non Mesin 10 1 3 2 13 ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN 1 3 2 13 1 Sumur 10 1 3 2 13 2 Produksi 10 1 3 2 13 3 Pengolahan dan Pemurnian 15 1 3 2 14 ALAT BANTU EKSPLORASI 1 3 2 14 1 Alat Bantu Eksplorasi 10 1 3 2 14 2 Alat Bantu Produksi 10 1 3 2 15 ALAT KESELAMATAN KERJA 1 3 2 15 1 Alat Deteksi 5 1 3 2 15 2 Alat Pelindung 5 1 3 2 15 3 Alat Sar 2 1 3 2 15 4 Alat Kerja Penerbangan 10 1 3 2 16 ALAT PERAGA 1 3 2 16 1 Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 10 1 3 2 17 PERALATAN PROSES/PRODUKSI 1 3 2 17 1 Unit Peralatan Proses/Produksi 8 1 3 2 18 RAMBU RAMBU 1 3 2 18 1 Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 4 1 3 2 18 2 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 4 1 3 2 18 3 Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 4 1 3 2 19 PERALATAN OLAH RAGA 1 3 2 19 1 Peralatan Olah Raga 3 1 3 3 Gedung dan Bangunan 1 3 3 1 Bangunan Gedung 1 3 3 1 1 Bangunan Gedung Tempat Kerja 1 3 3 1 1 1 Bangunan Gedung Kantor 1 3 3 1 1 1 1 Bangunan Gedung Kantor Permanen 50 1 3 3 1 1 1 2 Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen 25 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 41 Kodefikasi Uraian Masa Manfaat (Tahun) 1 3 3 1 1 1 3 Bangunan Gedung Kantor Darurat 10 1 3 3 1 1 1 4 Rumah Panel 50 1 3 3 1 1 2 Bangunan Gudang 1 3 3 1 1 2 1 Bangunan Gudang Tertutup Permanen 50 1 3 3 1 1 2 2 Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 2 3 Bangunan Gudang Tertutup Darurat 10 1 3 3 1 1 2 4 Bangunan Gudang Terbuka Permanen 50 1 3 3 1 1 2 5 Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 2 6 Bangunan Gudang Terbuka Darurat 10 1 3 3 1 1 2 7 Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah Radioaktif Sementara (Intern Storage) 50 1 3 3 1 1 2 8 Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah Radioaktif Permanen 50 1 3 3 1 1 2 9 Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah Radioaktif Aktivitas Tinggi 50 1 3 3 1 1 2 10 Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah Radioaktif Cair 50 1 3 3 1 1 2 11 Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah Radioaktif Padat 50 1 3 3 1 1 2 12 Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah Radioaktif Gas 50 1 3 3 1 1 2 13 Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah Radioaktif Lainnya 50 1 3 3 1 1 3 Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar 1 3 3 1 1 3 1 Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen 50 1 3 3 1 1 3 2 Bangunan Bengkel /Hanggar Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 3 3 Bangunan Bengkel /Hanggar Darurat 10 1 3 3 1 1 3 4 Bangunan Depo Kereta Api 50 1 3 3 1 1 4 Bangunan Gedung Instalasi 1 3 3 1 1 4 1 Gedung Instalasi Studio 50 1 3 3 1 1 4 2 Gedung Instalasi Pemancar 50 1 3 3 1 1 4 3 Bangunan Gedung Instalasi Radar 50 1 3 3 1 1 4 4 Bangunan Gedung Reaktor Nuklir 50 1 3 3 1 1 4 5 Bangunan Gedung Instalasi Pertahanan Dan Keamanan 50 1 3 3 1 1 5 Bangunan Gedung Laboratorium 50 1 3 3 1 1 5 1 Bangunan Gedung Laboratorium Permanen 50 1 3 3 1 1 5 2 Bangunan Gedung Laboratorium Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 5 3 Bangunan Gedung Laboratorium Darurat 10 1 3 3 1 1 6 Bangunan Kesehatan 50 1 3 3 1 1 7 Bangunan Oceanarium/Observatorium 1 3 3 1 1 7 1 Bangunan Oceanarium/Observatorium Permanen 50 1 3 3 1 1 7 2 Bangunan Oceanarium/Observatorium Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 7 3 Bangunan Oceanarium/Observatorium Darurat 10 1 3 3 1 1 8 Bangunan Gedung Tempat Ibadah 1 3 3 1 1 8 1 Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen 50 1 3 3 1 1 8 2 Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi 25 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 42 Kodefikasi Uraian Masa Manfaat (Tahun) Permanen 1 3 3 1 1 8 3 Bangunan Gedung Tempat Ibadah Darurat 10 1 3 3 1 1 9 Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1 3 3 1 1 9 1 Bangunan Gedung Pertemuan Permanen 50 1 3 3 1 1 9 2 Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 9 3 Bangunan Gedung Pertemuan Darurat 10 1 3 3 1 1 9 4 Gedung Kesenian Permanen 50 1 3 3 1 1 9 5 Gedung Kesenian Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 9 6 Gedung Kesenian Darurat 10 1 3 3 1 1 10 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1 3 3 1 1 10 1 Bangunan Gedung Pendidikan Permanen 50 1 3 3 1 1 10 2 Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 10 3 Bangunan Gedung Pendidikan Darurat 10 1 3 3 1 1 10 4 Bangunan Gedung Pendidikan Dan Latihan 50 1 3 3 1 1 11 Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 1 3 3 1 1 11 1 Gedung Olah Raga Tetutup Permanen 50 1 3 3 1 1 11 2 Gedung Olah Raga Tertutup Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 11 3 Gedung Olah Raga Tertutup Darurat 10 1 3 3 1 1 11 4 Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen 50 1 3 3 1 1 11 5 Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 11 6 Bangunan Olah Raga Terbuka Darurat 10 1 3 3 1 1 11 7 Bangunan Gedung Olah Raga Kolam Renang 50 1 3 3 1 1 12 Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 1 3 3 1 1 12 1 Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen 50 1 3 3 1 1 12 2 Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 12 3 Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Darurat 10 1 3 3 1 1 13 Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 1 3 3 1 1 13 1 Gedung Pos Jaga Permanen 50 1 3 3 1 1 13 2 Gedung Pos Jaga Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 13 3 Gedung Pos Jaga Darurat 10 1 3 3 1 1 13 4 Gedung Menara Peninjau Permanen 50 1 3 3 1 1 13 5 Gedung Menara Peninjau Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 13 6 Gedung Menara Peninjau Darurat 10 1 3 3 1 1 13 7 Gedung Pos Pamtas Permanen 50 1 3 3 1 1 13 8 Gedung Pos Pamtas Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 13 9 Gedung Pos Pamtas Darurat 10 1 3 3 1 1 14 Bangunan Gedung Garasi/Pool 1 3 3 1 1 14 1 Gedung Garasi/Pool Permanen 50 1 3 3 1 1 14 2 Gedung Garasi/Pool Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 14 3 Gedung Garasi/Pool Darurat 10 1 3 3 1 1 15 Bangunan Gedung Pemotong Hewan 1 3 3 1 1 15 1 Gedung Pemotong Hewan Permanen 50 1 3 3 1 1 15 2 Gedung Pemotong Hewan Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 15 3 Gedung Pemotong Hewan Darurat 10 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 43 Kodefikasi Uraian Masa Manfaat (Tahun) 1 3 3 1 1 16 Bangunan Gedung Perpustakaan 1 3 3 1 1 16 1 Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen 50 1 3 3 1 1 16 2 Bangunan Gedung Perpustakaan Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 16 3 Bangunan Gedung Perpustakaan Darurat 10 1 3 3 1 1 17 Bangunan Gedung Musium 1 3 3 1 1 17 1 Bangunan Gedung Musium Permanen 50 1 3 3 1 1 17 2 Bangunan Gedung Musium Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 17 3 Bangunan Gedung Musium Darurat 10 1 3 3 1 1 18 Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 1 3 3 1 1 18 1 Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen 50 1 3 3 1 1 18 2 Terminal/Pelabuhan/Bandara Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 18 3 Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Darurat 10 1 3 3 1 1 18 4 Bangunan Halte/Shelter 50 1 3 3 1 1 19 Bangunan Pengujian Kelaikan 1 3 3 1 1 19 1 Bangunan Pengujian Kelaikan Permanen 50 1 3 3 1 1 19 2 Bangunan Pengujian Kelaikan Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 19 3 Bangunan Pengujian Kelaikan Darurat 10 1 3 3 1 1 20 Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan 50 1 3 3 1 1 21 Bangunan Rumah Tahanan 50 1 3 3 1 1 22 Bangunan Gedung Krematorium 1 3 3 1 1 22 1 Bangunan Gedung Krematorium Permanen 50 1 3 3 1 1 22 2 Bangunan Gedung Krematorium Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 22 3 Bangunan Gedung Krematorium Darurat 10 1 3 3 1 1 23 Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan 1 3 3 1 1 23 1 Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Permanen 50 1 3 3 1 1 23 2 Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 23 3 Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Darurat 10 1 3 3 1 1 24 Bangunan Tempat Persidangan 50 1 3 3 1 1 25 Bangunan Terbuka 1 3 3 1 1 25 1 Bangunan Lantai Jemur Permanen 50 1 3 3 1 1 25 2 Bangunan Lantai Jemur Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 25 3 Bangunan Lantai Jemur Darurat 10 1 3 3 1 1 25 4 Selasar 50 1 3 3 1 1 25 5 Halaman Paving 50 1 3 3 1 1 25 6 Halaman Aspal 50 1 3 3 1 1 25 7 Halaman Plesteran 50 1 3 3 1 1 25 8 Talud 50 1 3 3 1 1 25 9 Rangka Tanaman Rambat 50 1 3 3 1 1 26 Bangunan Penampung Sekam 1 3 3 1 1 26 1 Bangunan Penampung Sekam Permanen 50 1 3 3 1 1 26 2 Bangunan Penampung Sekam Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 26 3 Bangunan Penampung Sekam Darurat 10 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 44 Kodefikasi Uraian Masa Manfaat (Tahun) 1 3 3 1 1 27 Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1 3 3 1 1 27 1 Bangunan TPI Permanen 50 1 3 3 1 1 27 2 Bangunan TPI Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 27 3 Bangunan TPI Darurat 10 1 3 3 1 1 28 Bangunan Industri 50 1 3 3 1 1 29 Bangunan Peternakan/Perikanan 1 3 3 1 1 29 1 Bangunan Untuk Kandang 50 1 3 3 1 1 29 2 Bangunan Kolam/Bak Ikan 50 1 3 3 1 1 29 3 Bangunan Pembesar Ikan 50 1 3 3 1 1 29 4 Bangunan Kandang Hewan/Ternak Permanen 50 1 3 3 1 1 29 5 Bangunan Kandang Hewan/Ternak Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 29 6 Bangunan Kandang Hewan/Ternak Darurat 10 1 3 3 1 1 29 7 Bangunan Kandang Observasi Permanen 50 1 3 3 1 1 29 8 Bangunan Kandang Observasi Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 29 9 Bangunan Kandang Observasi Darurat 10 1 3 3 1 1 29 10 Pengolahan Limbah Ternak Permanen 50 1 3 3 1 1 30 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 1 3 3 1 1 30 1 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen 50 1 3 3 1 1 30 2 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 30 3 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Darurat 10 1 3 3 1 1 30 4 Gedung Pengujian Kendaraan Lainnya 50 1 3 3 1 1 31 Bangunan Peralatan Geofisika 50 1 3 3 1 1 32 Bangunan Fasilitas Umum 50 1 3 3 1 1 33 Bangunan Parkir 1 3 3 1 1 33 1 Bangunan Parkir Terbuka Permanen 50 1 3 3 1 1 33 2 Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 33 3 Bangunan Parkir Terbuka Darurat 10 1 3 3 1 1 33 4 Bangunan Parkir Tertutup Permanen 50 1 3 3 1 1 33 5 Bangunan Parkir Tertutup Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 33 6 Bangunan Parkir Tertutup Darurat 10 1 3 3 1 1 34 Bangunan Gedung Pabrik 1 3 3 1 1 34 1 Bangunan Gedung Pabrik Permanen 50 1 3 3 1 1 34 2 Bangunan Gedung Pabrik Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 34 3 Bangunan Gedung Pabrik Darurat 10 1 3 3 1 1 35 Bangunan Stasiun Bus 1 3 3 1 1 35 1 Bangunan Stasiun Permanen 50 1 3 3 1 1 35 2 Bangunan Stasiun Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 35 3 Bangunan Stasiun Darurat 10 1 3 3 1 1 36 Taman 1 3 3 1 1 36 1 Taman Permanen 50 1 3 3 1 1 36 2 Taman Semi Permanen 25 1 3 3 1 1 37 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 50 1 3 3 1 2 Bangunan Gedung Tempat Tinggal Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 45 Kodefikasi Uraian Masa Manfaat (Tahun) 1 3 3 1 2 1 Rumah Negara Golongan I 1 3 3 1 2 1 1 Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen 50 1 3 3 1 2 1 2 Rumah Negara Golongan I Tipe A Semi Permanen 25 1 3 3 1 2 1 3 Rumah Negara Golongan I Tipe A Darurat 10 1 3 3 1 2 1 4 Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen 50 1 3 3 1 2 1 5 Rumah Negara Golongan I Tipe B Semi Permanen 25 1 3 3 1 2 1 6 Rumah Negara Golongan I Tipe B Darurat 10 1 3 3 1 2 1 7 Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen 50 1 3 3 1 2 1 8 Rumah Negara Golongan I Tipe C Semi Permanen 25 1 3 3 1 2 1 9 Rumah Negara Golongan I Tipe C Darurat 10 1 3 3 1 2 1 10 Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen 50 1 3 3 1 2 1 11 Rumah Negara Golongan I Tipe D Semi Permanen 25 1 3 3 1 2 1 12 Rumah Negara Golongan I Tipe D Darurat 10 1 3 3 1 2 1 13 Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen 50 1 3 3 1 2 1 14 Rumah Negara Golongan I Tipe E Semi Permanen 25 1 3 3 1 2 1 15 Rumah Negara Golongan I Tipe E Darurat 10 1 3 3 1 2 2 Rumah Negara Golongan II 1 3 3 1 2 2 1 Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen 50 1 3 3 1 2 2 2 Rumah Negara Golongan II Tipe A Semi Permanen 25 1 3 3 1 2 2 3 Rumah Negara Golongan II Tipe A Darurat 10 1 3 3 1 2 2 4 Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen 50 1 3 3 1 2 2 5 Rumah Negara Golongan II Tipe B Semi Permanen 25 1 3 3 1 2 2 6 Rumah Negara Golongan II Tipe B Darurat 10 1 3 3 1 2 2 7 Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen 50 1 3 3 1 2 2 8 Rumah Negara Golongan II Tipe C Semi Permanen 25 1 3 3 1 2 2 9 Rumah Negara Golongan II Tipe C Darurat 10 1 3 3 1 2 2 10 Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen 50 1 3 3 1 2 2 11 Rumah Negara Golongan II Tipe D Semi Permanen 25 1 3 3 1 2 2 12 Rumah Negara Golongan II Tipe D Darurat 10 1 3 3 1 2 2 13 Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen 50 1 3 3 1 2 2 14 Rumah Negara Golongan II Tipe E Semi Permanen 25 1 3 3 1 2 2 15 Rumah Negara Golongan II Tipe E Darurat 10 1 3 3 1 2 3 Rumah Negara Golongan III 1 3 3 1 2 3 1 Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen 50 1 3 3 1 2 3 2 Rumah Negara Golongan III Tipe A Semi Permanen 25 1 3 3 1 2 3 3 Rumah Negara Golongan III Tipe A Darurat 10 1 3 3 1 2 3 4 Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen 50 1 3 3 1 2 3 5 Rumah Negara Golongan III Tipe B Semi Permanen 25 1 3 3 1 2 3 6 Rumah Negara Golongan III Tipe B Darurat 10 1 3 3 1 2 3 7 Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen 50 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 46 Kodefikasi Uraian Masa Manfaat (Tahun) 1 3 3 1 2 3 8 Rumah Negara Golongan III Tipe C Semi Permanen 25 1 3 3 1 2 3 9 Rumah Negara Golongan III Tipe C Darurat 10 1 3 3 1 2 3 10 Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen 50 1 3 3 1 2 3 11 Rumah Negara Golongan III Tipe D Semi Permanen 25 1 3 3 1 2 3 12 Rumah Negara Golongan III Tipe D Darurat 10 1 3 3 1 2 3 13 Rumah Negara Golongan III Tipe E Permanen 50 1 3 3 1 2 3 14 Rumah Negara Golongan III Tipe E Semi Permanen 25 1 3 3 1 2 3 15 Rumah Negara Golongan III Tipe E Darurat 10 1 3 3 1 2 4 Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1 3 3 1 2 4 1 Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen 50 1 3 3 1 2 4 2 Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Semi Permanen 25 1 3 3 1 2 4 3 Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Darurat 10 1 3 3 1 2 5 Asrama 1 3 3 1 2 5 1 Asrama Permanen 50 1 3 3 1 2 5 2 Asrama Semi Permanen 25 1 3 3 1 2 5 3 Asrama Darurat 10 1 3 3 1 2 5 4 Bangunan Ramah Bencana 50 1 3 3 1 2 6 Hotel 1 3 3 1 2 6 1 Hotel Permanen 50 1 3 3 1 2 6 2 Hotel Semi Permanen 25 1 3 3 1 2 7 Motel 1 3 3 1 2 7 1 Motel Permanen 50 1 3 3 1 2 7 2 Motel Semi Permanen 25 1 3 3 1 2 8 Flat/Rumah Susun 1 3 3 1 2 8 1 Flat/Rumah Susun Permanen 50 1 3 3 1 2 8 2 Flat/Rumah Susun Semi Permanen 25 1 3 3 1 2 9 Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan 50 1 3 3 1 2 10 Panti Asuhan 50 1 3 3 1 2 11 Apartemen 50 1 3 3 1 2 12 Rumah Tidak Bersusun 50 1 3 3 1 2 13 Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 50 1 3 3 1 3 Sarana Pelengkap 1 3 3 1 3 1 Kamar Mandi 50 1 3 3 1 3 2 Sarana Pelengkap 1 3 3 1 3 2 1 Sarana Pelengkap Permanen 50 1 3 3 1 3 2 2 Sarana Pelengkap Semi Permanen 25 1 3 3 1 3 3 Kantin 50 1 3 3 2 Monumen 1 3 3 2 1 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 1 3 3 2 1 1 Candi 50 1 3 3 2 1 2 Tugu Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 47 Kodefikasi Uraian Masa Manfaat (Tahun) 1 3 3 2 1 2 1 Tugu Kemerdekaan 50 1 3 3 2 1 2 2 Tugu Pembangunan 50 1 3 3 2 1 2 3 Tugu Peringatan Lainnya Semi Permanen 25 1 3 3 2 1 2 4 Tugu Peringatan Lainnya Darurat 10 1 3 3 2 1 2 5 Tugu Peringatan.Tugu Peringatan 50 1 3 3 2 1 2 6 Tugu Peringatan.Baleho 50 1 3 3 2 1 3 Bangunan Peninggalan 50 1 3 3 2 1 4 Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah 50 1 3 3 3 Bangunan Menara 1 3 3 3 1 Bangunan Menara Perambuan 1 3 3 3 1 1 Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai 50 1 3 3 3 1 2 Bangunan Perambuan Penerangan Pantai 50 1 3 3 3 1 3 Bangunan Menara Telekomunikasi 50 1 3 3 3 1 4 Bangunan Menara Pengawas 50 1 3 3 3 1 4 1 Bangunan Menara Pengawas Permanen 50 1 3 3 3 1 4 2 Bangunan Menara Pengawas Semi Permanen 25 1 3 3 3 1 4 3 Bangunan Menara Pengawas Semi Darurat 10 1 3 3 3 1 5 Bangunan Menara Perambuan Lainnya 50 1 3 3 3 1 6 Bangunan Menara Air 50 1 3 3 4 Tugu Titik Kontrol/Pasti 1 3 3 4 1 Tugu/Tanda Batas 1 3 3 4 1 1 Tugu/Tanda Batas Administrasi 50 1 3 3 4 1 2 Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi 50 1 3 3 4 1 3 Pilar/Tugu/Tanda Lainnya 50 1 3 3 4 1 4 Pagar 1 3 3 4 1 4 1 Pagar Permanen 50 1 3 3 4 1 4 2 Pagar Semi Permanen 25 1 3 3 4 1 4 3 Pagar Darurat 10 1 3 3 4 1 5 Tugu/Tanda Batas Lainnya 50 1 3 4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1 3 4 1 JALAN DAN JEMBATAN 1 3 4 1 1 Jalan 10 1 3 4 1 2 Jembatan 50 1 3 4 2 BANGUNAN AIR 1 3 4 2 1 Bangunan Air Irigasi 50 1 3 4 2 2 Bangunan Pengairan Pasang Surut 50 1 3 4 2 3 Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder 50 1 3 4 2 4 Bangunan Pengaman Bencana Alam 10 1 3 4 2 5 Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah 30 1 3 4 2 6 Bangunan Air Bersih/Air Baku 40 1 3 4 2 7 Bangunan Air Kotor 40 1 3 4 2 8 Bangunan Air 40 1 3 4 3 INSTALASI 1 3 4 3 1 Instalasi Air Bersih / Air Baku 30 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 48 Kodefikasi Uraian Masa Manfaat (Tahun) 1 3 4 3 2 Instalasi Air Kotor 30 1 3 4 3 3 Instalasi Pengolahan Sampah 10 1 3 4 3 4 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10 1 3 4 3 5 Instalasi Pembangkit Listrik 40 1 3 4 3 6 Instalasi Gardu Listrik 40 1 3 4 3 7 Instalasi Pertahanan 30 1 3 4 3 8 Instalasi Gas 30 1 3 4 3 9 Instalasi Pengaman 20 1 3 4 3 10 Instalasi Lain 5 1 3 4 4 JARINGAN 1 3 4 4 1 Jaringan Air Minum 30 1 3 4 4 2 Jaringan Listrik 40 1 3 4 4 3 Jaringan Telepon 30 1 3 4 4 4 Jaringan Gas 30 1 3 5 Aset Tetap Lainnya 1 3 5 2 BARANG BERCORAK KESENIAAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA 1 3 5 2 1 BARANG BERCORAK KESENIAN 1 3 5 2 1 1 ALAT MUSIK 1 3 5 2 1 1 2 ALAT MUSIK MODERN/BAND 4 e) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

i.Tanah; ii. Konstruksi Dalam Pengerjaan; iii. Aset Tetap Lainnya selain Alat Musik Modern; iv. Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat;
v.Aset Tetap yang direklasifikasi ke aset lainnya karena: • Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah; • Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan; • Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan; f) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Tidak Digunakan disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. g) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas aset tetap tersebut perlu Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 49 disesuaikan. h) Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan setiap unit aset tetap tanpa ada nilai residu. i) Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa renovasi, restorasi atau overhaul disajikan pada tabel berikut: TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT SEBAGAI AKIBAT PERBAIKAN TERHADAP ASET TETAP URAIAN JENIS Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) Penambahan Masa Manfaat (Tahun) Alat Besar Alat Besar Darat Overhaul ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 3 ≥75% 5 Alat Besar Apung Overhaul ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 2 ≥75% 4 Alat Bantu Overhaul ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 2 ≥75% 4 Alat Angkutan Alat Angkutan Darat Bermotor Overhaul ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 2 ≥75% 4 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Overhaul ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 1 ≥75% 2 Alat Angkutan Apung Bermotor Overhaul ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 2 ≥75% 4 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Overhaul ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 1 ≥75% 2 Alat Angkutan Bermotor Udara Overhaul ≥25% sd <50% 3 ≥50% sd <75 % 6 ≥75% 9 Alat Bengkel dan Alat Ukur Alat Bengkel Bermesin Overhaul ≥25% sd <50% 1 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 50 URAIAN JENIS Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) Penambahan Masa Manfaat (Tahun) ≥50% sd <75 % 2 ≥75% 4 Alat Bengkel Tak ber Mesin Renovasi ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 1 ≥75% 2 Alat Ukur Overhaul ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 1 ≥75% 2 Alat Pertanian Alat Pengolahan Overhaul ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 1 ≥75% 2 Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor Overhaul ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 1 ≥75% 2 Alat Rumah Tangga Overhaul ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 1 ≥75% 2 Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Overhaul ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 1 ≥75% 2 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Alat Studio Overhaul ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 1 ≥75% 2 Alat Komunikasi Overhaul ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 1 ≥75% 2 Peralatan Pemancar Overhaul ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 1 ≥75% 2 Peralatan Komunikasi Navigasi Overhaul ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 1 ≥75% 2 Alat Kedokteran dan Kesehatan Alat Kedokteran Overhaul ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 1 ≥75% 2 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 51 URAIAN JENIS Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) Penambahan Masa Manfaat (Tahun) Alat Kesehatan Umum Overhaul ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 1 ≥75% 2 Alat laboratorium Unit Alat laboratorium Overhaul ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 2 ≥75% 4 Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir Overhaul ≥25% sd <50% 3 ≥50% sd <75 % 5 ≥75% 8 Alat Peraga Praktek Sekolah Overhaul ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 1 ≥75% 2 Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Overhaul ≥25% sd <50% 3 ≥50% sd <75 % 5 ≥75% 8 Alat Proteksi radiasi/Proteksi Lingkungan Overhaul ≥25% sd <50% 2 ≥50% sd <75 % 4 ≥75% 5 Destructive Testing laboratory Overhaul ≥25% sd <50% 2 ≥50% sd <75 % 4 ≥75% 5 Alat laboratorium Lingkungan Hidup Overhaul ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 2 ≥75% 3 Peralatan Laboratorium Hidrodinamica Overhaul ≥25% sd <50% 3 ≥50% sd <75 % 5 ≥75% 7 Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Overhaul ≥25% sd <50% 3 ≥50% sd <75 % 5 ≥75% 7 Alat Persenjataan Senjata Api Overhaul ≥50% 1 Persenjataan Non Senjata Api Renovasi ≥50% 1 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 52 URAIAN JENIS Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) Penambahan Masa Manfaat (Tahun) Senjata Sinar Overhaul ≥75% 2 Alat Khusus Kepolisian Overhaul ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 1 ≥75% 2 Komputer Komputer Unit Overhaul ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 1 ≥75% 1 Peralatan Komputer Overhaul ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 1 ≥75% 1 Alat Eksplorasi Alat Eksplorasi Topografi Overhaul ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 1 ≥75% 2 Alat Eksplorasi Geofisika Overhaul ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 1 ≥75% 2 Alat Pengeboran Alat Pengeboran Mesin Overhaul ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 1 ≥75% 2 Alat Pengeboran Non Mesin Renovasi ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 2 ≥75% 4 Alat Produksi Pengelolaan dan Pemurnian Sumur Renovasi ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 2 ≥75% 4 Produksi Renovasi ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 2 ≥75% 4 Pengolahan dan Pemurnian Overhaul ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 2 ≥75% 4 Alat Bantu Explorasi Alat Bantu Explorasi Overhaul ≥25% sd <50% 2 ≥50% sd <75 % 4 ≥75% 6 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 53 URAIAN JENIS Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) Penambahan Masa Manfaat (Tahun) Alat Bantu Produksi Overhaul ≥25% sd <50% 2 ≥50% sd <75 % 4 ≥75% 6 Alat Keselamatan Kerja Alat Deteksi Overhaul ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 1 ≥75% 2 Alat Pelindung Renovasi ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 1 ≥75% 2 Alat Sar Renovasi ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 1 ≥75% 2 Alat Kerja Penerbangan Overhaul ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 1 ≥75% 2 Alat Peraga Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Overhaul ≥25% sd <50% 2 ≥50% sd <75 % 3 ≥75% 4 Peralatan Proses/Produksi Unit Peralatan Proses/Produksi Overhaul ≥25% sd <50% 2 ≥50% sd <75 % 3 ≥75% 4 Rambu-rambu Rambu-rambu Lalu lintas Darat Overhaul ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 3 ≥75% 4 Rambu-rambu Lalu lintas Udara Overhaul ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 3 ≥75% 4 Rambu-rambu Lalu lintas Laut Overhaul ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 3 ≥75% 4 Peralatan Olah Raga Peralatan Olah Raga Renovasi ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 2 ≥75% 2 Bangunan Gedung Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 54 URAIAN JENIS Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) Penambahan Masa Manfaat (Tahun) Bangunan Gedung Tempat Kerja Renovasi ≥25% sd <50% 5 ≥50% sd <75 % 10 ≥75% 15 Bangunan Gedung Tempat Tinggal Renovasi ≥25% sd <50% 5 ≥50% sd <75 % 10 ≥75% 15 Sarana Pelengkap Renovasi ≥25% sd <50% 5 ≥50% sd <75 % 10 ≥75% 15 Monumen Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Renovasi ≥25% sd <50% 5 ≥50% sd <75 % 10 ≥75% 15 Bangunan Menara Bangunan Menara Perambuan Renovasi ≥25% sd <50% 5 ≥50% sd <75 % 10 ≥75% 15 Tugu Titik Kontrol/Prasasti Tugu/Tanda batas Renovasi ≥25% sd <50% 5 ≥50% sd <75 % 10 ≥75% 15 Jalan dan Jembatan Jalan Renovasi ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 2 ≥75% 5 Jembatan Renovasi ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 2 ≥75% 5 Bangunan Air Bangunan Air Irigasi Renovasi ≥25% sd <50% 5 ≥50% sd <75 % 10 ≥75% 15 Bangunan Pengairan Pasang Surut Renovasi ≥25% sd <50% 5 ≥50% sd <75 % 10 ≥75% 15 Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Renovasi ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 3 ≥75% 5 Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana alam Renovasi ≥25% sd <50% 1 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 55 URAIAN JENIS Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) Penambahan Masa Manfaat (Tahun) ≥50% sd <75 % 3 ≥75% 5 Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah Renovasi ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 2 ≥75% 3 Bangunan Air Bersih/Air Baku Renovasi ≥25% sd <50% 5 ≥50% sd <75 % 10 ≥75% 15 Bangunan Air Kotor Renovasi ≥25% sd <50% 5 ≥50% sd <75 % 10 ≥75% 15 Instalasi Instalasi Air Bersih/Air baku Renovasi ≥25% sd <50% 2 ≥50% sd <75 % 7 ≥75% 10 Instalasi Air Kotor Renovasi ≥25% sd <50% 2 ≥50% sd <75 % 7 ≥75% 10 Instalasi Pengelolahan Sampah Renovasi ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 3 ≥75% 5 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Renovasi ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 3 ≥75% 5 Instalasi Pembangkit Listrik Renovasi ≥25% sd <50% 5 ≥50% sd <75 % 10 ≥75% 15 Instalasi Gardu Listrik Renovasi ≥25% sd <50% 5 ≥50% sd <75 % 10 ≥75% 15 Instalasi Pertahanan Renovasi ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 3 ≥75% 5 Instalasi Gas Renovasi ≥25% sd <50% 5 ≥50% sd <75 % 10 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 56 URAIAN JENIS Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) Penambahan Masa Manfaat (Tahun) ≥75% 15 Instalasi Pengaman Renovasi ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75% 1 ≥75% 3 Instalasi Lain Renovasi ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 1 ≥75% 3 Jaringan Jaringan air Minum Overhaul ≥25% sd <50% 2 ≥50% sd <75 % 7 ≥75% 10 Jaringan Listrik Overhaul ≥25% sd <50% 5 ≥50% sd <75 % 10 ≥75% 15 Jaringan Telepon Overhaul ≥25% sd <50% 2 ≥50% sd <75 % 5 ≥75% 10 Jaringan Gas Overhaul ≥25% sd <50% 2 ≥50% sd <75 % 7 ≥75% 10 Alat Musik Modern/Band Overhaul ≥25% sd <50% 1 ≥50% sd <75 % 1 ≥75% 2 ASET TETAP DALAM RENOVASI Peralatan dan Mesin dalam renovasi Overhaul >0% sd 100% 2 Gedung dan bangunan dalam Renovasi Renovasi >0% sd 30% 5 >30% sd 45% 10 >45% sd 65% 15 Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi Renovasi/Overhaul >0% sd 100% 5 11) Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation) a) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaianaset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 57 b) Dalam hal ini, laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas. 12) Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap a) Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD. 13) Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap a) Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. b) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing- masing jenis aset tetap sebagai berikut:

(1)Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
(2)Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan : (a) penambahan; (b) pelepasan; (c) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; (d) mutasi aset tetap lainnya.
(3)Informasi penyusutan, meliputi: (a) Nilai penyusutan; (b) Metode penyusutan yang digunakan; (c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; (d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. c) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:
(1)Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
(2)Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 58
(3)Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
(4)Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK.
(5)Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
(6)Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.
(7)Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
(8)Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. 14) Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan a) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi padaumumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi. b) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 59 c) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan
(1)Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika: (a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; (b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan (c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
(2)Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
(3)Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan harus direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya. d) Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan
(1)Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
(2)Nilai biaya konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain: (a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi; (b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan (c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
(3)Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi: (a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; (b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi; (c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan- bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan; (d) Biaya penyewaaan sarana dan prasarana; (e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.
(4)Nilai biaya konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi antara lain: (a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; (b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 60 telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; (c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
(5)Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi: (a) Asuransi; (b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; (c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. e) Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan
(1)Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi: (a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya; (b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya; (c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan; (d) Uang muka kerja yang diberikan; dan (e) Retensi.
1. c.Dana Cadangan 1) Definisi Dana Cadangan a) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. b) Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga. c) Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 61 2) Pengakuan Dana Cadangan Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan. 3) Pengukuran Dana Cadangan a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan. b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. c) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. 4) Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan a) Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK. b) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam dalam CaLK.
2. d.Aset Lainnya 1) Definisi Aset Lainnya a) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. b) Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:
(1)Tagihan Penjualan Angsuran;
(2)Tuntutan Ganti Rugi;
(3)Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
(4)Aset Tak Berwujud; dan
(5)Aset Lain-lain. c) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. d) Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah:
(1)Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 62
(2)Bangun, Guna, Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.
(3)Bangun, Serah, Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
(4)Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
(5)Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan. e) Aset Tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. f) Jenis Aset Tak Berwujud adalah:
(1)Goodwill Adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
(2)Hak Paten Adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Disamping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 63
(3)Royalti Adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
(4)Software Software komputer yang masuk dalam kategori Aset Tak Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.
(5)Lisensi Adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
(6)Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang Adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
(7)Aset Tak Berwujud Lainnya Merupakan jenis Aset Tak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Aset Tak Berwujud yang ada.
(8)Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang bersangkutan. g) Aset Lain-lain aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 64 proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal) h) Klasifikasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS). 2) Pengakuan Aset Lainnya a) Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. b) Tagihan Penjualan Angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain. c) Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:
(1)Telah ditandatanganinya Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
(2)Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi. d) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:
(1)Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
(2)Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
(3)Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.
(4)Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
(5)Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
(6)Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 65 ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
(7)Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang. e) Aset Tak Berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi dimasa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan f) Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalan aset lain-lain. 3) Pengukuran Aset Lainnya a) Aset Lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan. b) Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan. c) Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K). d) Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:
(1)Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
(2)Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
(3)Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji. e) Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 66 diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut. f) Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:
(1)Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
(2)Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
(3)Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah: (a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; (b) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; (c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik. g) Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
(1)Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
(2)Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud dikemudian hari.
(3)Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi. h) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar. i) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. j) Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan. 4) Pengeluaran Setelah Perolehan a) Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan atas software harus memenuhi salah satu kriteria:
(1)Meningkatkan fungsi software; atau Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 67
(2)Meningkatkan efisiensi software b) Apabila pengeluaran setelah perolehan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas, maka diperlakukan sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. c) Penambahan masa manfaat aset tak berwujud karena adanya pengembangan disajikan pada tabel berikut: Jenis ATB Persentase Biaya Pengembangan dari Nilai Perolehan Penambahan Masa Manfaat (Tahun) Software > 25% sd ≤ 75% 1 > 75% 2 d) Pengeluaran untuk perpanjangan izin penggunaan/lisensi dari software atau upgrade dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan software baru, diperlakukan sebagai berikut:
(1)Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.
(2)Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi. 5) Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya a) Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK. b) Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur. c) Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai. d) Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya. e) Aset Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut :
(1)Masa manfaat dan metode amortisasi; Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 68
(2)Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tidak Berwujud;
(3)Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud. f) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan. 6) Amortisasi Aset Lainnya a) Umum
(1)Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.
(2)Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. b) Pengakuan Amortisasi Aset Lainnya Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya. c) Pengukuran Amortisasi Aset Lainnya
(1)Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.
(2)Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.
(3)Masa manfaat aset lainnya ditetapkan sebagai berikut: Kodefikasi Uraian Masa Manfaat (Tahun) 1 Software Komputer 4 2 Lisensi 10 3 Franchise 5 4 Paten Biasa 20 5 Merek 8 6 Detailed Engineering Design 2 d) Pengungkapan Amortisasi Aset Lainnya Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “Beban Amortisasi”. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 69 C. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

1.UMUM

a.Tujuan Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.
b.Ruang Lingkup 1) Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan. 2) Kebijakan akuntansi ini mengatur: a) Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri. b) Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah daerah.
c.Definisi Kewajiban 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah, yang terdiri dari: a) Kewajiban Jangka Pendek; b) Kewajiban Jangka Panjang.
1. 2.KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
a.Definisi Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewajiban jangka pendek dapat muncul antara lain karena: 1) Penggunaan sumber pembiayaan berupa pinjaman yang bersifat jangka pendek dari masyarakat dan lembaga keuangan; 2) Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah; 3) Kewajiban kepada masyarakat luas dalam tempo kurang dari 1 (satu) tahun, yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya; 4) Kewajiban kepada entitas lainnya sebagai konsekuensi alokasi/ realokasi pendapatan atau anggaran; 5) Kewajiban kepada wajib bayar retribusi yang timbul karena Pemerintah telah menerima uang dari wajib bayar namun Pemerintah belum dapat menyelenggarakan jasa/pelayanan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 70 kepada wajib bayar sampai dengan tanggal pelaporan.
b.Jenis Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari: 1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga, 2) Utang Bunga, 3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, 4) Pendapatan Diterima di Muka, 5) Utang Belanja, dan 6) Utang Jangka Pendek Lainnya 1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) a) Definisi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, iuran BPJS, Taspen, dan Tapera. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, BPJS, BP Tapera, dan lainnya) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. b) Pengakuan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). c) Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan. d) Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

(1)Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.
(2)Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 71 2) Utang Bunga (Accrued Interest) a) Definisi Utang Bunga (Accrued Interest) Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah daerah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang commitment fee, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur. b) Pengakuan Utang Bunga (Accrued Interest) Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan. c) Pengukuran Utang Bunga (Accrued Interest) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak. d) Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (Accrued Interest) Utang bunga maupun commitment fee merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun commitment fee untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang commitment fee diungkapkan dalam CaLK secara terpisah. 3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang a) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah bagian dari Utang Jangka Panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan. b) Pengakuan
(1)Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan pada setiap Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 72 akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
(2)Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (payable on demand). c) Pengukuran Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian. d) Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan dineraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK. 4) Pendapatan Diterima di Muka a) Definisi Pendapatan Diterima di Muka adalah kewajiban pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah telah menerima barang/jasa/uang, namun belum menyerahkan barang/jasa kepada Pihak Ketiga. b) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belurn ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah. c) Pengukuran Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barangjjasa belum diserahkan oleh pemerintah. d) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima di Muka disajikan di Neraca pada pos Kewajiban Jangka Pendek dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. 5) Utang Belanja a) Definisi Utang Belanja adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas secara rutin mengikat kontrak pengadaan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 73 barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan setelah diterimanya barang/jasa tersebut. Utang Belanja ini pada umumnya terjadi karena:
(1)Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
(2)Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.
(3)Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
(4)Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. b) Pengakuan Utang Belanja diakui pada saat diterimanya surat tagihan atau invoice dari Pihak Ketiga atas barang/jasa yang telah diterima oleh entitas atau sejumlah tagihan bulan terakhir sebelum berakhirnya tahun anggaran. c) Pengukuran Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan akhir periode pelaporan. d) Penyajian dan Pengungkapan Utang Belanja disajikan di Neraca pada pos Kewajiban Jangka Pendek dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. 6) Utang Jangka Pendek Lainnya a) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan. b) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 74 c) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya adalah sebesar nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan. d) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.

3.KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

a.Utang Dalam Negeri 1) Definisi Utang Dalam Negeri a) Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri. b) Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:

(1)Utang kepada Pemerintah Pusat;
(2)Utang kepada Lembaga Keuangan Bank;
(3)Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
(4)Utang kepada Masyarakat (Obligasi). 2) Pengakuan Utang Dalam Negeri a) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi. b) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi. 3) Pengukuran Utang Dalam Negeri a) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman. b) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumla hutang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neracaa dalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan. c) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 75 nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo. 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di CaLK berdasarkan pemberi pinjaman.
1. b.Utang Luar Negeri Pemerintah daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri. Pemerintah daerah dapat menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah. 1) Definisi Utang Luar Negeri a) Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran. b) Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. c) Nilai tercatat (carrying amount) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi. d) Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif. e) Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif. 2) Pengakuan Utang Luar Negeri Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. 3) Pengukuran Utang Luar Negeri a) Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca. b) Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 76 dengan menyesuaikan nilai tercatat (carrying amount) utang tersebut. 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri a) Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (carrying amount). b) Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi. c) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.
2. c.Utang Jangka Panjang Lainnya 1) Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya a) Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan. b) Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG). c) Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil. d) Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan. e) Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan. 2) Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya a) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran. b) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga. 3) Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya a) Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 77 b) Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga. 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya a) Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK. b) Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga. D. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS
  1. 1.UMUM
3. a.Tujuan 1) Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 2) Perlakuan akuntansi ekuitas mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.
4. b.Ruang Lingkup Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
  1. 2.DEFINISI EKUITAS
5. a.Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.
6. b.Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
7. c.Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
8. d.Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran SKPD) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.
9. e.Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 78
  1. 3.PENGAKUAN EKUITAS Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.
  2. 4.PENGUKURAN EKUITAS Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.
  3. 5.PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN EKUITAS Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK. E. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA
  4. 1.UMUM
10. a.Tujuan Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan. Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
11. b.Ruang Lingkup 1) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan laporan realisasi anggaran. 2) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
12. c.Definisi Pendapatan-LRA 1) Pendapatan-LRA adalah pendapatan yang mencakup: a) Semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. b) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD. c) Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk disahkan dan diakui sebagai pendapatan daerah. d) Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 79 2) Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 3) Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. 4) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. 5) Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. 6) Pendapatan-LRA terdiri dari: a) Pendapatan Asli Daerah-LRA b) Pendapatan Transfer-LRA c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA
13. d.Pengakuan Pendapatan-LRA 1) Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata- mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya. 2) Pendapatan-LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat: a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD. b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD. c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dilakukan pengesahan. d) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
14. e.Pengukuran Pendapatan-LRA 1) Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 80 belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
15. f.Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan-LRA 1) Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK. 2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah: a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus. c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah. d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
  1. 2.PENDAPATAN ASLI DAERAH-LRA
16. a.Definisi Pendapatan Asli Daerah-LRA 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah. 2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah.
17. b.Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LRA Pendapatan Asli Daerah-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh BUD.
18. c.Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LRA Pendapatan Asli Daerah-LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran.
19. d.Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah – LRA Pendapatan Asli Daerah-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
  1. 3.PENDAPATAN TRANSFER-LRA
20. a.Definisi Pendapatan Transfer-LRA Pendapatan Transfer-LRA adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN maupun APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
21. b.Pengakuan Pendapatan Transfer-LRA 1) Pengakuan Pendapatan Transfer-LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer-LRA pada Rekening Kas Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 81 Umum Daerah (RKUD) atau rekening penerima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang keuangan negara. Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD dan/atau data pencairan transfer pemerintah pusat pada aplikasi sistem informasi keuangan daerah. 2) Pendapatan Transfer-LRA ini hanya diakui dan dicatat di Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dicatat oleh PPKD.
22. c.Pengukuran Pendapatan Transfer-LRA Pengukuran Pendapatan Transfer-LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.
23. d.Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer-LRA Pendapatan Transfer-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
  1. 4.LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA
24. a.Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA 1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah-LRA dan Pendapatan Transfer-LRA. 2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari: a) Pendapatan Hibah-LRA, b) Dana Darurat-LRA, c) Pendapatan Lainnya-LRA.
25. b.Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA 1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD). 2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA diakui oleh PPKD.
26. c.Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).
27. d.Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK. F. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA
  1. 1.UMUM
28. a.Tujuan Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 82
29. b.Ruang Lingkup Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
  1. 2.DEFINISI BELANJA
30. a.Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
31. b.Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
32. c.Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
33. d.Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
34. e.Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
35. f.Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
36. g.Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
37. h.Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
38. i.Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
39. j.Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 83 untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
40. k.Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
41. l.Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
42. m.Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
43. n.Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
44. o.Belanja daerah diklasifikasikan menurut: 1) Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau SKPD Pengguna Anggaran. 2) Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
45. p.Klasifikasi Belanja secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).
  1. 3.PENGAKUAN BELANJA Belanja diakui pada saat:
46. a.Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
47. b.Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
48. c.Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
  1. 4.PENGUKURAN BELANJA
49. a.Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
50. b.Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 84
  1. 5.PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
51. a.Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, Belanja Transfer, dan dijelaskan dalam CaLK.
52. b.Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
53. c.Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu. G. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER
  1. 1.Definisi Belanja Transfer
54. a.Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
55. b.Belanja Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan entitas penerima untuk belanja transfer sesuai BAS.
56. c.Klasifikasi belanja transfer secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).
  1. 2.Pengakuan dan Pengukuran Belanja Transfer
57. a.Pengakuan atas belanja transfer dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran belanja transfer.
58. b.Belanja transfer diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran belanja transfer.
  1. 3.Penilaian Belanja Transfer Belanja transfer dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
  2. 4.Pengungkapan Belanja Transfer Pengungkapan Belanja transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
59. a.Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi belanja transfer pada Laporan Realisasi Anggaran beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
60. b.Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
61. c.Informasi lainnya yang dianggap perlu. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 85 H. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN
  1. 5.UMUM
62. a.Tujuan 1) Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 2) Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.
63. b.Ruang Lingkup Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
64. c.Definisi 1) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 2) Pembiayaan terdiri dari: a) Penerimaan pembiayaan, dan b) Pengeluaran pembiayaan.
  1. 6.PENERIMAAN PEMBIAYAAN
65. a.Definisi Penerimaan Pembiayaan 1) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. 2) Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD.
66. b.Pengakuan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
67. c.Pengukuran Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
68. d.Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 86 dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
  1. 7.PENGELUARAN PEMBIAYAAN
69. a.Definisi Pengeluaran Pembiayaan 1) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. 2) Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.
70. b.Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
71. c.Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
72. d.Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
  1. 8.PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR
73. a.Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
74. b.Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
75. c.Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
76. d.Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
77. e.Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 87
  1. 9.SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)
78. a.Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL) 1) Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. 2) Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan. 3) Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan akuntansi ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan. 4) Saldo Anggaran Lebih terdiri dari: a) Surplus/Defisit - LRA b) Pembiayaan Netto c) SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan) d) Perubahan SAL 5) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. 6) Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 7) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. 8) Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. 9) Akun Perubahan SAL ini tidak diakomodasi dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Dalam Permendagri akun ini diakomodasi sebagai akun Ekuitas SAL dengan rincian Estimasi Perubahan SAL.
79. b.Pengakuan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 1) Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan. 2) Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.
80. c.Penyajian dan Pengungkapan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 88 Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (on face) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi. I. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN–LO
  1. 1.UMUM
81. a.Tujuan Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
82. b.Ruang Lingkup Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
  1. 2.DEFINISI PENDAPATAN-LO
83. a.Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
84. b.Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
  1. 3.PENGAKUAN PENDAPATAN-LO
85. a.Pendapatan-LO diakui pada saat: 1) Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).
86. b.Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan: 1) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daeah dan penerimaan kas 2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi 3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro. 4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assement dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan) 5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang diakhir Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 89 tahun.
87. c.Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
88. d.Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu: 1) Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan. 2) Pada saat penyusunan laporan keuangan. a) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabilaterdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode official assesment atau Perbup) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan. b) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan- LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.
  1. 4.PENGUKURAN PENDAPATAN-LO
89. a.Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
90. b.Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 90
91. c.Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
  1. 5.PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
92. a.Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
93. b.Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah: 1) penerimaanPendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran; 2) penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; 3) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan 4) informasi lainnya yang dianggap perlu. J. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN
  1. 1.UMUM
94. a.Tujuan Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.
95. b.Ruang Lingkup Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah
  1. 2.DEFINISI
96. a.Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
97. b.Beban merupakan unsur/komponen penyusunan LO.
98. c.Beban diklasifikasikan menjadi: 1) Beban Operasi 2) Beban Penyusutan dan Amortisasi 3) Beban Transfer 4) Beban Tak Terduga
99. d.Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 91 1) Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, dan Beban Bantuan Sosial. 2) Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. 3) Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. 4) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda. 5) Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. 6) Beban Hibah merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. 7) Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 8) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
100. e.Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Beban Penyusutan dan Amortisasi terdiri dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan, Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 92 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya, Beban Penyusutan Aset Lainnya, dan Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud.
101. f.Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
102. g.Beban Tak Terduga adalah beban berupa pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
103. h.Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
104. i.Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian di luar kendali entitas pemerintah.
105. j.Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.
  1. 3.PENGAKUAN
106. a.Beban diakui pada: 1) Saat timbulnya kewajiban; 2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
107. b.Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
108. c.Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.
109. d.Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 93
110. e.Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu: 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas; Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas. 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas. 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
111. f.Pengakuan beban pada periode berjalan pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
112. g.Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen SP2D LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
113. h.Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
114. i.Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu: Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 94 1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada akhir periode belum dibayar. 2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada akhir periode belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban. 3) Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan. 4) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan. 5) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan. 6) Beban Transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
  1. 4.PENGUKURAN Beban diukur sesuai dengan:
115. a.Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
116. b.Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
117. c.Beban Pegawai Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.
118. d.Beban Barang dan Jasa Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 95 barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset
119. e.Beban Persediaan Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.
120. f.Beban Jasa Beban jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja jasa atau tagihan kewajiban pembayaran belanja jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK
121. g.Beban Pemeliharaan Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan
122. h.Beban Perjalanan Dinas Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.
123. i.Beban Bunga Beban bunga dicatat sebesar resume tagihan belanja bunga dan/atau perhitungan akuntansi atas beban bunga akrual yang belum jatuh tempo yang telah disetujui KPA/PPK.
124. j.Beban Subsidi Beban subsidi dicatat sebesar resume tagihan belanja subsidi dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja subsidi oleh pihak ketiga yang disetujui KPA/PPK.
125. k.Beban Hibah Beban hibah dicatat sebesar resume tagihan belanja hibah dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja hibah oleh pihak ketiga yang disetujui KPA/PPK.
126. l.Beban Bantuan Sosial Beban bantuan sosial dicatat sebesar resume tagihan belanja bantuan sosial dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja bantuan sosial oleh pihak ketiga yang disetujui KPA/PPK.
127. m.Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 96 tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.
128. n.Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masingmasing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.
129. o.Beban Transfer Beban transfer dicatat sebesar resume tagihan belanja transfer ke desa/atau perhitungan estimasi atas kurang salur transfer yang belum ditetapkan peraturan dan ketentuan mengenai kurang salur transfer.
130. p.Beban Tak Terduga Beban Tak Terduga dicatat sebesar resume tagihan belanja tak terduga untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
  1. 5.PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
131. a.Beban disajikan dalam LO. Rincian dari Beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: 1) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, dan Beban Penyisihan Piutang. 2) Beban Penyusutan dan Amortisasi 3) Beban Transfer 4) Beban Tak Terduga
132. b.Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
133. c.Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain: 1) Pengeluaran beban tahun berkenaan 2) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja. 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 97 K. KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN
  1. 1.UMUM
134. a.Tujuan Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
135. b.Ruang Lingkup 1) Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. 2) Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
136. c.Definisi 1) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 2) Perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan pilihan dari berbagai kebijakan akuntansi yang tersedia dalam SAP umumnya dan PSAP khususnya menjadi sebuah kebijakan akuntansi yang lain dibanding kebijakan akuntansi periode lalu bagi entitas. 3) Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. 4) Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. 5) Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain. 6) Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain. 7) Penyajian Kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 98 daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru. 8) Retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru yang berdampak pada laporan keuangan pada periode sebelumnya. 9) Prospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru yang hanya berdampak pada periode berjalan dan periode selanjutnya. 10) Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.
  1. 2.PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
137. a.Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila: 1) Disyaratkan oleh suatu PSAP dan/atau peraturan perundangan- undangan di bidang akuntansi keuangan daerah, atau 2) Perubahan kebijakan akuntansi tersebut akan menghasilkan informasi yang lebih andal dan relevan terkait dengan pengaruh transaksi, peristiwa serta kondisi lain dalam penyajian laporan keuangan entitas.
138. b.perubahan dalam perlakuan akuntansi, pengakuan, atau pengukuran suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi dalam satu basis akuntansi dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi.
139. c.Perubahan kebijakan akuntansi akibat penerapan awal suatu PSAP dicatat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAP tersebut.
140. d.Jika tidak ada ketentuan transisi atau perubahan kebijakan akuntansi tersebut bersifat sukarela, maka penerapan perubahan kebijakan akuntansi tersebut dilakukan secara retrospektif.
141. e.Jika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka dilakukan penyesuaian terhadap saldo awal ekuitas dan setiap komponen yang terpengaruh untuk periode penyajian tahun berjalan seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya tanpa melakukan penyajian kembali laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit.
142. f.Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi yang berpengaruh pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada Neraca, dan/atau Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
143. g.Apabila entitas tidak dapat menentukan dampak kumulatif penerapan kebijakan tersebut untuk seluruh periode sebelumnya, entitas dapat menentukan dampak kumulatif mulai periode yang paling memungkinkan dalam menerapkan kebijakan baru. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................... 99
144. h.Dalam hal penerapan retrospektif tidak praktis dilakukan, maka entitas dapat menerapkan secara prospektif atas dampak perubahan kebijakan akuntansi sejak tanggal praktis paling awal.
145. i.Penerapan retrospektif tidak praktis jika dampak kumulatif atas penerapan perubahan kebijakan tidak dapat ditentukan secara obyektif untuk seluruh periode sebelumnya atau membutuhkan biaya dan tenaga yang besar.
146. j.Dalam hal terjadi perubahan kebijakan akuntansi atau basis akuntansi, entitas tidak menyajikan kembali laporan keuangan periode terakhir dengan kebijakan akuntansi atau basis akuntansi yang baru. Laporan keuangan periode sebelumnya disandingkan dengan laporan periode berjalan dengan kebijakan akuntansi atau basis standar akuntansi masing- masing.
147. k.Perubahan kebijakan akuntansi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, yaitu: 1) sifat perubahan kebijakan akuntansi 2) alasan penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang lebih andal dan relevan; 3) nilai penyesuaian untuk setiap item laporan keuangan yang terdampak perubahan kebijakan akuntansi untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya yang disajikan, sepanjang memungkinkan; 4) laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulangi pengungkapan yang sama; dan 5) dalam hal perubahan kebijakan akuntansi disebabkan adanya penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang baru, maka pengungkapan ditambahkan dengan judul standar yang baru dan tanggal efektif penerapan standar tersebut.
  1. 3.KESALAHAN
148. a.Kesalahan mungkin timbul dalam pengakuan, pengukuran, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang disebabkan antara lain karena: 1) keterlambatan bukti transaksi; 2) kesalahan perhitungan matematis; 3) kesalahan penerapan kebijakan akuntansi; 4) kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta; serta 5) kecurangan.
149. b.Laporan keuangan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan apabila terdapat kesalahan material, atau kesalahan tidak material yang disengaja untuk menyajikan nilai tertentu dalam laporan keuangan
150. c.Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan kesalahan yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebelum Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................. 100 laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, dilakukan penyesuaian dalam laporan keuangan tahun berjalan.
151. d.Setiap kesalahan harus dilakukan penyesuaian/dikoreksi segera setelah diketahui.
152. e.Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
153. f.Kesalahan atas pencatatan aset yang terjadi pada periode- periode sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun aset bersangkutan dan akun lain yang terkait.
154. g.Contoh kesalahan pencatatan perolehan aset selain kas antara lain adanya kemahalan harga atas perolehan aset tetap, kekurangan volume pekerjaan yang diketahui setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, kesalahan tersebut dilakukan pembetulan pada akun aset yang bersangkutan dan ekuitas.
155. h.Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LRA dan belanja yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.
156. i.Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode yang sama dengan periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, pengembalian belanja diperlakukan sebagai berikut: 1) Apabila laporan keuangan belum diotorisasi untuk terbit: i) Pengembalian belanja dicatat sebagai pendapatan lain- lain LRA pada periode berikutnya atau periode diterimanya setoran dan tidak dilakukan koreksi atas belanja terkait pada periode pelaporan. Pada Laporan Operasional periode pelaporan dicatat sebagai pengurang atas beban atau nilai aset. ii) Penerimaan kas dicatat pada periode berikutnya dan tidak dilakukan koreksi terhadap kas periode pelaporan sehingga saldo akhir kas periode pelaporan sama dengan posisi saldo kas pada rekening koran atau posisi Kas per 31 Desember. 2) Apabila laporan keuangan sudah diotorisasi untuk terbit: i) Pengembalian belanja dicatat sebagai pendapatan lain- lain LRA dan pendapatan lain-lain LO pada periode berikutnya atau periode diterimanya setoran. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................. 101 Khusus pengembalian belanja modal dicatat sebagai pendapatan lain-lain LRA dan pengurang nilai perolehan aset tetap berkenaan. ii) Penerimaan kas dicatat pada periode berikutnya dan tidak dilakukan koreksi terhadap kas periode pelaporan sehingga saldo akhir kas periode pelaporan sama dengan posisi saldo kas pada rekening koran atau posisi Kas per 31 Desember.
157. j.Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LO dan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi pada akun ekuitas dan akun neraca terkait.
158. k.Kesalahan atas pencatatan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.
159. l.Kesalahan atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode- periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun kewajiban yang bersangkutan dan akun terkait.
160. m.Koreksi atas kesalahan yang terjadi setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
161. n.Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai sebagaimana yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan auditor eksternal atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.
  1. 4.PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN PENDAPATAN
162. a.Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang realisasi pendapatan pada tahun berjalan.
163. b.Dalam suatu operasi normal pemerintah dapat terjadi pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan, baik pada tahun berjalan maupun pada saat laporan keuangan telah diotorisasi terbit. Pengembalian penerimaan pendapatan setelah laporan keuangan diotorisasi bukan merupakan kesalahan periode sebelumnya, sehingga pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan tersebut tidak diperlakukan sebagai koreksi kesalahan sebagaimana diatur dalam paragraf namun sebagai pengurang realisasi pendapatan LRA maupun pendapatan LO tahun berjalan. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................. 102
  1. 5.PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI
164. a.Tidak semua akun dalam laporan keuangan dapat diukur dengan tepat, Sebagian pos atau akun dilaporkan dengan dasar estimasi umur ekonomis, estimasi ketertagihan, dan estimasi akuntansi yang lain. Estimasi mencakup pertimbangan berdasarkan informasi yang andal dan mutakhir. Estimasi diperlukan antara lain dalam menentukan: 1) Persediaan usang. 2) Penyisihan piutang pajak yang berisiko tidak tertagih. 3) Masa manfaat atau pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan atau potensi jasa yang berasal dari aset yang disusutkan/diamortisasi. 4) Pendapatan pajak. 5) Kewajiban garansi.
165. b.Estimasi perlu direvisi jika terjadi perubahan terhadap pertimbangan yang menjadi dasar estimasi dibuat atau terdapat informasi baru atau berdasarkan pengalaman yang relevan. Berdasarkan karakteristiknya, perubahan estimasi tidak terkait dengan periode sebelumnya dan bukan merupakan koreksi kesalahan.
166. c.Perubahan estimasi dan alasan perubahan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
167. d.Perubahan dasar pengukuran merupakan perubahan kebijakan akuntansi dan bukan merupakan perubahan estimasi akuntansi. Ketika perubahan kebijakan akuntansi dengan perubahan estimasi akuntansi tidak dapat dibedakan secara andal, perubahan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi.
168. e.Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan secara prospektif pada pada laporan keuangan pada periode perubahan dan periode selanjutnya yang terpengaruh.
169. f.Sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan kewajiban, atau terkait dengan suatu pos ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat pos aset, kewajiban atau ekuitas yang terkait pada perode perubahan.
  1. 6.OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN
170. a.Operasi yang dihentikan antara lain berupa: 1) Entitas pelaporan/entitas akuntansi yang dihentikan operasinya berdasarkan ketentuan perundangan atau penetapan pemerintah. 2) Penghentian tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek yang signifikan mempengaruhi laporan keuangan entitas pelaporan/entitas akuntansi. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................. 103
171. b.Informasi penting dalam operasi yang dihentikan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
172. c.Informasi penting terkait operasi yang dihentikan mengungkapkan dasar peraturan atau ketetapan penghentian operasi entitas pemerintah, tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek, tanggal pasti penghentian, pengalihan aset atau kewajiban, dan pengalihan pendapatan dan beban.
173. d.Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan disajikan dalam laporan keuangan komparatif walaupun bersaldo nol.
174. e.Pendapatan dan beban atas operasi yang dihentikan dalam periode tahun berjalan sampai dengan tanggal penghentian, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan
175. f.Bukan merupakan penghentian operasi apabila: 1) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot atau pergantian kebutuhan lain. 2) Fungsi tersebut tetap ada. 3) Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain. 4) Menutup suatu fasilitas yang pemanfaatannya amat rendah, dalam rangka menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut. L. KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI
  1. 1.UMUM
176. a.Tujuan Tujuan dari pernyataan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait.
177. b.Ruang Lingkup 1) Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam laporan keuangan untuk tujuan umum bagi entitas pemerintah daerah tidak termasuk BUMD. 2) Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk: a) aset biologis terkait dengan aktivitas agrikultur; dan b) hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.
  1. 2.DEFINISI Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertiannya: Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................. 104
178. a.Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
179. b.Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
180. c.Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
181. d.Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
182. e.Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk: 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau: 2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
183. f.Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.
  1. 3.PROPERTI INVESTASI
184. a.Properti investasi dimiliki dan dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).
185. b.Suatu aset berupa tanah dan/atau gedung dan bangunan memenuhi karakteristik sebagai properti investasi, jika memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang (lebih dari 12 bulan sejak dari tanggal Neraca periode pelaporan) untuk memperoleh kenaikan nilai, dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan untuk pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain (antar entitas pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat) dalam jangka pendek (dalam 12 bulan sejak dari tanggal Neraca periode pelaporan). Hal ini bisa didasarkan kepada dokumentasi formal penatausahaan aset, asersi manajemen dalam laporan keuangan atau informasi lain yang dipersamakan. Tanah yang dikuasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................. 105 dan/atau dimiliki dengan maksud untuk dijual dan/atau diserahkan dengan melepas status kepemilikan aset kepada masyarakat dan/atau pemerintah lainnya dicatat dan disajikan sebagai pos persediaan di Neraca. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dengan maksud untuk diserahkan tanpa melepas status kepemilikan aset untuk pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain (antar entitas pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat), dicatat dan disajikan sebagai pos aset tetap di Neraca. 2) Tanah dan/atau bangunan yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan (idle). Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah dan/atau bangunan sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah dan/atau bangunan tersebut diakui sebagai tanah dan/atau bangunan yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai sehingga disajikan sebagai properti investasi. 3) Tanah dan/atau bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. 4) Tanah dan/atau bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. 5) Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.
186. c.Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup kebijakan akuntansi ini, yaitu: 1) Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pernbangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali. 2) Properti yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, misalnya pasar, tempat pelelangan ikan. 3) Properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................. 106 4) Properti yang digunakan sendiri, termasuk (diantaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual. 5) Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan. 6) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar. 7) Properti yang dimiliki dalam rangka tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya Rumah Dinas. 8) Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap. 9) Properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
187. d.Dalam hal pemerintah daerah memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasi asetnya sebagai berikut: 1) Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, pemerintah daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah; 2) Apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika: a) luasan area bagian yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan lebih dari atau sama dengan 3:4 (≥75%) atau luasan area yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah kurang dari 1:4% (<25%), misalnya dari total bangunan 4 lantai, sebanyak 3 lantai digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa sedangkan hanya 1 lantai bangunan yang digunakan untuk operasional pemerintahan. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................. 107 b) maksud dan tujuan aset yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dengan perbandingan lebih dari atau sama dengan 3:4 (≥75%) atau intensitas aset dengan perbandingan kurang dari 1:4 (<25%) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, misalnya gedung aula selama 1 bulan hanya digunakan untuk keperluan operasional pemerintah selama 4 hari sedangkan sisanya disewakan.
188. e.Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.
189. f.Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah, transaksi penyewaan properti yang terjadi antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak memenuhi definisi properti investasi karena kepemilikan properti tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi sehingga aset tersebut disajikan tetap sebagai aset tetap sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi aset tetap.
190. g.Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.
  1. 4.PENGAKUAN
191. a.Suatu aset diakui sebagai properti investasi jika dan hanya jika: 1) besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan 2) biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
192. b.Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, pemerintah daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.
193. c.Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................. 108
194. d.Untuk aset yang diperoleh sebelum tahun pertama penerapan PSAP 17 dan memenuhi kriteria properti invesasi, maka terhadap aset dimaksud diakui sebagai properti investasi secara prospektif dan diukur sebesar nilai tercatat dengan dilakukan reklasifikasi dari Aset Tetap ke Properti Investasi.
195. e.Pemerintah daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya- biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
196. f.Berdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraf 12, pemerintah daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti.
197. g.Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, pemerintah daerah mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
198. h.Kriteria pengakuan dan pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal properti investasi mengacu kepada kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap.
  1. 5.PENGUKURAN SAAT PENGAKUAN AWAL
199. a.Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.
200. b.Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
201. c.Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.
202. d.Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya- biaya di bawah ini: 1) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan); Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................. 109 2) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau 3) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
203. e.Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
204. f.Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.
205. g.Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
206. h.Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
207. i.Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, pemerintah daerah mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika: 1) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau 2) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan 3) selisih antara a) atau b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................. 110 Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.
208. j.Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika: a) Variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau b) Probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika pemerintah daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
209. k.Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
  1. 6.PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL
210. a.Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
211. b.Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap.
212. c.Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
213. d.Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
214. e.Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
215. f.Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................. 111
216. g.Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
217. h.Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat/menurun akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai peningkatan/penurunan dalam ekuitas.
218. i.Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
219. j.Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis, pemerintah daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk: 1) harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut; 2) harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan 3) proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
220. k.Dalam melakukan revaluasi entitas dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.
  1. 7.ALIH GUNA
221. a.Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan: 1) dimulainya penggunaan properti investasi oleh pemerintah daerah, dialih gunakan dari properti investasi menjadi aset tetap; Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................. 112 2) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan; 3) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialih gunakan dari aset tetap menjadi properti investasi; 4) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
222. b.Jika Pemerintah daerah memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika Pemerintah daerah mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan sebagai persediaan dan tetap diakui sebagai properti.
223. c.Pemerintah daerah secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedunggedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
224. d.Alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri, dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.
  1. 8.PELEPASAN
225. a.Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat: 1) pelepasan; atau 2) ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; atau 3) tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan.
226. b.Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
227. c.Pemerintah daerah mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut dan jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi.
228. d.Pemerintah daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun apabila Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................. 113 jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat ditentukan secara praktis.
229. e.Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit Non Operasional-LO dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
230. f.Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
231. g.Pemerintah daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
232. h.Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.
  1. 9.PENYAJIAN PROPERTI INVESTASI
233. a.Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah.
234. b.Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
235. c.Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, pemerintah daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan pemerintah daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.
  1. 10.PENGUNGKAPAN
236. a.Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan properti investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain: 1) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); 2) metode penyusutan yang digunakan; 3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; 4) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................. 114 5) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan: a) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset; b) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan; c) pelepasan; d) penyusutan; e) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan f) perubahan lain. 6) apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi; b) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi; c) tanggal efektif penilaian kembali; d) nilai tercatat sebelum revaluasi; e) jumlah penyesuaian atas nilai wajar; f) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi. 7) apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi; 8) apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari; 9) metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan; 10) apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai; 11) jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk: a) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi; b) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga… ............................................. 115 menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut; c) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut. 12) kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan; 13) properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan 14) informasi lain terkait dengan properti investasi. BUPATI PURBALINGGA, Ttd. FAHMI MUHAMMAD HANIF Diundangkan di Purbalingga Pada tanggal 1 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, Ttd. HERNI SULASTI BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 64

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…