DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 81 Tahun 2025

Nomor: 81
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yang Meliputi Maksud Dan Tujuan, Prinsip Standar Pelayanan, Komponen Standar Pelayanan, Jenis Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan, Proses, Mekanisme Dan Koordinasi Pelayanan, Produk Pelayanan Penandatanganan Perizinan Dan Nonperizinan, Keterbukaan Informasi, Maklumat Pelayanan, Kompensasi Dan Pembatalan Izin, Monitoring Dan Evaluasi, Pelaporan Dan Pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sehingga Standar Operasional Presedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan perlu disesuaiakan dengan dinamika perubahan peraturan perundang undangan;
c.bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: B/211/KSP.00/70-73/2025 tanggal 26 Maret 2025 perihal Penyampaian Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah yang mempersyaratkan Standar Operasional Prosedur diatur dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2O23 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 129);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 8);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16.Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 82); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.
5.Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
6.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
7.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
8.Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
9.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 10.Perizinan Non Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada perseorangan atau non perseorangan untuk memulai dan menjalankan kegiatan non berusaha dan diberikan dalarn bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan. 11.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 13.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 14.Sicantik adalah Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud yang selanjutnya disingkat SICANTIK CLOUD adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan perizinan berusaha maupun layanan lainnya. 15.Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung. 16.MPP Digital Nasional yang selanjutnya disebut MPP Digital adalah platform pelayanan publik berbasis elektronik yang mengintegrasikan berbagai layanan dari instansi pemerintah pusat dan daerah dalam satu aplikasi digital, sehingga masyarakat dapat mengakses ratusan jenis perizinan dan layanan administrasi secara cepat, mudah, dan nyaman dari mana saja 17.SiPURBA merupakan aplikasi khusus perizinan reklame yang telah terintegrasi antara Dinas Penanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selaku pengelola perizinan, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) selaku pengelola pajak, Bank Jateng selaku Bank Persepsi atau tempat membayar pajak serta Satpol PP selaku petugas yang menertibkan di lapangan 18.Prosedur adalah langkah-langkah maupun tahapan mekanisme yang harus diikuti oleh seluruh unit organisasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 19.Standar Pelayanan yang selanjutnya disingkat SP adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan Janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. 20.Perangkat Dinas Teknis adalah perangkat Daerah yang menerbitkan rekomendasi untuk diterbitkan atau tidaknya perizinan berusaha, Nonberusaha dan Nonperizinan oleh DPMPTSP. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

SP Perizinan dan Nonperizinan dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan agar diaplikasikan oleh seluruh aparatur DPMPTSP dalam melaksanakan kewenangannya sesuai tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang berkualitas serta memberikan kepastian hubungan antara DPMPTSP dengan masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SP Perizinan dan Nonperizinan ini adalah untuk memberikan kepastian dan meningkatkan kualitas serta kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan penyelenggara, sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

BAB III

PRINSIP STANDAR PELAYANAN

Pasal 4

Penyusunan, penetapan dan penerapan SP Perizinan dan NonPerizinan pada DPMPTSP dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a.sederhana, yakni SP yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara;
b.partisipatif, yakni penyusunan SP dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan;
c.akuntabel, yakni hal-hal yang diatur dalam SP hams dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan;
d.berkelanjutan, yakni SP harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan
e.transparansi, yakni SP harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat; dan
f.keadilan, yakni SP harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

BAB IV

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Pasal 5

Komponen SP Perizinan Berusaha, Nonberusaha dan Nonperizinan pada DPMPTSP, terdiri dari:

a.Dasar hukum;
b.Persyaratan;
c.Sistem, mekanisme, dan prosedur;
d.Jangka waktu penyelesaian;
e.Biaya/ tarif;
f.Produk pelayanan;
g.Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
h.Kompetensi pelaksana;
i.Pengawasan internal;
j.Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
k.Jumlah pelaksana;
l.Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
m.Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan
n.Evaluasi kinerja pelaksana.

BAB V

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 6

(1)Klasifikasi dan jenis pelayanan yang diatur dengan SP Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, terdiri dari:
1. a.Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI:
  1. 1.sektor perikanan dan kelautan;
  2. 2.sektor pertanian;
  3. 3.sektor kehutanan;
  4. 4.sektor perindustrian;
  5. 5.sektor perdagangan;
  6. 6.sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  7. 7.sektor transportasi;
  8. 8.sektor sub sektor kesehatan
  9. 9.sektor pariwisata;
  10. 10.sektor sektor ekonomi kreatif;
  11. 11.sektor ketenagakerjaan;
  12. 12.sektor perkoperasian;
  13. 13.lingkungan hidup, yang setiap sektor didalamnya terdapat tingkat risiko, meliputi: a) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Rendah; b) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Rendah; c) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi; dan d) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggi;
2. b.Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha:
  1. 1.Sektor Pertanian, antara lain: a) Sertifikasi Cara Pembibitan Ternak Yang Baik; b) Sertifikasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik c) Penilaian Penilaian Penerapan Cara Penetasan Telur Yang Baik
  2. 2.Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral, antara lain: a) Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian bagian Jalan Kabupaten; dan b) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air;
  3. 3.Sektor Perindustrian, antara lain adalah Sertifikat Mesin Pelinting Untuk Industri Hasil Tembakau;
  4. 4.Sektor Sektor Perdagangan, antara lain: a) Surat Keterangan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B&C); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) b) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri; c) Surat Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri; d) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri; e) Tanda Daftar Gudang.
  5. 5.Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, antara lain; a) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air; b) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk kegiatan yang telah dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023; c) Izin Pengalihan Alur Sungai; d) Izin Pengalihan Alur Sungai untuk kegiatan yang telah dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023; e) Izin Pemanfaatan Irigasi; f) Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Non Tol.
  6. 6.Sektor Transportasi, antara lain: a) Izin Peningkatan Perkeretaapian Khusus; b) Izin Operasi Perkeretaapian Khusus; c) Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum; d) Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum; e) Izin Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Khusus; f) Sertifikat Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; g) Sertifikat Pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; h) Sertifikat Perpanjangan Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; i) Sertifikat Perpanjangan Pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; j) Sertifikat Pendaftaran Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; k) Sertifikat Pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; l) Sertifikat perpanjangan pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; m) Sertifikat Penyesuaian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; n) Sertifikat Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Secara Terus Menerus Selama 24 (Dua Puluh Empat) Jam Dalam 1 (Satu) Hari Atau Selama Waktu Tertentu Sesuai Dengan Kebutuhan; o) Sertifikat Penetapan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri; p) Sertifikat Persetujuan Pekerjaan Pengerukan; q) Sertifikat Persetujuan Pekerjaan Reklamasi; r) Sertifikat Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi; s) Sertifikat Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan; t) Sertifikat Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi; u) Penetapan Pelaksana Pekerjaan Pengerukan.
  7. 7.Sub Sektor Kesehatan, antara lain: a) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS); b) Sertifikat Laik Sehat (SLS); c) Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP); d) Surat Keterangan Penanggung Jawab Teknis Usaha Mikro Obat Bahan Alam. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
  8. 8.Sub Sektor Obat dan Makanan, antara lain; a) Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT); b) Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT).
  9. 9.Sub Sektor Pangan Segar yaitu Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK).
3. c.Pelayanan Perizinan Berusaha lainnya dan/ atau Non Berusaha, meliputi:
  1. 1.Urusan Penataan Ruang yaitu Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan non berusaha;
  2. 2.Urusan Keuangan yaitu Izin Penyelenggaraan Reklame;
  3. 3.Urusan Penelitian dan Pengembangan yaitu Izin Permohonan Penelitian/Surat Keterangan Penelitian;
  4. 4.Urusan Olahraga yaitu Izin Penggunaan Aset Pemerintah untuk Fasilitas Olahraga;
  5. 5.Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Surat Kelayakan Operasional (SLO) Kegiatan Non Berusaha dan atau kegiatan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup;
  6. 6.Urusan Kelautan dan Perikanan, antara lain: a) Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI); b) Surat Tanda Daftar Kelompok (STDK) untuk Kelompok Pembudidaya Ikan;
  7. 7.Urusan Peternakan, antara lain: a) Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator); b) Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan pemeriksaan kebuntingan (SIPP PKb); c) Surat IzIn Paramedik Veteriner pelayanan teknik reproduksi (SIPP ATR); d) Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan; e) Izin Usaha Pemotongan Hewan dan/atau Penanganan Daging; f) Izin Usaha Pelayanan Klinik Praktek Bersama.
  8. 8.Urusan pendidikan antara lain: a) Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal; b) Izin Perubahan Nama Penyelenggara Satuan Pendidikan; c) Izin Penutupan Program atau Satuan Pendidikan;
  9. 9.Urusan Kesehatan antara lain: a) Izin Pelayanan Radiologi; b) Izin Penyelenggaraan Optikal; c) Izin Laboratorium milik pemerintah; d) Izin Praktik Psikologi klinis; e) Izin Praktik Perawat; f) Izin Praktik Bidan; g) Izin Praktik Apoteker; h) Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian; i) Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan; j) Izin Praktik Tenaga Reproduksi dan Keluarga; k) Izin Praktik/Kerja Tenaga Sanitarian; l) Izin Praktik Entomolog Kesehatan; m) Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan; n) Izin Praktik Tenaga Gizi; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) o) Izin Praktik Dietisien; p) Izin Praktik Fisioterapis; q) Izin Praktik Okupasi Terapis; r) Izin Praktik Terapis Wicara; s) Izin Praktik Akupuntur; t) Izin Praktik Perekam Medis; u) Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler; v) Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah; w) Izin Praktik/ Kerja Reflaksionis Optisien/Optometris; x) Izin Praktik Teknisi Gigi; y) Izin Praktik Tukang Gigi; z) Izin Praktik Penata Anestesi; aa) Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut; bb) Izin Praktik Audiologis; cc) Izin Praktik Radiografer; dd) Izin Praktik Elektromedis; ee) Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik; ff) Izin Praktik Fisikawan Medik; gg) Izin Praktik Radioterapis; hh) Izin Praktik Ortotik Prostetik; ii) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan; jj) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan; kk) Surat Terdaftar Penyehat Tradisional ll) Surat Izin Praktik Dokter.
  10. 10.Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yaitu: a) Surat keterangan rencana pembangunan perumahan bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); b) Persetujuan dan pengesahan dokumen Rencana Teknis Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); c) Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; d) Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Daerah; e) Izin Pemanfaatan Rumah Susun.
  11. 11.Urusan Pekerjaan umum, antara lain: a) Izin Penebangan Turus Jalan; b) Izin Pelandaian Trotoar; c) Persetujuan Bangunan Gedung untuk Rumah Tinggal, Bangunan Milik Permerintah dan Bangunan untuk Kegiatan Non Berusaha Lainnya; d) Izin Menggunakan Tanah Pengairan.
  12. 12.Urusan Koperasi: a) Izin Usaha Simpan Pinjam; b) lzin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam; c) lzin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam; d) Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
  13. 13.Urusan Perhubungan yaitu Izin Perpotongan atau Perlintasan Jalan.
4. d.Standar Operasional Prosedur Pelayanan Nonperizinan, antara lain:
  1. 1.kemudahan pelayanan antara lain penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui perizinan terpadu satu pintu;
  2. 2.pemberian insentif dan atau fasilitas fiskal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah; dan
  3. 3.informasi antara lain penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.
(2)Mekanisme dan Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PROSES, MEKANISME DAN KOORDINASI PELAYANAN

Pasal 7

(1)DPMPTSP sebagai penyelenggara PTSP mengolah dokumen persyaratan Perizinan dan Nonperizinan mulai dari tahap pengajuan permohonan sampai dengan terbitnya dokumen izin.
(2)Penyelenggaraan Perizinan dan NonPerizinan oleh DPMPTSP wajib menggunakan Pelayanan Secara Elektronik.
(3)Pemprosesan suatu izin dilakukan apabila persyaratan perizinan dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana tercantum dalam SP Perizinan dan Nonperizinan.
(4)Dalam hal pemberian izin yang mengharuskan persyaratan teknis tertentu oleh Perangkat Daerah beiwenang dalam bentuk rekomendasi, kajian teknis, pengesahan atau bentuk lain yang sejenis harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum dokumen perizinan diproses.

BAB VII

PRODUK PELAYANAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 8

(1)Produk pelayanan Perizinan Berusaha yang akan diterima oleh pemohon berupa dokumen izin berbentuk Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar dan/ atau Surat Izin.
(2)Produk pelayanan Perizinan Non Berusaha yang akan diterima oleh pemohon berupa dokumen izin berbentuk Surat Keputusan.
(3)Penandatanganan Perizinan Berusaha, Non Berusaha dan NonPerizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Kepala DPMPTSP setelah mendapat pendelegasian penandatanganan perizinan dari Bupati. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB VIII

KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 9

(1)Basis pengolahan data Perizinan dan Nonperizinan pada DPMPTSP menggunakan Sistem Informasi Manajemen.
(2)Data dari setiap perizinan Berusaha, Non Berusaha dan NonPerizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh Perangkat Daerah teknis terkait dalam rangka koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 10

DPMPTSP menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu Perizinan Berusaha, Nonberusaha dan Nonperizinan, serta tata cara pengaduan yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat dan dunia usaha.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025