(1)Klasifikasi dan jenis pelayanan yang diatur dengan SP Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, terdiri dari:
a.Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI:
1.sektor perikanan dan kelautan;
2.sektor pertanian;
3.sektor kehutanan;
4.sektor perindustrian;
5.sektor perdagangan;
6.sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7.sektor transportasi;
8.sektor sub sektor kesehatan
9.sektor pariwisata;
10.sektor sektor ekonomi kreatif;
11.sektor ketenagakerjaan;
12.sektor perkoperasian;
13.lingkungan hidup, yang setiap sektor didalamnya terdapat tingkat risiko, meliputi:
a) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Rendah; b) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Rendah; c) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi; dan d) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggi;
b.Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha:
1.Sektor Pertanian, antara lain:
a) Sertifikasi Cara Pembibitan Ternak Yang Baik; b) Sertifikasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik c) Penilaian Penilaian Penerapan Cara Penetasan Telur Yang Baik
2.Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral, antara lain:
a) Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian bagian Jalan Kabupaten; dan b) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air;
3.Sektor Perindustrian, antara lain adalah Sertifikat Mesin Pelinting Untuk Industri Hasil Tembakau;
4.Sektor Sektor Perdagangan, antara lain:
a) Surat Keterangan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B&C); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) b) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri; c) Surat Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri; d) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri; e) Tanda Daftar Gudang.
5.Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, antara lain;
a) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air; b) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk kegiatan yang telah dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023; c) Izin Pengalihan Alur Sungai; d) Izin Pengalihan Alur Sungai untuk kegiatan yang telah dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023; e) Izin Pemanfaatan Irigasi; f) Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Non Tol.
6.Sektor Transportasi, antara lain:
a) Izin Peningkatan Perkeretaapian Khusus; b) Izin Operasi Perkeretaapian Khusus; c) Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum; d) Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum; e) Izin Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Khusus; f) Sertifikat Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; g) Sertifikat Pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; h) Sertifikat Perpanjangan Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; i) Sertifikat Perpanjangan Pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; j) Sertifikat Pendaftaran Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; k) Sertifikat Pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; l) Sertifikat perpanjangan pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; m) Sertifikat Penyesuaian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; n) Sertifikat Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Secara Terus Menerus Selama 24 (Dua Puluh Empat) Jam Dalam 1 (Satu) Hari Atau Selama Waktu Tertentu Sesuai Dengan Kebutuhan; o) Sertifikat Penetapan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri; p) Sertifikat Persetujuan Pekerjaan Pengerukan; q) Sertifikat Persetujuan Pekerjaan Reklamasi; r) Sertifikat Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi; s) Sertifikat Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan; t) Sertifikat Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi; u) Penetapan Pelaksana Pekerjaan Pengerukan.
7.Sub Sektor Kesehatan, antara lain:
a) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS); b) Sertifikat Laik Sehat (SLS); c) Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP); d) Surat Keterangan Penanggung Jawab Teknis Usaha Mikro Obat Bahan Alam. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
8.Sub Sektor Obat dan Makanan, antara lain;
a) Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT); b) Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT).
9.Sub Sektor Pangan Segar yaitu Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK).
c.Pelayanan Perizinan Berusaha lainnya dan/ atau Non Berusaha, meliputi:
1.Urusan Penataan Ruang yaitu Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan non berusaha;
2.Urusan Keuangan yaitu Izin Penyelenggaraan Reklame;
3.Urusan Penelitian dan Pengembangan yaitu Izin Permohonan Penelitian/Surat Keterangan Penelitian;
4.Urusan Olahraga yaitu Izin Penggunaan Aset Pemerintah untuk Fasilitas Olahraga;
5.Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Surat Kelayakan Operasional (SLO) Kegiatan Non Berusaha dan atau kegiatan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup;
6.Urusan Kelautan dan Perikanan, antara lain:
a) Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI); b) Surat Tanda Daftar Kelompok (STDK) untuk Kelompok Pembudidaya Ikan;
7.Urusan Peternakan, antara lain:
a) Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator); b) Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan pemeriksaan kebuntingan (SIPP PKb); c) Surat IzIn Paramedik Veteriner pelayanan teknik reproduksi (SIPP ATR); d) Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan; e) Izin Usaha Pemotongan Hewan dan/atau Penanganan Daging; f) Izin Usaha Pelayanan Klinik Praktek Bersama.
8.Urusan pendidikan antara lain:
a) Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal; b) Izin Perubahan Nama Penyelenggara Satuan Pendidikan; c) Izin Penutupan Program atau Satuan Pendidikan;
9.Urusan Kesehatan antara lain:
a) Izin Pelayanan Radiologi; b) Izin Penyelenggaraan Optikal; c) Izin Laboratorium milik pemerintah; d) Izin Praktik Psikologi klinis; e) Izin Praktik Perawat; f) Izin Praktik Bidan; g) Izin Praktik Apoteker; h) Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian; i) Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan; j) Izin Praktik Tenaga Reproduksi dan Keluarga; k) Izin Praktik/Kerja Tenaga Sanitarian; l) Izin Praktik Entomolog Kesehatan; m) Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan; n) Izin Praktik Tenaga Gizi; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) o) Izin Praktik Dietisien; p) Izin Praktik Fisioterapis; q) Izin Praktik Okupasi Terapis; r) Izin Praktik Terapis Wicara; s) Izin Praktik Akupuntur; t) Izin Praktik Perekam Medis; u) Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler; v) Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah; w) Izin Praktik/ Kerja Reflaksionis Optisien/Optometris; x) Izin Praktik Teknisi Gigi; y) Izin Praktik Tukang Gigi; z) Izin Praktik Penata Anestesi; aa) Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut; bb) Izin Praktik Audiologis; cc) Izin Praktik Radiografer; dd) Izin Praktik Elektromedis; ee) Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik; ff) Izin Praktik Fisikawan Medik; gg) Izin Praktik Radioterapis; hh) Izin Praktik Ortotik Prostetik; ii) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan; jj) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan; kk) Surat Terdaftar Penyehat Tradisional ll) Surat Izin Praktik Dokter.
10.Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yaitu:
a) Surat keterangan rencana pembangunan perumahan bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); b) Persetujuan dan pengesahan dokumen Rencana Teknis Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); c) Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; d) Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Daerah; e) Izin Pemanfaatan Rumah Susun.
11.Urusan Pekerjaan umum, antara lain:
a) Izin Penebangan Turus Jalan; b) Izin Pelandaian Trotoar; c) Persetujuan Bangunan Gedung untuk Rumah Tinggal, Bangunan Milik Permerintah dan Bangunan untuk Kegiatan Non Berusaha Lainnya; d) Izin Menggunakan Tanah Pengairan.
12.Urusan Koperasi:
a) Izin Usaha Simpan Pinjam; b) lzin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam; c) lzin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam; d) Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
13.Urusan Perhubungan yaitu Izin Perpotongan atau Perlintasan Jalan.
d.Standar Operasional Prosedur Pelayanan Nonperizinan, antara lain:
1.kemudahan pelayanan antara lain penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui perizinan terpadu satu pintu;
2.pemberian insentif dan atau fasilitas fiskal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah; dan
3.informasi antara lain penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.
(2)Mekanisme dan Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VI PROSES, MEKANISME DAN KOORDINASI PELAYANAN