DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 82 Tahun 2025

Nomor: 82
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Penghargaan OPD Of The Year Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Yang Meliputi Maksud Dan Tujuan, Penilaian Perangkat Daerah, Penghargaan, Pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penghargaan OPD Of The Year di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); SALINAN
5.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 90);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGHARGAAN OPD OF THE YEAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4.Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang, kelompok orang, dan lembaga yang telah berprestasi, berdedikasi, dan berjasa dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.
6.OPD Of The Year adalah apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah atas kinerjanya dalam menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Daerah bermaksud memberikan Penghargaan OPD Of The Year.
(2)Maksud pemberian penghargaan OPD Of The Year sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memacu dan memotivasi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.
(3)Tujuan pemberian penghargaan OPD Of The Year sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, dan akuntabel demi terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing Daerah.

BAB III

PENILAIAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1)Pemberian penghargaan OPD Of The Year didasarkan pada hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai.
(2)Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
(3)Pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1)Penilaian OPD Of The Year adalah penilaian produktivitas kerja.
(2)Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.transaksi Pengadaan Barang Jasa pada Aplikasi SPSE (transaksi SPSE dan PDN);
2. b.dokumen LKPJ;
3. c.inovasi;
4. d.laporan gratifikasi;
5. e.realisasi anggaran belanja SKPD;
6. f.laporan keuangan SKPD;
7. g.nilai SAKIP;
8. h.e-Kinerja;
9. i.kualitas penghargaan yang diperoleh;
10. j.penggunaan aplikasi Srikandi;
11. k.kepatuhan aplikasi Siregol;
12. l.indeks kepuasan masyarakat; dan
13. m.nilai kematangan OPD.
14. a.Sekretaris Daerah;
15. b.Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah;
16. c.Inspektur Inspektorat Daerah;
17. d.Kepala BAPPELITBANGDA;
18. e.Kepala BKPSDM;
19. f.Kepala BAKEUDA;
20. g.Kepala DINKOMINFO;
21. h.Kepala DINARSPUS;
22. i.Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
23. j.Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
24. k.Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
25. l.Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah; dan
26. m.Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
(3)Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGHARGAAN

Pasal 5

(1)Penerima penghargaan adalah Perangkat Daerah dengan perolehan nilai berdasarkan kategori.
(2)Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.OPD Of The Year Kategori Badan/ Dinas;
2. b.OPD Of The Year Kategori Kecamatan;
3. c.Badan/ Dinas terbaik I, II dan III; dan
4. d.Kecamatan terbaik I, II dan III.
(3)Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Perangkat Daerah yang pernah menjadi OPD Of The Year tidak dapat dipilih kembali menjadi OPD Of The Year .

Pasal 6

(1)Bentuk penghargaan bagi OPD Of The Year dan terbaik I, II dan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah:
1. a.piala;
2. b.piagam;
3. c.peningkatan kapasitas Perangkat Daerah; dan/atau
4. d.prasarana kantor.
(2)Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga. Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 25 September 202522 November 2022 BUPATI PURBALINGGA, Ttd FAHMI MUHAMMAD HANIF Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 25 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, Ttd HERNI SULASTI BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 82 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SOLIKHUN,S.H,M.H Pembina Tingkat I NIP.19730310 199903 1 007 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 82 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENGHARGAAN OPD OF THE YEAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 TABEL PENILAIAN PERANGKAT DAERAH OF THE YEAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 INDIKATOR PENILAIAN BENTUK PENILAIAN NILAI Produktivitas Kerja 1. Transaksi Pengadaan Barang Jasa pada Aplikasi SPSE (transaksi SPSE dan PDN) Transaksi SPSE dan PDN (Januari s.d September 2025) 75,00 –100,00 50,00 – 74,99 25,00 – 49,00 0 – 24,99 10 8 6 4 2 Dokumen LKPJ - Ketepatan waktu (pelaporan dan tindak lanjut rekomendasi LKPJ) - Kesesuaian sistematika - Muatan LKPJ Skor 90 – 100 Skor 80 – 89 Skor 60 – 79 Skor 1 – 59 10 8 6 4 3 Inovasi Indeks Inovasi Daerah (mendasarkan pada aplikasi Innovative Government Award – IGA) >89 78 – 89 66 – 77 <66 10 8 6 4 4 Laporan Gratifikasi Januari s.d September 2025 Lengkap (9 Lap) 7 – 8 lap 4-6 lap 1 – 3 lap 10 8 6 4 5 Realisasi Anggaran Belanja SKPD Realisasi Anggaran Belanja SKPD (realisasi Januari s.d. September 2025) dengan mempertimbangkan bobot perhitungan untuk Belanja Pegawai (30%) dan Belanja Non Pegawai (70%). >75% 50,01- 75,00 % 30,01 - 50,00% ≤30% 10 8 6 4 6 Laporan Keuangan SKPD - Aspek Proses - Aspek Penyajian 90,01 – 100,00 80,01 – 90,00 70,01 – 80,00 ≤70,00 10 8 6 4 7 Nilai SAKIP Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi >75,36-77,01 >73,72-75,36 >72,09-73,72 <72,09 10 8 6 4 8 E-Kinerja Persentase Konsistensi pengisian E- Kinerja (Januari s.d September 2025 94,51 –100% 84,51 – 94,50% 59,51 – 84,50% 20 – 59,50% 10 8 6 4 9 Kualitas Penghargaan yang Diperoleh Total Nilai Penghargaan (November s.d Desember 2024 dan Januari s.d September 2025 122 – 162 82 – 121 42 – 81 1 – 41 10 8 6 4 10 Penggunaan Aplikasi Srikandi • Persentase surat keluar • Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti • Persentase pengguna aktif Srikandi (Januari s.d September 2025) 80 – 100% 60 – 79% 40 – 59% 0 – 39% 10 8 6 4 11 Kepatuhan Aplikasi Siregol Pelaporan realisasi anggaran pada aplikasi siregol (Januari s.d. September 2025) ≥90% 70,00 - 89,99% 50,00 - 69,99% <50% 10 8 6 4 12 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Skor Nilai IKM Semester 1 Tahun 2025 (Januari s.d Juni 2025) 88,31–100 76,61–88,30 65,00– 76,60 25,00-64,99 10 8 6 4 13 Kematangan Organisasi Daerah Nilai KOD Tahun 2025 44 – 55 32 – 43 20 – 31 8 – 19 10 8 6 4 BUPATI PURBALINGGA, Ttd FAHMI MUHAMMAD HANIF Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 25 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, Ttd HERNI SULASTI BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 82

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…