DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa, Penyaluran, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan, Pertanggungjawaban dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Purbalingga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 77, SALINAN Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4.Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
5.Kepala BAKEUDA adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
13.Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPR adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa untuk membiayai peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
14.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
17.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
18.Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21.Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari pertanggungjawaban pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengalokasian BHPR kepada Desa dimaksudkan untuk membantu Desa dalam membiayai:

a.penyelenggaraan pemerintahan;
b.pelaksanaan pembangunan;
c.pemberdayaan masyarakat;
d.pembinaan kemasyarakatan; dan
e.penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak.

Pasal 3

Pengalokasian BHPR kepada Desa bertujuan untuk:

a.meningkatkan kemampuan Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; dan
b.meningkatkan peran Desa dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB III

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan BHPR kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten.
(2)Realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi penerimaan dari:
1. a.pajak atas barang dan jasa tertentu;
2. b.pajak reklame;
3. c.pajak mineral bukan logam dan batuan;
4. d.pajak air tanah;
5. e.bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
6. f.pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
(3)Realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi penerimaan dari:
1. a.retribusi jasa umum;
2. b.retribusi jasa usaha; dan
3. c.retribusi perizinan tertentu.
(4)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk retribusi yang pengelolaannya tidak melalui kas daerah.

Pasal 5

(1)Pengalokasian BHPR sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dihitung secara merata dan proporsional dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Besaran bagi hasil pajak untuk masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Besaran bagi hasil retribusi untuk masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Pengelolaan Dana BHPR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
(2)Pengelolaan Dana BHPR sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menggunakan prinsip transparan, adil, efisien, efektif, akuntabel, terukur dan terkendali serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 7

(1)Dana BHPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 digunakan untuk:
1. a.membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa meliputi kegiatan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan dan penanggulangan bencana sesuai kewenangannya;
2. b.membiayai pelaksanaan kegiatan yang mendukung optimalisasi Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam hal ini pemerintah desa wajib mengalokasikan anggaran untuk intensifikasi dan/atau ekstensifikasi pajak dan retribusi serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan penerimaan pendapatan pajak dan retribusi paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari alokasi bagi hasil Pajak dan alokasi bagi hasil Retribusi yang diterima dalam APB Desa tahun berjalan;
(2)Penggunaan alokasi BHPR sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b antara lain digunakan untuk:
1. a.kegiatan sosialisasi;
2. b.kegiatan monitoring;
3. c.kegiatan evaluasi; dan
4. d.perjalanan Dinas dan/atau bantuan transpotasi untuk optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(3)Untuk mendukung pelaksanaan BHPR, Kepala Desa wajib :
1. a.membantu dalam peningkatan pendapatan Pajak dan Retribusi;
2. b.menyetorkan kewajiban pembayaran Pajak yang menjadi tanggung jawab desa melalui bendahara desa.
(4)Dalam hal pemerintah desa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat melakukan penundaan peyaluran BHPR.
(5)Penundaan penyaluran sebagaimana pada ayat (4), dilakukan terhadap penyaluran BHPR tahun berjalan.

BAB V

PENYALURAN

Pasal 8

(1)Penyaluran BHPR dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.
(2)Penyaluran BHPR kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dalam 2 (dua) Tahap.
(3)Penyaluran Tahap I paling cepat pada bulan Mei sebesar 60% (enam puluh perseratus).
(4)Penyaluran Tahap II paling cepat pada bulan Agustus dan paling lambat disalurkan pada bulan Desember minggu pertama sebesar sisa dana yang belum disalurkan.
(5)Penyaluran BHPR Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan realisasi penerimaan PBB-P2 di desa yang bersangkutan telah mencapai 100% (seratus perseratus).
(6)Dalam hal sampai dengan batas akhir penyaluran Tahap II realisasi setoran PBB-P2 di desa yang bersangkutan belum mencapai 100% (seratus perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka penyaluran sisa dana BHPR desa dimaksud ditunda dan disalurkan sampai dengan PBB P2 di wilayah desa tersebut lunas.
(7)Untuk menentukan realisasi penerimaan PBB-P2 pada Desa yang yang telah mencapai 100% (seratus perseratus) atau belum mencapai 100% (seratus perseratus) dilakukan verifikasi oleh petugas di bidang yang memiliki fungsi pelaksana penagihan, penerimaan, pemeriksaan, evaluasi, dan pelaporan pada BAKEUDA.
(8)Apabila BHPR tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan dengan kesalahan/kelalaian dari Pemerintah Desa, maka dana tersebut tetap berada di Rekening Pemerintah Daerah dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.

Pasal 9

(1)Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
1. a.kuitansi penerimaan BHPR sesuai tahapan yang diajukan; dan
2. b.fotocopy nomor rekening kas desa di bank yang ditunjuk.
(2)Dalam hal Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk permohonan pencairan BHPR dilakukan oleh Sekretaris Desa atau Pejabat Kepala Desa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Camat melakukan verifikasi dokumen permohonan pencairan dari Kepala Desa.
(4)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebenaran dan kelengkapan dokumen.
(5)Dalam hal hasil verifikasi benar dan lengkap, Camat menyampaikan permohonan penyaluran BHPR kepada Bupati melalui Kepala BAKEUDA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
1. a.Tahap I: 1) Daftar penyaluran BHPR Tahap I; 2) Kuitansi penerimaan BHPR Tahap I.
2. b.Tahap II: 1) Daftar penyaluran BHPR Tahap II; 2) Daftar pelunasan PBB P2 masing-masing desa; dan 3) Kuitansi penerimaan BHPR Tahap II.
(6)Berdasarkan permohonan penyaluran BHPR dari Camat yang telah benar dan lengkap, Kepala BAKEUDA melakukan pencairan BHPR sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan BHPR dilaksanakan terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan APB Desa.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…