DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 92 Tahun 2025

Nomor: 92
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 (Dua) Yang Meliputi Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 145);
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Dan Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
6.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut BAPPERIDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Purbalingga.
7.Kepala Badan adalah Kepala BAPPERIDA Kabupaten Purbalingga.
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
9.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang undangan.
10.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
11.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi
12.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Jabatan Manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi.
13.Jabatan Administrator adalah Jabatan Manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
14.Jabatan Pengawas merupakan Jabatan Manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
15.Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan / atau keterampilan tertentu.
16.Pejabat Fungsional adalah Jabatan Nonmanajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan tertentu.
17.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
18.Jabatan Pelaksana adalah Jabatan Nonmanajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
19.Pelaksana adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)BAPPERIDA merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
(2)BAPPERIDA dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 3

BAPPERIDA mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BAPPERIDA mempunyai fungsi :

a.perumusan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian dan evaluasi pembangunan, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur, kewilayahan, perekonomian dan SDA, serta riset dan inovasi daerah.
b.pelaksanaan koordinasi di bidang penyusunan program, pengendalian dan evaluasi pembangunan, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur, kewilayahan, perekonomian dan SDA serta riset dan inovasi daerah.
c.pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian dan evaluasi pembangunan, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur, kewilayahan, perekonomian dan SDA serta riset dan inovasi daerah
d.pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan program, pengendalian dan evaluasi pembangunan, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur, kewilayahan, perekonomian dan SDA serta riset dan inovasi daerah.
e.pelaksanaan administrasi kesekretariatan BAPPERIDA;
f.pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan UPTD; dan
g.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Umum Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi BAPPERIDA terdiri atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat;
3. c.Bidang Penyusunan Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
4. d.Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
5. e.Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Perekonomian, dan Sumber Daya Alam;
6. f.Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
7. g.UPTD; danS
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2)Struktur Organisasi BAPPERIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPERIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 7

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan badan serta pemberian dukungan administratif bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BAPPERIDA.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat BAPPERIDA mempunyai fungsi :

a.pengoordinasian kegiatan di lingkungan BAPPERIDA; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
b.pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan BAPPERIDA;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
d.pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan BAPPERIDA;
e.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BAPPERIDA;
f.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
g.pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
h.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1)Sekretariat terdiri atas :
1. a.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. b.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
(2)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

(1)Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan keuangan.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. b.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
3. c.menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
4. d.menyiapkan bahan dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran di lingkungan BAPPERIDA;
5. e.menyiapkan bahan dan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan BAPPERIDA;
6. f.menyiapkan bahan dan pelaksanaan perbendaharaan di lingkungan BAPPERIDA;
7. g.menyiapkan bahan dan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan di lingkungan BAPPERIDA;
8. h.menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi di lingkungan BAPPERIDA; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
9. i.menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan anggaran di lingkungan BAPPERIDA;
10. j.menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan dan keuangan;
11. k.menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
12. l.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…