DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 93 Tahun 2025

Nomor: 93
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Yang Meliputi Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 145); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
3.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4.Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
5.Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata yang selanjutnya disebut RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata adalah unit organisasi bersifat khusus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8.Direktur adalah Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata.
9.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan.
10.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
11.Jabatan Administrator adalah Jabatan Manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
12.Jabatan Pengawas adalah Jabatan Manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
13.Jabatan Fungsional adalah jabatan nonmanajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan tertentu.
14.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
15.Jabatan Pelaksana adalah jabatan nonmanajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana
16.Pelaksana adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana pada instansi pemerintah.
17.Unit Organisasi Pendukung adalah unit kerja internal rumah sakit yang terdiri dari Komite, SPI, dan Instalasi yang dibentuk untuk tujuan dan tugas tertentu untuk mendukung penyelenggaran pelayanan di Rumah Sakit.
18.Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan rumah sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
19.Satuan Pengawas Internal adalah unit kerja internal rumah sakit yang Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersifat independen dan dalam menjalankan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
20.Instalasi adalah unsur organisasi Rumah Sakit yang dibentuk sesuai kebutuhan Rumah Sakit untuk penyelenggaran pelayanan serta mendukung pelayanan di Rumah Sakit.
21.Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan rumah sakit.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata dengan klasifikasi kelas C.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
(2)RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur.
(3)Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4)Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Pasal 4

(1)RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata bertugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna di wilayah Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan dan perencanaan kebencanaan rumah sakit;
2. b.penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
3. c.pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
4. d.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
5. e.penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
6. f.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bilang pelayanan kesehatan perorangan paripurna;
7. g.pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan paripurna;
8. h.penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
9. i.penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
10. j.penyelenggaraan pelayanan rujukan;
11. k.penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan paripurna;
12. l.pembinaan pengelolaan urusan umum rumah sakit;
13. m.pembinaan pengelolaan urusan keuangan rumah sakit; dan
14. n.pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan rumah sakit.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata terdiri atas:
1. a.Direktur;
2. b.Bagian Tata Usaha;
3. c.Bidang Pelayanan;
4. d.Bidang Perlengkapan dan Pengendalian;
5. e.Bidang Diklat dan Rekam Medis;
6. f.Unit Organisasi Pendukung; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2)Bagan susunan organisasi RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi serta penyelenggaraan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata.

Pasal 7

(1)Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah unsur pelaksana di bidang tata usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(2)Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan ketatausahaan serta dukungan administratif di bidang penyusunan program, humas, pengelolaan keuangan, dan penyelenggaraan urusan umum.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program dan humas;
b.Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;
c.penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum; dan
d.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1)Bagian Tata Usaha terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Program dan Humas;
2. b.Sub Bagian Keuangan; dan
3. c.Sub Bagian Umum.
(2)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

(1)Sub Bagian Program dan Humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang penyusunan program dan perencanaan kegiatan, humas, pemasaran serta pengelolaan sistem informasi manajemen rumah sakit.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Program dan Humas;
2. b.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan program dan kegiatan, humas, pemasaran serta pengelolaan sistem informasi manajemen rumah sakit;
3. c.menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan program dan kegiatan, humas, pemasaran serta pengelolaan sistem informasi manajemen rumah sakit;
4. d.menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan program dan kegiatan, humas, pemasaran serta pengelolaan sistem informasi manajemen rumah sakit; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
5. e.menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan program dan kegiatan, humas, pemasaran serta pengelolaan sistem informasi manajemen rumah sakit; dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…