DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 96 Tahun 2025

Nomor: 96
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Dan Irigasi Yang Meliputi Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Irigasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 145); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN, DAN IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4.Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang selanjutnya disingkat UPTD PJ2I adalah unit pelaksana teknis operasional pada perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Kepala UPTD adalah Kepala UPTD PJ2I.
8.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan.
9.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
10.Jabatan Pengawas adalah Jabatan Manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
11.Jabatan Fungsional adalah Jabatan Nonmanajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan tertentu.
12.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
13.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
14.Jabatan Pelaksana adalah Jabatan Nonmanajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
15.Pelaksana adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Irigasi kelas A.
(2)UPTD PJ2I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 4 (empat) unit, yang terdiri dari:
1. a.UPTD PJ2I Wilayah Purbalingga;
2. b.UPTD PJ2I Wilayah Bukateja;
3. c.UPTD PJ2I Wilayah Bobotsari; dan
4. d.UPTD PJ2I Wilayah Rembang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)UPTD PJ2I adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pemantauan, pengawasan, dan pemeliharaan rutin kondisi jalan, jembatan, dan irigasi.
(2)UPTD PJ2I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)UPTD PJ2I bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pemantauan, pengawasan, dan pemeliharaan rutin kondisi jalan, jembatan, dan irigasi pada di wilayah kerja masing-masing..
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PJ2I menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan kabupaten dengan kerusakan kurang dari 20 % (dua puluh persen) pada wilayah kerjanya;
2. b.pelaksanaan pemeliharaan rutin bahu jalan, talud dan drainase pada jalan kabupaten di wilayah kerjanya;
3. c.pelaksanaan pemeliharaan rutin jembatan pada wilayah kerjanya;
4. d.pemeliharaan rutin dan operasional irigasi di wilayah kerjanya;
5. e.fasilitasi kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di wilayah kerjanya;
6. f.pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD PJ2I; dan
7. g.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Ketentuan mengenai wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi UPTD PJ2I terdiri atas:
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Pelaksana Urusan; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2)Bagan susunan organisasi UPTD PJ2I sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PJ2I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 7

(1)Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, adalah unsur pembantu Kepala UPTD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(2)Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan administrasi perkantoran serta pemberian dukungan administratif bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan UPTD PJ2I.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha UPTD PJ2I mempunyai fungsi:

a.pengoordinasian kegiatan di lingkungan UPTD PJ2I; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
b.pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan UPTD PJ2I;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
d.pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), reformasi birokrasi, dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan UPTD PJ2I;
e.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan UPTD PJ2I;
f.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
g.pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran di lingkungan UPTD PJ2I; dan
h.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1)Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD dapat membentuk Pelaksana Urusan.
(2)Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah unsur pembantu nonstruktural, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(3)Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pelaksana Urusan Prasarana Jalan dan Jembatan; dan
2. b.Pelaksana Urusan Pemeliharaan dan Pengelolaan Irigasi.
(4)Pelaksana Urusan Prasarana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pendataan kondisi jalan, jembatan, sarana pendukung lainnya, pemantauan dan upaya pencegahan terhadap kegiatan yang dapat mempercepat kerusakan jalan dan jembatan, pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, pemberian bahan rekomendasi serta pengawasan izin pemanfaatan jalan dan jembatan.
(5)Pelaksana Urusan Pemeliharaan dan Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melakukan kegiatan pendataan terhadap kondisi irigasi, pemantauan dan upaya pencegahan terhadap kegiatan yang dapat mempercepat kerusakan irigasi, pemeliharaan irigasi, mengatur pemanfaatan dan pembuangan air, pemberian bahan rekomendasi serta pengawasan izin pemanfaatan lahan irigasi.
(6)Ketentuan mengenai Pelaksana Urusan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala UPTD. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada lingkungan UPTD PJ2I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d ditetapkan menurut kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan masing- masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…