DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 98 Tahun 2025

Nomor: 98
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbenihan Yang Meliputi Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbenihan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 145); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERBENIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4.Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Pemerintahan bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbenihan yang selanjutnya disingkat UPTD Perbenihan adalah unit pelaksana teknis operasional pada perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Perbenihan.
8.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan.
9.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
10.Jabatan Pengawas adalah Jabatan Manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
11.Jabatan Fungsional adalah Jabatan Nonmanajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan tertentu.
12.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
13.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
14.Jabatan Pelaksana adalah Jabatan Nonmanajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
15.Pelaksana adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Perbenihan kelas A.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)UPTD Perbenihan merupakan unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pengembangan teknis perbenihan dan percontohan, produksi, perbanyakan dan pemasaran benih pada Dinas. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
(2)UPTD Perbenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)UPTD Perbenihan bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pengembangan teknis perbenihan dan percontohan, produksi, perbanyakan, dan pemasaran benih.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Perbenihan menyelenggarakan fungsi layanan:
1. a.pelaksanaan pengembangan teknis perbenihan dan percontohan;
2. b.pelaksanaan perbanyakan dan pemasaran benih sumber (benih penjenis, benih dasar dan benih pokok);
3. c.pelaksanaan pengolahan/prossesing dan pemasaran benih;
4. d.pelaporan pelaksanaan sertifikasi benih;
5. e.pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD Perbenihan; dan
6. f.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi UPTD Perbenihan terdiri atas:
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Pelaksana Urusan; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2)Bagan susunan organisasi UPTD Perbenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

(1)Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, adalah unsur pembantu Kepala UPTD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(2)Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan administrasi perkantoran serta pemberian dukungan administratif bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan UPTD Perbenihan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a.pengoordinasian kegiatan di lingkungan UPTD Perbenihan;
b.pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan UPTD Perbenihan;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
d.pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
e.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan UPTD Perbenihan;
f.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
g.pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran di lingkungan UPTD Perbenihan; dan
h.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1)Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD dapat membentuk Pelaksana Urusan.
(2)Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah unsur pembantu nonstruktural, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(3)Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Pelaksana Urusan Produksi;
2. b.Pelaksana Urusan Pengolahan dan Pemasaran; dan
3. c.Pelaksana Urusan Kebun. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
(4)Pelaksana Urusan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas merencanakan kegiatan perbanyakan benih, kebutuhan sarana produksi, mengajukan izin produksi benih dasar dan benih pokok.
(5)Pelaksana Urusan Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas memproses calon benih menjadi benih, memproses sertifikasi, mengemas dan memasarkan benih.
(6)Pelaksana Urusan Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas mengawal pelaksanaan teknik budidaya tanaman, melaksanakan kegiatan panen dan pasca panen, memelihara tanaman induk, menjaga kebersihan dan merawat lingkungan kantor, gudang, barang inventaris, lantai jemur, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kebun, membimbing penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.
(7)Ketentuan mengenai Pelaksana Urusan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala UPTD.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada lingkungan UPTD Perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d ditetapkan menurut kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…