DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 99 Tahun 2025

Nomor: 99
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Budi Daya Dan Pemasaran Hasil Perikanan Yang Meliputi Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Budi Daya dan Pemasaran Hasil Perikanan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 145); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BUDI DAYA DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4.Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah Budi Daya dan Pemasaran Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat UPTD BPHP adalah unit pelaksana teknis operasional pada perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Kepala UPTD adalah Kepala UPTD BPHP.
8.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan.
9.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
10.Jabatan Pengawas adalah Jabatan Manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
11.Jabatan Fungsional adalah Jabatan Nonmanajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan tertentu.
12.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
13.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
14.Jabatan Pelaksana adalah Jabatan Nonmanajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
15.Pelaksana adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BPHP kelas A.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)UPTD BPHP merupakan unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang bimbingan dan pengembangan inovasi teknologi perbenihan ikan, pemasaran hasil perikanan dan fasilitasi pedagang ikan pada Dinas.
(2)UPTD BPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)UPTD BPHP bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang bimbingan dan pengembangan inovasi teknologi perbenihan ikan, pemasaran hasil perikanan, dan fasilitasi pedagang ikan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD BPHP menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan usaha pengkajian dan pengembangan inovasi teknologi perbenihan;
2. b.pelaksanaan kerja sama pengkajian dan pengembangan inovasi teknologi perbenihan;
3. c.penyusunan standarisasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan teknologi perbenihan ikan, dan pemasaran hasil perikanan;
4. d.pelaksanaan desiminasi teknologi inovasi perbenihan ikan dan pemasaran hasil perikanan;
5. e.pelaksanaan monitoring, evaluasi penyelenggaraan dan hasil teknologi perikanan
6. f.pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD BPHP; dan
7. g.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi UPTD BPHP terdiri atas:
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Pelaksana Urusan; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2)Bagan susunan organisasi UPTD BPHP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD BPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 7

(1)Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, adalah unsur pembantu Kepala UPTD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(2)Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan administrasi perkantoran serta pemberian dukungan administratif bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan UPTD BPHP.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a.pengoordinasian kegiatan di lingkungan UPTD BPHP;
b.pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan UPTD BPHP; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
d.pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), reformasi birokrasi, dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan UPTD BPHP;
e.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan UPTD BPHP;
f.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
g.pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran di lingkungan UPTD BPHP; dan
h.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1)Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD dapat membentuk Pelaksana Urusan.
(2)Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah unsur pembantu nonstruktural, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(3)Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pelaksana Urusan Perbenihan;
2. b.Pelaksana Urusan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Perikanan; dan
3. c.Pelaksana Urusan Pemasaran Hasil Perikanan.
(4)Pelaksana Urusan Perbenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan usaha produksi benih ikan dan calon induk dari strain unggul untuk menunjang Unit Perbenihan Rakyat (UPR) dan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan).
(5)Pelaksana Urusan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kaji terap inovasi teknologi perbenihan, prakerin, magang, Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan penelitian bagi pelajar, mahasiswa dan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan).
(6)Pelaksana Urusan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan pemasaran hasil perikanan serta fasilitasi pedagang ikan.
(7)Ketentuan mengenai Pelaksana Urusan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala UPTD. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada lingkungan UPTD BPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d ditetapkan menurut kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan masing- masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…