DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 . Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 20252029 sebagaimana dimaksud memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, subkegiatan yang disertai indikator kinerja, target, dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2025-2029.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan daerah Kabupaten Purworejo memerlukan arah kebijakan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan sebagaimana tercermin dalam permasalahan dan isu strategis daerah, sehingga menjadi pedoman penting untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta guna memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2.Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025- 2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, subkegiatan yang disertai indikator kinerja, target, dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2025-2029.

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.bab I : pendahuluan;
b.bab II : gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkat Daerah;
c.bab III : tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
d.bab IV : program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
e.bab V : penutup.

Pasal 5

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo. Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 19 September 2025 BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI Diundangkan di Purworejo pada tanggal 19 September 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, Ttd TOLKHA AMARUDDIN BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 NOMOR 27 SERI E NOMOR 23 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Pendidikan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, pendidikan juga membantu individu mengembangkan potensi diri, meningkatkan taraf hidup, dan berkontribusi pada pembangunan. Selain itu pendidikan juga memfasilitasi pengembangan ide-ide baru dan inovasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi, memberikan akses yang lebih luas terhadap kesempatan, mengurangi kesenjangan sosial, dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Penyelenggaraan pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, selain itu pembangunan pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan. Di era otonomi daerah saat ini, tuntutan dalam bidang pendidikan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menjamin ketersediaan layanan pendidikan, memperluas akses keterjangkauan layanan Pendidikan dan Kebudayaan, meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, mewujudkan kesetaraan bagi semua warga negara dalam layanan pendidikan dan menjamin kepastian layanan pendidikan. Kondisi ini menuntut suatu perencanaan penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang akurat, transparan dan akuntabel, sehingga diharapkan kebijakan, strategi, program maupun kegiatan pembangunan dapat mengakomodir kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan di daerah. Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang transparan dan akuntabel mengharuskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berorientasi pada pemecahan masalah. Oleh karena itu kecermatan dan ketelitian mengidentifikasi permasalahan/isu-isu strategis di daerah menjadi faktor penting dalam proses tahapan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan. Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 119 Tahun 2022 Seri D Nomor 4 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo dinyatakan bahwa bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo sebagai Lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah dalam pengelolaan bidang pendidikan dan kebudayaan. Agar tugas tersebut dapat berjalan dengan baik maka diperlukan perencanaan strategis, yaitu perencanaan yang disusun berdasarkan data yang akurat dan terkini yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2025 sampai tahun 2029. Rencana strategi (Renstra) Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis. Rencana strategis yang didalamnya yang mencakup visi, misi, tujuan sasaran maupun strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran menjadi pedoman bagi semua stakeholders di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, untuk merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi hasil pembangunan bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo telah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1.persiapan penyusunan;
2.penyusunan rancangan awal;
3.penyusunan rancangan;
4.pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5.perumusan rancangan akhir;
6.Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap rancangan akhir Renstra PD; dan
7.penetapan. Renstra disusun dan dibahas dengan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan. Hubungan renstra dengan dokumen perencanaan lainnya Sesuai dengan amanah Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, dokumen perencanaan pembangunan di daerah meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD. Renstra SKPD yang merupakan salah satu dokumen yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah memuat Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Indikatif yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan RPJMD. Renstra yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kemudian menjadi acuan penyusunan RKPD Tahunan. Renstra Perangkat Daerah tersebut kemudian dijabarkan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah oleh Dinas Badan dan selanjutnya dituangkan dalam RAPBD. Untuk lebih jelasnya hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana gambar berikut : Gambar 1.1 Hubungan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sumber : Undang-Undang No 25 Tahun 2004 Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 merupakan turunan rinci dan komprehensif dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo 2025-2045, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029, Renstra Kementerian Kebudayaan Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2025-2045. Di dalam renstra ini telah dijabarkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo untuk mencapai target yang ditentukan dalam RPJPD Kabupaten Purworejo 2005-2025 yang nantinya akan dirumuskan secara periodik dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahunan dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo. 1.2 Landasan Hukum Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo disusun berdasarkan sebagai berikut:
1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
20.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
23.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
24.Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 Seri D Nomor 30 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 83 Seri D Nomor 30). 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud Maksud disusunnya Renstra ini sebagai penjabaran visi, misi, strategi Bupati secara kelembagaan, serta kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari visi dan misi Kabupaten Purworejo. Misi sebagaimana diuraikan di atas adalah untuk menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan dan merumuskan kegiatan pembangunan bidang pendidikan selama 5 (lima) tahun ke depan (2025–2029), sehingga tercipta keselarasan perencanaan peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan. 1.3.2. Tujuan Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:
1.Sebagai Dasar Rancangan Renja
2.Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi bagi semua pihak pelaku pelaksana pendidikan (stakeholders)
3.Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan yang berorientasi pada hasil.
4.Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan strategi dan arah kebijakan di Kabupaten Purworejo dengan kewenangan dinas sebagai dasar perencanaan program jangka menengah dan tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran.
5.Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja dinas dan jajarannya secara proporsional. 1.4 Sistematika Penulisan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 1.2 Dasar hukum penyusunan; 1.3 Maksud dan tujuan; 1.4 Sistematika penulisan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, selama kurun waktu lima tahun terakhir, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan berbagai berbagai program dan kegiatan berdapak terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Purworejo. Hak tersebut dapat dilihat bahwa berdasarkan rapor pendidikan daerah, Kabupaten Purworejo meraih kategori “Tuntas Madya” pada rapor pendidikan tahun 2024 dengan skor 80,19, meningkat dari kategori “Tuntas Pratama” dengan skor 72,76 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencakup beberapa aspek, diantaranya meningkatnya APS usia 5-6 tahun, APS usia 7-12 tahun, APS 13-15 tahun dan APS usia 7-18 tahun yang meningkat dibanding tahun sebelumnya. Selain itu skor literasi, numerasi, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan dan inklisivitas juga meningkat. Secara keseluruhan, kualitas pendidikan di Purworejo menunjukkan tren positif yang signifikan lewat peningkatan indikator pendidikan, pelaksanaan program inovatif, dukungan infrastruktur dan SDM, serta sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Meskipun kualitas dan akses pendidikan mengalami kenaikan, namun ada beberapa hal yang masih kurang optimal dan masih bisa untuk ditingkatkan. Misalnya terkait penanganan ATS, pemerataan kualitas, serta peningkatan sarana-prasarana pendidikan di berbagai jenjang, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu dalam kurun waktu lma tahun ke depan telah dirumuskan upaya-upaya dalam rangka Meningkatkan kualitas pendidikan, pembangunan kebudayaan daerah, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. 2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah Mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Nomor 119 tahun 2022 seri D Nomor 4 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo sebagai salah satu lembaga teknis daerah, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, DINDIKBUD menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan;
b.pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan pendidikan dan kebudayaan;
d.pelaksanaan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINDIKBUD; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo adalah terdiri dari:
a.Kepala Dinas DINDIKBUD;
b.Sekretariat;
c.Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan;
d.Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra;
b.Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
c.Bidang Kebudayaan;
d.Satuan Pendidikan; dan
e.Jabatan Fungsional. Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan kewenangan Daerah, dan dalam pelaksanaannya membawahkan:
a.Sekretariat;
b.Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan;
c.Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra;
f.Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
g.Bidang Kebudayaan;
h.Satuan Pendidikan; dan
i.Jabatan Fungsional.
a.Sekretariat Sekretariat bertugas mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas Bidang, serta memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sekretariat dalam melaksanakan menyelenggarakan fungsi:
1. 1.pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
2. 2.pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
3. 3.pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan;
4. 4.pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
5. 5.pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
6. 6.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan tugas dan fungsi. Susunan organisasi sekretariat terdiri atas: a) Subbagian Perencanaan; b) Subbagian Keuangan; dan c) Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional; dan Pelaksana. a) Subbagian perencanaan bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi bidang perencanaan yang 1) merencanakan, menganggarkan dan mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 2) menyusun perjanjian kinerja; dan 3) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya. b) Subbagian keuangan bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi bidang keuangan, yang meliputi: 1) melaksanakan administrasi keuangan; 2) melaksanakan administrasi pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan 3) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya. c) Subbagian umum dan kepegawaian bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi: 1) menyelenggarakan administrasi barang milik Daerah; 2) menyelenggarakan administrasi umum; 3) menyelenggarakan pengadaan barang milik Daerah; 4) menyediakan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah; 5) menyelenggarakan pemeliharaan barang milik Daerah; 6) menyelenggarakan administrasi kepegawaian; 7) menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan, dan hukum; dan 8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya.
b.Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan dipimpin oleh Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bidang Pengelolaan Perizinan Pendidikan bertugas mengelola pendidikan dan mengendalikan perizinan pendidikan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan menyelenggarakan fungsi: 1) pengelolaan pendidikan sekolah dasar; 2) pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama; 3) pengelolaan pendidikan anak usia dini; 4) pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan; 5) penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; 6) penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan tugas dan fungsi. Kepala Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan, dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional Pelaksana.
c.Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan dipimpin oleh Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra bertugas mengembangkan kurikulum muatan lokal, bahasa dan sastra. Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, menyelenggarakan fungsi: 1) penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar; 2) penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 3) pembinaan, pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra yang penuturannya dalam Daerah; dan 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan tugas dan fungsi. Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra, dalam melaksanakan tugas dibantu oleh pejabat fungsional; dan pelaksana.
d.Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan ada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertugas mengoordinasikan, membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga pendidik. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: 1) pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; dan 2) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan tugas dan fungsi. Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas Pejabat Fungsional; dan Pelaksana.
e.Bidang Kebudayaan Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bidang Kebudayaan bertugas mengembangkan kebudayaan dan kesenian tradisional, melaksanakan pembinaan sejarah, pelestarian dan pengelolaan cagar budaya serta permuseuman. Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: 1) pengelola kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah; 2) pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam Daerah; 3) pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah; 4) pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah; 5) pembinaan sejarah lokal dalam Daerah; 6) penetapan cagar budaya peringkat Daerah; 7) penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah; 8) pengelolaan museum Daerah; dan 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan tugas dan fungsi. Kepala Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional Pelaksana.
f.Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
g.Pejabat Fungsional Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keberkaitanan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Kedudukan Pejabat Fungsional ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat Fungsional dalam pelaksanaan tugas dapat bekerja secara individu dan/ atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan. Penugasan secara individu dan/ atau dalam tim kerja dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Perangkat Daerah. 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
a.Sumber Daya Manusia Tabel 2.1 Susunan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo No Jabatan Jumlah A. KABUPATEN 1 Kepala Dinas 1 Orang 2 Sekretaris 1 Orang 3 Kepala Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan 1 Orang 4 Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra 1 Orang 5 Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 Orang 6 Kepala Kebudayaan 1 Orang 7 Kasubag Perencanaan 1 Orang 8 Kasubag Keuangan 1 Orang 9 Kasubag Umum dan Kepegawaian 1 Orang 10 Pejabat Fungsional Arsiparis 2 Orang 11 Pejabat Fungsional Pranata Komputer 2 Orang 12 Pejabat Fungsional Widyaprada 2 Orang 13 Pejabat Fungsional Analis SDMA 2 Orang 14 Pejabat Fungsional Pamong Budaya 2 Orang 21 Staf ASN 71 Orang 22 Staf Non ASN 27 Orang 23 Pengawas SMP 6 Orang Jumlah 111 Orang B PPK 1 KPPK 16 Orang 2 Tenaga Fungsional /Pengawas/Penilik 27 Orang 3 Staf PNS PPK 16 Orang Jumlah 169 Orang C UPT SPNF 1 Kepala 1 Orang 2 Pamong Belajar 7 Orang 3 Kaur TU 1 Orang 4 Tenaga Administrasi PNS 4 Orang Jumlah 13 Orang
b.Sumber Daya Asset Tabel 2.2 Rekapitulasi Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Jenis Volume Satuan A Bangunan 1 Gedung Kantor 883.769,00 m2 B Kendaraan Dinas 1 Mobil 7 unit 2 Sepeda Motor 83 unit C Alat Elektronik 1 Laptop 75 unit 3 Tablet 21 unit 4 Camera vidio Conference 8 unit 5 CCTV 8 unit 6 LCD Projector 5 unit 7 Printer 10 unit 8 Loudspeaker 7 unit 9 Air Central 8 Unit 10 AC Split 15 Unit D Mebeler 1 Meja Kerja 95 unit 2 Kursi Kayu 95 unit 3 Sofa /Meja Kursi Tamu 10 Unit 5 Kursi Lipat Besi 176 Unit Tabel 2.3 Rekapitulasi Nilai Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo NO URAIAN VOLUME TOTAL A TANAH 37.583.801.109,00 Tanah 883.769,00 m2 37.583.801.109,00 B PERALATAN DAN MESIN 159.510.274.712,79 1 Alat-alat Besar 462.778.593,00 2 Alat-alat Angkutan 2.054.388.866,34 3 Alat Bengkel dan Alat Ukur 823.228.040,78 4 Alat Pertanian 2.194.008.701,00 5 Alat Kantor dan Rumah Tangga 61.212.840.799,44 6 Alat Studio dan Alat Komunikasi 16.199.003.975,47 7 Alat-alat Kedokteran 364.560.859,57 8 Alat Laboratorium 22.293.884.664,89 9 Alat-alat Perenjataan/Keamanan 451.766.240,00 10 KOMPUTER 49.614.581.488,04 11 Alat Pengeboran 439.000,00 12 Alat Keselamatan kerja 173.327.300,00 13 Rambu-rambu 5.000.000,00 14 Peralatan Olahraga 3.660.466.184,26 C GEDUNG DAN BANGUNAN 602.827.324.043,17 1 Gedung dan Monumen: `2 - Gedung 644.542,89m2 588.874.856.859,15 NO URAIAN VOLUME TOTAL 3 - Monumen 4.798.961.561,82 4 Tugu Titik Kontrol/Pasti 9.153.505.622,19 D JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 5.058.032.036,73 1 JALAN DAN JEMBATAN 3.766.049.565,49 2 BANGUNAN AIR 582.192.751,24 3 INSTALASI 330.970.970,00 4 JARINGAN 378.818.750,00 E ASSET TETAP LAINNYA 85.496.534.197,67 1 Buku dan Perpustakaan 72.629.168.602,52 2 Barang Bercorak Kebudayaan 12.867.317.595,15 3 Tanaman 48.000,00 F KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 90.404.900,00 1 Konstruksi dalam Pengerjaan 90.404.900,00 G ASSET LAINNYA 2.954.396.040,00 1 KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA 744.300.000,00 Kemitraan dengan pihak ketiga 744.300.000,00 2 ASET TIDAK BERWUJUD 1.572.086.268,00 Aste Tidak Berwujud 1.572.086.268,00 3 ASSET LAIN-LAIN 638.009.772,00 Asset lain-lain 638.009.772,00 TOTAL 890.566.370.999,36
c.Satuan Pendidikan Berdasarkan data dapodik sampai dengan akhir bulan Juli tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo membawahi sebanyak 489 Sekolah Dasar Negeri dan Swasta, 90 SMP Neger dan Swasta 803 lembaga PAUD Negri dan Swasta serta 12 lembaga pendidikan Nonformal Kesetaraan. 1) Kondisi Sarana Prasarana Sekolah Berdasarkan data akhir tahun 2024, kondisi Sarana Prasarana di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Purworejo di setiap jenjang adalah sebagai berikut: a) Jenjang sekolah dasar Sekolah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Purworejo seluruhnya ada 489 Satuan Pendidikan yang terdiri dari 462 SD Negeri dan 27 SD Swasta yang kondisi sarana prasaranya adalah sebagai berikut: Tabel 2.4 Kondisi Sarana Prasarana SD di Kabupaten Purworejo No Jenis Sarpras Jumlah Kondisi baik Kondisi rusak sedang/berat Keterangan 1 Ruang Kelas 3013 2233 780 2 Ruang Guru 485 363 139 3 Jamban 2181 1480 701 4 Ruang Laboratorium 60 48 12 5 Ruang Perpustakaan 394 290 104 6 Ruang Kepala 462 313 149 7 Ruang TU 462 268 194 8 Pagar (Unit) 436 281 144 No Jenis Sarpras Jumlah Kondisi baik Kondisi rusak sedang/berat Keterangan 9 Talud (Unit) 225 154 21 10 Meja Kursi Siswa ( 3013 2742 271 11 Peralatan TIK 4569 3595 974 12 Peralatan Kesenian 205 100 105 257 sekolah Belum punya alat kesenian Gambar 2.1: Kondisi Sarpras SD di Kabupaten Purworejo Berdasarkan data kondisi sarana dan prasarana pendidikan, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar sarpras masih dalam kondisi baik, namun terdapat sejumlah yang mengalami kerusakan sedang hingga berat, bahkan ada yang belum tersedia. Ruang kelas yang tersedia berjumlah 3.013 ruang, dengan 2.233 ruang dalam kondisi baik dan 780 ruang mengalami kerusakan. Untuk ruang guru tercatat 485 ruang, terdiri atas 363 kondisi baik dan 139 rusak. Sarana jamban sebanyak 2.181 unit, dengan 1.480 kondisi baik dan 701 dalam kondisi rusak. Ruang laboratorium masih sangat terbatas, hanya terdapat 60 ruang, dengan 48 kondisi baik dan 12 mengalami kerusakan. Sementara itu, ruang perpustakaan berjumlah 394 ruang, dengan 290 baik dan 104 rusak. Ruang kepala sekolah tercatat 462 ruang (313 baik, 149 rusak), sedangkan ruang tata usaha jumlahnya sama yaitu 462 ruang, dengan 268 baik dan 194 rusak. Fasilitas pendukung berupa pagar sekolah sebanyak 436 unit (281 baik dan 144 rusak), serta talud sebanyak 225 unit, dengan 154 kondisi baik dan 21 rusak. Untuk sarana pembelajaran, meja dan kursi siswa tersedia sesuai dengan jumlah ruang kelas yaitu 3.013 set, dengan 2.742 dalam kondisi baik dan 271 rusak. Peralatan TIK relatif memadai, berjumlah 4.569 unit, dengan 3.595 unit baik dan 974 unit rusak. Namun demikian, sarana peralatan kesenian masih sangat terbatas. Dari total 205 unit peralatan kesenian (100 baik dan 105 rusak), terdapat 257 sekolah yang sama sekali belum memiliki peralatan kesenian. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar sarana prasarana pendidikan masih dapat difungsikan dengan baik, terdapat proporsi yang cukup besar dalam kondisi rusak sedang/berat, serta masih ada kebutuhan penyediaan sarana, khususnya di bidang kesenian. 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 Ruang KelasRuang Guru Jamban Ruang LaboratoriumRuang Perpustakaan Ruang Kepala Ruang TU Pagar (Unit)Talud (Unit) Meja Kursi Siswa ( Peralatan TIK Peralatan Kesenian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kondisi Sarana Prasara Sekolah Dasar di Kabupaten Purworejo Jumlah Kondisi baik Kondisi rusak sedang/berat b) Jenjang SMP Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Purworejo seluruhnya ada 93 Satuan Pendidikan yang terdiri dari 43 SMP Negeri dan 50 SMP Swasta yang kondisi sarana prasaranya adalah sebagai berikut: Tabel 2.5 Kondisi Sarpras SMP di Kabupaten Purworejo No Jenis Sarpras Jumlah Kondisi baik Kondisi rusak sedang/berat Keterangan 1 Ruang Kelas 749 630 119 2 Ruang Guru 48 39 9 3 Jamban 801 692 109 4 Ruang Laboratorium 127 91 36 IPA/ Komputer 5 Ruang Perpustakaan 43 40 3 6 Ruang Kepala 43 35 8 7 Ruang TU 43 35 8 8 Pagar (Unit) 43 34 9 9 Talud (Unit) 27 13 24 10 Meja Kursi Siswa (paket) 749 685 64 11 Peralatan TIK 2757 2178 579 Laptop atau PC 12 Peralatan Kesenian 31 15 16 Drumband dan Rebana Gambar 2.2: Kondisi Sarpras SMP di Kabupaten Purworejo Berdasarkan data inventarisasi sarana dan prasarana sekolah SMP di atas, dapat disampaikan bahwa secara umum ketersediaan dan kondisi sarpras cukup memadai, meskipun masih terdapat beberapa unit yang memerlukan perbaikan dan peningkatan kualitas. Jumlah ruang kelas yang tersedia sebanyak 749 ruang, dengan kondisi 630 ruang dalam keadaan baik dan 119 ruang mengalami kerusakan sedang hingga berat. Ruang guru tercatat ada 48 unit, di mana 39 ruang dalam kondisi baik dan 9 ruang membutuhkan perbaikan. Fasilitas jamban yang ada berjumlah 801 unit, dengan 692 unit berfungsi baik dan 109 unit mengalami 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Ruang KelasRuang Guru Jamban Ruang LaboratoriumRuang Perpustakaan Ruang Kepala Ruang TU Pagar (Unit)Talud (Unit) Meja Kursi Siswa (paket) Peralatan TIK Peralatan Kesenian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kondisi Sarana Prasaranan SMP di Kabupaten Purworejo Jumlah Kondisi baik Kondisi rusak sedang/berat kerusakan. Untuk ruang laboratorium, tersedia 127 unit yang meliputi laboratorium IPA dan komputer, dengan 91 unit baik dan 36 unit rusak. Sementara itu, ruang perpustakaan terdapat 43 unit, sebagian besar (40 unit) dalam kondisi baik, dan hanya 3 unit yang rusak. Ruang kepala sekolah serta ruang tata usaha masing-masing sebanyak 43 unit, dengan 35 unit baik dan 8 unit rusak. Dari sisi sarana penunjang, pagar sekolah sebanyak 43 unit, di mana 34 unit dalam kondisi baik dan 9 unit perlu perbaikan. Talud sekolah tercatat 27 unit, namun hanya 13 unit yang baik, sementara 24 unit mengalami kerusakan sedang hingga berat. Sarana pembelajaran berupa meja kursi siswa tersedia sebanyak 749 paket, dengan 685 paket dalam kondisi baik dan 64 paket rusak. Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mencapai 2.757 unit (laptop atau PC), dengan 2.178 unit baik dan 579 unit mengalami kerusakan. Sedangkan untuk pengembangan bakat seni, peralatan kesenian seperti drumband dan rebana tersedia 31 set, namun hanya 15 set dalam kondisi baik, sementara 16 set mengalami kerusakan. Secara keseluruhan, meskipun mayoritas sarana prasarana pendidikan masih dalam kondisi baik, terdapat beberapa komponen yang membutuhkan perhatian serius terutama pada ruang kelas, talud, peralatan TIK, dan peralatan kesenian yang tingkat kerusakannya cukup signifikan. c) Jenjang PAUD Jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Purworejo seluruhnya ada 804 Satuan PAUD yang terdiri dari 3 TK Negeri dan 801 KB, TK dan SPS Swasta kondisi sarana prasaranya adalah sebagai berikut: Tabel 2.6 Kondisi Sraspras lembaga PAUD di Kabupaten Purworejo N o Jenis Sarpras Jumlah Kondisi baik Kondisi rusak sedang/berat Keterangan 1 Ruang Kelas 884 755 129 2 Ruang Guru 469 414 55 3 Ruang kepala 498 419 79 4 Jamban 748 648 100 5 Alat Permainan Edukatif (APE) 493 367 126 309 PAUD belum mempunyai APE 6 Pagar 361 342 19 7 Talud 498 178 320 8 Meja Kursi Siswa (set) 884 678 206 9 Peralatan TIK 625 143 482 Gambar 2.3: Kondisi Sarpras PAUD di Kabupaten Purworejo 2) Kondisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah guru SD Negeri dan Swasta se Kabupaten Purworejo pada akhir tahun 2024 adalah 4.981 yang terdiri dari guru kelas, guru pendidikan agama, guru pendidikan jasmani termasuk juga kepala sekolah. Tabel 2.7 Data Guru SD Negeri No Kecamatan jumlah sekolah jumlah rombel Guru Kelas Guru Agama Guru PJOK ASN Non ASN Kebutuhan cukup (Kurang) ASN Non ASN Kebutuha n cukup (Kurang) ASN Non ASN Kebutuhan cukup (Kurang) 1 Bagelen 21 126 112 9 126 -5 17 4 21 0 15 21 -6 2 Banyu Urip 25 150 141 9 150 0 23 2 25 0 21 25 -4 3 Bayan 25 171 163 7 171 -1 27 25 2 19 1 25 -5 4 Bener 30 193 177 14 193 -2 29 1 30 0 18 3 30 -9 5 Bruno 28 194 160 26 194 -8 27 1 28 0 26 2 28 0 6 Butuh 29 174 166 4 174 -4 25 2 29 -2 25 29 -4 7 Gebang 29 180 166 12 180 -2 30 29 1 20 29 -9 8 Grabag 35 213 190 16 213 -7 28 5 35 -2 28 2 35 -5 9 Kaligesing 22 141 137 5 141 1 18 3 22 -1 18 22 -4 10 Kemiri 36 222 195 24 222 -3 24 1 36 -11 25 3 36 -8 11 Kutoarjo 38 230 200 21 230 -9 36 2 38 0 30 38 -8 12 Loano 22 144 137 2 144 -5 20 22 -2 17 22 -5 13 Ngombol 23 138 128 4 138 -6 23 23 0 19 3 23 -1 14 Pituruh 36 216 215 10 216 9 33 36 -3 31 3 36 -2 15 Purwodadi 25 150 137 10 150 -3 23 25 -2 22 25 -3 16 Purworejo 38 251 234 12 251 -5 39 2 38 3 29 2 38 -7 Grand Total 462 2893 2658 185 2893 -50 422 23 462 -17 363 19 462 -80 Dari jumlah tersebut, jika dilihat dari rasio atau perbandingan guru terhadap murid dimana jumlah seluruh murid SD di Kabupaten Purworejo adalah 55.751, maka rasio guru terhadap murid adalah 1: 11 yang artinya satu orang guru mengajar 11 siswa. Kondisi tersebut tentu sangat tidak ideal karena jumlah guru terlalu banyak. Berdasarkan ketentuan bahwa 1 kelas SD terdiri dari 28 murid yang artinya 1 orang guru idealnya mengajar 28 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Ruang KelasRuang Guru Ruang kepala Jamban Alat Permainan Edukatif (APE) Pagar Talud Meja Kursi Siswa (set) Peralatan TIK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kondisi Sarana Prasarana PAUD di Kabupaten Purworejo Jumlah Kondisi baik Kondisi rusak sedang/berat murid. Namun demikian karena melihat jumlah SD serta sebarannya yang berada di banyak desa, maka kondisi tersebut bisa diabaikan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu ketersediaan sekolah demi memudahkan akses bagi masyarakat untuk bersekolah. Dari jumlah guru tersebut yang sudah berkualifikasi S-1 dan bersertifikat pendidik adalah 3143 orang atau 84,39%. Kondisi tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah untuk 5 tahun ke Depan, karena sarat guru profesional salah satunya adalah sudah bersertifikat pendidik. Adapun kondisi guru pada jenjang SMP Negeri adalah sebagaimana tebel berikut: Tabel 2.8 Kondisi Guru SMP di Kabupaten Purworejo NO MATA PELAJARAN JML SEKOL AH JML ROMBEL JLH JAM/MING GU KEBUTU HAN ASN ASN KETERC UKUPAN +/- JML GTT 1 Pend. Agama Islam dan Budi Pekerti 43 724 2,172 91 84 -2 4 2 Pend. Agama Kristen dan Budi Pekerti 43 1 18 1 1 0 6 3 Pend. Agama Katholik dan Budi Pekerti 43 - 0 1 0 2 4 Pend. Agama Budha dan Budi Pekerti 43 - 0 0 5 Pend. Agama Hindu dan Budi Pekerti 43 - 0 0 6 Pend. Agama Konghuchu dan Budi Pekerti 43 - 0 0 7 Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan 43 724 2,172 91 84 -7 6 8 Bahasa Indonesia 43 724 4,344 181 168 -13 11 9 Matematika 43 724 3,620 151 145 -6 15 10 IPA 43 724 3,620 151 135 -16 15 11 IPS 43 724 2,896 121 99 -22 17 12 Bahasa Inggris 43 724 2,896 121 124 3 8 13 Seni Budaya 43 724 1,383 58 56 -2 4 14 Penjasorkes 43 724 2,157 90 85 -5 4 15 Mulok (Bhs.Jawa) 43 724 1,448 60 43 -17 7 16 Prakarya dan/Informatika 43 724 2,138 89 28 -61 8 17 TIK 43 724 929 38 38 0 2 18 BP/BK 43 724 116 134 97 -37 3 JUMLAH -183 Kondisi Guru PAUD adalah sebagai berikut : Tabel 2.9 Tabel Kondisi Guru PAUD di Kabupaten Purworejo N O KECAMATAN JUMLAH LEMBAGA JUMLAH SISWA JUMLAH GURU. 1 BAGELEN 34 670 85 2 BANYUURIP 50 1036 125 3 BAYAN 57 1430 139 4 BENER 40 1151 111 5 BUTUH 42 824 96 6 BRUNO 30 877 81 7 GEBANG 42 1010 112 N O KECAMATAN JUMLAH LEMBAGA JUMLAH SISWA JUMLAH GURU. 8 GRABANG 42 983 136 9 KALIGESING 46 566 109 10 KEMIRI 59 1383 144 11 KUTOARJO 58 1757 150 12 LOANO 39 859 93 13 NGOMBOL 49 1021 116 14 PITURUH 54 1171 156 15 PURWODADI 50 970 121 16 PURWOREJ O 93 2763 278 JUMLAH 785 18471 2052 Untuk satuan pendidikan nonformal/Kesetaraan berdasarkan data dapodik pada saat dokumen ini disusun (2025) terdapat 12 lembaga dengan jumlah guru seluruhnya sebanyak 64 orang guru. Dari data jumlah guru SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan sebagaimaa telah disebutkan di atas, tren pertumbuhan guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D IV dan bersertifikat pendidik selama kurun waktu empa tahun terakhir (tahun 2020 sapai dengan tahun 2024) adalah sebagai berikut : Gambar 2.4: Grafik pertumbuhan Jumlah Guru yang berkualifikasi S.1 dan Bersertifikat Pendidik di Kabupaten Purworejo Berdasarkan data kualifikasi guru pada tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan jumlah guru yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 dan bersertifikasi. Pada tahun 2020 jumlahnya mencapai 3.959 orang dari total 6.268 guru, atau sekitar 63,16%. Tahun 2021 jumlah guru yang berkualifikasi naik menjadi 4.024 orang dari total 6.580 guru, namun persentasenya sedikit menurun menjadi 61,16%. Selanjutnya, pada tahun 2022 jumlah guru berkualifikasi meningkat menjadi 4.135 orang dari total 6.707 guru, dengan persentase 61,65%. Tahun 2023 kembali terjadi peningkatan menjadi 4.287 orang dari total 6.684 guru, sehingga persentase guru berkualifikasi naik menjadi 64,14%. Pada tahun 2024, jumlah guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 dan bersertifikasi bertambah menjadi 4.371 orang dari total 6.762 guru, dengan persentase 64,64%. Secara umum, meskipun jumlah total guru cenderung berfluktuasi setiap tahunnya, jumlah guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan sertifikasi terus meningkat. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas 63,16% 61,16% 61,65% 64,14% 64,64% 3959 4024 4135 4287 4371 6268 6580 6707 6684 6762 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 2020 2021 2022 2023 2024 TAHUN Data Kondisi guru di Kabupaten Purworejo Prosentase Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S-1 dan bersertifikasi jumlah seluruh guru tenaga pendidik yang diharapkan berdampak positif terhadap mutu pendidikan di Kabupaten Purworejo. Selanjutnya seluruh satuan pendidikan di seluruh jenjang mulai SD, SMP, PAU dan Kesetaraan, yang mempunyai guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/ Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan pada akhir tahun 2024 sejumlah 336 orang atau 24,13%. Adapun untuk data terkait dengan kebudayaan adalah sebagai berikut: Tabel 2.10 Data Jumlah Group Kesenian di Kabupaten Purworejo No Kecamatan Jumlah Group Keterangan 1 Purworejo 119 Terdaftar dan Perpanjangan 2 Kaligesing 96 3 Banyuurip 69 4 Bayan 67 5 Purwodadi 71 6 Ngombol 42 7 Bagelen 133 8 Kutoarjo 75 9 Grabag 57 10 Butuh 42 11 Kemiri 132 12 Pituruh 132 13 Bruno 73 14 Loano 105 15 Gebang 118 16 Bener 168 Terdaftar dan Perpanjangan JUMLAH 1499 Dari jumlah tersebut, group kesenian yang selama lima tahun terakhir aktif mengadakan pertunjukan adalah sebagaimana diagram berikut: Gambar 2.5: Grafik Pertumbuhan Jumlah Group Kesenian yang aktif mengadakn pentas Berdasarkan data jumlah group kesenian di Kabupaten Purworejo pada tahun 2020–2024, terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan pada jumlah group yang aktif mengadakan pertunjukan. Dari total 1.310 group kesenian yang terdaftar, pada tahun 2020 hanya 394 group (sekitar 30,08%) 394 457 597 604 689 1310 1310 1310 1310 1310 30,08 34,89 45,57 46,11 52,60 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2020 2021 2022 2023 2024 TAHUN Data Group Kesenian Jumlah Group yang aktif mengadakan pertunjukan jumlah seluruh Group Prosentase yang aktif. Jumlah ini terus meningkat pada tahun 2021 menjadi 457 group (34,89%), dan melonjak pada tahun 2022 menjadi 597 group (45,57%). Pada tahun 2023, jumlah group yang aktif kembali mengalami kenaikan meskipun relatif kecil, yaitu menjadi 604 group (46,11%). Peningkatan yang cukup menonjol terlihat pada tahun 2024, di mana jumlah group aktif mencapai 689 group, atau setara dengan 52,60% dari keseluruhan group kesenian yang ada. Secara umum, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase group kesenian yang aktif mengadakan pertunjukan menunjukkan tren positif, yaitu naik lebih dari 22% dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi dan keberlangsungan aktivitas kesenian di Kabupaten Purworejo. Selanjutnya untuk data warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan ada 3 yaitu : No WBTB Alamat Jenis Bentuk Pelestarian 1 Jolenan Somongari Somongari Tradisi Budaya Pembinaan 2 Tarian Dolalal Purworejo Tarian Tradisional Pembinaan 3 Tarian Cing Polling Kesawen Pituruh Purworejo Tarian Tradisional Pembinaan Berdasarkan data pada tabel, persentase Cagar Budaya (CB) yang dikelola secara terpadu pada tahun 2020 hingga 2022 masih berada pada angka yang sama, yaitu 19,37%. Hal ini menunjukkan bahwa selama tiga tahun berturut-turut belum terjadi peningkatan dalam pengelolaan terpadu Cagar Budaya. Namun, pada tahun 2023 terjadi kenaikan signifikan menjadi 22,89%, yang menunjukkan adanya langkah nyata dalam peningkatan kualitas pengelolaan Cagar Budaya. Selanjutnya, pada tahun 2024 capaian ini terus meningkat cukup tajam hingga mencapai 28,521%. Secara keseluruhan, tren pengelolaan Cagar Budaya secara terpadu menunjukkan perkembangan positif, khususnya sejak tahun 2023, yang menandakan adanya program atau kebijakan yang lebih efektif dalam mendorong peningkatan pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya. 2.1.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Pada sub bab ini, disajikan hasil analisis gambaran umum kondisi perangkat daerah terhadap capaian kinerja indikator tujuan, sasaran serta capaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK). yang 19,37 19,37 19,37 22,89 28,521 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase Cagar Budaya (CB) yang Dikelola Secata Terpadu tercantum dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026. Pengukuran kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berikut ini menggambarkan mengenai target, realisasi capaian, rasio capain, anggaran serta realisasi pendanaan dari rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah periode sebelumnya yaitu periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya. Tujuan ditampilkannya pengukuran kinerja Perangkat Daerah Selain menggambarkan capaian kinerja perangkat daerah selama lima tahun terakhir sebagaimana yang telah disebutkan di atas, data pengukuran kinerja tersebut juga digunakan sebagai acuan atau dasar dalam menentukan target capaian maupun pagu anggaran yang dibutuhkan untuk setiap program atau kegiatan yang akan disusun untuk rencana lima tahun yang akan datang. Adapun pencapaian kinerja baik dari indikator tujuan, sasaran, program maupun kegiatan serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara rinci dapat dilihat pada table 2.1, 2.2 dan 2.3 berikut: Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan No Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tatge t NSPK Targe t IKK Targe t SPM Target Renstra Perangkat Darrah Realisasi Capaian Renstra Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 A Tujuan 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 83 83 84 86 86 87 85 83.19 84.7 84.78 0.00 102.41 99.04 98.49 98.58 2 Persentase Peningkatan Partisipasi Sekolah 94.07 94.30 94.54 94.77 95 95.24 84.55 86.20 89.91 91.14 91.14 89.88 91.41 95.11 96.17 95.94
a.Persentase warga usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi di PAUD V 70.6 92.11 92.23 92.35 92.49 92.6 80.89 84.56 88.45 90.20 90.20 114.57 91.80 95.90 97.67 97.52
b.Persentase warga usia 7-12 tahun yang berpartisipasi di SD/MI V 95,46 95.52 95.76 96.01 96.26 96.5 90.51 90.98 91.38 92.08 92.08 94.81 95.25 95.42 95.91 95.66
c.Persentase warga usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi di SMP/MTs V 95,02 95.28 95.61 95.94 96.27 96.6 82.25 83.05 96.64 97.70 97.70 86.56 87.16 101.08 101.83 101.49 3 Persentase warisan budaya yang dilestarikan 23.16 26.27 29.38 32.49 35.59 23.96 23.96 0.00 0.00 81.55 73.75 B Sasaran 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 86 87 88 89 90 91 83.19 84.7 84.7 0.00 0.00 94.53 95.17 94.11 2 Persentase ketercapaia SPM Bidang Pendidikan 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 92.88 0.00 0.00 92.88 0.00 0.00
a.Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS) V 70.6 100 100.00 100.00 100.00 100.00 80.89 84.56 88.45 90.20 90.20 114.57 84.56 88.45 90.20 90.20 No Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tatge t NSPK Targe t IKK Targe t SPM Target Renstra Perangkat Darrah Realisasi Capaian Renstra Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
b.Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) V 98.99 100 100.0 0 100.0 0 100.0 0 100.0 0 98.8 9 100.00 100.00 0.00 0.00 98.89 100.0 0 100.0 0
c.Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS) V 23.6 100 100.0 0 100.0 0 100.0 0 100.0 0 - 3.72 10.8 6 16.65 16.65 3.72 10.86 16.65 16.65
d.Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional V 57.33 60.0 7 62.43 64.37 66.3 68.29 1.92 59.4 6 65.6 2 69.49 69.49 3.35 98.98 105.11 107.9 5 104.8 1
e.Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional V 39.37 42.8 5 45.34 46.42 47.35 48.3 1.74 47.8 4 49.1 4 57.57 57.57 4.42 111.6 5 108.38 124.0 2 121.5 8
f.Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional V 66.00 70.8 6 76.67 77.16 79.47 81.86 1.96 68.3 9 79.1 8 81.51 81.51 2.97 96.51 103.27 105.6 4 102.5 7
g.Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional V 55.54 69.4 6 75.94 78.86 64.29 66.22 1.7 57.6 7 68.7 6 69.91 69.91 3.06 83.03 90.55 88.65 108.7 4
h.Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B V 88.62 88.6 5 83.49 83.52 83.94 84.36 89.0 4 83.4 6 83.52 83.52 0.00 100.4 4 99.96 100.0 0 99.50
i.Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1 V 69.91 71.5 8 71.32 72.32 72.68 73.05 44.2 1 70.5 2 72.32 % 72.32 % 0.00 61.76 98.88 1.00 1.00
j.Indeks Iklim Keamanan SD V 76.66 74.0 6 75.09 92.83 95.61 96.09 2.37 70.5 2 71.5 5 77.73 77.73 3.09 95.22 95.29 83.73 81.30 No Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tatge t NSPK Targe t IKK Targe t SPM Target Renstra Perangkat Darrah Realisasi Capaian Renstra Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
k.Indeks Iklim Kebinekaan SD V 65.24 63.2 7 74.14 98.59 98.59 99.08 2.28 60.7 8 71.6 7 73.83 73.83 3.49 96.06 96.67 74.89 74.89
l.Indeks Inklusivitas SD V 73.06 78.8 4 81.94 85.04 87.59 88.03 2.09 55.2 9 57.6 2 60.22 60.22 2.86 70.13 70.32 70.81 68.75
m.Indeks Iklim Keamanan SMP V 79.61 82.2 7 85.61 88.95 91.62 92.08 2.42 69.6 6 67.0 9 73.31 73.31 3.04 84.67 78.37 82.42 80.02
n.Indeks Iklim Kebinekaan SMP V 64.4 88.9 9 91.2 93.41 96.21 96.69 2.32 60.4 5 67.9 8 71.58 71.58 3.60 67.93 74.54 76.63 74.40
o.Indeks Inklusivitas SMP V 70.89 80.2 7 83.37 86.47 89.06 89.51 2.05 54.2 8 58.1 1 60.69 60.69 2.89 67.62 69.70 70.19 68.15 3 Persentase Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal 100.0 0 100. 00 100.0 00 100.0 0 100.0 0 100.0 0 100 100 100 100.00 100.00 100.0 0 100.0 0 100.00 100.0 0 100.0 0 4 Persentase warisan budaya bendawi dan non bendawi yang dilestarikan 36,2 7 43,97 51.66 59.36 67.05 36,2 7 56 51.66 51.66 100 127.36 100.0 0 87.03 C Program 1 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.0 0 100.0 0 100.00 100.0 0 2 Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Terakreditasi minimal B 99.61 99.6 1 99.61 0 99.61 100.0 0 100.0 0 98.2 8 98.1 6 97.7 4 97.52 97.52 98.66 98.54 98.12 97.90 3 Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi Minimal B 87.64 87.6 4 89.89 0 91.01 91.01 91.01 88.8 9 86.3 6 83.7 0 96.30 96.30 101.4 3 98.54 93.11 105.8 1 4 Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terakreditasi Minimal B 19.72 19.7 2 21.49 0 23.26 25.03 26.80 19.7 2 40.0 0 50.4 9 95.35 95.35 100.0 0 202.8 4 234.95 409.9 3 No Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tatge t NSPK Targe t IKK Targe t SPM Target Renstra Perangkat Darrah Realisasi Capaian Renstra Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 5 Persentase Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n yang Terakreditasi Minimal B 90.00 100. 00 100.0 00 100.0 0 100.0 0 100.0 0 70.0 0 80.0 0 70.0 0 70.00 70.00 77.78 80.00 70.00 70.00 6 Persentase ketersediaan muatan lokal pada setiap jenjang pendidikan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.0 0 100.0 0 100.00 100.0 0 7 Rasio Ketersediaan Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar, PAUD Dan Kesetaraan 80.01 88.9 6 88.98 89.02 89.05 89.10 88.0 1 67.2 7 44.7 7 58.07 58.07 110.0 0 75.62 50.31 65.23 8 Persentase Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Dilaksanakan Persentase Penyelenggaraan Pendidikan oleh Masyarakat yang Berizin Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Dilaksanakan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.0 0 100.0 0 100.00 100.0 0 9 Persentase Ketersediaan Muatan Lokal Bahasa dan Sastra pada Setiap Jenjang Pendidikan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.0 0 100.0 0 100.00 100.0 0 10 Persentase Kebudayaan Yang Dikembangkan 70 70 80 80 90 100 70 70 80 100 100 100.0 0 100.0 0 100.00 125.0 0 11 Persentase kelembagaan pelaku kesenian tradisional yang aktif 60 60 60 60 61.58 63.16 60 66 66 76 76 100.0 0 110.0 0 110.00 126.6 7 No Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tatge t NSPK Targe t IKK Targe t SPM Target Renstra Perangkat Darrah Realisasi Capaian Renstra Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 12 Persentase Pembinaan Sejarah Lokal 44.44 55.5 6 66.67 77.78 88.89 100 44.4 4 60 60 100 100 100.0 0 107.9 9 90.00 128.5 7 13 Persentase Cagar Budaya yang Dikelola 11.85 11.8 5 11.85 11.85 11.85 11.85 11.8 5 11.8 5 11.8 5 23 23 100.0 0 100.0 0 100.00 194.0 9 14 Persentase benda museum yang memenuhi syarat koleksi 33.3 46.6 7 60 73.33 86.67 100 33.3 3 100 100 100 100 100.0 9 214.2 7 166.67 136.3 7 Berdasarkan tabel indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, dapat digambarkan perkembangan capaian program dan kegiatan dalam periode 2021–2026 sebagai berikut:
1. 1.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) IKM menunjukkan tren positif meskipun tidak selalu konsisten dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2023 nilai capaian IKM sebesar 84,7, sedikit lebih rendah dari target 86. Namun, capaian di tahun 2024 dan 2025 relatif stabil di angka 84,78, meskipun rasio capaian masih di bawah 100%. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas layanan publik agar target yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat terpenuhi secara penuh.
2. 2.Partisipasi Pendidikan Persentase partisipasi sekolah secara umum menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.
a.Pada tingkat PAUD (usia 5–6 tahun), capaian meningkat dari 80,89%

(2021)menjadi 90,20% (2024), bahkan melampaui target dengan rasio di atas 95%.
1. b.Untuk SD/MI (usia 7–12 tahun), capaian berada pada kisaran 90–92%, mendekati target Renstra sekitar 96%.
2. c.Sementara pada SMP/MTs (usia 13–15 tahun), capaian meningkat pesat dari 82,25% (2021) menjadi 97,70% (2024), bahkan melebihi target dengan rasio capaian di atas 100%. Secara keseluruhan, indikator partisipasi menunjukkan tren yang cukup baik dan konsisten mendukung pencapaian SPM bidang pendidikan.
  1. 3.Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Capaian SPM di bidang pendidikan belum sepenuhnya konsisten dengan target yang ditetapkan (100%). Misalnya:
3. a.APS PAUD meningkat hingga 90,20% (2024), meskipun target ditetapkan 100%.
4. b.APS pendidikan dasar (usia 7–15 tahun) sudah sangat tinggi, mencapai 100% (2023–2024).
5. c.APS kesetaraan (Paket A/B/C) masih rendah dengan capaian sekitar 16,65% (2024), jauh dari target 100%.
6. d.Literasi dan numerasi SD maupun SMP menunjukkan tren peningkatan dengan beberapa capaian melampaui target, seperti numerasi SD yang mencapai 57,57 (2024) dibanding target 46,42.
  1. 4.Kurikulum Muatan Lokal Indikator ini menunjukkan capaian 100% pada semua jenjang dari tahun 2021 hingga 2026, baik target maupun realisasi. Hal ini mengindikasikan keberhasilan penuh dalam penyediaan muatan lokal pendidikan sesuai karakter daerah.
  2. 5.Akreditasi Satuan Pendidikan
7. a.SD: capaian akreditasi minimal B relatif stabil sekitar 97–98%, sedikit di bawah target 99–100%.
8. b.SMP: mengalami fluktuasi, sempat menurun hingga 83,70% (2023) namun meningkat tajam menjadi 96,30% (2024), bahkan melampaui target.
9. c.PAUD: menunjukkan perkembangan signifikan, dari 19,72% (2021) menjadi 95,35% (2024), jauh melampaui target dengan rasio capaian di atas 400%.
10. d.Nonformal/kesetaraan: masih stagnan pada angka 70–80%, belum mencapai target 100%.
  1. 6.Pelestarian Warisan Budaya Capaian pelestarian budaya menunjukkan perkembangan signifikan. Target yang ditetapkan sebesar 23,16% di tahun 2023 meningkat menjadi 35,59% di tahun 2026. Realisasi capaian pada tahun 2024 tercatat 23,96%, dengan rasio capaian mencapai 81,55% di tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan, meskipun masih terdapat gap antara target dan realisasi yang harus dikejar.
  2. 7.Kebudayaan dan Sejarah Lokal Indikator kebudayaan secara umum mengalami peningkatan positif:
11. a.Pengembangan kebudayaan mencapai 100% pada 2024, melampaui target.
12. b.Kelembagaan kesenian tradisional meningkat dari 60% (2021) menjadi 76% (2024).
13. c.Pembinaan sejarah lokal melonjak dari 44,44% (2021) menjadi 100%
(2024).
1. d.Cagar budaya yang dikelola naik hampir dua kali lipat dari target (194% pada 2024).
2. e.Benda museum yang memenuhi syarat koleksi meningkat signifikan hingga mencapai 100% pada 2024. Secara umum, capaian indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo periode 2021–2026 menunjukkan tren positif dan progresif, terutama pada partisipasi pendidikan, akreditasi PAUD, serta pengembangan kebudayaan. Namun, terdapat beberapa indikator yang masih belum optimal, seperti APS kesetaraan, kualitas literasi-numerasi di beberapa jenjang, serta capaian IKM yang sedikit di bawah target. Hal ini menjadi catatan penting untuk penguatan strategi di tahun-tahun berikutnya. Tabel.2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Urusan Wajib pelayanan Dasar 550,733,616,470 525,463,696,911 577,443,008,816 593,086,673,652 595,264,345,480 123,331,710,906 596,037,867,664 652,536,153,202 691,085,536,974 721,351,065,115 - Pendidikan 550,733,616,470 525,463,696,911 577,443,008,816 593,086,673,652 595,264,345,480 123,331,710,906 596,037,867,664 652,536,153,202 691,085,536,974 721,351,065,115 - ADUM 400,157,616,470 416,920,696,911 458,210,008,816 470,635,673,652 473,098,345,480 1,963,532,710 458,773,713,845 473,874,747,016 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 400,157,616,470 416,920,696,911 458,210,008,816 470,635,673,652 473,098,345,480 1,963,532,710 458,773,713,845 473,874,747,016 544,317,132,912 585,425,810,726 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 491,250,300 540,375,330 768,866,078 845,752,686 930,327,955 278,642,971 566,291,918 218,534,944 162,535,966 159,778,300 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 147,120,000 163,446,900 179,791,590 132,322,171 147,502,000 38,925,300 90 90 22 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 218,900,000 240,790,000 264,869,000 29,867,250 46,224,500 14 19 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 14,270,200 15,697,220 12,578,200 11,348,200 88 72 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 24,200,000 26,620,000 29,282,000 4,332,600 3,866,500 18 15 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 18,160,300 19,976,330 13,325,000 9,266,200 73 46 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 24,200,000 26,620,000 29,282,000 5,655,300 4,790,700 23 18 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 24,520,400 26,972,440 12,097,400 11,255,300 49 42 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 30,250,000 33,275,000 36,602,500 5,859,500 5,728,400 19 17 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 24,640,300 27,104,330 10,217,800 13,323,800 41 49 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 30,250,000 33,275,000 36,602,500 6,341,800 6,040,600 21 18 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 40,109,800 44,120,780 33,140,500 23,627,500 83 54 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 60,500,000 66,550,000 73,205,000 8,794,300 9,355,300 15 14 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 151,794,000 206,102,400 226,712,640 146,320,800 337,431,018 110,788,644 96 164 49 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 380,566,078 418,622,686 460,484,955 101,685,216 83,772,300 27 20 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 398,412,353,324 413,569,168,890 455,432,116,383 465,151,833,878 466,540,875,121 611,708,852.7 456,293,266,634 472,127,318 ,715 542,517,211,473 583,833,007,602 - 119 126 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 445,156,234,409 398,353,024,624 413,499,707,320 381,964,352.7 456,240,554,934 472,084,017 ,115 0 115 114 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 455,326,806,383 465,035,992,878 466,413,450,021 542,472,914,273 583,779,037,602 119 126 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3,830,400 4,213,440 3,785,400 3,863,600 99 92 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12,000,000 13,200,000 14,520,000 9,645,500 80 - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14,883,200 16,371,520 8,941,200 8,227,300 60 50 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 20,000,000 22,000,000 24,200,000 7,345,700 17,629,800 37 80 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 10,000,000 11,000,000 9,820,000 5,168,100 98 47 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12,000,000 13,200,000 14,520,000 4,399,900 18,255,000 37 138 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5,000,000 5,500,000 4,946,000 3,106,400 99 56 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 11,000,000 12,100,000 13,310,000 2,209,500 20 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 5,000,000 5,500,000 4,955,000 4,933,000 99 90 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 12,000,000 13,200,000 14,520,000 4,913,100 41 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 235,000,000 17,615,100 19,376,610 229,744,500 17,309,100 15,262,100 98 98 79 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 25,000,000 27,500,000 30,250,000 13,979,600 18,085,200 56 66 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3,000,000 7,500,000 2,955,000 2,741,100 99 37 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 13,310,000 14,641,000 16,105,100 1,803,900 14 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 219,129,600 241,042,560 265,146,816 291,661,498 320,827,647 - 152,117,832 130,386,557 129,091,288 88,161,900 - 49 30 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 7,768,000 8,544,800 2,771,800 2,770,400 36 32 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 9,399,280 10,339,208 11,373,129 22,352,500 12,607,300 238 122 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 8,428,000 9,270,800 2,211,400 2,070,400 26 22 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 10,197,880 11,217,668 12,339,435 - - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 25,990,000 28,589,000 13,490,000 10,975,200 52 38 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 31,447,900 34,592,690 38,051,959 - - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 17,887,600 19,676,360 17,887,600 7,299,400 100 37 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 21,643,996 23,808,396 26,189,235 - - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 124,270,800 136,697,880 91,126,832 100,188,557 73 73 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 150,367,668 165,404,435 181,944,878 97,237,988 70,732,600 65 43 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 14,955,200 16,450,720 9,813,200 4,972,200 66 30 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 18,095,792 19,905,371 21,895,908 9,500,800 4,822,000 53 24 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 19,830,000 21,813,000 14,817,000 2,110,400 75 10 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 23,994,300 26,393,730 29,033,103 - - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 19,135,200 21,048,720 22,367,112 24,703,823 26,174,206 - 12,171,000 457,426,900 400,379,800 3,170,800 - 1,790 13 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1,322,000* 1,465,200* Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1,611,200* 1,772,800* 1,950,000* Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2,664,000* 2,930,400* Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3,223,400* 3,545,000* 5,000,000* Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 8,088,000 8,896,800 1,326,800 16 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 9,000,000 10,000,000 10,000,000 2,094,800 992,400 23 10 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 8,088,000* 7,079,200* Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 8,007,120* 8,807,832* 9,688,600* Pemulangan Pegawai yang Pensiun 4,400,000* 4,884,000* Pemulangan Pegawai yang Pensiun 5,372,400* 5,909,640* 6,500,600* Pemindahan Tugas ASN 4,400,000* 4,884,000* Pemindahan Tugas ASN 5,372,400* 5,909,640* 6,500,600* Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 156,301,000* 171,931,100* Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 189,124,200* 208,036,200* - Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 6,120,200 6,732,220 6,017,200 452,284,500 394,720,000 98 6,718 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 7,405,442 8,145,986 8,960,585 - - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4,927,000 5,419,700 - - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5,961,670 6,557,837 7,213,621 4,827,000 5,142,400 3,565,000 2,178,400 60 33 Administrasi Umum Perangkat Daerah 534,589,200 588,048,120 646,852,932 948,075,582 1,013,140,102 454,463,869 507,898,143 397,211,784 334,592,908 253,161,600 - 52 27 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 29,620,000 32,582,000 29,620,000 3,258,000 100 10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 35,840,200 50,000,000 50,000,000 12,722,200 12,562,200 35 25 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 274,663,700* 302,130,000* Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 332,343,000* 365,577,000* 402,135,000* Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10,992,300 12,091,530 10,992,300 13,140,900 100 109 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13,300,683 59,895,000 59,895,000 11,810,100 11,801,400 89 20 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 210,625,800 231,688,380 184,010,400 140,941,200 87 61 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 254,857,218 280,342,940 308,377,234 134,887,200 134,844,200 53 48 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 73,975,400 81,372,940 73,974,600 67,506,700 100 83 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 89,510,234 98,461,257 108,307,383 42,852,800 22,092,400 48 22 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4,000,000 4,000,000 Penyediaan Bahan/Material 33,965,300 37,361,830 33,965,300 32,623,300 100 87 Penyediaan Bahan/Material 41,098,013 72,600,000 72,600,000 28,840,600 14,452,000 70 20 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2,940,400 3,234,440 2,934,400 1,942,400 100 60 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3,557,884 4,058,485 4,058,485 1,569,800 1,177,400 44 29 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 463,411,600 133,395,000 146,734,500 454,463,869 133,361,143 104,311,084 98 100 71 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 161,407,950 322,815,900 350,000,000 83,430,008 44,872,600 52 14 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 39,075,000 42,982,500 39,040,000 33,488,200 100 78 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 47,280,750 55,902,000 55,902,000 18,480,200 11,359,400 39 20 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12,000,000* 12,000,000* Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 1,431,738,560 400,000,000 2,228,000,000 3,031,000,000 - 798,075,200 164,198,946 188,035,000 21,799,200 - 47 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1,200,000,000* 1,200,000,000* Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1,350,000,000* - 1,320,000,000* Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1,081,738,560 798,075,200 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - 518,000,000 1,400,000,000 Pengadaan Mebel - 200,000,000 - Pengadaan Mebel 200,000,000 300,000,000 200,000,000 140,795,000 70 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 150,000,000 53,250,000 36 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 200,000,000 200,000,000 100,000,000 47,240,000 21,799,200 24 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - 110,948,946 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 605,000,000 665,500,000 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 605,000,000 665,500,000 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 201,097,300 221,207,030 335,785,024 583,865,931 614,752,524 335,508,371 182,362,302 301,528,379 317,916,758 513,514,524 - 95 88 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 86,832,500 - - 83,790,500 96 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 149,092,963 164,002,260 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 221,312,986 171,522,900 188,675,190 212,613,871 155,270,508 271,654,619 96 91 144 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 300,000,000 325,000,000 330,000,000 293,411,750 374,725,024 98 115 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 60,500,000 66,550,000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 40,954,100 29,574,400 32,531,840 39,104,000 27,091,794 29,873,760 95 92 92 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 35,785,024 49,272,968 54,200,264 24,505,008 138,789,500 68 282 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 280,061,546 308,067,701 338,874,471 561,780,253 621,247,925 283,208,646 261,530,816 78,140,791 267,369,719 553,216,800 - 93 25 79 98 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 111,000,000 122,006,000 134,206,600 111,000,000 140,255,000 33,778,591 100 115 25 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 147,627,260 233,530,000 256,883,000 219,613,219 236,209,200 149 101 Pemeliharaan Mebel 5,088,000 5,596,800 5,088,000 3,450,000 100 62 Pemeliharaan Mebel 6,156,480 9,075,000 9,982,500 5,507,000 5,500,000 89 61 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 53,806,000 59,186,600 53,623,016 18,371,000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 65,105,260 88,074,932 96,882,425 168,032,600 - 191 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - - - - - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - - - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud - - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud - 115,550,161 127,500,000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 106,737,546 86,814,546 95,496,001 106,737,546 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 105,045,601 115,550,161 130,000,000 58,324,800 22,541,200 42,249,500 143,475,000 40 124 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 66,172,000 12,347,000 13,581,700 65,471,100 4,240,000 99 34 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 14,939,870 - - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 40,000,000* 40,000,000* URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 150,576,000,000 108,543,000,000 119,233,000,000 122,451,000,000 122,166,000,000 - - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 121,368,178,196 137,144,621,019 178,634,565,186 146,622,576,522 135,876,012,489 - #DIV/0 ! #DIV/0 ! Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 85,417,454,700 58,359,991,700 62,889,968,700 65,772,968,700 66,462,176,200 65,873,570,568 76,493,032,108 103,572,187,160 79,257,339,127 74,863,450,539 - 126 114 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) - 14,197,875,00 0 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) - - - 89,319,000 Penambahan Ruang Kelas Baru 2,250,000,000* 1,500,000,000* Penambahan Ruang Kelas Baru 1,650,000,000 * 1,800,000,000* 1,960,000,000* 980,000,000 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 3,600,000,000* 4,000,000,000* Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 4,400,000,000 * 4,800,000,000* 5,280,000,000* Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 224,436,000 4,000,000,000* 215,612,700 220,986,500 96 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 4,400,000,000 * 4,800,000,000* 5,280,000,000* 269,965,270 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 195,591,000 1,160,000,000* 182,879,300 242,910,900 94 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1,276,000,000* 195,591,000 1,518,460,000* 245,072,300 125 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - 1,785,827,0 00 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *1,500,000,000* *1,650,000,000* *1,650,000,000* 159,199,460 2,002,534,300 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 6,321,315,350 11,175,100,000 5,647,100,000 6,248,348,300 4,532,468,100 22,361,979, 300 99 41 396 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 7,175,100,000 7,175,100,000 7,175,100,000 2,817,110,340 10,223,701,900 39 142 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 718,700,000 350,000,000 537,406,800 698,718,800 75 200 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 350,000,000 703,598,150 716,831,650 694,170,740 420,164,360 198 60 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah - - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 250,000,000* 250,000,000* 250,000,000* Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 492,859,000 117,355,000 - 475,117,800 1,413,187,2 25 96 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 117,355,000 117,355,000 117,355,000 225,667,020 276,634,000 192 236 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 434,682,250 2,311,565,000 200,000,000 419,487,450 1,562,882,800 4,042,397,5 75 891,179,680 97 68 2,021 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 500,000,000 1,000,000,000 1,400,000,000 891,179,680 1,034,104,000 178 103 Pengadaan Mebel Sekolah 448,145,000 345,000,000 200,000,000 440,339,400 461,243,700 825,316,200 98 134 413 Pengadaan Mebel Sekolah 200,000,000 200,000,000 300,000,000 497,105,210 3,332,275,200 249 1,666 Pengadaan Perlengkapan Sekolah - - 199,678,800 1,353,873,2 00 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,752,290,790 175 - Pengadaan Perlengkapan Siswa - 7,832,582,000* Pengadaan Perlengkapan Siswa 7,832,582,000* 7,832,582,000* 7,832,582,000* Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 13,941,800 21,000,000 71,000,000 12,409,500 18,264,200 1,681,497,8 06 89 87 2,368 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 71,000,000 71,000,000 171,000,000 7,077,820,183 9,969 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 2,991,868,000 2,175,000,000 1,127,000,000* 2,813,817,719 2,177,524,500 3,162,016,4 00 2,294,383,400 94 100 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1,127,000,000* 2,175,000,000 2,175,000,000 5,803,074,670 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 19,005,245,990 16,898,319,300 9,686,150,950 18,334,361,632 13,184,557,509 8,983,198,6 98 96 78 93 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 10,515,286,150 10,515,286,150 10,515,286,150 1,975,382,300 395,674,200 19 4 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 105,000,000 163,000,000 113,000,000 101,522,800 155,785,100 7,250,000 97 96 6 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 163,000,000 163,000,000 163,000,000 - - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 22,958,400 1,990,836,800 100,000,000 19,358,904 1,133,368,860 38,950,000 532,147,700 84 57 39 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 100,000,000 100,000,000 171,565,000 541,771,177 542 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 10,994,000 10,994,000 8,539,000 10,957,400 78 100 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 10,994,000 10,994,000 10,994,000 6,290,800 5,340,000 57 49 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 135,000,000 973,435,900 884,625,050 134,103,500 608,178,200 1,111,907,2 00 99 62 126 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1,114,625,050 773,435,900 973,435,900 584,271,900 307,870,000 52 40 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 15,000,000 117,825,900 117,825,900 14,919,800 128,135,400 3,801,500 99 109 3 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 117,825,900 117,825,900 117,825,900 23,284,800 18,205,000 20 15 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 54,463,524,74 9 47,678,040,000 26,480,165,000 36,859,783,763 51,118,051,139 54,375,545, 806 68 107 205 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 40,678,040,000 40,678,040,000 40,678,040,000 54,051,438,227 52,613,130,079 133 129 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 86,422,800 86,422,800 77,445,900 187,654,300 90 217 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 86,422,800 86,422,800 86,422,800 23,291,000 55,408,000 27 64 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 214,833,000 214,833,000 191,010,100 1,064,211,3 50 89 495 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 214,833,000 214,833,000 214,833,000 738,035,980 344 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar 47,000,000* Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar 110,000,000* Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 243,000,000* 243,000,000* 243,000,000* Pengembangan konten digital untuk pendidikan 30,000,000* 30,000,000* 30,000,000* Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 243,000,000* 243,000,000* 243,000,000* 18,623,200 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 10,000,000* 10,000,000* 10,000,000* 24,777,700 14,122,800 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 200,000,000* 200,000,000* 200,000,000* 4,741,100 Penyediaan infrastruktur TIK 1,000,000,000* 1,000,000,000* 1,000,000,000* Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 10,000,000* 10,000,000* 10,000,000* Bimbingan Teknik Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 475,486,800 475,486,800 475,486,800 210,032,200 44 - Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 475,486,800* 475,486,800* 475,486,800* Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 45,714,361,900 31,322,710,500 37,420,847,900 37,381,199,900 36,486,640,400 40,657,131,239 44,790,247,737 56,013,372,043 43,837,000,385 38,750,851,350 - 98 179 117 104 Penambahan Ruang Kelas Baru 405,800,000 446,380,000* 405,800,000 Pembangunan Ruang Kelas Baru 491,018,000* 540,119,800* 594,131,000* 676,845,100 750,000,000 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 700,000,000* - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1,000,000,000* - - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 300.000.000* 330,000,000* Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 350,000,000* 380,000,000* 400,000,000* Pembangunan Perpustakaan Sekolah 350.000.000* 680,000,000* Pembangunan Perpustakaan Sekolah 700,000,000* 720,000,000* 740,000,000* Pembangunan Laboratorium - - Pembangunan Laboratorium - 680,000,000* 700,000,000* Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula - - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula 700,000,000* 770,000,000* - Pembangunan Fasilitas Parkir - - Pembangunan Fasilitas Parkir 90,000,000* - - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 800,000,000 - 880,000,000* 788,141,000 99 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 880,000,000* 880,000,000* 880,000,000* 486,923,500 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah - 1,997,905,900 - - - 6,438,961,100 322 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 3,885,256,000 7,418,335,000 3,523,335,000 3,719,449,750 3,396,850,600 5,760,458,950 96 46 163 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 3,923,335,000 3,923,335,000 3,923,335,000 1,885,337,400 48 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 1,330,914,000 278,765,000 278,765,000 1,308,867,660 332,369,000 804,956,700 98 119 289 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 278,765,000 278,765,000 278,765,000 825,193,100 - 296 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 39,824,000 39,824,000 - - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 39,824,000 39,824,000 39,824,000 - - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 238,408,000 278,765,000 276.765.000* 246,827,400 - 89 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 278,765,000 278,765,000 278,765,000 201,023,800 175,000,000 - 63 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 1,090,929,000 2,608,880,000 475,000,000 856,329,000 1,395,140,150 1,503,660,550 78 53 317 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 600,000,000 600,000,000 700,000,000* 632,990,600 340,000,000 105 57 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 500,000,000 500,000,000 - Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir - - Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir 30,000,000* 45,000,000* 60,000,000* Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 3,258,377,000 1,967,199,000 522,751,000 3,141,681,984 1,334,574,750 2,536,509,800 96 68 485 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 522,751,000 522,751,000 522,751,000 353,698,900 1,036,033,800 68 198 Pengadaan Mebel Sekolah 775,538,000 900,000,000 400,000,000 747,256,999 1,404,297,100 314,233,950 96 156 79 Pengadaan Mebel Sekolah 60,000,000 500,000,000 600,000,000 897,210,700 450,758,400 1,495 90 Pengadaan Perlengkapan Sekolah - 2,000,000,000* Pengadaan Perlengkapan Sekolah 1,600,000,000 1,200,000,000 1,400,000,000 509,183,600 32 - Pengadaan Perlengkapan Siswa - 6,718,200,000* Pengadaan Perlengkapan Siswa 6,718,200,000* 6,718,200,000* 6,718,200,000* Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 10,000,000 16,000,000 66,000,000 9,992,000 13,165,000 2,102,162,800 100 82 3,185 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 66,000,000 66,000,000 66,000,000 4,287,284,530 3,515,754,000 6,496 5,327 Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik - 3,359,400,000* Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik 3,359,400,000 * 3,359,400,0 00* 3,359,400,0 00* Perlengkapan Belajar Peserta Didik - 3,359,400,000* Perlengkapan Belajar Peserta Didik 3,359,400,000 * 3,359,400,0 00* 3,359,400,0 00* Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1,338,914,000 1,360,000,000 125,000,000 1,319,348,400 126,000,000 993,770,200 99 9 795 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 400,000,000 400.000.000* 400.000.000* 2,687,814,000 137,500,000 672 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 6,637,542,700 6,158,727,600 4,144,512,700 1,626,809,008 5,995,938,865 3,309,215,614 25 97 80 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 5,923,885,100 6,323,885,100 6,149,677,600 293,345,250 305,001,000 5 5 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 4,172,000 39,140,000 39,140,000 4,092,000 34,618,000 13,914,300 98 88 36 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 39,140,000 39,140,000 39,140,000 2,935,200 10,065,000 7 26 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 40,000,000 98,920,000 100,000,000 38,878,800 88,530,000 210,739,300 97 89 211 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 100,000,000 100,000,000 100,000,000 157,639,408 210,242,000 158 210 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 15,000,000 15,000,000 12,370,200 14,993,300 82 100 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 15,000,000 15,000,000 15,000,000 12,878,600 8,864,500 86 59 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 107,085,000 304,334,800 304,334,800 106,960,700 270,627,700 281,668,900 100 89 93 #DIV/0 ! #DIV/0 ! Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 304,334,800 304,334,800 304,334,800 232,070,400 137,272,800 76 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 32,325,400 71,275,500 75,000,000 30,656,400 61,073,600 28,087,000 95 86 37 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 75,000,000 75,000,000 75,000,000 52,700,400 7,190,000 70 10 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 23,879,105,97 0 22,494,400,000 18,506,494,100 26,757,643,738 29,068,057,872 30,731,354,479 112 129 166 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 22,504,400,000 22,504,400,000 22,504,400,000 30,744,045,997 30,275,645,000 137 135 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 30,000,000 30,000,000 26,072,500 19,928,300 87 66 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 30,000,000 30,000,000 30,000,000 13,734,000 32,981,200 46 110 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU 79,648,000 600,000,000 539,270,300 842,321,000 144,244,100 677 140 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah 1,149,348,000 79,648,000 38,664,700 106,435,800 58,525,200 3 134 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 79,648,000 79,648,000* 79,648,000 168,641,000 212 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 44,000,000* 44,000,000* 44,000,000* Pengembangan konten digital untuk pendidikan 11,000,000* 11,000,000* 11,000,000* 13,811,400 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 44,000,000* 44,000,000* 44,000,000* 13,811,400 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 5.000.000* 5.000.000* 5.000.000* Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 40,000,000 40,000,000 40,000,000 25,876,000 18,804,250 65 47 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 12.000.000* 12.000.000* 12.000.000* Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 50.000.000* 50.000.000* 50.000.000* Bimbingan Teknik Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 40,000,000 40,000,000 40,000,000 - - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 17,254,647,300 16,910,761,700 16,932,647,300 17,227,647,300 17,227,647,300 14,837,476,389 14,820,140,375 17,663,611,488 21,513,871,173 20,077,238,000 - 86 104 127 117 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD - 500,000,000* Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 250.000.000* 250.000.000* Pembangunan Ruang Kelas Baru 250.000.000* 250.000.000* 186,299,100 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 237,769,100 - 550,000,000* 235,277,400 572,536,000 99 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 550,000,000* 550,000,000* 550,000,000* 80,323,600 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD - 320,000,000 639,139,100 200 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 266,200,000* 292,820,000* 300,000,000* 1,650,938,900 1,430,000,000 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 266,200,000* 292,820,000* 300,000,000* Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 266,200,000* 292,820,000* 300,000,000* 170,368,400 78,574,600 Pengadaan Mebel PAUD - 15,000,000* Pengadaan Mebel PAUD 16,500,000* 21,000,000* 24,000,000* 8,116,300 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD 3,224,160,000* 3,545,575,000* Pengadaan Perlengkapan PAUD 45.000.000* 45.000.000* 45.000.000* Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 62.000.000* 62.000.000* 62.000.000* 979,036,130 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 287,480,900 295,000,000 206,000,000 223,090,000 219,744,500 292,132,600 78 74 142 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD 250.000.000* 295,000,000 295,000,000 385,291,000 611,900,000 207 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 1,018,082,400 1,026,822,400 999,822,400 860,764,189 872,292,792 85 85 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 999,822,400 999,822,400 999,822,400 - - Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 27,000,000 27,000,000 24,300,000 25,125,900 90 93 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 27,000,000 27,000,000 27,000,000 - - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 10.000.000* 10.000.000* 10.000.000* Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 3,098,839,600 3,308,351,300 3,308,351,300 3,068,842,800 3,058,994,883 3,351,878,042 99 92 101 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 3,308,351,300 3,308,351,300 3,308,351,300 5,380,388,640 5,545,353,600 163 168 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 30,000,000 30,000,000 26,909,200 1,008,715,302 90 3,362 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 30,000,000 30,000,000 30,000,000 979,036,130 1,001,678,400 3,263 3,339 Pengelolaan Dana BOP PAUD 12,682,625,00 0 12,567,473,600 12,019,588,000 10,449,502,000 10,617,899,000 11,603,716,144 82 84 97 Pengelolaan Dana BOP PAUD 12,567,473,600 12,567,473,600 12,567,473,600 11,679,872,473 11,419,200,000 93 91 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD - 178,000,000* Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 178,000,000* 178,000,000* 178,000,000* 60,579,500 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 27,000,000 27,000,000 27,000,000 105,994,300 8,526,500 393 32 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2,216,536,100 1,949,536,100 1,989,536,100 2,388,836,100 1,989,536,100 - 1,041,200,799 1,385,394,495 2,014,365,837 2,184,472,600 - 47 71 101 91 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 127.000.000* 127.000.000* 127.000.000* Pembangunan Ruang Kelas Baru 127.000.000* 127.000.000* 127.000.000* Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal / Kesetaraan 300,000,000* 330,000,000* 176,365,700 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 127.000.000* 127.000.000* 127.000.000* 59,691,000 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 127.000.000* 127.000.000* Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan 125,000,000* 125,000,000* 17,000,000 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan 125,000,000* 125,000,000* 125,000,000* 46,391,300 156,072,800 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan 227,000,000 206,000,000* 229,865,140 101 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan 206,000,000* 206,000,000* 206,000,000* 129,140,000 Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan 40,000,000 40,000,000* 19,802,000 50 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 16,339,000 100 41 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 8,000,000* 8,000,000* Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 18.000.000* 18.000.000* 18.000.000* Pengembangan konten digital untuk pendidikan 5.000.000* 5.000.000* 5.000.000* Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 18.000.000* 18.000.000* 18.000.000* Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 5,000,000 5,000,000 5,000,000 3,200,800 2,019,200 64 40 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan 150,936,100 150,936,100 122,633,659 73,373,768 81 49 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan 145,936,100 145,936,100 145,936,100 107,858,680 95,227,100 74 65 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan 1,798,600,000 1,798,600,000 668,900,000 1,118,655,027 37 62 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan 1,588,003,920 1,588,003,920 1,588,003,920 1,687,775,057 1,855,123,500 106 117 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 5.000.000* 5.000.000* Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6.000.000* 6.000.000* Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 5.000.000* 5.000.000* Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan 20,000,000* 20,000,000* Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan s 20,000,000* 20,000,000* 20,000,000* PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 133,000,000 96,000,000 105,000,000 108,000,000 108,000,000 - 97,457,500 3,466,000 76,130,600 20,944,500 - 73 4 73 19 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 133,000,000 96,000,000 105,000,000 108,000,000 108,000,000 - 97,457,500 3,466,000 76,130,600 20,944,500 - 73 4 73 19 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar 50,320,000 31,320,000 46,266,500.00 3,466,000.00 92 11 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar 34,320,000.00 35,320,000.00 35,320,000.00 - - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar 29,500,000.00 24,500,000 28,180,000 96 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar 26,500,000.00 26,500,000.00 26,500,000.00 - - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar 23,015,000.00 20,015,000 23,011,000 100 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar 22,015,000.00 23,015,000.00 23,015,000.00 58,990,400 268 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 30,165,000.00 20,165,000 - - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 22,165,000.00 23,165,000.00 23,165,000.00 17,140,200 20,944,500.00 77 90 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar 10.000.000* 10.000.000* 10.000.000* Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal 80,000,000* 80,000,000* Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 80,000,000* 88,000,000* 106,480,000* Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal 80,000,000* 80,000,000* Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal 80,000,000* 88,000,000* 106,480,000* Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal 80,000,000* 80,000,000* Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal 80,000,000* 88,000,000* 106,480,000* Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 10.000.000* 10.000.000* 10.000.000* PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 58,000,000 42,000,000 46,000,000 47,000,000 47,000,000 - - - - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 58,000,000 42,000,000 46,000,000 47,000,000 47,000,000 #DIV/0 ! - - - - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 42,000,000 30,000,000 19,988,800 22,396,300 48 75 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 34,000,000 33,000,000 33,000,000 22,348,000 372,000 66 1 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 16,000,000 12,000,000 15,932,000.00 100 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 12,000,000 14,000,000 14,000,000 8,951,200 8,520,700 290,000 71 2 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 58,000,000 42,000,000 46,000,000 47,000,000 47,000,000 - - - - Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 43,000,000 27,000,000 31,000,000 32,000,000 32,000,000 - - - - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 22,000,000 15,000,000 - - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 18,000,000 17,500,000 17,500,000 1,375,000 8 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 21,000,000 12,000,000 - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 13,000,000 14,500,000 14,500,000 2,369,200,000 - 16,339 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 - 1,831,600 14,561,700 10,096,600 4,778,100 - 12 97 67 32 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 5,000,000 5,000,000 4,853,900 - 97 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 5,000,000 5,000,000 5,000,000 3,452,600 69 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 5,000,000 5,000,000 4,853,900 - 97 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 5,000,000 5,000,000 5,000,000 3,412,600 2,307,800 68 46 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 5,000,000 5,000,000 1,831,600 4,853,900 37 97 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 5,000,000 5,000,000 5,000,000 3,231,400 2,470,300 65 49 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 164,000,000 118,000,000 130,000,000 133,000,000 133,000,000 - 22,075,300 23,375,000 69,696,940 28,297,400 - 54 21 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 164,000,000 118,000,000 130,000,000 133,000,000 133,000,000 - - Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota 201,000,000* 221,100,000* Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota 243,210,000* 267,531,000* 294,284,100* Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota 87,500,000* 96,250,000* Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota 105,875,000* 116,462,500* 128,108,750* Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000* 5,500,000* Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota 6,050,000* 6,655,000* 7,320,500* Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota 110,000,000 64,470,000 13,805,800.00 13 - Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota 76,470,000 79,470,000 79,470,000.00 36,155,240 47 - Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 54,000,000 53,530,000 8,269,500.00 23,375,000.00 15 44 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 53,530,000 53,530,000 53,530,000.00 33,541,700 28,297,400.00 63 53 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 100,000,000* 100,000,000* Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 100,000,000* 100,000,000* 100,000,000* URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 4,633,000,000 3,340,000,000 3,669,000,000 3,768,000,000 3,758,000,000 - 4,096,526,341 10,664,841,613 7,410,202,517 5,680,210,133 - 88 319 202 151 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2,715,000,000 1,857,000,000 2,040,000,000 2,088,000,000 2,053,000,000 - 2,581,214,445 6,598,365,813 4,931,860,429 3,471,705,885 - 95 355 242 166 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 630,000,000 500,000,000 500,000,000 550,000,000 600,000,000 - 537,416,200 922,626,800 339,012,700 274,311,000 - 85 185 68 50 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 250,000,000* 250,000,000* Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 250,000,000* 275,000,000* 275,000,000* Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 630,000,000 500,000,000 537,416,200 922,626,800 85 185 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 500,000,000 550,000,000 600,000,000 339,012,700 274,311,000 68 50 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2,085,000,000 1,357,000,000 1,540,000,000 1,538,000,000 1,453,000,000 - 2,043,798,245 5,675,739,013 4,592,847,729 3,197,394,885 - 98 418 298 208 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 2,050,000,000 1,320,250,000 2,021,072,245 5,096,736,013 99 386 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 1,501,412,500 1,497,483,125 1,410,457,281 4,569,117,729 3,177,376,155 304 212 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 35,000,000 36,750,000 22,726,000 579,003,000 65 1,576 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 38,587,500 40,516,875 42,542,719 23,730,000 20,018,730 61 49 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 50,000,000* 50,000,000* 50,000,000* Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat 30,000,000* 30,000,000* 30,000,000* Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL - 100,000,000 110,000,000 120,000,000 150,000,000 - 11,800,000 72,059,700 52,758,800 80,007,500 - 72 48 67 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - 100,000,000 110,000,000 120,000,000 150,000,000 - 11,800,000 72,059,700 52,758,800 80,007,500 - 72 48 67 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional - 100,000,000 11,800,000 72,059,700 72 #DIV/0 ! #DIV/0 ! Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 110,000,000 120,000,000 150,000,000 52,758,800 80,007,500 48 67 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan 100,000,000* 100,000,000* 100,000,000* Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 200,000,000* 200,000,000* 200,000,000* PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 539,000,000 389,000,000 427,000,000 438,000,000 437,000,000 - 481,028,800 1,945,675,400 604,502,500 700,709,088 - 89 500 142 160 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 539,000,000 389,000,000 427,000,000 438,000,000 437,000,000 - 481,028,800 1,945,675,400 604,502,500 700,709,088 - 89 500 142 160 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota 539,000,000 389,000,000 481,028,800 1,945,675,400 89 500 #DIV/0 ! #DIV/0 ! Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota 427,000,000 438,000,000 437,000,000 604,502,500 700,709,088 142 160 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah 87,000,000* 87,000,000* 87,000,000* Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah 30,000,000* 30,000,000* 30,000,000* PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 777,000,000 560,000,000 615,000,000 632,000,000 630,000,000 - 723,546,596 641,791,600 402,060,188 223,156,960 - 93 115 65 35 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 156,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 - 154,390,400 128,012,588 107,946,700 57,282,300 - 99 171 144 76 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 20,000,000* 20,000,000* Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 20,000,000* 20,000,000* 20,000,000* Penetapan Cagar Budaya 156,000,000 75,000,000 154,390,400 128,012,588 99 171 Penetapan Cagar Budaya 75,000,000 75,000,000 75,000,000 107,946,700 57,282,300 144 76 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 621,000,000 485,000,000 540,000,000 557,000,000 555,000,000 - 569,156,196 513,779,012 294,113,488 165,874,660 - 92 106 54 30 Pelindungan Cagar Budaya 321,000,000 250,000,000 314,409,696 410,013,012 98 164 Pelindungan Cagar Budaya 270,000,000 280,000,000 280,000,000 188,797,088 126,389,200 70 45 Pengembangan Cagar Budaya 200,000,000* 220,000,000* Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasioi Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pengembangan Cagar Budaya 220,000,000* 220,000,000* 220,000,000* Pemanfaatan Cagar Budaya 300,000,000 235,000,000 254,746,500 103,766,000 85 44 Pemanfaatan Cagar Budaya 270,000,000 277,000,000 275,000,000 105,316,400 39,485,460 39 14 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 15,000,000* 15,000,000* Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 15,000,000* 15,000,000* 15,000,000* Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 25,000,000* 25,000,000* Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 25,000,000* 25,000,000* 25,000,000* PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 602,000,000 434,000,000 477,000,000 490,000,000 488,000,000 - 298,936,500 1,406,949,100 1,419,020,600 1,204,630,700 - 50 324 297 246 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 602,000,000 434,000,000 477,000,000 490,000,000 488,000,000 - 298,936,500 1,406,949,100 1,419,020,600 1,204,630,700 - 50 324 297 246 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 190,000,000 134,000,000 149,034,500 29,246,500 78 22 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 150,000,000 150,000,000 150,000,000 45,955,200 26,236,000 31 17 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman 40,000,000* 44,000,000* Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman 44,000,000* 44,000,000* 44,000,000* Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum 412,000,000 300,000,000 149,902,000 1,377,702,600 36 459 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum 327,000,000 340,000,000 338,000,000 1,157,839,955 986,221,400 354 290 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 45,000,000* 45,000,000* Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 45,000,000* 45,000,000* 45,000,000* 215,225,445 192,173,300 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 50,000,000* 50,000,000* Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 50,000,000* 50,000,000* 50,000,000* Keterangan : ● realisasi dan rasio capaian untuk tahun 2025 pada tabel di atas baik Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah (pada tabel 2.11) maupun pada Anggaran dan Realisasi Pendanaan (Tabel 2.12), untuk saat ini masih bersifat sementara dan masih mungkin berubah, karena untuk tahun anggaran 2025 masih menyisakan waktu 5 (lima) bulan, yaitu Agustus sampai dengan Desember. Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 - 2024 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Ket. 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 A Tujuan 1 Harapan Lama Sekolah 13.5 0 13.5 1 13.5 2 13.5 3 13.55 2 Rata-Rata Lama Sekolah 8.12 8.21 8.32 8.46 8.65 3 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun - - - 8.46 8.98 4 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi 7.68 8.83 6.39 7.27 9.17 5 Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan 19.5 1 19.5 1 20.2 1 23.6 9 29.27 6 Nilai Sakip Perangkat Daerah - - - - - B Sasaran 1 Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun 79.3 5 80.8 9 82.2 3 82.4 1 85.5 2 Angka Partisipasi Sekolah 7- 12 Tahun 90.3 8 90.5 1 90.9 8 91.3 8 92.08 3 Angka Partisipasi Sekolah 13- 15 Tahun 81.7 8 82.2 5 83.0 5 96.6 4 97.70 4 Angka Partisipasi Sekolah 7- 18 Tahun (Kesetaraan) - - 3.72 10.8 6 16.65 Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi Minimal B 53.1 4 53.3 2 50.5 9 51.9 8 80.33 Literasi Membaca SD/ Sederajat 1,92 59,4 6 65,6 2 69.49 Literasi Membaca SMP/ Sederajat 1,96 68,3 9 79,1 8 81.51 Numerasi SD/ Sederajat 1,78 47,8 4 49,1 4 57.57 Numerasi SMP/ Sederajat 1,7 57,6 7 68,7 6 69.91 5 Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan 19.5 1 19.5 1 20.2 1 23.6 9 29.27 6 Nilai Sakip Perangkat Daerah - - - - - C Indikator-indikator IKK sesuai Permendagri No 18 Tahun 2020 1 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 79.3 5 80.8 9 82.2 3 82.4 1 85.5 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Ket. 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 2 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 90.3 8 90.5 1 90.9 8 91.3 8 92.08 3 Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama 81.7 8 82.2 5 83.0 5 96.6 4 97.7 4 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan - - 3.72 10.8 6 16.65 D Program 1 Persentase Satuan Pendidikan yang Sarana/ Prasarananya dalam Kondisi Baik 73.2 9 73.5 5 73.5 5 73.4 7 74.23 2 Persentase Satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik 49.7 6 44.13 3 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan Terakhir S-1/ D- IV dan Bersertifikat Pendidik di Seluruh Jenjang 63.1 6 61.1 6 61.6 5 64.1 4 64.64 4 Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/ Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan 23.5 7 23.5 7 24.2 2 24.0 5 24.13 5 Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal yang Telah Ditetapkan 14.5 9 14.5 9 14.5 9 15.5 4 15.54 6 Persentase Penyelenggaraan Pendidikan oleh Masyarakat yang Berizin 99.5 5 99.5 5 99.5 5 99.7 7 100.0 0 7 Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan dan Menerapkan Pembiasaan Penggunaan Bahasa Jawa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan 70 70 70 80 70 9 Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/ Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir 30.0 8 34.8 9 45.5 7 46.1 1 52.6 10 Persentase Keterlibatan Masyarakat Pelaku Sejarah Lokal 1.2 1.08 1.82 7.16 3.53 11 Persentase Cagar Budaya yang Dikelola secara Terpadu 19.3 7 19.3 7 19.3 7 22.8 9 28.52 12 Persentase Peningkatan Kunjungan Museum -42 -57 1153 310 -63 Perkembangan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya peningkatan capaian dalam berbagai aspek pendidikan dan kebudayaan. Pada aspek tujuan, indikator Harapan Lama Sekolah mengalami peningkatan meskipun relatif kecil, dari 13,50 tahun pada 2020 menjadi 13,55 tahun di tahun 2024. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah meningkat cukup signifikan, dari 8,12 tahun (2020) menjadi 8,65 tahun
(2024). Capaian yang lebih detail terlihat pada Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia di atas 15 tahun, yang mulai tercatat pada tahun 2023 sebesar 8,46 tahun, kemudian naik menjadi 8,98 tahun di tahun 2024. Persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan kualifikasi pendidikan tinggi sempat mengalami fluktuasi, turun pada 2022 (6,39%) setelah sebelumnya mencapai 8,83% (2021), namun kembali meningkat hingga 9,17% di tahun

2024.Dari sisi pelestarian budaya, terdapat perkembangan yang sangat baik, di mana Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan meningkat dari 19,51% (2020) menjadi 29,27%

(2024). Pada aspek sasaran, capaian Angka Partisipasi Sekolah menunjukkan tren positif di semua jenjang. APS usia 5–6 tahun naik dari 79,35% (2020) menjadi 85,50% (2024). APS usia 7–12 tahun meningkat stabil dari 90,38% menjadi 92,08% pada periode yang sama. APS usia 13–15 tahun bahkan melonjak sangat tinggi dari 83,05% (2022) menjadi 96,64% (2023) dan 97,70%
(2024). Sementara itu, APS usia 7–18 tahun yang mengikuti pendidikan kesetaraan juga menunjukkan peningkatan signifikan, dari 3,72% (2022) menjadi 16,65% (2024). Selain itu, terdapat kemajuan yang sangat berarti pada aspek mutu pendidikan. Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi Minimal B meningkat drastis dari 53,14% (2020) menjadi 80,33% (2024). Indikator literasi dan numerasi siswa juga mengalami peningkatan pesat. Literasi membaca pada jenjang SD melonjak dari 1,92% (2021) menjadi 69,49%
(2024), sementara pada SMP naik dari 1,96% (2021) menjadi 81,51% (2024). Kemajuan serupa juga terlihat pada kemampuan numerasi, di mana capaian SD naik dari 1,78% (2021) menjadi 57,57% (2024), dan pada SMP meningkat dari 1,70% (2021) menjadi 69,91% (2024). Selanjutnya, indikator IKK sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2020 memperkuat gambaran pencapaian kinerja di atas. Tingkat partisipasi anak usia 5–6 tahun dalam PAUD meningkat dari 79,35% (2020) menjadi 85,50%
(2024). Tingkat partisipasi warga negara usia 7–12 tahun di pendidikan dasar juga meningkat dari 90,38% (2020) menjadi 92,08% (2024). Demikian pula, partisipasi warga negara usia 13–15 tahun pada pendidikan menengah pertama meningkat signifikan, terutama pada tahun 2023 (96,64%) hingga mencapai 97,70% di tahun 2024. Sementara itu, partisipasi pendidikan kesetaraan bagi warga usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar-menengah tumbuh dari 3,72% (2022) menjadi 16,65%
(2024). Adapun dari sisi program, berdasarkan data capaian indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah pada kurun waktu tahun 2020– 2024, dapat disampaikan beberapa perkembangan penting. Pertama, dari sisi sarana dan prasarana satuan pendidikan, persentase sekolah yang memiliki kondisi baik relatif stabil dengan kecenderungan meningkat dari 73,29% pada tahun 2020 menjadi 74,23% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan bertahap dalam pemenuhan fasilitas pendidikan. Kedua, kualifikasi guru yang sudah berpendidikan minimal S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 tercatat 63,16%, sempat menurun menjadi 61,16% di tahun berikutnya, lalu berangsur meningkat hingga 64,64% pada tahun 2024. Pergerakan ini menandakan bahwa upaya peningkatan kualifikasi dan profesionalisme guru masih terus berjalan.Ketiga, penguatan kebudayaan melalui guru muatan lokal (mulok) bahasa daerah dan seni budaya relatif stabil dengan capaian sekitar 23–24% dari satuan pendidikan. Begitu pula dengan penerapan kurikulum muatan lokal, yang pada awalnya 14,59% dan meningkat sedikit menjadi 15,54% sejak 2023. Indikator penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat yang berizin menunjukkan pencapaian yang hampir sempurna. Sejak 2020 angka sudah sangat tinggi yaitu 99,55%, dan berhasil mencapai 100% pada tahun 2024. Sebaliknya, indikator pembiasaan penggunaan bahasa Jawa di satuan pendidikan belum menunjukkan perkembangan sama sekali, dengan capaian 0% sepanjang periode. Hal ini menjadi catatan penting bagi upaya pelestarian bahasa daerah. Pada sektor kebudayaan, capaian cukup beragam. Pengembangan objek pemajuan kebudayaan tercatat stabil di angka 70% hingga 2022, meningkat menjadi 80% pada 2023, namun turun kembali ke 70% pada 2024. Sementara itu, aktivitas kelompok kesenian menunjukkan tren positif, dari 30,08% pada 2020 meningkat signifikan menjadi 52,60% di tahun 2024. Partisipasi masyarakat dalam pelestarian sejarah lokal masih rendah meskipun sempat meningkat pesat pada 2023 hingga 7,16%, lalu menurun kembali ke 3,53% pada 2024. Sementara itu, pengelolaan cagar budaya secara terpadu menunjukkan tren yang konsisten meningkat, dari 19,37% pada 2020 hingga 28,52% pada 2024. Terakhir, indikator kunjungan museum memperlihatkan data yang sangat fluktuatif. Tahun 2020 dan 2021 justru menunjukkan angka minus akibat dampak pandemi, kemudian melonjak drastis pada 2022 (1.153%), namun kembali menurun hingga -63% pada 2024. Secara keseluruhan, data capaian ini menunjukkan adanya tren positif dalam peningkatan akses, mutu, dan pemerataan pendidikan, sekaligus kemajuan yang berarti dalam upaya pelestarian kebudayaan di Kabupaten Purworejo. 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
1. a.Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi Renstra kementerian Pendidikaan dasar dan Menengah tahun 2025- 2029 fokus pada program prioritas seperti pemerataan wajib belajar 13 tahun, revitalisasi satuan pendidikan, transformasi sistem penerimaan murid baru, penguatan tata kelola guru, serta pendidikan karakter dan literasi dengan beberapa isu strategis antara lain :
  1. 1.Wajib Belajar 13 Tahun dan Pemerataan Pendidikan untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan pendidikan berkualitas selama 13 tahun.
  2. 2.Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan yaitu dalam rangka mengembangkan dan memperbaiki fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia.
  3. 3.Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang bertujuan Mereformasi dan meningkatkan keadilan dalam sistem pendaftaran murid baru.
  4. 4.Rapor Pendidikan dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang bertujuan memperkenalkan sistem evaluasi baru untuk mengukur capaian akademik siswa.
  5. 5.Tata Kelola Guru dan Status Kepegawaian dengan fokus untuk memperbaiki manajemen kinerja dan status kepegawaian guru.
  6. 6.Layanan Pendidikan di Wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) dalam rangka memastikan akses pendidikan di daerah-daerah sulit.
  7. 7.Pendidikan Inklusif dalam rangka menyediakan layanan pendidikan yang dapat diakses oleh semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus.
  8. 8.Pendidikan Karakter yang berfokus membangun karakter yang kuat pada siswa.
  9. 9.Kedaulatan Bahasa Indonesia dan Revitalisasi Bahasa Daerah dalam rangka memperkuat penggunaan bahasa Indonesia dan menghidupkan kembali bahasa daerah. Selaras dengan itu, di dalam Dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dijelaskan bahwa tujuan bidang Pendidikan yaitu meningkatkan perluasan akses serta peningkatan mutu layanan. Selanjutnya di bidang kebudayaan yaitu pentingnya penguatan karakter. Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja. Sasaran Kebudayaan: Peningkatan pendidikan karakter dalam rangka penguatan jati diri daerah (kearifan lokal) dan ketahanan budaya. Meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya, pelestarian dan pengembangan kebudayaan, melalui pengembangan, pembinaan, perlindungan bahasa dan sastra, serta registrasi, apresiasi dan konservasi produk budaya. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, arah kebijakannya antara lain mengembangkan kurikulum berbasis Skill, Knowledge, Attitude Pengembangan Learning Culture Penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi standar nasional dan/atau standar internasional Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik Meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan Pendidikan Mengoptimasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dukung pengembangan Pendidikan
2. b.Telaah RTRW dan Kajian KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo disusun dengan memperhatikan dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021–2041. Pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Purworejo meliputi sistem perdesaan, sistem perkotaan, sistem perwilayahan, sistem jaringan prasarana wilayah, serta perwujudan kawasan strategis. Dalam perencanaannya, beberapa aspek menjadi pertimbangan penting, antara lain: struktur ruang yang sudah terbentuk, ketersediaan dan rencana pengembangan sarana prasarana wilayah, serta potensi wilayah yang dimiliki. Perwujudan sistem perkotaan dan kawasan strategis mencakup pengembangan pusat kegiatan sosial, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Upaya tersebut diarahkan pada: Pengembangan dan pengelolaan kawasan yang berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, Percepatan pengembangan serta peningkatan fungsi PKL menjadi PKW serta Pengembangan sekaligus pemantapan PPL. Sementara itu, dalam konteks kepentingan sosial dan budaya, kawasan strategis yang mendapat perhatian antara lain adalah kawasan di sekitar Kawasan Pariwisata Badan Otorita Borobudur (BOB). Berdasarkan rencana tata ruang tersebut, dalam kurun waktu lima tahun ke depan, arah kebijakan, rencana, maupun program pembangunan perlu disinergikan dengan pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Purworejo. Hal ini terutama berlaku pada:
3. a.Bidang pendidikan, seperti pembangunan unit sekolah baru, rehabilitasi ruang kelas, serta penyediaan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan.
4. b.Bidang kebudayaan, seperti pengelolaan situs bersejarah, pemeliharaan, dan pemanfaatan cagar budaya. Dengan demikian, setiap langkah pembangunan di Kabupaten Purworejo diharapkan sejalan dengan rencana tata ruang, sehingga mampu mendukung pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan, terarah, dan berdaya saing Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo teridentifikasi:
5. a.Kesenjangan Akses dan Mutu Pendidikan 1) Masih terdapat anggapan dan mekat kuat di masyarakat terkait perbedaan kualitas antara sekolah di wilayah perkotaan dan perdesaan. 2) Akses pendidikan di beberapa daerah masih menghadapi kendala sarana prasarana, transportasi.
6. b.Tuntutan Inovasi dan Digitalisasi Layanan 1) Perkembangan teknologi menuntut transformasi digital dalam layanan pendidikan maupun administrasi. 2) Kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur digital masih beragam sehingga implementasi belum optimal.
7. c.Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal 1) Arus globalisasi dan modernisasi menggeser minat generasi muda terhadap kebudayaan lokal. 2) Perlu strategi kreatif agar pelestarian seni dan budaya Purworejo dapat menarik minat generasi milenial tanpa kehilangan nilai otentiknya.
8. d.Keterbatasan Anggaran 1) Anggaran yang tersedia seringkali harus dibagi untuk berbagai prioritas sehingga pengembangan pelayanan tidak bisa maksimal. 2) Diperlukan efisiensi serta upaya menggali sumber pendanaan alternatif, termasuk kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat.
9. e.Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder 1) Masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung layanan pendidikan dan kebudayaan. 2) Sinergi antar lembaga, baik pemerintah, sekolah, dunia usaha, maupun komunitas budaya perlu lebih diperkuat.
10. f.Dinamika Regulasi dan Kebijakan 1) Perubahan kebijakan dari pemerintah pusat seringkali menuntut penyesuaian cepat di tingkat daerah. 2) Hal ini menimbulkan tantangan dalam perencanaan jangka panjang dan konsistensi program pelayanan.
11. g.Tergerusnya minat generasi muda pada seni dan budaya tradisional Purworejo serta terbatasnya dokumentasi dan pengarsipan warisan budaya daerah menjaadi tantangan yang nyata dalam upaya pelestarian kebudayaan local.
12. h.Adanya globalisasi membuka peluang tenaga kerja luar yang lebih kompeten untuk bekerja (memanfaatkan peluang) di wilayah Purworejo. Tidak dipungkiri bahwa di era globalisasi membuka peluang bagi siapa saja dan dimana saja untuk bisa bersaing secara terbuka dalam berbagai hal. Termasuk dalam hal lapangan pekerjaan. Di purworejo pun demikian, jika suatu saat ada pembangunan industri baik skala besar maupun kecil di purworejo, jika tenaga kerja lokal tidak mempunyai kompetensi, maka bersiap-siaplah untuk kedatangan tenaga kerja dari luar bahkan tenaga kerja asing dengan kompetensi yang dimiliki. Oleh karena itu ini menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan di purworejo agar ke depan pendidikan bisa semakin berkontribusi dalam membentuk generasi yang berkompeten dan terampil, sehingga pada saatnya bisa bersaing dengan dengan tenaga kerja dari luar daerah, bahkan tenaga kerja asing.
13. i.Globalisasi membuka peluang penyelenggara pendidikan luar masuk Sejak beberapa tahun yang lalu di kota-kota besar sudah hadir lembaga- lembaga pendidikan yang nota benenya dioperasikan oleh lembaga- lembaga internasional (asing), yang kurikulumnya tentu juga menetrapkan standar yang berbeda. Di purworejo pun suatu saat nanti kemungkinan juga akan bermunculan. Hal tersebut di satu sisi menjadi pilihan bagi masyarakat, namun di sisi lain tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, karena dioperasikan oleh lembaga-lembaga asing tentu kontrolnya pun tidak mudah. Jangan samapai ke depan keberadaan sekolah-sekolah tersebut nantinya mendisrupsi sekolah- sekolah yang saat ini ada, dan yang paling berbahaya adalah jika sekolah sekolah asing menerapkan kurikukulum yang menumbuhkan bibit-bibit radikalisme dan anti NKRI.
14. j.Di era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, generasi muda dihadapkan pada kemudahan dalam mengakses berbagai informasi dan hiburan. Namun, di balik manfaat besar yang diberikan, tidak sedikit dampak negatif yang muncul. Salah satunya adalah menurunnya karakter dan moralitas generasi muda. Banyak anak muda yang semakin larut dalam dunia digital, menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk bermain media sosial. Kondisi ini menjadikan mereka cenderung bersikap malas, kurang produktif, dan kehilangan kepekaan terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Fenomena kecanduan media sosial juga menimbulkan perubahan pola pikir serta perilaku. Generasi muda lebih mudah terpengaruh oleh budaya instan, menurun semangat belajarnya, dan berkurang rasa tanggung jawabnya. Lebih dari itu, nilai-nilai luhur seperti sopan santun, tenggang rasa, dan sikap hormat terhadap orang tua maupun guru mulai tergerus oleh arus globalisasi yang tidak terbendung. Peluang pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan yang masih dapat dikembangkan:
15. a.Ketersediaan Peraturan-peraturan pendukung pendidikan pusat dan daerah yang telah tersedia Saat ini sudah tersedian begitu banyak regulasi serta peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal terkait upaya tentang peningkatan kualitas pelayanan pendidikan baik pusat maupun daerah. Dengan banyaknya regulasi tersebut tentu Pemerintah Daerah mempunyai payung hukum yang cukup untuk mengelola bahkan mengalokasikan anggaran sebanyak mungkin untuk pembangunan bidang pendidikan. Karena sebagaimana amanah Undang-undang, bahwa pendidikan mendapatkan porsi anggaran yang paling besar, yaitu 20%. Besarnya alokasi anggaran tersebut tentu menjadi peluang besar agar bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membangun dunia pendidikan agar menjadi semakin berkualitas dan semakin terjangkau oleh masyarakat.
16. b.Ketersediaan berbagai sumber Dana Pendidikan dari pusat dan Propinsi maupun dari lembaga-lembaga non pemerintah yang memberikan bantuan beasiswa Peluang bantuan dana pendidikan baik dari pusat provinsi, baik yang berupa bantuan keuangan, maupun hibah untuk saat ini terbuka begitu luas. Selain itu lembaga-lembaga non pemerintah melalui program CSRnya juga semakin banyak.
17. c.Otonomi Daerah membuka peluang untuk mengembangkan seluas- luasnya potensi pendidikan di daerah Dengan otonomi daerah, membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Potensi daerah daerah tersebut diformulasikan ke dalam sebuah konsep kurikulum lokal untuk kemudian dilakukan kajian dan selanjutkan diterapkan oleh sekolah-sekolah.
18. d.Keterbukaan Informasi dunia sebagai dampak dari perkembangan dunia Teknologi informasi Kemajuan teknologi memberikan dampak positif pada pendidikan dengan mempermudah akses informasi dan sumber belajar melalui platform digital, meningkatkan efisiensi dan inovasi proses belajar- mengajar dengan metode seperti e-learning dan multimedia, serta mendorong kolaborasi global antar siswa dan guru. Teknologi juga menciptakan pendidikan yang lebih inklusif dengan membuka akses bagi siswa di daerah terpencil dan memberdayakan guru melalui pelatihan dan materi relevan. 2.1.5 Kelompok Sasaran
19. a.Anak Tidak Sekolah (ATS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas dan fungsi dalam merumuskan sekaligus melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan, khususnya terkait pelayanan dasar. Salah satu isu strategis yang hingga kini menjadi perhatian bersama adalah tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS). Berdasarkan data Pusdatin, jumlah ATS di Kabupaten Purworejo masih tergolong cukup tinggi. Kondisi ini menuntut adanya langkah nyata, terarah, dan berkesinambungan agar permasalahan dapat segera diatasi. Untuk itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo ditetapkan sebagai Sekretariat Tim Penanganan ATS, dengan peran utama mengoordinasikan berbagai upaya penanganan. Melalui peran tersebut, diharapkan anak-anak yang belum atau tidak bersekolah dapat kembali memperoleh akses pendidikan secara layak, merata, dan berkelanjutan.
20. b.Siswa (Peserta didik) Kebijakan pembangunan di bidang pendidikan dalam lima tahun ke depan difokuskan pada satu sasaran utama, yaitu peserta didik. Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirancang diarahkan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Upaya tersebut mencakup peningkatan kualitas serta pengadaan sarana dan prasarana sekolah, penguatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta perbaikan tata kelola pendidikan. Semua langkah ini bertujuan agar siswa dapat belajar dalam suasana yang nyaman, menyenangkan, dan bermakna. Dengan demikian, diharapkan kompetensi sekaligus karakter peserta didik semakin berkembang, yang salah satunya tercermin dari peningkatan hasil Asesmen Nasional setiap tahunnya.
21. c.Kelompok kesenian Program pembangunan di bidang kebudayaan bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian kebudayaan daerah. Salah satu wujud nyata dari pelestarian tersebut adalah meningkatnya jumlah kelompok kesenian yang aktif. Kelompok-kelompok kesenian ini mendapat dukungan berupa bantuan dan pembinaan agar kreativitasnya terus berkembang. Dengan demikian, mereka semakin sering menyelenggarakan pertunjukan atau pementasan. Melalui kegiatan tersebut, para pegiat kesenian diharapkan dapat memperoleh penghasilan dari bidang seni yang digelutinya, sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Permasalahan dalam pembangunan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan isu penting karena menunjukkan ketidakselarasan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi nyata selama pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, perumusan permasalahan harus dilakukan dengan cermat, karena menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam perencanaan pembangunan. adapun permasalahan terkait pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:
22. a.Kualitas pendidikan yang belum merata
23. b.Keterbatasan Aksesibilitas, gedung dan ruang kelas yang tidak standar serta Fasilitas sekolah yang terbatas atau tidak memadai
24. c.Sarana prasarana dan utilitas fisik sekolah dalam kondisi buruk atau tidak terawat
25. d.Kurangnya sarana dan prasarana teknologi dan kurangnya fasilitas pembelajaran yang memadai
26. e.Tidak adanya fasilitas penunjang untuk kenyamanan dan Fasilitas yang tidak mendukung pembelajaran inklusif
27. f.Fasilitas kesehatan dan keamanan di sekolah yang kurang memadai
28. g.Kurangnya Kualitas dan Kuantitas sekolah non formal
29. h.Sebagian wasyarakat masih ada kesulitan mengakses pendidikan yang layak
30. i.Rendahnya Kualitas dan Kompetensi sebagian pendidik dan tenaga kependidikan Masih banyaknya guru yang belum bersertifikat pendidik, bimtek peningkatan dan upgrading kompetesi guru yang belum bisa menjangkau seluruh guru
31. j.Kurang optimalnya peran kepengawasan di sekolah
32. k.Minimnya pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa
33. l.Minimnya akses terhadap program-program pengembangan minta bakat dan kretivitas siswa
34. m.Banyak sekolah yang tidak mempunyai kepala sekolah definitive. Berdasarkan data terbaru, bahwa pada tahun 2026 terdapat 216 SD yang tidak mempunyai kepala sekolah, selain itu ada juga 75 SD lainnya kepala sekolahnya berakhir untuk masa/ periode pertama. Dan untuk SMP ada 14 Sekolah yang tidak mempunyai Kepala Sekolah. Hal tersebut tentu bisa mengganggu pelayanan kepada para siswa di sekolah-sekolah tersebut.
35. n.Pemanfaatan Teknologi yang untuk pembelajaran belum optimal Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi belum memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan pendidikan, terutama pemanfaatannya untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Banyak fitur fitur teknologi terkini yang sebenarnya bisa dimaksimalkan untuk kegiatan pembelajaran, seperti AI, coding dan fitur lainnya, apalagi mayoritas siswa saat ini sudah sangat akrab bahkan banyak kecanduan bermain HP. Kondisi tersebut tentu harus diupayakan agar keberadaan piranti teknologi seperti HP bisa memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pembelajaran yang bermuara kepada peningkatan kualitas pendidikan.
36. o.Rendahnya frekuensi penyelenggaraan event budaya daerah yang berdampak pada minimnya pengembangan objek pemajuan kebudayaan;
37. p.Belum optimalnya pembinaan kesenian tradisional, sehingga banyak group atau kelompok kesenian yang telah diberikan bantuan tidak aktif melakukan pentas atau pertunjukan;
38. q.Masih rendahnya angka pengunjung tempat-tempat bersejarah;
39. r.Kurang optimalnya pengelolaan dan pelestarian cagar budaya, sebagai akibat minimnya tenaga juru pelihara cagar budaya yang bersertifikat; Belum optimalnya sumber daya permuseuman sehingga berdampak pada rendahnya jumlah kunjungan ke museum
40. s.kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang optimal, khususnya dalam perumusan kebijakan di bidang pendidikan. Hal ini berdampak pada belum maksimalnya penyusunan program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, keterbatasan inovasi dalam merancang strategi peningkatan mutu pendidikan, serta lambatnya adaptasi terhadap dinamika kebijakan nasional maupun tantangan global di sektor pendidikan. Kondisi ini menuntut peningkatan kapasitas, profesionalisme, dan pemahaman mendalam dari aparatur agar pelayanan publik di bidang pendidikan dapat lebih efektif, terarah, dan berdaya guna. 2.2.1 Isu Strategis berdasarkan data yang telah diuraikan Uraikan secara lengkap pada BAB sebelumnya, dapat dirumuskan bahwa Permasalahan Penyelenggaraan Bidang urusan wajib yang berkaitan dengan Pendidikan dan kebudayaan adalah sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.1 Isu Strategis Perangkat Daerah POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Bonus Demografi 1. Kualitas pendidikan yang belum merata
  1. 2.Keterbatasan Aksesibilitas, gedung dan ruang kelas yang tidak standar serta Fasilitas sekolah yang terbatas atau tidak memadai
  2. 3.Sarana prasarana dan utilitas fisik sekolah dalam kondisi buruk atau tidak terawat
  3. 4.Kurangnya sarana dan prasarana teknologi dan kurangnya fasilitas pembelajaran yang memadai
  4. 5.Tidak adanya fasilitas penunjang untuk kenyamanan dan Fasilitas yang tidak mendukung pembelajaran inklusif
  5. 6.Fasilitas kesehatan dan keamanan yang tidak memadai
  6. 7.Kurangnya Kualitas dan Kuantitas sekolah non formal
  7. 8.Sebagian wasyarakat masih ada kesulitan mengakses pendidikan yang layak
  8. 1.Keterkaitan pembangunan berkelanjutan pada sektor pendidikan (akses, mutu, relevansi)
  9. 2.Pemerataan kualitas pendidikan sebagai faktor kunci pengelolaan bonus demografi
  10. 3.Peningkatan literasi lingkungan, budaya, dan teknologi
  11. 4.Keterkaitan pendidikan dengan pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan
  12. 1.Disrupsi teknologi dan digitalisasi pendidikan
  13. 2.Kompetisi kualitas SDM antar negara
  14. 3.Perubahan iklim yang berdampak pada infrastruktur pendidikan
  15. 1.Implementasi Kurikulum Nasional dan kurikulum lokal
  16. 2.Agenda transformasi digital pendidikan
  17. 3.Target peningkatan IPM dan SDM unggul
  18. 4.Kebijakan penguatan pendidikan vokasi dan literasi budaya
  19. 1.Tingginya angka ATS di Jawa Tengah
  20. 2.Persaingan antar daerah dalam penciptaan tenaga kerja berkualitas
  21. 3.Tuntutan revitalisasi budaya daerah sebagai identitas lokal
  22. 1.Pemerataan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Sekolah yang kurang memadai
  23. 2.Masih Tingginya Anak Tidak Sekolah (ATS) baik yang Drop out (DO), Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) dan Belum Pernak Bersekolah (BPB)
  24. 3.Masih Rendahnya Kualifikasi, Kompetensi serta Integritas Sebagian Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  25. 4.Masih Rendahnya Kualifikasi, Kompetensi POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7
  26. 9.Rendahnya Kualitas dan Kompetensi sebagian pendidik dan tenaga kependidikan
  27. 10.Kurang optimalnya peran kepengawasan di sekolah
  28. 11.Minimnya pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa
  29. 12.Minimnya akses terhadap program-program pengembangan minta bakat dan kretivitas siswa
  30. 13.Banyak sekolah yang tidak mempunyai kepala sekolah definitive
  31. 14.Pemanfaatan Teknologi yang untuk pembelajaran belum optimal
  32. 15.Rendahnya frekuensi penyelenggaraan event budaya daerah
  33. 16.Belum optimalnya pembinaan kesenian tradidional
  34. 17.Kurang optimalnya pengelolaan dan pelestarian cagar budaya dan museum serta Integritas Sebagian Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  35. 5.Belum optimalnya Pelaksanaan Akreditasi Sekolah
  36. 6.Rendanya motivasi dan prestasi siswa dalam bidang oleh raga dan seni
  37. 7.Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan
  38. 8.Masih minimnya minat masyarakat untuk mengunjungi tempat tempat bersejarah
  39. 1.Pemerataan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Sekolah yang kurang memadai Isu ini mencerminkan adanya ketimpangan kualitas fasilitas pendidikan antar wilayah, baik antara perkotaan dan pedesaan maupun antar satuan pendidikan. Kondisi ini berdampak pada kualitas pembelajaran, keterbatasan akses terhadap teknologi, serta kenyamanan belajar siswa. Akibatnya, standar pelayanan minimal pendidikan sulit tercapai secara merata.
  40. 2.Masih Tingginya Anak Tidak Sekolah (ATS) baik yang Drop out (DO), Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) dan Belum Pernak Bersekolah (BPB) Tingginya ATS menunjukkan adanya masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang belum terselesaikan. Faktor kemiskinan, perkawinan usia dini, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, serta keterbatasan akses transportasi menjadi penyebab utama. Jika tidak segera diatasi, hal ini akan menurunkan angka partisipasi sekolah dan menghambat peningkatan kualitas SDM
  41. 3.Masih Rendahnya Kualifikasi, Kompetensi serta Integritas Sebagian Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan ujung tombak keberhasilan pendidikan. Rendahnya kualifikasi (belum S1/D4), kurangnya kompetensi pedagogik dan profesional, serta permasalahan integritas (disiplin, tanggung jawab, etos kerja) akan berpengaruh langsung terhadap kualitas pembelajaran. Kondisi ini juga berimplikasi pada lambannya adaptasi terhadap kurikulum baru dan pemanfaatan teknologi digital.
  42. 4.Masih Rendahnya Kualifikasi, Kompetensi serta Integritas Sebagian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Masih adanya pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) dengan kualifikasi di bawah standar, kompetensi yang belum optimal, serta integritas yang kurang kuat menjadi salah satu permasalahan mendasar dalam peningkatan mutu pendidikan. Fenomena ini tampak pada beberapa aspek, antara lain: kualifikasi akademik yang tidak liner bahkan belum S- 1, kompetensi pedagogik dan profesional, integritas dan etos kerja.
  43. 5.Belum optimalnya Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Akreditasi sekolah masih sering dianggap sebagai formalitas, bukan sebagai upaya nyata untuk meningkatkan mutu pendidikan. Belum semua sekolah memahami pentingnya akreditasi sebagai instrumen evaluasi mutu. Selain itu, keterbatasan asesor, lemahnya pendampingan, serta rendahnya komitmen sekolah dalam memenuhi standar akreditasi menjadi tantangan tersendiri.
  44. 6.Rendanya motivasi dan prestasi siswa dalam bidang oleh raga dan seni Minimnya pembinaan dan sarana pendukung olahraga maupun seni membuat prestasi siswa belum optimal. Selain itu, orientasi pendidikan yang lebih fokus pada akademik menyebabkan bidang olahraga dan seni kurang mendapat perhatian. Padahal, pengembangan bakat di kedua bidang tersebut sangat penting untuk membangun karakter, kreativitas, serta kesehatan fisik dan mental siswa.
  45. 7.Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan Budaya lokal menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan budaya menyebabkan tergerusnya nilai-nilai tradisi. Peran serta masyarakat yang belum maksimal juga berpengaruh terhadap keberlangsungan seni, tradisi, dan kearifan lokal sebagai identitas daerah.
  46. 8.Masih minimnya minat masyarakat untuk mengunjungi tempat tempat bersejarah Kurangnya promosi, keterbatasan fasilitas, rendahnya edukasi sejarah, serta kurang menariknya kemasan wisata sejarah membuat masyarakat, terutama generasi muda, kurang tertarik untuk berkunjung ke situs bersejarah. Hal ini mengakibatkan potensi wisata sejarah dan edukasi budaya tidak tergarap optimal, padahal bisa menjadi sumber penguatan identitas serta perekonomian daerah.
  47. 1.Meningkatkan kualitas SDM yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan YME serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera.Terciptanya masyarakat adil dan makmur yang ditandai dengan tingkat pendidikan, kesehatan, dan kondisi ekonomi masyarakat yang lebih baik.
  48. 2.Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah.
  49. 3.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
  50. 4.Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal.
  51. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi. Bahwa sesuai dengan Cascading visi misi Bupati Purworejo Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas untuk mewujudkan: misi 1 (satu) yaitu “Meningkatkan kualitas SDM yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan YME serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera. 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tujuan perangkat daerah adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan melayani masyarakat untuk mencapai visi dan misi daerah, serta menjalankan tugas yang diberikan kepala daerah dan DPRD. Secara umum, tujuan tersebut adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang terstuktur, sistematis, transparan, dan akuntabel. Tujuan perangkat daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo yang telah ditetapkan untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut. “Meningkatkan kualitas pendidikan, pembangunan kebudayaan daerah, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah” Sementara itu Sasaran perangkat daerah adalah tujuan jangka menengah atau jangka panjang yang ingin dicapai oleh sebuah perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yang dijabarkan melalui dokumen perencanaan. Adapun sasaran perangkat daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ingin dicapai berdasarkan berdasarkan tujuan perangkat daerah yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
  52. 1.Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah
  53. 2.Meningkatnya Akses dan Kualitas Mutu Pendidikan
  54. 3.Meningkatnya peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat Meningkatnya peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat Adapun indikator dan target tujuan dan sasaran untuk periode lima tahun ke depan adalah sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Meningkatnya kualitas manusia Meningkatkan kualitas pendidikan, pembangunan kebudayaan daerah, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daera h Nilai Sakip Perangkat Daerah 68.02 70.45 72.89 75.33 77.76 80.2 Harapan Lama Sekolah 14.02 14.15 14.27 14.4 14.52 14.65 Rata-Rata Lama Sekolah 9.29 9.45 9.62 9.78 9.94 10.10 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun 9.62 9.78 9.95 10.11 10.27 10.43 Proporsi Penduduk Berusia di atas 15 Tahunke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi 9.18 9.19 9.2 9.21 9.22 9.23 Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan 31.25 % 32.99 % 34.95 % 36.68 % 38.28% 40.00 % Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah 68.02 70.45 72.89 75.33 77.76 80.2 Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan Angka Partisipasi Sekolah 5- 6 Tahun 87.06 87.62 88.18 88.73 89.29 89.85 Angka Partisipasi Sekolah 7- 12 Tahun 92.63 92.63 96.37 96.98 97.60 98.23 Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun 99.09 99.15 99.25 99.35 99.45 99.55 Angka Partisipasi Sekolah 7- 18 Tahun (Kesetaraan) 20.76 24.86 28.96 33.05 37.15 41.25 Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi Minimal B 80.33 80.40 80.55 80.69 80.76 80.83 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang): Literasi Membaca SD/ Sederajat 71.99 74.49 76.99 79.49 81.99 84.49 Literasi Membaca SMP/ Sederajat 82.61 83.71 84.81 85.91 87.01 88.11 Numerasi SD/ Sederajat 60.47 63.37 66.27 69.17 72.07 74.97 Numerasi SMP/ Sederajat 71.41 72.91 74.41 75.91 77.41 78.91 Meningkatnya peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan 31.25 % 32.99 % 34.95 % 36.68 % 38.28% 40.00 % Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya pada peningkatan kualitas manusia, sasaran pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan kebudayaan daerah, serta peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
  55. 1.Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kinerja perangkat daerah diukur melalui nilai SAKIP, yang secara konsisten ditargetkan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2025, nilai SAKIP ditargetkan sebesar 68,02 dan terus meningkat hingga mencapai 80,20 pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi.
  56. 2.Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan Peningkatan kualitas pendidikan ditunjukkan melalui beberapa indikator.
41. a.Harapan Lama Sekolah (HLS) diproyeksikan naik dari 14,02 tahun pada 2025 menjadi 14,65 tahun pada 2030.
42. b.Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk juga ditargetkan naik dari 9,62 tahun di tahun 2025 menjadi 10,43 tahun di tahun 2030. Angka ini konsisten baik untuk seluruh penduduk maupun penduduk usia di atas 15 tahun.
43. c.Proporsi penduduk usia di atas 15 tahun dengan pendidikan tinggi sedikit meningkat, dari 9,18% pada 2025 menjadi 9,23% pada 2030. Dari sisi aksesibilitas:
44. a.Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk berbagai kelompok umur mengalami peningkatan. APS usia 5–6 tahun meningkat dari 87,06% menjadi 89,85%, sedangkan APS usia 7–12 tahun naik dari 92,63% menjadi 98,23% pada 2030.
45. b.APS usia 13–15 tahun hampir merata dengan target di atas 99%, sedangkan APS usia 7–18 tahun (kesetaraan) menunjukkan lonjakan signifikan, dari 20,76% pada 2025 menjadi 41,25% pada 2030.
46. c.Persentase satuan pendidikan terakreditasi minimal B relatif stabil, sedikit meningkat dari 80,33% pada 2025 menjadi 80,83% pada 2030. Dari segi capaian kompetensi siswa, target literasi membaca dan numerasi pada Asesmen Nasional masing-masing ditargetkan meningkat:
47. a.Literasi membaca SD dari baseline 71,99 di tahun 2025 ditargetkan menjadi 84,49 pada tahun 2030, sedangkan SMP dari 82,61 di tahun 2025 ditargetkan menjadi 88,11 di tahun 2030.
48. b.Numerasi SD juga ditargetkan tumbuh dari baseline 60,47 di tahun 2025 menjadi 74,97 di akhir periode renstra, sedangkan SMP dari 71,41 menjadi 78,91 pada 2030.
  1. 3.Meningkatkan Peran Kebudayaan dalam Kehidupan Bermasyarakat Pelestarian kebudayaan juga menjadi prioritas penting. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan ditargetkan meningkat secara bertahap dari 31,25% pada tahun 2025 menjadi 40,00% pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menjaga identitas budaya daerah di tengah perkembangan zaman 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan. Rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini menjadi panduan dalam menentukan program prioritas serta fokus pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, telah dirumuskan pentahapan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut: Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 Menguatkan pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui layanan pendidikan inklusif baik formal maupun nonformal Meningkatkan pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui layanan pendidikan inklusif baik formal maupun nonformal Memantapkan pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui layanan pendidikan inklusif baik formal maupun nonformal Mewujudkan pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui layanan pendidikan inklusif baik formal maupun nonformal Meneguhkan pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui layanan pendidikan inklusif baik formal maupun nonformal Menguatkan peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat Meningkatkan peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat Memantapkan peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat Mewujudkan peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat Meneguhkan peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat Menguatkan sistem manajemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Memantapkan Kapasitas Sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Kemudian untuk arah kebijakan untuk masing-masing tahapan tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah NO OPERASIONALI SASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 S1, Meningkatnya kualitas manusia Menguatkan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata Arah Kebijakan 2026 yaitu penguatan layanan pendidikan formal maupun nonformal dengan akses menguatkan dan pemerataan akses dan mutu, pengembangan kurikulum lokal sesuai nilai-nilai luhur budaya daerah, , sarana prasarana, penerataan dan distribusi pendidik serta meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta tata kelola perizinan satuan pendidikan, peningkatan karakter dengan pembiasaan berbahasa daerah pada hari hari tertentu . NO OPERASIONALI SASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Menguatkan kebudayaan, keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif melalui penguatan ketahanan sosial budaya masyarakat Arah Kebijakan 2026 yaitu menguatkan peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat dengan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan, meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional, Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah, meningkatkan pengelolaan dan pemanfatan cagar budaya dalam kegiatan masyarakat, serta meperbaiki tata kelola museum demi meningkatkan daya tarik dan minat masyarakat agar berkunjung ke museum. Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Arah Kebijakan tahun 2026 yaitu Penguatan akuntabilitas kinerja melalui perbaikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, serta pelaporan program dan kegiatan, disertai peningkatan transparansi, efisiensi, efektivitas, dan integritas aparatur dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, dan penyusunan dokumen perangkat daerah; pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, serta arsip; penyediaan gaji, tunjangan, barang dan jasa penunjang operasional kantor; penyelenggaraan rapat, koordinasi, dan kunjungan tamu; serta pemeliharaan sarana prasarana, kendaraan dinas, peralatan, dan gedung kantor. Meningkatkan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata Arah Kebijakan 2027 yaitu meningkatkan layanan pendidikan formal maupun nonformal dengan akses menguatkan dan pemerataan akses dan mutu, pengembangan kurikulum lokal sesuai nilai-nilai luhur budaya daerah, , sarana prasarana, penerataan dan distribusi pendidik serta meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta tata kelola perizinan satuan pendidikan, peningkatan karakter dengan pembiasaan berbahasa daerah pada hari hari tertentu Meningkatkan kebudayaan, keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif melalui penguatan ketahanan sosial budaya masyarakat Arah Kebijakan 2027 meningkatkan peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat dengan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan, meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah, meningkatkan pengelolaan dan pemanfatan cagar budaya dalam kegiatan masyarakat, serta meperbaiki tata kelola museum demi meningkatkan daya tarik dan minat masyarakat agar berkunjung ke museum. Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Arah Kebijakan 2027 yaitu Peningkatan akuntabilitas kinerja melalui penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan yang transparan dan terintegrasi, disertai peningkatan kapasitas aparatur untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, penyusunan dokumen dan walidata perangkat daerah; pengelolaan administrasi keuangan, laporan, gaji dan tunjangan ASN, barang milik daerah, serta kepegawaian; penyediaan barang, jasa, logistik, peralatan, sarana prasarana, serta dukungan pelayanan umum kantor; penyelenggaraan rapat, koordinasi, konsultasi, dan fasilitasi kunjungan tamu; penatausahaan arsip, komunikasi, dan utilitas; serta pengadaan dan pemeliharaan NO OPERASIONALI SASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 kendaraan, peralatan, mebel, gedung kantor, dan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah. Memantapkan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata Arah Kebijakan 2028 yaitu memantapkan layanan pendidikan formal maupun nonformal dengan akses menguatkan dan pemerataan akses dan mutu, pengembangan kurikulum lokal sesuai nilai-nilai luhur budaya daerah, , sarana prasarana, penerataan dan distribusi pendidik serta meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta tata kelola perizinan satuan pendidikan, peningkatan karakter dengan pembiasaan berbahasa daerah pada hari hari tertentu Memantapkan kebudayaan, keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif melalui penguatan ketahanan sosial budaya masyarakat Arah Kebijakan 2028 yaitu memantapkan peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat dengan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan, meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah, meningkatkan pengelolaan dan pemanfatan cagar budaya dalam kegiatan masyarakat, serta meperbaiki tata kelola museum demi meningkatkan daya tarik dan minat masyarakat agar berkunjung ke museum. Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Arah Kebijakan 2028 yaitu Pemantapan akuntabilitas kinerja melalui konsistensi pelaksanaan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan yang terukur dan terintegrasi, serta pemantapan kapasitas aparatur untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, dan penyusunan dokumen perangkat daerah; pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, serta arsip; penyediaan gaji, tunjangan, barang dan jasa penunjang operasional kantor; penyelenggaraan rapat, koordinasi, dan kunjungan tamu; serta pemeliharaan sarana prasarana, kendaraan dinas, peralatan, dan gedung kantor. Mewujudkan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata Arah Kebijakan 2029 yaitu mewujudkan layanan pendidikan formal maupun nonformal dengan akses menguatkan dan pemerataan akses dan mutu, pengembangan kurikulum lokal sesuai nilai-nilai luhur budaya daerah, , sarana prasarana, penerataan dan distribusi pendidik serta meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta tata kelola perizinan satuan pendidikan, peningkatan karakter dengan pembiasaan berbahasa daerah pada hari hari tertentu. Mewujudkan kebudayaan, keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif melalui penguatan ketahanan sosial budaya masyarakat Arah Kebijakan 2029 yaitu mewujudkan peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat dengan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan, meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah, meningkatkan pengelolaan dan pemanfatan cagar budaya dalam kegiatan masyarakat, serta meperbaiki tata kelola museum demi meningkatkan daya tarik dan minat masyarakat agar berkunjung ke museum. NO OPERASIONALI SASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Perwujudan akuntabilitas kinerja melalui penerapan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan yang terintegrasi dan berbasis kinerja, serta perwujudan kapasitas aparatur yang profesional, transparan, dan berintegritas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, dan penyusunan dokumen perangkat daerah; pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, serta arsip; penyediaan gaji, tunjangan, barang dan jasa penunjang operasional kantor; penyelenggaraan rapat, koordinasi, dan kunjungan tamu; serta pemeliharaan sarana prasarana, kendaraan dinas, peralatan, dan gedung kantor. Meneguhkan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata Arah Kebijakan 2030 yaitu meneguhkan layanan pendidikan formal maupun nonformal dengan akses menguatkan dan pemerataan akses dan mutu, pengembangan kurikulum lokal sesuai nilai-nilai luhur budaya daerah, , sarana prasarana, penerataan dan distribusi pendidik serta meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta tata kelola perizinan satuan pendidikan, peningkatan karakter dengan pembiasaan berbahasa daerah pada hari hari tertentu. Meneguhkan kebudayaan, keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif melalui penguatan ketahanan sosial budaya masyarakat Arah Kebijakan 2030 yaitu meneguhkan peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat dengan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan, meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah, meningkatkan pengelolaan dan pemanfatan cagar budaya dalam kegiatan masyarakat, serta meperbaiki tata kelola museum demi meningkatkan daya tarik dan minat masyarakat agar berkunjung ke museum. Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peneguhan akuntabilitas kinerja melalui penguatan penerapan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan yang akuntabel dan berkelanjutan, serta peneguhan kapasitas aparatur yang profesional, transparan, dan berintegritas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, dan penyusunan dokumen perangkat daerah; pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, serta arsip; penyediaan gaji, tunjangan, barang dan jasa penunjang operasional kantor; penyelenggaraan rapat, koordinasi, dan kunjungan tamu; serta pemeliharaan sarana prasarana, kendaraan dinas, peralatan, dan gedung kantor.
  2. 1.Pemberian beasiswa pendidikan bagi peserta didik berprestasi.
  3. 2.Fasilitasi teknologi informasi yang mendukung pendidikan dan pembelajaran yang inovatif;
  4. 3.Pemberian pendidikan dan pelatihan lanjutan untuk peningkatan kualitas guru;
  5. 4.Pembaruan sarana prasarana sekolah untuk menjamin mutu pendidikan; dan
  6. 5.Pelestarian warisan budaya, kepurbakalaan, permuseuman, tata nilai budaya, seni tradisional, tradisi, adat, dan tradisi. Program Bupati dan Wakil Bupati tersebut tertuang dalam beberapa Beberapa program yang telah dirumuskan masing-masing terdapat indikator serta sasaran (outcome), dan masing indikator dan sasaran tersebut didukung kegiatan dan subkegiatan yang mempunyai daya ungkit demi tercapainya indikator dan sasaran (outcome) program yang dimaksud. Berikut adalah program yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam lima tahun ke depan, yaitu: Tabel 4.1 Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 S1, Meningkatnya kualitas manusia 1, Meningkatkan kualitas pendidikan, pembangunan kebudayaan daerah, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah Harapan Lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Aset Tak Berwujud Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Meningkatnya mutu dan aksesibilitas pendidikan Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun (Kesetaraan) Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi Minimal B NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang): Literasi Membaca SD/ Sederajat Literasi Membaca SMP/ Sederajat Numerasi SD/ Sederajat Numerasi SMP/ Sederajat Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan yang Sarana/ Prasarananya dalam Kondisi Baik PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Sarana/Prasaranany a dalam kondisi baik Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah Pengadaan Perlengkapan Sekolah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Pembangunan Ruang Kelas Baru Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Sarana/Prasaranany a dalam kondisi baik Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pembangunan Ruang Kelas Baru Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 yang Sarana/Prasaranany a dalam kondisi baik Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetara an yang Sarana/Prasaranany a dalam kondisi baik Jumlah Sarana/Prasarana Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Kondisinya Baik Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Meningkatnya kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan seluruh jenjang Persentase satuan pendidikan yang memiliki kualitas pembelajaran dengan kategori baik PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang memiliki indeks kualitas pembelajaran jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang memiliki indeks kualitas pembelajaran dengan label capaian baik Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 dengan label capaian baik Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memiliki indeks kualitas pembelajaran dengan label capaian baik jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memiliki indeks kualitas pembelajaran dengan label capaian baik Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan kualitas proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan kualitas proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Pengelolaan Dana BOP PAUD Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetara an yang memiliki indeks kualitas pembelajaran dengan label capaian baik Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang memiliki indeks kualitas pembelajaran dengan label capaian baik Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Terpenuhinya kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh jenjang Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan Terakhir S- 1/ D-IV dan Bersertifikat Pendidik di Seluruh Jenjang PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/ Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan Meningkatnya jumlah guru Sekolah Dasar yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik Jumlah guru Sekolah Dasar yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Meningkatnya jumlah guru Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik Jumlah guru Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S- 1/D-IV dan bersertifikat pendidik Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Meningkatnya jumlah guru PAUD yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik Jumlah guru PAUD yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Meningkatnya jumlah guru Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetara an yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik Jumlah guru Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Meningkatnya kualitas kurikulum muatan lokal pendidikan Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal yang Telah Ditetapkan PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Ditetapkannya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Pendidikan Dasar Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkatnya kualitas dan Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Masyarakat yang Berizin PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 distribusi institusi pendidikan Meningkatnya jumlah satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berizin Jumlah satuan pendidikan dasar yang berizin Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Meningkatnya jumlah Satuan pendidikan PAUD dan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berizin Jumlah Satuan pendidikan PAUD dan Nonformal yang berizin Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terlaksananya Pengembangan bahasa dan sastra daerah Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan dan menerapkan pembiasaan penggunaan bahasa jawa PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Diterapkannya pembiasaan penggunaan dan pengembangan bahasa Jawa di satuan pendidikan Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pembiasaan penggunaan Bahasa Jawa dan mengembangkannya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota Meningkatnya peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Terkelolanya objek kebudayaan masyarakat Jumlah Obyek Kebudayaan Masyarakat Yang Dikelola Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Meningkatnya pelestarian kesenian tradisional masyarakat Jumlah Laporan Pelestarian Kesenian Tradisional Masyarakat Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Meningkatnya peran serta Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/ Mengadakan PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir Meningkatnya jumlah Kesenian Tradisonal Masyarakat Yang Dibina Jumlah Kesenian Tradisonal Masyarakat Yang Dibina Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah Persentase Keterlibatan Masyarakat Pelaku Sejarah lokal PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Meningkatnya jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan Persentase Cagar Budaya (CB) yang Dikelola Secata Terpadu PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Ditetapkannya objek yang diduga Cagar Budaya menjadi cagar budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah usulan Penetapan Cagar Budaya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Penetapan Cagar Budaya Terkelolanya Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Pelindungan Cagar Budaya Pemanfaatan Cagar Budaya NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya tata kelola museum Prosentasi peningkatan kunjungan museum PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Meningkatnya jumlah kunjungan museum Jumlah kunjungan museum Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) 1 Meningkatkan kualitas pendidikan, peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 0 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 80,2 Harapan Lama Sekolah Tahun 13,55 14,15 14,27 14,4 14,52 14,65 14,65 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 8,65 9,29 9,45 9,62 9,78 9,94 10,10 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun Tahun 8,98 9,78 9,95 10,11 10,27 10,43 10,43 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi % 9,17 9,19 9,2 9,21 9,22 9,23 9,23 Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan % 29,27 32,99 34,95 36,68 38,28 40 40 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 0 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 80,2 01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 590.718.189.63 6 579.128.274.69 2 580.718.180.33 7 578.430.366.76 0 578.430.353.35 2 01.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah % 0 100 590.718.189.63 6 100 579.128.274.69 2 100 580.718.180.33 7 100 578.430.366.76 0 100 578.430.353.35 2 100 Sekretariat Kabupaten Purworejo 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 7 24 129.121.800 24 140.285.150 24 146.899.000 24 153.843.300 24 161.136.065 120 1.01.01.2.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 15 22 45.883.000 22 48.177.150 22 50.586.000 22 53.115.300 22 55.771.065 110 1.01.01.2.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 6 24 80.103.300 24 84.108.000 24 88.313.000 24 92.728.000 24 97.365.000 120 1.01.01.2.01.000 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Dokumen 0 1 3.135.500 1 8.000.000 1 8.000.000 1 8.000.000 1 8.000.000 5 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan 26 44 589.301.797.40 8 44 576.592.395.95 2 44 578.910.474.13 7 44 576.635.747.46 0 44 576.563.408.03 7 220 1.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang 5.488 5.488 589.279.189.80 8 5.488 576.568.658.95 2 5.488 578.885.551.13 7 5.488 576.609.578.46 0 5.488 576.535.931.03 7 5.488 1.01.01.2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 26 44 22.607.600 44 23.737.000 44 24.923.000 44 26.169.000 44 27.477.000 220 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Laporan 1 11 65.789.900 11 69.000.000 11 70.000.000 11 72.000.000 11 75.000.000 55 1.01.01.2.03.000 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 1 11 65.789.900 11 69.000.000 11 70.000.000 11 72.000.000 11 75.000.000 55 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) 1.01.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Laporan 0 16 10.611.600 16 10.000.000 16 10.500.000 16 11.025.000 16 11.576.250 80 1.01.01.2.04.000 7 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Laporan 0 16 10.611.600 16 10.000.000 16 10.500.000 16 11.025.000 16 11.576.250 80 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen 100 19 1.840.900 18 3.405.000 18 3.574.000 18 3.752.000 18 3.938.000 91 1.01.01.2.05.000 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dokumen 0 0 0 17 2.011.000 17 2.111.000 17 2.216.000 17 2.326.000 68 1.01.01.2.05.000 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Dokumen 1 1 512.900 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.01.01.2.05.001 0 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Orang 200 0 0 200 1.394.000 200 1.463.000 200 1.536.000 200 1.612.000 800 1.01.01.2.05.001 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 100 100 1.328.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 100 8 191.918.200 8 201.509.690 8 210.578.000 8 211.113.000 8 221.665.000 40 1.01.01.2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 4 4 12.520.900 5 13.146.000 5 13.800.000 5 14.500.000 5 15.225.000 24 1.01.01.2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 5 5 11.739.600 5 12.326.000 5 12.942.000 5 13.589.000 5 14.268.000 25 1.01.01.2.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 12 84.949.800 12 89.197.000 12 92.656.000 12 87.288.000 12 91.652.000 12 1.01.01.2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 7 7 14.731.300 7 15.467.000 7 16.240.000 7 17.052.000 7 17.904.000 7 1.01.01.2.06.000 7 Penyediaan Bahan/Material Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket 2 2 6.367.000 2 6.685.000 2 7.020.000 2 7.370.000 2 7.738.000 2 1.01.01.2.06.000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12 720.600 12 756.000 12 790.000 12 829.000 12 870.000 12 1.01.01.2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 12 56.177.800 12 58.986.690 12 61.936.000 12 65.032.000 12 68.283.000 12 1.01.01.2.06.001 0 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 4 4 4.711.200 4 4.946.000 4 5.194.000 4 5.453.000 4 5.725.000 4 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan Unit 6 0 29 1.057.812.900 14 201.771.100 13 65.000.000 0 56 1.01.01.2.07.000 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 0 0 0 2 624.235.800 0 0 0 0 0 0 2 1.01.01.2.07.000 5 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Paket 0 0 0 10 56.000.000 0 0 13 65.000.000 0 0 23 1.01.01.2.07.000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 6 0 0 14 201.771.100 14 201.771.100 0 0 0 0 28 1.01.01.2.07.000 8 Pengadaan Aset Tak Berwujud Tersedianya Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan Unit 0 0 0 1 81.872.000 0 0 0 0 0 0 1 1.01.01.2.07.001 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 0 0 0 3 93.934.000 0 0 0 0 0 0 3 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan 12 24 519.333.378 24 541.095.000 24 567.146.000 24 595.504.000 24 625.278.000 24 1.01.01.2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 12 374.690.000 12 389.220.000 12 408.678.000 12 429.113.000 12 450.568.000 12 1.01.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 12 144.643.378 12 151.875.000 12 158.468.000 12 166.391.000 12 174.710.000 12 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan 4 5 497.776.450 5 512.771.000 5 597.238.100 5 682.382.000 5 768.352.000 25 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) 1.01.01.2.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 94 1 40.234.200 1 40.667.000 1 40.667.000 1 40.667.000 1 40.667.000 1 1.01.01.2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 94 93 172.460.000 93 172.460.000 93 225.159.050 93 286.980.000 93 356.740.000 93 1.01.01.2.09.000 5 Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 95 20 4.944.250 20 5.500.000 20 5.500.000 20 5.500.000 20 5.500.000 20 1.01.01.2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 86 86 151.221.000 86 151.221.000 86 158.782.050 86 175.000.000 86 183.750.000 86 1.01.01.2.09.000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 17 17 128.917.000 17 128.917.000 17 142.130.000 17 149.235.000 17 156.695.000 17 1.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 0 0 0 1 14.006.000 2 25.000.000 2 25.000.000 2 25.000.000 2 2 Meningkatnya mutu dan aksesibilitas pendidikan Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun % 85,5 87,62 88,18 88,73 89,29 89,85 89,85 Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun % 92,08 92,63 96,37 96,98 97,6 98,23 98,23 Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun % 97,7 99,15 99,25 99,35 99,45 99,55 99,55 Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun (Kesetaraan) % 16,65 24,86 28,96 33,05 37,15 41,25 41,25 Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi Minimal B % 80,33 80,4 80,55 80,69 80,76 80,83 80,83 Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang): a. Literasi Membaca SD/ Sederajat % 71,99 76,99 79,49 81,99 84,49 84,49 84,49 Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang): b. Literasi Membaca SMP/ Sederajat % 82,61 84,81 85,91 87,01 88,11 88,11 88,11 Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang): c. Numerasi SD/ Sederajat % 60,47 66,27 69,17 72,07 74,97 74,97 74,97 Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang): d. Numerasi SMP/ Sederajat % 71,41 74,41 75,91 77,41 78,91 78,91 78,91 01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 125.127.931.67 9 130.083.653.00 0 124.967.255.00 0 126.940.951.00 0 128.945.907.00 0 01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan yang Sarana/ Prasarananya dalam Kondisi Baik % 74,23 76,6 124.903.887.37 9 78,39 130.000.000.00 0 80,19 124.903.887.00 0 82,7 126.877.369.00 0 85,21 128.882.031.00 0 85,21 Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan Kabupaten Purworejo Meningkatnya kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan seluruh jenjang Persentase satuan pendidikan yang memiliki kualitas pembelajaran dengan kategori baik % 44,13 53,6 53,63 53,84 54,06 54,27 54,27 Bidang Pengembangan, Kurikulum, Bahasa Dan Sastra Kabupaten Purworejo Terpenuhinya kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh jenjang Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan Terakhir S-1/ D- IV dan Bersertifikat Pendidik di Seluruh Jenjang % 64,64 64,54 68,08 73,18 78,2 81,91 81,91 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Purworejo KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/ Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan % 24,13 52,51 56,72 62,15 72,55 85,73 85,73 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Purworejo 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik Satuan Pendidika n 398 406 67.391.843.479 416 72.199.344.140 426 66.812.197.265 446 68.420.012.560 446 70.631.765.760 446 Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang memiliki indeks kualitas pembelajaran dengan label capaian baik jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang memiliki indeks kualitas pembelajaran dengan label capaian baik Satuan Pendidika n 284 366 369 367 369 371 371 Meningkatnya jumlah guru Sekolah Dasar yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik Jumlah guru Sekolah Dasar yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik Orang 3.143 3.343 3.543 3.743 3.943 4.243 4.243 1.01.02.2.01.000 1 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Baru yang Terbangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Unit 0 0 0 1 4.000.000.000 0 0 0 0 0 0 1 1.01.02.2.01.000 4 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Ruang 2 0 0 2 200.000.000 0 0 2 200.000.000 2 200.000.000 6 1.01.02.2.01.000 5 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Ruang 0 0 0 2 200.000.000 0 0 2 200.000.000 2 200.000.000 6 1.01.02.2.01.000 6 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Unit 2 8 1.244.015.000 14 1.050.000.000 9 750.000.000 9 750.000.000 9 750.000.000 49 1.01.02.2.01.000 9 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 4 0 0 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 2 270.000.000 5 1.01.02.2.01.001 0 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 0 0 0 1 75.000.000 0 0 0 0 0 0 1 1.01.02.2.01.001 1 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 4 1 100.000.000 2 210.000.000 1 100.000.000 2 210.000.000 2 210.000.000 8 1.01.02.2.01.001 4 Pengadaan Mebel Sekolah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia Paket 9 100 935.922.000 13 550.000.000 13 550.000.000 13 550.000.000 13 550.000.000 152 1.01.02.2.01.002 5 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Peserta Didik 3.780 3.780 455.706.200 1.601 1.326.546.800 801 455.706.200 801 455.706.200 801 594.066.800 7.784 1.01.02.2.01.002 6 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Orang 1.529 520 4.596.519.600 520 4.578.209.281 520 4.596.519.600 520 4.596.519.600 520 4.596.519.600 520 1.01.02.2.01.002 7 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Orang 4.760 4.863 131.206.000 4.863 131.206.000 4.863 131.206.000 4.863 131.206.000 4.863 131.206.000 4.863 1.01.02.2.01.002 8 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Satuan Pendidika n 489 489 10.543.500 489 10.543.500 489 10.543.500 489 10.543.500 489 10.543.500 489 1.01.02.2.01.002 9 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Satuan Pendidika n 489 489 52.613.130.079 489 52.613.130.079 489 52.613.130.079 489 52.613.130.079 489 52.613.130.079 489 1.01.02.2.01.003 0 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Orang 486 489 41.296.600 489 45.426.260 489 41.296.600 489 41.296.600 489 74.646.867 489 1.01.02.2.01.003 1 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun Ruang 3 0 0 1 250.000.000 0 0 0 0 3 750.000.000 4 1.01.02.2.01.003 7 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Orang 50 50 11.489.400 50 12.063.870 50 12.667.064 50 13.300.417 50 13.965.438 250 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) 1.01.02.2.01.003 8 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Dokumen 1 1 4.147.300 1 4.354.665 1 4.147.300 1 4.147.300 1 4.147.300 5 1.01.02.2.01.004 1 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Komunitas 16 16 3.827.100 16 3.827.100 16 7.748.500 16 8.135.900 16 8.542.500 16 1.01.02.2.01.004 7 Pembangunan Ruang Kelas Baru Ruang Kelas Baru bertambah Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Ruang 0 2 755.626.500 0 0 1 350.000.000 0 0 0 0 3 1.01.02.2.01.004 8 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Unit 2 8 780.000.000 8 780.000.000 10 928.413.583 9 879.904.560 8 780.000.000 43 1.01.02.2.01.004 9 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Orang 2.670 180 33.947.700 180 35.645.085 180 37.427.339 200 117.730.904 180 101.606.176 920 1.01.02.2.01.005 0 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Satuan Pendidika n 489 489 3.403.637.900 489 3.403.637.900 489 3.403.637.900 489 3.403.637.900 489 3.403.637.900 489 1.01.02.2.01.005 1 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 16 8 1.182.845.500 18 1.925.000.000 20 2.025.000.000 24 3.440.000.000 35 4.725.000.000 105 1.01.02.2.01.005 4 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Peserta Didik 30.887 20.376 161.825.600 20.376 161.825.600 20.376 161.825.600 20.376 161.825.600 20.376 161.825.600 101.880 1.01.02.2.01.005 5 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Paket 61 20 926.157.500 10 482.928.000 10 482.928.000 10 482.928.000 10 482.928.000 60 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik Satuan Pendidika n 43 43 36.346.273.400 45 37.491.314.200 50 37.919.270.735 55 38.256.810.780 70 38.049.719.580 70 Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memiliki indeks kualitas pembelajaran dengan label capaian baik jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memiliki indeks kualitas pembelajaran dengan label capaian baik Satuan Pendidika n 31 41 43 44 44 44 44 Meningkatnya jumlah guru Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik Jumlah guru Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik Orang 789 900 950 1.000 1.100 1.100 1.100 1.01.02.2.02.001 2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Unit 0 1 150.000.000 1 150.000.000 4 600.000.000 4 600.000.000 4 600.000.000 14 1.01.02.2.02.001 4 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 14 1 150.000.000 4 820.000.000 4 820.000.000 4 820.000.000 4 820.000.000 17 1.01.02.2.02.001 7 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 0 0 0 2 460.000.000 2 460.000.000 2 460.000.000 2 460.000.000 8 1.01.02.2.02.001 8 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 3 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 5 1.01.02.2.02.002 4 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Unit 4 1 100.000.000 2 225.000.000 3 360.000.000 3 360.000.000 3 360.000.000 12 1.01.02.2.02.002 5 Pengadaan Mebel Sekolah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 7 10 1.550.000.000 10 680.000.000 10 680.000.000 10 680.000.000 10 680.000.000 50 1.01.02.2.02.003 2 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Peserta Didik 1.100 1.100 112.935.800 1.100 112.935.800 1.100 122.602.400 1.100 122.602.400 1.100 122.602.400 5.500 1.01.02.2.02.003 8 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Peserta Didik 823 731 210.242.000 731 210.242.000 731 250.000.000 731 250.000.000 731 250.000.000 3.655 1.01.02.2.02.003 9 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Orang 1.524 150 1.240.701.800 150 1.240.701.800 120 1.000.000.000 120 1.000.000.000 120 1.000.000.000 120 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) 1.01.02.2.02.004 0 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Orang 1.200 960 78.178.000 960 78.178.000 960 78.178.000 0 78.178.000 960 78.178.000 960 1.01.02.2.02.004 1 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Satuan Pendidika n 581 577 40.669.900 577 50.000.000 577 40.669.900 577 40.669.900 577 40.669.900 577 1.01.02.2.02.004 2 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Satuan Pendidika n 88 89 30.275.645.000 89 30.275.645.000 89 30.275.645.000 89 30.275.645.000 89 30.275.645.000 89 1.01.02.2.02.004 3 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Orang 227 227 29.340.200 227 29.340.200 227 29.340.200 227 29.340.200 227 65.800.000 227 1.01.02.2.02.004 9 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Konten Digital 0 11 13.811.200 11 13.811.200 11 30.000.000 11 30.000.000 11 30.000.000 55 1.01.02.2.02.005 0 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Orang 50 50 8.371.200 50 8.371.200 89 30.000.000 89 30.000.000 89 30.000.000 89 1.01.02.2.02.005 1 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Dokumen 0 1 10.065.000 1 10.065.000 1 10.065.000 1 16.000.000 1 17.200.000 5 1.01.02.2.02.005 5 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Kegiatan 0 0 0 1 62.099.300 0 0 0 0 0 0 1 1.01.02.2.02.005 8 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Satuan Pendidika n 89 89 2.062.099.300 89 2.000.000.000 89 2.062.099.300 89 2.059.762.780 89 2.059.761.780 89 1.01.02.2.02.005 9 Pembangunan Ruang Kelas Baru Ruang Kelas Baru Bertambah Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Ruang 2 0 0 1 250.000.000 1 250.000.000 1 250.000.000 0 0 3 1.01.02.2.02.006 0 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Orang 0 90 14.214.000 90 14.924.700 90 15.670.935 90 49.612.500 90 49.612.500 90 1.01.02.2.02.006 4 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 105.000.000 1 105.000.000 1 110.250.000 5 1.01.02.2.02.006 7 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Paket 17 0 0 5 500.000.000 5 500.000.000 5 800.000.000 5 800.000.000 20 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik Satuan Pendidika n 608 618 18.801.200.100 628 18.048.378.760 638 17.911.456.100 648 17.939.582.760 668 17.939.582.760 668 Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan kualitas proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan kualitas proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini Satuan Pendidika n 237 334 334 335 336 337 337 Meningkatnya jumlah guru PAUD yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik Jumlah guru PAUD yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik Orang 552 602 702 802 902 1.002 1.002 1.01.02.2.03.000 2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Unit 1 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 5 1.01.02.2.03.001 5 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Orang 0 250 1.261.600 250 8.937.600 250 8.937.600 250 8.937.600 250 8.937.600 250 1.01.02.2.03.001 6 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Orang 1.356 1.854 4.922.746.400 1.854 4.960.594.900 1.854 4.960.594.900 1.854 4.960.594.900 1.854 4.960.594.900 1.854 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) 1.01.02.2.03.001 7 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan Pendidika n 100 424 979.516.600 425 1.001.700.260 425 1.001.700.260 425 1.001.700.260 425 1.001.700.260 425 1.01.02.2.03.001 8 Pengelolaan Dana BOP PAUD Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Satuan Pendidika n 795 802 11.500.532.000 802 11.419.200.000 802 11.419.200.000 802 11.419.200.000 802 11.419.200.000 802 1.01.02.2.03.001 9 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD Orang 0 50 28.316.600 50 28.316.600 100 53.431.000 125 68.500.000 125 68.500.000 450 1.01.02.2.03.002 5 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Dokumen 1 1 4.629.400 1 4.629.400 1 5.092.340 1 18.150.000 1 18.150.000 5 1.01.02.2.03.004 0 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Baru yang Terbangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Unit 0 0 0 1 200.000.000 0 0 0 0 0 0 1 1.01.02.2.03.004 5 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Unit 0 0 0 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 4 1.01.02.2.03.004 6 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Paket 20 23 645.000.000 5 100.000.000 7 137.500.000 7 137.500.000 7 137.500.000 49 1.01.02.2.03.005 1 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 10 6 619.197.500 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 10 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik Satuan Pendidika n 3 3 2.364.570.400 3 2.260.962.900 3 2.260.962.900 3 2.260.962.900 4 2.260.962.900 4 Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang memiliki indeks kualitas pembelajaran dengan label capaian baik jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang memiliki indeks kualitas pembelajaran dengan label capaian baik Satuan Pendidika n 4 4 4 4 4 4 4 Meningkatnya jumlah guru Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik Jumlah guru Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik Orang 23 25 27 29 31 35 35 1.01.02.2.04.001 0 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Peserta Didik 88 139 95.460.100 150 162.596.500 150 162.596.500 150 162.596.500 150 162.596.500 739 1.01.02.2.04.001 4 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Orang 0 50 1.526.600 50 8.937.600 50 8.937.600 50 8.937.600 50 8.937.600 50 1.01.02.2.04.001 6 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan Pendidika n 9 10 77.692.300 10 90.612.600 10 90.612.600 10 90.612.600 10 90.612.600 10 1.01.02.2.04.001 7 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP Satuan Pendidika n 10 10 1.793.548.500 10 1.852.599.000 10 1.852.599.000 10 1.852.599.000 10 1.852.599.000 10 1.01.02.2.04.002 7 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Dokumen 1 1 2.019.200 1 5.217.200 1 5.217.200 1 5.217.200 1 5.217.200 5 1.01.02.2.04.004 6 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Satuan Pendidika n 246 12 9.323.700 12 40.000.000 12 40.000.000 12 40.000.000 12 40.000.000 60 1.01.02.2.04.005 5 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia Paket 1 0 0 1 35.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 4 1.01.02.2.04.006 1 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 4 4 385.000.000 1 66.000.000 1 66.000.000 1 66.000.000 1 66.000.000 8 01.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Meningkatnya kualitas kurikulum muatan lokal pendidikan Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal yang Telah Ditetapkan % 15,54 15,54 13.560.000 15,54 23.165.000 95,35 13.560.000 100 13.774.000 100 13.992.000 100 Bidang Pengembangan, Kurikulum, Kabupaten Purworejo KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) Bahasa Dan Sastra 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Ditetapkannya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Pendidikan Dasar Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan Dokumen 0 1 13.560.000 1 23.165.000 1 13.560.000 1 13.774.000 1 13.992.000 5 1.01.03.2.01.000 2 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun Dokumen 0 0 0 1 2.500.000 0 0 0 0 0 0 1 1.01.03.2.01.000 3 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia Buku 3 0 0 0 0 1 13.560.000 0 0 0 0 1 1.01.03.2.01.000 4 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya Orang 114 43 13.560.000 43 18.165.000 0 0 43 13.774.000 43 13.992.000 43 1.01.03.2.01.000 7 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun Dokumen 0 0 0 1 2.500.000 0 0 0 0 0 0 1 01:01:05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan Persentase Penyelenggaraan Pendidikan oleh Masyarakat yang Berizin % 100 100 4.808.100 100 15.488.000 100 4.808.000 100 4.808.000 100 4.884.000 100 Pengelolaan Dan Perizinan Pendidikan Kabupaten Purworejo 1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Meningkatnya jumlah satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berizin Jumlah satuan pendidikan dasar yang berizin Satuan Pendidika n 78 78 780.000 78 10.000.000 78 2.308.000 78 2.308.000 78 2.308.000 78 1.01.05.2.01.000 2 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen 1 1 780.000 1 10.000.000 1 2.308.000 1 2.308.000 1 2.308.000 5 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Meningkatnya jumlah Satuan pendidikan PAUD dan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berizin Jumlah Satuan pendidikan PAUD dan Nonformal yang berizin Satuan Pendidika n 800 800 4.028.100 800 5.488.000 800 2.500.000 800 2.500.000 800 2.576.000 800 1.01.05.2.02.000 2 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen 1 1 1.932.800 1 2.500.000 1 2.500.000 1 2.500.000 1 2.576.000 5 1.01.05.2.02.000 3 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen 1 1 2.095.300 1 2.988.000 0 0 0 0 0 0 2 01.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Meningkatnya penggunaan bahasa daerah Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan dan Menerapkan Pembiasaan Penggunaan Bahasa Jawa % 0 87,22 205.676.200 87,22 45.000.000 95,35 45.000.000 100 45.000.000 100 45.000.000 100 Bidang Pengembangan, Kurikulum, Bahasa Dan Sastra Kabupaten Purworejo 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Diterapkannya pembiasaan penggunaan dan pengembangan bahasa Jawa di satuan pendidikan Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pembiasaan penggunaan Bahasa Jawa dan mengembangkannya Satuan Pendidika n 0 505 205.676.200 505 45.000.000 552 45.000.000 579 45.000.000 579 45.000.000 579 1.01.06.2.01.001 0 Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota Terbinanya sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan di kab/kota Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota Orang 0 489 205.676.200 489 45.000.000 489 45.000.000 489 45.000.000 489 45.000.000 489 3 Meningkatnya peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan % 29,27 32,99 34,95 36,68 38,28 40 40 02.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 5.712.912.950 3.102.332.000 2.948.371.000 2.976.491.000 3.005.057.000 02.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan % 70 70 3.933.101.750 80 1.168.559.000 80 1.168.559.000 80 1.168.559.000 80 1.168.559.000 80 Bidang Kebudayaan Kabupaten Purworejo 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terkelolanya objek kebudayaan masyarakat Jumlah Obyek Kebudayaan Masyarakat Yang Dikelola Jenis 3 3 267.514.900 3 200.000.000 3 200.000.000 3 200.000.000 3 200.000.000 3 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) 2.22.02.2.01.000 2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Orang 1.050 1.000 267.514.900 1.000 200.000.000 1.000 200.000.000 1.000 200.000.000 1.000 200.000.000 5.000 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya pelestarian kesenian tradisional masyarakat Jumlah Laporan Pelestarian Kesenian Tradisional Masyarakat Laporan 2 2 3.665.586.850 2 968.559.000 2 968.559.000 2 968.559.000 2 968.559.000 2 2.22.02.2.02.000 1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek 1 1 3.652.498.950 1 955.471.100 1 955.471.100 1 955.471.100 1 955.471.100 1 2.22.02.2.02.000 2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Laporan 2 2 13.087.900 2 13.087.900 2 13.087.900 2 13.087.900 2 13.087.900 10 02.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/ Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir % 52,6 54,61 58.796.500 58,02 68.535.000 61,43 58.797.000 64,85 59.725.000 68,26 60.669.000 68,26 Bidang Kebudayaan Kabupaten Purworejo 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya jumlah Kesenian Tradisonal Masyarakat Yang Dibina Jumlah Kesenian Tradisonal Masyarakat Yang Dibina Kesenian 3 3 58.796.500 3 68.535.000 3 58.797.000 3 59.725.000 3 60.669.000 3 2.22.03.2.01.000 1 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) Orang 300 60 58.796.500 60 68.535.000 60 58.797.000 60 59.725.000 60 60.669.000 300 02.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah Persentase Keterlibatan Masyarakat Pelaku Sejarah Lokal % 3,53 7,23 520.222.000 7,23 528.442.000 7,28 520.222.000 7,3 528.442.000 7,32 536.791.000 7,32 Bidang Kebudayaan Kabupaten Purworejo 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah Orang 19.130 29.713 520.222.000 30.307 528.442.000 31.531 520.222.000 32.162 528.442.000 32.162 536.791.000 155.875 2.22.04.2.01.000 1 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan Orang 468 500 520.222.000 500 528.442.000 500 520.222.000 500 528.442.000 500 536.791.000 2.500 02.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan Persentase Cagar Budaya yang Dikelola secara Terpadu % 28,52 32,04 200.424.200 33,8 320.622.000 35,56 200.424.000 36,97 203.591.000 38,73 206.808.000 38,73 Bidang Kebudayaan Kabupaten Purworejo 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Ditetapkannya objek yang diduga Cagar Budaya menjadi cagar budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah usulan Penetapan Cagar Budaya Cagar Budaya 16 10 49.444.400 10 49.444.400 10 49.444.400 10 49.444.400 10 49.444.400 50 2.22.05.2.01.000 2 Penetapan Cagar Budaya Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan Objek 16 10 49.444.400 10 49.444.400 10 49.444.400 10 49.444.400 10 49.444.400 50 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Terkelolanya Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Cagar Budaya 81 101 150.979.800 111 271.177.600 121 150.979.600 131 154.146.600 141 157.363.600 141 2.22.05.2.02.000 1 Pelindungan Cagar Budaya Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi Objek 81 101 125.128.300 111 131.384.715 121 125.128.300 131 125.128.300 141 125.128.300 141 2.22.05.2.02.000 3 Pemanfaatan Cagar Budaya Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan Obyek 5 5 25.851.500 5 139.792.885 5 25.851.300 5 29.018.300 5 32.235.300 5 02.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Meningkatnya tata kelola museum Persentase Peningkatan Kunjungan Museum % 63 2 1.000.368.500 2 1.016.174.000 2 1.000.369.000 2 1.016.174.000 2 1.032.230.000 2 Bidang Kebudayaan Kabupaten Purworejo 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Meningkatnya jumlah kunjungan museum Jumlah kunjungan museum Orang 18.000 18.360 1.000.368.500 18.727 1.016.174.000 19.101 1.000.369.000 19.483 1.016.174.000 19.872 1.032.230.000 19.872 2.22.06.2.01.000 1 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Unit 1 1 26.236.000 1 27.547.800 1 25.742.800 1 25.742.800 1 35.742.800 1 2.22.06.2.01.000 2 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya Orang 0 0 0 14 20.000.000 7 6.000.000 0 0 0 0 21 2.22.06.2.01.000 3 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum Unit 1 1 883.523.600 1 883.523.600 1 883.523.600 1 905.328.600 1 901.384.600 1 2.22.06.201.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Terlaksananya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Museum Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Museum Unit 1 1 90.608.900 1 85.102.600 1 85.102.600 1 85.102.600 1 95.102.600 1 Jumlah 721.559.034.26 5 712.314.259.69 2 708.633.806.33 7 708.347.808.76 0 710.381.317.35 2

1.Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan disusun sebagai upaya komprehensif dalam peningkatan mutu dan akses layanan pendidikan di semua jenjang mulai SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB); penyediaan/ rehabilitasi sarana-prasarana, dan penguatan utilitas sekolah; pengadaan sarana-prasarana pendukung pembelajaran berbasis TIK; serta pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh satuan Pendidikan. Program ini mencakup peningkatan kualitas pembelajaran; Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru PAI; peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan bimtek peningkatan kapasitas dan kompetensi; operasional satuan Pendidikan; pemberian hibah bantuan sekolah (Bansek); pelatihan dan pengembangan pembelajaran digital; pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah inklusi; pelaksanaan penerimaan murid baru; fasilitasi asasmen nasional; fasilitasi dewan Pendidikan; fasilitasi PIP; pembinaan dan pemberian hibah kepada sekolah swata dan pendidik PAUD; pemberian beasiswa ATS dan peserta didik berprestasi; pembinaan anak beriman dan berkepribadian; pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa; fasilitasi akreditasi sekolah; pendampingan bagi satuan Pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi; dan fasilitasi, identifikasi/ pemetaan, dan pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase santuan pendidikan yang sarana/prasarananya dalam kondisi baik sebesar 85,21%;. Program ini juga ditargetkan mencapai persentase guru yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik di seluruh jenjang sebesar 81,91% dan mencapai persentase satuan Pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok Bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan sebesar 85,73% di tahun 2030.
2.Program Pengembangan Kurikulum Program Pengembangan Kurikulum bertujuan untuk meningkatkan relevansi dan kualitas pembelajaran melalui penyediaan kurikulum muatan lokal sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal dan implementasi kurikulum muatan lokal dalam rangka pembentukan karakter peserta didik. Salah satu fokus utama program ini adalah pengembangan Muatan Lokal di jenjang Pendidikan Dasar guna menanamkan nilai-nilai budaya, kearifan lokal, potensi wilayah, serta keterampilan hidup yang relevan dengan lingkungan peserta didik. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase satuan pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal yang telah ditetapkan sebesar 100% pada tahun 2029 hingga 2030.
3.Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan merupakan upaya strategis untuk menjamin bahwa satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memenuhi standar minimal kelayakan, legalitas, dan kualitas layanan pendidikan. Program ini mencakup penilaian, pengendalian, pengawasan, serta pembinaan terhadap lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh mayarakat pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat yang berizin sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD sebagaimana kondisi kinerja di awal Renstra yang telah mencapai 100%.
4.Program Pengembangan Bahasa dan Sastra Program Pengembangan Bahasa dan Sastra bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kekayaan bahasa daerah serta meningkatkan apresiasi terhadap sastra lokal di kalangan peserta didik. Salah satu bentuk kegiatan dalam program ini adalah fasilitasi lomba Festival Bahasa Ibu, yang diselenggarakan sebagai wadah ekspresi, pelestarian, dan pembinaan bahasa ibu di lingkungan pendidikan Program ini juga menjadi bagian dari upaya strategis pelestarian bahasa daerah yang terancam punah dengan penerapan pembiasaan pengguaan Bahasa jawa pada hari tertentu. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan dan menerapkan pembiasaan penggunaan bahasa jawa sebesar 100% pada tahun 2030.
5.Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengembangan Kebudayaan bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan, dan memajukan kesenian dan budaya lokal sebagai bagian dari identitas daerah serta sarana pembentukan karakter masyarakat. Program ini mencakup pembinaan lembaga kebudayaan dan kesenian; peningkatan kapasitas pelaku budaya; penyediaan alat kesenian kepada kelompok kesenian; dan penyelenggaraan pentas kesenian. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan sebesar 80% di tahun 2030.
6.Program Pengembangan Kesenian Tradisional Program ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan seni budaya lokal melalui peningkatan kapasitas pelaku seni. Salah satu kegiatan strategis dalam program ini adalah pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi SDM kesenian tradisi di Kabupaten Purworejo. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/ Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir sebesar 68,26% di tahun
2030.Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan dapat meningkat.
7.Program Pembinaan Sejarah Program Pembinaan Sejarah bertujuan untuk memperkuat identitas dan jati diri daerah melalui melalui pelestarian nilai-nilai sejarah dan tradisi lokal. Kegiatan dalam program ini menjadi sarana edukasi, refleksi, dan perwujudan penghargaan terhadap sejarah serta warisan budaya daerah. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase keterlibatan masyarakat pelaku sejarah lokal sebesar 7,32% hingga akhir periode Renstra. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi sejarah.
8.Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Program ini bertujuan menjaga keberlanjutan keberadaan cagar budaya sebagai identitas lokal sekaligus sumber pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata melalui melalui kajian dan penetapan objek yang diduga cagar budaya (ODCB); perawatan, pemeliharaan, dan perlindungan cagar budaya, serta pemanfaatan cagar budaya. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu sebesar 38,73% di akhir periode Renstra.
9.Program Pengelolaan Permuseuman Program ini bertujuan untuk menjadikan museum sebagai pusat edukasi, pelestarian, serta ruang interaksi budaya yang aktif, dinamis, dan inklusif dalam rangka pelestarian warisan budaya dan peningkatan literasi sejarah masyarakat. Berbagai kegiatan dalam program ini dilaksanakan untuk memperkuat fungsi museum sebagai institusi publik yang mengelola, merawat, dan memamerkan benda-benda bersejarah dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Program ini diarahkan melalui kegiatan operasional museum; pengembangan, perlindungan, dan pemanfaatan koleksi museum; pameran museum; peningkatan kapasitas sumber daya manusia permuseuman; serta penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum. Program ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola museum dengan target persentase peningkatan kunjungan museum sebesar 2% di setiap tahun hingga akhir periode Renstra. Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah N O PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Penyusunan Renja Penyusunan RKA- SKPD Penyusunan Perubahan Renja Penyusunan Perubahan RKA- SKPD Penyusunan DPA- SKPD Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Forum Konsultasi Publik Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyusunan Data Dasar Pembangunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan laporan kinerja bulanan Penyusunan Laporan Renstra Triwulanan Penyusunan LKJIP Penyusunan LKPJ Penyusunan LPPD Penyusunan laporan SPIP Penyusunan laporan SKM Penyusunan laporan SPM Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN N O PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyusunan RKBDM Penatausahaan BMD Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor N O PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan/Material Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mobil Operasional Pengadaan Motor Operasional untuk Pengawas Sekolah Pengadaan Mebel Pengadaan Meubelair Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Laptop Pengadaan Printer Pengadaan Scanner Pengadaan Panel Layar Sentuh Pengadaan LCD Proyektor Pengadaan Screen Motorize Pengadaan Kursi ruang tunggu lobi Adminidtrasi Pengadaan Pengadaan alat Penghancur Kertas Pengadaan Aset Tak Berwujud Pengadaan Aset Tak Berwujud Pengadaan Aplikasi untuk pelayanan Publik Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya N O PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Langganan Listrik (termasuk 16 Wilcambidik) Langganan Telepon (termasuk 16 Wilcambidik) Langganan Air (termasuk 16 Wilcambidik) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Keamanan Penyediaan Jasa Pengemudi Penyediaan Jasa Kebersihan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Mobil Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Mobil Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Sepeda Motor Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Meubelair N O PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Lift Pemeliharaan AC Central 5-10PK Pemeliharaan AC Split Pemeliharaan Komputer, Laptop Pemeliharaan Printer dan Scanner Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan Gedung Kantor Dindikbud Pemeliharaan Gedung Wilcambidik Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 PROGRAM PENGELOLAA N PENDIDIKAN Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana sesuai standar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Meningkatnya kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan seluruh jenjang Terpenuhinya kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh jenjang Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Relokasi SD Negeri Sebomenggalan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Perpustakaan Sekolah Dasar Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembangunan Pagar Pembangunan Jamban Pembangunan Talud Pembangunan Gapura N O PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Pembangunan Aula Pembangunan Musholla Pavingisasi Halaman Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah Pengadaan Meubelair Sekolah Pengadaan meja kursi siswa Pengadaan mebeler sekolah Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pengadaan peralatan kebersihan sekolah pendukung sekolah adiwiyata Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba-lomba tingkat Kabupaten (OSN. OOSN, FLS3N, MAPSI) Lomba lomba tingkat provinsi (OSN. OOSN, FLS3N, MAPSI) Lomba lomba tingkat nasional Tuan Rumah Lomba MAPSI Tingkat Provinsi Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar PDPS (Honor GTT dan PTT) Honor PPPK Paruh Waktu Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan N O PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendampingan CPNS/PPPK Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Fasilitasi PAK Pendidiak SD dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pemberkasan dan Verifikasi Sertifikasi Pendidik SD Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah Diklat Calon Kepala Sekolah Seleksi Substansi Calon Kepala Sekolah PPG Guru PAI Fasilitasi Guru Prestasi Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Belanja Barang dan Jasa BOS Belanja Modal BOS Belanja Hobah BOS BOS Kinerja Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Evaluasi BOS Peningkatan Kapasitas Pengelolaan BOSP Rekonsiliasi BOS Bimtek peningkatan kapasitas pengelolaan BOS Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Bimtek penggunaan aplikasi bidang pendidikan N O PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Pelatihan Pemanfaatan Interactive Flat Panel (IFP)/ Papan Tulis Digital untuk pembelajaran Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Fasilitasi Dewan Pendidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fasilitasi KKG Pembangunan Ruang Kelas Baru Pembangunan Ruang Kelas Baru Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehab Jamban Rehab pagar Rehab Ruang AULA Rehab Gapura Rehab Talud Pavingisasi Halaman Sekolah Rehab Mushalla Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Bimtek peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Operasional penyelenggaraan SD Inklusi dan ULD Ujian SD/ANBK Hibah Bansek Pemberian BOSDA Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Fasilitasi PIP Pemberian Beasiswa bagi siswa berprestasi N O PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Pemberian beasiswa bagi ATS dan siswa Berisiko putus sekolah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Pengadaan peralatan TIK Pengadaan peralatan drumband pengadaan peralatan laboratorium Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembangunan Jamban Pembangunan Talud Pembangunan Pagar Pembangunan Aula Pembangunan musholla Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Komputer Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium IPA Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehab Jamban Rehab pagar Rehab Gapura Pavingisasi Halaman Sekolah Rehab Mushalla Rehab Aula Pengadaan Mebel Sekolah Pengadaan Meubelair Sekolah N O PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Pengadaan meja kursi siswa Pengadaan Seluruh Mebel Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pengadaan peralatan kebersihan sekolah pendukung sekolah adiwiyata Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Fasilitasi PIP Pemberian Beasiswa bagi siswa berprestasi Pemberian beasiswa bagi ATS dan siswa berisiko putus sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba-lomba tingkat Kabupaten (OSN. OOSN, FLS3N, MAPSI) Lomba lomba tingkat provinsi (OSN. OOSN, FLS3N, MAPSI) Lomba lomba tingkat nasional Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama PDPS (Honor GTT dan PTT) Honor PPPK Paruh Waktu Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengadministrasi Kepegawaian Diklat guru/ Kepala Sekolah N O PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Rakor TU Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Peningkatan mutu Penyusunan RAPBS Akreditasi Sekolah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Belanja Barang dan Jasa BOS Belanja Modal BOS Belanja Hibah BOS BOS Kinerja Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Evaluasi BOS Rekonsiliasi BOS Bintek peningkatan kapasitas pengelolaan BOS Pengembangan konten digital untuk pendidikan Pengembangan konten digital untuk pendidikan Penyediaan Aplikasi Data dan Informasi Pendidikan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Bimtek penggunaan aplikasi bidang pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Ujian SMP/ANBK Penyelenggaraan SPMB Hibah Bansek N O PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Pemberian BOSDA Pembangunan Ruang Kelas Baru Pembangunan Ruang Kelas Baru Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Bimtek peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Pengadaan peralatan TIK Pengadaan peralatan drumband Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Pembangunan Jamban Pembangunan Pagar Pembangunan Talud Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengelolan PTK PAUD Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Bimbingan Teknis Bagi PNS Pendidik PAUD Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Bagi Guru Bersertifikasi Kinerja Pendidik PAUD Sertifikasi Pendidik PAUD N O PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Bantuan Pendidikan S1 Hibah Kinerja Pendidik PAUD Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Pengelolaan Hibah Bansek dan Bansek TK Negeri Pendampingan Bansek TK /RA Bansek 3 TK Negeri Pembina Hibah Bansek TK/RA Pengelolaan Dana BOP PAUD Pengelolaan Dana BOP PAUD Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Bimtek peningkatan kapasitas pengelolaan BOP Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan PAUD HI Transisi PAUD ke SD dan Wajar 13 Tahun Penyusunan KSP PAUD Posyandu 6 SPM Gebyar PAUD Fasilitasi Pokja Bunda PAUD Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Pembangunan Unit PAUD baru Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Rehabilitasi pagar Rehabilitasi Jamban Rehabilitasi Talud Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD Pengadaan peralatan TIK PAUD N O PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Keseta raan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetar aan Pengelolaan ATS Beasiswa ATS Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetar aan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengelolaan Data PTK Nnformaal/Kesetaraan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetar aan Operasional UPT SPNF Pendampingan PKBM Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetar aan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraa n Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan N O PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 3 PROGRAM PENGEMBANGA N KURIKULUM Meningkatnya kualitas kurikulum muatan lokal pendidikan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 4 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat N O PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 5 PROGRAM PENGEMBANG AN BAHASA DAN SASTRA Terlaksananya bahasa dan sastra daerah Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) 6 PROGRAM PENGEMBANG AN KEBUDAYAAN Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Fasilitasi Dewan Kesenian Purworejo Fasilitasi Pepadi Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota N O PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Operasional Gedung Kesenian Pendaftaran WBTb Pemutakhiran PPKD Pengiriman Duta Seni Budaya di TMII Pentas Seni (4 Even) Pentas Apresiasi Purworejo karnival Hibah Alat Kesenian Parade Budaya Jawa Tengah Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Pembinaan Seni Budaya Rintisan Sekolah Budaya 7 PROGRAM PENGEMBANG AN KESENIAN TRADISIONAL Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Pelatihan SDM Kesenian Tradisional Pagelaran hasil Pelatihan Kesenian Tradisional 8 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Grebeg Budaya Jumenengan N O PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Penyusunan Buku Sejarah Kab. Purworejo (Pahlawan dari Purworejo dan Purboatmodjo) Penyusunan Dokumen Usulan Wr. Supratman Sebagai Memori Kolektif Bangsa 9 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Penetapan Cagar Budaya Penetapan Objek Diduga Cagar Budaya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Pelindungan Cagar Budaya Penyusunan Perda Cagar Budaya Pemeliharaan Objek Cagar Budaya Honor PPPK Paruh Waktu Pemanfaatan Cagar Budaya Pemanfaatan Cagar Budaya Pentas Seni dan Pameran Kuliner Tradisional di Lokasi Cagar Budaya Virtual tour (Pengadaan Aplikasi) 10 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Meningkatnya tata kelola museum Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Konservasi Koleksi Museum Operasional Museum Pengembangan koleksi Museum Kebangkitan Pendidikan Indonesia (Kajian dan Pengadaan koleksi) N O PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman Sertifikasi Tenaga Teknis Museum Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum Belajar Bersama di Museum (DAK) Jamasan Tosan Aji (DAU) Lomba Cerdas Cermat Museum (DAK) Pameran Temporer di Museum (DAK) Pemutakhiran data Inventarisasi dan Pendokumentasian Koleksi (DAK) Lomba Cultural Edukatif Museum (DAK) Museum Keliling Pameran di Luar Daerah (DAK) Pembuatan Katalog Museum Tosan Aji (DAK) Media tata Pamer dan Ruang Simpan Koleksi Museum (DAK) Promosi Museum (DAK) Kajian Koleksi Museum (DAK) Seminar Hasil Kajian Koleksi (DAK) Sosialisasi Museum dan Penyebarluasan Informasi Koleksi Museum (Museum Masuk Sekolah) Pemeliharaan Sarana Prasarana Kajian Master Plane Pengembangan Museum Kebangkitan Pendidikan Indonesia (Kajian) (DAU) N O PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Vidio Animasi Sejarah Cokronegoro (DAU) Museum Keliling (DAU) Kajian Museum Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Pembuatan Megic Wall Museum Pembuatan Vitrin Touch Interactive Pembuatan Foto Figure Pembangunan Toilet Museum Tosan Aji (4 Unit) Pembuatan Ruang Konservasi Museum Beserta Kelengkapannya Pembuatan Ruang Storage Museum dan Kelengkapannya (Alih Fungsi) Pembuatan Ruang Pamer Baru Beserta Kelengkapannya (Alih Fungsi) Pembuatan Mini Stage dan Penataan Out door Adaptasi bangunan Museum Kebangkitan Pendidikan di Kompleks Eks HKS Tata Pamer Museum Kebangkitan Pendidikan di Kompleks Eks HKS Penggantian Tata Pamer Museum 1.2. Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah Program dan kegiatan yang disusun dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025-2029 juga mendukung Asta Cita, Program Strategis Nasional maupun program delegasi provinsi sebagaimana tabel berikut: Tabel 4.4 Dukungan terhadap Asta Cita Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah No Asta Cita Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026 Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Asta Cita 4: Memperperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Operasional penyelenggaraan SD Inklusi dan unit layanan disabilitas Operasional penyelenggaraan SD Inklusi dan unit layanan disabilitas Pendidikan Dindikbud 2 Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengembangan kebudayaan Pengembangan kebudayaan Kebudayaan Dindikbud Tabel 4.5 Dukungan Terhadap Program Strategis Nasional No Program Strategis Nasional Program Dukungan di Kabupaten Purworejo Aktivitas Pendukung di 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah Terkait 1 Penanggulanga n kemiskinan

a.Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Dindikbud Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pendidikan Dindikbud No Program Strategis Nasional Program Dukungan di Kabupaten Purworejo Aktivitas Pendukung di 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah Terkait Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pendidikan Dindikbud Operasional Penyelenggaraan SD Inklusi/ ULD Pendidikan Dindikbud Program Indonesia Pintar Pendidikan Dindikbud Fasilitasi dan pemberian beasiswa (untuk transport dan peralatan sekolah) Pendidikan Dindikbud Fasilitasi dan pemberian beasiswa ATS Pendidikan Dindikbud PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Pembinaan SDM kesenian Kebudayaan Dindikbud 2 Perluasan akses pendidikan a. Pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Dindikbud Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pendidikan Dindikbud Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pendidikan Dindikbud Tabel 4.6 Dukungan Terhadap Prioritas Nasional No Prioritas Utama Nasional Kegiatan Prioritas Utama Dukungan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Prioritas Nasional 4 Perluasan layanan pendidikan anak usia dini Program: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sub Kegiatan: (semua) Pendidikan Dindikbud Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas Program: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan: Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pendidikan Dindikbud Pencegahan dan penanganan Program: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pendidikan Dindikbud No Prioritas Utama Nasional Kegiatan Prioritas Utama Dukungan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Bidang Urusan Perangkat Daerah anak tidak sekolah Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub Kegiatan: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul Koordinasi Penyelenggaraan Sekolah Unggul Pendidikan Dindikbud Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in- service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja Program: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan 1: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan 1: Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar; Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Kegiatan 2: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan 2: Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Kegiatan 3: Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sub Kegiatan 3: Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Pendidikan Dindikbud No Prioritas Utama Nasional Kegiatan Prioritas Utama Dukungan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Bidang Urusan Perangkat Daerah Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Kegiatan 4: Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub Kegiatan 4: Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Tabel 4.7 Dukungan Terhadap Program Delegasi Provinsi No Program Delegasi Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta Fasilitasi, identifikasi/ pemetaan, dan pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan pada semua jenjang Pendidikan Dindikbud Tabel 4.8 Dukungan Terhadap Pitulungan No Program Unggulan Kegiatan Unggulan Aktivitas 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Pinter Bocahe Pemberian beasiswa pendidikan bagi peserta didik berprestasi Fasilitasi pemberian beasiswa pendidikan bagi peserta didik berprestasi Pendidikan Dindikbud Fasilitasi teknologi informasi yang mendukung pendidikan dan pembelajaran yang inovatif Pemberian prasarana TIK untuk PAUD, SD, dan SMP untuk pembelajaran Pendidikan Dindikbud Pelatihan Aplikasi Bidang Pendidikan Pendidikan Dindikbud Pengembangan konten digital untuk pendidikan Pendidikan Dindikbud Pemberian pendidikan dan pelatihan lanjutan untuk peningkatan kualitas guru Bimtek Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dindikbud No Program Unggulan Kegiatan Unggulan Aktivitas 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah Pemberian pendidikan dan pelatihan lanjutan untuk peningkatan kualitas guru Bimtek Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dindikbud Pengembangan pusat pembelajaran masyarakat Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n Pendidikan Dindikbud 2 Religius Masyarakat e Memperluas kesempatan menjalankan ibadah bagi masyarakat sesuai dengan agama yang diakui negara Pendidikan anak beriman dan berkepribadian Pendidikan Dindikbud 4 Sejahtera Wargane Pelestarian warisan budaya, kepurbakalaan, permuseuman, tata nilai budaya, seni tradisional, tradisi, adat, dan tradisi. peningkatan kapasitas pelaku budaya Kebudayaan Dindikbud Hibah Alat Kesenian Kebudayaan Dindikbud fasilitasi kegiatan kesenian yang mendorong partisipasi masyarakat Kebudayaan Dindikbud penguatan kapasitas pelaku seni dan regenerasi sumber daya manusia Kebudayaan Dindikbud pelestarian nilai-nilai sejarah dan tradisi lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi Kebudayaan Dindikbud kajian dan penetapan objek yang diduga cagar budaya (ODCB), perawatan dan perlindungan cagar budaya, pemanfaatan cagar budaya, Pengembangan Cagar Budaya, Pembinaan SDM Cagar Budaya Kebudayaan Dindikbud Operasional museum, pengembangan koleksi, pameran museum,peningkatan Kebudayaan Dindikbud No Program Unggulan Kegiatan Unggulan Aktivitas 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah kapasitas SDM Permuseuman, Digitalisasi Museum,Belajar di Museum, Kajian benda museum dan Pengembangan Museum 1.3. Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja PD dengan pemerintah. PD akan mempertanggung- jawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP tahunan dan LKjIP lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah. Indikator Kinerja Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra disertai dengan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 4.9 Indikator Kinerja Utama PD NO. INDIKATOR SATUA N TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Nilai Sakip Perangkat Daerah Nilai 68,02 70,45 72.89 75.33 77.76 80.20 Tujuan PD 2 Harapan Lama Sekolah tahun 14.02 14.15 14.27 14.4 14.52 14.65 Tujuan PD/IUP 3 Rata-Rata Lama Sekolah tahun 9.29 9.45 9.62 9.78 9.94 10.10 Tujuan PD 4 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun 9.62 9.78 9.95 10.11 10.27 10.43 Tujuan PD/IUP 5 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi % 9.18 9.19 9.2 9.21 9.22 9.23 Tujuan PD/IUP 6 Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan % 31.25 32.99 34.95 36.68 38.28 40.00 Tujuan PD/IUP 7 Nilai Sakip Perangkat Daerah Nilai 70.45 72.89 75.33 77.76 80.20 80.20 Sasaran PD 8 Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun % 87.06 87.62 88.18 88.73 89.29 89.85 Sasaran PD/IUP 9 Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun % 92.63 92.63 96.37 96.98 97.60 98.23 Sasaran PD 10 Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun % 99.09 99.15 99.25 99.35 99.45 99.55 Sasaran PD 11 Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun (Kesetaraan) % 20.76 24.86 28.96 33.05 37.15 41.25 Sasaran PD 12 Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi Minimal B % 80.33 80.40 80.55 80.69 80.76 80.83 Sasaran PD Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang): NO. INDIKATOR SATUA N TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 Literasi Membaca SD/ Sederajat % 71.99 74.49 76.99 79.49 81.99 84.49 Sasaran PD/IUP 14 Literasi Membaca SMP/ Sederajat % 82.61 83.71 84.81 85.91 87.01 88.11 Sasaran PD/IUP 15 Numerasi SD/ Sederajat % 60.47 63.37 66.27 69.17 72.07 74.97 Sasaran PD/IUP 16 Numerasi SMP/ Sederajat % 71.41 72.91 74.41 75.91 77.41 78.91 Sasaran PD/IUP 17 Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan % 31.25 32.99 34.95 36.68 38.28 40.00 Sasaran PD/IUP Tabel 4.10 Indikator Kinerja Kunci NO. INDIKATOR SATUA N TARGET TAHUN BIDANG PENANGGUNG JAWAB KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang): Bidang Pengembangan Kurikulum Bahasa dan Sastra 2 a. Literasi Membaca SD/ Sederajat % 71.99 74.49 76.99 79.49 81.99 84.49 Bidang Pengembangan Kurikulum Bahasa dan Sastra SPM/IUP 3 b. Literasi Membaca SMP/ Sederajat % 82.61 83.71 84.81 85.91 87.01 88.11 Bidang Pengembangan Kurikulum Bahasa dan Sastra SPM/IUP 4 c. Numerasi SD/ Sederajat % 60.47 63.37 66.27 69.17 72.07 74.97 Bidang Pengembangan Kurikulum Bahasa dan Sastra SPM/IUP 5 d. Numerasi SMP/ Sederajat % 71.41 72.91 74.41 75.91 77.41 78.91 Bidang Pengembangan Kurikulum Bahasa dan Sastra SPM/IUP 6 B.10 Angka Partisipasi Sekolah (5-6) % 87.06 87.62 88.18 88.73 89.29 89.85 Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan SPM 7 B.13 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 % 95.86 95.89 97.81 98.17 98.53 98.89 Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan Bidang Pengembangan SPM NO. INDIKATOR SATUA N TARGET TAHUN BIDANG PENANGGUNG JAWAB KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kurikulum, Bahasa dan Sastra Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan 8 B.15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan % 20.76 24.86 28.96 33.05 37.15 41.25 Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan SPM 9 B.8 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B % 81.29 81.70 82.12 82.53 82.94 83.35 Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan SPM 10 C.1 Proporsi Guru PAUD dengan Kuali kasi S1/D4 % 81.34 81.84 82.34 82.84 83.34 83.84 Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan SPM 11 D.4 Iklim Keamanan SD Nilai 78.63 79.53 80.43 81.33 82.23 83.13 Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan SPM 12 D.8 Iklim Kebinekaan SD Nilai 74.83 75.83 76.83 77.83 78.83 79.83 Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan Bidang Pengembangan SPM NO. INDIKATOR SATUA N TARGET TAHUN BIDANG PENANGGUNG JAWAB KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kurikulum, Bahasa dan Sastra Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan 13 D.l0 Indeks Inklusivitas SD Nilai 62.72 65.22 67.72 70.22 72.72 75.22 Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan SPM 14 D.4 Iklim Keamanan SMP Nilai 72.81 74.31 75.81 77.31 78.81 80.31 Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan SPM 15 D.8 Iklim Kebinekaan SMP Nilai 72.58 73.58 74.58 75.58 76.58 77.58 Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan SPM 16 D.10. Iklim Inklusivitas SMP Nilai 63.09 65.49 67.89 70.29 72.69 75.09 Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan SPM NO. INDIKATOR SATUA N TARGET TAHUN BIDANG PENANGGUNG JAWAB KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/ Seni Budaya dan engarusutamakan Kebudayaan % 49.35 52.51 56.72 62.15 72.55 85.73 Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan IUP 18 Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah Orang 19131 29713 30307 31531 32162 32162 Bidang Kebudayaan IUP 19 Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/ Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir % 53.61 54.61 58.02 61.43 64.85 68.26 Bidang Kebudayaan IUP 20 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD % 87.06 87.62 88.18 88.73 89.29 89.85 Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Permendagri No. 18 Tahun 2020 21 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar % 92.63 92.63 96.37 96.98 97.60 98.23 Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Permendagri No. 18 Tahun 2020 NO. INDIKATOR SATUA N TARGET TAHUN BIDANG PENANGGUNG JAWAB KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama % 99.09 99.15 99.25 99.35 99.45 99.55 Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Permendagri No. 18 Tahun 2020 23 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan % 20.76 24.86 28.96 33.05 37.15 41.25 Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Permendagri No. 18 Tahun 2020 Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahunnya. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:
a.Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahun.
b.Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat. 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:
a.Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
b.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
d.Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN DAERAH (DINKESDA) KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Hal ini merupakan impelementasi dari Pasal 28 H ayat (1) dalam perubahan kedua UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hidup sejahtera lahir dan batin, berhak bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak atas pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara spesifik mengatur penyelenggaraan pembangunan kesehatan berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, termasuk upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, dan sistem informasi kesehatan. Setiap kegiatan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang yang setinggi tingginya bagi masyarakat diselenggarakan dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta top down dan bottom up yang berarti bahwa harus menggunakan metode kerangka berpikir yang ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, melaksanakan dan menerjemahkan visi dan misi bupati terpilih, serta penyelarasan dalam musyawarah pembangunan mulai dari tingkat bawah. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025- 2029, diamanatkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, sehingga perlu penyelarasan antara RPJMD tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025- 2029 yang mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya. RPJMN Tahun 2025-2029 menjabarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sekaligus mendukung dan seiring sejalan dengan 8 (delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan 8 (delapan) Quick Wins yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029 serta Delegasi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2025-2029. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) yang merupakan penjabaran atas Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dalam dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hal ini selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah juga diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah proses perencanaan strategis yang dilakukan oleh setiap perangkat daerah (SKPD) untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dalam jangka menengah (5 tahun). Renstra PD berfungsi sebagai dokumen perencanaan untuk mengarahkan kegiatan dan program PD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahunan. Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 ini dilakukan sebagai upaya mencapai sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja sebagai salah satu perjanjian kinerja yang harus dilaporkan sebagai pertanggung jawaban Kepala Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo kepada Bupati Purworejo dan masyarakat. Renstra Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo juga merupakan acuan bagi seluruh upaya yang dilakukan pelaku pembangunan kesehatan yang bersifat koordinatif, integratif, sinergis, dan sinkron satu dengan lainnya serta menjadi acuan Rumah Sakit sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) dan dan Puskesmas sebagai Unit Organisasi Bersifat Fungsional (UOBF) yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo dalam penyusunan dokumen Renstra BLUD dan RBA tahun 2025-2029. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 didasarkan pada:
1. 1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. 6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
11. 11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
12. 12.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. 17.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. 18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
19. 19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
20. 20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
21. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
22. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
23. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
24. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025);
25. 25.Peraturan Bupati Purworejo Nomor 71 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 71 Seri D Nomor 3). 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah
a.memberikan arah dan dasar bagi Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo dalam pengambilan keputusan dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
b.sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo dalam menentukan sasaran, arah kebijakan program dan kegiatan prioritas dalam pembangunan kesehatan selama lima tahun kedepan.
c.menjadi dasar dalam penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang transparan dan akuntabel. Tujuannya disusunnya Renstra Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo adalah:
a.menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi program kegiatan pembangunan kesehatan.
b.menyediakan pedoman bagi Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) dalam melaksanakan program kerja agar terjadi keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran
c.digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan tolak ukur penyusunan rencana kerja (Renja).
d.Sebagai upaya sinergitas dan sinkronisasi segala upaya-upaya pembangunan kesehatan di Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) dan UPT-nya 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Renstra Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: 1.2 Dasar hukum penyusunan; 1.3 Maksud dan tujuan; 1.4 Sistematika penulisan. 2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah; 2.1.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.5 Kelompok sasaran layanan 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 2.2.2 Isu Strategis BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah 4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan BAB V PENUTUP BAB ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah. 2.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 71 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo, merupakan unsur pelaksana dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Derah. bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Daerah bidang kesehatan sesuai dengan kewenangan Daerah yang menyelenggarakan fungsi:
1. 1.perumusan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
2. 2.pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
3. 3.pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
4. 4.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
5. 5.pelaksanaan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINKESDA; dan
6. 6.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi. Berdasarkan jenis dan tipologi perangkat daerah, Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo merupakan dinas dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang sebagaimana berikut:
7. 1.Kepala DINKESDA;
8. 2.Sekretariat terdiri atas:
a.Subbagian perencanaan dan keuangan; dan
b.Subbagian umum dan kepegawaian.
1. 3.bidang kesehatan masyarakat;
2. 4.bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
3. 5.bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
4. 6.UOBK;
5. 7.UOBF;
6. 8.UPT; dan
7. 9.kelompok Jabatan Fungsional. KEPALA DINKESDA SEKRETARIAT BIDANG KESEHATANMASYARAKAT BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN UOBK UPT UOBF SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN JABATAN FUNGSIONAL Gambar 1. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN DAERAH (DINKESDA) KABUPATEN PURWOREJO Sumber : Peraturan Bupati Purworejo Nomor 71 Tahun 2024 2.2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya Kesehatan meliputi segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan meliputi anggaran, tenaga kesehatan, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi.
8. 1.Sumber Daya Manusia: Sumber Daya Manusia (SDM) adalah semua profesional yang terlibat dalam pelayanan kesehatan, seperti dokter, perawat, bidan, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya yang merupakan salah satu komponen dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo. SDM menjadi hal yang penting dalam pelayanan kesehatan karena kualitas, kuantitas, dan distribusinya sangat memengaruhi efektivitas layanan. SDM yang mendukung pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut: Berdasarkan data tahun 2024, jumlah tenaga medis di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:
a.Dokter spesialis: 109 orang (rasio 13,49 per 100.000 penduduk)
b.Dokter umum: 172 orang (rasio 21,29 per 100.000 penduduk)
c.Dokter gigi : 52 orang (rasio 6,44 per 100.000 penduduk)
d.Dokter gigi spesialis: 5 orang (rasio 0,62 per 100.000 penduduk) Total tenaga medis: 338 orang, dengan rasio keseluruhan 41,84 per 100.000 penduduk. Distribusi Tenaga Medis
a.Puskesmas 27 Puskesmas di Kabupaten Purworejo sudah memiliki dokter dan dokter gigi.
b.Rumah Sakit Rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, menjadi pusat konsentrasi tenaga medis. Rumah Sakit dr. Tjitrowardojo sebagai rumah sakit rujukan regional memiliki tenaga medis terbanyak dengan 43 dokter umum, 17 dokter spesialis, dan 1 dokter gigi, serta 5 dokter gigi spesialis. Disusul oleh RSUD RAA Tjokronegoro dan rumah sakit swasta lainnya (RS Islam, RS Palang Biru, RS Panti Waluyo, dan RS Amanah Umat) yang juga memiliki tenaga medis relatif lengkap.
c.Praktik Mandiri dan Fasilitas Kesehatan Lain Selain di Puskesmas dan Rumah Sakit, tenaga medis juga tersebar pada sarana pelayanan kesehatan lain seperti klinik utama, klinik pratama, serta praktik mandiri. Hal ini semakin memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Analisis Ketersediaan
a.Kecukupan: rasio tenaga medis di Kabupaten Purworejo secara umum sudah mendekati standar WHO (dokter 1 per 1.000 penduduk), meskipun masih ada kekurangan tenaga dokter spesialis tertentu seperti spesialis anak, penyakit dalam, bedah, dan kandungan di beberapa rumah sakit.
b.Pemerataan: distribusi tenaga medis sudah merata, hanya ada 2 Kecamatan yang masih ada kekurangan tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan yaitu Kecamatan Loano di Puskesmas Banyuasin dan Kecamatan Pituruh di Puskesmas Pituruh. Di Kabupaten Purworejo SDM Kesehatan tersebar dibeberapa fasilitas pelayanan kesehatan dan unit kerja kesehatan lainnya sesuai dengan Surat Izin Praktik (SIP) diantaranya Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Laboratorium Klinik, Dokter/Dokter Gigi Praktek Mandiri, Bidan/Perawat Praktek Mandiri, Apotek, Toko Obat, dan sebagainya. Rekapitulasi SDM Kesehatan di Kabupaten Purworejo sebanyak 4.762 orang dengan 3 jenis SDM terbanyak yaitu dukungan manajemen (1.322 orang), perawat (1.289 orang) dan Bidan (791 orang). SDM Kesehatan berdasarkan jenis kelamin perempuan lebih banyak yaitu 3.397 orang (71.36%) dibandingkan laki-laki yaitu 1.365 orang (26.66%). Jumlah SDM Kesehatan menurut jenis SDM Kesehatan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.1 Jumlah SDM Kesehatan menurut jenis SDM Kesehatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Purworejo Tahun 2024 NO JENIS SDM KESEHATAN JENIS KELAMIN JUMLAH L P 1 Dokter Umum 66 116 182 2 Dokter Gigi 12 37 49 3 Dokter Spesialis - Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) 11 4 15 - Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG) 7 4 11 - Spesialis Anak (Sp.A) 6 5 11 - Spesialis Bedah (Sp.B) 11 0 11 - Spesialis Radiologi (Sp.Rad) 1 4 5 - Spesialis Anastesiologi (Sp.An) 10 0 10 - Spesialis Patologi Klinik (Sp.PK) 0 5 5 - Spesialis Patologi Anatomi 0 1 1 - Spesialis Urologi (Sp.U) 1 0 1 - Spesialis Kulit & Kelamin (Sp.KK) 1 2 3 - Spesialis Bedah Syaraf (Sp.BS) 1 0 1 - Spesialis Saraf (Sp.S) 2 2 4 - Spesialis Orthopedi (Sp.OT) 6 0 6 - Spesialis Pulmonologi (Sp.P) 0 1 1 - Spesialis Bedah Anak (Sp.BA) 1 1 2 - Spesialis Jiwa (Sp.Kj) 3 2 5 - Spesialis Rehabilitasi Medik (Sp.KFR) 0 2 2 - Spesialis THT-KL (Sp.THT) 3 0 3 - Spesialis Mata (Sp.M) 3 3 6 - Spesialis Jantung (Sp.JP) 1 2 3 - Spesialis Onkologi Radiasi (Sp. Onk.Rad) 1 0 1 - Spesialis lainnya 1 0 1 Subtotal Dokter Spesialis 70 38 108 4 Dokter Gigi Spesialis 2 4 6 - Spesialis Ortodonti (Sp.Ort) 0 0 0 - Spesialis Bedah Mulut (Sp.BM) 1 1 2 - Spesialis Konservasi Gigi (Sp.KG) 0 3 3 5 Psikologi Klinis 0 3 3 6 Perawat 335 954 1289 7 Bidan 0 791 791 8 Kefarmasian 0 - Apoteker 27 104 131 - Tenaga Teknis Kefarmasian 19 94 113 9 Tenaga Kesehatan Masyarakat 0 - Kesehatan Masyarakat Lainnya 0 3 3 - Epidemiologi 4 18 22 - Penyuluh Kesehatan Masyarakat 10 31 41 - Kesehatan Kerja 0 1 1 - Administrasi & Kebijakan Kesehatan 5 13 18 - Informatika Kesehatan 0 1 1 NO JENIS SDM KESEHATAN JENIS KELAMIN JUMLAH L P 10 Tenaga Kesehatan Lingkungan 16 37 53 11 Tenaga Gizi 11 67 78 12 Tenaga Keterapian Fisik 0 - Fisioterapi 23 41 64 - Okupasi Terapis 0 1 1 - Terapis Wicara 1 2 3 - Akupuntur 0 2 2 13 Tenaga Keteknisian Medis - Perekam Medis & Informasi Kesehatan 12 65 77 - Teknisi Pelayanan Darah 2 5 7 - Refraksionis Optisien 1 0 1 - Penata Anestesi 8 8 16 - Terapis Gigi & Mulut 6 27 33 - Teknisi Kardiovaskular 0 2 2 14 Teknik Biomedika - Radiografer 19 19 38 - Elektromedis 8 4 12 - Ahli Teknologi Lab. Medik 22 99 121 - Fisikawan Medik 2 0 2 15 Asisten Tenaga Kesehatan 0 - Keperawatan 7 10 17 - Kebidanan 0 4 4 - Kefarmasian 3 66 69 - Teknik Biomedika 2 3 5 - Kesehatan Lingkungan 3 2 5 - Gizi 3 15 18 - Keteknisian Medis 1 2 3 16 Nakes Lainnya 11 8 19 17 Tenaga Penunjang - Struktural 20 23 43 - Dukungan Manajemen 633 689 1322 - Pendidikan & Pelatihan 0 0 0 TOTAL SDM KESEHATAN 1.365 3.397 4762 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan, terdapat sembilan jenis tenaga kesehatan strategis yang wajib tersedia di setiap Puskesmas, yaitu Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Tenaga Gizi, dan Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM). Distribusi ketersediaan 9 tenaga strategis di 27 Puskesmas Kabupaten Purworejo Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.2 Distribusi Tenaga Kesehatan Strategis di Puskesmas Kabupaten Purworejo Tahun 2024 NO PUSKESMAS Dokter Dokter Gigi Perawat Bidan Kefarmasian Kesmas Kesling Gizi ATLM Total Nakes Strategis 1 Grabag 2 1 17 23 2 2 0 2 2 51 2 Ngombol 2 1 16 26 2 2 1 2 2 54 3 Bragolan 2 1 20 21 2 3 1 1 2 53 4 Bubutan 2 1 14 20 1 3 2 2 1 46 5 Bagelen 1 1 7 12 1 3 1 1 1 28 6 Dadirejo 2 1 14 15 2 1 1 2 2 40 7 Kaligesing 2 1 6 16 2 0 1 2 1 31 8 Cangkrep 1 1 9 14 2 3 1 1 1 33 9 Mranti 2 1 5 15 2 3 1 1 2 32 10 Purworejo 2 1 9 15 2 3 2 2 2 38 11 Banyuurip 2 1 8 21 2 2 1 2 2 41 12 Seborokrapyak 2 1 10 14 2 1 1 2 2 35 13 Bayan 2 1 7 25 2 1 2 1 1 42 14 Kutoarjo 2 1 9 14 1 3 1 1 2 34 15 Semawung Daleman 2 1 14 18 2 3 1 1 1 43 16 Wirun 2 1 6 12 2 2 1 1 2 29 17 Butuh 2 1 15 22 2 2 2 4 1 51 18 Sruwohrejo 2 1 9 21 2 1 2 2 1 41 19 Kemiri 2 1 20 21 2 2 2 2 2 54 20 Winong 2 1 6 17 1 1 1 1 1 31 21 Pituruh 2 0 14 27 2 2 1 2 2 52 22 Karanggetas 1 1 4 21 2 2 1 1 1 34 23 Bruno 2 1 9 24 1 2 1 1 2 43 24 Gebang 2 1 10 27 1 1 1 2 1 46 25 Loano 2 1 14 18 2 1 1 2 2 43 26 Banyuasin 1 1 12 14 2 1 1 2 2 36 27 Bener 2 1 6 30 1 3 2 2 2 49 27 Puskesmas 50 26 290 523 47 53 33 45 43 1110 Dasar perhitungan perencanaan tenaga kesehatan dengan menggunakan metode rasio tenaga kesehatan terhadap 100.000 penduduk membutuhkan dua komponen data yaitu jumlah penduduk dan jumlah tenaga kesehatan. Tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Purworejo (sumber: Dinas Dukcapil Kab. Purworejo) sebanyak 807.790 jiwa. Capaian rasio tenaga kesehatan tahun 2024 dibandingkan dengan target Kepmenko Kesra Nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan (RPTK) Tahun 2011–2025 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.3 Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2024 No Jenis Tenaga Kesehatan Jumlah Tenaga Kesehatan Rasio per 100.000 Penduduk Target Tahun 2025 (Kepmenko Kesra 54/2013) 1 Medis (Dokter Umum, Gigi, Spesialis) 338 41,84 76 2 Perawat 1289 159,57 200 3 Bidan 791 97,92 130 4 Apoteker 131 16,22 15 5 Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) 113 14 30 6 Tenaga Kesehatan Masyarakat 85 10,5 18 7 Tenaga Kesehatan Lingkungan 53 6,6 20 8 Tenaga Gizi 78 9,7 18 9 Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) 121 15 Belum ditetapkan 10 Teknik Biomedika 52 5,8 Belum ditetapkan 11 Tenaga Keterapian Fisik 70 8,7 6 12 Tenaga Keteknisian Medis 136 16,8 18 Catatan : Data diambil dari Aplikasi SISDMK cut off per 30 November 2024
1. 2.Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Sarana, prasarana, dan alat kesehatan (alkes) adalah komponen penting dalam sistem pelayanan kesehatan meliputi peralatan medis, obat-obatan, gedung, instalasi, dan sistem pendukung lainnya termasuk Sistem Informasi. Berikut adalah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang mendukung pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) kabupaten Purworejo. Tabel 2.4 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Purworejo No Fasilitas Kesehatan Jumlah Rumah Sakit 1 Rumah Sakit Umum 11 2 Rumah Sakit Khusus 1 Puskesmas Dan Jaringannya 1 Puskesmas Rawat Inap 12 2 Puskesmas Non Rawat Inap 15 4 Puskesmas Pembantu 65 Sarana Pelayanan Lain 1 Klinik Pratama 26 2 Klinik Utama 4 3 Unit Transfusi Darah 1 4 Laboratorium Kesehatan 3 Sarana Produksi Dan Distribusi Kefarmasian 1 Apotek 103 2 Toko Obat 11 Sumber : Profil Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Kabupaten Purworejo memiliki 12 rumah sakit yang terdiri dari 11 Rumah Sakit Umum dan 1 Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSIA). Ketersediaan Rumah Sakit ini menjadi penopang pelayanan rujukan kesehatan tingkat lanjut di Kabupaten Purworejo dan wilayah sekitarnya. Dari 12 Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Purworejo 1 Rumah Sakit merupakan Rumah Sakit Kelas B Pendidikan yaitu Rumah Sakit dr. Tjitrowardojo, 3 Rumah Sakit Kelas C, 1 Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kelas C dan 7 Rumah Sakit Kelas D. Berdasarkan hasil penilaian akreditasi Rumah Sakit di Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 dari 12 rumah sakit yang ada 11 Rumah Sakit telah terakreditasi Paripurna dan 1 Rumah Sakit terakreditasi Utama. Sedangkan untuk Fasilitas fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama Kabupaten Purworejo memiliki 27 Puskesmas yang terdiri dari 12 Puskesmas Rawat Inap dan 15 Puskesmas Non Rawat Inap tersebar di 16 kecamatan, hal ini sesuasi amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 bahwa setiap kecamatan harus memiliki minimal satu Puskesmas. Jumlah ini menunjukkan bahwa distribusi pelayanan kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Purworejo sudah merata. Puskesmas di Kabupaten Purworejo memiliki jejaring yang terdiri atas 65 Puskesmas Pembantu (Pustu), 26 Klinik Pratama, dan 4 Klinik Utama. Keberadaan jaringan ini memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar, khususnya di daerah pedesaan dan wilayah dengan mobilitas tinggi. Pada tahun 2023, seluruh 27 Puskesmas di Kabupaten Purworejo telah mengikuti survei akreditasi. Hasilnya 24 Puskesmas terakreditasi Paripurna dan 3 Puskesmas terakreditasi Utama. Tabel 2.5 Data Prosentase Kepemilikan Sarana Prasarana dan Alkes Pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purworejo No FASILTAS KESEHATAN Kelengkapan Kumulasi (50S+20P+30A) Sarana Prasarana Alat Kesehatan A RUMAH SAKIT 1 RS Umum Panti Waluyo Yakkum Purworejo 89,18 67,44 96,24 86,95 2 RS Umum Budi Sehat Purworejo 90,72 85,71 86,7 88,51 3 RS Umum Aisyiyah 90,21 65,12 84,58 83,5 4 RS Umum Ananda Purworejo 92,78 60,47 81,47 82,93 5 RS Umum Purwa Husada 78,35 61,54 74,09 73,71 6 RS Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo 89,53 75 70,87 81,03 7 RS Ibu dan Anak Permata 65,99 58,14 70,82 65,87 8 RS Umum Palang Biru Kutoarjo 71,22 73,81 70,08 71,4 9 RS Umum Daerah R.A.A Tjokronegoro 62,79 67,44 69,35 65,69 10 RS Amanah Umat Purworejo 81,98 100 69,02 81,69 11 RS Umum Islam Purworejo 92,78 100 64,44 85,72 12 RS Umum Kasih Ibu Purworejo 73,56 68,29 63,41 69,46 B PUSKESMAS 1 Cangkrep Purworejo 66,67 37,04 74,48 66,83 2 Winong Kemiri 69,05 40,74 50,09 58,63 3 Kutoarjo 95,24 33,33 45,82 69,28 4 Bener 78,57 41,18 43,36 60,75 5 Mranti Purworejo 69,05 33,33 37,16 52,72 6 Kaligesing 69,77 37,04 35,25 52,69 7 Gebang 32,5 35,19 34,07 33,39 8 Loano 74,42 37,04 33,88 54,47 9 Purworejo 64,29 42,59 33,85 49,94 10 Seborokrapyak Banyuurip 42,86 38,89 32,8 38,44 11 Bagelen 67,5 40,74 32,72 50,91 12 Bayan 30,95 28,85 31,31 30,89 13 Grabag 83,72 40,74 30,77 58,24 14 Pituruh 79,07 38,89 29,87 55,37 15 Karanggetas Pituruh 57,14 44,44 28,22 44,31 16 Banyuasin Loano 51,16 29,63 27,83 39,68 17 Dadirejo Bagelen 60,98 33,96 27,45 44,87 18 Ngombol 81,4 36 27,28 55,21 19 Sruwohrejo Butuh 71,43 34 26,97 49,9 20 Butuh 81,4 38,89 26,34 55,12 21 Banyuurip 76,19 43,14 25,85 52,75 22 Kemiri 74,42 35,85 21,4 49,36 23 Bragolan Purwodadi 82,93 38,89 20,76 53,66 No FASILTAS KESEHATAN Kelengkapan Kumulasi (50S+20P+30A) Sarana Prasarana Alat Kesehatan 24 Semawung Daleman Kutoarjo 66,67 48,08 19,92 46,11 25 Wirun Kutoarjo 67,5 38,89 19,08 45,27 26 Bruno 74,42 51,85 18,34 49,73 27 Bubutan Purwodadi 34,88 39,62 16,18 27,87 Laboratorium 1 Laboratorium Klinik Indolab 72,58 72,41 47,62 65,06 2 Laboratorium Klinik Pratama Prodia 66,13 100 33,33 63,06 3 Laboratorium Dinkes Kab. Purworejo 76 85,71 6,15 56,99 Sumberdata: Aspak tahun 2024 Untuk mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mengurangi angka rujukan, dibutuhkan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang aman dan siap pakai di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis dan tingkatannya. Persentase kumulatif ASPAK mengacu pada tingkat kelengkapan dan pembaruan data sarana, prasarana, dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium) dalam sistem informasi ASPAK. Ini adalah ukuran seberapa baik fasilitas kesehatan telah memasukkan dan memperbarui informasi yang diperlukan, seperti data sarana, prasarana, dan alat kesehatan, untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dari data tersebut diatas terdapat beberapa puskesmas dengan persentase sarana, prasarana, dan alat kesehatan dibawah 60 %, hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan fasilitas Kesehatan tersebut belum baik (belum memenuhi standar). 2.2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Secara umum kinerja Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan Daerah bidang Kesehatan. Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo dianalisis untuk dapat menunjukkan seberapa besar perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan kesehatan, seberapa kuat daya dukung sumber daya perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, tingkat ketercapaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024, serta hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi dalam pencapaian tujuan pembangunan bidang kesehatan. Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 AKI V 70 75 80 85 76,66 76,49 255,64 80,76 66,60 107,41 239,15 -165,2 92,32 116,75 73,63 -111,96 2 AKB V 11 7,94 7,92 7,79 7,78 7,65 10,23 8,35 11,32 13,20 10,25 107 94,84 57,07 30,60 68,25 3 AKABA V 10 7,94 7,92 7,79 7,8 7,6 11,74 9,83 12,65 14,73 2,66 82,6 76,19 40,27 10,9 165,89 4 Prevalensi Gizi buruk V 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,12 0,08 0,12 0,14 0,19 -40 40 -40 -86,95 -180 5 Prevalensi Stunting V 8 8 7,9 7,80 7,7 7,6 15,7 10,97 13,3 15,93 16,27 3,75 62,87 31,64 -4,2 -13,89 6 Eliminasi malaria: V 7 - API V <1 <1 <1 <1 < 1 < 1 0,69 0,7 0,05 0,012 0 100 100 100 100 100 8 - Kasus Indogenius V 0 0 0 0 0 0 99,82 89,48 100 0,00 0 -99,8 -89,48 -100 100 100 9 Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk V 217 215 214 105 106 108 48,39 49,30 50,47 10 Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk V 0,01 0,01 0,06 0,07 0,01 0,13 -500 100 -166,00 11 Cakupan Penemuan Tuberkulosis (Treatment Coverage) V 90 90 90 59,00 65 65,56 72,22 12 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate) V 95 95 95 82,00 85 86,32 89,47 13 Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar V 100 100 100 80,12 46,13 80,12 46,13 14 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil V 100 100 100 100 100 100 97,25 97.15 100 86,92 42,60 97,25 97.15 100 86,92 42,60 15 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin V 100 100 100 100 100 100 99,55 99.54 100 90,90 46,40 99,55 99.54 100 90,90 46,40 16 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir V 100 100 100 100 100 100 99,51 99.72 100 100,84 46,70 99,51 99.72 100 100,84 46,70 17 Pelayanan Kesehatan Balita V 100 100 100 100 100 100 87,95 93.56 100 107,89 39,57 87,95 93.56 100 107,89 39,57 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 18 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar V 100 100 100 100 100 100 78,36 98,53 100 104,79 60,00 78,36 98,53 100 104,79 60,00 19 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif V 100 100 100 100 100 100 21,38 35.31 100 59,33 32,25 21,38 35.31 100 59,33 32,25 20 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut V 100 100 100 100 100 100 43,13 65.12 100 93,32 63,66 43,13 65.12 100 93,32 63,66 21 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi V 100 100 100 100 100 100 10,85 48.39 100 37,51 20,93 10,85 48.39 100 37,51 20,93 22 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus V 100 100 100 100 100 100 102,28 97.44 100 186,41 117,51 102,28 97.44 100 186,41 117,51 23 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat V 100 100 100 100 100 100 91,38 100 100 74,71 62,83 91,38 100 100 74,71 62,83 24 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis V 100 100 100 100 100 100 33,54 67.93 100 108,29 43,51 33,54 67.93 100 108,29 43,51 25 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) V 100 100 100 100 100 100 92,98 84.81 100 85,87 46,13 92,98 84.81 100 85,87 46,13 26 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah V 80 80 82 83 84 85 89,89 84,11 91,06 92,04 112,36 102,57 109,71 109,57 27 Persentase Ketercapaian Faskes yang Menyelenggarakan Pelayanan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan V 100,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 28 Persentase SDM Kesehatan yang Memiliki Kapasitas Kompetensi Sesuai Standar V 74,00 75 96 78 80 72,5 81,15 95,83 96,15 100 109,66 127,77 100,16 128,21 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 29 Persentase Peredaran Obat, Alat Kesehatan dan Optikal, serta Makanan yang Aman dan Bermutu V 91,00 93 100 96 98 88 93,14 100 100 100 102,35 107,53 100,00 104,17 30 Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri V 25,00 30 35 40 45 27,33 28,74 35,02 39,07 39,07 114,98 116,73 111,63 97,68 31 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten V 100,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 Tabel 2.7 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 – 2024 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Ket 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Usia Harapan Hidup (UHH) 74,72 74,67 75,03 75,37 75,64 2 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 15,70 21,30 20,60 14,90 3 Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM) 0 0 0 40,7 40,0 5 Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - - - 73,54 73,65 6 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna 0 0 0 69,00 79,00 7 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 10,7 10,7 10,7 10,7 12,50 8 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional 77,98 83,18 87,27 95,85 98,31 9 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate) 83,00 83,00 84,00 82,00 79,00 10 Neglected Tropical Diseases (NTDs) 77,70 77,70 48,10 62,90 70,40 11 Angka Kematian Dengue 0,00 0,00 0,12 0,35 0,38 12 Annual Parasite Incidence (API) 0,01 0,69 0,70 0,05 0,01 13 Persentase Diabetes Melitus Terkendali - - - - 0,00 14 Insiden HIV 0,09 0,07 0,01 0,13 0,14 15 Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap 94,00 72,00 87,08 108,81 87,91 16 Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 10,00 30,45 45,23 57,79 58,00 17 Persentase Hipertensi terkendali - - - 0,10 0,66 18 Jumlah Kasus Kematian Ibu 19,00 22,00 6,00 5,00 7,00 19 Jumlah Kematian Balita 114,00 101,00 74,00 98,00 96,00 20 Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Persentase Lanjut Usia yang Mandiri - - - - 65,00 22 Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis - - - - 0,00 23 Prevalensi Obesitas 0,37 0,37 1,08 3,31 21,80 24 Persentase Merokok penduduk 10-21 tahun - - - - 0,00 25 Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan - - - - 0,00 26 Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional 0,00 0,00 0,00 0,00 46,88 27 Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi 3,00 3,00 3,05 3,10 3,22 28 Persentase Peredaran Obat, Alat Kesehatan dan Optikal, serta Makanan yang Aman dan Bermutu 86,50 89,20 93,14 94,00 94,00 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Ket 2020 2021 2022 2023 2024 29 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah - - - - 0,00 30 Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri 23,48 27,33 28,74 35,02 39,07 31 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100 100 100 100 100
2. 1.Usia Harapan Hidup (UHH) Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata perkiraan berapa lama seseorang dapat hidup sejak lahir. UHH memberikan gambaran tentang kualitas hidup dan kesehatan masyarakat serta menunjukkan kemajuan dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. UHH yang tinggi menunjukkan masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan lingkungan yang sehat. UHH di kabupaten Purworejo cenderung mengalami peningkatan selama periode 5 (lima) tahun dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Menggambarkan juga efektivitas pelaksanaan program pembangunan, program sosial, kesehatan, kecukupan gizi serta program penanggulangan kemiskinan.
3. 2.Kematian Ibu Jumlah Kematian Ibu menunjukkan banyaknya kematian ibu selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera kematian. Jumlah Kematian Ibu di Purworejo mengalami penurunan secara signifikan dari tahun 2020-2023 akan tetapi terjadi kenaikan lagi di tahun 2024. Kematian ibu paling banyak disebabkan karena penyakit dan kondisi lain yang mempersulit kehamilan seperti pentakit jantung, perdarahan, eklampsia, dan infeksi. Kenaikan kasus kematian ibu di tahun 2024 disebabkan meningkatnya ibu hamil berisiko tinggi (33,5%) lebih tinggi dari target (20%). Pemantauan yang kurang maksimal dan kurangnya kerjasama jejaring dalam pelayanan ibu hamil, bersalin, dan nifas menyebabkan ibu hamil berisiko tidak tertangani dengan baik sehingga berakibat terhadap kematian ibu. Meningkatkan skrining layak hamil pada Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin hamil, memaksimalkan pemantauan ibu hamil, bersalin, nifas, dan meningkatkan kerjasama jejaring dan jaringan, melaksanakan audit semua kematian ibu, melatih tim puskesmas mampu persalinan dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, meningkatkan kualitas kelas ibu hamil dengan bedah buku KIA serta peningkatan kesadaran bagi ibu dan keluarga yang memiliki risiko tinggi agar lebih peduli dengan kesehatannya diharapkan dapat meminimalkan terjadinya komplikasi selama kehamilan yang diharapkan bisa menekan kasus kematian ibu.
4. 3.Kematian Bayi Angka Kematian Bayi di Kabupaten Purworejo mengalami penurunan signifikan dari tahun 2020 sampai tahun 2022, yaitu dari 10,93 per 1000 Kelahiran Hidup (KH) menjadi 8,35 per 1000 KH. Angka Kematian Bayi kemudian meningkat kembali di tahun 2023 yaitu 11,32 per 1000 KH dan tahun 2024 yaitu 13,20 per 1000 KH, dimana pada tahun 2024 kematian bayi terbanyak di usia 0-1 bulan yaitu 64 anak, dengan penyebab terbanyak kematian bayi masih didominasi BBLR, kelainan kongenital, infeksi dan asfiksia. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk terus menurunkan angka kematian bayi di Kabupaten Purworejo dimana angka kelahiran dilaporkan menurun setiap tahunnya. Penyebab utama angka kematian bayi yang tinggi adalah ibu yang mengandung dengan kehamilan risiko tinggi dan perawatan bayi yang kurang optimal. Kehamilan risiko tinggi ini menimbulkan bahaya dan komplikasi baik bagi ibu maupun janin yang dikandung. Beberapa faktor yang menyebabkan kehamilan risiko tinggi antara lain adanya riwayat penyakit pada ibu, seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung, serta adanya penyulit dalam persalinan seperti posisi janin yang tidak normal, kehamilan ganda, dan perdarahan. Kehamilan risiko tinggi memerlukan perhatian khusus dan penanganan medis yang lebih intensif. Ibu hamil dengan kondisi seperti ini harus rutin memeriksakan kehamilannya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemantauan dan intervensi yang tepat. Pemantuan bayi baru lahir terutama bayi risiko oleh tenaga kesehatan serta edukasi ibu dan keluarga tentang perawatan bayi baru lahir, tanda dan gejala bahaya pada bayi baru lahir.
5. 4.Kematian Balita Angka Kematian Balita di Kabupaten Purworejo mengalami penurunan signifikan dari tahun 2020 sampai tahun 2022, yaitu dari 12,71 per 1000 Kelahiran Hidup (KH) menjadi 9,83 per 1000 KH. Angka Kematian Balita kemudian meningkat kembali di tahun 2023 yaitu 12,65 per 1000 KH dan tahun 2024 yaitu 14,73 per 1000 KH, dimana Pada tahun 2024 kematian balita terbanyak di usia 0-1 tahunan yaitu 86 Anak, dengan penyebab terbanyak kematian balita infeksi (diare, pneumonia, DBD), kelainan kongenital, dan penyebab lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk terus menurunkan angka kematian balita di Kabupaten Purworejo. Salah satu penyebab utama kematian balita yang tinggi adalah infeksi, dimana penyakit infeksi tersebut dapat dicegah dengan imunisasi, dibutuhkan upaya kesehatan anak yang terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Peningkatan kesehatan anak memerlukan perhatian khusus pada beberapa aspek penting. Dengan mengimplementasikan upaya-upaya ini secara konsisten, diharapkan kematian balita di Kabupaten Purworejo dapat terus menurun. Upaya ini akan memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan sehat.
6. 5.Stunting Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Prevalensi stunting mengacu pada persentase jumlah balita di suatu populasi yang mengalami stunting dalam pertumbuhan fisiknya. Prevalensi balita stunting digunakan sebagai indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah atau negara. Semakin tinggi nilainya, semakin serius dan mendesak perluasan upaya untuk mengatasi masalah ini. Stunting dan gizi buruk adalah dua kondisi kesehatan yang berbeda meskipun keduanya berhubungan dengan masalah gizi pada anak- anak. Stunting mengacu pada bentuk kegagalan pertumbuhan (growth faltering) akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama, mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Akibatnya, tinggi dan berat badan mereka lebih rendah dari anak sebayanya. Sementara itu, gizi buruk merupakan kondisi di mana anak mengalami kekurangan nutrisi esensial seperti protein, energi, vitamin, dan mineral. Gizi buruk dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk berat badan yang sangat rendah, kulit kering dan keriput, rambut kusam, kelemahan fisik, dan gangguan pada sistem kekebalan tubuh.
7. 6.Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ) Berat Target SPM Kesehatan ODGJ Berat yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah sebesar 100%. Capaian tahun 2020 sebesar 15%, tahun 2021 sebesar 91,38% meningkat menjadi 100% di tahun 2022 dan 2023. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan upaya layanan kesehatan terhadap ODGJ Berat dilakukan secara optimal. Sementara hasil capaian layanan kesehatan terhadap ODGJ Berat tahun 2024 mengalami penurunan, tercatat sebesar 4.221 orang dari sasaran 5535 orang (74,71%). Penyebab utama menurunnya layanan kesehatan terhadap ODGJ Berat sesuai standar antara lain: 1) terbatasnya ketersediaan obat- obatan untuk ODGJ Berat di Puskesmas; 2) kurangnya pengetahuan dan dukungan keluarga pada perawatan pasien ODGJ Berat; dan 3) masih adanya stigma negatif terhadap gangguan jiwa di masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan program layanan kesehatan jiwa untuk ODGJ Berat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal dalam melakukan peningkatan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan program kesehatan jiwa dengan: 1) koordinasi yang lebih baik untuk manajemen pengadaan obat; 2) pendekatan komunikasi personal dengan lintas sektor; 3) peningkatan kapasitas penanggung jawab program.
8. 7.Jaminan Kesenatan Nasional Kepesertaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Purworejo dari tahun 2020 sampai sekarang mengalami peningkatan secara signifikan. Tahu 2020 cakupan kepesertaan 77,98%, dan tahun 2024 kepesertaan mencapai 98,31%. Dengan capaian kepesertaan lebih dari 95% dan kepesertaan aktif 75% Kabupaten Purworejo telah mencapai Universal Health coverage Non Cut Off atau “UHC Prioritas“ yaitu UHC dengan keistimewaan. Selain cakupan kepesertaan, cakupan keaktifan juga menjadi persyaratan untuk untuk mempertahankan UHC Prioritas, dimana target minimal cakupan keaktifan adalah 75%. Cakupan kepesertaan dan cakupan keaktifan JKN kabupaten Purworejo Tahun 2024 adalah sebesar 98,31 % dan 75,1%. Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk mempertahankan UHC Prioritas diwujudkan melalui berbagai cara, termasuk peningkatan keaktifan peserta, kerja sama dengan BPJS, dan dukungan anggaran.
9. 8.TBC (Tuberkulosis) TBC (Tuberkulosis) masih menjadi masalah kesehatan global, Indonesia menempati posisi kedua dunia setelah India dengan estimasi kasus sebanyak 1.090.000. Meskipun terjadi peningkatan dalam penemuan dan pengobatan kasus TBC melalui kegiatan skrining/deteksi dini dan pencatatan pelaporan, namun demikian belum diikuti oleh capaian keberhasilan pengobatan sesuai target. Tantangan yang perlu diwaspadai masih adanya kasus putus obat atau default, pasien yang tidak terdiagnosis sejak awal menyebabkan pengobatan terlambat, munculnya kasus TBC Resistan Obat yang mempersulit pengobatan standar. Hal ini disebabkan karena pasien merasa sudah sehat sehingga tidak mau melanjutkan pengobatan, pasien tidak kuat dengan efek samping obat, pasien bosan minum obat dan pasien menolak pengobatan. Angka keberhasilan pengobatan TBC ditarget dari tahun 2025–2030 meningkat dari 90% menjadi 91,56%. Angka keberhasilan pengobatan TBC ditarget meningkat secara konsisten, dengan kenaikan rata-rata sekitar 0,31% per tahun. Capaian Treatment Success Rate (TSR) Kabupaten Purworejo tahun 2024 adalah 82% sedangkan tahun 2025 TSR 80% dari target 90%. Standar global WHO menetapkan target keberhasilan pengobatan TB minimal 90%. Indonesia berkomitmen untuk mencapai eliminasi TBC pada tahun 2030 dengan menurunkan insiden dan angka kematian secara signifikan sesuai dengan target Global End TB Strategy. Rekomendasi strategis berupa perkuatan pendampingan pasien oleh petugas atau kader pendamping untuk memantau kepatuhan pengobatan setiap hari, meningkatkan penemuan kasus aktif dengan perluasan skrining terutama di daerah padat penduduk, penjara, dan populasi rentan, integrasi dengan program kesehatan lain terutama HIV, DM, gizi buruk, pelacakan penderita mangkir, penguatan jejaring internal dan eksternal, kegiatan Investigasi Kontak TBC, optimalisasi kegiatan skrining TBC dan penemuan kasus TBC dengan kegiatan Active Case Finding (ACF) merupakan upaya eliminasi TBC di Indonesia.
10. 9.Neglected Tropical Diseases (NTDs) NTDs yang umum di Indonesia yaitu Filariasis, Kusta, Schistosomiasis, Frambusia, dan Cacingan. Target penanggulangan NTDs menunjukkan tren meningkat tajam dari 85% (2025) menjadi 100% pada 2028, dan dipertahankan untuk mencapai Eliminasi pada tahun 2030. Dengan target ini perlu adanya penguatan intervensi dan koordinasi pada pengobatan massal, surveilans, WASH (Water, Sanitation, and Hygiene), dan edukasi masyarakat. Tantangan utama ke depan adalah menjaga keberhasilan agar tidak terjadi rebound atau re-emergence. Agar target tercapai perlu skalabilitas program eliminasi, peningkatan cakupan pengobatan massal (Mass Drug Administration / MDA), deteksi dini dan intervensi cepat, pemberian profilaksis untuk pencegahan, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi (WASH). Tantangan dan risiko pencapaian target yaitu sustainabilitas setelah target 100% berupa risiko kekambuhan atau reinfeksi jika sistem pengawasan melemah. Masih adanya kantong-kantong kasus di wilayah tertentu dengan faktor sosial dan budaya dimana stigma terhadap penyakit seperti kusta bisa memperlambat deteksi kasus. Adaptasi iklim dan mobilitas penduduk juga dapat memengaruhi NTDs. Strategi kunci untuk mencapai dan menjaga target 100% yaitu perluasan pengobatan massal dengan capaian cakupan minimal 75%– 80% dari populasi sasaran dalam satu siklus, pemantauan pasca eliminasi dengan membangun sistem surveilans aktif untuk mendeteksi kemunculan kembali kasus, intervensi berbasis komunitas dengan melibatkan tokoh lokal dan kader kesehatan dalam edukasi dan pengawasan, kolaborasi lintas sektor. Integrasi program WASH sangat penting untuk memutus rantai penularan, digitalisasi data dan pelaporan dengan real-time monitoring membantu mengambil keputusan. Kabupaten Purworejo merupakan daerah lowendemic untuk kasus kusta namun demikian setiap tahun ditemukan kasus kusta meskipun prevalensinya tahun 2024 sebesar 0,09/10.000 sedangkan tahun 2025 sebesar 0,05/10.000 dan kasus anak dalam 5 tahun terakhir. Namun demikian kasus cacat masih tinggi (sekitar 25%) sehingga perlu penguatan surveilans terintegrasi dengan kegiatan skrining frambusia, investigasi kontak dan pemberian profilaksis pada kontak serumah dan kontak lingkungan.
11. 10.Prevalensi Obesitas Prevalensi obesitas diproyeksikan menurun perlahan dari 21,70%

(2025)ke 21,20% (2030). Meskipun arah trennya positif, penurunan sangat lambat dan masih menunjukkan angka obesitas yang tinggi secara nasional. Diperlukan intervensi lebih intensif dan terintegrasi lintas sektor untuk mempercepat penurunan dan mencegah dampak jangka panjang terhadap penyakit tidak menular dan produktivitas nasional. Prevalensi obesitas menurun secara perlahan dari tahun ke tahun dengan penurunan tahunan rata-rata 0,10%. Aspek positif terdapat tren penurunan obesitas yang diharapkan menunjukkan bahwa program intervensi terkait gizi, aktivitas fisik dan edukasi kesehatan mulai berdampak. Upaya pemerintah atau lembaga kesehatan seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), kampanye diet seimbang dan aktivitas fisik, labelisasi pangan kemasan dan pembatasan iklan makanan tidak sehat ke anak-anak berkontribusi terhadap penurunan ini. Angka prevalensi sebesar 21% artinya lebih dari 1 dari 5 orang mengalami obesitas. Obesitas adalah faktor risiko utama untuk berbagai penyakit tidak menular (PTM) seperti Diabetes tipe 2, Hipertensi, Penyakit Jantung, Stroke, Kanker tertentu. Urbanisasi, pola makan tinggi kalori, dan gaya hidup sedentari masih mendominasi di banyak populasi. Rekomendasi strategis intervensi berbasis komunitas dengan program aktivitas fisik di sekolah, kantor, dan komunitas harus ditingkatkan, pengendalian konsumsi makanan ultra-proses, regulasi pada minuman manis, junk food, dan iklan makanan tidak sehat terutama bagi anak-anak, label gizi yang lebih jelas dan edukatif dengan menggunakan sistem traffic light label (merah-kuning-hijau) untuk memudahkan pemilihan makanan sehat. Peningkatan akses terhadap makanan sehat dan terjangkau dengan subsidi atau promosi untuk buah, sayur, dan makanan segar lokal. Melibatan lintas sektor pendidikan, sektor swasta dan media massa dalam promosi hidup sehat.

11.Angka Kematian Dengue Target penurunan angka kematian akibat dengue dari 0,36% (2025) menjadi 0,10% (2030). Tren ini sangat positif dan menandakan komitmen untuk menurunkan beban kematian akibat DBD secara drastis. Dibutuhkan penguatan dari hulu ke hilir mulai dari pencegahan lingkungan, edukasi masyarakat, hingga peningkatan sistem layanan kesehatan darurat dan rujukan. Angka Kematian akibat Dengue berdasarkan target dari tahun 2025 hingga 2030 menunjukkan target penurunan signifikan selama 5 tahun. Penurunan dari 0,36% menjadi 0,10% dengan penurunan total 0,26%. Angka kematian Dengue diukur dari jumlah kematian per 1000 kasus. Target 0,10% artinya dari setiap 1.000 kasus dengue, hanya 1 orang yang meninggal. Penurunan target ini diharapkan dicapai dengan upaya peningkatan kapasitas deteksi dini dan diagnosis, perbaikan manajemen klinis pasien Dengue, peningkatan akses layanan kesehatan rujukan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan kasus dan respon cepat. Strategi utama untuk mencapai target deteksi dan penanganan dini dengan edukasi masyarakat tentang gejala awal dan fase kritis, penguatan kapasitas puskesmas dan klinik untuk diagnosis cepat (NS1 antigen, IgM/IgG rapid test), pemantauan epidemiologi dan respon cepat dengan sistem EWARS (Early Warning and Response System), pengendalian vektor terpadu (PSN 3M Plus) sementara fogging bukan solusi jangka panjang.
12.Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Capaian desa/kelurahan dengan STBM menunjukkan tren yang meningkat secara bertahap dari 60% (2025) menjadi 75% (2030). Ini mencerminkan komitmen terhadap peningkatan kualitas sanitasi dan perubahan perilaku masyarakat. Meskipun tantangannya kompleks, terutama terkait perubahan budaya dan akses infrastruktur, tren ini cukup optimis jika didukung dengan intervensi lintas sektor dan partisipasi masyarakat yang kuat. Target 75% desa/kelurahan dengan STBM pada tahun 2030 mencerminkan komitmen kuat terhadap sanitasi dan perilaku hidup bersih serta peningkatan upaya mengurangi penyakit berbasis lingkungan seperti diare, cacingan, stunting, dan penyakit tropis lainnya. STBM mencakup 5 Pilar: Stop buang air besar sembarangan (BABS), Cuci tangan pakai sabun, Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, Pengelolaan sampah rumah tangga, Pengelolaan limbah cair rumah tangga Capaian tinggi hanya bisa diraih jika semua pilar diterapkan secara berkelanjutan di tingkat masyarakat. Tantangan dalam pencapaian STBM antara lain ada wilayah tertinggal dan terpencil dengan infrastruktur dasar, air bersih, dan edukasi perilaku masih minim. Perubahan perilaku masyarakat karena STBM sangat bergantung pada perubahan kebiasaan dan budaya yang tidak bisa dicapai hanya dengan infrastruktur. Keterbatasan pendanaan dan SDM seperti kader kesehatan lingkungan atau sanitarian di banyak wilayah masih kurang. Perlu dukungan lintas sektor dan pembiayaan berkelanjutan.
13.Annual Parasite Incidence (API) API adalah indikator epidemiologi yang mengukur jumlah kasus malaria baru yang dikonfirmasi dalam satu tahun per 1.000 penduduk berisiko. Target API Kabupaen Purworejo tahun 2025 sampai tahun 2030 0,01. Nilai 0,01 per 1.000 berarti hanya 1 kasus malaria per 100.000 penduduk per tahun. Rencana eliminasi malaria untuk Kabupaten Purworejo pada tahun 2026. Diperlukan usaha-usaha untuk menjaga konsistensi strategi pengendalian, surveilans, dan akses pelayanan kesehatan untuk mendukung Indonesia bebas malaria 2030. Fokus strategi untuk mempertahankan kondisi eliminasi dan mencegah resurgence (kembalinya kasus). Jika upaya kontrol (pengobatan, surveilans, distribusi kelambu, dll.) terus dilakukan maka API bisa mencapai 0 atau mendekati nol menjelang 2030 dengan asumsi tidak ada lonjakan transmisi. Strategi yang harus dilakukan yaitu surveilans aktif dan pasif, deteksi dini, isolasi, dan pengobatan cepat dan tepat. Fokus surveilans pada populasi di daerah reseptif, ibu hamil, atau wilayah perbatasan. Perlu memastikan pelaporan dan diagnosis tetap kuat agar tidak ada kasus “tersembunyi” dan jika memungkinkan menggunakan pendekatan lokalitastik (kelompok kecil) hingga benar-benar “malaria-free”.
14.Persentase Diabetes Melitus (DM) Terkendali DM terkendali jika penyandang DM yang gula darah puasa < 126mg/dl atau gula darah 2 jam PP nya < 200 mg/dl sebanyak minimal 3 kali (bulan) atau HbA1 c < 7% minimal 1 kali dalam kurun waktu 1 tahun. Data global menunjukkan persentase pasien yang mencapai kontrol glikemik (HbA1c < 8 %) berada di kisaran sekitar 60–68 %. Namun, dalam beberapa penelitian lokal, pengendalian yang optimal (HbA1c < 7 %) hanya berhasil dicapai oleh 35–42 % pasien. Proyeksi peningkatan persentase pengendalian DM 33 % ke 45 % (2025–2030) adalah optimistis namun masih realistis, dengan catatan bahwa diperlukan keberlanjutan strategi, dukungan kebijakan, serta kapasitas sistem kesehatan yang memadai. Target tersebut dapat diwujudkan jika intervensi tetap terarah dan adaptif terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Tren peningkatan proyeksi target menunjukkan peningkatan teratur sebesar +2 poin persentase per tahun hingga 2029, lalu lonjakan +4 poin dari 2029 (41 %) ke 2030 (45 %). Tren target ini diharapkan konsisten dengan upaya peningkatan kualitas pengelolaan diabetes dan program intervensi jangka menengah. Peningkatan target menandakan adanya konsistensi dalam program manajemen diabetes seperti edukasi, akses obat, dan pemantauan berkala. Lonjakan target ke 45 % tahun 2030 menunjukkan kemungkinan adanya investasi atau upaya intensif pada tahun terakhir. Tantangan yang perlu diperhatikan yaitu beban sistem kesehatan seperti memastikan suplai insulin, edukasi pasien, dan kemampuan monitoring tetap diperkuat. Kepatuhan pasien terhadap pengobatan, diet, olahraga, dan pengukuran rutin harus didorong secara sistematis. Variasi populasi seperti faktor sosial-ekonomi, pendidikan, dan akses medis dapat memengaruhi tingkat kontrol. Pandemi atau gangguan eksternal harus diantisipasi agar tidak menurunkan capaian target program. Rekomendasi strategi melalui edukasi dan pelatihan dengan mingkatkan literasi pasien di komunitas, fasilitasi kelas-kelas manajemen diabetes. Akses medis dan obat perlu dipastikan ketersediaan HbA1c test bagi pasien rutin atau pemeriksaan kadar gula darah menggunakan fotometri. Pendekatan holistic dengan fokus pada kontrol tekanan darah, lipid, dan berat badan untuk meningkatkan pengendalian keseluruhan. Pemantauan dan evaluasi menggunakan data tahun-ke-tahun untuk menilai efektivitas dan adaptasi intervensi. Pendekatan individual disesuaikan target kontrol (HbA1c < 7 % atau GDN/GDPP) berdasarkan umur, komorbiditas, dan risiko hipoglikemia
15.Persentase Hipertensi terkendali Kriteria Hipertensi terkendali apabila penyandang Hipertensi yang tekanan sistolik dan diastolik turun menjadi kurang dari 140/90 mmHg dalam kurun waktu minimal 3 bulan atau 3 kali pemeriksaan. Target Persentase Hipertensi terkendali dari 2025 4,67% hingga 2030 7,17%. Secara global, hanya sekitar 21% orang dengan hipertensi yang berhasil mengendalikan tekanan darahnya <140/90 mmHg. Berdasarkan survei nasional, proporsi Hipertensi yang berhasil terkontrol di Indonesia adalah sekitar 14,3%. Data lain menyatakan seluruh penderita Hipertensi hanya 25% yang menjalani pengobatan dan banyak yang belum menyadari kondisi mereka. Proyeksi target Hipertensi terkontrol yang ditargetkan dari Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) yang sangat rendah, dimulai dari 4,67% (2025) hingga 7,17% (2030), jauh di bawah angka nasional 14% dan target WHO 21% global. Strategi untuk mencapai terget mendekati target nasional dengan meningkatkan kesadaran dan diagnosis dini karena banyak penderita Hipertensi tidak menyadari kondisinya. Memperluas akses pengobatan karena hanya 25% penderita mendapatkan obat dan memperbaikan sistem layanan primer. Pendekatan holistik melalui edukasi gaya hidup, digital monitoring, dan dukungan komunitas bisa mempercepat kontrol tekanan darah. Teknologi dan terapi baru dengan terobosan terbukti berhasil mengontrol tekanan darah (40% tercapai target) bisa menjadi gamechanger. Pendekatan digital dan remote monitoring dimana studi menunjukkan bahwa pemantauan kesehatan berbasis digital (wearables, perangkat terhubung) menurunkan tekanan darah dengan signifikan dalam hitungan bulan.
16.Insiden HIV (ODHIV) Kasus HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah masalah kesehatan yang signifikan di Indonesia, dengan jumlah orang dengan HIV (ODHIV) terus meningkat dan ditemukan pada berbagai kelompok usia, terutama usia produktif 25-49 tahun. Penyebaran HIV terjadi melalui beberapa cara, termasuk hubungan seksual tidak aman, penggunaan jarum suntik bersama (pada pengguna narkoba suntik), dan penularan dari ibu ke anak selama kehamilan. Kasus HIV di Kabupaten Purworejo tahun 2024 sebanyak 93 kasus dengan Insiden sebanyak 0,11/1000 penduduk. Sedangkan tahun 2025 sampai dengan bulan September sebanyak 52 kasus dengan insiden HIV 0,06/1000 penduduk. Target 2025 0,15/1000 peduduk sampai dengan tahun 2030 dengan target 0,25/1000 penduduk Penemuan kasus di Kabupaten Purworejo setiap tahun meningkat seiring fenomena populasi kunci Laki-laki Seks Laki-laki (LSL) mulai meningkat sedangkan penjangkau untuk masuk ke populasi LSL tidak ada. Kegiatan skrining HIV sudah dapat dilakukan di semua Fasilitas Kesehatan namun baru 2 RS dan 19 puskesmas yang sudah bisa melaksanakan kegiatan skrining sampai dengan diagnosa. Stigma dan diskriminasi HIV masih sangat tinggi sehingga ODHIV lebih memilih untuk melakukan pengobatan di luar Kabupaten Purworejo. Kegiatan yang sudah dilakukan adalah dengan penguatan pencatatan dan pelaporan program HIV melalui apliaksi SIHA sebagai bahan analisis dan evaluasi, penguatan faskes layanan PDP dalam memberikan pengobatan kepada ODHIV sampai dengan melakukan evaluasi dengan pemeriksaan Viral Load HIV, bekerjasama dengan penjangkau untuk melakukan pendekatan pada populasi LSL, pengadaan rapid HIV. Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Daerah No Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 102.003.127. 289 112.203.440. 018 123.423.784.0 20 135.766.162.4 22 149.342.778.6 63 78.053.767.2 80 96.487.837.3 03 62.175.481.5 83 129.157.985.0 41 141.621.458. 301 144.312.948. 936 94,59 55,41 95,13 104,3 1 96,63 i Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 114.586.600 126.045.260 138.649.786 152.514.765 167.766.241 395.656.034 144.480.600 131.255.300 81.319.600 47.685.000 32.680.200 126,0 9 104,1 3 53,32 31,27 19,48 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 61.684.600 67.853.460 74.638.686 82.102.465 90.312.541 357.156.254 91.578.600 62.630.300 40.033.600 21.466.800 29.568.600 148,4 6 92,30 48,76 26,15 32,74 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 7.030.400 7.733.400 8.506.700 9.357.400 10.293.200 7.030.400 10.051.100 4.066.000 4.220.000 - 100,0 0 129,9 7 43,45 45,10 0,00 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 7.030.400 7.733.400 8.506.700 9.357.400 10.293.200 7.030.400 10.051.100 6.630.800 4.530.400 - 100,0 0 129,9 7 70,86 48,42 0,00 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 7.007.400 7.708.000 8.478.900 9.326.800 10.259.500 7.007.400 11.527.000 7.955.000 5.289.600 - 100,0 0 149,5 5 85,29 56,71 0,00 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 7.007.400 7.708.000 8.478.900 9.326.800 10.259.500 7.007.400 12.027.000 8.530.800 5.529.000 100,0 0 156,0 3 91,47 59,28 0,00 6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.826.400 27.309.000 30.039.900 33.043.900 36.348.300 38.499.780 24.826.400 24.968.800 14.103.400 6.649.200 3.111.600 100,0 0 91,43 42,68 20,12 8,56 ii Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 101.115.582. 967 111.227.141. 264 122.349.855.3 90 134.584.840.9 29 148.043.325.0 22 76.693.732.4 77 95.303.296.4 45 61.208.408.5 49 128.281.590.1 83 140.757.557. 385 144.088.758. 606 94,25 55,03 95,32 104,5 9 97,33 7 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100.959.153. 867 111.055.069. 364 122.160.576.5 90 134.376.633.9 29 147.814.297.4 22 76.516.651.6 77 95.161.896.3 05 60.823.773.6 69 128.067.561.0 38 140.577.013. 485 144.011.885. 406 94,26 54,77 95,30 104,6 1 97,43 8 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD 10.000.000 11.000.000 12.100.000 13.310.000 14.641.000 10.000.000 10.000.000 6.404.310 2.180.400 - 100,0 0 90,91 48,12 16,38 0,00 9 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 8.550.000 9.405.000 10.345.500 11.380.000 12.518.000 8.550.000 8.550.000 18.637.460 7.922.400 - 100,0 0 90,91 163,77 69,62 0,00 10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.310.000 5.841.000 6.425.000 7.067.600 7.774.300 5.310.000 5.310.000 3.183.880 1.794.400 - 100,0 0 90,91 45,05 25,39 0,00 No Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 11 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 4.311.000 4.742.000 5.216.000 5.737.900 6.311.700 4.311.000 4.311.000 2.401.900 1.335.600 - 100,0 0 90,91 41,86 23,28 0,00 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 128.258.100 141.083.900 155.192.300 170.711.500 187.782.600 177.080.800 113.229.140 356.463.880 183.401.595 167.311.100 76.873.200 88,28 252,6 6 107,43 98,01 40,94 iii Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 28.336.700 31.170.370 34.287.407 37.716.148 41.487.762 - 28.336.700 28.350.000 10.515.800 8.037.950 5.637.000 100,0 0 90,95 27,88 21,31 13,59 13 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4.138.000 4.551.800 5.006.900 5.507.600 6.058.400 4.138.000 4.151.300 630.000 1.173.000 - 100,0 0 91,20 11,44 21,30 0,00 14 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3.229.000 3.551.900 3.907.507 4.297.800 4.727.500 3.229.000 3.229.000 645.000 950 - 100,0 0 90,91 15,01 0,02 0,00 15 Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 8.235.700 9.059.270 9.965.000 10.961.848 12.057.000 8.235.700 8.235.700 4.848.600 5.178.000 - 100,0 0 90,91 44,23 47,24 0,00 16 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 6.307.000 6.937.700 7.631.400 8.394.600 9.235.162 6.307.000 6.307.000 3.338.800 - 100,0 0 90,91 39,77 0,00 0,00 17 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6.427.000 7.069.700 7.776.600 8.554.300 9.409.700 6.427.000 6.427.000 1.053.400 1.686.000 5.637.000 100,0 0 90,91 12,31 19,71 59,91 iv Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 38.243.200 42.067.520 46.274.272 50.901.699 55.991.869 105.176.600 38.243.200 38.243.200 10.469.200 4.878.800 1.944.000 100,0 0 90,91 20,57 9,58 3,47 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 105.176.600 - - #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! 18 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15.783.200 17.361.520 19.097.672 21.007.499 23.108.179 15.783.200 15.783.200 3.469.200 2.690.000 1.944.000 100,0 0 90,91 16,51 12,80 8,41 19 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 22.460.000 24.706.000 27.176.600 29.894.200 32.883.690 22.460.000 22.460.000 7.000.000 2.188.800 - 100,0 0 90,91 23,42 7,32 0,00 v Administrasi Umum Perangkat Daerah 76.486.400 84.135.040 92.548.544 101.803.398 111.983.738 210.353.200 76.486.400 76.486.400 20.938.400 9.757.600 3.888.000 100,0 0 90,91 20,57 9,58 3,47 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 36.206.000 5.868.300 - #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! 20 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 11.000.000 12.100.000 13.310.000 14.641.000 10.000.000 7.061.000 5.875.900 - 5.273.800 100,0 0 64,19 44,15 0,00 36,02 No Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 21 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.887.000 17.475.700 19.223.258 21.145.600 23.260.153 15.887.000 12.000.200 8.658.900 5.678.000 5.672.700 100,0 0 68,67 40,95 26,85 24,39 22 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 106.722.000 117.394.200 129.133.620 142.046.971 156.251.680 106.722.000 106.722.000 106.722.000 25.578.000 25.578.000 100,0 0 90,91 75,13 18,01 16,37 23 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.505.600 19.256.160 21.181.780 23.299.950 25.629.950 13.425.600 15.020.100 8.629.400 4.314.500 4.326.000 76,69 78,00 37,04 18,52 16,88 24 Penyediaan Bahan/Material 19.972.100 21.969.310 24.166.240 26.582.870 29.241.150 19.972.100 14.990.800 8.529.000 5.345.000 76.609.720 100,0 0 68,24 32,08 20,11 261,99 25 Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.945.000 10.939.500 12.033.450 13.236.800 14.560.480 9.944.000 9.945.000 7.905.000 4.731.000 4.300.000 99,99 90,91 59,72 35,74 29,53 26 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 301.951.500 332.146.650 365.361.320 401.897.450 442.087.190 348.273.400 361.951.500 227.572.500 136.443.000 182.177.400 62.882.000 119,8 7 68,52 33,95 45,33 14,22 27 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.693.600 6.262.960 6.889.260 7.578.180 8.336.000 5.693.600 5.693.600 3.903.600 2.049.200 - 100,0 0 90,91 51,51 27,04 0,00 vi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - - - - 50.748.000 21.406.500 21.406.500 - #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! 28 Pengadaan Mebel 25.000.000 21.406.500 - #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! 29 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.748.000 21.406.500 - - #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! vii Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 298.257.622 328.083.384 360.891.723 396.980.895 436.678.984 391.370.700 305.504.558 300.339.934 342.023.658 346.276.066 - 102,4 3 91,54 86,16 87,23 0,00 30 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 312.500 343.750 378.130 415.940 457.530 35.276.000 312.500 312.500 312.500 3.125 - 100,0 0 90,91 75,13 0,75 0,00 31 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 275.409.122 302.950.034 333.245.033 366.569.535 403.226.494 318.604.700 282.409.122 275.409.122 316.793.158 320.916.941 - 102,5 4 90,91 86,42 87,55 0,00 32 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 22.536.000 24.789.600 27.268.560 29.995.420 32.994.960 37.490.000 22.782.936 24.618.312 24.918.000 25.356.000 - 101,1 0 99,31 83,07 84,53 0,00 viii Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 331.633.800 364.797.180 401.276.898 441.404.588 485.545.047 257.478.269 591.489.400 341.650.200 389.721.700 425.859.000 180.041.130 178,3 6 93,65 88,29 96,48 37,08 33 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 111.065.000 122.171.500 134.388.650 147.827.520 162.610.270 92.500.000 111.065.000 111.065.000 39.950.000 39.945.000 3.995 100,0 0 90,91 27,02 27,02 0,00 34 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan 10.429.000 11.471.900 12.619.090 13.881.000 15.269.100 10.429.000 10.429.000 151.370.000 195.040.000 13.135 100,0 0 90,91 1090,4 8 1405, 09 0,09 No Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35 Pemeliharaan Mebel 5.246.000 5.770.600 6.347.660 6.982.430 7.680.670 5.246.000 5.246.000 5.000.000 2.400.000 2.400.000 100,0 0 90,91 71,61 34,37 31,25 36 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39.855.000 43.840.500 48.224.550 53.047.010 58.351.710 39.855.000 39.855.000 39.855.000 39.290.000 34.990.000 100,0 0 90,91 75,13 74,07 59,96 37 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 62.371.200 68.608.320 75.469.150 83.016.070 91.317.670 139.388.269 323.726.800 62.371.200 62.280.000 62.280.000 55.843.000 519,0 3 90,91 75,02 75,02 61,15 38 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.481.000 3.829.100 4.212.010 4.633.210 5.096.530 25.590.000 1.981.000 3.579.000 3.275.700 3.473.000 3.360.000 56,91 93,47 70,70 74,96 65,93 39 Pemeliharaan/Reha bilitasi Tanah 99.186.600 109.105.260 120.015.788 132.017.348 145.219.097 99.186.600 109.105.000 87.991.000 83.431.000 83.431.000 100,0 0 100,0 0 66,65 63,20 57,45 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 152.728.002. 623 113.147.101. 000 190.582.442.1 50 135.104.000.0 00 134.502.300.0 00 93.519.476.1 80 57.758.001.1 58 72.866.049.5 38 79.559.324.68 6 84.776.892.4 14 85.293.869.9 31 37,82 64,40 58,89 62,75 63,41 i Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 79.629.665.8 45 26.196.181.9 85 115.490.876.0 00 45.998.281.00 0 44.736.737.00 0 21.136.833.2 25 22.737.741.7 37 18.037.604.2 08 19.929.697.01 7 26.660.008.3 54 26.224.823.6 81 28,55 68,86 43,33 57,96 58,62 Pembangunan Puskesmas 7.528.874.40 0 5.272.058.36 0 - #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! Pengembangan Puskesmas 4.005.109.20 0 649.492.000 5.618.745.20 3 5.266.622.06 0 #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! 40 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 120.000.000 120.000.000 56.500.000 56.500.000 56.500.000 56.500.000 120.000.000 1.135.000.00 0 10.330.871.04 0 796.500.300 6.030.732.77 0 100,0 0 945,8 3 18284, 73 1409, 74 10673, 86 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan Daerah) 698.535.000 - - #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD RAA Tjokronegoro) 2.136.575.90 0 - - #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.213.057.00 0 - - #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! No Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 41 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 9.000.000.00 0 5.000.000.00 0 5.839.201.000 17.788.271.00 0 16.886.801.00 0 190.000.000 750.000.000 - - 2,11 15,00 0,00 0,00 0,00 42 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 450.000.000 - - #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! 43 Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 61.980.326.0 00 13.897.008.4 61 17.880.333.00 0 19.786.173.00 0 19.054.023.00 0 3.311.347.51 0 8.906.278.38 5 6.004.568.25 1 3.021.736.054 701.926.240 689.853.500 14,37 43,21 15,27 3,55 3,62 44 Pengadaan Obat Vaksin 4.143.733.52 8 3.619.513.18 7 3.305.680.00 0 - - #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! 45 Pengadaan Bahan Habis Pakai 2.048.209.88 7 4.725.976.86 5 5.910.087.95 7 14.163.693.7 51 - #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! 46 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan - - - #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! 47 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 300.000.000 425.000.000 354.875.000 - - #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! Pengadaan Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 8.294.892.84 5 6.931.971.52 4 7.760.609.000 8.075.730.000 7.921.102.000 5.520.355.963 107.084.500 14.151.475.3 51 0,00 0,00 68,36 1,33 178,66 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 75.000.000 75.000.000 83.871.733.00 0 90.750.000 99.825.000 74.897.100 34.686.040 - - 99,86 0,00 38,22 0,00 0,00 48 Distribusi Alat Kesehatan Obat Vaksin Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 159.447.000 172.202.000 82.500.000 200.857.000 718.486.000 795.967.000 57.268.000 17.680.920 - 86.140.000 499,2 0 33,26 8,80 0,00 11,99 ii Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 72.830.144.8 78 86.462.192.5 99 74.738.370.15 0 87.990.257.70 0 88.523.556.80 0 71.350.702.7 55 34.724.975.6 37 54.307.614.3 46 59.405.117.56 6 57.643.650.1 61 58.836.211.1 51 47,68 62,81 67,51 65,51 66,46 49 Pengelolaan Pelayanan 1.605.157.80 0 2.633.321.86 8 1.886.759.000 1.350.117.000 2.035.084.000 1.253.367.90 0 565.000.368 265.000.368 218.306.700 190.460.900 120.615.000 35,20 10,06 16,17 14,11 5,93 No Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 Kesehatan Ibu Hamil 50 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 2.353.481.60 0 1.886.739.00 0 1.526.207.000 532.484.000 3.445.732.000 1.670.549.60 0 504.375.000 181.058.600 105.555.400 2.262.400 48.584.600 21,43 9,60 19,82 0,42 1,41 51 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 934.882.000 536.519.100 1.117.681.000 578.828.000 636.710.000 170.872.200 148.769.900 113.704.400 150.665.800 62.347.550 6.529.800 15,91 21,19 26,03 10,77 1,03 52 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 1.520.855.00 0 2.260.310.00 0 540.204.000 1.225.658.000 1.348.223.000 687.495.200 117.841.200 95.010.800 34.383.600 8.203.500 37.263.600 7,75 4,20 2,81 0,67 2,76 53 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 1.446.450.20 0 1.221.194.00 0 722.714.000 594.225.000 653.647.000 398.109.200 49.949.100 46.542.900 52.909.040 18.862.800 20.571.000 3,45 3,81 8,90 3,17 3,15 54 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 1.460.524.40 0 1.579.757.60 0 1.291.870.000 758.850.000 796.792.000 450.671.200 321.357.900 503.621.200 22.548.500 12.616.500 19.351.200 22,00 31,88 2,97 1,66 2,43 55 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 1.370.750.30 0 1.439.956.80 0 58.892.000 1.356.464.000 1.424.287.000 653.573.800 127.885.300 46.436.700 28.912.300 36.515.700 44.485.400 9,33 3,22 2,13 2,69 3,12 56 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 1.883.358.90 0 424.821.800 51.576.600 61.837.000 64.929.000 129.941.400 22.035.500 22.035.500 16.290.570 6.536.800 12.907.000 1,17 5,19 26,34 10,57 19,88 57 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 1.105.870.70 0 311.068.200 70.946.000 54.155.400 56.863.000 59.089.200 17.199.500 726.839.500 1.460.323.900 3.100.000 17.396.200 1,56 233,6 6 2696,5 4 5,72 30,59 58 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 984.902.600 201.020.900 236.835.300 74.493.600 78.218.000 58.249.200 21.475.400 16.999.200 12.184.500 3.157.000 10.764.200 2,18 8,46 16,36 4,24 13,76 59 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 882.599.600 427.535.500 100.535.000 248.677.000 261.110.900 70.086.000 183.622.800 264.391.200 1.179.042.000 106.728.600 28.675.600 20,80 61,84 474,13 42,92 10,98 60 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 610.461.600 203.936.900 1.809.086.000 110.588.600 121.647.000 23.418.200 85.643.200 216.659.890 39.165.150 18.308.400 56.185.200 14,03 106,2 4 35,42 16,56 46,19 61 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 6.686.021.80 0 7.354.623.90 0 50.748.600 8.899.095.000 9.789.004.000 5.939.798.30 0 315.931.000 23.394.000 22.795.313 10.418.000 - 4,73 0,32 0,26 0,12 0,00 No Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 62 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 941.941.000 46.135.100 1.760.000.000 55.823.400 61.405.800 6.969.679.30 3 41.941.000 39.720.700 22.947.000 6.869.800 - 4,45 86,10 41,11 12,31 0,00 63 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.858.753.70 0 2.734.116.90 0 480.000.000 1.765.000.000 1.770.000.000 1.322.382.40 0 1.052.402.10 0 3.069.204.10 0 2.794.854.000 134.855.400 199.027.200 56,62 112,2 6 158,35 7,64 11,24 64 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.261.230.70 0 464.038.200 758.000.000 490.000.000 500.000.000 436.436.200 45.972.600 68.980.500 36.758.400 37.527.800 32.120.800 3,65 14,87 7,50 7,66 6,42 65 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.255.226.40 0 1.438.164.96 8 110.000.000 760.000.000 775.000.000 699.606.200 260.091.312 282.579.668 498.644.100 79.861.400 53.737.400 20,72 19,65 65,61 10,51 6,93 66 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1.229.740.80 0 2.720.214.80 0 40.000.000 121.000.000 133.100.000 1.485.690.60 0 324.143.400 315.484.350 396.729.400 394.940.000 0,00 11,92 260,73 327,8 8 296,72 67 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 22.956.400 32.414.400 501.000.000 50.000.000 60.000.000 66.359.900 5.524.800 12.956.400 7.450.000 3.856.000 3.410.800 24,07 39,97 14,90 7,71 5,68 68 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 442.623.100 847.695.772 *400.000.000 541.000.000 570.000.000 492.263.200 128.125.900 272.302.972 244.101.588 122.440.000 96.026.700 28,95 32,12 45,12 22,63 16,85 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 53.437.800 199.550.000 63.000.000 67.000.000 53.437.800 41.996.800 - 21.346.600 0,00 0,00 66,66 0,00 31,86 69 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) *400.000.00 0 *400.000.00 0 580.000.000 *400.000.000 *400.000.000 - 142.485.000 - - - #VAL UE! #VAL UE! #VALU E! #VAL UE! #VALU E! 70 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 50.000.000 - 54.119.500 54.119.500 - - - #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! 71 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 52.389.700 27.464.400 848.238.100 50.000.000 50.000.000 7.588.000 52.389.700 27.464.400 13.732.200 8.750.800 - 100,0 0 100,0 0 27,46 17,50 0,00 72 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2.235.707.30 0 2.428.773.96 0 52.750.000.00 0 11.410.960 81.130.500 2.792.833.30 0 1.081.581.36 0 846.268.847 1.787.993.920 75.018.800 35.498.800 48,38 34,84 15669, 09 657,4 3 43,76 73 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 21.648.822.1 28 46.806.228.2 13 75.000.000 53.000.000.00 0 53.250.000.00 0 20.681.838.9 53 27.007.920.8 79 44.041.362.4 33 48.370.470.43 3 54.478.220.0 00 56.081.156.7 51 124,7 5 94,09 91,27 102,7 9 105,32 No Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 74 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah 23.814.300 23.814.300 139.505.400 100.000.000 125.000.000 - 23.814.300 17.983.300 9.197.500 2.708.800 - 100,0 0 75,51 9,20 2,71 0,00 75 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 115.293.800 110.417.800 61.159.900 153.456.000 168.801.600 15.176.000 108.517.800 100.117.800 66.462.937 458.677.700 458.609.200 94,12 90,67 43,31 298,9 0 271,69 76 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 50.545.400 122.598.200 433.417.550 67.275.900 74.003.500 - 50.545.400 25.150.600 404.190.200 26.373.800 - 100,0 0 20,51 600,79 39,20 0,00 77 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 383.417.550 36.920.000 86.920.000 483.417.550 - 387.251.550 16.354.900 8.300.000 - - 101,0 0 44,30 9,55 #VAL UE! 0,00 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 14.174.115.0 00 2.710.613.55 0 2.443.111.400 8.485.234.000 2.778.154.750 9.831.972.49 9 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operasional Pelayanan Puskesmas 2.019.100.40 0 1.841.135.00 0 179.408.400 2.687.422.600 2.956.164.800 13.456.576.9 00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya *200.000.00 0 *200.000.00 0 1.674.285.400 197.349.000 217.084.000 14.577.000 85.124.000 127.766.400 #VAL UE! #VAL UE! 7,39 43,13 58,86 79 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 1.383.707.00 0 1.402.488.00 0 184.025.200 1.841.714.000 2.025.885.400 1.026.648.00 0 1.263.654.00 0 825.000.000 25.170.000 3.210.700 - 91,32 58,82 1,37 0,17 0,00 80 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 184.025.200 259.881.368 100.000.000 184.025.200 184.025.200 184.794.400 157.254.268 89.354.268 73.515.641 59.879.520 36.805.300 85,45 34,38 39,95 32,54 20,00 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 262.197.700 198.350.800 466.797.400 125.000.000 150.000.000 262.197.700 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 385.783.000 424.361.300 16.731.000 513.477.000 564.824.800 522.783.000 424.361.300 432.744.924 330.664.891 221.895.000 135,5 1 100,0 0 84,28 64,40 39,29 82 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis 13.036.000 11.097.000 14.935.000 14.935.000 13.036.000 6.845.500 3.467.200 16.866.600 #DIV/ 0! 100,0 0 45,84 23,22 112,93 No Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 83 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV) 13.036.000 892.588.900 14.430.000 14.430.000 13.036.000 5.548.500 2.207.000 10.899.800 #DIV/ 0! 100,0 0 38,45 15,29 75,54 84 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria 1.079.938.00 0 *100.000.000 766.312.040 736.947.000 1.079.938.00 0 842.794.800 754.723.000 529.809.000 #DIV/ 0! 100,0 0 109,98 98,49 71,89 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 719.950.000 *100.000.000 *100.000.000 38.255.000 92.966.000 92.966.000 #DIV/ 0! #DIV/ 0! #VALU E! #VAL UE! #VALU E! iii Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 100.260.100 269.500.000 278.196.000 791.945.000 871.139.500 142.640.200 171.500.368 308.848.568 161.415.238 383.918.399 168.482.099 171,0 6 114,6 0 20,38 48,48 19,34 85 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 142.640.200 34.826.300 21.413.200 - - #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! 86 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 100.260.100 269.500.000 278.196.000 791.945.000 871.139.500 36.413.968 130.961.868 161.415.238 285.060.599 168.482.099 36,32 48,59 20,38 35,99 19,34 87 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet 100.260.100 156.473.500 98.857.800 - #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! iv Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 167.931.800 219.226.416 75.000.000 323.516.300 370.866.700 889.300.000 123.783.416 211.982.416 63.094.865 89.315.500 64.353.000 73,71 96,70 19,50 27,61 17,35 88 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 59.856.000 65.841.000 *200.000.000 79.667.500 87.633.700 34.226.000 47.041.000 21.022.215 - 4.335.000 57,18 71,45 26,39 0,00 4,95 89 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 108.075.800 153.385.416 75.000.000 143.848.800 158.233.000 889.300.000 89.557.416 89.557.416 42.072.650 89.315.500 60.018.000 82,87 58,39 29,25 62,09 37,93 90 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan *200.000.00 0 *200.000.00 0 *60.000.000 100.000.000 125.000.000 75.384.000 - - #VAL UE! #VAL UE! 0,00 0,00 0,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 233.700.000 729.000.000 974.260.000 754.250.000 912.000.000 31.091.507.9 64 233.565.900 1.622.765.89 5 1.401.754.535 1.201.013.02 5 950.970.260 99,94 222,6 0 185,85 159,2 3 104,27 No Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 i Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota - 290.800.000 220.260.000 284.350.000 313.135.000 - - 93.714.200 55.358.640 15.902.160 7.184.160 #DIV/ 0! 32,23 19,47 5,59 2,29 91 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan *85.000.000 85.000.000 220.260.000 102.850.000 113.135.000 20.800.000 7.148.200 - 1.934.900 #VAL UE! 24,47 6,95 0,00 1,71 92 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan *155.800.00 0 205.800.000 181.500.000 200.000.000 72.914.200 48.210.440 15.902.160 5.249.260 #VAL UE! 35,43 26,56 8,76 2,62 ii Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 74.035.100 188.200.000 300.000.000 229.900.000 338.865.000 30.639.836.9 64 73.901.000 191.933.495 117.634.045 946.013.000 85.153.100 99,82 101,9 8 51,17 411,4 9 25,13 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 30.639.836.9 64 2.800.000 - #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! 93 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 74.035.100 85.000.000 300.000.000 100.000.000 200.665.000 73.901.000 73.901.000 30.736.900 83.317.000 957.100 99,82 86,94 30,74 83,32 0,48 94 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan *200.000.00 0 103.200.000 129.900.000 138.200.000 118.032.495 86.897.145 859.896.000 84.196.000 #VAL UE! 114,3 7 66,90 661,9 7 60,92 iii Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 159.664.900 250.000.000 454.000.000 240.000.000 260.000.000 451.671.000 159.664.900 1.337.118.20 0 1.228.761.850 239.097.865 858.633.000 100,0 0 534,8 5 511,98 99,62 330,24 95 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 159.664.900 250.000.000 454.000.000 240.000.000 260.000.000 451.671.000 159.664.900 1.337.118.20 0 1.228.761.850 239.097.865 858.633.000 100,0 0 534,8 5 511,98 99,62 330,24 PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN 365.702.000 278.000.000 79.000.000 470.000.000 465.000.000 256.565.300 329.648.500 471.248.900 506.148.445 239.097.865 239.390.800 90,14 169,5 1 107,69 50,87 51,48 No Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 DAN MAKANAN MINUMAN i Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 185.280.500 134.000.250 79.000.000 300.460.302 291.506.333 66.359.900 38.960.000 93.866.400 63.730.000 - 13.331.600 21,03 70,05 21,21 0,00 4,57 96 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 99.131.500 70.000.000 79.000.000 221.460.302 216.506.333 66.359.900 38.960.000 15.731.000 63.730.000 - 13.331.600 39,30 22,47 28,78 0,00 6,16 97 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - 63.730.000 - - #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! 98 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 86.149.000 64.000.250 79.000.000 75.000.000 14.405.400 - - 0,00 22,51 0,00 0,00 0,00 ii Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 113.149.000 70.000.000 - 80.000.000 75.000.000 119.744.400 121.390.000 155.050.000 209.490.595 23.132.700 15.942.600 107,2 8 221,5 0 261,86 28,92 21,26 No Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 99 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 113.149.000 70.000.000 80.000.000 75.000.000 119.744.400 121.390.000 155.050.000 209.490.595 23.132.700 15.942.600 107,2 8 221,5 0 261,86 28,92 21,26 iii Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 35.897.900 39.487.690 - 47.780.105 52.558.115 - 35.897.900 35.897.900 24.356.800 9.185.140 6.278.200 100,0 0 90,91 50,98 19,22 11,95 10 0 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 35.897.900 39.487.690 47.780.105 52.558.115 35.897.900 35.897.900 24.356.800 9.185.140 6.278.200 100,0 0 90,91 50,98 19,22 11,95 iv Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 31.374.600 34.512.060 - 41.759.593 45.935.552 - 31.374.600 31.374.600 15.057.050 9.687.025 6.745.400 100,0 0 90,91 36,06 23,20 14,68 10 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 31.374.600 34.512.060 41.759.593 45.935.552 31.374.600 31.374.600 15.057.050 9.687.025 6.745.400 100,0 0 90,91 36,06 23,20 14,68 No Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 v Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 70.461.000 102.026.000 155.060.000 193.514.000 197.093.000 197.093.000 #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! #DIV/ 0! 10 2 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 111.149.000 65.000.000 75.000.000 75.000.000 70.461.000 102.026.000 155.060.000 193.514.000 197.093.000 197.093.000 91,79 238,5 5 258,02 262,7 9 262,79 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 432.000.000 311.000.000 #VALUE! 351.000.000 350.000.000 552.845.400 420.032.400 706.855.050 309.581.825 139.302.600 108.479.969 97,23 227,2 8 88,20 39,69 30,99 i Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 98.603.600 113.145.620 - 131.391.528 130.391.528 331.134.800 344.196.600 147.863.200 136.850.125 17.950.200 12.356.700 349,0 7 130,6 8 104,15 13,66 9,48 10 3 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 98.603.600 113.145.620 131.391.528 130.391.528 331.134.800 344.196.600 147.863.200 136.850.125 17.950.200 12.356.700 349,0 7 130,6 8 104,15 13,66 9,48 ii Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 111.685.800 122.854.380 *200.000.000 119.608.472 119.608.472 - 75.835.800 54.575.800 33.384.500 25.336.000 17.686.600 67,90 44,42 27,91 21,18 14,79 10 4 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 111.685.800 122.854.380 *200.000.000 119.608.472 119.608.472 75.835.800 54.575.800 33.384.500 25.336.000 17.686.600 67,90 44,42 27,91 21,18 14,79 iii Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 221.710.600 75.000.000 100.413.338 100.000.000 100.000.000 221.710.600 - 504.416.050 139.347.200 96.016.400 78.436.669 0,00 672,5 5 139,35 96,02 78,44 No Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 10 5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 221.710.600 75.000.000 100.413.338 100.000.000 100.000.000 221.710.600 504.416.050 139.347.200 96.016.400 78.436.669 0,00 672,5 5 139,35 96,02 78,44 2.2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Visi Presiden dan wakil presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Asta Cita. Arah Pembangunan Kesehatan dalam visi misi presiden tersebut tertuang dalam RPJMN 2025-2029 Program Nasional ke 4 yaitu “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender serta penguatan perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. Dukungan Kementerian Kesehatan tertuang dalam 4 program pembangunan yaitu peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, penguatan kapasitas ketahanan kesehatan dan penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola. Kesehatan untuk semua merupakan pilar utama dalam menciptakan manusia yang unggul pada visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional di breakdown dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional yaitu “Terwujudnya Kesehatan untuk Semua”. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yg sehat & produktif untuk Indonesia Emas 2045 Kementerian Kesehatan menyusun 6 sasaran strategis meliputi masyarakat sehat, komunitas gaya hidup sehat, layanan kesehatan baik, adil dan terjangkau, sistem kesehatan yang kuat, tatakelola dan pembiayaan kesehatan dan teknologi kesehatan yang maju dengan indikator sasaran strategis yang tertuang didalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK). RIBK merupakan penerjemahan dari RPJMN untuk sektor kesehatan, dengan tujuan menciptakan keselarasan vertikal dan horizontal untuk seluruh pemangku kepentingan sektor kesehatan. RIBK menjadi pedoman perencanaan strategis kesehatan bagi semua pemangku kepentingan di sektor kesehatan, memperkuat visi bersama dan memastikan keselarasan program- program. Pemerintah Daerah menyelaraskan program kesehatan di daerah dengan program kesehatan nasional dalam RIBK dalam bentuk pencantuman indikator dan target kinerja RIBK. Pencantuman indikator dan target kinerja RIBK dilakukan pada dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah rencana strategis satuan kerja Pemerintah Daerah. Sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 juga mengacu serta memperhatikan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 melalui penyelarasan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan jangka menengah dengan arah serta prioritas pembangunan daerah provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah. Sedangkan untuk keterkaitan dengan dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2025-202 Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 mempedomani RPJMD dalam perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo, yang disusun berpedoman kepada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada selanjutnya menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
1.Hubungan Rentra dan RTRW Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041, Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo berupaya menyesuaikan arah kebijakan pengembangan wilayah yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dimaksud dalam rangka pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dan sebagai dasar menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Purworejo sebagai bentuk operasionalisasi perwujudan rencana struktur dan pola ruang dalam RTRW.
2.Hubungan Renstra dengan KLHS KLHS merupakan rangkaian analisis sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP). KLHS berfungsi untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari KRP yang diusulkan, serta memberikan rekomendasi lingkungan untuk mendukung pengambilan keputusan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo perlu mengintegrasikan pertimbangan rekomendasi isu strategis, permasalahan, dan sasaran hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS dapat secara efektif dan efisien mewujudkan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan menjadikan isu lingkungan sebagai dasar untuk semua isu pembangunan lainnya termasuk kemiskinan, kesehatan dan infrastruktur. KLHS memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan kaidah lingkungan, serta mengarahkan rencana pembangunan pada pilihan dan skenario yang lebih berkelanjutan, sehingga mendukung pencapaian 17 tujuan global tersebut. Tantangan dan peluang pembangunan Kesehatan merupakan faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) dan jajarannya guna mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Tantangan harus diidentifikasi, dipahami serta dihadapi dengan mindset positif, dukungan jaringan, dan strategi yang matang, seperti inovasi, pengembangan keterampilan, serta perencanaan yang tepat. Sedangkan Peluang harus dimanfaatkan dengan analisis yang cermat dalam menentukan potensi potensi yang dimiliki untuk mengatasi tantangan tantangan guna mendukung keberhasilan pembangunan Kesehatan di kabupaten Purworejo. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kesehatan di Kabupaten Purworejo adalah: Tantangan

a.Perubahan beban penyakit pada setiap siklus hidup.
b.Masalah gizi khususnya pada sasaran kelompok rentan.
c.Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular.
d.Peningkatan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak.
e.Transformasi layanan kesehatan.
f.Kurangnya ketersediaan sarana prasarana dan alat Kesehatan.
g.Sumber daya manusia (SDM) Kesehatan belum optimal Peluang
a.Komitmen pimpinan daerah terhadap pelayanan kesehatan.
b.Digitalisasi Sistem Informasi di Puskesmas dan Rumah Sakit
c.Optimalisasi CSR (Corporate Social Responsibility)
d.Integrasi Layanan Primer
e.Peningkatan pemberdayaan masyarakat.
f.Penguatan pembiayaan kesehatan 2.2.5 Kelompok Sasaran Layanan :
1. 1.Kelompok Sasaran Secara Umum kelompok sasaran pelayanan kesehatan mencakup semua umur, baik yang sehat maupun yang sakit, serta kelompok masyarakat. Pelayanan kesehatan yang efektif harus mencakup keempat pendekatan: promotif (memperbaiki kesehatan), preventif (mencegah penyakit), kuratif (mengobati penyakit), dan rehabilitatif (memulihkan kesehatan).
a.Promotif: Sasaran utamanya adalah kelompok orang sehat, dengan tujuan meningkatkan perilaku dan gaya hidup sehat untuk mencegah penyakit di masa depan. Contoh: penyuluhan kesehatan di sekolah.
b.Preventif: Sasaran utamanya adalah individu dan kelompok masyarakat yang berisiko terkena penyakit, dengan tujuan mencegah penyakit atau memperlambat perkembangan penyakit. Contoh: vaksinasi.
c.Kuratif: Sasaran utamanya adalah individu yang sakit, dengan tujuan mengobati dan menyembuhkan penyakit. Contoh: pemberian antibiotik.
d.Rehabilitatif: Sasaran utamanya adalah individu yang telah sembuh dari penyakit atau mengalami kecacatan, dengan tujuan memulihkan fungsi tubuh dan kemampuannya. Contoh: terapi fisik untuk pasien stroke. Selain sasaran umum di atas, pelayanan kesehatan juga dapat ditargetkan pada kelompok khusus yaitu kumpulan individu yang mempunyai kesamaan jenis kelamin, umur, permasalahan, kegiatan yang tergonaisasi yang rawan masalah Kesehatan, seperti:
a.Kelompok dengan kebutuhan khusus Misalnya, wanita hamil, bayi, anak-anak, anak usia sekolah, lansia, dan orang dengan penyakit kronis
b.Kelompok rentan yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan Kesehatan karena berbagai faktor: Misalnya, masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, disabilitas dan masyarakat dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan.
c.Kelompok pekerja: Layanan kesehatan kerja bertujuan untuk mencegah penyakit dan cedera di tempat kerja, serta memberikan perawatan medis kepada pekerja.
d.Kelompok masyarakat: Pelayanan kesehatan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
1. 2.Mitra Perangkat Daerah Dinas Kesehatan berperan di berbagai kegiatan dalam pembanguan di Kabupaten Purworejo antara lain:
a.Sekretaris pada Tim Pembina Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat
b.Sekretaris pada Satuan Tugas (Satgas) Kawasan Tanpa Rokok.
c.Ketua II dan anggota pada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Purworejo
d.Sekretaris pada Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Purworejo
e.Koordinator bidang pelayanan Intervensi sensitif dan spesifik pada Tim Percepatan Penurunan
1. 3.Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Dalam pelayanan kesehatan mencakup berbagai pihak yang berperan penting dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan, peningkatan akses, meningkatkan kesehatan masyarakat serta sinergi dan kolaborasi dalam pelayanan kesehatan. Mitra ini dapat berupa lembaga pendidikan kesehatan, rumah sakit, organisasi profesi, dunia usaha, hingga individu atau kelompok masyarakat yang peduli dengan kesehatan antara lain :
a.Universitas dan Perguruan Tinggi Kesehatan: Melibatkan dosen, mahasiswa, dan fasilitas untuk penelitian, pelatihan, dan penyuluhan kesehatan.
b.Rumah Sakit Swasta: Berperan dalam peningkatan akses pelayanan kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi bagi masyarakat.
c.Organisasi Profesi: Organisasi Profesi Kesehatan meliputi organisasi profesi dokter, perawat, bidan, nutrisionis, sanitarian dan lainnya. Melakukan kerjasama dalam pelatihan, penyuluhan, dan pengembangan program kesehatan.
d.Dunia Usaha: Mencakup investasi dalam fasilitas kesehatan dan program kesehatan, berperan dalam penyediaan akses kesehatan yang lebih luas, serta mendorong inovasi melalui pengembangan produk dan layanan.
e.Perusahaan Industri Farmasi: Menyediakan obat-obatan, alat kesehatan, dan dukungan finansial untuk program kesehatan. Perusahaan Asuransi Kesehatan: Memfasilitasi akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan melalui asuransi.
f.Kelompok Masyarakat: Melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan, penggalangan dana, dan pemberdayaan masyarakat dalam isu kesehatan.
g.Individu Menjadi relawan dalam kegiatan kesehatan, menjadi agen perubahan dalam isu kesehatan, dan menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga. 2.2 Permasalah dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
1. 1.Masih banyak kasus Kematian Ibu Banyaknya kematian ibu (Angka Kematian Ibu/AKI) menunjukkan kondisi kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan yang masih rendah. Hal ini karena AKI adalah indikator kritis kesejahteraan masyarakat yang merefleksikan kondisi kesehatan ibu, gizi, lingkungan, serta kualitas dan akses fasilitas pelayanan kesehatan. Di Kabupaten Purworejo Kematian ibu paling banyak disebabkan karena penyakit dan kondisi lain yang mempersulit kehamilan. Kenaikan kasus kematian ibu disebabkan meningkatnya ibu hamil berisiko tinggi (33,5%). Pemantauan yang kurang maksimal dan kurangnya kerjasama jejaring dalam pelayanan ibu hamil, bersalin, dan nifas menyebabkan ibu hamil berisiko tidak tertangani dengan baik sehingga berakibat terhadap kematian ibu. Beberapa faktor yang menyebabkan kehamilan risiko tinggi antara lain adanya riwayat penyakit pada ibu, seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung, serta adanya penyulit dalam persalinan seperti posisi janin yang tidak normal, kehamilan ganda, dan perdarahan.
2. 2.Masih banyak kasus kematian bayi dan balita Masih banyaknya kasus Kematian Bayi di Kabupaten Purworejo sebagai gambaran derajat kesehatan masyarakat secara umum, khususnya layanan kesehatan ibu dan anak. Penyebab utama kematian bayi adalah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), asfiksia (kekurangan oksigen saat lahir), infeksi (seperti sepsis dan pneumonia), serta kelainan bawaan (kongenital). Penyebab utama dari faktor ibu adalah ibu yang mengandung dengan kehamilan risiko tinggi. Kehamilan risiko tinggi ini menimbulkan bahaya dan komplikasi baik bagi ibu maupun janin yang dikandung. Kasus Kematian Balita di Kabupaten Purworejo juga masih banyak, dengan penyebab terbanyak kematian balita adalah infeksi (seperti Diare, Pneumonia, DBD), kelainan kongenital, dan penyebab lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk terus menurunkan angka kematian balita di wilayah Kabupaten Purworejo. Imunisasi untuk mencegah penyakit infeksi dan upaya kesehatan anak yang terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan sangat dibutuhkan. Peningkatan kesehatan anak memerlukan perhatian khusus pada beberapa aspek penting.
3. 3.Prevalensi Stunting tinggi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita masih menjadi permasalah utama di Purworejo. Permasalahan stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, yang menghambat perkembangan fisik dan kognitif, bahkan hingga dewasa. Masalah ini disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, pola asuh yang tidak tepat, sanitasi buruk, dan infeksi berulang. Dampaknya meliputi tubuh pendek, kecerdasan di bawah rata-rata, dan kerentanan terhadap penyakit kronis. Meskipun prevalensi stunting mengalami penurunan, akan tetapi penanggulangan stunting memerlukan pendekatan komprehensif, termasuk perbaikan gizi, pola asuh, sanitasi, edukasi, serta perhatian pada isu sosial seperti kemiskinan dan perkawinan anak.
4. 4.Persentase cakupan kekebalan kelompok rendah Persentase cakupan kekebalan kelompok yang rendah berarti semakin banyak orang dalam suatu populasi yang tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu, sehingga meningkatkan risiko penyakit tersebut menyebar dan menimbulkan wabah di komunitas. Hal ini terjadi karena kurangnya cakupan imunisasi atau vaksinasi di masyarakat, membuat lebih banyak individu rentan terhadap infeksi. Berdasarkan sasaran Pusdatin, Capaian imunisasi di Kabupaten Purworejo masih rendah pada kelompok bayi dan anak sekolah. Hal ini dapat mengakibatkan tidak terbentuknya Herd Immunity, yang akan berpotensi terjadinya Outbreak atau KLB
5. 5.Cakupan PKG masih rendah Cakupan PKG (Pemeriksaan Kesehatan Gratis) adalah jangkauan dan target pelaksanaan program pemerintah untuk memberikan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat, dengan fokus pada berbagai kelompok usia sesuai siklus hidup, seperti anak sekolah, bayi, balita, dewasa, hingga lansia. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pencegahan penyakit, dengan sasaran yang meliputi pemeriksaan gigi, mata, anemia, gangguan pernapasan, hingga kesehatan jiwa Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui adanya program PKG atau belum menyadari pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin, fasilitas kesehatan yang terbatas atau lokasi yang jauh dapat menyulitkan masyarakat untuk mengakses layanan PKG. Keterbatasan anggaran, tenaga medis, dan peralatan dapat menghambat pelaksanaan program PKG secara optimal, dan keterlibatan pemerintah daerah yang kurang aktif dapat mengurangi dorongan untuk pelaksanaan PKG di wilayahnya menjadi permasalahan dalam pelaksanaan PKG.
6. 6.Angka populasi bebas PTM masih rendah Populasi bebas PTM adalah istilah yang mengacu pada kelompok populasi yang tidak menderita Penyakit Tidak Menular, seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, kanker, dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Populasi ini dapat dicapai dengan menghindari faktor risiko PTM seperti pola hidup tidak sehat (makanan tidak bergizi, kurang aktivitas fisik, merokok, alkohol) dan menjaga kesehatan melalui deteksi dini dan skrining PTM secara rutin Rendahnya populasi bebas Penyakit Tidak Menular (PTM) disebabkan oleh faktor risiko yang terkait dengan gaya hidup tidak sehat, seperti kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang buruk (kurang sayur, buah, dan terlalu banyak makanan manis, asin, berlemak), serta kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Faktor-faktor ini menyebabkan peningkatan tekanan darah, kolesterol, gula darah, dan obesitas, yang semuanya meningkatkan risiko PTM.
7. 7.Angka populasi bebas PM masih rendah Populasi bebas penyakit menular adalah kelompok orang yang memiliki kekebalan, tidak terpapar agen penyakit, serta menerapkan gaya hidup sehat, sehingga tidak terinfeksi atau menyebarkan penyakit menular. Upaya mencapai populasi ini termasuk melakukan vaksinasi, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, deteksi dini penyakit, serta promosi kesehatan melalui edukasi tentang pola hidup sehat dan pencegahan penyakit. Kekebalan tubuh yang kuat, menjaga kebersihan, pola makan seimbang, aktivitas fisik yang cukup, lingkungan yang bersih dan terhindar dari sumber penularan seperti air terkontaminasi, sampah, dan vektor penyakit (misalnya nyamuk) membantu mencegah penyakit menular. Ketersediaan serta akses terhadap layanan kesehatan untuk deteksi dini, pengobatan penyakit menular, dan imunisasi sangat krusial untuk menciptakan populasi yang sehat dan bebas dari penyakit menular.
8. 8.Tingkat aktivitas fisik masyarakat rendah Tingkat aktivitas fisik adalah ukuran gerakan tubuh dan pengeluaran energi, yang umumnya dibagi menjadi tiga kategori yaitu ringan, sedang, dan berat. Klasifikasi ini membantu menentukan pola aktivitas harian dan dampaknya pada kesehatan serta kebugaran tubuh dengan rekomendasi seperti 150 menit aktivitas intensitas sedang per minggu untuk orang dewasa. Tingkat aktivitas fisik masyarakat masih rendah, terlihat dari angka kebugaran yang rendah, rata-rata langkah per-hari yang minim dan partisipasi aktif olahraga yang rendah yang dapat diukur melalui berbagai instrumen atau kuesioner. Tingkat aktifitas fisik yang rendah menyebabkan tingginya risiko penyakit tidak menular (PTM)
9. 9.Persentase Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) rendah Persentase STBM adalah tingkat pencapaian program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang diukur melalui pencapaian lima pilar STBM, yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT), Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT), dan Pengelolaan Air Limbah Domestik Rumah Tangga. Rendahnya persentase STBM disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kebiasaan buruk masyarakat seperti membuang sampah sembarangan dan kurangnya kesadaran akan perilaku hidup bersih, tantangan lingkungan seperti kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan, serta keterbatasan partisipasi masyarakat dalam menganalisis dan mengambil tindakan terhadap kondisi sanitasi mereka melalui pemicuan STBM. Rendahnya pelaksanaan STBM menyebabkan peningkatan penyakit berbasis lingkungan seperti stunting serta kurangnya akses terhadap sanitasi dan air minum yang aman yang pada akhirnya menurunkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.
10. 10.Prevalensi Obesitas meningkat Prevalensi obesitas meningkat secara global ditandai dengan peningkatan persentase kasus obesitas pada dewasa dan anak- anak. Peningkatan ini dipicu oleh berbagai faktor seperti gaya hidup tidak aktif, pola makan tidak sehat dan pengaruh lingkungan. Peningkatan obesitas membawa dampak kesehatan serius seperti peningkatan risiko penyakit jantung, stroke, diabetes dan beberapa jenis kanker serta masalah pernapasan seperti sleep apnea dan asma. Obesitas juga memicu gangguan musculoskeletal (sendi dan tulang), masalah hati dan empedu hingga berdampak pada kesehatan mental, menurunkan kualitas hidup serta mengganggu sistem reproduksi.
11. 11.Rasio Nakes dan Named terhadap populasi belum sesuai standar Perencanaan tenaga kesehatan secara teknis memastikan bahwa jumlah tenaga kesehatan yang tersedia dalam wilayah tertentu tersedia sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, memiliki keterampilan yang sesuai standar kompetensinya dan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat untuk memberikan layanan yang tepat kepada mereka yang membutuhkan Pada Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan, perencanaan tenaga kesehatan digunakan sebagai acuan sistematis untuk dasar pelaksanaan, kegiatan pengadaan, pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan. WHO juga merespon target agenda SDGs yang berdasarkan dua belas indikator terpilih termasuk pelayanan penyakit tidak menular, penyakit menular dan pelayanan kesehatan reproduksi, ibu, maternal, bayi dan anak untuk menghitung ambang batas rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk. Angka yang diperoleh adalah 4,45 per 1.000 penduduk dengan asumsi untuk dapat mencapai 80% cakupan pada dua belas indikator terpilih SDGs.
12. 12.Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar rendah Proporsi fasilitas Kesehatan merujuk pada perbandingan jumlah jenis atau tipe fasilitas kesehatan yang tersedia dalam suatu wilayah atau populasi tertentu dan seringkali digunakan untuk mengukur ketersediaan, pemerataan atau kesesuaian infrastruktur kesehatan terhadap kebutuhan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan layanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) dapat diakses dan dirasakan oleh masyarakat secara merata. Faktor penyebab rendahnya Proporsi Fasilitas Kesehatan antara lain kekurangan tenaga medis termasuk dokter spesialis, ketersediaan dan kualitas fasilitas kesehatan yang belum sesuai standar serta anggaran dan investasi yang belum memadai yang dapat menghambat peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan serta produksi obat-obatan. Kondisi ini menyebabkan sulitnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang memadai sehingga berdampak negatif pada kesehatan penduduk.
13. 13.Proporsi faskes dengan perbekalan kesehatan (diagnostik, obat, vaksin, reagen) sesuai standar rendah Proporsi fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar adalah ukuran persentase fasilitas kesehatan (seperti puskesmas, klinik, rumah sakit) yang memiliki obat-obatan dan alat kesehatan yang lengkap dan memenuhi standar kualitas dan jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah terutama oleh Kementerian Kesehatan melalui peraturan-peraturan yang relevan. Pengukuran ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan. Dampak dari fasilitas kesehatan dan perbekalan yang tidak sesuai standar adalah peningkatan angka kesakitan dan kematian, kualitas pelayanan yang buruk, ketidakpercayaan masyarakat, penyebaran penyakit yang lebih luas dan risiko kegagalan pengobatan. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan penanganan yang tepat serta dapat mengancam kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan.
14. 14.Belum semua faskes terakreditasi paripurna Akreditasi Fasyankes adalah proses penting untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik dan laboratorium. Proses ini dilakukan oleh lembaga akreditasi independen yang menilai kepatuhan fasilitas terhadap standar pelayanan nasional. Tujuan utamanya adalah menjamin bahwa layanan kesehatan yang diberikan aman, berkualitas, dan standar. Akreditasi Paripurna Fasyankes adalah status akreditasi tertinggi yang diberikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) setelah memenuhi seluruh standar mutu dan keselamatan pasien yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi independen . Status ini menunjukkan bahwa fasyankes telah mencapai keunggulan dalam setiap standar pelayanan dan dinilai sangat baik. Masih adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terakrediatsi Paripurna berdampak pada pelayanan kesehatan yang tidak bermutu dan tidak sesuai dengan standar.
15. 15.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan rendah Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan dapat diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM menjadi acuan penting dalam evaluasi kebijakan pelayanan publik terutama terkait kualitas layanan rumah sakit dan puskesmas. Faktor penentu kepuasan adalah kualitas layanan menjadi faktor determinan penting dalam keselamatan pasien yang berdampak pada penurunan kejadian mortalitas di rumah sakit. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara lebih spesifik beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah Kualitas Pelayanan, Kemudahan Akses dan Komunikasi Efektif. Tingkat kepuasan masyarakat yang rendah terhadap layanan kesehatan dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan publik, penurunan kunjungan ke fasilitas kesehatan, ketidakpatuhan terhadap anjuran medis serta keresahan sosial jika masalah kesehatan meluas. Dampak negatif ini dapat diperparah dengan meningkatnya angka kesakitan dan kematian serta menurunnya kualitas hidup masyarakat secara umum.
16. 16.Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif rendah Tingkat keaktifan peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain Frekuensi Utilisasi FKTP (Peserta dengan frekuensi utilisasi FKTP yang tinggi memiliki probabilitas status kepesertaan aktif lebih tinggi), Pilihan FKTP (Peserta yang memilih FKTP di Klinik Pratama memiliki probabilitas status kepesertaan aktif lebih tinggi) dan Status Pernikahan (Peserta yang belum menikah memiliki probabilitas status kepesertaan aktif lebih tinggi) Untuk meningkatkan tingkat keaktifan peserta JKN, perlu dilakukan kerjasama lintas sektoral serta evaluasi beberapa regulasi atau kebijakan. UHC (Universal Health Coverage) Prioritas adalah memberikan akses kesehatan yang lebih baik dan lebih cepat kepada masyarakat. Dengan UHC Prioritas, warga tidak perlu menunggu masa aktif 14 hari untuk mendapatkan layanan kesehatan, cukup menunjukkan KTP untuk langsung mendapatkan perawatan bahkan dalam kondisi darurat.
17. 17.Indeks Kesehatan Lingkungan rendah Indeks Kesehatan Lingkungan (IKL) adalah salah satu komponen penting dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH sendiri merupakan alat untuk mengukur kualitas lingkungan suatu wilayah atau negara dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti kualitas Udara, kualitas Air, kesehatan lingkungan, pengelolaan limbahdan keanekaragaman hayati. Sedangkan IKL digunakan untuk menilai kualitas lingkunganm, membuat kebijakan dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menjaga lingkungan. Dampak Indeks Kesehatan Lingkungan (IKL) yang rendah dapat sangat signifikan bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN rendah
18. 18.Fasyankes terintegrasi SIKN (Sistem Informasi Kesehatan Nasional) Melalui platform SATUSEHAT memungkinkan fasilitas kesehatan untuk berbagi data kesehatan pasien secara elektronik dan terintegrasi. Integrasi SIKN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan kesehatan, mengurangi duplikasi tes medis dan mendukung pengambilan keputusan medis yang lebih akurat dan bermanfaat untuk akses data medis pasien secara real-time, mengurangi biaya perawatan dan meningkatkan keselamatan pasien serta mendukung perencanaan kebijakan kesehatan nasional Jika fasyankes terintegrasi tidak terintegrasi dengan SIKN (Sistem Informasi Kesehatan Nasional) dapat berdampak pada kualitas layanan kesehatan menurun, kesalahan medis meningkat, inefisiensi layanan kesehatan, pengambilan keputusan yang kurang tepat dan keterlambatan dalam penanganan pasien Dengan demikian, integrasi SIKN sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan mendukung pembangunan sistem kesehatan nasional yang lebih baik.
19. 19.Koordinasi antar unit kerja belum optimal Koordinasi antar unit kerja yang belum optimal dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya komunikasi, persepsi yang berbeda, atau ego sektoral di setiap unit. Hal ini dapat menyebabkan ketidakefisienan, tumpang tindih pekerjaan dan menghambat pencapaian tujuan organisasi.
20. 20.Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal Pemanfaatan teknologi informasi (TI) yang belum optimal disebabkan oleh berbagai faktor seperti kesenjangan infrastruktur dan akses, kesenjangan keterampilan dan literasi digital masyarakat (skill operator), anggaran yang terbatas untuk implementasi TI serta kurangnya kesadaran dan budaya positif dalam memanfaatkan TI secara maksimal. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal dapat menyebabkan dampak negatif seperti penurunan produktivitas peningkatan kejahatan siber dan penyalahgunaan teknologi.
21. 21.Kurangnya standar pelayanan Kurangnya standar pelayanan publik disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk sumber daya manusia yang kurang kompeten dan profesional, manajemen kelembagaan yang birokratis dan tidak responsif, kurangnya komitmen pimpinan serta pemahaman yang tidak memadai terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini berdampak pada kualitas layanan yang rendah seperti prosedur yang rumit, lambat, tidak informatif dan munculnya praktik pungutan liar yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan publik. 2.2.2 Isu Strategis
22. 1.Masyarakat Sehat Masyarakat sehat dapat diwujudkan dengan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang berfokus pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit melalui perubahan perilaku hidup sehat. GERMAS mendorong masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup sehat dan meninggalkan kebiasaan tidak sehat. Selain hal tersebut Program Indonesia Sehat (penerapan paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional), Program Gizi Seimbang dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga merupakan upaya untuk mewujudkan masyarakat sehat. Program-program ini bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia dan mengurangi risiko penyakit tidak menular.
23. 2.Prosentase Komunitas Gaya Hidup Sehat rendah Program komunitas gaya hidup sehat yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Berikut beberapa informasi tentang GERMAS yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat dan mengurangi faktor risiko penyakit tidak menular. GERMAS mendukung pembentukan kelompok-kelompok komunitas yang mendukung gaya hidup sehat, seperti kelompok senam, klub lari dan kelompok dukungan untuk berhenti merokok. Bekerjasama dengan sektor swasta dan Kementerian Pendidikan untuk mengimplementasikan program-program kesehatan di tempat kerja, sekolah dan masyarakat.
24. 3.Masyarakat belum mendapatkan layanan kesehatan yang baik, adil dan terjangkau Program pelayanan yang baik, adil, dan terjangkau mencakup beberapa inisiatif penting antara lain transformasi layanan primer, program layanan kesehatan primer, program layanan kesehatan lanjutan, sistem ketahanan kesehatan dan penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola. Beberapa strategi yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maternal dengan meningkatkan pemeriksaan kesehatan catin dan pemberian TTD pada ibu hamil, penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah, dan penanganan bencana dengan meningkatkan kompetensi SDM pengawas pangan olahan siap saji, pengembangan teknologi kesehatan untuk meningkatkan inovasi layanan kesehatan yang efisien dan terjangkau serta penguatan tata kelola dan pendanaan kesehatan untuk meningkatkan kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan dan pendanaan kesehatan yang berkelanjutan.
25. 4.Sistem Kesehatan belum optimal Sistem kesehatan masih menghadapi beberapa tantangan yang membuat sistem kesehatan belum optimal. Berikut kondisi yang mempengaruhi adalah masih ada kesenjangan dalam akses layanan kesehatan terutama di daerah terpencil dan pedesaan kualitas pelayanan kesehatan masih bervariasi dan beberapa fasilitas kesehatan belum memenuhi standar yang diharapkan, biaya kesehatan masih menjadi beban bagi banyak masyarakat terutama bagi mereka yang tidak memiliki asuransi kesehatan, Sumber Daya Manusia kesehatan yang terampil dan terdistribusi secara merata masih kurang. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholders lainnya untuk meningkatkan optimalisasi sistem kesehatan.
26. 5.Teknologi Kesehatan belum maju Teknologi kesehatan telah mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa contoh perkembangan teknologi bidang kesehatan antara lain payanan telemedisin yang memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter secara online melalui video atau telekonferensi sehingga meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, Sistem Rekam Medis Elektronik (RME) untuk penyimpanan dan pertukaran data medis pasien secara elektronik sehingga meningkatkan efisiensi dan koordinasi perawatan dan platform SATUSEHAT yang memungkinkan integrasi data kesehatan dan meningkatkan efisiensi layanan Kesehatan. Dengan teknologi Kesehatan yang terus berkembang diharapkan teknologi kesehatan dapat meningkatkan kualitas perawatan medis dan memperpanjang umur harapan hidup manusia.
27. 6.Peningkatan kualitas pelayanan publik Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah upaya untuk meningkatkan layanan agar lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan berbagai strategi seperti menerapkan teknologi, meningkatkan kompetensi aparatur, menyederhanakan prosedur, memperjelas biaya, serta menyederhanakan sistem penanganan keluhan Peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik memiliki dampak positif seperti meningkatnya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi daerah Tabel 2.9 Isu Strategis Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS DAERAH ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 Bonus Demografi Masih banyak kasus Kematian Ibu Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia Dampak buruk teknologi AI Transformasi sosial Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Masyarakat Sehat Masih banyak kasus kematian bayi dan balita Involuntary migration Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat Prosentase Komunitas Gaya Hidup Sehat rendah Prevalensi Stunting tinggi Aging population negara maju Masyarakat belum mendapatkan layanan kesehatan yang baik, adil dan terjangkau Persentase cakupan kekebalan kelompok rendah Sistem Kesehatan belum optimal Cakupan PKG masih rendah Teknologi Kesehatan belum maju Angka populasi bebas PTM masih rendah Angka populasi bebas PM masih rendah Tingkat aktivitas fisik masyarakat rendah POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS DAERAH ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL Persentase Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) rendah Prevalensi Obesitas meningkat Rasio Nakes dan Named terhadap populasi belum sesuai standar Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar rendah Proporsi faskes dengan perbekalan kesehatan (diagnostics, obat, vaksin, reagen) sesuai standar rendah Belum semua faskes terakreditasi paripurna Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan rendah Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif rendah Indeks Kesehatan Lingkungan rendah Fasyankes terintegrasi SIKN (Sistem Informasi Kesehatan Nasional) POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS DAERAH ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Koordinasi antar unit kerja belum optimal Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi Misinform asi dan disinforma si Transformasi tata kelola Tata kelola pemerintahan yang dinamis Tata kelola pemerintaha n yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif Peningkatan kualitas pelayanan publik Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal Cyber insecurity Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpina n Indonesia Kurangnya standar pelayanan publik Sinkronis asi kebijakan makro dan sektoral visi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah “ Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius dan Inovatif (Purworejo Berseri) “. Guna mencapai visi tersebut langkah-langkah strategis atau upaya yang dilakukan dalam 5 tahun kedepan dituangkan dalam misi sebagai berikut:
28. 1.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera
29. 2.Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah
30. 3.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
31. 4.Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ketahanan pangan
32. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi Untuk mewujudkan tujuan daerah “Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif’ dan Sasaran Daerah “Meningkatnya kualitas manusia” Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) menetapkan Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah 4.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan perangkat daerah adalah penjabaran dari tujuan dan sasaran daerah, merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk mencapai visi dan melaksanakan misi kepala daerah. Sedangkan sasaran perangkat daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tingkat prioritas dan hasil spesifik yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu, berfungsi sebagai tolak ukur dan pedoman untuk mengukur kinerja, pengendalian, evaluasi, serta dasar penyusunan kebijakan dan rencana kerja selanjutnya. Adapun Tujuan Dan Sasaran Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo Tahun 2026-2029 adalah sebagai berikut : Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tujuan Daerah: Mewujudkan Purworejo berdaya saing, sejahtera, religius, dan inovatif Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah 66,26 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 Sasara Daerah: Meningkatnya kualitas manusia Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan 90,00 90,67 91,33 92,00 92,67 93,33 Usia Harapan Hidup (UHH) 75,89 76,14 76,34 76,64 77,09 77,34 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah 66,26 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 Meningkatkan kualitas layanan BLUD kepada masyarakat Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan di Puskesmas 92,00 92,50 93,00 93,50 94,00 94,50 Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan di RSUD Tjitrowardojo 86,00 87,00 87,00 89,00 90,00 91,00 Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan di RSUD Tjokronegoro 92,00 92,50 93,00 93,50 94,00 94,50 Meningkatnya mutu dan layanan kesehatan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 14,40 13,90 13,40 12,90 12,40 11,90 Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM) 70,73 75,00 78,00 80,00 90,00 100,00 Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM) 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 80,00 80,00 80,00 80,00 83,00 83,00 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna 78,00 78,00 78,00 80,00 80,00 80,00 4.3 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi adalah rencana tindakan yang disusun secara matang untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi pembangunan kesehatan adalah serangkaian upaya terencana dan terkoordinasi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Strategi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, hingga upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pembangunan kesehatan juga melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan pembangunan, yang difokuskan pada pencapaian tujuan dan sasaran tertentu. Arah kebijakan dirumuskan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan Arah kebijakan pembangunan kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat secara optimal. Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 Menguatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat Memantapkan kualitas layanan kesehatan masyarakat Mewujudkan kualitas layanan kesehatan masyarakat Meneguhkan kualitas layanan kesehatan masyarakat Menguatkan sistem manajemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Memantapkan Kapasitas Sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Menguatkan kualitas layanan BLUD kepada masyarakat Meningkatkan kualitas layanan BLUD kepada masyarakat Memantapkan kualitas layanan BLUD kepada masyarakat Mewujudkan kualitas layanan BLUD kepada masyarakat Meneguhkan kualitas layanan BLUD kepada masyarakat Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra PD NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 S1. Meningkatnya kualitas manusia 2026 Penguatan penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar, pemenuhan mutu dan kualitas pelayanan secara optimal, sistem rujukan yang terintegrasi, serta memastikan akses dan keterjangkauan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan kesehatan masyarakat dengan menjamin pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Penguatan fasilitas dan layanan kesehatan melalui - Pengadaan sarana alat kesehatan dan perbekalan kesehatan - Transformasi Layanan Kesehatan Primer yang berkualitas dan terstandar - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Intervensi Terpadu untuk Penurunan Stunting dan Masalah Gizi - Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular - Pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup - Penanggulangan Tuberkulosis - Penguatan Layanan Kesehatan Rujukan - Peningkatan Ketahanan Sistem Kesehatan terhadap Krisis dan Bencana - Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD Penguatan pemetaan, penataan, dan distribusi sumberdaya kesehatan daerah dalam rangka menyediakan sumberdaya kesehatan yang kompeten dan sesuai standar. Penguatan Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui - Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan - Peningkataan Kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Penguatan pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat sehingga terwujud masyarakat dengan kualitas hidup yang sehat Penguatan Pemberdayaan Masyarakat melalui - penerapan PHBS dan penyehatan lingkungan. - Peningkatan peran serta masyarakat dalam program kesehatan. 2027 Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar, pemenuhan mutu dan kualitas pelayanan secara optimal, sistem rujukan yang terintegrasi, serta memastikan akses dan keterjangkauan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan kesehatan masyarakat dengan menjamin pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan melalui - Pengadaan sarana alat kesehatan dan perbekalan kesehatan - Transformasi Layanan Kesehatan Primer yang berkualitas dan terstandar - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Intervensi Terpadu untuk Penurunan Stunting dan Masalah Gizi - Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular - Pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup - Penanggulangan Tuberkulosis - Penguatan Layanan Kesehatan Rujukan - Peningkatan Ketahanan Sistem Kesehatan terhadap Krisis dan Bencana - Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Peningkatan pemetaan, penataan, dan distribusi sumberdaya kesehatan daerah dalam rangka menyediakan sumberdaya kesehatan yang kompeten dan sesuai standar Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui - Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan - Peningkataan Kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Peningkatan pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat sehingga terwujud masyarakat dengan kualitas hidup yang sehat Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui - menerapan PHBS dan penyehatan lingkungan. - Peningkatan peran serta masyarakat dalam program kesehatan. 2028 Pemantapan penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar, pemenuhan mutu dan kualitas pelayanan secara optimal, sistem rujukan yang terintegrasi, serta memastikan akses dan keterjangkauan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan kesehatan masyarakat dengan menjamin pelayanan kesehatan secara menyeluruh Pemantapan fasilitas dan layanan kesehatan melalui - Pengadaan sarana alat kesehatan dan perbekalan kesehatan - Transformasi Layanan Kesehatan Primer yang berkualitas dan terstandar - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Intervensi Terpadu untuk Penurunan Stunting dan Masalah Gizi - Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular - Pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup - Penanggulangan Tuberkulosis - Penguatan Layanan Kesehatan Rujukan - Peningkatan Ketahanan Sistem Kesehatan terhadap Krisis dan Bencana - Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD Pemantapan pemetaan, penataan, dan distribusi sumberdaya kesehatan daerah dalam rangka menyediakan sumberdaya kesehatan yang kompeten dan sesuai standar Pemantapan Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui - Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan - Peningkataan Kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Pemantapan pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat sehingga terwujud masyarakat dengan kualitas hidup yang sehat Pemantapan Pemberdayaan Masyarakat melalui - menerapan PHBS dan penyehatan lingkungan. - Peningkatan peran serta masyarakat dalam program kesehatan. 2029 Perwujudan penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar, pemenuhan mutu dan kualitas pelayanan secara optimal, sistem rujukan yang terintegrasi, serta memastikan akses dan keterjangkauan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan kesehatan masyarakat dengan menjamin pelayanan kesehatan secara menyeluruh Perwujudan fasilitas dan layanan kesehatan melalui - Pengadaan sarana alat kesehatan dan perbekalan kesehatan - Transformasi Layanan Kesehatan Primer yang berkualitas dan terstandar - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Intervensi Terpadu untuk Penurunan Stunting dan Masalah Gizi - Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular - Pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup - Penanggulangan Tuberkulosis NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 - Penguatan Layanan Kesehatan Rujukan - Peningkatan Ketahanan Sistem Kesehatan terhadap Krisis dan Bencana - Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD Perwujudan pemetaan, penataan, dan distribusi sumberdaya kesehatan daerah dalam rangka menyediakan sumberdaya kesehatan yang kompeten dan sesuai standar Perwujudan Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui - Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan - Peningkataan Kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Perwujudan pengembangan sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, dan terintegrasi, serta pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi Perwujudan Pemberdayaan Masyarakat melalui - Penerapan PHBS dan penyehatan lingkungan. - Peningkatan peran serta masyarakat dalam program kesehatan. 2030 Peneguhan penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar, pemenuhan mutu dan kualitas pelayanan secara optimal, sistem rujukan yang terintegrasi, serta memastikan akses dan keterjangkauan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan kesehatan masyarakat dengan menjamin pelayanan kesehatan secara menyeluruh Peneguhan fasilitas dan layanan kesehatan melalui - Pengadaan sarana alat kesehatan dan perbekalan kesehatan - Transformasi Layanan Kesehatan Primer yang berkualitas dan terstandar - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Intervensi Terpadu untuk Penurunan Stunting dan Masalah Gizi - Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular - Pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup - Penanggulangan Tuberkulosis - Penguatan Layanan Kesehatan Rujukan - Peningkatan Ketahanan Sistem Kesehatan terhadap Krisis dan Bencana - Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD Peneguhan pemetaan, penataan, dan distribusi sumberdaya kesehatan daerah dalam rangka menyediakan sumberdaya kesehatan yang kompeten dan sesuai standar Peneguhan Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui - Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan - Peningkataan Kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Peneguhan pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat sehingga terwujud masyarakat dengan kualitas hidup yang sehat Peneguhan Pemberdayaan Masyarakat melalui - menerapan PHBS dan penyehatan lingkungan - Peningkatan peran serta masyarakat dalam program kesehatan. NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi 2026 Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Penguatan akuntabilitas kinerja Dinkesda melalui perbaikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, serta pelaporan program dan kegiatan, disertai peningkatan transparansi, efisiensi, efektivitas, dan integritas aparatur dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, dan penyusunan dokumen perangkat daerah; pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, serta arsip; penyediaan gaji, tunjangan, barang dan jasa penunjang operasional kantor; penyelenggaraan rapat, koordinasi, dan kunjungan tamu; serta pemeliharaan sarana prasarana, kendaraan dinas, peralatan, dan gedung kantor. 2027 Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinkesda melalui penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan yang transparan dan terintegrasi, disertai peningkatan kapasitas aparatur untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, penyusunan dokumen dan walidata perangkat daerah; pengelolaan administrasi keuangan, laporan, gaji dan tunjangan ASN, barang milik daerah, serta kepegawaian; penyediaan barang, jasa, logistik, peralatan, sarana prasarana, serta dukungan pelayanan umum kantor; penyelenggaraan rapat, koordinasi, konsultasi, dan fasilitasi kunjungan tamu; penatausahaan arsip, komunikasi, dan utilitas; serta pengadaan dan pemeliharaan kendaraan, peralatan, mebel, gedung kantor, dan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah. 2028 Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Pemantapan akuntabilitas kinerja Dinkesda melalui konsistensi pelaksanaan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan yang terukur dan terintegrasi, serta pemantapan kapasitas aparatur untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, dan penyusunan dokumen perangkat daerah; pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, serta arsip; penyediaan gaji, tunjangan, barang dan jasa penunjang operasional kantor; penyelenggaraan rapat, koordinasi, dan kunjungan tamu; serta pemeliharaan sarana prasarana, kendaraan dinas, peralatan, dan gedung kantor. 2029 Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Perwujudan akuntabilitas kinerja Dinkesda melalui penerapan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan yang terintegrasi dan berbasis kinerja, serta perwujudan kapasitas aparatur yang profesional, transparan, dan berintegritas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, dan penyusunan dokumen perangkat daerah; pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, serta arsip; penyediaan gaji, tunjangan, barang dan jasa penunjang operasional kantor; penyelenggaraan rapat, koordinasi, dan kunjungan tamu; serta pemeliharaan sarana prasarana, kendaraan dinas, peralatan, dan gedung kantor. 2030 Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peneguhan akuntabilitas kinerja Dinkesda melalui penguatan penerapan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan yang akuntabel dan berkelanjutan, serta peneguhan kapasitas aparatur yang profesional, transparan, dan berintegritas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, dan penyusunan dokumen perangkat daerah; pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, serta arsip; penyediaan gaji, tunjangan, barang dan jasa penunjang operasional kantor; penyelenggaraan rapat, koordinasi, dan kunjungan tamu; serta pemeliharaan sarana prasarana, kendaraan dinas, peralatan, dan gedung kantor. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan atau rencana kerja yang akan datang yang dijadikan sebagai pedoman operasional. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Purworejo dan berikut adalah Cascading Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Rencana Program/Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan di lingkup Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) yang akan dilaksanakan pada periode 2026-2029 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 4.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 S1. Meningkatnya kualitas manusia Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Usia Harapan Hidup (UHH) Meningkatnya mutu dan layanan kesehatan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM) Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM) Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi kelengkapan Sarana Prasarana Alat Kesehatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Pembangunan Puskesmas Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengembangan Puskesmas NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengembangan Rumah Sakit Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Tercapainya Mutu dan Layanan Kesehatan sesuai standar Jumlah Dokumen Pelaksanaan Mutu dan Layanan Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki Izin operasional Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki Izin operasional Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Neglected Tropical Diseases (NTDs) Angka Kematian Dengue Annual Parasite Incidence (API) Persentase Diabetes Melitus Terkendali Insiden HIV Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase Hipertensi terkendali Tersedianya layanan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Dokumen Pelaksanaan Layanan Kesehatan Pengendalian dan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menyelenggarakan Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar Jumlah Kasus Kematian Ibu PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Kematian Balita Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik Persentase lanjut usia yang mandiri Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis Prevalensi Obesitas Persentase merokok penduduk 10-21 tahun Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan Terlaksananya Pelayanan Kesehatan berdasarkan Siklus Hidup Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat berdasarkan Siklus Hidup Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menyelenggarakan Pelayanan siklus hidup sesuai standar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Tersedianya data dan sistem informasi kesehatan Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tercapainya pemanfatan ERM di fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase pemanfatan ERM yang terintegrasi satu sehat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Tersedianya SDM kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar profesi Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Tercapainya Tenaga Kesehatan yang Memiliki Izin Praktik Jumlah Tenaga Kesehatan yang Memiliki Izin Praktik Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Tercapainya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki Standar Ketenagaan Minimal Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tersedianya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Teknis Sesuai Standar Persentase SDM Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar Profesi Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Tersedianya obat, alat kesehatan dan optikal serta makanan yang aman dan bermutu Persentase Peredaran Obat, Alat Kesehatan dan Optikal, serta Makanan yang Aman dan Bermutu PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Tersedianya Obat, Alat Kesehatan dan Optikal serta Makanan yang Aman dan Bermutu Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Terwujudnya Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang sesuai standar Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang dilakukan pembinaan sesuai standar Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Terwujudnya Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang Memenuhi Ketentuan Keamanan Pangan Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Tercapainya Sarana Tempat Pengelolaan Pangan (Jasa Boga dan Depot Air Minum) yang memenuhi persyaratan Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Tercapainya Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajajan yang mendapatkan Pembinaan Perentase Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajajan yang mendapatkan Label Pembinaan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Tercapainya produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan yang memenuhi persyaratan saat dilakukan pengawasan Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Terwujudnya desa siaga aktif mandiri Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Terwujudnya Pokjanal Desa Siaga di Tingkat Kecamatan yang aktif Jumlah Pokjanal Desa Siaga di Tingkat Kecamatan yang aktif Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkat an Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningka tan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Terwujudnya Desa Sehat Utama dan Mandiri Jumlah Desa Sehat Utama dan Mandiri Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Tercapainya Posyandu yang Menerapkan SPM Bidang Kesehatan Persentase Posyandu yang Menerapkan SPM Bidang Kesehatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupa ten/Kota Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksana an Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Meningkatkan kualitas layanan BLUD kepada masyarakat Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan di Puskesmas Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan di RSUD Tjitrowardojo Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan di RSUD Tjokronegoro Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di Puskesmas PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Kemiri Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas Peningkatan Pelayanan BLUD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Bagelen Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Banyuasin Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Banyuurip Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Bayan Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Butuh Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Gebang Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Grabag Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Karanggetas Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Ngombol Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Bener Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Kaligesing Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Pituruh Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Sruwohrejo Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Semawung daleman Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Bragolan Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Mranti Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Purworejo Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Wirun Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Dadirejo Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Bubutan Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Cangkrep Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Seborokrapyak Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Kutoarjo Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Winong Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Bruno Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Loano Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di RSUD Tjitrowardojo PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Kinerja Penunjang dan Manajemen BLUD Persentase Capaian Kinerja Penunjang dan Manajemen BLUD Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya Kinerja Pelayanan Medis dan Keperawatan BLUD Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Medis dan Keperawatan BLUD Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan di RSUD Tjitrowardojo PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Kinerja Tata Usaha dan Rumah Tangga BLUD Persentase Capaian Kinerja Tata Usaha dan Rumah Tangga BLUD Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya Kinerja Perencanaan dan Humas BLUD Persentase Capaian Kinerja Perencanaan dan Humas BLUD Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya Kinerja Keuangan BLUD Persentase Capaian Kinerja Keuangan BLUD Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di RSUD Tjokronegoro PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Kinerja Pelayanan Medis BLUD Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Medis BLUD Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Kinerja Pelayanan Keperawatan BLUD Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Keperawatan BLUD Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya Kinerja Pelayanan Penunjang Medis BLUD Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Penunjang Medis BLUD Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya Kinerja Pelayanan Penunjang Non Medis BLUD Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Penunjang Non Medis BLUD Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan di RSUD Tjokronegoro PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Layanan Penunjang Medis dan Nonmedis Persentase Ketercapaian Layanan Penunjang Medis dan Nonmedis di RSUD Tjokronegoro Terlaksananya Kinerja Perencanaan BLUD Persentase Capaian Kinerja Perencanaan BLUD Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya Kinerja Keuangan BLUD Persentase Capaian Kinerja Keuangan BLUD Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Terlaksananya Kinerja Pelayanan Umum dan Kepegawaian BLUD Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Umum dan Kepegawaian BLUD Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Truwulanan/Semesteran SKPD Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Pendanaan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL

(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 1 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan akuntabilitas kinerja perangkatÂ daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 63,11 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 80,2 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 75,64 76,14 76,34 76,64 77,09 77,34 77,34 Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan Angka 87,36 90,67 91,33 92 92,67 93,33 93,33 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 01.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 150.009.742.588 149.999.742.249 139.999.742.249 139.999.742.249 139.999.742.249 01.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di Puskesmas % 50 60 501.745.266.339 65 501.745.266.000 70 491.745.266.000 72 491.745.266.000 75 491.745.266.000 75 Sekretariat Kabupaten Purworejo Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah % 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Kabupaten Purworejo Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di RSUD Tjitrowardojo % 84 86 87 88 89 90 90 RSUD DR. TJITROWARDOJO Kabupaten Purworejo Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan di RSUD Tjitrowardojo % 100 100 100 100 100 100 100 RSUD DR. TJITROWARDOJO Kabupaten Purworejo Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di RSUD Tjokronegoro % 90,83 91,5 92 92,5 93 93,5 93,5 RSUD R.A.A TJOKRONEGORO Kabupaten Purworejo Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan di RSUD Tjokronegoro % 100 100 100 100 100 100 100 RSUD R.A.A TJOKRONEGORO Kabupaten Purworejo KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) Meningkatnya Layanan Penunjang Medis dan Nonmedis Persentase Ketercapaian Layanan Penunjang Medis dan Nonmedis di RSUD Tjokronegoro % 100 100 100 100 100 100 100 RSUD R.A.A TJOKRONEGORO Kabupaten Purworejo 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 6 23 32.680.200 24 77.500.000 24 84.500.000 24 91.000.000 24 99.000.000 24 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 15 22 29.568.600 22 55.500.000 22 57.000.000 22 59.500.000 22 62.000.000 110 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 6 20 3.111.600 20 10.000.000 20 12.500.000 20 14.000.000 20 17.000.000 100 1.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Dokumen 0 0 0 1 12.000.000 1 15.000.000 1 17.500.000 1 20.000.000 4 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan 0 45 149.057.304.068 45 148.408.984.549 45 137.457.794.239 45 136.867.230.738 45 138.017.175.287 45 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ Bulan 1.405 2.105 148.980.430.868 2.105 148.196.215.549 2.105 137.245.025.239 2.105 136.654.461.738 2.105 137.804.406.287 2.105 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan 26 26 76.873.200 26 212.769.000 26 212.769.000 26 212.769.000 26 212.769.000 130 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Laporan 0 11 5.637.000 11 18.799.000 11 20.678.900 11 22.746.790 11 25.021.469 55 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 1 1 5.637.000 1 18.799.000 1 20.678.900 1 22.746.790 1 25.021.469 5 1.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Laporan 0 0 16 10.000.000 16 10.000.000 16 10.000.000 16 10.000.000 64 1.02.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Dokumen 0 0 0 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 4 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen 0 21 1.944.000 21 16.506.600 21 18.157.260 21 19.972.986 21 21.970.285 105 1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Laporan 1 1 1.944.000 1 16.506.600 1 18.157.260 1 19.972.986 1 21.970.285 5 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 0 8 185.643.620 8 366.800.500 8 403.480.550 8 443.828.605 8 488.211.465 40 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 1 5.273.800 1 5.876.300 1 6.463.930 1 7.110.323 1 7.821.355 5 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 1 5.672.700 1 8.662.000 1 9.528.200 1 10.481.020 1 11.529.122 5 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 1 25.578.000 1 106.714.200 1 117.385.620 1 129.124.182 1 142.036.600 5 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 1 4.326.000 1 8.629.400 1 9.492.340 1 10.441.574 1 11.485.731 5 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket 1 1 76.609.720 1 8.529.000 1 9.381.900 1 10.320.090 1 11.352.099 5 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 1 1 4.300.000 1 7.905.000 1 8.695.500 1 9.565.050 1 10.521.555 5 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 1 1 62.882.000 1 216.581.000 1 238.239.100 1 262.063.010 1 288.269.311 5 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 1.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 1 1 1.001.400 1 3.903.600 1 4.293.960 1 4.723.356 1 5.195.692 5 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan Unit 3 0 0 3 832.314.400 35 1.293.314.400 0 38 1.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 0 0 0 0 0 1 416.157.200 1 416.157.200 0 0 2 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 0 0 0 0 0 2 416.157.200 2 416.157.200 0 0 4 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 0 0 0 0 0 0 0 10 56.000.000 0 0 10 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 3 0 0 0 0 0 0 14 225.000.000 0 0 14 1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 0 0 0 0 0 0 0 3 105.000.000 0 0 3 1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 0 0 0 0 0 0 0 5 75.000.000 0 0 5 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan 3 24 375.209.700 24 409.854.600 24 412.390.200 24 415.179.360 24 418.247.436 24 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 12 349.544.200 12 384.498.600 12 384.498.600 12 384.498.600 12 384.498.600 60 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 12 25.665.500 12 25.356.000 12 27.891.600 12 30.680.760 12 33.748.836 60 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan 7 12 351.324.000 12 691.297.000 12 760.426.700 12 836.469.370 12 920.116.307 12 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 1 1 39.950.000 1 39.945.000 1 43.939.500 1 48.333.450 1 53.166.795 1 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 11 11 131.350.000 11 359.505.000 11 395.455.500 11 435.001.050 11 478.501.155 11 1.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 122 122 2.400.000 122 5.000.000 122 5.500.000 122 6.050.000 122 6.655.000 122 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 64 64 34.990.000 64 39.290.000 64 43.219.000 64 47.540.900 64 52.294.990 64 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi Unit 3 3 55.843.000 3 124.560.000 3 137.016.000 3 150.717.600 3 165.789.360 3 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi Unit 8 8 3.360.000 8 13.892.000 8 15.281.200 8 16.809.320 8 18.490.252 8 1.02.01.2.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Ha 17.112 17.112 83.431.000 17.112 109.105.000 17.112 120.015.500 17.112 132.017.050 17.112 145.218.755 17.112 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Kemiri Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas % 100 100 2.695.532.436 100 2.695.532.436 100 2.695.532.436 100 2.695.532.436 100 2.695.532.436 100 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit Kerja 1 1 2.695.532.436 1 2.695.532.436 1 2.695.532.436 1 2.695.532.436 1 2.695.532.436 1 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Bener Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas % 100 100 1.206.500.000 100 1.206.500.000 100 1.206.500.000 100 1.206.500.000 100 1.206.500.000 100 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit Kerja 1 1 1.206.500.000 1 1.206.500.000 1 1.206.500.000 1 1.206.500.000 1 1.206.500.000 1 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Loano Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas % 100 100 1.536.490.160 100 1.536.490.160 100 1.536.490.160 100 1.536.490.160 100 1.536.490.160 100 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit Kerja 1 1 1.536.490.160 1 1.536.490.160 1 1.536.490.160 1 1.536.490.160 1 1.536.490.160 1 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Sruwohrejo Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas % 100 100 1.525.109.874 100 1.525.109.874 100 1.525.109.874 100 1.525.109.874 100 1.525.109.874 100 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit Kerja 1 1 1.525.109.874 1 1.525.109.874 1 1.525.109.874 1 1.525.109.874 1 1.525.109.874 1 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Grabag Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas % 100 100 2.473.356.000 100 2.473.356.000 100 2.473.356.000 100 2.473.356.000 100 2.473.356.000 100 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit Kerja 1 1 2.473.356.000 1 2.473.356.000 1 2.473.356.000 1 2.473.356.000 1 2.473.356.000 1 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Wirun Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas % 100 100 2.394.000.000 100 2.394.000.000 100 2.394.000.000 100 2.394.000.000 100 2.394.000.000 100 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit Kerja 1 1 2.394.000.000 1 2.394.000.000 1 2.394.000.000 1 2.394.000.000 1 2.394.000.000 1 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Butuh Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas % 100 100 2.194.664.751 100 2.194.664.751 100 2.194.664.751 100 2.194.664.751 100 2.194.664.751 100 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit Kerja 1 1 2.194.664.751 1 2.194.664.751 1 2.194.664.751 1 2.194.664.751 1 2.194.664.751 1 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Semawung daleman Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas % 100 100 3.822.429.224 100 3.822.429.224 100 3.822.429.224 100 3.822.429.224 100 3.822.429.224 100 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit Kerja 1 1 3.822.429.224 1 3.822.429.224 1 3.822.429.224 1 3.822.429.224 1 3.822.429.224 1 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Kutoarjo Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas % 100 100 1.121.409.246 100 1.121.409.246 100 1.121.409.246 100 1.121.409.246 100 1.121.409.246 100 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit Kerja 1 1 1.121.409.246 1 1.121.409.246 1 1.121.409.246 1 1.121.409.246 1 1.121.409.246 1 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Bragolan Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas % 100 100 2.759.696.307 100 2.759.696.307 100 2.759.696.307 100 2.759.696.307 100 2.759.696.307 100 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit Kerja 1 1 2.759.696.307 1 2.759.696.307 1 2.759.696.307 1 2.759.696.307 1 2.759.696.307 1 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Karanggetas Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas % 100 100 3.303.161.739 100 3.303.161.739 100 3.303.161.739 100 3.303.161.739 100 3.303.161.739 100 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit Kerja 1 1 3.303.161.739 1 3.303.161.739 1 3.303.161.739 1 3.303.161.739 1 3.303.161.739 1 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Seborokrapyak Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas % 100 100 2.193.360.261 100 2.193.360.261 100 2.193.360.261 100 2.193.360.261 100 2.193.360.261 100 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit Kerja 1 1 2.193.360.261 1 2.193.360.261 1 2.193.360.261 1 2.193.360.261 1 2.193.360.261 1 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Pituruh Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas % 100 100 2.360.067.875 100 2.360.067.875 100 2.360.067.875 100 2.360.067.875 100 2.360.067.875 100 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit Kerja 1 1 2.360.067.875 1 2.360.067.875 1 2.360.067.875 1 2.360.067.875 1 2.360.067.875 1 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Purworejo Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas % 100 100 1.050.000.000 100 1.050.000.000 100 1.050.000.000 100 1.050.000.000 100 1.050.000.000 100 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit Kerja 1 1 1.050.000.000 1 1.050.000.000 1 1.050.000.000 1 1.050.000.000 1 1.050.000.000 1 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Mranti Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas % 100 100 1.606.168.774 100 1.606.168.774 100 1.606.168.774 100 1.606.168.774 100 1.606.168.774 100 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit Kerja 1 1 1.606.168.774 1 1.606.168.774 1 1.606.168.774 1 1.606.168.774 1 1.606.168.774 1 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Cangkrep Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas % 100 100 2.786.035.040 100 2.786.035.040 100 2.786.035.040 100 2.786.035.040 100 2.786.035.040 100 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit Kerja 1 1 2.786.035.040 1 2.786.035.040 1 2.786.035.040 1 2.786.035.040 1 2.786.035.040 1 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Bagelen Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas % 100 100 1.477.475.280 100 1.477.475.280 100 1.477.475.280 100 1.477.475.280 100 1.477.475.280 100 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit Kerja 1 1 1.477.475.280 1 1.477.475.280 1 1.477.475.280 1 1.477.475.280 1 1.477.475.280 1 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Banyuurip Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas % 100 100 1.915.886.622 100 1.915.886.622 100 1.915.886.622 100 1.915.886.622 100 1.915.886.622 100 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit Kerja 1 1 1.915.886.622 1 1.915.886.622 1 1.915.886.622 1 1.915.886.622 1 1.915.886.622 1 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Gebang Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas % 100 100 957.200.000 100 967.200.000 100 967.200.000 100 967.200.000 100 967.200.000 100 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit Kerja 1 1 957.200.000 1 967.200.000 1 967.200.000 1 967.200.000 1 967.200.000 1 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Winong Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas % 100 100 1.295.574.408 100 1.295.574.408 100 1.295.574.408 100 1.295.574.408 100 1.295.574.408 100 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit Kerja 1 1 1.295.574.408 1 1.295.574.408 1 1.295.574.408 1 1.295.574.408 1 1.295.574.408 1 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Bruno Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas % 100 100 1.450.352.900 100 1.450.352.900 100 1.450.352.900 100 1.450.352.900 100 1.450.352.900 100 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit Kerja 1 1 1.450.352.900 1 1.450.352.900 1 1.450.352.900 1 1.450.352.900 1 1.450.352.900 1 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Banyuasin Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas % 100 100 1.640.100.000 100 1.640.100.000 100 1.640.100.000 100 1.640.100.000 100 1.640.100.000 100 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit Kerja 1 1 1.640.100.000 1 1.640.100.000 1 1.640.100.000 1 1.640.100.000 1 1.640.100.000 1 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Ngombol Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas % 100 100 984.847.944 100 984.847.944 100 984.847.944 100 984.847.944 100 984.847.944 100 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit Kerja 1 1 984.847.944 1 984.847.944 1 984.847.944 1 984.847.944 1 984.847.944 1 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Kaligesing Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas % 100 100 1.229.530.854 100 1.229.530.854 100 1.229.530.854 100 1.229.530.854 100 1.229.530.854 100 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Bayan Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas % 100 100 1.409.854.244 100 1.409.854.244 100 1.409.854.244 100 1.409.854.244 100 1.409.854.244 100 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit Kerja 1 1 1.409.854.244 1 1.409.854.244 1 1.409.854.244 1 1.409.854.244 1 1.409.854.244 1 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Bubutan Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas % 100 100 4.164.108.247 100 4.164.108.247 100 4.164.108.247 100 4.164.108.247 100 4.164.108.247 100 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit Kerja 1 1 4.164.108.247 1 4.164.108.247 1 4.164.108.247 1 4.164.108.247 1 4.164.108.247 1 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Dadirejo Persentase Pelayanan BLUD Puskesmas % 100 100 2.692.032.116 100 2.692.032.116 100 2.692.032.116 100 2.692.032.116 100 2.692.032.116 100 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit Kerja 1 1 2.692.032.116 1 2.692.032.116 1 2.692.032.116 1 2.692.032.116 1 2.692.032.116 1 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Kinerja Penunjang dan Manajemen BLUD Persentase Capaian Kinerja Penunjang dan Manajemen BLUD % 100 100 232.111.079.449 100 232.111.079.449 100 232.111.079.449 100 232.111.079.449 100 232.111.079.449 100 Terlaksananya Kinerja Pelayanan Medis dan Keperawatan BLUD Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Medis dan Keperawatan BLUD % 100 100 100 100 100 100 100 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) Terlaksananya Kinerja Tata Usaha dan Rumah Tangga BLUD Persentase Capaian Kinerja Tata Usaha dan Rumah Tangga BLUD % 100 100 100 100 100 100 100 Terlaksananya Kinerja Perencanaan dan Humas BLUD Persentase Capaian Kinerja Perencanaan dan Humas BLUD % 100 100 100 100 100 100 100 Terlaksananya Kinerja Keuangan BLUD Persentase Capaian Kinerja Keuangan BLUD % 100 100 100 100 100 100 100 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit Kerja 1 1 232.111.079.449 1 232.111.079.449 1 232.111.079.449 1 232.111.079.449 1 232.111.079.449 1 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Terlaksananya Kinerja Perencanaan BLUD Persentase Capaian Kinerja Perencanaan BLUD % 100 100 65.379.500.000 100 65.379.500.000 100 65.379.500.000 100 65.379.500.000 100 65.379.500.000 100 Terlaksananya Kinerja Keuangan BLUD Persentase Capaian Kinerja Keuangan BLUD % 100 100 100 100 100 100 100 Terlaksananya Kinerja Pelayanan Umum dan Kepegawaian BLUD Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Umum dan Kepegawaian BLUD % 100 100 100 100 100 100 100 Terlaksananya Kinerja Pelayanan Medis BLUD Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Medis BLUD % 100 100 100 100 100 100 100 Terlaksananya Kinerja Pelayanan Keperawatan BLUD Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Keperawatan BLUD % 100 100 100 100 100 100 100 Terlaksananya Kinerja Pelayanan Penunjang Medis BLUD Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Penunjang Medis BLUD % 100 100 100 100 100 100 100 Terlaksananya Kinerja Pelayanan Penunjang Non Medis BLUD Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Penunjang Non Medis BLUD % 100 100 100 100 100 100 100 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit Kerja 1 1 65.379.500.000 1 65.379.500.000 1 65.379.500.000 1 65.379.500.000 1 65.379.500.000 1 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 2 Meningkatnya mutu dan layanan kesehatan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita % 14,9 13,9 13,4 12,9 12,4 11,9 11,9 Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM) % 0 75 78 80 90 100 100 Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM) % 40 45 50 55 60 65 65 Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) % 73,65 80 80 80 83 83 83 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna % 79 78 78 80 80 80 80 01.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 149.097.033.763 150.798.559.000 147.631.892.000 133.278.469.000 156.399.722.000 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) % 79 90,31 147.373.856.534 90,63 149.308.332.000 90,94 146.156.032.000 91,25 131.779.291.000 91,56 154.876.857.000 91,56 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kabupaten Purworejo Neglected Tropical Diseases (NTDs) % 70,4 92 96,2 100 100 100 100 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kabupaten Purworejo Angka Kematian Dengue % 0,38 0,34 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kabupaten Purworejo Annual Parasite Incidence (API) per 1000 penduduk 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kabupaten Purworejo Persentase Diabetes Melitus Terkendali % 0 35 37 39 41 45 45 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kabupaten Purworejo Insiden HIV per 1000 penduduk 0,14 0,16 0,18 0,2 0,23 0,25 0,25 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kabupaten Purworejo Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap % 87,91 95 96 97 98 99 99 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kabupaten Purworejo KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat % 58 65 67 70 73 75 75 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kabupaten Purworejo Persentase Hipertensi terkendali % 0,66 5,17 5,67 6,17 6,67 7,17 7,17 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kabupaten Purworejo Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar Jumlah Kasus Kematian Ibu Kasus 7 5 5 4 4 4 22 Bidang Kesehatan Masyarakat Kabupaten Purworejo Jumlah Kematian Balita Kasus 96 86 81 80 79 78 404 Bidang Kesehatan Masyarakat Kabupaten Purworejo Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik % 0 37,04 55,56 74,07 85,19 100 100 Bidang Kesehatan Masyarakat Kabupaten Purworejo Persentase lanjut usia yang mandiri % 65 77 79 81 83 85 85 Bidang Kesehatan Masyarakat Kabupaten Purworejo Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis % 0 55 65 75 80 80 80 Bidang Kesehatan Masyarakat Kabupaten Purworejo Prevalensi Obesitas % 21,8 21,6 21,5 21,4 21,3 21,2 21,2 Bidang Kesehatan Masyarakat Kabupaten Purworejo Persentase merokok penduduk 10-21 tahun % 0 11,4 10,4 9,4 8,4 7,4 7,4 Bidang Kesehatan Masyarakat Kabupaten Purworejo Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan % 1,0 1,5 1,7 2,0 2,5 3,0 3,0 Bidang Kesehatan Masyarakat Kabupaten Purworejo Tersedianya data dan sistem informasi kesehatan Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional % 46,88 56 59 61 63 65 65 Sekretariat Kabupaten Purworejo Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar % 12,5 27,78 27,78 33,33 36,66 41,11 41,11 Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Purworejo KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional % 98,31 98,4 98,5 98,6 98,7 98,8 98,8 Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Purworejo 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi kelengkapan Sarana Prasarana Alat Kesehatan % 70 70 59.842.578.883 72 55.601.637.292 75 49.399.534.730 77 34.102.042.749 80 56.260.325.752 80 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar % 82 85 88 92 95 96 96 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Unit 0 0 0 1 5.075.000.000 0 0 0 0 0 0 1 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun Unit 0 0 0 2 22.000.000.000 2 12.476.897.639 0 0 1 12.000.000.000 5 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun Unit 1 0 0 0 0 0 0 1 1.521.000.000 1 1.446.000.000 2 1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun Unit 0 0 0 0 0 2 700.000.000 1 1.000.000.000 1 700.000.000 4 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Unit 1 1 5.266.622.060 11 9.000.000.000 11 17.500.000.000 11 13.604.405.658 11 11.825.000.000 27 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Unit 1 1 6.030.732.770 1 1.200.000.000 1 1.446.000.000 0 0 0 0 3 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit Unit 0 0 0 0 0 1 1.000.000.000 1 1.000.000.000 0 0 2 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas Unit 0 0 0 1 150.000.000 1 800.000.000 1 800.000.000 1 800.000.000 4 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya Unit 0 0 0 1 800.000.000 1 800.000.000 1 800.000.000 1 800.000.000 2 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Unit 0 0 0 0 0 1 300.000.000 0 0 1 300.000.000 2 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Unit 200 30 6.048.692.842 15 800.000.000 15 800.000.000 15 800.000.000 350 13.812.688.661 425 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center Unit 0 0 0 1 3.000.000.000 0 0 1 2.000.000.000 0 0 2 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Unit 300 150 280.380.760 150 299.625.000 150 299.625.000 150 299.625.000 150 299.625.000 750 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, Unit 0 2 27.978.535.100 0 0 0 0 0 0 0 0 2 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan Paket 72 72 14.151.475.351 84 13.178.693.952 84 13.178.693.751 84 12.178.693.751 84 14.178.693.751 408 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan Paket 27 27 86.140.000 27 98.318.340 27 98.318.340 27 98.318.340 27 98.318.340 27 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tercapainya Mutu dan Layanan Kesehatan sesuai standar Jumlah Dokumen Pelaksanaan Mutu dan Layanan Kesehatan Dokumen 3 3 87.298.442.552 3 93.315.877.789 3 96.365.680.351 3 97.286.431.332 3 98.225.714.329 15 Tersedianya layanan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage) % 51 90,63 91,25 91,88 92,5 93,13 93,13 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Layanan Kesehatan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 17 17 17 17 17 17 85 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menyelenggarakan Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas 27 27 27 27 27 27 27 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) Terlaksananya Pelayanan Kesehatan berdasarkan Siklus Hidup Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat berdasarkan Siklus Hidup Dokumen 21 21 21 21 21 21 21 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menyelenggarakan Pelayanan siklus hidup sesuai standar Puskesmas 27 27 27 27 27 27 27 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 6.268 6.706 2.356.157.000 6.706 2.356.157.000 6.706 2.356.157.000 6.706 2.356.157.000 6.706 2.356.157.000 33.530 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 6.333 6.510 50.444.600 6.510 50.444.600 6.510 50.444.600 6.510 50.444.600 6.510 50.444.600 32.550 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 6.697 6.513 68.529.800 6.513 75.167.967 6.513 75.167.967 6.513 75.167.967 6.513 75.167.967 32.565 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 38.531 44.881 215.658.600 44.881 215.658.600 44.881 215.658.600 44.881 215.658.600 44.881 215.658.600 224.405 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 98.574 127.510 620.341.000 127.510 620.341.000 127.510 620.341.000 127.510 620.341.000 127.510 620.341.000 637.550 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 268.398 452.396 19.451.200 452.396 24.677.354 452.396 24.677.354 452.396 24.677.354 452.396 24.677.354 2.261.980 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 118.381 133.326 331.865.400 133.326 331.865.400 133.326 331.865.400 133.326 331.865.400 133.326 331.865.400 666.630 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 81.252 239.112 12.907.000 239.112 15.964.592 239.112 15.964.592 239.112 15.964.592 239.112 15.964.592 1.195.560 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 11.876 7.033 17.396.200 7.033 20.491.106 7.033 20.491.106 7.033 20.491.106 7.033 20.491.106 35.165 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 4.138 5.535 213.354.200 5.535 230.000.000 5.535 230.000.000 5.535 230.000.000 5.535 230.000.000 27.675 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 9.923 7.843 289.900.600 7.843 289.900.600 7.843 289.900.600 7.843 289.900.600 7.843 289.900.600 39.215 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 8.286 8.985 61.325.200 8.985 74.687.140 8.985 82.155.854 8.985 90.371.439 8.985 99.408.583 44.925 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Dokumen 29 0 0 1 13.480.625 1 13.480.625 1 13.480.625 1 13.480.625 4 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar Dokumen 27 0 0 1 13.445.421 1 13.445.421 1 13.445.421 1 13.445.421 4 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen 27 27 3.851.100.200 1 3.950.000.000 1 3.950.000.000 1 3.950.000.000 1 3.950.000.000 31 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen 1 1 130.500.800 1 130.500.800 1 130.500.800 1 130.500.800 1 130.500.800 5 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen 2 1 297.457.400 1 297.457.400 1 297.457.400 1 297.457.400 1 297.457.400 5 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 29 29 449.015.000 29 474.894.796 29 474.894.796 29 474.894.796 29 474.894.796 145 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Dokumen 90 4 3.410.800 4 8.349.331 4 8.349.331 4 8.349.331 4 8.349.331 20 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen 2 1 557.696.700 1 557.696.700 1 557.696.700 1 557.696.700 1 557.696.700 5 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 0 404 16.770.000 404 18.000.000 404 19.000.000 404 20.000.000 404 22.000.000 2.020 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 12.457 404 33.226.600 404 35.000.000 404 40.000.000 404 25.000.000 404 25.000.000 2.020 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Dokumen 1 1 10.547.600 1 13.621.850 1 13.621.850 1 13.621.850 1 13.621.850 5 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 4 4 2.835.005.800 4 2.835.005.800 4 2.835.005.800 4 2.835.005.800 4 2.835.005.800 20 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dokumen 4 4 70.578.156.752 4 75.761.280.430 4 78.684.787.569 4 79.494.914.369 4 80.305.041.000 20 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 1.02.02.2.02.0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah Orang 6.767 0 0 6.750 6.081.765 6.750 6.081.765 6.750 6.081.765 6.750 6.081.765 27.000 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan Paket 165 104 458.609.200 104 458.609.200 104 458.609.200 104 458.609.200 104 458.609.200 520 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat Dokumen 3 0 0 1 100.812.804 1 168.021.338 1 235.229.872 1 302.438.406 4 1.02.02.2.02.0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Unit 22 0 0 7 45.140.736 7 75.234.542 7 105.328.348 7 135.422.154 7 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Dokumen 0 0 0 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 8 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dokumen 27 27 2.650.931.800 27 2.400.931.800 27 2.400.931.800 27 2.400.931.800 27 2.400.931.800 135 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Dokumen 1 1 152.991.400 1 152.991.400 1 152.991.400 1 152.991.400 1 152.991.400 5 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/ Kota Unit 56 0 0 63 17.048.416 63 17.048.416 63 17.048.416 63 17.048.416 63 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Laporan 1 1 37.665.300 1 50.556.550 1 55.612.205 1 61.173.426 1 67.290.769 5 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Dokumen 1 0 0 1 46.000.000 1 46.000.000 1 46.000.000 1 46.000.000 4 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Unit 1 1 221.895.000 1 479.745.250 1 479.745.250 1 479.745.250 1 479.745.250 1 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 1.141 1.614 16.866.600 1.614 33.294.500 1.614 33.294.500 1.614 36.623.950 1.614 40.286.345 8.070 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 89 518 14.499.800 518 74.687.140 518 82.155.854 518 90.371.439 518 99.408.583 2.590 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria Orang 10 218 542.646.000 218 820.187.481 218 820.187.481 218 820.187.481 218 820.187.481 1.090 1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok Tatanan 0 0 0 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Dokumen 0 0 0 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 4 1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0 1 15.000.000 1 18.000.000 1 20.000.000 1 22.000.000 4 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Dokumen 0 3 182.119.000 3 50.702.235 3 50.702.235 3 50.702.235 3 50.702.235 15 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Tercapainya pemanfatan ERM di fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase pemanfatan ERM yang terintegrasi satu sehat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan % 46,88 80 168.482.099 83 177.642.019 86 177.642.019 90 177.642.019 95 177.642.019 95 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Dokumen 3 1 168.482.099 1 177.642.019 1 177.642.019 1 177.642.019 1 177.642.019 5 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Izin operasional Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki Izin operasional % 100 100 64.353.000 100 213.174.900 100 213.174.900 100 213.174.900 100 213.174.900 100 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya Unit 66 15 4.335.000 25 13.148.200 30 13.148.200 35 13.148.200 40 13.148.200 40 1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar Unit 0 0 0 30 50.000.000 30 50.000.000 30 50.000.000 30 50.000.000 30 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan Unit 66 32 60.018.000 30 100.026.700 30 100.026.700 30 100.026.700 30 100.026.700 30 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Dokumen 0 0 0 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 4 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 01.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Tersedianya SDM kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar profesi Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi per 1000 penduduk 3,22 5,3 950.970.260 5,3 965.996.000 5,4 950.970.000 5,5 965.996.000 5,6 981.258.000 5,6 Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Purworejo 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Tercapainya tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik Jumlah Tenaga Kesehatan yang Memiliki Izin Praktik Orang 3.280 3.400 7.184.160 3.450 32.000.000 3.500 32.000.000 3.550 32.000.000 3.600 32.000.000 3.600 1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Dokumen 1 1 1.934.900 1 7.000.000 1 7.000.000 1 7.000.000 1 7.000.000 5 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Dokumen 1 1 5.249.260 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 5 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Tercapainya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki Standar Ketenagaan Minimal Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar % 37 44 85.153.100 48,15 106.000.000 51,85 106.000.000 55,56 106.000.000 59,26 106.000.000 59,26 Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar % 100 100 100 100 100 100 100 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dokumen 1 1 957.100 1 11.000.000 1 11.000.000 1 11.000.000 1 11.000.000 5 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dokumen 1 1 84.196.000 1 95.000.000 1 95.000.000 1 95.000.000 1 95.000.000 5 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Teknis Sesuai Standar Persentase SDM Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar Profesi % 96,15 97 858.633.000 97,5 827.996.000 98 812.970.000 98 827.996.000 98,25 843.258.000 98,25 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Orang 302 250 858.633.000 325 827.996.000 325 812.970.000 325 827.996.000 350 843.258.000 1.575 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 01.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Tersedianya obat, alat kesehatan dan optikal serta makanan yang aman dan bermutu Persentase Peredaran Obat, Alat Kesehatan dan Optikal, serta Makanan yang Aman dan Bermutu % 94 95 239.390.800 97 243.173.000 98 239.391.000 98 243.173.000 98,5 247.015.000 98,5 Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Purworejo Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah % 0 82,5 85 90 95 100 100 Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Purworejo 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Tersedianya Obat, Alat Kesehatan dan Optikal serta Makanan yang Aman dan Bermutu Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan % 75 80 13.331.600 82,5 27.331.600 85 28.331.600 87,5 26.331.600 90 25.331.600 90 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Dokumen 3 1 13.331.600 1 27.331.600 1 28.331.600 1 26.331.600 1 25.331.600 5 1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Terwujudnya Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang sesuai standar Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang dilakukan pembinaan sesuai standar % 0 0 70 10.000.000 70 12.000.000 70 13.000.000 72 10.000.000 72 1.02.04.2.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Dokumen 0 0 0 1 10.000.000 1 12.000.000 1 13.000.000 1 10.000.000 4 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) Perusahaan Rumah Tangga 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Terwujudnya Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang Memenuhi Ketentuan Keamanan Pangan Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar % 70 72,5 15.942.600 75 37.400.000 80 40.000.000 85 40.000.000 90 42.500.000 90 Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan % 30 40 45 50 55 60 60 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Dokumen 1 1 15.942.600 1 37.400.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 42.500.000 5 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Tercapainya Sarana Tempat Pengelolaan Pangan (Jasa Boga dan Depot Air Minum) yang memenuhi persyaratan Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat % 30 40 6.278.200 45 37.400.000 50 37.400.000 55 37.400.000 60 37.400.000 60 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Dokumen 1 1 6.278.200 12 37.400.000 12 37.400.000 12 37.400.000 12 37.400.000 49 1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Tercapainya Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajajan yang mendapatkan Pembinaan Perentase Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajajan yang mendapatkan Label Pembinaan % 55 62 6.745.400 62 30.800.000 66 30.800.000 70 30.800.000 74 30.800.000 74 1.02.04.2.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Dokumen 100 1 6.745.400 1 30.800.000 1 30.800.000 1 30.800.000 1 30.800.000 5 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Tercapainya produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan yang memenuhi persyaratan saat dilakukan pengawasan Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu % 75 77,5 197.093.000 80 100.241.400 82,5 90.859.400 85 95.641.400 90 100.983.400 90 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market Dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan Sarana/ Produk 80 80 197.093.000 80 100.241.400 80 90.859.400 80 95.641.400 80 100.983.400 400 01.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Terwujudnya desa siaga aktif mandiri Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri % 39,07 42 532.816.169 45 281.058.000 47 285.499.000 48 290.009.000 50 294.592.000 50 Bidang Kesehatan Masyarakat Kabupaten Purworejo KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terwujudnya Pokjanal Desa Siaga di Tingkat Kecamatan yang Aktif Jumlah Pokjanal Desa Siaga di Tingkat Kecamatan yang aktif Kecamatan 16 16 12.356.700 16 59.348.380 16 65.283.009 16 71.811.310 16 78.992.441 16 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Dokumen 16 1 12.356.700 1 59.348.380 1 65.283.009 1 71.811.310 1 78.992.441 5 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terwujudnya Desa Sehat Utama dan Mandiri Jumlah Desa Sehat Utama dan Mandiri Desa/Kelurahan 382 384 17.686.600 395 85.798.020 405 94.377.822 414 103.815.604 424 114.197.165 424 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Dokumen 6 1 17.686.600 1 85.798.020 1 94.377.822 1 103.815.604 1 114.197.165 5 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tercapainya Posyandu yang Menerapkan SPM Bidang Kesehatan Persentase Posyandu yang Menerapkan SPM Bidang Kesehatan % 0 100 502.772.869 100 135.911.600 100 125.838.169 100 114.382.086 100 101.402.394 100 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyara kat (UKBM) Dokumen 1 1 502.772.869 1 135.911.600 1 125.838.169 1 114.382.086 1 101.402.394 5 Jumlah 650.842.300.102 652.543.825.000 639.377.158.000 625.023.735.000 648.144.988.000 4.2 Dukungan Terhadap Nasional, Provinsi dan Kegiatan Unggulan Daerah Renstra (Rencana Strategis) Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) mendukung pencapaian tujuan nasional, provinsi, dan kegiatan unggulan daerah dengan menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang selaras dalam dokumen perencanaan jangka waktu 1-5 tahunan, baik di tingkat kementerian/lembaga (KL), pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah/perangkat daerah. Penyelarasan ini memastikan bahwa program dan kegiatan di tingkat daerah berkontribusi pada pencapaian prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta fokus pada pengembangan kegiatan unggulan daerah secara terstruktur dan terukur. Penyelarasan ini bertujuan agar kebijakan dan program di tingkat daerah selaras, konsisten, dan berkesinambungan dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta sejalan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah Table 4.3 Dukungan Asta Cita No Asta Cita Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026 Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Asta Cita 4: Memperperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Fasilitasi integrasi layanan primer (ILP) Fasilitasi integrasi layanan primer (ILP) Kesehatan Dinkesda Pemenuhan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, dan pos jesehatan desa Pemenuhan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, dan pos jesehatan desa Kesehatan Dinkesda Tabel 4.3 Program Strategis Nasional No Program Strategis Nasional Program Dukungan di Kabupaten Purworejo Aktivitas Pendukung di 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah Terkait 1 Penanggulangan kemiskinan Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar cakupan layanan BPJS dan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi masyarakat Kesehatan Dinkesda 2 Kesehatan untuk semua Jaminan kesehatan nasional PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Fasilitasi jaminan kesehatan bagi masyarakat Kesehatan Dinkesda Tabel 4.4 Proiritas Utama Nasional No Prioritas Nasional Kegiatan Prioritas Utama Dukungan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada 2026 Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Prioritas Nasional 4 Penurunan kematian ibu dan anak Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Kesehatan Dinkesda No Prioritas Nasional Kegiatan Prioritas Utama Dukungan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada 2026 Bidang Urusan Perangkat Daerah 2 Pencegahan dan penurunan stunting Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Kesehatan Dinkesda 3 Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Kesehatan Dinkesda 4 Penuntasan TBC Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dinkesda No Prioritas Nasional Kegiatan Prioritas Utama Dukungan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada 2026 Bidang Urusan Perangkat Daerah Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 5 Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Kesehatan Dinkesda 6 Eliminasi penyakit kusta dan Schistosomiasis Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Kesehatan Dinkesda 7 Investasi pelayanan kesehatan primer Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan: (semua) Sub Kegiatan: (semua) Kesehatan Dinkesda 8 Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses - Kesehatan Dinkesda No Prioritas Nasional Kegiatan Prioritas Utama Dukungan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada 2026 Bidang Urusan Perangkat Daerah 9 Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan Program: PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Kegiatan: (semua) Sub Kegiatan: (semua) Kesehatan Dinkesda Tabel 4.5 Penjabaran Program yang Mendukung Program kabupaten No Program Unggulan Kegiatan Unggulan Aktivitas di 2026 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Sehat Penduduke Perluasan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk semua warga Pendampingan pelaksanaan intergrasi layanan terpadu (ILP), Pelaksanaan akreditasi di fasilitas kesehatan, Pelaksanaan promosi kesehatan, Pelayanan cek kesehatan gratis Kesehatan Dinkesda Mempermud ah dan mempercepat proses pengurusan jaminan sosial kesehatan Pembayaran pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS dan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat Pembayaran pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS dan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat Kesehatan Dinkesda Peningkatan kualitas gizi masyarakat Inspeksi kesehatan lingkungan sarana dan tempat fasilitas umum Kesehatan Dinkesda Pembentukan tim pembina kab/kota sehat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat Kesehatan Dinkesda Tabel 4.6 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET 1 2 3 4 5 6 I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Monitoring Perencanaan Puskesmas Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan laporan kinerja bulanan /triwulanan/ semesteran dan tahunan. - Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah - Penyusunan Data Dasar Pembangunan - Penyusunan Data Statistik Sektoral Daerah - Koordinasi Penyusunan Data Dasar Pembangunan dan Data Stitistik Sektoral Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran/ Tahunan SKPD - Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan - Monitoring Laporan Keuangan Puskesmas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - Penyusunan RKBDM - Penatausahaan BMD - Monitoring BMD - Koordinasi BMD Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah - Penyusunan laporan Pengelolaan Retribusi Daerah - Koordinasi Pengelolaan Retribusi Daerah - Monitoring Retribusi Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - Koordinasi Pengelolaan Kepegawaian - Monitoring Kepegawaian Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan/Material - Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu - Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Koordinasi Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel - Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan - Biaya Pemeliharaan - Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan - Biaya Pemeliharaan - Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel - Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Re habilitasi Tanah - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah (Sewa Tanah) NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat Meningkatnya Layanan Penunjang Medis dan Nonmedis Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - Jasa Pelayanan Kesehatan - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi - Administrasi Keuangan - Administrasi Barang Milik Daerah - Administrasi Kepegawaian - Administrasi Umum - Pengadaan Barang Milik Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang - Pemeliharaan Barang Milik Daerah - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota I PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Terselenggarany a pelayanan kesehatan sesuai standar Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya - Appraisal Tanah - Pembelian Tanah - Pembangunan RS - Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung 2 Pembangunan Puskesmas - Pembangunan Puskesmas Bubutan, Banyuasin ,Bayan, Gebang, Seborokrapyak, Bagelen, Wirun 3 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya - Appraisal Tanah - Pembelian Tanah - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET 4 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Puskemas dan Puskesmas Pembantu 5 Pengembangan Puskesmas Pengembangan Puskesmas Bubutan, Banyuasin, Bayan, Gebang, Seborokrapyak, Bagelen, Wirun 6 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya - Pembangunan gedung RMC (Regional Mantainace Center) dan UPAK (Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan) - Pembangunan Gudang Farmasi, - Pembangunan PSC (Publik Safety Center) 7 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Renovasi dan Pemeliharaan gedung/bangunan Rumah Sakit 8 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas - Renovasi Pukesmas Sruwohrejo, Kutoarjo, Wirun, Dadirejo, Karanggetas - Pembangunan Pustu 20 Unit (per tahun 5 Unit) - Renovasi Pustu 20 Unit (per tahun 5 Unit) 9 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Renovasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan di Puskemas dan Puskesmas Pembantu 11 Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengadaan Alat kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 12 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi - Pengadaan alat pengujian kalibrasi - Pengadaan alat Pemeliharaan alat kesehatan NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET 13 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Kalibrasi Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Pemeliharaan alat dan pengujian Kalibrasi - Operasional RMC (Regional Maintenace Center) 14 Pengembangan Rumah Sakit Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 15 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan - Monev perencanaan pengadaan - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Reagen, Vaksin, - Monev ketersediaan obat - Pemusnahan obat 16 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya - Pelayanan distribusi Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Reagen, Vaksin ke 27 Puskesmas dan Fasyankes. - Pertemuan rekonsiliasi Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Reagen, Vaksin dengan Puskesmas dan RSUD setiap bulan. - Pemeliharaan aplikasi persediaan obat SIMO IF Dinkesda dan SIMO Puskesmas. 17 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Operasional Pelayanan Rumah Sakit 18 Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Puskesmas 19 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - Iuran JKN bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja - Bantua n Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja - Penggantian biaya layanan masyarakat tertentu yang tidak NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET tercover dalam BPJS Kesehatan - Bantuan iuran bagi pesera pekerja bukan penerima upah mandiri kelas III. 20 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Koordinasi kesiapan pelaksanaan telemedicine - Worskshoop telemedisin - Pendampingan pelaksanaan telemedisin - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan telemedisin 21 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota - Koordinasi kesiapan akreditasi fasyankes - Pendampingan kesiapan akreditasi fasyankes - Pelaksanaaan akreditasi fasyankes - Monitoring dan Evaluasi pasca akreditasi 22 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) - Persiapan Pelaksanaan SPGDT - Pelaksanaan Kegiatan SPGDT - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SPGDT - Pencatatan dan pelaporan Kegiatan SPGDT 23 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 24 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya - Koordinasi kesiapan pelaksanaan Penilaian kesesuaian dan pengawasan perizinan Faskes - Sosialisasi standart perizinan berusaha fasilitas kesehatan - Pelaksanaan kegiatan penilaian kesesuaian perizinan berusaha faskes NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET - Monitoring dan pengawasan kesesuaian terhadap standar perizinan berusaha faskes 25 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota - Koordinasi dan sosialisasi Tata Kelola Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan - Bimtek tata kelola RS dan fasilitas pelayanan kesehatan - Monitoring dan evaluasi implementasi tata kelola RS dan fasilitas pelayanan kesehatan 26 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan - Rapat Koordinasi pelaksanaan keg peningkatan mutu - Bimtek tata kelola mutu fasyankes - Workshop PPI, MFK, Pasien Safety dan manajemen resiko di fasyankes - Monitoring dan evaluasi Implementasi mutu fasyankes 27 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 28 Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 29 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - Koordinasi pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - Monitoring pelaksanaan dan pelaporan pelayanan ibu hamil - Penyediaan Buku KIA - Rapat koordinasi dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan Ibu hamil NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET - Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan Ibu hamil 30 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin - Koordinasi pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin sesuai standar - Monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan Ibu bersalin - Melaksanakan Pengkajian dan Tindak lanjut kematian Maternal (AMPSR) - Melaksanakan Desiminasi Rekomendasi TindakLanjut AMPSR - Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan maternal dan neonatal 31 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir - Koordinasi pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar - Monitoring pelaksanaan dan pelaporan CKG BBL (Skrening BBL) - Pengemasan, pengiriman dan pemeriksaan sampel skrining BBL dan sampel konfirmasi - Penyediaan Buku KIA Bayi Kecil - Penyediaan BMHP test konfirmasi hasil skrining BBL - Melaksdanakan Pengkajian dan Tindak lanjut kematian Perinatal (AMPSR) - Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam perawatan Bayi NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET Muda dan Bayi Risiko Tinggi 32 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita - Koordinasi pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar - Monitoring pelaksanaan dan pelaporan CKG Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah (Skrening Pertumbuhan dan perkembangan) - Kalakarya MTBS - Penyediaan form skrining pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Balita - Penyediaan form MTBM dan MTBS - Pelaksanaan AMPSR Bayi Balita 33 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar - Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas - Sosialisasi dan Edukasi program pendidikan dasar dan remaja - Koordinasi dan advokasi - Monitoring dan Evaluasi Konsultasi dan Koordinasi Teknis Tingkat Provinsi 34 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif - Sosialiasi dan Kordinasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai Standar - Monitoring dan evaluasi Pelayanan Kesehatan pada Usia NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET Produktif sesuai Standar di Puskesmas - Pertemuan evaluasi hasil capaian CKG Usia Produktif 35 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut - Sosialiasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kesehatan pada Usia Lanjut sesuai Standar - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan PJP pada lansia Resti - Pertemuan evaluasi hasil capaian pelayanan CKG pada usia lanjut - Penigkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait pelayanan PJP pada lansia resti

5.Pertermuan HLUN tingkat Kabupaten 36 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas - Sosialisasi dan Edukasi - Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) - Pemberian Makanan Tambahan (PMT) - Monitoring dan Evaluasi - Konsultasi dan Koordinasi Teknis Tingkat Provinsi 37 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan kesehatan kerja dan olahraga - Pembinaan fasyankes yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga - Pembinaan kebugaran jasmani - Pembinaan kesehatan kerja - Monitoring dan evaluasi capaian pelayanan kesehatan NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET kerja dan olahraga di Fasyankes 38 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan - Sosialisasi dan koordinasi Promosi Kesehatan untuk Mendukung GERMAS - Kampanye dan Penggerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat GERMAS - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Promosi Kesehatan Puskesmas 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya - Sosialisasi Terkait perizinan pada pelaku Hatra - Monitoring dan evaluasi pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas - Peningkatan Kapasitas pada Petugas Kesehatan Tradisional di Puskesmas 40 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat - Pembinaan program kesehatan jiwa (program ODGJ dan program Bebas Pasung) di Puskesmas, - Koordinasi dan Monitoring evaluasi capaian pelayanan kesehatan ODGJ di Puskesmas sesuai standar, dan program bebas pasung 41 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - Rapat koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan siklus hidup. - Monitoring dan evaluasi pelayanan integrasi layanan primer (ILP) - Supervisi layanan di TPMD/ TPMB/ Klinik - Pembinaan teknis dalam rangka peningkatan pelayanan ILP - Peningkatan kapasitas dalam rangka NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET peningkatan pelayanan ILP 42 Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok - Koordinasi Penerapan KTR - Sosialisasi dan Penegakan KTR - Monitoring dan Evaluasi Penerapan KTR 43 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota - Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota 44 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak - Koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak - Supervisi Layanan Gizi dan KIA - Pendampingan dokter spesialis Obsgyn dan spesialis Anak ke puskesmas - Pertemuan dalam rangka verikasi kelengkapan data kematian ibu dan bayi - Kalakarya pengkajian kematian Maternal dan Perinatal (AMPSR) - Pertemuan sosialisasi hasil rekomendasi hasil pengkajian kematian Ibu dan Perinatal. 45 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA - Pembinaan program kesehatan jiwa dan napza di Fasyankes dan sekolah, - Koordinasi dan Monitoring capaian deteksi dini dan pelayanan kesehatan jiwa dan Napza di Puskesmas. 46 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah - Koordinasi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET Kesehatan Jiwa (ODMK) Kesehatan Jiwa (ODMK) - Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 47 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah - Koordinasi Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah - Monitoring dan Evaluasi Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah 48 Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 49 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi - Koordinasi Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi - Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 50 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus - Koordinasi Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus - Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus - Penyediaan bahan Medis Habis Pakai 51 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - Skrining Tuberkulosis dan Penemuan kasus TBC - Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai - Koordinasi Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 52 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV - Koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam penanggulangan HIV AIDS NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET - Optimalisasi skrining pada Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV - Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 53 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) - Respon cepat kasus KLB kurang dari 24 jam - Desmininasi kasus KLB - Koordinasi Pelayanan KLB 54 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana - Koordinasi Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana - Penanganan masalah kesehatan pada penduduk terdampak bencana - Tersedianya Tim Tanggap Bencana 55 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - Pertemuan Renval, Bintek Program Kesehatan Lingkungan - Rapat Koordinasi Lintas Sektoral& Lintas Program STBM Berkelanjutan dan DEKSI - Pertemuan & Pelaksanaan PKAM, SKAMRT dan SKUDR Inspeksi Kesehatan Lingkungan TFU & TPP SPPG 56 Pengelolaan Surveilans Kesehatan - Penyelidikan Epidemiologi - Verifikasi Sinyal SKDR Puskesmas dan RS Pemerintah dan Swasta - Pelayanan Kesehatan Haji - Koordinasi Pengelolaan Surveilans Kesehatan - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Surveilans Kesehatan NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET 57 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan - Koordinasi Pelayanan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan - penyediaan posko kesehatan 58 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - Pengendalian dan Penanganan Pasien yang disebabkan oleh tular vektor dan binatang pembawa penyakit - Deteksi dini terhadap pasien suspek kusta - Sosialisasi Penyakit Menular dan Tidak Menular - Koordinasi Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 59 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasiona l - Pengambilan specimen penyakit potensial KLB - Pengiriman Spesimen penyakit potensial KLB ke Lab Rujukan - Koordinasi pengelolan Spesimen penyakit potensial KLB 60 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) - Pelacakan Kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) - Koordinasi Pelayanan Imunisasi - Pengambilan Vaksin - Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Imunisasi - Peningkatan Kapasitas SDM 61 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 62 Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat - Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan - Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET - Pemantapan Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat - Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat 63 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis - Koordinasi Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis - Penyediaan logistik - Peningkatan tatalaksana pengobatan TBC - Penangana efek samping pengobatan - Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis - Peningkatan kapasitas SDM 64 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV) - Koordinasi Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV - Penambahan faskes layanan PDP untuk peningkatan akses layanan HIV - Penyedian logistik untuk penderita HIV - Peningkatan Mutu SDM - Penanganan Efek samping pengonbatan 65 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria - Koordinasi Pelayanan Kesehatan Malaria - Penyediaan logistik - Peningkatan kapasitas SDM - Peningkatan tatalaksana pengobatan Malaria - Penangana efek samping pengobatan - Pengendalian Vektor malaria dan pencegahan penularan malaria di daerah reseptif malaria - Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Pelayanan Kesehatan Malaria 66 Pengelolaan Pelayanan - Rapat koordinasi lintas program dan lintas NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET Kesehatan Reproduksi sektoral dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan Reproduksi - Pendataan PUS (Skrining Layak Hamil) - Pendampingan ke puskesmas (Skrining Layak Hamil). - Pertemuan perencanaan dan evaluasi layanan kesehatan reproduksi. 67 Tersedianya data dan sistem informasi kesehatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 68 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan - Koordinasi Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan - Pemeliharaan Jaringan - Pengembangan Aplikasi berbasis Website - Implementasi Inovasi bidang Kesehatan - Penyusunan Profil Kesehatan - Penyusunan laporan PPID badan publik - Monitoring dan evaluasi Pengelolaan SIK Pengelolaan Media Informasi Publik II PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Tersedianya SDM kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar profesi Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota 1 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan - Koordinasi perizinan tenaga kesehatan - Monitoring dan evaluasi perizinan tenaga kesehatan 2 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan - Monitoring dan evaluasi praktik tenaga kesehatan - Visitasi pengawasan perizinan tenaga kesehatan NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET 3 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota 4 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan - Penyusunan Dokumen perencanaan dan kebutuhan tenaga kesehatan - Pertemuan Penyusunan Peta Jabatan 5 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kredensialing tenaga kesehatan 6 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 7 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota - Uji Kompetensi tenaga kesehatan - Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui Pelatihan, Bimbingan Tekhnis, Worksop dan lainnya. III PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Tersedianya obat, alat kesehatan dan optikal serta makanan yang aman dan bermutu Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - Pengawasan dan Pembinaan Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan UMOT. - Bimbingan Teknis bagi penanggung jawab sarana Kefarmasian - Pendampingan penyusunan rencana perbaikan dan pencegahan (CAPA) atas hasil pengawasan NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET dan pemeriksaan sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan UMOT 2 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 3 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Pengawasan dan Pembinaan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga 4 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 5 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga - Pemeriksaan sarana Industri Rumah Tangga dalam rangka penerbitan izin SPP- IRT. - Penyuluhan Keamanan Pangan bagi Penanggungjawab Industri Rumah Tangga. - Rapat validasi perizinan SPP-IRT NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET 6 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 7 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) - Penyelenggaraan Kursus Higine dan Sanitasi bagi Penanggungjawab TPP dan bagi Penjamah Pangan - Inspeksi Kesehatan Lingkungan Tempat- tempat Pengelolaan Pangan - Rapat validasi perizinan SPP-IRT 8 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 9 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan - Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan Siap Saji bagi Pengelola Gerai dan Penjamah Pangan - Inspeksi Kesehatan Lingkungan Gerai dan Sentra Jajanan - Penerbitan Label Pembinaan / Stiker Pembinaan pada Tempat Jajanan/Sentra Jajanan/Gerai Pangan yang memenuhi persyaratan 10 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET 11 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan - Pengawasan Pasca Produksi pada sarana industri rumah tangga pangan (IRPT) - Bimtek Cara Produksi Pangan yang Baik bagi Industri Rumah Tangga Pangan - Pengujian Laboratorium Sampel Pangan Industri Rumah Tangga yang beredar di Pasaran. - Pengawasan Iklan dan Label Pangan Industri Rumah Tangga IV PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Terwujudnya desa siaga aktif mandiri Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkat an Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberda yaan Masyarakat - Koordinasi Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberda yaan Masyarakat - Rakor Pokjanal Desa Siaga Kecamatan - Monev Pelaksanaan Desa siaga 2 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten /Kota 3 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat - Koordinasi Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat - Promosi kesehatan tentang PHBS 4 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupa ten/Kota NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET 5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - Koordinasi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - Bimbingan teknis Kader Posyandu Bidang Kesehatan - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Posyandu 4.3 Penentuan indikator dan target kinerja penyelengaraan bidang urusan Penentuan indikator dan target kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) Bidang Urusan Kesehatan dilakukan dengan mengidentifikasi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, lalu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang relevan. IKU (Indikator Kinerja Utama) adalah indikator yang mengukur pencapaian tujuan atau sasaran strategis utama organisasi, sering kali berfokus pada hasil akhir (outcome) sementara itu, IKK (Indikator Kinerja Kunci) lebih fokus pada aspek-aspek krusial dalam proses atau kegiatan yang menunjang pencapaian IKU, dan dapat berupa ukuran kualitatif maupun kuantitatif. Tabel 4.7 Indikator Kinerja Utama NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Tujuan PD 1 Usia harapan Hidup (UHH) Tahun 75,89 76,14 76,34 76,64 77,09 77,34 IUP 2 Persentase BLUD Bidang Kesehatan yang mencapai target Indikator Nasional Mutu (INM) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selama 12 bulan % 3.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 II Meningkatnya mutu dan layanan kesehatan Sasaran PD 1 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita % 14,40 13,90 13,40 12,90 12,40 11,90 IUP 2 Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM) % 70,37 75,00 78,00 80,00 90,00 100,00 IUP 3 Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM) % 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 IUP 4 Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) % 80 80,00 80,00 80,00 83,00 83,00 5 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna % 78,00 78,00 78,00 80,00 80,00 80,00 RIBK Tabel 4.8 Indikator Kinerja Kunci NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Bidang Penanggung Jawab KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk % 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Permendagri 18 Tahun 2020 2 Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/kota yang Terakreditasi % 100 100 100 100 100 100 Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Permendagri 18 Tahun 2020 3 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil % 100 100 100 100 100 100 Bidang Kesehatan Masyarakat SPM 4 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan % 100 100 100 100 100 100 Bidang Kesehatan Masyarakat SPM 5 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir % 100 100 100 100 100 100 Bidang Kesehatan Masyarakat SPM 6 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar % 100 100 100 100 100 100 Bidang Kesehatan Masyarakat SPM 7 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100 100 100 100 100 100 Bidang Kesehatan Masyarakat SPM 8 Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 100 100 100 100 100 100 Bidang Kesehatan Masyarakat SPM 9 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 100 100 100 100 100 100 Bidang Kesehatan Masyarakat SPM 10 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100 100 100 100 100 100 Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit SPM 11 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100 100 100 100 100 100 Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit SPM NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Bidang Penanggung Jawab KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 12 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar % 100 100 100 100 100 100 Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit SPM 13 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar % 100 100 100 100 100 100 Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit SPM 14 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar % 100 100 100 100 100 100 Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit SPM 15 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar % 12.50 27,78 30.00 33.33 36.66 41.11 Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan RIBK 16 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional % 98.28 98.40 98.50 98.60 98.70 98.80 Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan IUP,RIBK 17 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate) % 90.00 90.31 90.63 90.94 91.25 91.56 Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit IUP,RIBK 18 Neglected Tropical Diseases (NTDs) % 85.00 92.00 96.20 100.00 100.00 100.00 Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit RIBK 19 Angka Kematian Dengue % 0.36 0.34 0.30 0.20 0.10 0.10 Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit - 20 Annual Parasite Incidence (API) per 1000 penduduk 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit - NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Bidang Penanggung Jawab KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 21 Persentase Diabetes Melitus Terkendali % 33.00 35.00 37.00 39.00 41.00 45.00 Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit - 22 Insiden HIV per 1000 penduduk 0.15 0.16 0.18 0.20 0.23 0.25 Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit - 23 Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap % 94.00 95.00 96.00 97.00 98.00 99.00 Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit RIBK 24 Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat % 60.00 65.00 67.00 70.00 73.00 75.00 Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit RIBK 25 Persentase Hipertensi terkendali % 4.67 5.17 5.67 6.17 6.67 7.17 Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit RIBK 26 Jumlah Kasus Kematian Ibu Kasus 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 Bidang Kesehatan Masyarakat IUP, RIBK 27 Jumlah Kematian Balita Kasus 91.00 86.00 81.00 80.00 79.00 78.00 Bidang Kesehatan Masyarakat RIBK 28 Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik % 11.11 37.04 55.56 74.07 85.19 100.00 Bidang Kesehatan Masyarakat RIBK 29 Persentase Lanjut Usia yang Mandiri % 75.00 77.00 79.00 81.00 83.00 85.00 Bidang Kesehatan Masyarakat RIBK 30 Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis % 44.00 55.00 65.00 75.00 80.00 80.00 Bidang Kesehatan Masyarakat RIBK 31 Prevalensi Obesitas % 21.70 21.60 21.50 21.40 21.30 21.20 Bidang Kesehatan Masyarakat RIBK 32 Persentase Merokok penduduk 10-21 tahun % 12.30 11.40 10.40 9.40 8.40 7.40 Bidang Kesehatan Masyarakat RIBK NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Bidang Penanggung Jawab KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 33 Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan % 0.00 1.00 1.50 1.70 2.00 2.50 Bidang Kesehatan Masyarakat RIBK Prevalensi Wasting % 5 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 Bidang Kesehatan Masyarakat - 34 Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional % 54.00 56.00 59.00 61.00 63.00 65.00 Sekretariat RIBK 35 Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi per 1000 penduduk 3,22 5,3 5,3 5,4 5.50 5.60 Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan RIBK 36 Persentase Peredaran Obat, Alat Kesehatan dan Optikal, serta Makanan yang Aman dan Bermutu % 94.50 95.00 97.00 97.50 98.00 98.50 Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan - 37 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah % 80.00 82.50 85.00 90.00 95.00 100.00 Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan RIBK 38 Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri % 40.00 42.00 45.00 47.00 48.00 50.00 Bidang Kesehatan Masyarakat - 39 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi kelengkapan Sarana Prasarana Alat Kesehatan % 70.00 70.00 75.00 75.00 75.00 75.00 Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan - 40 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar % 83.00 85.00 88.00 92.00 95.00 96.00 Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan RIBK 41 Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage) % 65 65 67 70 73 75 Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit IUP, RIBK NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Bidang Penanggung Jawab KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 42 Persentase pemanfatan ERM yang terintegrasi satu sehat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan % 47.71 80.00 83.00 86.00 90.00 95.00 Sekretariat - 43 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki Izin operasional % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan 44 Jumlah Tenaga Kesehatan yang Memiliki Izin Praktik Orang 3350.00 3400.00 3450.00 3500.00 3550.00 3600.00 Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan 45 Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar % 40,74 44,44 48,15 51,85 55,56 59,26 Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan 46 Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan 47 Persentase SDM Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar Profesi % 96,75 97 97,5 97,75 98 98,25 Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan 48 Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan % 77.50 80.00 82.50 85.00 87.50 90.00 Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan 49 Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang dilakukan pembinaan sesuai standar % 0 0 70 70 70 72 Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan 50 Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar % 70.00 72.50 75.00 80.00 85.00 90.00 Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Bidang Penanggung Jawab KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 51 Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan % 30.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan RIBK 52 Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat % 80.00 82.50 85.00 87.50 90.00 90.00 Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan 53 Prosentase Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajajan yang mendapatkan Label Pembinaan % 60 62 62 66 70 74 Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan 54 Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu % 75.00 77.50 80.00 82.50 85.00 90.00 Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan RIBK 55 Jumlah Pokjanal Desa Siaga di Tingkat Kecamatan yang aktif Keca matan 16 16 16 16 16 16 Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan - 56 Jumlah Desa Sehat Utama dan Mandiri Desa/ Kelurahan 383 384 395 405 414 424 Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan - 57 Persentase Posyandu yang Menerapkan SPM Bidang Kesehatan % 100 100 100 100 100 100 Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan - 58 Pemberian Makanan Tambahan untuk lbu Hamil KEK % 84 85 86 88 90 95 Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Bidang Penanggung Jawab KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 59 Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) sebanyak 180 butir selama masa kehamilan; % 90 92 94 96 100 100 Bidang Kesehatan Masyarakat Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025 60 Makanan bergizi seimbang pada ibu hamil % 80 82 85 88 90 95 Bidang Kesehatan Masyarakat Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025 61 Pemeriksaan Kehamilan 6 kali selama masa kehamilan % 80 82 85 88 90 95 Bidang Kesehatan Masyarakat Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025 62 Praktik lnisiasi Menyusui Dini % 50 55 60 65 75 80 Bidang Kesehatan Masyarakat Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025 63 Bayi usia < 6 bulan mendapatkan ASI Ekslusif % 73 76 70 82 85 90 Bidang Kesehatan Masyarakat Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025 64 Anak usia 6-23 bulan mendapatkan Makanan Pendamping_ASI (MPASI) beragam % 73 76 70 82 85 90 Bidang Kesehatan Masyarakat Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Bidang Penanggung Jawab KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 65 Anak usia 6-23 bulan yang masih mendapat Asl % 73 76 70 82 85 90 Bidang Kesehatan Masyarakat Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025 66 Anak usia 0-23 bulan gizi buruk mendapat tata laksana gizi buruk % 91 92 93 94 95 100 Bidang Kesehatan Masyarakat Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025 67 Anak usia 0-23 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan % 50 55 60 65 70 75 Bidang Kesehatan Masyarakat Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025 68 Anak usia 0-23 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi % 65 70 75 80 85 90 Bidang Kesehatan Masyarakat Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025 69 Anak usia 0-23 bulan mendapatkan lmunisasi Rutin Lengkap % 80 85 90 93 95 95 Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025 70 Persentase anak usia 0- 59 bulan diare mendapatkan oralit dan zinc sesuai standar % 85 85 90 93 95 95 Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Bidang Penanggung Jawab KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 71 Anak usia 6-23 bu Ian mendapatkan obat cacing (POPM) % 100 100 100 100 100 100 Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025 72 Anak usia 24-59 bulan gizi buruk mendapatkan tata laksana gizi buruk % 91 92 93 94 95 100 Bidang Kesehatan Masyarakat Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025 73 Anak usia 24-59 bulan dipantau pertumbuhan dan perkembangan % 50 55 60 65 70 75 Bidang Kesehatan Masyarakat Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025 74 Anak usia 24-59 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi % 65 70 75 80 85 90 Bidang Kesehatan Masyarakat Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025 75 Anak usia 24-59 bulan yang terpantau kasus pneumonia % 85 90 95 95 95 95 Bidang Kesehatan Masyarakat Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025 76 Persentase anak usia 24-59 bulan diare mendapatkan oralit dan zinc sesuai standar % 85 85 90 93 95 95 Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Bidang Penanggung Jawab KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 77 Anak usia 24-59 bulan mendapatkan obat cacing (POPM) % 100 100 100 100 100 100 Bidang Kesehatan Masyarakat Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025 78 Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Remaja Putri % 65 67 70 75 80 90 Bidang Kesehatan Masyarakat Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025 79 Skrining anemia terhadap Remaja Putri % 75 77 80 83 85 90 Bidang Kesehatan Masyarakat Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025 80 Calon pengantin mendapatkan pemeriksaan kesehatan % 50 55 60 65 70 75 Bidang Kesehatan Masyarakat Surat Kemendagri no:400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025 Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo setiap tahunnya. 5.2 Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a.Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo setiap tahun.
b.Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c.Kepala Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat. 5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025- 2029 meliputi:
a.Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Daerah (DINKESDA) Kabupaten Purworejo dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
b.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
c.Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. Bupati Purworejo, Ttd Yuli Hastuti LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Sesuai dengan pasal 13 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan strategis selama 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan untuk kemudian disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau timbul sehingga diharapkan setiap Perangkat Daerah dapat mengembangkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud suatu pelayanan prima. Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan hasil suatu proses secara sistematis yang berkelanjutan dari serangkaian kegiatan yang berupa rencana tindakan yang mendasar selama kurun waktu 5 (lima) tahunan yang menggambarkan visi dan misi, menguraikan rincian daftar program dan kegiatan, serta menyediakan tolok ukur penilaian kinerja, yang semuanya dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan melalui penyusunan suatu laporan akuntabilitas kinerja sehingga diketahui keberhasilan atau kegagalan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat. Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Permendagri Nomor 87 Tahun 2017 yaitu:
a.persiapan penyusunan;
b.penyusunan Rancangan awal;
c.penyusunan rancangan;
d.pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
e.perumusan rancangan akhir; dan
f.penetapan. Sesuai dengan pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Penyempurnaan Rancangan Awal Renstra dilakukan setelah tersusunnya perbaikan Rancangan Awal RPJMD. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021, bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten, yang meliputi bidang perencanaan dan pengembangan, sumber daya air, bina marga, serta cipta karya dan tata ruang. Penyusunan Renstra 2025–2029 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang juga akan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 20025–2045. Susunan Renstra 2025–2029 dimulai dengan pemaparan tentang kondisi dan tantangan penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; isu-isu strategis; serta program dan kegiatan. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama lima tahun yakni periode tahun 2025–2029. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
a.Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo sebagai dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo. Renstra Perangkat Daerah menjabarkan visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih, strategi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran serta indikator sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD. Selanjutnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini ditetapkan setelah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Purworejo.
b.Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah kabupaten, perlu dianalisis juga Renstra K/L dan Renstra Provinsi untuk mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor- faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi.
c.Hubungan Renstra dengan Renja Perangkat Daerah Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah. Program dan kegiatan serta indikator kinerja yang tercantum pada Renstra Perangkat Daerah dijabarkan secara rinci dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo yang disesuaikan dengan kondisi setiap tahunnya. Renja Perangkat Daerah juga memuat capaian kinerja dari Perangkat Daerah sesuai target kinerja yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai tolok ukur pelayanan Perangkat Daerah setiap tahunnya. Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Landasan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo tahun 2025–2029 adalah:
1. 1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. 9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. 11.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. 16.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;
17. 17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18. 18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. 19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
20. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
21. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
22. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024);
23. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025);
24. 24.Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 12 Seri D Nomor 6). 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo adalah sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, sehingga tujuan dan sasaran dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dapat tercapai. Dalam penyusunannya tetap berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai:
a.Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan, sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah.
b.Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
c.Menjadi instrument pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
d.Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah. 1.4. Sistematika Penulisan BAB I : PENDAHULUAN Memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH Pada bab ini memuat tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya) dan Kelompok Sasaran Layanan. Selain itu juga memuat Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu Strategis. Gambaran dari pelayanan perangkat daerah dapat disajikan dalam data dan informasi pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan perangkat daerah dalam hal ini urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Penyajian gambaran pelayanan ini dilengkapi dengan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, serta data pendukung lain yang relevan dengan kebutuhan perencanaan. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran umum atas capaian, serta analisis diagnostik guna mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan maupun kendala dalam penyelenggaraan urusan. Fokus utama penyajian evaluasi kinerja diarahkan pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merepresentasikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Selanjutnya, data dan informasi yang disajikan baik dalam bentuk tabel, grafik, maupun gambar akan dipaparkan secara naratif dengan menekankan pada makna dan kesimpulan dari data tersebut, bukan sekadar menjelaskan angka-angka yang tersaji. 2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo mempunyai tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut:
1. 1.Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya dan bina konstruksi serta tata ruang.
2. 2.Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a.Perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air, cipta karya dan bina konstruksi, bina marga, serta tata ruang;
b.Pelaksanaan kebijakan teknis bidang sumber daya air, cipta karya dan bina konstruksi, bina marga, serta tata ruang;
c.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya air, cipta karya dan bina konstruksi, bina marga, serta bidang tata ruang;
d.Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPUPR; dan
e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
1. 3.Struktur Organisasi Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:
2. 1.Kepala Dinas PUPR;
3. 2.Sekretariat;
4. 3.Bidang Sumber Daya Air;
5. 4.Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi;
6. 5.Bidang Bina Marga;
7. 6.Bidang Tata Ruang;
8. 7.UPT;
9. 8.Jabatan Fungsional. Adapun tugas setiap bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Bupati diatas adalah sebagai berikut:
10. 1.Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan DPUPR. Sedangkan fungsi yang diselenggarakan adalah sebagai berikut:
a.pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
b.pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
c.pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
d.pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
e.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPUPR berkaitan dengan tugas dan fungsi. Sedangkan tugas dari setiap subbagian yang berada langsung dibawah Sekretariat adalah sebagai berikut:
a.Subbagian Perencanaan Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapkan bahan perumusan dan pelaksanakan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, yang meliputi:
a.menyelenggarakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
b.menyusun perjanjian kinerja; dan
c.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya.
b.Subbagian Keuangan Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi:
a.menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
b.menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah; dan
c.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya.
c.Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi:
a.menyelenggarakan administrasi barang milik Daerah;
b.menyelenggarakan administrasi umum;
c.menyelenggarakan pengadaaan barang milik Daerah;
d.menyediakan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah;
e.menyelenggarakan pemeliharaan barang milik Daerah;
f.menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
g.menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan dan hukum; dan
h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya.
1. 2.Bidang Sumber Daya Air Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:
a.pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman Pantai pada wilayah Sungai dalam Daerah;
b.pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam Daerah;
c.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPUPR berkaitan dengan tugas dan fungsi.
1. 3.Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem dan pengelolaan persampaahan regional, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, penataan bangunan gedung, dan pengembangan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:
a.pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
b.pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan Daerah;
c.pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah;
d.penyelenggaraan bangunan Gedung di wilayah Daerah dan pemberian persetujuan bangunan Gedung;
e.penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
f.penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah;
g.penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
h.pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemenfaatan jasa konstruksi; dan
i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala DPUPR berkaitan dengan tugas dan fungsi.
1. 4.Bidang Bina Marga Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, dan penyelenggaraan jalan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:
a.pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah;
b.penyelenggaraan jalan Kabupaten;
c.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPUPR terkait dengan tugas dan fungsi.
1. 5.Bidang Tata Ruang Bidang Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan penataan ruang. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:
a.penetapan rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang;
b.koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang;
c.koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;
d.koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPUPR sesuai dengan tugas dan fungsi.
1. 6.Unit Pelaksana Teknis (UPT)
2. 7.Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo dengan tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada DPUPR sesuai dengan wilayah kerja dan fungsi yang meliputi:
a.pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
b.pelaksanaan pemeliharaan drainase;
c.pelaksanaan pengawasan bangunan dan tata ruang;
d.pelaksanaan operasi irigasi dan pemeliharaan irigasi;
e.pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan camat dan unit kerja terkait di tingkt kecamatan di wilayah kerjanya;
f.penyelenggaraan ketatausahaa UPT; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh keplaa DPUPR sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo terdiri dari:
1. 1.UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Purworejo, dengan wilayah kerja di Kecamatan Purworejo, Bayan, Banyuurip dan Kaligesing
2. 2.UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Kutoarjo, dengan wilayah kerja di Kecamatan Kutoarjo, Butuh dan Grabag
3. 3.UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Purwodadi dengan wilayah kerja di Kecamatan Purwodadi, Bagelen dan Ngombol
4. 4.UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Loano dengan wilayah kerja di Kecamatan Loano, Bener dan Gebang
5. 5.UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Kemiri dengan wilayah kerja di Kecamatan Kemiri, Pituruh, dan Bruno Sedangkan untuk UPT yang tekait pelayanan Laboratorium dan Alat Berat diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Konstruksi dan Pengelokaan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang dalam penyelenggaraan layanan laboratorium konstruksi dan pengelolaan alat berat dan menyelenggarakan fungsi:
a.penyusunan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran UPTD Laboratorium Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat;
b.penyusunan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis penyelenggaraan kegiatan UPTD Laboratorium Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat;
c.pelaksanaan pengadaan peralatan laboratorium konstruksi dan alat berat;
d.pengelolaan, pelayanan, pemeliharaan, dan pengembangan peralatan laboratorium konstruksi dan alat berat;
e.pemungutan retribusi pemanfaatan laboratorium konstruksi dan alat berat;
f.pelaksanaan ketatausahaan;
g.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPUPR sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk lebih jelasnya tentang struktur organisasi yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada Bagan Organisasi berikut ini. Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Gambar 2.2 Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Gambar 2.3 Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium dan Pengelolaan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo tersebut, perlu didukung oleh sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, serta sarana dan prasarana pendukung
1. 1.Sumber Daya Manusia Berdasarkan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, jabatan struktural dan fungsional yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut. Tabel 2.1 Jabatan Struktural dan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo No Jabatan PNS (orang) PPPK (orang) Keterangan

(1)(2) (3) (4) (5)

1.Eselon II.B (Kepala Dinas) 1
2.Eselon III.A (Sekretaris) 1 jabatan masih kosong
3.Eselon III.B (Kepala Bidang) 4 4. Eselon IV.A (Kepala Subbag/ UPT) 9 2 jabatan Kepala UPT masih kosong 5. Eselon IV.B (Kasubbag TU UPT) 6 2 jabatan masih kosong
6.Jabatan Fungsional Umum 69 93
7.Jabatan Fungsional Tertentu 28 1 Jumlah 118 94 Untuk mengetahui gambaran kompetensi aparat Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka dapat diuraikan berdasarkan tingkat pendidikan formal, golongan/kepangkatan dan jabatan adalah sebagai berikut:
1.Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan Berdasarkan tingkat pendidikannya, sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut: Tabel 2.2 Jumlah Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo berdasarkan tingkat pendidikan No Pendidikan PNS (orang) PPPK (orang) Non-ASN (orang)

(1)(2) (3) (4) (5)

1.S-2 8 -
2.S-1/D-IV 45 4
3.D-III 10 -
4.D-II - -
5.D-I - -
6.SMA/SMK 46 72 17
7.SMP 4 -
8.SD - 18 JUMLAH 113 94 17 JUMLAH TOTAL 207
2.Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Ruang Berdasarkan golongan/ruang, sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut. Tabel 2.3 Rincian Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo berdasarkan golongan/ruang (khusus ASN) Golongan a b c d Jumlah (orang)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) I - - - - - Golongan a b c d Jumlah (orang)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) II 3 3 7 12 25 III 37 32 2 11 82 IV 5 - 1 - 6 PPK-Gol. IX 4 PPK-Gol. V 72 PPK-Gol. I 18 JUMLAH 207

3.Jumlah pegawai pada masing-masing bagian/bidang/UPT berdasarkan jenis kelamin Jumlah pegawai pada masing-masing bagian/bidang/UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo pada Masing-masing Bagian/Bidang/UPT berdasarkan Jenis Kelamin No Bagian/Bidang/UPT PNS (orang) PPPK (orang) Non-ASN (orang) Jumlah L P L P L P L P

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 (9) (10)

1.Sekretariat 12 4 2 8 8 1 22 13 16 10 9 35 2. Bidang Sumber Daya Air 11 1 4 3 15 4 12 7 0 19
3.Bidang Bina Marga 8 1 2 4 10 5 9 6 0 15 4. Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi 11 5 3 1 14 6 16 4 0 20
5.Bidang Tata Ruang 7 1 2 7 3 8 2 0 10 6. UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Purworejo 8 18 1 3 29 1 8 19 3 30 7. UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigas Wilayah Kutoarjo 11 10 1 22 0 11 10 1 22 8. UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigas Wilayah Purwodadi 8 7 2 15 2 8 9 0 17 9. UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigas Wilayah Kemiri 10 7 1 17 1 10 8 0 18 10 . UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigas Wilayah Loano 6 9 1 3 18 1 6 10 3 19 11 . UPT-D Laboratorium Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat 7 2 9 1 17 2 9 9 1 19 JUMLAH 99 14 71 23 16 1 186 38 113 94 17 224 JUMLAH TOTAL 207 Data diatas merupakan kondisi kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Bulan Juli Tahun 2025. Jika dilihat dari tabel-tabel diatas, selain masih terdapat kekosongan jabatan pada beberapa jabatan struktural, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih memerlukan bantuan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga non-ASN dengan jumlah hampir sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS)-nya. Walaupun jumlah tenaga teknis sudah banyak, akan tetapi masih dibutuhkan cukup banyak tambahan tenaga teknis terutama untuk tenaga fungsional tertentu mengingat selain melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang itu sendiri, seringkali juga ada permintaan pendampingan teknis dari Perangkat Daerah lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi. Untuk tenaga administrasi secara jumlah sudah mencukupi akan tetapi tetap diperlukan pelatihan-pelatihan begitu pula dengan tenaga teknis agar kedepannya dapat mengikuti perkembangan jaman dan mendukung kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2.Sumber Daya Keuangan Sumber daya keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berasal dari beberapa sumber pendanaan, yaitu: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang digunakan untuk mendukung pembiayaan operasional, program, dan kegiatan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang 2) Dana Alokasi Umum (DAU), yang digunakan untuk mendukung pembiayaan operasional, program, dan kegiatan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang terdiri dari:

a.DAK Fisik Bidang Irigasi, yang digunakan untuk peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan
b.DAK Fisik Bidang Jalan, yang digunakan untuk rekonstruksi, dan rehabilitasi jalan
c.DAK Fisik Bidang Air Minum, yang digunakan untuk peningkatan dan perluasan jaringan SPAM
d.DAK Fisik Bidang Sanitasi, yang digunakan untuk pembangunan jamban beserta septic tank untuk masyarakat. 4) Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, yang digunakan untuk penanganan jalan di Kabupaten Purworejo Secara umum, alokasi anggaran dari keempat sumber tersebut setiap tahunnya disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat dan prioritas pembangunan daerah. Ketersediaan sumber daya keuangan tersebut telah memberikan dukungan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya terutama untuk penyediaan infrastruktur. Selain ketersediaan anggaran tersebut, pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan juga cukup penting, sehingga untuk periode Renstra 2025–2029 diharapkan bahwa sumber dana tersebut dapat dikelola untuk lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
1. 3.Sarana dan Prasarana Selain kondisi Sumber Daya Manusia yang telah disebutkan sebelumnya, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung dengan sarana dan prasarana untuk memperlancar semua kegiatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo. Daftar sarana dan prasarana yang ada dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.5 Daftar Aset yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo N O NAMA BARANG KUANTITAS

(1)(2) (3) A. REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A: TANAH Rawa 52.266,00 m2 Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III 5.113,45 m2 Tanah Bangunan Rumah Penjaga 31.493,41 m2 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 7.612,00 m2 Tanah kosong yang sudah diperuntukkan 2.558,00 m2 Tanah Jalan 31.400,00 m2 Tanah Jembatan 4.529,00 m2 Tanah Persil Lainnya 35.062,00 m2 Tanah Untuk Jalan Kabupaten 4.518.952,90 m2 Tanah Untuk Jalan Desa 2.815,00 m2 Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi 1.552.450,87 m2 Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku 1.357,00 m2 B. REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B: PERALATAN DAN MESIN Dump Truck 3 buah Asbuton Dryer 2 buah Macadam Roller/Three Whell Roller 6 buah Tandam Roller 2 buah Vibration Roller 5 buah Tyre Roller 1 buah Compacting Equipment Lain-lain 2 buah Portable Generating Set 8 buah Portable Water Pump 25 buah Stationary Water Pump 4 buah Station Wagon 6 buah Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) 2 buah Truck + Attachhment 4 buah Pick Up 2 buah Sepeda Motor 58 buah Gerobak Tarik 1 buah Mesin Gergaji 6 buah Mesin Bor Tangan 5 buah Mesin Las Listrik 5 buah Perkakas bengkel service lainnya 1 buah Tool Cabinet Set 4 buah Gergaji 1 buah Palu 1 buah Alat Laboratorium Mekanika Tanah 1 buah Perkakas Bengkel Kerja Lainnya 60 buah Global Positioning System 7 buah ALat Ukur Universal Lain-lain 1 buah Scanner 5 buah Alat Penyaring 1 buah ALat Ukur Lainnya (Lain-lain) 5 buah N O NAMA BARANG KUANTITAS
(1)(2) (3) Alat Pengukur Curah Hujan 5 buah Mesin Ketik Manual Portable (11-13) 1 buah Mesin Ketik Manual Longewagen (18) 1 buah Lemari Besi 26 buah Rak Besi/Metal 43 buah Rak Kayu 24 buah Filing Cabinet Besi 64 buah Brandkas 6 buah Lemari Kaca 1 buah Lemari kayu 39 buah Papan Tulis 2 buah White Board 9 buah Mesin Absensi 11 buah Overhead Projektor 4 buah Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 11 buah Alat timbangan/biara lainnya (dst) 1 buah Alat peraga praktek 1 buah Meja Kerja Kayu 4 buah Kursi Besi/Metal 22 buah Kursi Kayu 129 buah Sice 4 buah Meja Rapat 25 buah Alat Uji Kuat Lentur 1 buah Meja Telepon 1 buah Meja Tambahan 6 buah Meja Panjang 13 buah Meja Kartu 1 buah Kursi Rapat 8 buah Kursi Tamu 1 buah Lemari Sorok 3 buah Meja 1/2 Biro 180 buah Kursi Putar 18 buah Kursi Biasa 82 buah Kursi Lipat 299 buah Meja Komputer 3 buah Sofa 3 buah Moubiler Lainnya 9 buah Jam Elektronik 6 buah Mesin Potong Rumput 27 buah A.C. 25 buah Kipas Angin 4 buah Televisi 3 buah Sound System 1 buah Unit Power Supply 5 buah Camera Digital 1 buah Camera Video 4 buah Tustel 9 buah Alat Rumah Tangga Lain-lain 8 buah P.C Unit 37 buah Lap Top 48 buah Note Book 9 buah Harddisk Eksternal 2 buah Printer 46 buah Personal Komputer lainnya 2 buah Meja Kerja Pejabat Eselon II 2 buah Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 buah Kursi Kerja Pejabat Eselon III 5 buah Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 3 buah Kursi Kerja Pejabat Lain-lain 4 buah Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain 3 buah Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis 14 buah N O NAMA BARANG KUANTITAS
(1)(2) (3) Buffet Kaca 1 buah LCD Projector/Infocus 6 buah Video Tape Recorder Stationer 1 buah Layar Film 5 buah Alti Meter 1 buah Alat Studio Pemetaan lainnya 1 buah Wireless Amplifier 6 buah Drill Machine 1 buah Basic Cylinder Capping Set 1 buah Alat Lab Mekanik tanah Lain-Lain 1 buah Universal Testing Machine 1 buah Hammer Mill 3 buah Alat Laboratorium Lainnya (Lain-Lain) 1 buah Centrifuge (Alat Laboratorium Umum) 1 buah Water Current Meter 1 buah Crawler Excavator + Attachment 1 buah Gergaji Chain Saw 6 buah GPS 3 buah Kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst) 15 buah Kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya (dst) 1 buah Kendaraan tak bermotor penumpang lainnya (dst) 1 buah Kendaraan Toilet 10 buah Mobil Tinja 2 buah Papan Pengumuman 20 buah Proctor Standard 1 buah Sepeda 5 buah Stamper 9 buah Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara) 1 buah Universal Test Machine (Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi) 1 buah C. REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C: GEDUNG DAN BANGUNAN Bangunan Gedung Kantor Permanen 7 Unit Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 4 Unit Bangunan Gudang Tertutup Permanen 1 Unit Bangunan Bengkel Permanen 1 Unit Bangunan Gedung Laboratorium Permanen 1 Unit Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen 1 Unit Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen 1 Unit Gedung Garasi/Pool Permanen 1 Unit Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen 5 Unit Bangunan Tempat Kerja Lain-lain 13 Unit Rumah Negara Gol I Lain-lain 40 Unit Monomen/Bangunan Bersejarah Lainnya 1 Unit D. REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D: JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN Jalan Kabupaten Lain-lain 14 Unit Jalan Desa 194 Unit Jalan Khusus Lain-lain 10 Unit Jalan Khusus Lainnya 3 Unit Jembatan Kabupaten/kota Lain-lain 1 Unit Bendung 52 Unit Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain 15 Unit Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) 137 Unit Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Irigasi) 3 Unit Saluran Tersier Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi) 3 Unit Bangunan Bagi 194 Unit Bangunan Bagi dan Sadap 2 Unit N O NAMA BARANG KUANTITAS
(1)(2) (3) Bangunan Sadap (Bangunan Pelengkap Irigasi) 376 Unit Bangunan Got Miring 5 Unit Bangunan Terjun (Bangunan Pelengkap Irigasi) 65 Unit Bangunan Talang (Bangunan Pelengkap Irigasi) 37 Unit Bangunan Syphon (Bangunan Pelengkap Irigasi) 32 Unit Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Irigasi) 37 Unit Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai) 1 Unit Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Irigasi) 31 Unit Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Pasang Surut) 1 Unit Bangunan Mandi Hewan 1 Unit Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum 1 Unit Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain 2 Unit Bangunan Pelimpah Banjir 13 Unit Bangunan Pelimpah Sampah 27 Unit Bangunan Pemasukan/Pembuang 2 Unit Bangunan Pembuang Air Bersih Lain-lain 1 Unit Bangunan Pemecah Gelombang 18 Unit Bangunan Pengaman Pengembangan Lain-lain 10 Unit Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain 11 Unit Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai 3 Unit Bangunan Pengeluaran/Pintu 1 Unit Bangunan Penguat Tebing/Pantai 47 Unit Bangunan Pengukur 108 Unit Saluran Induk (Bangunan Pembawa Irigasi) 5 Unit Saluran Induk (Bangunan Pembawa Pasang Surut) 2 Unit Saluran Pembuang 1 Unit Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Pasang Surut) 19 Unit Saluran Drainase 44 Unit Pintu Pengatur Banjir 1 Unit Instalasi Air Kotor Lain-lain 3 Unit Jaringan Pembawa Lain-lain 3 Unit Jaringan Cabang Distribusi lain-lain 1 Unit Dam Konsolidasi 2 Unit Instalasi pengolahan sampah lainnya 1 Unit Jalan Kabupaten Arteri 237 Unit Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain 1 Unit Jembatan Pada Jalan Desa 3 Unit Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri 432 Unit Jembatan Penyebrangan Lain-lain 1 Unit Sumur Resapan 1 Unit Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Pengamanan sungai/pantai) 36 Unit E. REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E: ASET TETAP LAINNYA Buku Umum Lain-lain 8 buah Perencanaan Fisik, Pertamanan dll 1 buah Arsitektur 1 buah Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga Lain-lain 3 buah Tanaman Keras 9.016 pohon F. REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) F: KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN Bangunan Bagi 11 unit Bangunan Bagi Dan Sadap (Bangunan Pelengkap Irigasi) 9 unit Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain 1 unit Gedung Olah Raga Tetutup Permanen 1 unit Jalan Kabupaten Arteri 1 unit Jalan Khusus Lainnya 1 unit N O NAMA BARANG KUANTITAS
(1)(2) (3) Tugu/Tanda Batas Administrasi Kabupaten 3 unit Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Pasang Surut) 1 unit Dengan sarana dan prasarana yg tersedia, masih diperlukan cukup banyak sarana prasarana pendukung kerja pegawai seperti komputer/laptop, printer, proyektor dan lain-lain. Selain itu diperlukan juga beberapa peralatan kerja yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti peralatan pendukung pemetaan dan peralatan laboratorium dan alat berat untuk mendukung akreditasi Laboratorium Konstruksi DPUPR. Selama ini pelayanan Laboratorium Konstruksi masih menggunakan peralatan yang ada dan manual yang usianya sudah tua, serta belum terakreditasi. 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi perencanaan teknis dan pengembangan, bina marga, cipta karya dan tata ruang, serta sumber daya air. Capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat dari tabel capaian kinerja sasaran Renstra Tahun 2021-2026 berikut ini. Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2024 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025*) 2026 2021 2022 2023 2024 2025*) 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 INDIKATOR TUJUAN: 1 Indeks Pertanaman (IP) 218,50 219,00 219,50 220,00 227,05 221,00 218,50 219,20 219,55 226,95 226,95 NA 100,00 100,09 100,02 103,16 99,96 0,00 2 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR) 55,75 58,00 62,33 89,61 89,70 89,76 85,00 89,35 89,42 90,95 90,95 NA 152,45 154,06 143,46 101,50 101,39 0,00 3 Persentase peningkatan kualitas pelayanan inftastruktur bidang pekerjaan umum V 80,11 81,42 82,92 86,06 87,65 87,95 80,20 82,43 79,46 65,95 65,95 NA 100,12 101,24 95,82 76,63 75,24 0,00 4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81,32 81,35 81,45 81,60 81,75 82,00 81,32 84,19 85,71 84,71 84,71 NA 100,00 103,48 105,23 103,81 103,61 0,00 INDIKATOR SASARAN: 1 Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) 66,25 67,00 67,75 68,50 69,25 70,00 66,26 70,03 70,09 68,06 68,06 NA 100,01 104,52 103,45 99,36 98,28 0,00 2 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR) 55,75 58,00 62,33 89,61 89,70 89,76 85,00 89,35 89,42 90,95 90,95 NA 152,45 154,06 143,46 101,50 101,39 0,00 3 Persentase layanan air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat V V 60,72 61,42 62,12 66,33 66,63 66,82 61,01 63,24 65,84 66,46 66,46 NA 100,47 102,96 105,99 100,19 99,74 0,00 4 Rasio Kepatuhan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kabupaten V 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 NA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 5 Persentase pelayanan jasa konstruksi tingkat kabupaten V 79,80 83,33 87,63 94,95 100,00 100,00 79,80 84,73 88,94 100,00 100,00 NA 100,00 101,67 101,50 105,32 100,00 0,00 6 Tingkat kemantapan jalan kabupaten V 79,91 80,93 81,95 82,96 83,98 85,00 80,01 81,75 63,05 63,28 63,28 NA 100,12 101,01 76,94 76,27 75,35 0,00 7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81,32 81,35 81,45 81,60 81,75 82,00 81,32 84,19 85,71 84,71 84,71 NA 100,00 103,48 105,23 103,81 103,61 0,00 INDIKATOR PROGRAM: 1 Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik V 63,62 64,82 66,02 67,22 68,42 69,62 63,64 67,02 67,17 67,37 67,37 NA 100,03 103,39 101,74 100,23 98,47 0,00 2 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 55,75 58,00 62,33 89,61 89,70 89,76 85,00 89,35 89,42 90,95 90,95 NA 152,45 154,06 143,46 101,50 101,39 0,00 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025*) 2026 2021 2022 2023 2024 2025*) 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 terhadap Rencana Tata ruang (RTR) 3 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak V V 94,83 96,30 97,77 99,24 100,00 100,00 95,45 96,86 97,97 99,34 99,34 NA 100,65 100,58 100,20 100,10 99,34 0,00 4 Presentase ketersediaan sarana prasarana persampahan 2,63 3,04 3,44 4,25 4,25 4,66 2,63 3,44 4,25 4,25 4,25 NA 100,00 113,33 123,53 100,00 100,00 0,00 5 Persentase Rumah Tangga yg memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik V V 84,70 84,93 85,16 95,50 95,64 95,79 84,94 89,43 95,32 95,79 95,79 NA 100,28 105,29 111,93 100,30 100,15 0,00 6 Persentase bangunan milik daerah dengan kondisi baik V 71,67 73,75 77,92 81,25 84,58 100,00 73,33 74,58 75,83 79,58 79,58 NA 102,33 101,13 97,33 97,95 94,09 0,00 7 Rasio rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) yang disusun 0,00 12,50 37,50 62,50 87,50 100,00 0,00 12,50 37,50 100,00 100,00 NA 0,00 100,00 100,00 160,00 114,29 0,00 8 Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi V 72,73 75,00 79,55 93,18 100,00 100,00 72,73 79,19 91,82 100,00 100,00 NA 100,00 105,58 115,43 107,32 100,00 0,00 9 Rasio ketersediaan informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota V 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00 100,00 66,67 75,00 75,00 100,00 100,00 NA 100,00 100,00 90,00 109,09 100,00 0,00 10 Persentase Badan Usaha yang tertib dalam usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan kabupaten V 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 NA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 11 Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat V 28,79 29,79 31,23 32,67 34,11 35,55 28,27 28,70 29,06 30,52 30,52 NA 98,19 96,33 93,04 93,41 89,47 0,00 12 Persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik sedang V 79,91 80,93 81,95 82,96 83,98 85,00 80,01 81,75 63,05 63,28 63,28 NA 100,12 101,01 76,94 76,27 75,35 0,00 13 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 NA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 Keterangan: *) sampai dengan triwulan II Tahun 2025 Dari tabel diatas dapat disimpulkan untuk capaian indikator kinerja perangkat daerah tahun 2021-2024 sebagian besar tercapai (untuk tahun 2025, realisasi baru sampai triwulan II saja). Walaupun sebagian besar target kinerja sudah tercapai, terdapat beberapa indikator yang belum tercapai antara lain:

1.Persentase peningkatan kualitas pelayanan inftastruktur bidang pekerjaan umum (indikator tujuan)
2.Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) (indikator sasaran)
3.Tingkat kemantapan jalan kabupaten (indikator sasaran)
4.Persentase bangunan milik daerah dengan kondisi baik (indikator program)
5.Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (indikator program)
6.Persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik sedang (indikator program) Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana telah dijelaskan diatas tentunya didukung dengan pendanaan yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu tahun 2021- 2026 yang disajikan dalam data anggaran dan realisasi pendanaan pada tabel 2.7. Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2024 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rata-Rata Pertumbuhan 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Anggaran Realisasi

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2021: (tanpa anggaran gaji ASN) - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan 4.453.752.553,6 10.581.090.820 11.024.345.351 12.116.130.041 12.444.693.294 12.509.812.020 13.841.597.168 21.616.324.858 14.468.328.597 13.740.581.877 15.980.670.223 20.747.524.754 310,79 204,29 131,24 113,41 128,41 165,85 30,98% 12,84% PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 2021: Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi 29.311.692.118,0 30.269.000.000 21.819.000.000 23.968.000.000 24.615.000.000 24.558.000.000 23.937.242.914 25.208.200.640 4.160.743.720 11.418.949.300 9.706.152.398 5.100.327.200 81,66 83,28 19,07 47,64 39,43 20,77 -2,47% 6,76% PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM dilaksanakan oleh DINPERKIMTAN 17.254.000.000 12.438.000.000 13.663.000.000 14.031.000.000 13.999.000.000 - 9.695.807.000 11.900.557.000 14.540.682.700 308.583.000 1.372.503.000 0 56,19 95,68 106,42 2,20 9,80 -3,90% 72,96% PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL dilaksanakan oleh DLHP 600.000.000 433.000.000 475.000.000 488.000.000 487.000.000 - - 366.691.000 - - - 0 - 84,69 - - - -3,90% 0 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rata-Rata Pertumbuhan 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Anggaran Realisasi
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH dilaksanakan oleh DINPERKIMTAN 6.250.000.000 4.505.000.000 4.949.000.000 5.083.000.000 5.071.000.000 - 4.287.415.000 4.576.783.000 5.684.441.000 7.106.284.425 7.256.376.400 0 68,60 101,59 114,86 139,80 143,10 -3,90% 14,52% PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 2021: Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase 54.332.707.995,0 3.674.000.000 2.648.000.000 2.909.000.000 2.988.000.000 2.981.000.000 2.650.256.223 4.014.200.000 875.000.000 945.360.000 993.001.000 997.073.600 4,88 109,26 33,04 32,50 33,23 33,45 -21,77% -2,65% PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 2021: Program Pengembangan dan Pengelolaan Bangunan Gedung 22.973.566.461,0 35.878.000.000 25.863.000.000 28.410.000.000 29.176.000.000 29.109.000.000 16.488.656.487 34.010.391.504 12.821.165.668 187.500.980 7.604.579.800 666.467.400 71,77 94,79 49,57 0,66 26,06 2,29 8,11% 761,99% PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 2021: Program Penataan Bangunan dan Lingkungan 419.762.880,0 200.000.000 144.000.000 158.000.000 163.000.000 162.000.000 - 200.000.000 200.000.000 - - - 100,00 138,89 - - - -13,62% 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 2021: - Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Program Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis 380.668.796.088,0 175.000.000.000 174.242.000.000 192.497.000.000 194.983.000.000 184.012.000.000 133.247.344.437 154.921.543.968 55.291.169.964 83.794.526.384 80.843.271.800 61.981.355.764 35,00 88,53 31,73 43,53 41,46 33,68 -9,66% -4,67% PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 2021: Program Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi 14.569.241.981,0 120.000.000 87.000.000 95.000.000 98.000.000 97.000.000 128.660.000 89.017.868 163.938.400 206.362.100 152.598.000 109.518.200 0,88 74,18 188,43 217,22 155,71 112,91 -23,07% 4,99% PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 2021: Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah 591.865.661,0 733.000.000 528.000.000 580.000.000 596.000.000 595.000.000 719.531.477 627.376.340 544.434.000 541.156.500 664.870.400 742.581.800 121,57 85,59 103,11 93,30 111,56 124,80 1,66% 1,58% Dari penjabaran penganggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa rasio anggaran jika dibandingkan dengan Renstra sebagian besar kurang dari 100% yang menunjukkan bahwa pendanaan sebagian besar lebih kecil dari rencana penganggaran yang tercantum pada dokumen Renstra periode 2021-2026. Sedangkan jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan, walaupun dalam dokumen renstra sebagian besar negatif akan tetapi untuk realisasi pendanaan sebagian besar positif yang dapat diartikan bahwa realisasi pendanaan rata-rata meningkat setiap tahunnya untuk masing-masing program. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, merupakan penggabungan dari 5 program di tahun 2021. Pendanaan cenderung naik dari tahun ke tahun, terutama dari tahun 2021 ke tahun 2022 dikarenakan adanya perubahan nomenklatur kegiatan dimana untuk gaji ASN yang semula terpisah pada belanja pegawai, di tahun 2022 dan seterusnya dimasukkan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kenaikan nilai pendanaan dari tahun 2022-2026 selain adanya penambahan gaji ASN di tahun 2025, juga adanya kebutuhan untuk penyediaan sarana prasarana kantor pendukung kinerja. Pendanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), merupakan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasipada tahun 2021, selama tahun 2021-2026 mengalami fluktuasi dengan pendanaan maksimal di tahun 2021-2022 dikarenakan adanya perpanjangan program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) yang merupakan program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten. Upaya ini diharapkan dapat mendukung tercapainya swasembada beras sesuai program Nawacita Pemerintah Indonesia. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mulai tahun 2022 yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan. Pendanaan untuk kedua program ini cenderung naik turun selama tahun 2022-2026 dikarenakan sebagian besar pendanaan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Air Minum dan Bidang Sanitasi yang besarannya menyesuaikan alokasi dan prioritas dari pusat. Kedua program ini merupakan program pendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga senantiasa mendapat perhatian dari pusat. Untuk Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, selama periode 5 tahun, pelaksanaan program hanya di tahun 2023 dikarenakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya berwenang dalam pembangunan fisik saja sedangkan kebutuhan, kesiapan lahan, kesiapan penerima manfaat serta pengelolaan selanjutnya menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan. Pelaksanan program ini menjadi terhambat sebagian besar dikarenakan kurangnya kesiapan pengelola sampah nantinya setelah bangunan TPS3R dibangun nantinya. Pendanaan untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase di tahun 2021) cenderung mengalami penurunandari tahun ke tahun dikarenakan dari tahun 2023, kemampuan pendanaan kabupaten berkurang sehingga penanganan drainase diprioritaskan pada opersai dan pemeliharaan drainase saja untuk mempertahankan kondisi baik saluran drainase di perkotaan dan mengurangi genangan akibat air hujan. Untuk Program Penataan Bangunan Gedung (pada tahun 2021 berupa Program Pengembangan dan Pengelolaan Bangunan Gedung), alokasi pendanaan cukup signifikan pada tahun 2022 dengan adanya pembangunan beberapa gedung perangkat daerah dan kelurahan. Pembangunan terhadap gedung perkantoran ini juga dilaksanakan di tahun 2021, 2022 dan 2025. Sebagian gedung yang dibangun merupakan gedung kelurahan dan kecamatan yang sudah tidak layak dan menjadi prioritas kabupaten karena langsung berhubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Pendanaan untuk Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya (pada tahun 2021 merupaakn Program Penataan Bangunan dan Lingkungan) hanya dialokasikan pada tahun 2022 dan 2023 dengan menyusun dokumen Naskah Akademik Rencana Tata bangunan dan Lingkungan. Untuk tahun-tahun selanjutnya, penyusunan dokumen ini tidak dilaksanakan dikarenakan jika mengacu pada Undang-undang Cipta Kerja, persyaratan dasar perijinan ada 3 yaitu KKPR, PBG dan Persetujuan Lingkungan. Sesuai PP 21/2021 saat ini dalam penerbitan persyaratan tersebut diarahkan untuk sesuai dengan RTRW/RDTR. Dilihat daari skalanya RDTR dengan skala 1:5000 adalah instrumen perijnan yang paling rinci untuk dijadikan pedoman dalam penerbitan KKPR, PBG dan Persetujuan Lingkungan. Sehingga dengan berbagai aturan yang berlaku saat ini, pelaksanaan perijinan cukup dilayani dengan RDTR dan tidak diperlukan RTBL. Program Penyelenggaraan Jalan merupakan gabungan dari Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan serta Program Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis di tahun 2021. Program ini merupakan salah satu program yang pendanaannya cukup besar baik pada perencanaan di dokumen Renstra maupun pada realisasi pendanaan setiap tahunnya. Jika dibandingkan dari tahun ke tahun, rata-rata pertumbuhan realisasi penganggaran untuk program ini bernilai negatif. Selain dikarenakan kemampuan pendanaan daerah yang fluktuatif juga sebagian pendanaan untuk Program Penyelenggaraan Jalan bersumber dari pusat melalui DAK Fisik Bidang Jalan dan dari provinsi melalui Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah. Alokasi kedua pendanaan ini tidak dapat diprediksi besarannya setiap tahun, tergantung dari prioritas pusat dan provinsi. Untuk pendanaan dari APBD Kabupaten tetap menempati porsi terbesar dari anggaran yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dikarenakan adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas antarwilayah serta memperkecil kesenjangan infrastruktur dengan daerah sekitanya. Untuk Program Pengembangan Jasa Konstruksi (Program Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi pada tahun 2021), pendanaan cukup fluktuatif juga tergantung dengan kebutuhan terutama untuk kebutuhan pelatihan tenaga konstruksi dan keperluan penyediaan data informasi jasa konstruksi dimana perlu melakukan survei lapangan dan pengelolaan data. Pendanaan untuk Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah pada tahun 2021) cenderung sama setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan kegiatan dalam program ini cenderung rutin dilaksanakan setiap tahunnya mulai dari perencanaan ruang termasuk sosialisasi kepada masyarakat, pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan hasil analisa terhadap kedua tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian indikator tujuan, sasaran dan program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perlu adanya dukungan dari pendanaan yang cukup mengingat sebagian besar merupakan kegiatan fisik yang membutuhkan pendanaan cukup besar. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, selain dilihat dari capaian indikator dan efektivitas pendanaan, juga perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang selama tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut. Tabel 2.8 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 N o Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Indikator Tujuan (IT) Indeks Pertanaman (IP) 218,0 0 218,50 219,20 219,55 226,9 5 Indikator Indeks Pertanaman (IP) merupakan indikator penting dalam sektor pertanian, dalam hal ini DPUPR mendukung dari segi penyediaan infrastruktur dan pengelolaan irigasi. Selama peiode 2020-2024, nilai IP terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan guna meningkatkan produktivitas dan produksi pangan nasional semakin meningkat yang salah satunya dengan terpenihinya ketersediaan air irigasi Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR) 51,67 85,00 89,35 89,42 90,95 Indikator Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR) menunjukkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Purworejo terhadap rencana pengembangan wilayah yang telah direncanakan dalam RTR. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024 selalu mengalami peningkatan nilanya menunjukkan semakin sadarnya masyarakat untuk mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah Persentase peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur bidang pekerjaan umum 78,59 80,20 82,43 79,46 65,95 Indikator Persentase peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur bidang pekerjaan umum terdiri dari kinerja penyediaan dan pengelolaan air minum, penyediaan dan pengelolaan air limbah, penyediaan prasarana persampahan, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, penyelenggaraan bangunan gedung, penyelenggaraan jalan, serta penyelenggaraan jasa konstruksi. Kinerja indikator ini dari tahun 2020- 2021 mengalami peningkatan, hal ini sesuai dengan komitmen untuk peningkatkan penyediaan dan pengelolaan infrastruktur akan tetapi pada tahun 2023-2024 mengalami penurunan dikarenakan adanya SK Jalan Kabupaten baru dimana terdapat upgrade dan downgrade jalan menjadi kabupaten akan tetapi kondisi fisiknya rusak N o Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81,29 81,32 84,19 85,71 84,71 Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh DPUPR. Selama tahun 2020-2024, nilai IKM selalu mengalami peningkatan yang dapat diasumsikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh DPUPR senantiasa lebih baik dari tahun ke tahun walaupun di tahun 2024 mengalami penurunan. Beberapa hal yang berpengaruh terutama adanya perubahan Keputusan Bupati atas tarif retribusi penyewaan alat dan biaya pengujian labortorium. Hal ini akan menjadi evaluasi layanan kedepannya dan jika memungkinkan perlu mengadakan sosialisasi agar masyarakat atau penerima layanan dapat memahami perubahan tarif tersebut 2 Indikator Sasaran Perangkat Daerah Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) 65,50 66,26 70,03 70,09 68,06 Indikator Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) merupakan indikator sasaran DPUPR yang menunjukkan kinerja dari sistem irigasi dari aspek prasarana fisik, produktivitas tanaman, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi, kondisi kelembagaan P3A. Nilai kinerja mulai 2020-2023 mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa kinerja penyediaan infrastruktur irigasi beserta pengelolaannya semakin meningkat sesuai dengan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung ketahanan pangan,akan tetapi di tahun 2024 mengalami penurunan yang disebabkan adanya efisiensi anggaran untuk penanganan infrastruktur irigasi dan adanya kerusakan saluran irigasi akibat bencana Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR) 51,67 85,00 89,35 89,42 90,95 Indikator Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR) menunjukkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Purworejo terhadap rencana pengembangan wilayah yang telah direncanakan dalam RTR. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024 selalu mengalami peningkatan nilanya menunjukkan semakin sadarnya masyarakat untuk mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah N o Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Persentase layanan air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat 59,95 61,01 63,24 65,84 66,46 Indikator Persentase layanan air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat merupakan indikator sasaran yang menunjukkan kinerja layanan penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi (air limbah dan persampahan). Jika dilihat dari persentase kinerjanya selalu meningkat selama tahun 2020-2024 yang menunjukkan bahwa penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi di Kabupaten Purworejo dapat tercapai sesuai dengat target yang direncanakan. Hal ini didukung dengan adanya komintmen dari pemerintah pusat maupun provinsi dengan pendanaan untuk penyediaan SPAM, pelayanan air limbah maupun penyediaan prasarana persampahan Rasio Kepatuhan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kabupaten 100,0 0 100,00 100,00 100,00 100,0 0 Indikator Rasio Kepatuhan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kabupaten merupakan indikator sasaran yang menunjukkan kepatuhan masyarakat terhadap perijinan dalam mendirikan bangunan gedung. Selama tahun 2020-2024, persentase dapat dipertahankan sebesar 100% yang dapat diartikan seluruh pengajuan PBG yang telah memenuhi syarat dapat dikeluarkan ijin pembangunannya Persentase pelayanan jasa konstruksi tingkat kabupaten 75,51 79,80 84,73 88,94 100,0 0 Indikator Persentase pelayanan jasa konstruksi tingkat kabupaten merupakan indikator sasaran yang menunjukkan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi yang terdiri dari pelatihan tenaga trampil konstruksi, penyediaan data dan pengawasan jasa konstruksi. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024 selalu mengalami peningkatan dan tercapai maksimal di tahun 2024 sebesar 100%. Hal ini didukung dengan adanya perubahan UU Cipta Kerja yang mengatur beberapa kewenangan kabupaten menjadi kewenangan pusat N o Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Tingkat kemantapan jalan kabupaten 78,89 80,01 81,75 63,05 63,28 Indikator Tingkat kemantapan jalan kabupaten merupakan indikator sasaran yang menunjukkan kinerja penyelenggaraan jalan dan pengelolaan drainase jalan di perkotaan. Pada tahun 2020-2021, kinerja indikator ini mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2023 menurun secara signifikan dikarenakan adanya SK Jalan Kabupaten baru dimana terdapat upgrade dan downgrade jalan menjadi kabupaten akan tetapi kondisi fisiknya rusak. Pada tahun 2024, kondisi jalan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya walaupun masih jauh dari target yang sudah ditetapkan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81,29 81,32 84,19 85,71 84,71 Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh DPUPR. Selama tahun 2020-2024, nilai IKM selalu mengalami peningkatan yang dapat diasumsikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh DPUPR senantiasa lebih baik dari tahun ke tahun walaupun di tahun 2024 mengalami penurunan. Beberapa hal yang berpengaruh terutama adanya perubahan Keputusan Bupati atas tarif retribusi penyewaan alat dan biaya pengujian labortorium. Hal ini akan menjadi evaluasi layanan kedepannya dan jika memungkinkan perlu mengadakan sosialisasi agar masyarakat atau penerima layanan dapat memahami perubahan tarif tersebut 3 Indikator Program (IP) Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik 62,43 63,64 67,02 67,17 67,37 Indikator Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik merupakan indikator program yang menunjukkan kondisi fisik dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan pengambilan, bangunan pengatur, bangunan pembagi dan saluran irigasi. Kinerja indikator ini dari tahun 2020 sampai tahun 2024 selalu mengalami peningkatan yang dapat diartikan bahwa kondisi fisik jaringan irigasi dapat dipertahankan bahkan meningkat baik itu melalui kegiatan rehabilitasi, peningkatan maupun pemeliharaan jaringan irigasi N o Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata ruang (RTR) 51,67 85,00 89,35 89,42 90,95 Indikator Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR) menunjukkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Purworejo terhadap rencana pengembangan wilayah yang telah direncanakan dalam RTR. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024 selalu mengalami peningkatan nilanya menunjukkan semakin sadarnya masyarakat untuk mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak 92,51 95,45 96,86 97,97 99,34 Indikator Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak merupakan indikator yang menggambarkan ketersediaan layanan dasar air minum pada masyarakat. Arti layak disini berupa ketersediaan masyarakat akan air minum walaupun mungkin ada yang belum menerus sepanjang tahun. Pada tahun 2024, kinerja sudah mencapai 99,34% yang dapat diartikan bahwa hampir seluruh masyarakat sudah dapat mengakses air minum untuk keperluan sehari-hari Presentase ketersediaan sarana prasarana persampahan 2,63 2,63 3,44 4,25 4,25 Indikator Presentase ketersediaan sarana prasarana persampahan menunjukan persentase ketersediaan prasarana pengolah limbah di seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Purworejo guna mengurangi timbunan sampah di TPA. Walaupun dari 2020-2024 kinerja terus meningkat akan tetapi sebagian besar didukung oleh pendanaan lain selain di DPUPR seperti APBD Provinsi dan DAK. Capian kinerja tidak dapat naik secara signifikan dikarenakan pengelolaannya akan diserahkan kepada masyarakat sehingga sebelum membangun prasarana pengelahan sampah tersebut perlu kesiapan pengelolanya terlebih dahulu agar nantinya tidak mangkrak Persentase Rumah Tangga yg memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 84,70 84,94 89,43 95,32 95,79 Indikator Persentase Rumah Tangga yg memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik merupakan indikator program terkait penyediaan layanan air limbah di Kabupaten Purworejo. Dari kurun waktu tahun 2020-2024, persentase cenderung meningkat dan pada tahun 2024 tercapai 95,79% yang menunjukkan hampir seluruh rumah tangga sudah memiliki akses terhadap layanan limbah domestik. Peningkatan capaian kinerja ini didukung dengan adanya pendanaan yang cukup signifikan dari pusat dan N o Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan terbebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Persentase bangunan milik daerah dengan kondisi baik 70,42 73,33 74,58 75,83 79,58 Indikator Persentase bangunan milik daerah dengan kondisi baik merupakan indikator program yang menunjukkan kondisi bangunan milik daerah yang menjadi kewenangan pengawasannya oleh DPUPR. Kondisi bangunan milik daerah semakin lama smakin meningkat akan tetapi kurang signifikan karena sebagian besar hanya dilakukan rehabilitasi untuk mempertahankan kondisi agar layak dan nyaman untuk kerja Rasio rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) yang disusun 0,00 0,00 12,50 37,50 100,0 0 Indikator Rasio rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) yang disusun merupakan indikator kinerja program yang menunjukkan tentang rencana penyusunan dokumen tata bangunan dan lingkungan (RTBL) sebagai salah satu dokumen lanjutan dalam penataan ruang di tingkat kabupaten. Selama kurun waktu 2020-2024 cenderung meningkat terutama di tahun 2024 dengan telah diselesaikannya penyusunan dokumen RTBL Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi 68,18 72,73 79,19 91,82 100,0 0 Indikator Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi merupakan indikator program yang menunjukkan jumlah tenaga operator/teknisi/analis yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat di Kabupaten Purworejo. Persentase cenderung meningkat disesuaikan dengan rencana jumlah tenaga yang akan dilatih setiap tahunnya selama 5 tahun Rasio ketersediaan informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota 58,33 66,67 75,00 75,00 100,0 0 Indikator Rasio ketersediaan informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota menunjukkan ketersediaan dokumen informasi jasa konstruksi yang disusun setiap tahunnya. Jumlah dokumen yang tersedia semakin meningkat setiap tahunnya yang menunjukkan bahwa seluruh informasi jasa konstruksi di tingkat kabupaten sebanyak 9 jenis dokumen telah tersedia dan terupdate N o Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Persentase Badan Usaha yang tertib dalam usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan kabupaten 100,0 0 100,00 100,00 100,00 100,0 0 Indikator Persentase Badan Usaha yang tertib dalam usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan kabupaten menunjukkan tingkat ketertiban Badan Usaha terhadap pelaksanaan konstruksi sehingga kecelakaan dalam pekerjaan konstruksi dapat dihindari. Selama tahun 2020-2024, kinerja selalu tercapai 100% yang menunjukkan bahwa tidak ada pekerjaan konstruksi/proyek di Kabupaten Purworejo yang mengalami kecelakaan konstruksi dalam pelaksanaannya Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat 28,21 28,27 28,70 29,06 30,52 Indikator Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat menunjukkan kondisi dari saluran pada sistem drainase jalan di daerah perkotaan. Walaupun dalam kurun waktu 2020-2024 selalu mengalami peningkatan akan tetapi masih kurang dari target yang direncanakan sehingga kedepannya masih perlu peningkatan penanganan drainase sampai ke hilir saluran Persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik sedang 78,89 80,01 81,75 63,05 63,28 Indikator Persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik sedang merupakan indikator program yang menunjukkan kinerja penyelenggaraan jalan. Pada tahun 2020-2021, kinerja indikator ini mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2023 menurun secara signifikan dikarenakan adanya SK Jalan Kabupaten baru dimana terdapat upgrade dan downgrade jalan menjadi kabupaten akan tetapi kondisi fisiknya rusak. Pada tahun 2024, kondisi jalan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya walaupun masih jauh dari target yang sudah ditetapkan Persentase Pelaksanaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100,0 0 100,00 100,00 100,00 100,0 0 Indikator Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten merupakan Indikator Program yang mengukur tingkat keterlaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kewenangan. Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini konsisten berada pada angka 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh kegiatan penunjang telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai rencana setiap tahunnya. Hasil ini mencerminkan kinerja yang optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah N o Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 4 SPM Pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum sehari- hari (%) 92,51 95,5 96,86 97,97 99,34 Indikator SPM untuk Pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari merupakan indikator yang menggambarkan ketersediaan layanan dasar air minum pada masyarakat. Arti layak disini berupa ketersediaan masyarakat akan air minum walaupun mungkin ada yang belum menerus sepanjang tahun. Pada tahun 2024, kinerja sudah mencapai 99,34% yang dapat diartikan bahwa hampir seluruh masyarakat sudah dapat mengakses air minum untuk keperluan sehari-hari Penyediaan unit pengolahan setempat (%) 85,01 84,7 84,94 95,32 95,79 Indikator Penyediaan unit pengolahan setempat merupakan indikator program terkait penyediaan layanan air limbah di Kabupaten Purworejo. Dari kurun waktu tahun 2020-2024, persentase cenderung meningkat dan pada tahun 2024 tercapai 95,79% yang menunjukkan hampir seluruh rumah tangga sudah memiliki akses terhadap layanan limbah domestik. Peningkatan capaian kinerja ini didukung dengan adanya pendanaan yang cukup signifikan dari pusat dan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan terbebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS) 5 Permendagri 18 2020 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi - 26,18 22,68 65,66 67,73 Indikator Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi menunjukkan kinerja sistem irigasi dalam melayani kebutuhan air irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten dengan luas areal irigasi maksimal 1.000 Ha. Capaian kinerja setiap tahun dapat meningkat yang menunjukkan semakin baik kinerja pemerintah dalam mengelola dan menjaga fungsi jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan N o Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota - 95,45 97,74 97,97 99,34 Indikator Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota menggambarkan ketersediaan layanan dasar air minum pada masyarakat. Arti layak disini berupa ketersediaan masyarakat akan air minum walaupun mungkin ada yang belum menerus sepanjang tahun. Pada tahun 2024, kinerja sudah mencapai 99,34% yang dapat diartikan bahwa hampir seluruh masyarakat sudah dapat mengakses air minum untuk keperluan sehari-hari Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik - 91,63 89,45 95,32 95,79 Indikator Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik merupakan indikator kinerja terkait penyediaan layanan air limbah di Kabupaten Purworejo. Dari kurun waktu tahun 2020-2024, persentase cenderung meningkat dan pada tahun 2024 tercapai 95,79% yang menunjukkan hampir seluruh rumah tangga sudah memiliki akses terhadap layanan limbah domestik. Peningkatan capaian kinerja ini didukung dengan adanya pendanaan yang cukup signifikan dari pusat dan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan terbebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Rasio kepatuhan IMB kab/ kota - 100 100 100 100 Indikator Rasio kepatuhan IMB kab/ kota merupakan indikator kinerja yang menunjukkan kepatuhan masyarakat terhadap perijinan dalam mendirikan bangunan gedung. Selama tahun 2020-2024, persentase dapat dipertahankan sebesar 100% yang dapat diartikan seluruh pengajuan PBG yang telah memenuhi syarat dapat dikeluarkan ijin pembangunannya Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota - 80,01 81,75 63,05 63,28 Indikator Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota menunjukkan kinerja penyelenggaraan jalan. Pada tahun 2020-2021, kinerja indikator ini mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2023 menurun secara signifikan dikarenakan adanya SK Jalan Kabupaten baru dimana terdapat upgrade dan downgrade jalan menjadi kabupaten akan tetapi kondisi fisiknya rusak. Pada tahun 2024, kondisi jalan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya walaupun masih jauh dari target yang sudah ditetapkan N o Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi - 100 79,19 107,45 103,7 7 Indikator Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi merupakan indikator program yang menunjukkan jumlah tenaga operator/teknisi/analis yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat di Kabupaten Purworejo. Persentase cenderung meningkat disesuaikan dengan rencana jumlah tenaga yang dibutuhkan setiap tahun dengan asumsi tenaga yang dibutuhkan adalah tenaga ahli/terampil pada pekerjaan di tahun yang sama Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi - 100 100 100 100 Indikator Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi menunjukkan tingkat ketertiban Badan Usaha terhadap pelaksanaan konstruksi sehingga kecelakaan dalam pekerjaan konstruksi dapat dihindari. Selama tahun 2020-2024, kinerja selalu tercapai 100% yang menunjukkan bahwa tidak ada pekerjaan konstruksi/proyek di Kabupaten Purworejo yang mengalami kecelakaan konstruksi dalam pelaksanaannya Penjelasan dari masing-masing capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:
1. a.Kinerja Jalan dan Jembatan Kondisi infrastruktur prasarana jalan dan jembatan di Kabupaten Purworejo di tahun 2020 sampai dengan 2024 sebenarnya menunjukkan kondisi yang lebih baik, akan tetapi untuk capaian kinerja program dan sasarannya mengalami penurunan terutama mulai tahun 2023 dikarenakan adanya Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/497/2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Purworejo. Dalam Keputusan tersebut, terdapat upgrade dan downgrade jalan kabupaten. Upgrade jalan dari jalan poros desa menjadi jalan kabupaten maupun jalan kabupaten menjadi jalan provinsi dan jalan nasional. Sedangkan untuk downgrade jalan kabupaten dari jalan kabupaten menjadi jalan poros kelurahan maupun jalan provinsi dan jalan nasional menjadi jalan kabupaten. Secara total panjang kabupaten terdapat penurunan akan tetapi secara kondisi jalan sangat menurun drastis dikarenakan kondisi jalan kabupaten yang diupgrade maupun didowngrade dalam kondisi baik, sedangkan kondisi jalan yang diupgrade maupun didowngrade menjadi jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat, terutama untuk jalan poros desa. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian kineja kondisi jalan. Adapun tingkat perkembangan kondisi jalan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 seperti terlihat pada tabel berikut : Tabel 2.9 Kondisi Fisik Jalan Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Jalan Kondisi Baik (KM) 248 227,17 214,09 146,822 119,94 2 Jalan Kondisi Sedang (KM) 358,88 409,26 414,77 335,196 298,78 3 Jalan Kondisi Rusak (KM) 101,6 78,02 97,74 160,112 224,68 4 Jalan Kondisi Rusak Berat (KM) 60,77 54,8 42,65 115,664 114,39 JUMLAH 769,250 769,25 0 769,25 0 757,794 757,79 0 Sedangkan untuk kondisi infrastruktur prasarana jembatan di Kabupaten Purworejo di tahun 2020 sampai dengan 2024 cenderung stabil, hal ini dikarenakan untuk survey kondisi jembatan dilakukan secara rutin agar menjamin bahwa seluruh jembatan yang ada di ruas jalan kabupaten dalam kondisi baik dan bisa dilalui kendaraan dan mengantisipasi adanya jembatan yang roboh sehingga menyebabkan terdapat daerah yang terisolir dan menghambat distribusi barang dan jasa. Untuk jembatan dengan rusak berat, jika masih memungkinkan sementara penanganannya dengan pemeliharaan rutin dan berkala jembatan. Pada tahun 2023 terdapat penambahan jumlah jembatan kabupaten yaitu di ruas jalan kabupaten yang diupgrade dari jalan poros desa. Adapun kondisi jembatan dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.10 Kondisi Fisik Jembatan Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Jembatan Kondisi Baik-Rusak Ringan (Unit) 420 420 420 420 421 2 Jembatan Kondisi Rusak Berat- Runtuh (Unit) 6 6 6 7 6 JUMLAH 426 426 426 427 427
1. b.Kinerja Pengelolaan Sistem Drainase Capaian kinerja indikator program Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat selalu mengalami peningkatan setiap tahun akan tetapi masih dibawah target yang ditetapkan dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu: - Penambahan tingkat kerusakan di bagian hilir (belum tertanganinya kerusakan saluran drainase pada daerah hilir) serta kapasitas salurannya yang masih kecil sehingga aliran air di bagian hulu terhambat (menimbulkan genangan di perkotaan) - Saluran drainase perkotaan berfungsi ganda, selain sebagai saluran drainase jalan juga berfungsi sebagai saluran pembuangan limbah rumah tangga masyarakat sekitar (drainase permukiman) sehingga menimbulkan tumpukan sedimen yang berlebihan di saluran drainase (mengurangi kapasitas tampung saluran) Peningkatan panjang penanganan maupun kondisi saluran drainase dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.11 Penanganan Drainase di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Panjang saluran drainase yang tertangani (Meter) 484 150 1.206 1.553 2.812 2 Panjang saluran drainase dengan kondisi baik (Meter) 16.533 16.683 17.889 19.442 22.254
1. c.Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air i). Prasarana Infrastruktur Irigasi Total areal oncoran untuk seluruh Daerah Irigasi (DI) tercatat sebesar + 31.657 Ha. Prasarana infrastruktur pengairan di Kabupaten Purworejo sebanyak 250 Daerah Irigasi yang terdiri dari : - Jaringan irigasi teknis = 20 DI - Jaringan irigasi semi teknis = 26 DI - Jaringan irigasi sederhana = 204 DI - Jumlah bangunan air = 4.029 bangunan - Jumlah bendung = 233 bendung - Panjang saluran Irigasi = 533.410 Km Daerah Irigasi tersebut terbagi dalam 3 (tiga) Daerah Pengaliran Sungai (DPS), yaitu : - DPS Bogowonto mencakup 27 DI - DPS Cokroyasan mencakup 15 DI - DPS Wawar mencakup 11 DI ii). Sumber Air Irigasi Potensi air Kabupaten Purworejo berasal dari air permukaan (sungai) dan air tanah. Terdapat beberapa sungai dan anak sungai yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu: - DAS Bogowonto terdiri dari 1 (satu) sungai induk panjang: 57,750 Km dan 33 anak sungai sepanjang 200,89 Km dan 5 (lima) mata air. - DAS Cokroyasan terdiri dari 1 (satu) sungai induk panjang 40,740 Km dan 13 (tiga belas) anak sungai, 4 (empat) avour, dan 12 (dua belas) drainase alam sepanjang158,15 Km. - DAS Wawar terdiri dari 1 (satu) sungai induk dengan panjang 51,050 Km dan 35 (tiga puluh lima) anak sungai, dan 12 (dua belas) drainase alam sepanjang 173,80 Km. iii). Ketersediaan Air Irigasi Pada dasarnya ketersediaan air irigasi di bangunan pengambilan (bendung) masih dalam batas yang cukup, meskipun debit sungai dari DAS yang ada cenderung menurun dari tahun ke tahun. Namun demikian ketersedian air irigasi di bendung tidak otomatis akan mencukupi kebutuhan di tingkat petak-petak tersier. Perlu diketahui bahwa infrastruktur irigasi di Kabupaten Purworejo rata-rata dalam kondisi sedang dan rusak, sehingga faktor kehilangan air di saluran pembawa cukup besar. Kondisi yang demikian menyebabkan terjadinya defisit di beberapa DI. Pada Daerah Irigasi Sudagaran terjadi defisit air selama 4 (empat) bulan. Untuk Daerah irigasi Rebug, Loning, Kragilan, dan Kedung putri defisit terjadi pada bulan Oktober dan November. Daerah irigasi yang dapat dianggap tercukupi kebutuhan airnya adalah meliputi: Daerah Irigasi Penungkulan dan Guntur, sedangkan untuk Daerah Irigasi Kedunggupit Kulon dan Kedunggupit Wetan pada dasarnya juga mengalami defisit air, namun karena memperoleh suplesi dari induk Wadas Lintang Timur, maka kedua Daerah Irigasi tersebut tidak mengalami kekurangan air. iv). Kondisi Daerah Irigasi Dari 250 Daerah Irigasi ada 49 yang masuk dalam kategori kondisi baik (nilai kondisi > 80% berfungsi). Dari 250 DI, 38 DI (66,04 %) masuk dalam kategori sedang (nilai kondisi 80 – 60 %), dan 133 DI (30,19 %) kondisi rusak (nilai kondisi 60 – 40 %). Gambar 2.4 Jumlah DI menurut kondisi - Bangunan Utama Dari 55 bangunan utama berupa bendung tetap, maupun pengambilan bebas yang ada tercatat sebanyak 57 bangunan utama masuk dalam kategori kondisi baik, 38 kondisi sedang, 114 dalam kondisi rusak, dan 11 dalam kondisi rusak berat. Gambar 2.5 Jumlah Bangunan Utama menurut kondisi - Saluran Pembawa Menurut kelompok DI dari 250 DI yang ada tercatat 72 DI saluran pembawanya (primer dan sekunder) masuk dalam kategori sedang, 141 kondisi rusak, dan 9 DI kondisi rusak berat. Gambar 2.6 Panjang Saluran menurut kondisi - Bangunan pada Saluran Pembawa Menurut kelompok DI dari 250 DI yang baik ada tercatat 81 DI bangunan pada saluran pembawanya (primer dan sekunder) masuk dalam kategori sedang, 131 kondisi rusak, dan 8 DI bangunan pada saluran pembawanya dalam kondisi rusak berat. Gambar 2.7 Jumlah Bangunan pada Saluran Pembawa menurut kondisi - Saluran Pembuang dan Bangunan pada Saluran Pembuang Secara umum kondisi saluran pembuang dan bangunan pada saluran pembuang yang ada di seluruh (250 DI) di Kabupaten Purworejo masuk dalam kategori rusak. Beberapa kondisi DI saluran pembuangnya sedang, tetapi secara mayoritas dapat dikatakan rusak.
2. d.Kinerja Sistem Penyediaan Air Minum Kinerja Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Purworejo setiap tahun cenderung meningkat dan sudah mencapai target yang ditetapkan. Seiring dengan peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, perlu juga dilakukan peningkatan kapasitas SDM yang nantinya akan menjadi pengelola SPAM tersebut. Kedepannya, penyediaan air minum ditingkatnya tidak hanya secara kuantitasnya akan tetapi secara kualitas, yang selama ini akses air minum layak saja menjadi akses air minum aman. Kondisi penyediaan infrastruktur SPAM di Kabupaten Purworejo dan pengelolanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.12 Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Air Minum Perpipaan (SR) 69.794 74.207 77.037 80.425 88.419 2 Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Air Minum Bukan Perpipaan (SR) 131.922 133.899 191.067 189.531 188.038 3 Jumlah Rumah Tangga Perkotaan yang terlayani PDAM (SR) NA NA 29.585 30.505 32.717 4 Jumlah lembaga pengelola SPAM seluruh Kabupaten (Lembaga) 204 224 230 234 238 5 Jumlah lembaga pengelola SPAM yang telah dibina (Lembaga) 0 0 118 134 172
1. e.Kinerja Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah Kinerja Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah di Kabupaten Purworejo setiap tahun juga meningkat sebagaimana yang terlihat pada tabel 2.12 dibawah ini. Mulai awal tahun 2023, pembangunan dan pengolahan infrastruktur air limbah lebih difokuskan untuk rumah tangga individu/setempat. Seiring dengan pembangunan infrastrukturnya, SDM pada lembaga pengelola sanitasi juga perlu dibina walaupun baru dimulai Tahun 2024, diharapkan kedepannya akan lebih banyak lembaga yang dibina oleh pemerintah agar meningkat kinerjanya. Tabel 2.13 Penyediaan dan Pengelolaan Air Limbah di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Jumlah Rumah Tangga dengan pengolahan air limbah setempat (KK) 0 520 570 1.325 2.821 2 Jumlah Rumah Tangga dengan pengolahan air limbah komunal (KK) 2.899 2.899 3.542 3.542 3.542 3 Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh layanan sedot WC dalam setahun (Rumah Tangga) 144 201 315 424 552 4 Jumlah lembaga pengelola Air Limbah seluruh Kabupaten (lembaga) 79 89 102 118 132 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 5 Jumlah lembaga pengelola Air Limbah yang telah dibina (lembaga) 0 0 0 0 30
1. f.Kinerja Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kinerja penyelenggaraan bangunan Gedung di Kabupaten Purworejo diukur dengan pengecekan kondisi bangunan geudng negara milik daerah yang telah diinventarisasi. Kinerjanya selama tahun 2020-2024 cenderung meningkat walaupun belum sesuai dengan target yang ditentukan. Hal ini salah satunya disebabkan pembangunan Gedung Pemerintah kurang menjadi prioritas Pemerintah Daerah. Pembangunan hanya dilakukan di beberapa kelurahan yang memang kondisinya sudah tidak layak dan karena memang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat sehingga menjadi prioritas. Untuk bangunan gedung yang lain, sebagian besar hanya dilakukan rehabilitasi atau pemeliharaan ringan untuk mempertahankan kondisi agar layak. Selain terkait kondisi bangunan gedung, kinerja penyelenggaraan bangunan gedung juga diukur dengan kepatuhan persetujuan bangunan gedung. Dalam kurun waktu tahun 2020- 2024, capaian kinerja selalu 100% yang menunjukkan bahwa bangunan persetujuan bangunan gedung (PBG) yang dikeluarkan selalu sesuai dengan peruntukannya. Capaian ini didukung dengan tingkat kesadaran dari masyarakat akan legalitas perizinan setiap akan melaksanakan pembangunan maupun renovasi bangunan. Kinerja penyelenggaraan bsngunan gedung dalam kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.14 Kinerja Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Jumlah bangunan gedung negara milik daerah dengan kondisi Baik (Unit) 169 176 179 182 191 2 Jumlah seluruh bangunan gedung negara milik daerah (Unit) 240 240 240 240 240 3 Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dikeluarkan (Buah) Masih IMB Masih IMB 39 229 365
1. g.Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Purworejo diukur dengan 3 komponen, yaitu pelatihan terhadap tenaga kerja konstruksi, penyediaan informasi jasa konstruksi dan pengawasan jasa konstruksi. Untuk pelatihan tenaga konstruksi, setiap tahun selalu diagendakan bekerjasama dengan beberapa lembaga pelatihan dan diikuti secara umum oleh masyarakat. Sedangkan untuk penyediaan jasa informasi jasa konstruksi, pada awal tahun perencanaan direncanakan sebanyak 12 data akan tetapi dengan dikeluarkannya Undang-undang Cipta Kerja pada Tahun 2023, sebagian kewenangan ditarik pusat sehingga data informasi jasa konstruksi yang harus disediakan di tingkat Kabupaten menjadi 9 yang terdisi dari: 1) data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota 2) data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN 3) data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala 4) data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota 5) data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya. 6) data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis 7) data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota 8) data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya 9) data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya Untuk pengawasan terhadap proyek yang dilaksanakan di Kabupaten Purworejo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait klaim kecelakaan konstruksi yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Selama kurun waktu tahun 2020-2024, capaian kinerja selalu 100% yang diartikan bahwa tidak terdapat kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasan. Secara umum, kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.15 Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat (Orang) 150 155 175 202 220 2 Jumlah data dan informasi jasa konstruksi yang ada (Dokumen) 7 8 9 9 9 3 Jumlah data dan informasi jasa konstruksi yang seharusnya ada (Dokumen) 12 12 12 12 9 4 Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (Paket) 80 100 142 94 66
1. h.Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Komponen kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Akan tetapi di periode tahun 2020-2024, pengukuran kinerja penataan ruang diukur dengan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana tata Ruang (RTR) dalam hal ini dihitung dengan jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang sesuai dibanding dengan jumlah KKPR yang dikeluarkan. Data yang ada dimulai dari tahun 2022 dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya masih berupa Izin Kesesuaian Tata Ruang (IKTR). Capaian kinerja cenderung meningkat yang didukung dengan kesadaran masyarakat akan legalitas dalam pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang yang direncanakan. Tabel 2.16 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Jumlah KKPR yang sesuai (Buah) - - 277 575 794 2 Jumlah KKPR yang dikeluarkan (Buah) - - 310 643 873 2.1.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen perencanaan yang relevan, antara lain Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan dengan memperhatikan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada periode 2020–2024, dapat diidentifikasi beberapa poin penting yang perlu mendapat perhatian untuk perencanaan pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada periode selanjutnya. Beberapa poin penting tersebut antara lain:

1.Isu strategis pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-245 antara lain:

a.Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan lingkungan sosial masyarakat,
b.Menurunnya kualitas lingkungan hidup,
c.Tingginya risiko bencana,
d.Belum terpadunya infrastruktur wilayah,
e.Belum optimalnya produktivitas dan kondisi inklusivitas perekonomian daerah,
f.Tata kelola pemerintahan yang belum agile, adaptif, dan kolaboratif
1. 2.Isu Strategis Daerah dalam RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021- 2041 antara lain:
a.Rencana pembangunan double track jalan kereta api Purworejo-Kroya,
b.Rencana pembangunan jalan bebas hambatan (jalan tol),
c.Keberadaan Bandar Udara Yogyakarta International Airport (YIA),
d.Rencana pembangunan Jalan lingkar Timur,
e.Pengembangan kawasan pariwisata Badan Otorita Borobudur (BOB),
f.Pembangunan Bendungan Bener.
1. 3.Isu strategis Daerah dalam KLHS RPJMD yaitu:
a.Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia,
b.Distribusi kesejahteraan yang belum merata dan inklusif,
c.Belum optimalnya ekonomi daerah terutama pada sektor pertanian dan pariwisata,
d.Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
e.Tingginya risiko bencana dan dampak perubahan iklim, dan
f.Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi. Dari hasil telaah terhadap beberapa isu strategis yang menjadi tantangan dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo, dapat ditentukan sejumlah tantangan dan peluang yang akan mempengaruhi arah pengembangan pelayanan pada periode 2025–2029.Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pelaksanaan lima tahun mendatang berdasarkan masing-masing bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, diuraikan di bawah ini: Tantangan:
1. 1.Semakin menurunnya kualitas air karena banyaknya pencemaran air
2. 2.Sistem pengolahan limbah terpusat yang masih konvensional dan sudah melebihi kapasitas
3. 3.Kualitas jalan kabupaten/kota banyak yang rusak/berlubang karena beban kendaraan berlebih
4. 4.Intensitas bencana alam yang cukup tinggi yang menimbulkan kerusakan infrastruktur
5. 5.Perubahan iklim yang tidak menentu sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan air dan mengganggu pelaksanaan kegiatan di lapangan (rendahnya kualitas pekerjaan)
6. 6.Masih kurangnya peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengelolaan sumber daya air
7. 7.Potensi konflik antar pengguna air yang cukup besar
8. 8.Rusaknya daerah tangkapan air, sehingga mengurangi inflow air yang masuk ke waduk/embung/bendung dan mengancam keberlanjutan pengelolaan sumber daya air
9. 9.Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air yang tanpa menyebabkan degradasi lingkungan
10. 10.Masih lemahnya pengawasan penerapan standar teknis bangunan gedung
11. 11.Rendahnnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang
12. 12.Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang (izin dan pengawasan)
13. 13.Alih fungsi lahan pertanian yang kurang terkendali
14. 14.Daya saing pelaku usaha konstruksi lokal masih rendah
15. 15.Keterbatasan tenaga kerja konstruksi bersertifikat di daerah
16. 16.Ketergantungan dana pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dari pusat dan provinsi Peluang:
17. 1.Dukungan program dari pusat terhadap akses air minum oleh Masyarakat
18. 2.Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya akses air minum sehat
19. 3.Adanya program percepatan sanitasi dari pusat
20. 4.Peluang kerjasama antara daerah dan swasta dalam pengelolaan limbah
21. 5.Dukungan regulasi melalui OSS dan KKPR untuk percepatan perizinan
22. 6.Penerapan standar bangunan tahan gempa, ramah lingkungan, dan inklusif
23. 7.Keterlibatan P3A/GP3A (kelembagaan petani) dalam operasi & pemeliharaan
24. 8.Dukungan program ketahanan pangan nasional
25. 9.Adanya transformasi digital berupa pemanfaatan GIS, geospasial, dan sistem OSS berbasis tata ruang
26. 10.Peningkatan daya saing jasa konstruksi melalui sertifikasi tenaga kerja.
27. 11.Dukungan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)
28. 12.Tersedianya bahan material lokal
29. 13.Adanya potensi penambahan sumber daya air dengan dibangunnya Bendungan Bener
30. 14.Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan Kabupaten/kota lain dan instansi vertikal. 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencakup berbagai pihak yang menjadi fokus layanan dan programnya, berdasarkan rencana strategis (Renstra) dari berbagai daerah di Indonesia. DPUPR bertanggung jawab atas infrastruktur publik, pengelolaan sumber daya air, irigasi, jalan, jembatan, drainase, air minum, sanitasi, serta penataan ruang wilayah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya senantiasa menjalin kerjasama dengan berbagai instansi maupun unsur masyarakat. Kerjasama yang dimaksud berupa koordinasi dalam mendukung pelaksanaan program maupun berbentuk layanan kepada masyarakat. Kelompok sasaran layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain:
31. 1.Masyarakat umum Masyarakat disini yang dimaksudkan adalah masyarakat yang memanfaatkan infrastruktur bidang pekerjaan umum (meliputi jalan, jembatan, drainase, air minum, sanitasi dan bangunan gedung) serta masyarakat umum yang menggunakan layanan (KKPR, PBG, sedot tinja, penyewaan WC portabel, laboratorium pengujian bahan konstruksi dan penyewaan alat berat)
32. 2.Organisasi Masyarakat - Irigasi: P3A, GP3A, IP3A, KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) - Air minum dan sanitasi: Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum Sanitasi (KP-SPAM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sanitasi Lingkungan
33. 3.Pelaku Usaha merupakan badan usaha yang menerima atau memanfaatkan layanan antara lain layanan KKPR dan PBG serta penyedia jasa konstruksi terkait informasi jasa konstruksi serta pengujian laboratorium bahan konstruksi
34. 4.Instansi vertikal berupa koordinasi data dan informasi terkait urusan antara lain: - Irigasi: BBWS Serayu Opak Kementerian PU; Dinas Pusdataru Provinsi Jateng; Balai PSDA Probolo; - Air minum dan sanitasi: Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Kementerian PU; Dinas BMCK Provinsi Jateng; - Bangunan gedung (PBG): DPMPTSP - Jasa konstruksi: Balai Jasa Konstruksi Kemeterian PU; Dinas BMCK Provinsi Jateng; BPJS Ketenagakerjaan - Tata ruang: BPN, BIG, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kementerian PU; Dinas Pusdataru Provinsi Jateng - Jalan: Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) dan Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Kementerian PU; Dinas BMCK Provinsi Jateng
35. 5.Instansi tingkat Pemda Kabupaten Purworejo antara lain: Bapperida, DKPP, DLHP, Dinas Kesehatan Daerah, DLHP, DINDUKCAPIL, DINSOSDALDUKKB, DPPPAPMD, Satpol PP dan PDAM. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga berperan dalam koordinasi terkait tata ruang dengan menjadi Sekretariat Forum Penataan Ruang serta koordinasi terkait irigasi dengan menjadi Sekretariat Komisi Irigasi (KOMIR). 2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun- tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo 5 tahun terakhir ini telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Pada subbab ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM ataupun RPJMD Tahun 2021-2026. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan. Hasil identifikasi permasalahan diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 2.17 Pemetaan Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH

(1)(2) (3) Rendahnya persentase jalan dalam kondisi mantap Kurangnya kegiatan peningkatan/rehabilitasi jalan Banyaknya peningkatan jalan/jembatan yang bukan merupakan kewenangan kabupaten Semakin mahalnya biaya konstruksi jalan/jembatan Prioritas penanganan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan Kurang terpeliharanya jalan/jembatan Penanganan pemeliharaan jalan/jembatan tidak sebanding dengan panjang jalan Kondisi eksisting Kabupaten Purworejo yang secara geografis rawan bencana (bencana longsor, banjir dll) Kurang tersedianya bangunan pelengkap jalan/jembatan (talud, drainase dan gorong-gorong) Kurangnya pengendalian pemanfaatan bangunan di sekitar jalan Kurangnya pengendalian terhadap kendaraan bermuatan Masih banyaknya kendaraan Over Load Over Dimension (ODOL) yang melintas Belum berfungsinya aturan kelas jalan Belum adanya jalan khusus angkutan dengan beban berat Sistem Drainase Perkotaan belum dapat berfungsi optimal Kurangnya kegiatan peningkatan/rehabilitasi sistem drainase perkotaan Semakin mahalnya biaya konstruksi sistem drainase perkotaan Belum sesuainya penanganan sistem drainase sesuai prioritas kerusakan Penanganan masih bersifat parsial/belum dilakukan secara tuntas dari hulu ke hilir MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH
(1)(2) (3) Kurang terpeliharanya sistem drainase perkotaan Penanganan pemeliharaan sistem drainase perkotaan tidak sebanding dengan panjang saluran drainase Kurang berfungsinya bak kontrol dengan baik Kurangnya pengendalian terhadap kondisi saluran Kurangnya pengendalian pemanfaatan bangunan di sepanjang saluran drainase Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara saluran yang sudah ada Saluran drainase banyak digunakan sebagai saluran pembuangan limbah rumah tangga Belum optimalnya kinerja layanan irigasi Kurangnya keandalan Air pada sumber air / bangunan Pengambilan Sumber air berkurang Tutupan Lahan di bagian hulu berkurang (vegetasi penyimpan air kurang) Perubahan Iklim Bangunan Bendung banyak yang rusak Kurangnya konservasi sumber daya air / Daerah Aliran Sungai Erosi dan Degradasi dasar sungai Tingginya kerusakan Jaringan Irigasi Banyaknya konstruksi jaringan irigasi yang sudah lapuk karena berumur tua Banyaknya Jaringan irigasi yang belum permanen/masih sederhana Tingginya longsoran tebing di Jaringan irigasi Lokasi saluran banyak yang di tebing sungai Tingginya sedimentasi di saluran irigasi Distribusi air irigasi belum adil dan lancar Banyaknya Bangunan Pengatur yang belum tertangani Jumlah Tenaga OP yang kurang ideal Pemeliharaan jaringan irigasi masih kurang optimal Banyaknya sampah yang masuk ke saluran irigasi Belum tertibnya ketepatan jadwal masa tanam oleh petani Belum optimalnya pengaturan dan pengawasan air pada saat air kurang Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan irigasi Banyaknya Lembaga P3A dan GP3A yang tidak aktif Pengurus P3A dan GP3A banyak yang belum diperbaharui (sesuai masa kepengurusannya) MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH
(1)(2) (3) Kurangnya informasi dan kepedulian terhadap kelestarian jaringan irigasi Banyaknya pelanggaran sempadan jaringan irigasi Masih rendahnya minat petani usia muda (produktif) Rendahnya penyediaan data Sumber Daya Air/Irigasi Banyaknya data dan informasi Sumber Daya Air belum diinventarisir Masih kurangnya fasilitas/sarana dan prasarana pengelolaan Data SDA Kurangnya Tenaga Ahli dan terampil di bidang SDA baik dari segi jumlah maupun kompetensinya Adanya kendala sistem Informasi yang sudah terbangun Masih minimnya peralatan pengukur data pencatat Data SDA Areal genangan persawahan masih cukup tinggi Tingginya sedimentasi saluran pembuang irigasi Banyaknya saluran pembuang irigasi yang tidak terawat Tanggul saluran pembuang banyak yang longsor Antrian air pada sistem pembuangan yang tidak lancar ke sungai Masih banyak masyarakat yang belum mendapat akses air minum aman Berkurangnya sumber air Sumber air tercemar Mata air tidak kontinu sepanjang tahun mengeluarkan air Pengelolaan SPAM tidak berjalan Kurangnya pengelola yang kompeten Masih minimnya pembinaan kapasitas untuk pengelola SPAM Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah belum optimal Pelayanan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja belum dapat dilaksanakan secara Optimal Promosi jasa pelayanan sedot tinja belum optimal Lokasi penyedotan sulit dijangkau (di pegunungan dan atau di jalan sempit) Jumlah personil kurang Penyediaan Sub Sistem Pengolahan air limbah domestik (SPAL-D) setempat belum optimal Jamban dan tangki septic yang dimiliki belum standar Belum semua RT memiliki jamban dan tangki septic Kurangnya pengelolaan air limbah domestik Kurangnya kemampuan pengelolaan air limbah domestik Kurangnya koordinasi dalam pengelolaan air limbah MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH
(1)(2) (3) Penyelenggaraan Gedung di Kabupaten belum Optimal Proses layanan PBG belum maksimal Pemohon kurang memahami persyaratan/ kelengkapan yang harus dipenuhi Pemohon (konsultan) kurang memahami ketentuan teknis Penanganan bangunan gedung milik Negara belum Optimal Penanganan gedung masih dirpiroritaskan ke pemeliharaan saja, untuk mempertahankan bangunan layak digunakan Penanganan gedung milih daerah kurang menjadi prioritas utama Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten belum Optimal Kurangnya pelatihan tenaga terampil konstruksi Stigma/ pandangan masyarakat masih lebih conodong kepada pelatihan Ahli bukan Terampil (Sedangkan pelatihan yang dijalankan oleh Kabupaten/ Kota adalah Terampil) Kurangnya minat pelatihan tenaga terampil konstruksi Update data terkait jasa konstruksi setiap tahun belum optimal Harga pasaran untuk bahan konstruksi yang tiap tahun berubah Pengumpulan data Jasa Konstruksi yang kurang maksimal Pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi belum optimal OPD Kesulitan Mendata Penyelenggara Jasa Konstruksi (Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi) Perubahan Regulasi Perizinan Jasa Konstruksi (perizinan melalui OSS) membuat Tidak Optimalnya Pembinaan dan Pengendalian Jasa Konstruksi Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang Masyarakat tidak mengajukan izin ketika mendirikan bangunan Masyarakat belum paham keberadaan tata ruang Perizinan tata ruang membingungkan Masyarakat belum paham cara mengajukan perizinan tata ruang keberadaan tata ruang Minimnya sosialisasi tata ruang Data sektoral tidak lengkap OPD antar sektor tidak paham data tata ruang Tidak ada tupoksi wajib penyediaan data tata ruang di OPD antar sektor Ketidaksesuaian peta rencana tata ruang dengan kondisi eksisting Tim penyusun lalai dalam proses pembuatan peta Penyusunan peta hanya mengandalkan data sekunder Penyusunan peta hanya dihandle satu OPD tanpa ada koordinasi Peta rencana tidak bisa memprediksi kegiatan masyarakat dalam jangka waktu perencanaan 20 tahun 2.2.2 Isu Strategis Perumusan Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan – tahapan yang telah dilakukan sebelkumnnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan aksesitabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimasudkan agar layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan ekternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu - isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknnya yang signifikan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo dimasa mendatang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulakan kerugian yang lebih besar atau sebaliknnya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk menignkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis pada renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo tahun 2025 – 2029 disususun berdasarkan kajian terhadap:
1. a.Identifikasi permasalahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo
2. b.Telaahan Visi dan Misi Kepada daerah terpilih
3. c.Telaahan terhadap Renstra Kementrian/Lembaga
4. d.Telaahan terhadap RTRW DAN KLHS Kabupaten Purworejo Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan diatas, maka dengan mempertimbangkan kriteria – kriteria penentuan permasalahan pembangunan daerah, dapat diketahui permasalahan-permasalahan strategis yang memegang peranan penting/strategis untuk diselesaikan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah 2025-2029. Kriteria-kriteria tersebut antara lain:
5. a.Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran
6. b.Dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat
7. c.Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah
8. d.Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi
9. e.Kemudahan untuk menangani
10. f.Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan Berdasarkan kriteria tersebut, maka dirumuskanlah isu-isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo yang akan diselesaikan dengan program pembangunan daerah 2025-2029 sebagai berikut: Tabel 2.18 Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH GLOBAL NASIONAL REGIONAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Wilayah Pengembangan Keburejo (Kebumen- Purworejo) Berkurangnya sumber air Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Transisi energi untuk mendorong pemerataan Transformasi Ekonomi Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan Kurangnya aksesibilitas SPAM yang berkualitas dan tata kelola kelembagaan SPAM Pengelolaan SPAM tidak berjalan Pelayanan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja belum dapat dilaksanakan secara Optimal Masih adanya kesenjangan terhadap akses dan pengelolaan sanitasiPenyediaan Sub Sistem Pengolahan air limbah domestik (SPAL-D) setempat belum optimal Kurangnya pengelolaan air limbah domestik Kurangnya kegiatan peningkatan/rehabilitasi sistem drainase perkotaan Penanganan drainase perkotaan belum menyeluruh sampai hilir Kurang terpeliharanya sistem drainase perkotaan Kurangnya pengendalian terhadap kondisi saluran drainase Proses layanan PBG belum maksimal Masih kurangnya kepatuhan terhadap POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH GLOBAL NASIONAL REGIONAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Penanganan bangunan gedung milik Negara belum Optimal regulasi perizinan bangunan gedung Kegiatan peningkatan/rehabilitasi jalan masih kurang Pendanaan terbatas untuk memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan & pemeliharaan jalan/jembatan yang cukup besar

2.Masih banyak ruas jalan kabupaten/kota dalam kondisi rusak ringan/berat Pemeliharaan jalan/jembatan dan jembatan masih kurang Pengendalian terhadap kendaraan bermuatan belum optimal Kurangnya pelatihan tenaga terampil konstruksi
1.Kebutuhan tenaga kerja terampil tinggi
2.Standar K3 konstruksi (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) belum sepenuhnya diterapkan Update data terkait jasa konstruksi setiap tahun belum optimal Pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi belum optimal Masyarakat tidak mengajukan izin ketika mendirikan bangunan
1.Masih banyak pelanggaran tata ruang
2.Pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya mengacu RTRW/RDTR Data sektoral tidak lengkap Ketidaksesuaian peta rencana tata ruang dengan kondisi eksisting POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH GLOBAL NASIONAL REGIONAL

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Kurangnya keandalan Air pada sumber air / bangunan Pengambilan Belum optimalnya ekonomi daerah terutama pada sektor pertanian dan pariwisata Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia Transformasi Ekonomi Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan

1.Pendanaan untuk rehabilitasi jaringan irigasi terbatas
2.Peran P3A/GP3A/IP3A (perkumpulan petani pemakai air) belum optimal Tingginya kerusakan Jaringan Irigasi Distribusi air irigasi belum adil dan lancar Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan irigasi Rendahnya penyediaan data Sumber Daya Air/Irigasi Areal genangan persawahan masih cukup tinggi Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi Misinformasi dan disinformasi Transformasi tata kelola Tata kelola pemerintahan yang dinamis Tata kelola pemerintahan belum optimal serta berbasis sistem informasi Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang diakhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat. Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2045. Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: VISI : “PURWOREJO BERDAYA SAING, SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN INOVATIF (PURWOREJO BERSERI)” Terhadap Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan tugas pembantuan, perlu menjabarkan, memprogramkan dan melaksanakan visi dimaksud sesuai tugas dan fungsinya agar hasil pembangunan sesuai dengan mutu, waktu dan kualitas yang dipersyaratkan. Penjabaran berdasarkan masing-masing misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu: Misi 2: “Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah” Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung pencapaian Misi 2 ini yaitu dengan meningkatkan kinerja infrastruktur wilayah yang meliputi air minum, sanitasi, drainase, bangunan gedung, jalan, dan jasa konstruksi Misi 4: “Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal” Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung pencapaian Misi 4 ini yaitu dengan ikut mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatkan kinerja sistem irigasi yang mendukung ketahan pangan dan peningkatan kinerja penataan yang diharapkan dapat membuka pengembangan investasi di Kabupaten Purworejo Misi 5: “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi” Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung pencapaian Misi 5 ini yaitu dengan ikut mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Berdasarkan hasil telaah terhadap visi dan misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Terpilih periode Tahun 2025-2029, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengimplimentasikan dalam tujuan-tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo dalam 5 tahun mendatang yaitu: “Meningkatkan kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum, sistem irigasi, penataan ruang, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah” Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan selama 5 (lima) tahun kedepan. Untuk sasaran Dinas Pekerjaa Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo dalam 5 tahun kedepan yaitu:
1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2.Meningkatnya kinerja sistem irigasi
3.Meningkatnya kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum
4.Meningkatnya kinerja penataan ruang Untuk lebih lengkapnya, tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini. Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 S2, Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah Meningkatkan kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum, sistem irigasi, penataan ruang, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Persentase Kinerja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum 60,03 60,41 60,79 61,17 61,45 63,22 Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten 70,99 71,38 71,85 72,32 72,79 73,27 Persentase Kinerja Penataan Ruang 44,70 52,77 59,07 65,82 70,42 72,99 Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 Meningkatnya kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum Persentase Kinerja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum 60,03 60,41 60,79 61,17 61,45 63,22 Meningkatnya kinerja sistem irigasi Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten 70,99 71,38 71,85 72,32 72,79 73,27 Meningkatnya kinerja penataan ruang Persentase Kinerja Penataan Ruang 44,70 52,77 59,07 65,82 70,42 72,99 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan 3.2.1. Strategi Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat disajikan seperti tabel di bawah ini. Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Menguatkan kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum Meningkatkan kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum Memantapkan kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum Mewujudkanka n kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum Meneguhkan kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum Menguatkan kinerja penataan ruang Meningkatkan kinerja penataan ruang Memantapkan kinerja penataan ruang Mewujudkanka n kinerja penataan ruang Meneguhkan kinerja penataan ruang Menguatkan kinerja sistem irigasi untuk mendukung ketahanan pangan Meningkatkan kinerja sistem irigasi untuk mendukung ketahanan pangan Memantapkan kinerja sistem irigasi untuk mendukung ketahanan pangan Mewujudkanka n kinerja sistem irigasi untuk mendukung ketahanan pangan Meneguhkan kinerja sistem irigasi untuk mendukung ketahanan pangan Menguatkan sistem manajemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan komitmen Perangkat Daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Memantapkan Kapasitas sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah 3.2.1. Arah Kebijakan Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Rumusan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan sesuai dengan Tabel 3.3. Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 1 SASARAN RPJMD S2, Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah Arah Kebijakan 2026: Penguatan penyediaan infrastruktur jalan dan bangunan pelengkap beserta infrastruktur dasar permukiman yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dalam rangka optimalisasi penyediaan pangan dan kemudahan akses menuju destinasi wisata Penguatan penyediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum melalui pemeliharaan rutin dan berkala jalan, pemeliharan rutin dan berkala jembatan, survey kondisi jalan/jembatan, penyusunan DED jalan, rehabilitasi/rekonstruksi jalan, peningkatan Kapasitas Jalan, penggantian jembatan, penyusunan DED drainase perkotaan, penyusunan masterplan drainase perkotaan, rehabilitasi/peningkatan drainase perkotaan, pemeliharaan drainase perkotaan, pembangunan gedung pemerintah daerah, penyusunan DED/review DED pembangunan gedung pemerintah daerah, penerbitan PBG, SLF, SBKBG, RTP, fasilitasi Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis dan Penilik bangunan Gedung, penyediaan data dan informasi jasa konstruksi lingkup kabupaten, pelatihan tenaga kerja konstruksi (operator, teknisi dan analis), pengawasan dan evaluasi tertib Jasa konstruksi, penyusunan DED SPAM, peningkatan dan perluasan SPAM jaringan pepipaan, pembinaan Kelompok Pembina Sistem Pembangunan Air Minum, pembinaan SPAM Tingkat Desa, penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja, pembinaan kelompok penerima pemanfaat sanitasi, pembangunan jamban sehat, optimalisasi kapasitas IPLT, penyusunan DED Pembangunan IPLT Arah Kebijakan 2027: Peningkatan penyediaan infrastruktur jalan dan bangunan pelengkap beserta infrastruktur dasar permukiman yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dalam rangka optimalisasi penyediaan pangan dan kemudahan akses menuju destinasi wisata Peningkatan penyediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum melalui pemeliharaan rutin dan berkala jalan, pemeliharan rutin dan berkala jembatan, survey kondisi jalan/jembatan, penyusunan DED jalan, rehabilitasi/rekonstruksi jalan, peningkatan Kapasitas Jalan, penggantian jembatan, penyusunan DED drainase perkotaan, penyusunan masterplan drainase perkotaan, rehabilitasi/peningkatan drainase perkotaan, pemeliharaan drainase perkotaan, pembangunan gedung pemerintah daerah, penyusunan DED/review DED pembangunan gedung pemerintah daerah, penerbitan PBG, SLF, SBKBG, RTP, fasilitasi Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis dan Penilik bangunan Gedung, penyediaan data dan informasi jasa konstruksi lingkup kabupaten, pelatihan tenaga kerja konstruksi (operator, teknisi dan analis), pengawasan dan evaluasi tertib Jasa konstruksi, penyusunan DED SPAM, peningkatan dan perluasan SPAM jaringan pepipaan, pembinaan Kelompok Pembina Sistem Pembangunan Air Minum, pembinaan SPAM Tingkat Desa, penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja, pembinaan kelompok penerima pemanfaat sanitasi, pembangunan jamban sehat, optimalisasi kapasitas IPLT, penyusunan DED Pembangunan IPLT NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Arah Kebijakan 2028: Pemantapan penyediaan infrastruktur jalan dan bangunan pelengkap beserta infrastruktur dasar permukiman yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dalam rangka optimalisasi penyediaan pangan dan kemudahan akses menuju destinasi wisata Pemantapan penyediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum melalui pemeliharaan rutin dan berkala jalan, pemeliharan rutin dan berkala jembatan, survey kondisi jalan/jembatan, penyusunan DED jalan, rehabilitasi/rekonstruksi jalan, peningkatan Kapasitas Jalan, penggantian jembatan, penyusunan DED drainase perkotaan, penyusunan masterplan drainase perkotaan, rehabilitasi/peningkatan drainase perkotaan, pemeliharaan drainase perkotaan, pembangunan gedung pemerintah daerah, penyusunan DED/review DED pembangunan gedung pemerintah daerah, penerbitan PBG, SLF, SBKBG, RTP, fasilitasi Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis dan Penilik bangunan Gedung, penyediaan data dan informasi jasa konstruksi lingkup kabupaten, pelatihan tenaga kerja konstruksi (operator, teknisi dan analis), pengawasan dan evaluasi tertib Jasa konstruksi, penyusunan DED SPAM, peningkatan dan perluasan SPAM jaringan pepipaan, pembinaan Kelompok Pembina Sistem Pembangunan Air Minum, pembinaan SPAM Tingkat Desa, penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja, pembinaan kelompok penerima pemanfaat sanitasi, pembangunan jamban sehat, optimalisasi kapasitas IPLT, penyusunan DED Pembangunan IPLT Arah Kebijakan 2029: Perwujudan penyediaan infrastruktur jalan dan bangunan pelengkap beserta infrastruktur dasar permukiman yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dalam rangka optimalisasi penyediaan pangan dan kemudahan akses menuju destinasi wisata Perwujudan penyediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum melalui pemeliharaan rutin dan berkala jalan, pemeliharan rutin dan berkala jembatan, survey kondisi jalan/jembatan, penyusunan DED jalan, rehabilitasi/rekonstruksi jalan, peningkatan Kapasitas Jalan, penggantian jembatan, penyusunan DED drainase perkotaan, penyusunan masterplan drainase perkotaan, rehabilitasi/peningkatan drainase perkotaan, pemeliharaan drainase perkotaan, pembangunan gedung pemerintah daerah, penyusunan DED/review DED pembangunan gedung pemerintah daerah, penerbitan PBG, SLF, SBKBG, RTP, fasilitasi Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis dan Penilik bangunan Gedung, penyediaan data dan informasi jasa konstruksi lingkup kabupaten, pelatihan tenaga kerja konstruksi (operator, teknisi dan analis), pengawasan dan evaluasi tertib Jasa konstruksi, penyusunan DED SPAM, peningkatan dan perluasan SPAM jaringan pepipaan, pembinaan Kelompok Pembina Sistem Pembangunan Air Minum, pembinaan SPAM Tingkat Desa, penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja, pembinaan kelompok penerima pemanfaat sanitasi, pembangunan jamban sehat, optimalisasi kapasitas IPLT, penyusunan DED Pembangunan IPLT NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Arah Kebijakan 2030: Peneguhan penyediaan infrastruktur jalan dan bangunan pelengkap beserta infrastruktur dasar permukiman yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dalam rangka optimalisasi penyediaan pangan dan kemudahan akses menuju destinasi wisata Peneguhan penyediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum melalui pemeliharaan rutin dan berkala jalan, pemeliharan rutin dan berkala jembatan, survey kondisi jalan/jembatan, penyusunan DED jalan, rehabilitasi/rekonstruksi jalan, peningkatan Kapasitas Jalan, penggantian jembatan, penyusunan DED drainase perkotaan, penyusunan masterplan drainase perkotaan, rehabilitasi/peningkatan drainase perkotaan, pemeliharaan drainase perkotaan, pembangunan gedung pemerintah daerah, penyusunan DED/review DED pembangunan gedung pemerintah daerah, penerbitan PBG, SLF, SBKBG, RTP, fasilitasi Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis dan Penilik bangunan Gedung, penyediaan data dan informasi jasa konstruksi lingkup kabupaten, pelatihan tenaga kerja konstruksi (operator, teknisi dan analis), pengawasan dan evaluasi tertib Jasa konstruksi, penyusunan DED SPAM, peningkatan dan perluasan SPAM jaringan pepipaan, pembinaan Kelompok Pembina Sistem Pembangunan Air Minum, pembinaan SPAM Tingkat Desa, penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja, pembinaan kelompok penerima pemanfaat sanitasi, pembangunan jamban sehat, optimalisasi kapasitas IPLT, penyusunan DED Pembangunan IPLT 2 SASARAN RPJMD S4, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Arah Kebijakan 2026: Penguatan sistem irigasi untuk menjamin ketersedian air sepanjang musim Penguatan sistem irigasi melalui peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi permukaan kewenangan kabupaten, pembinaan P3A/GP3A Daerah Irigasi kewenangan kabupaten, pemeliharaan darurat jaringan irigasi, penyediaan bahan banjiran, bahan/material OP, peralatan kerja OP, pemeliharaan rutin dan berkala Jaringan irigasi, operasi jaringan irigasi, operasional KOMIR dan UPI di Tingkat Pengamat, penyusunan/review DED Jaringan Irigasi, penyusunan Data Hidrologi (Curah Hujan & Debit Sungai), rehabilitasi bendung irigasi kewenangan kabupaten Arah Kebijakan 2027: Peningkatan sistem irigasi untuk menjamin ketersedian air sepanjang musim Peningkatan sistem irigasi melalui peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi permukaan kewenangan kabupaten, pembinaan P3A/GP3A Daerah Irigasi kewenangan kabupaten, pemeliharaan darurat jaringan irigasi, penyediaan bahan banjiran, bahan/material OP, peralatan kerja OP, pemeliharaan rutin dan berkala Jaringan irigasi, operasi jaringan irigasi, operasional KOMIR dan UPI di Tingkat Pengamat, penyusunan/review DED Jaringan Irigasi, penyusunan Data Hidrologi (Curah Hujan & Debit Sungai), rehabilitasi bendung irigasi kewenangan kabupaten Arah Kebijakan 2028: Pemantapan sistem irigasi untuk menjamin ketersedian air sepanjang musim Pemantapan sistem irigasi melalui peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi permukaan kewenangan kabupaten, pembinaan P3A/GP3A Daerah Irigasi kewenangan kabupaten, pemeliharaan darurat jaringan irigasi, penyediaan bahan banjiran, bahan/material OP, peralatan kerja OP, pemeliharaan rutin dan berkala Jaringan irigasi, operasi jaringan irigasi, operasional KOMIR dan UPI di Tingkat NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Pengamat, penyusunan/review DED Jaringan Irigasi, penyusunan Data Hidrologi (Curah Hujan & Debit Sungai), rehabilitasi bendung irigasi kewenangan kabupaten Arah Kebijakan 2029: Perwujudan swasambeda air dan sistem irigasi untuk menjamin ketersedian air sepanjang musim Perwujudan sistem irigasi melalui peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi permukaan kewenangan kabupaten, pembinaan P3A/GP3A Daerah Irigasi kewenangan kabupaten, pemeliharaan darurat jaringan irigasi, penyediaan bahan banjiran, bahan/material OP, peralatan kerja OP, pemeliharaan rutin dan berkala Jaringan irigasi, operasi jaringan irigasi, operasional KOMIR dan UPI di Tingkat Pengamat, penyusunan/review DED Jaringan Irigasi, penyusunan Data Hidrologi (Curah Hujan & Debit Sungai), rehabilitasi bendung irigasi kewenangan kabupaten Arah Kebijakan 2030: Peneguhan swasambeda air dan sistem irigasi untuk menjamin ketersedian air sepanjang musim Peneguhan sistem irigasi melalui peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi permukaan kewenangan kabupaten, pembinaan P3A/GP3A Daerah Irigasi kewenangan kabupaten, pemeliharaan darurat jaringan irigasi, penyediaan bahan banjiran, bahan/material OP, peralatan kerja OP, pemeliharaan rutin dan berkala Jaringan irigasi, operasi jaringan irigasi, operasional KOMIR dan UPI di Tingkat Pengamat, penyusunan/review DED Jaringan Irigasi, penyusunan Data Hidrologi (Curah Hujan & Debit Sungai), rehabilitasi bendung irigasi kewenangan kabupaten 3 SASARAN RPJMD S4, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Arah Kebijakan 2026: Penguatan pengembangan titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru, mendorong klaster ekonomi lokal sesuai karakteristik wilayah, serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian Penguatan kinerja penataan ruang melalui pelaksanaan persetujuan substansi RTRW dan RDTR, penetapan kebijakan tata ruang, evaluasi kebijakan dan penilaian perwujudan tata ruang, sosialisasi kebijakan tata ruang, penyusunan peta dasar, penyusunan RTRW dan RDTR, koordinasi tata ruang, pelaksanaan dan penilaian KKPR, pelaksanaan SPPR, pengenaan sanksi administratif pelanggaran tata ruang Arah Kebijakan 2027: Peningkatan pengembangan titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru, mendorong klaster ekonomi lokal sesuai karakteristik wilayah, serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian Peningkatan kinerja penataan ruang melalui pelaksanaan persetujuan substansi RTRW dan RDTR, penetapan kebijakan tata ruang, evaluasi kebijakan dan penilaian perwujudan tata ruang, sosialisasi kebijakan tata ruang, penyusunan peta dasar, penyusunan RTRW dan RDTR, koordinasi tata ruang, pelaksanaan dan penilaian KKPR, pelaksanaan SPPR, pengenaan sanksi administratif pelanggaran tata ruang NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Arah Kebijakan 2028: Pemantapan pengembangan titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru, mendorong klaster ekonomi lokal sesuai karakteristik wilayah, serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian Pemantapan kinerja penataan ruang melalui pelaksanaan persetujuan substansi RTRW dan RDTR, penetapan kebijakan tata ruang, evaluasi kebijakan dan penilaian perwujudan tata ruang, sosialisasi kebijakan tata ruang, penyusunan peta dasar, penyusunan RTRW dan RDTR, koordinasi tata ruang, pelaksanaan dan penilaian KKPR, pelaksanaan SPPR, pengenaan sanksi administratif pelanggaran tata ruang Arah Kebijakan 2029: Perwujudan pengembangan titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru, mendorong klaster ekonomi lokal sesuai karakteristik wilayah, serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian Perwujudan kinerja penataan ruang melalui pelaksanaan persetujuan substansi RTRW dan RDTR, penetapan kebijakan tata ruang, evaluasi kebijakan dan penilaian perwujudan tata ruang, sosialisasi kebijakan tata ruang, penyusunan peta dasar, penyusunan RTRW dan RDTR, koordinasi tata ruang, pelaksanaan dan penilaian KKPR, pelaksanaan SPPR, pengenaan sanksi administratif pelanggaran tata ruang Arah Kebijakan 2030: Peneguhan pengembangan titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru, mendorong klaster ekonomi lokal sesuai karakteristik wilayah, serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian Peneguhan kinerja penataan ruang melalui pelaksanaan persetujuan substansi RTRW dan RDTR, penetapan kebijakan tata ruang, evaluasi kebijakan dan penilaian perwujudan tata ruang, sosialisasi kebijakan tata ruang, penyusunan peta dasar, penyusunan RTRW dan RDTR, koordinasi tata ruang, pelaksanaan dan penilaian KKPR, pelaksanaan SPPR, pengenaan sanksi administratif pelanggaran tata ruang 4 SASARAN RPJMD S5, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Arah Kebijakan 2026: Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Penguatan akuntabilitas kinerja melalui perbaikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, serta pelaporan program dan kegiatan, disertai peningkatan transparansi, efisiensi, efektivitas, dan integritas aparatur dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, dan penyusunan dokumen perangkat daerah; pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, serta arsip; penyediaan gaji, tunjangan, barang dan jasa penunjang operasional kantor; penyelenggaraan rapat, koordinasi, dan kunjungan tamu; serta pemeliharaan sarana prasarana, kendaraan dinas, peralatan, dan gedung kantor. NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Arah Kebijakan 2027: Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peningkatan akuntabilitas kinerja melalui penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan yang transparan dan terintegrasi, disertai peningkatan kapasitas aparatur untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, penyusunan dokumen dan walidata perangkat daerah; pengelolaan administrasi keuangan, laporan, gaji dan tunjangan ASN, barang milik daerah, serta kepegawaian; penyediaan barang, jasa, logistik, peralatan, sarana prasarana, serta dukungan pelayanan umum kantor; penyelenggaraan rapat, koordinasi, konsultasi, dan fasilitasi kunjungan tamu; penatausahaan arsip, komunikasi, dan utilitas; serta pengadaan dan pemeliharaan kendaraan, peralatan, mebel, gedung kantor, dan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah. Arah Kebijakan 2028: Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Pemantapan akuntabilitas kinerja melalui konsistensi pelaksanaan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan yang terukur dan terintegrasi, serta pemantapan kapasitas aparatur untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, dan penyusunan dokumen perangkat daerah; pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, serta arsip; penyediaan gaji, tunjangan, barang dan jasa penunjang operasional kantor; penyelenggaraan rapat, koordinasi, dan kunjungan tamu; serta pemeliharaan sarana prasarana, kendaraan dinas, peralatan, dan gedung kantor. Arah Kebijakan 2029: Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Perwujudan akuntabilitas kinerja melalui penerapan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan yang terintegrasi dan berbasis kinerja, serta perwujudan kapasitas aparatur yang profesional, transparan, dan berintegritas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, dan penyusunan dokumen perangkat daerah; pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, serta arsip; penyediaan gaji, tunjangan, barang dan jasa penunjang operasional kantor; penyelenggaraan rapat, koordinasi, dan kunjungan tamu; serta pemeliharaan sarana prasarana, kendaraan dinas, peralatan, dan gedung kantor. NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Arah Kebijakan 2030: Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peneguhan akuntabilitas kinerja melalui penguatan penerapan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan yang akuntabel dan berkelanjutan, serta peneguhan kapasitas aparatur yang profesional, transparan, dan berintegritas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, dan penyusunan dokumen perangkat daerah; pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, serta arsip; penyediaan gaji, tunjangan, barang dan jasa penunjang operasional kantor; penyelenggaraan rapat, koordinasi, dan kunjungan tamu; serta pemeliharaan sarana prasarana, kendaraan dinas, peralatan, dan gedung kantor. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada standar klasifikasi sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta perubahannya, sehingga menjamin adanya keterpaduan antara perencanaan daerah, provinsi, maupun nasional. Program, kegiatan dan sub kegiatan dapat menjelaskan indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif beserta sumbernya baik yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi serta APBN. Sesuai dengan tugas dan fungsinya serta tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dengan empat sasaran strategis yang dijabarkan menjadi sembilan program prioritas 22 kegiatan dan 113 sub kegiatan. Secara umum, program yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Adalah sebagai berikut:
1.Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
5.Program Penataan Bangunan Gedung
6.Program Penyelenggaraan Jalan
7.Program Pengembangan Jasa Konstruksi
8.Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
9.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sedangkan untuk kegiatan dan sub kegiatan yang berada di program tersebut diatas secara rinci dapat dijelaskan pada tabel 4.1. Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 S2, Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah Meningkatkan kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum. sistem irigasi. penataan ruang. dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Persentase Kinerja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Meningkatkan kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum Persentase Kinerja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Meningkatknya rumah tangga dengan akses air minum aman Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Terlayani Penambahan Sambungan Rumah melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan Penambahan Jaringan Perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu Jumlah Penambahan Sambungan Rumah yang Terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan Penambahan Jaringan Perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Meningkatnya rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Terlayaninya Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga yang Terlayaninya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Penyediaan Unit Pengolahan Setempat Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Meningkatnya drainase jalan di perkotaan dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat Persentase Drainase Jalan di Perkotaan dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Tertanganinya Saluran Drainase Jalan di Perkotaan Panjang Saluran Drainase Jalan di Perkotaan yang Ditangani Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Meningkatnya bangunan gedung dengan kondisi baik Persentase Bangunan Gedung dengan Kondisi Baik PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Meningkatnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik Persentase Jalan dan Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Tertanganinya Jalan dan Jembatan Kabupaten Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten yang Ditangani Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Pemeliharaan Rutin Jalan Pembangunan Jalan Rehabilitasi Jalan Pemeliharaan Berkala Jalan Penggantian Jembatan Rekonstruksi Jalan Pemeliharaan Berkala Jembatan Pelebaran Jalan Menuju Standar Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi Persentase Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Terlatihnya Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Tersedianya Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Disediakan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Tersusunnya Laporan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Jumlah Laporan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Pemanfaatan Jasa Konstruksi Konstruksi yang Disusun Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota S4, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Meningkatnya kinerja sistem irigasi Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten Meningkatnya jaringan irigasi dalam kondisi baik, ketersediaan dokumen Daerah Irigasi dan kondisi kelembagaan pengelola irigasi Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase Ketersediaan Dokumen Daerah Irigasi Persentase Kondisi Kelembagaan Pengelola Irigasi Tersusunnya Dokumen Pengelolaan SDA dalam 1 (Satu) Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan SDA dalam 1 (Satu) Wilayah Kabupaten/Kota Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota Tertanganinya Saluran Irigasi Kabupaten Panjang Saluran Irigasi Kabupaten yang tertangani Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi Peningkatan Bendung Irigasi Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa Rehabilitasi Bendung Irigasi Meningkatnya kinerja penataan ruang Persentase Kinerja Penataan Ruang Meningkatnya kinerja penyusunan dokumen RTR. meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR dan terselenggaranya pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tata ruang Persentase Kinerja Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Rencana Tata Ruang (RTR) Persentase Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tata Ruang Tersusunnya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota yang Disusun Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Penetapan RDTR Kabupaten/Kota Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Peta Dasar NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK Penilaian Perwujudan RTR NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 S5, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah (sama untuk semua perangkat daerah) Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (semua PD) Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Alat Besar Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Masing-masing penjabaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejoa sebagai berikut: Sasaran 1: Meningkatnya kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum Untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo melaksanakan enam program prioritas, yaitu: Program 1: Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Outcome: Meningkatnya rumah tangga dengan akses air minum aman - Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Output: Terlayani Penambahan Sambungan Rumah melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan Penambahan Jaringan Perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu ● Sub Kegiatan:
1.Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
2.Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
3.Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa
4.Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
5.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Program 2: Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Outcome: Meningkatnya rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik - Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Output: Terlayaninya Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota ● Sub Kegiatan:
1.Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
2.Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
3.Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)
4.Penyediaan Unit Pengolahan Setempat
5.Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Program 3: Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase - Outcome: Meningkatnya drainase jalan di perkotaan dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat - Kegiatan: Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Output: Tertanganinya Saluran Drainase Jalan di Perkotaan ● Sub Kegiatan:
1.Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
2.Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
3.Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Program 4: Program Penataan Bangunan Gedung - Outcome: Meningkatnya bangunan gedung dengan kondisi baik - Kegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Output: Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota ● Sub Kegiatan:
1.Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
2.Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Program 5: Program Penyelenggaraan Jalan - Outcome: Meningkatnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik - Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Output: Tertanganinya Jalan dan Jembatan Kabupaten ● Sub Kegiatan:
1.Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
2.Survey Kondisi Jalan/Jembatan
3.Pemeliharaan Rutin Jalan
4.Pembangunan Jalan
5.Rehabilitasi Jalan
6.Pemeliharaan Berkala Jalan
7.Penggantian Jembatan
8.Rekonstruksi Jalan
9.Pemeliharaan Berkala Jembatan
10.Pelebaran Jalan Menuju Standar Program 6: Program Pengembangan Jasa Konstruksi - Outcome: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi - Kegiatan 1: Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Output: Terlatihnya Tenaga Terampil Konstruksi ● Sub Kegiatan:
1.Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis - Kegiatan 2: Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Output: Tersedianya Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota ● Sub Kegiatan:
1.Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota - Kegiatan 3: Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Output: Tersusunnya Laporan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi ● Sub Kegiatan:
1.Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Sasaran 2: Meningkatnya kinerja sistem irigasi Untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kinerja sistem irigasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo melaksanakan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan outcome Meningkatnya jaringan irigasi dalam kondisi baik, ketersediaan dokumen Daerah Irigasi dan kondisi kelembagaan pengelola irigasi. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain: - Kegiatan 1: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Output: Tersusunnya Dokumen Pengelolaan SDA dalam 1 (Satu) Wilayah Kabupaten/Kota ● Sub Kegiatan:
1.Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota - Kegiatan 2: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Output: Tertanganinya Saluran Irigasi Kabupaten ● Sub Kegiatan:
1.Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
2.Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
3.Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
4.Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
5.Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota
6.Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi
7.Peningkatan Bendung Irigasi
8.Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa
9.Rehabilitasi Bendung Irigasi Sasaran 3: Meningkatnya kinerja penataan ruang Untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kinerja penataan ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo melaksanakan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan outcome Meningkatnya kinerja penyusunan dokumen RTR. meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR dan terselenggaranya pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tata ruang. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain: - Kegiatan 1: Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Output: Tersusunnya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota ● Sub Kegiatan:
1.Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
2.Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota
3.Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
4.Penetapan RDTR Kabupaten/Kota
5.Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang - Kegiatan 2: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Output: Tersusunnya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota ● Sub Kegiatan:
1.Penyusunan Peta Dasar
2.Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
3.Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota - Kegiatan 3: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Output: Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota ● Sub Kegiatan:
1.Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
2.Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
3.Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang - Kegiatan 4: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Output: Tersusunnya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota ● Sub Kegiatan:
1.Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
2.Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
3.Penilaian Perwujudan RTR Sasaran 4: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan outcome Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu: - Kegiatan 1: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Output: Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ● Sub Kegiatan:
1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah - Kegiatan 2: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Output: Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ● Sub Kegiatan:
1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - Kegiatan 3: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Output: Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ● Sub Kegiatan:
1.Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD - Kegiatan 4: Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Output: Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah ● Sub Kegiatan:
1.Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah - Kegiatan 5: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Output: Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ● Sub Kegiatan:
1.Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2.Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan - Kegiatan 6: Administrasi Umum Perangkat Daerah Output: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah ● Sub Kegiatan:
1.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6.Penyediaan Bahan/Material
7.Fasilitasi Kunjungan Tamu
8.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9.Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Kegiatan 7: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Output: Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ● Sub Kegiatan:
1.Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.Pengadaan Alat Besar
3.Pengadaan Mebel
4.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Kegiatan 8: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ● Sub Kegiatan:
1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Kegiatan 9: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ● Sub Kegiatan:
1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
4.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Program dan kegiatan ini merupakan penjabaran operasional dari strategi kebijakan yang telah dirumuskan, dirancang untuk memberikan dampak optimal dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas tugas, serta kontribusi nyata terhadap pembangunan Kabupaten Purworejo. Setiap program dan kegiatannya akan diimplementasikan secara sinergis, didukung oleh alokasi sumber daya yang efisien, dan dimonitor secara berkelanjutan untuk memastikan tercapainya target kinerja. Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan beserta pendanaan untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo periode 2025-2029 dijabarkan dalam Tabel 4.2 berikut. Tabel 4.2 Selanjutnya untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah tidak dapat dilakukan tanpa dukungan yang kuat dari berbagai sektor. Oleh karena itu, implementasi kegiatan pendukung prioritas pembangunan dirancang secara strategis untuk mendukung pencapaian setiap target untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan secara keseluruhan. Subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah dijabarkan dalam tabel berikut ini. Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 1 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Meningkatnya jaringan irigasi dalam kondisi baik,ketersediaan dokumen Daerah Irigasi dan kondisi kelembagaan pengelola irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Pembinaan P3A/GP3A DI kewenangan kabupaten Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Pemeliharaan darurat jaringan irigasi Penyediaan bahan banjiran, bahan/material OP, peralatan kerja OP Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jaringan irigasi Operasi Jaringan Irigasi Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi Operasional KOMIR dan UPI di Tingkat Pengamat Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa Penyusunan/Review DED Jaringan Irigasi Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota Penyusunan Data Hidrologi (Curah Hujan & Debit Sungai) Rehabilitasi Bendung Irigasi Rehabilitasi Bendung Irigasi kewenangan kabupaten 2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Meningkatknya rumah tangga dengan akses air minum aman Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Penyusunan DED SPAM Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Peningkatan SPAM Jaringan pepipaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Pembinaan Kelompok Pembina Sistem Pembangunan Air Minum NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Pembinaan SPAM Tingkat Desa Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Perluasan SPAM Jaringan perpipaan 3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Meningkatnya rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Penyediaan jasa penyedotan Lumpur Tinja Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Pembinaan Kelompok Penerima Pemanfaat Sanitasi Penyediaan Unit Pengolahan Setempat Pembangunan Jamban Sehat Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Optimalisasi kapasitas IPLT Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Penyusunan DED Pembangunan IPLT 4 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Meningkatnya drainase jalan di perkotaan dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Penyusunan DED drainase perkotaan Purworejo Kutoarjo Penyusunan masterplan drainase perkotaan Purwodadi Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Rehabilitasi/Peningkatan drainase Perkotaan Purworejo Kutoarjo Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Pemeliharaan drainase perkotaan Purworejo Kutoarjo 5 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Meningkatnya bangunan gedung dengan kondisi baik Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan gedung pemerintah daerah Penyusunan DED/review DED pembangunan gedung pemerintah daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Penerbitan PBG, SLF, SBKBG, RTP Fasilitasi Tim Profesi Ahli (TPA); Tim Penilai Teknis dan Penilik Bangunan Gedung 6 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Meningkatnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik Pemeliharaan rutin jalan Pemeliharaan rutin jalan Pemeliharaan berkala jalan Pemeliharaan berkala jalan Pemeliharaan rutin jembatan Pemeliharaan rutin jembatan Pemeliharaan Berkala Jembatan Pemeliharaan Berkala Jembatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan survey kondisi jalan/jembatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Penyusunan DED jalan Rehabilitasi Jalan Rehabilitasi Jalan Rekonstruksi Jalan Rekonstruksi Jalan Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan Pelebaran Jalan menuju Standar Pelebaran Jalan menuju Standar Penggantian Jembatan Penggantian Jembatan 7 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Penyediaan data dan informasi jasa konstruksi lingkup kabupaten Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Pelatihan tenaga kerja konstruksi (operator, teknisi dan analis) Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Pengawasan dan Evaluasi Tertib Jakon NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 8 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Meningkatnya kinerja penyusunan dokumen RTR. meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR dan terselenggaranya pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tata ruang Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Pelaksanaan persetujuan substansi RTRW dan RDTR Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Penetapan Kebijakan Tata Ruang Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota Evaluasi Kebijakan dan Penilaian Perwujudan Tata Ruang Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang Sosialisasi Kebijakan Tata Ruang Penyusunan Peta Dasar Penyusunan peta dasar Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Penyusunan RTRW dan RDTR Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Koordinasi Tata Ruang Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pelaksanaan dan Penilaian KKPR Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Pelaksanaan SPPR Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Tata Ruang 4.2. Dukungan Terhadap Nasional, Provinsi, Dan Kegiatan Unggulan Daerah Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 selain sebagai rencana strategis untuk mencapai tujuan daerah, juga harus mendukung tujuan Pembangunan secara lebih luas yaitu tingkat provinsi maupun nasional. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, selain harus selaras dengan program unggulan dari Kabupaten Purworejo, program yang direncanakan juga harus mendukung kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah maupun dari pusat. Bentuk dukungan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap kebijakan-kebijakan Pembangunan tersebut antara lain:
1.Program yang Mendukung Program Nasional (Asta Cita dan Program Strategis Nasional) Tabel 4.4 Program yang Mendukung Program Nasional Asta Cita No Asta Cita Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026 Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026- 2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan sistem irigasi Rehabilitasi, peningkatan, operasi, dan pemeliharaan sistem irigasi PUPR DPUPR Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PUPR DPUPR Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah PUPR DPUPR Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase perkotaan Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase perkotaan PUPR DPUPR Penyelenggaraan jalan Penyelenggaraan jalan PUPR DPUPR Penataan bangunan gedung Penataan bangunan gedung PUPR DPUPR Pengembangan jasa konstruksi Pengembangan jasa konstruksi PUPR DPUPR Penyelenggaraan penataan ruang Penyelenggaraan penataan ruang PUPR DPUPR Asta Cita 3 yang terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menekankan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar. Dalam inplementasinya, fokus utama berupa perwujudan konektivitas antarwilayah (jalan dan jembatan), pembangunan infrastruktur pelayanan dasar (air minum, air limbah, drainase, bangunan gedung dan jasa konstruksi) dan akses yang merata dalam pembangunan melalui rencana tata ruang yang terintegrasi antara pusat dan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain mendukung Asta Cita, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga mendukung Program Strategis Nasional terutama program penanggulangan kemiskinan. Tabel 4.5 Program yang Mendukung Program Nasional Program Strategis Nasional No Program Strategis Nasional Program Dukungan di Kabupaten Purworejo Aktivitas Pendukung di 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah Terkait 1 Penanggulangan kemiskinan

a.Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1. 1.Penyediaan unit pengolahan setempat
2. 2.Penyediaan jamban sehat
3. 3.Pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja PUPR DPUPR No Program Strategis Nasional Program Dukungan di Kabupaten Purworejo Aktivitas Pendukung di 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah Terkait
4. 4.Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
5. 1.Bimtek kelembagaan pengelola SPAM
6. 2.Pembinaan pengelolaan dan pengembangan SPAM desa
7. 3.Peningkatan kapasitas SPAM jaringan perpipaan
8. 4.Perluasan SPAM jaringan perpipaan PUPR DPUPR Dalam pengentasan kemiskinan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendukung melalui pelaksanaan program dua program prioritas yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah berupa penyediaan dan pelayanan pengolahan air limbah domestik serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum berupa penyediaan dan pengelolaan SPAM jaringan perpipaan.
9. 2.Penjabaran Program yang Mendukung Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi) Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas dari Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut: 1) Pembangunan infrastruktur terutama terkait perizinannya, baik terhadap tata ruang berupa KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) maupun perizinan untuk mendirikan bangunan itu sendiri berupa Persetujuan bangunan Gedung (PBG). Hal ini ditujukan untuk meminimalisir adanya pelanggaran terhadap ketidaksesuaian penggunaan lahan di Kabupaten Purworejo terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 2) Pengembangan titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru melalui penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo beserta dokumen rencana detilnya Aktivitas maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah dapat dijabarkan dalam tabel 4.6 berikut. Tabel 4.6 Program yang Mendukung Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi) No Program Delegasi Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional
10. 1.Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
11. 2.Pelayanan Konsultasi Kesesuaian Penataan Ruang (KKPR) PUPR DPUPR 2 Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru
12. 1.Revisi RTRW;
13. 2.Revisi RDTR Purworejo-Kutoarjo;
14. 3.Penyusunan RDTR Kemiri Pituruh (lanjutan);
15. 4.Penyusunan RDTR KPI (lanjutan);
16. 5.Penyusunan RDTR Bendungan Bener atau Revisi RDTR Border City PUPR DPUPR
17. 3.Penjabaran Program yang Mendukung Program Kabupaten (Pitulungan) Program unggulan Kabupaten Purworejo yang disebut ‘PITULUNGAN’ merupakan program-program yang disusun guna menyelesaikan berbagai permasalahan dan merespon berbagai isu strategis yang ada di Kabupaten Purworejo. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo sesuai dengan tugas dan fungsinya ikut mendukung implementasi dari program-program unggulan tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini. Tabel 4.7 Program yang Mendukung Program Kabupaten (Pitulungan) No Program Unggulan Kegiatan Unggulan Aktivitas di 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Sehat Penduduke Perluasan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk semua warga Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PUPR DPUPR Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah PUPR DPUPR 2 Sejahtera Wargane Membangun dan/ atau memperbaiki sanitasi lingkungan Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah PUPR DPUPR 3 Alus Dalane Pemerataan pembangunan infrastruktur di semua wilayah Kabupaten Purworejo Rehabilitasi, peningkatan, operasi, dan pemeliharaan sistem irigasi PUPR DPUPR Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PUPR DPUPR Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah PUPR DPUPR No Program Unggulan Kegiatan Unggulan Aktivitas di 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase perkotaan PUPR DPUPR Penyelenggaraan jalan PUPR DPUPR Penataan bangunan gedung PUPR DPUPR Pengembangan jasa konstruksi PUPR DPUPR Penyelenggaraan penataan ruang PUPR DPUPR Program unggulan kesatu yang didukung adalah “Sehat Penduduke” yang bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses yang terjangkau, berkualitas, dan berkeadilan terhadap layanan dan edukasi kesehatan. Dalam program unggulan ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendukung melalui pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah. Program unggulan kedua yaitu “Sejahtera Wargane” Sejahtera Wargane merupakan program prioritas yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tenaga kerja melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Untuk mendukung program ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendukung dari sektor penyediaan infrastruktur dasar berupa Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah guna memperbaiki kondisi sanitasi lingkungan. Program unggulan ketiga yaitu “Alus Dalane” yang merupakan program unggulan yang berfokus pada pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang mencakup peningkatan. Dukungan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang dalam pelaksanaan program ini antara lain dengan kegiatan rehabilitasi, peningkatan, operasi, dan pemeliharaan sistem irigasi, pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase perkotaan, penyelenggaraan jalan, penataan bangunan gedung, pengembangan jasa konstruksi dan penyelenggaraan penataan ruang guna mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur di semua wilayah Kabupaten Purworejo. 4.3. Penentuan Indikator Dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang. Indikator ini harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo kedepan baik pengaruh dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Prestasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran). Indikator kinerja juga akan digunakan dalam laporan pertanggungjawaban, sehingga nilainya merupakan sesuatu yang terukur, oleh karena itu dalam penetapan indikator kinerja diharapkan dapat menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk tahun 2025-2029 menjadi 2 macam indicator yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diuraikan pada Tabel 4.8 dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Tabel 4.9. Tabel 4.8 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Persentase Kinerja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum % 60,03 60,41 60,79 61,17 61,45 63,22 Indikator Tujuan dan Sasaran DPUPR 2 Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten Angka 70,99 71,38 71,85 72,32 72,79 73,27 Indikator Tujuan dan Sasaran DPUPR 3 Persentase Kinerja Penataan Ruang % 44,70 52,77 59,07 65,82 70,42 72,99 Indikator Tujuan dan Sasaran DPUPR 4 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 Indikator Tujuan dan Sasaran DPUPR Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo telah menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah. Tingkat capaian tujuan dan sasaran tersebut dirumuskan dalam beberapa indikator yaitu:
18. 1.Persentase Kinerja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Indikator Persentase Kinerja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum merupakan indikator tujuan sekaligus indikator sasaran yang pengukuran kinerjanya terdiri dari kinerja penyediaan dan pengelolaan air minum, penyediaan dan pengelolaan air limbah, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, penyelenggaraan bangunan gedung, penyelenggaraan jalan, serta penyelenggaraan jasa konstruksi.
19. 2.Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten Indikator Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten merupakan indikator tujuan sekaligus indikator sasaran yang menunjukkan kinerja sistem irigasi dengan pengukuran kinerja yang didukung oleh beberapa komponen (sesuai dengan Rumus perhitungan IKSI dari Kementerian PUPR), yaitu: prasarana fisik termasuk jalan inspeksi dan kantor/gudang/rumah jaga bendung, produktivitas tanaman, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi, kondisi kelembagaan P3A
20. 3.Persentase Kinerja Penataan Ruang Indikator Persentase Kinerja Penataan Ruang merupakan indikator tujuan sekaligus indikator sasaran yang pengukurannya berdasarkan rata-rata kinerja penataan ruang meliputi kinerja perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
21. 4.Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan indikator tujuan sekaligus indikator sasaran yang memastikan kinerja instansi pemerintah berjalan efektif dan akuntabel. Penilaian SAKIP meliputi beberapa komponen penilaian yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Selain indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga memiliki indikator kinerja kunci sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Indikator-indikator tersebut didasarkan pada beberapa peraturan antara lain:
a.Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang ditentukan dlam RPJPD Kabupaten Purworejo,
b.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
c.Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, serta
d.Berbagai ketentuan mandatory lain yang relevan. Target yang telah ditentukan untuk setiap indikator kinerja kunci tersebut sebagai pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara spesifik dalam melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta target kinerjanya dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini. Tabel 4.9 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Persentase Panjang Jalan Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten % 66,53 66,54 66,55 66,56 71,15 71,16 IUP 2 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan % 34,85 39,01 43,16 47,32 34,85 51,47 IUP 3 Rumah Tangga dengan akses Sanitasi aman % 4,61 4,96 5,31 5,66 6,01 14,46 IUP 4 Pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum sehari- hari % 99,34 99,36 99,37 99,38 100,00 100,00 SPM 5 Penyediaan unit pengolahan setempat % 95,22 95,23 95,24 95,25 95,26 95,27 SPM 6 Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 SPM 7 Persentase Rumah tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (JP) % 31,59 31,60 31,61 31,62 31,63 40,00 Indikator Kinerja dari Provinsi 8 Akses terhadap Air Minum Aman % 31,59 31,60 31,61 31,62 31,63 40,00 RPJPN Tahun 2025-2045, indikator layanan prevelensi penurunan stunting 9 Akses terhadap Sanitasi Aman % 4,61 4,96 5,31 5,66 6,01 14,46 RPJPN Tahun 2025-2045, indikator layanan prevelensi penurunan stunting 10 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi % 67,78 67,85 67,90 67,95 68,00 68,06 Permendagri No. 18 Tahun 2020 11 Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota % 99,34 99,36 99,37 99,38 100,00 100,00 Permendagri No. 18 Tahun 2020 12 Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik % 95,22 95,23 95,24 95,25 95,26 95,27 Permendagri No. 18 Tahun 2020 13 Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Permendagri No. 18 Tahun 2020 14 Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota % 66,53 66,54 66,55 66,56 71,15 71,16 Permendagri No. 18 Tahun 2020 15 Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Permendagri No. 18 Tahun 2020 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Permendagri No. 18 Tahun 2020 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mulai tahun 2025 hingga 2029. Dokumen Rencana Strategis ini disusun berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 dan juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen Renstra ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan tahun transisi dan untuk menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo setiap tahunnya. Dalam pelaksanaannya selama kurun waktu lima tahun kedepan, diharapkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029 ini dapat dilaksanakan dengan konsisten sesuai rencana, yang tentu saja perlu juga didukung peran aktif seluruh stakeholders dan partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi pondasi bagi kesinambungan pelaksanaan program-program pembangunan daerah Kabupaten Purworejo periode berikutnya. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi: . Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo setiap tahun.
a.Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
b.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat. 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi: . Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo dilakukan setiap tahun selama periode Renstra.
a.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
b.Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 lebih lanjut mengatur bahwa perangkat daerah wajib menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra juga merupakan tindak lanjut dari pelantikan Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, yang telah ditetapkan Kepala Daerah terpilih yaitu Ibu Hj. Yuli Hastuti, S.H. sebagai Bupati dan Bapak Dion Agasi Setiabudi., S.I.Kom., M.Si. sebagai Wakil Bupati untuk periode Tahun 2025-2030, yang mengamanatkan bahwa RPJMD harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah, yaitu pada 20 Februari 2025, serta menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang rencana strategis Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Daerah RPJMD. Rencana strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, serta selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Rencana strategis (Renstra) ini menjadi dokumen penting dalam menjamin keterpaduan antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah, serta sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian program pembangunan daerah. Selain sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, Renstra juga berperan strategis untuk mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang berbasis pada potensi dan permasalahan aktual daerah. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dalam Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029 mengacu pada:
1. 1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
11. 11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
12. 12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
13. 13.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. 18.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
19. 19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Tambahan Lembaran Daereah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
20. 20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
21. 21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
22. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13);
23. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
24. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
25. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 6 Seri E Nomor 5);
26. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024);
27. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaran Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
28. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025);
29. 29.Peraturan Bupati Purworejo Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo; 1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud Disusunnya Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo tahun 2025- 2029 adalah sebagai penjabaran operasional visi, misi, dan program kepala daerah dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo dalam periode Tahun 2025–2029. 1.3.2. Tujuan Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029 ini adalah:
a.Menjabarkan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo selama 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan RPJMD Kabupaten Purworejo;
b.Mewujudkan sistem evaluasi dan pengendalian secara efektif, efisien dan terukur atas capaian kinerja tahunan dan lima tahunan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo.
c.Menjamin terciptanya koordinasi, sinergi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dengan instansi-instansi terkait dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder’s) pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo;
d.Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 adalah: Pelayanan yang diselenggarakan oleh dinas ini mencakup beberapa bidang utama. Pertama, pelayanan di bidang perumahan rakyat, yang menitikberatkan pada upaya pemenuhan kebutuhan rumah layak bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bentuk pelayanan meliputi fasilitasi pembangunan rumah layak huni, fasilitasi penyediaan hunian vertikal berupa rumah susun, serta fasilitasi program bantuan stimulan perumahan swadaya untuk mendorong masyarakat memperbaiki atau membangun rumah secara mandiri. Kedua, pelayanan di bidang kawasan permukiman. Dinas memiliki tanggung jawab dalam menata dan mengembangkan kawasan permukiman agar tertata rapi, sehat, aman, nyaman, dan berkelanjutan. Hal ini diwujudkan melalui pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang menunjang kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti jalan lingkungan, drainase, air bersih, serta penerangan jalan. Selain itu, dinas juga menjalankan program peningkatan kualitas lingkungan permukiman, terutama di wilayah yang masih tergolong kumuh, melalui pendekatan penataan kawasan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan permukiman berjalan sesuai standar teknis dan prinsip keberlanjutan. Ketiga, pelayanan di bidang pertanahan, yang berfokus pada pengelolaan, pengendalian, serta pemanfaatan tanah baik yang dimiliki pemerintah daerah maupun masyarakat. Dinas berperan melakukan inventarisasi dan pengamanan aset tanah negara (ground government) agar tidak beralih fungsi secara tidak sah. Selain itu, dinas juga memberikan pelayanan dalam penyelesaian permasalahan pertanahan melalui fasilitasi mediasi, penyusunan dokumen legalitas, hingga koordinasi dengan instansi terkait dalam percepatan sertifikasi tanah. Dinas juga menyediakan data dan informasi pertanahan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah, sekaligus mendukung terwujudnya tertib administrasi dan keadilan dalam pemanfaatan tanah. Lebih jauh, pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup fungsi strategis dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, serta koordinasi lintas sektor. Dinas menjadi motor penggerak dalam penyusunan regulasi daerah di bidang perumahan, permukiman, dan pertanahan, sekaligus menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan tugasnya, dinas berorientasi pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas pelayanan, dan keberlanjutan pembangunan. Dengan fungsi dan pelayanan yang komprehensif tersebut, keberadaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan menjadi sangat penting dalam mewujudkan hunian yang layak, lingkungan permukiman yang tertata, serta tata kelola pertanahan yang mendukung terciptanya keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Pada akhirnya, pelayanan yang diberikan bukan hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup, pengurangan kesenjangan sosial, serta pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh. 2.1.1. Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 122 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo, bahwa Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta Pertanahan terkait dengan kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo menyelenggarakan fungsi:
a.perumusan kebijakan bidang pengembangan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
b.pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
d.pelaksanaan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINPERKIMTAN;
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi. Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 122 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
1. 1.Kepala Dinas;
2. 2.Sekretariat, membawahi :
a.Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
b.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
1. 3.Bidang Pengembangan Perumahan Rakyat, dibantu oleh:
a.Pejabat Fungsional; dan;
b.Pelaksana.
1. 4.Bidang Kawasan Permukiman, dibantu oleh;
a.Pejabat Fungsional;
b.Pelaksana,
1. 5.Bidang Pertanahan, dibantu oleh:
a.Pejabat Fungsional;
b.Pelaksana.
1. 6.Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun uraian tugas dari masing-masing unit organisasi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2022 adalah sebagai berikut : A. Sekretariat Sekretariat dalam melaksanakn tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, menyelenggarakan fungsi: a) pengkoordinasian menyiapkan perumusan kebijakan teknis; b) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu; c) pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi bidang perencanaan dan keuangan; d) pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi bidang umum dan kepegawaian; dan e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinperkimtan berkaitan dengan tugas dan fungsi. A.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan administrasi perencanaan dan keuangan,yang meliputi: a) menyelenggarakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja; b) menyusun perjanjian kinerja; c) menyelenggarakan administrasi keuangan d) menyelenggarakan administrasi keuangan; dan e) menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah; dan f) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya; A.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b,bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi umum dan kepegawaian, yang meliputi: a) menyelenggarakan administrasi barang milik daerah; b) menyelenggarakan administrasi umum; c) menyelenggarakan pengadaaan barang milik daerah; d) menyediakan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah; e) menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah; f) menyelenggarakan administrasi kepegawaian; g) menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan, dan hukum, dan h) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya; B. Bidang Pengembangan Perumahan Rakyat Bidang Pengembangan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, menyelenggarakan fungsi: a) pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi progam Daerah: b) pelaksanaan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi progam Daerah: c) pembangunan dan Rhabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Progam Daerah; d) pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi progam Daerah; e) pembinaan pengelolaan rumah sususn umum dan/rumah khusus; f) penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan g) penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung; h) pelaksanaan urusan penyelenggaraan prasarana dan sarana umum perumahan; dan i) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo berkaitan dengan tugas dan fungsi. C. Bidang Kawasan Permukiman Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi: a) penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman; b) penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha;; c) peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha; d) Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Daerah; e) Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh; dan f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo berkaitan dengan tugas dan fungsi. D. Bidang Pertanahan Bidang Pertanahan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bertugas mengelola izin lokasi, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang pertanahan, yang meliputi pengelolaan izin lokasi, pengelolaan izin membuka tanah, penatagunaan tanah, pengelolaan tanah kosong, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absente. Bidang Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, menyelenggarakan fungsi: a) Pemberian izin lokasi dalam Daerah b) Penerbitan izin membuka tanah; c) Penggunaan tanah yang hamparannya beradadi Daerah d) Penyelesaian masalah tanah kosong berupa melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tanah kosong, e) Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, f) Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah g) Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah; h) Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente dalam Daerah; i) Penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente lintas daerah kabupaten/kota dalam Daerah; dan j) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanahan berkaitan dengan tugas dan fungsi. E. Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun jabatan fungsional yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Purworejo saat ini yaitu: Analis Kebijakan Ahli Muda dan Teknik Tata Bangunan dan Permukiman Ahli Muda. Struktur organisasi dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinperkimtan 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo berupaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya, baik itu berupa SDM maupun dukungan sarana dan prasarana. Jumlah PNS Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang yang terdiri dari 18 (delapan belas) orang laki-laki dan 9 (sembilan) orang perempuan dengan klasifikasi sebagai berikut: − Berdasarkan Golongan Golongan IV IV/a IV/b IV/c Golongan III III/a III/b III/c III/d Golongan II II/a II/b II/c II/d Golongan I I/a I/b I/c I/d P3K Jumlah Total : 6 orang : 5 orang : 1 orang : - : 9 orang : 1 orang : 4 orang : 2 orang : 2 orang : 4 orang : - : - : 1 orang : 3 orang : 1 orang : - : - : - : 1 orang : 7 orang : 27 orang − Berdasarkan Pendidikan - SD - SLTP - SLTA - D3 - S1 - S2 : 1 orang : 1 orang : 9 orang : 3 orang : 7 orang : 6 orang Secara umum jumlah personil di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo sudah cukup untuk melaksanakan pelayanan kinerja Bidang Pengembangan Perumahan Rakyat, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan. Akan tetapi secara kompetensi dan keahlian masih kurang karena kurangnya personil tenaga fungsional bidang pengembangan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan. Oleh karena itu untuk meningkatkan kapasitas kinerja personil pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, personilnya diikutkan dalam pelatihan-pelatihan baik itu yang sifatnya teknis maupun non teknis, misalnya diklat terkait pengelolaan Rusun/Rusus; diklat pengadaan barang jasa, diklat terkait penanganan kawasan kumuh dan lain-lain. Sarana prasarana merupakan komponen penting dalam menunjang pencapaian kinerja organisasi agar lebih efektif, efisien dan terarah. Permasalahan daya dukung sarana prasarana kelembagaan merupakan isu sentral yang dominan terdapat di seluruh Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Purworejo. Hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya kemampuan anggaran daerah dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana. Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo beralamat di Jalan Pahlawan No. 2 Purworejo. Dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi Perangkat Daerah, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purworejo didukung oleh sarana dan prasarana pendukung yang menunjang kinerja para pegawainya, sebagaimana berikut: NO JENIS BARANG JUMLAH
2. 1.Gedung kantor 1 unit
3. 2.Aula pertemuan 1 unit
4. 3.Mushola 1 unit
5. 4.Ruang Arsip 1 unit
6. 5.Kendaraan roda 4 6 unit
7. 6.Kendaraan Roda 2 16 unit
8. 7.Kendaraan Roda 3 1 unit
9. 8.Komputer/ Laptop 29 unit
10. 9.Aset lainnya (mebelair) 396 unit Dari data diatas terlihat bahwa sarana dan prasarana pendukung kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terlihat minimalis. Untuk itu perlu adanya pengadaan sarana dan prasarana pendukung lagi untuk menunjang kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan agar lebih meningkat, diantaranya pengadaan motor dinas roda 2, pengadaan drone, pengadaan GPS dan lain-lain. 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Untuk menilai kinerja layanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Purworejo, digunakan perangkat penilaian yang bersifat terukur, terstandar, dan mengacu pada regulasi pemerintah. Penentuan indikator tersebut membantu menilai sejauhmana tujuan, sasaran dan target yang ditetapkan telah tercapai dengan indikator yang terukur, bukan hanya berdasarkan opini atau asumsi. Melalui capaian indikator, pimpinan dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program atau kegiatan. Jika capaian tidak sesuai target, maka dapat segera dilakukan perbaikan atau penyesuaian target. Hal tersebut juga akan mempermudah bagi perangkat daerah untuk menentukan kebijakan baru, menetapkan prioritas dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih tepat. Data capaian kinerja Dinperkimtan selama kurun waktu 2021-2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut ini: Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah 89,32 89,2 90,5 91 91,5 89,32 89,82 90,54 100 100 100 2 Persentase izin rekomendasi siteplan perumahan yang disetujui oleh Pemkab Purworejo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase capaian penanganan kawasan kumuh 90.7 93 95 97 100 90,70 85,29 86,85 100 91,7 91,4 4 Persentase akses perumahan terhadap PSU yang layak 35 45 62 78 95 35 45 78,03 100 100 125 5 Persentase peningkatan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum 15,11 38.51 60.53 77.98 100 15,11 38,51 61,5 100 100 78,8 Dari Tabel 2.1 di atas, disimpulkan bahwa beberapa indikator telah menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target, seperti dalam angka indeks kepuasan masyarakat, dan izin rekomendasi siteplan perumahan yang disetujui oleh Pemkab, Bahkan ada yang nilai capaiannya melampaui target yaitu akses perumahan terhadap PSU yang layak. Namun di sisi lain, terdapat sektor yang masih mengalami kendala dalam pencapaian target, yaitu capaian penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kepastian hukum atas tanah bagi kepentingan masyarakat yang mengalami penurunan pada beberapa tahun terakhir. Penurunan capaian penanganan kawasan kumuh disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, antara lain keterbatasan pendanaan. Anggaran yang dialokasikan pemerintah, baik dari pusat maupun daerah, sering kali tidak sebanding dengan kebutuhan nyata di lapangan. Sementara itu, pemanfaatan skema pembiayaan alternatif seperti kemitraan swasta, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), maupun partisipasi masyarakat masih belum berjalan optimal. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur dasar permukiman. Selain itu, faktor kelembagaan juga memegang peranan penting. Koordinasi antar-perangkat daerah yang seharusnya menjadi kunci dalam program penanganan kumuh sering kali tidak berjalan secara efektif. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, baik dalam aspek teknis maupun manajerial, menyebabkan implementasi program menjadi tidak maksimal. Masalah ini semakin diperburuk dengan kurangnya integrasi kebijakan antar-sektor, sehingga banyak program penanganan kumuh berjalan parsial dan tidak berkesinambungan. Faktor eksternal berupa tingginya laju pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan turut memperparah kondisi. Keterbatasan lahan yang layak huni membuat masyarakat berpenghasilan rendah terpaksa menempati kawasan yang tidak sesuai peruntukan, seperti bantaran sungai, sempadan rel, hingga daerah rawan bencana. Implementasi tata ruang yang belum konsisten semakin memperbesar risiko timbulnya kawasan kumuh baru. Di sisi lain, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan lingkungan juga berpengaruh terhadap capaian program. Banyak masyarakat di kawasan kumuh yang masih memiliki keterbatasan kesadaran mengenai pentingnya sanitasi, pengelolaan sampah, serta perawatan infrastruktur lingkungan yang telah dibangun. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang didominasi oleh kelompok berpenghasilan rendah membuat mereka sulit berkontribusi dalam perbaikan mandiri, baik dari sisi finansial maupun teknis Selain dari capaian indicator, untuk menilai keberhasilan program juga ditentukan dari rasio penyerapan anggaran. data rasio penyerapan anggaran Dinperkimtan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada table berikut Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 102.487.000 28.000.000 29.119.960 30.284.718 31.192.782 31.348.731 46.375.000 37.960.000 19.752.100 15.143.250 - - 45,25% 135,57% 67,83% 50,00% - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000 1.040.000 1.081.520 1.113.922 1.119.421 1.000.000 1.056.100 1.129.300 - - 100,00% 101,55% 104,42% - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1.000.000 1.040.000 1.081.520 1.113.922 1.119.421 1.000.000 1.039.900 1.128.950 - - 100,00% 99,99% 104,39% - - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000 1.040.000 1.081.540 1.113.523 1.119.011 1.000.000 1.039.900 1.129.780 - - 100,00% 99,99% 104,46% - - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.000.000 1.040.000 1.081.540 1.113.523 1.119.011 1.000.000 785.800 1.127.600 - - 100,00% 75,56% 104,26% - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.500.000 1.560.000 1.622.388 1.670.609 1.678.872 1.500.000 555.000 2.919.340 - - 100,00% 35,58% 179,94% - - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.079.940 2.163.114 2.227.843 2.238.902 2.000.000 1.326.800 3.188.100 - - 100,00% 63,79% 147,38% - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.777.364.788 2.102.793.368 2.190.893.514 2.423.921.597 2.484.159.245 2.492.338.844 2.626.340.980 2.915.396.650 2.718.022.156 2.586.434.420 - - 94,56% 138,64% 124,06% 106,70% - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 29.282.000 20.500.000 21.319.980 22.172.683 22.837.062 22.951.207 20.045.400 20.500.000 21.094.900 10.818.060 - - 68,46% 100,00% 98,94% 48,79% - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.270.760 - - - - - 2.635.500 - - - - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - - - - - - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.027.680 - - - - - 3.280.000 - - - - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 79.061.400 - - - - - 36.749.000 - - - - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - - - - - 2.054.200 - - - - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.749.920 2.229.000 2.318.120 - - - - - - - Penyediaan Bahan/Material 35.138.400 25.000.000 25.999.920 27.039.857 27.850.146 27.989.316 25.000.000 24.945.800 14.844.840 - - 100,00% 95,95% 54,90% - - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 98.094.700 79.000.000 82.159.920 85.446.225 88.008.637 88.448.655 70.384.072 91.232.342 72.324.700 30.750.000 - - 71,75% 115,48% 88,03% 35,99% - - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - - - - - - - - - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - - - - - - - - - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - - - - - - - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - - - - - - - Pengadaan Alat Besar - - - - - - - - - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor - - - - - - - - - Pengadaan Mebel 47.918.000 - - - - - 13.032.500 - - - - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 75.027.600 - - - - - 29.984.000 - - - - Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - - - - - - - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Pengadaan Aset Tak Berwujud - - - - - - - - - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - - - - - - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - - - 47.516.500 - - - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 42.664.000 - - - - - 42.664.000 - - 100,00% - - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 72.033.720 48.000.000 49.919.920 51.916.681 53.473.820 53.741.104 46.373.379 41.863.202 44.331.459 51.886.606 - - 64,38% 87,22% 88,81% 99,94% - - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.866.000 15.000.000 15.600.000 16.223.964 16.710.354 16.793.846 8.866.000 15.135.968 15.598.500 26.594.140 - - 100,00% 100,91% 99,99% 163,92% - - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 65.000.000 67.599.940 70.303.894 72.412.713 72.774.687 80.304.000 67.298.500 110.378.602 - - 123,54% 99,55% 157,00% - - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 69.940.000 - - - - - 69.940.000 - - 100,00% - - Pemeliharaan Mebel - - - - - - - - - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - - - - - - - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - - - - - - - - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud - - - - - - - - - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.094.600 11.000.000 12.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 14.094.600 25.894.200 212.361.580 30.165.000 - - 100,00% 235,40% 1769,68% 201,10% - - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 45.981.000 30.000.000 31.199.800 32.447.670 33.416.490 33.583.270 45.981.000 28.502.000 27.545.000 - - 100,00% 91,35% 84,89% - - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN - - - - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - - - - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota - 48.500.000 - - - 12.783.500 53.471.521 - - 26,36% - - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota - - - - Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 17.500.000 20.000.000 22.000.000 25.000.000 25.000.000 17.245.750 795.000 3.902.840 - - 98,55% 3,98% 17,74% - - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana - 20.000.000 - - - 8.446.000 7.671.170 - - 42,23% - - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota - - - - - - - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota - - - 4.897.500 7.884.430 - - - - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus 15.000.000 22.500.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 - - - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - - - - Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana 587.291.500 550.500.000 - - - - 581.086.600 148.314.750 - - 98,94% 26,94% - - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana - 500.000.000 650.000.000 750.000.000 700.000.000 771.372.540 2.405.000 - - 154,27% 0,37% - - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 700.000.000 325.000.000 - - - 811.933.800 - - 249,83% - - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 317.000.000 331.000.000 383.000.000 197.163.650 - - - - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota - - 25.000.000 25.000.000 25.000.000 - - - - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus - - - - Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun 204.248.725 362.000.000 275.000.000 275.000.000 290.000.000 300.000.000 187.405.640 352.810.546 245.216.552 201.840.710 - - 91,75% 97,46% 89,17% 73,40% - - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 15.000.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 25.000.000 14.945.000 4.830.800 4.854.080 - - 99,63% 32,21% 24,27% - - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan - - - - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 41.310.500 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 41.232.000 74.809.650 - - 99,81% 299,24% - - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - - - - Penerbitan Izin Pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman - - - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh - 50.000.000 - - - - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman - 25.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 - - - - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha - - - - Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh - 75.000.000 - 50.000.000 - 58.444.950 - - 77,93% - - Pembentukaan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh - 20.000.000 22.500.000 25.000.000 30.000.000 - - - - Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh - 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 - - - - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 50.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 299.935.154 - - 100,00% - - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 212.000.000 - - - - 209.695.700 - - 98,91% - - Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha - - - - Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh 200.000.000 50.000.000 50.000.000 57.950.000 48.201.250 - - 28,98% 96,40% - - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 20.360.000.000 5.193.982.000 5.252.720.000 5.252.720.000 5.252.720.000 5.252.720.000 1.003.408.600 - - 4,93% - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha 5.792.720.000 - 2.747.280.000 2.747.280.000 2.747.280.000 - - - - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 165.711.500 - . 300.000.000 300.000.000 300.000.000 165.566.916 295.627.920 234.307.030 - - 99,91% 78,10% - - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh 6.600.000.000 7.537.298.000 7.758.280.000 6.427.500.000 6.738.000.000 6.617.000.000 1.083.660.050 - - 14,38% - - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha 2.150.882.500 - - - - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH - - - - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota - - - - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 1.459.310.000 6.060.000.000 4.368.000.000 4.799.000.000 4.928.000.000 4.917.000.000 1.280.506.301 5.760.000.000 4.035.131.388 990.025.676 - - 87,75% 95,05% 92,38% 20,63% - - Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru 75.000.000 33.369.300 - - - - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM - - - - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan - - - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 100.000.000 - - - - 83.259.700 - - 83,26% - - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 2.242.080.000 475.000.000 16.922.560.000 4.897.780.000 559.000.000 2.016.280.000 2.242.080.000 445.000.000 8.922.600.020 5.485.870.253 - - 100,00% 93,68% 52,73% 112,01% - - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan - - - - - 110.460.650 - - - - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang 112.000.000 54.466.400 60.000.000 65.000.000 70.000.000 38.293.200 3.966.500 - - 70,31% 6,61% - - Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar - - - - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN - - - - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 77.175.000 5.000.000 12.000.000 77.064.890 4.910.000 10.003.000 10.711.440 - - 99,86% 98,20% 83,36% - - Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 60.000.000 90.000.000 76.263.468 74.048.421 74.870.598 - - 74,87% - - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH - - - - Penerbitan Izin Membuka Tanah - - - - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 9.992.300 5.173.200 6.257.340 - - 99,92% 51,73% 62,57% - - Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara 107.131.000 190.000.000 50.000.000 50.000.000 95.000.000 90.000.000 97.590.532 165.902.468 128.930.225 86.513.668 - - 91,09% 87,32% 257,86% 173,03% - - Berdasarkan Tabel 2.2 dapat disimpulkan bahwa rasio anggaran dibandingkan dengan anggaran yang tercantum dalam dokumen Renstra Dinperkimtan secara keseluruhan hampir mendekati 100%. Capaian rasio penyerapan anggaran sebesar 100% merefleksikan kondisi ideal dalam siklus manajemen keuangan publik, di mana seluruh alokasi belanja yang telah ditetapkan pada dokumen anggaran dapat direalisasikan sepenuhnya. Secara konseptual, hal ini berkaitan erat dengan prinsip value for money dalam manajemen keuangan publik, yang menekankan pada efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Terdapat sejumlah faktor utama yang dapat menjelaskan tercapainya serapan penuh ini. Pertama, perencanaan anggaran yang matang dan realistis. Anggaran yang disusun dengan mempertimbangkan data kebutuhan aktual, kapasitas pelaksanaan, serta proyeksi waktu pelaksanaan program akan lebih mudah direalisasikan. Dalam konteks teori planning and budgeting, perencanaan yang baik mampu menjembatani kesenjangan antara ketersediaan sumber daya dengan target pembangunan yang ingin dicapai. Dengan demikian, kegiatan yang direncanakan bersifat implementable dan terhindar dari potensi gagal serap. Kedua, kapasitas kelembagaan dan sumber daya pelaksana yang memadai. Menurut perspektif teori kapasitas institusional, keberhasilan organisasi dalam menyerap anggaran sangat dipengaruhi oleh kompetensi aparatur, efektivitas sistem administrasi, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Aparatur yang memiliki kemampuan teknis dan manajerial akan mampu melaksanakan kegiatan sesuai jadwal, mengelola proses pengadaan dengan tertib, serta menghindari keterlambatan yang berimplikasi pada rendahnya serapan. Ketiga, mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengendalian anggaran yang ketat. akuntabilitas kinerja keuangan tidak hanya ditunjukkan melalui kepatuhan administratif, tetapi juga melalui keberhasilan menghubungkan input (anggaran) dengan output maupun outcome pembangunan. Monitoring yang rutin dan sistematis memungkinkan adanya tindakan korektif jika ditemukan deviasi, sehingga serapan anggaran tetap dapat terjaga pada jalur optimal. Keempat, fleksibilitas manajerial dalam melakukan penyesuaian anggaran. Dalam praktiknya, capaian serapan penuh sering kali dihasilkan melalui mekanisme budget reallocation atau revisi DPA, yang memungkinkan pergeseran anggaran dari kegiatan yang kurang feasible menuju kegiatan lain yang lebih realistis untuk direalisasikan. Langkah ini merupakan bentuk adaptasi manajerial agar tidak terjadi under spending yang dapat menurunkan kinerja keuangan daerah. Yang wajib menjadi concern kita yaitu evaluasi kinerja anggaran seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada aspek kuantitatif berupa persentase serapan, melainkan juga pada keterkaitan antara alokasi, realisasi, dan capaian tujuan pembangunan. Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 – 2024 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Indikator Tujuan Perangkat Daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah - - - - 0,00 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak 66 67,04 67,27 67,68 68,16 Persentase luasan kumuh kawasan perkotaan yang ditangani 26,27 45,98 90,70 85,29 86,81 Persentase peningkatan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum - - - - 0,00 2 Indikator Sasaran Perangkat Daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah - - - - 0,00 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak 66 67,04 67,27 67,68 68,16 Persentase luasan kumuh kawasan perkotaan yang ditangani 26,27 45,98 90,70 85,29 86,81 Persentase peningkatan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum - - - - 0,00 3 Indikator Program Perangkat Daerah Persentase Ketercapaian Kinerja , Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah 100 100 100 100 100 Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang Ditangani 38,5 38,5 45,81 79,36 87,56 Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Diserahkan 0 11,43 30,00 40,00 48,57 Persentase Peningkatan Kinerja Pengembangan Perumahan 100 100 100 100 100 Persentase Luas Kawasan Kumuh 0-10 Ha yang Ditangani 0 26,26 45,98 45,98 86,21 Persentase Permohonanan Izin Membuka Tanah Negara yang Disetujui - - - - 0,00 Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan - - - - 0,00 NA NA NA NA 0 4 IUP Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak 66 67,04 67,27 67,68 68,16 5 SPM Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 100 100 100 100 100 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni 100 100 100 100 100 6 Permendagri 18 2020 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota 78 11 6 25 5 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota 0 9 0 5 0 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani 0 45,98% 90,70% 85,29% 86,81% Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 0 7,06% 6,66% 6,19% 5,92% Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) 0 8 13 7 6 Tabel 2.3 menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja tujuan, indikator kinerja sasaran, dan indikator kinerja program di Dinperkimtan Kabupaten Purworejo pada periode 2020-2024 fluktuatif, ada yang mencapai target, tetapi ada juga yang capaiannya masih dibawah target. Tindak lanjut atas capaian program yang belum optimal dilakukan melalui pendekatan evaluatif, korektif, dan adaptif, yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah evaluasi komprehensif untuk mengidentifikasi faktor penyebab utama ketidakcapaian target. Analisis ini mencakup dimensi internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kelemahan koordinasi antar-perangkat daerah, kendala teknis operasional, maupun keterbatasan alokasi anggaran. Selain itu, faktor eksternal juga harus diperhitungkan, misalnya adanya perubahan regulasi, dinamika sosial-ekonomi masyarakat, keterbatasan partisipasi pemangku kepentingan, hingga kondisi force majeure seperti bencana alam. Evaluasi berbasis data dan fakta lapangan ini penting untuk memastikan bahwa penyusunan strategi tindak lanjut benar-benar berangkat dari akar permasalahan yang nyata. Tahap berikutnya adalah perumusan strategi perbaikan yang terukur. Strategi ini dapat berupa penyesuaian metode pelaksanaan program, penambahan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, optimalisasi mekanisme penganggaran, maupun peningkatan efektivitas koordinasi lintas sektor. Pada konteks tertentu, strategi juga dapat berupa reorientasi program agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta penguatan sinergi dengan aktor non- pemerintah, seperti organisasi masyarakat sipil maupun sektor swasta. Selanjutnya, diperlukan penjadwalan ulang (rescheduling) serta reorientasi target kinerja. Dalam praktiknya, banyak target pembangunan yang ditetapkan terlalu ambisius atau tidak mempertimbangkan dinamika lingkungan yang cepat berubah. Oleh karena itu, prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) harus dijadikan pedoman dalam perumusan target baru, sehingga perencanaan menjadi lebih realistis dan implementatif. Dengan demikian, target yang diperbaharui tetap menantang tetapi dapat dicapai dengan sumber daya dan kondisi yang tersedia. Tidak kalah penting adalah penguatan sistem monitoring dan evaluasi (Monev) yang lebih ketat dan terstruktur. Melalui Monev yang berbasis indikator kinerja utama (IKU) serta indikator kinerja program (IKP), perangkat daerah dapat memantau progres implementasi secara berkala. Mekanisme early warning system perlu dikembangkan agar hambatan yang muncul dapat terdeteksi sejak dini, sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan tanpa menunggu program berakhir. Selain aspek teknis, peningkatan kolaborasi dan partisipasi pemangku kepentingan juga merupakan langkah strategis. Capaian program yang rendah sering kali disebabkan oleh kurangnya keterlibatan masyarakat, swasta, ataupun lembaga mitra. Oleh karena itu, tindak lanjut harus diarahkan pada peningkatan sinergi multi-pihak (multi-stakeholder partnership), dengan memfasilitasi forum koordinasi, memperluas jejaring kerja sama, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan maupun pengawasan. Lebih lanjut, setiap tindak lanjut program harus disertai dengan pelaporan dan akuntabilitas publik yang transparan. Mekanisme pelaporan yang terbuka tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat. Transparansi ini juga akan mendorong pengambil kebijakan dan pelaksana program untuk bekerja lebih akuntabel. Terakhir, diperlukan inovasi dan adaptasi kebijakan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis. Inovasi dapat berupa pemanfaatan teknologi digital dalam monitoring program, pengembangan model pelayanan yang lebih efisien, maupun pendekatan partisipatif yang lebih inklusif. Sementara adaptasi berarti kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan dan strategi pelaksanaan dengan kondisi sosial-ekonomi-politik yang dinamis, sehingga program tetap relevan dan berdaya guna. Dengan pendekatan yang menyeluruh tersebut, tindak lanjut atas program yang capaian kinerjanya di bawah target tidak hanya berfokus pada perbaikan jangka pendek, melainkan juga memperkuat fondasi tata kelola pembangunan yang lebih efektif, efisien, adaptif, dan akuntabel. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. 2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Pengembangan pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dihadapkan pada dinamika yang kompleks, di mana terdapat berbagai tantangan struktural, teknis, dan sosial yang perlu diatasi, namun pada saat yang sama terdapat pula peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Tantangan pertama yang cukup mendasar adalah keterbatasan anggaran. Besarnya kebutuhan pembangunan perumahan, penataan kawasan permukiman, dan pelayanan pertanahan tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya keuangan. Ketergantungan yang tinggi terhadap APBD maupun APBN sering kali membuat program yang telah direncanakan tidak sepenuhnya dapat direalisasikan. Selain itu, alternatif pembiayaan melalui skema kemitraan publik-swasta, dana hibah, atau pembiayaan kreatif lainnya masih belum dimaksimalkan. Hal ini menimbulkan keterlambatan pembangunan infrastruktur dasar, keterbatasan pembangunan rumah layak huni, dan kurang optimalnya pelayanan pertanahan berbasis digital.Tantangan berikutnya adalah keterbatasan lahan yang semakin nyata seiring dengan meningkatnya laju urbanisasi dan alih fungsi lahan produktif. Harga tanah yang terus melambung tinggi membuat akses terhadap hunian layak semakin sulit, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, masih banyak terjadi sengketa kepemilikan lahan maupun tumpang tindih hak atas tanah, yang disebabkan oleh lemahnya database pertanahan serta belum terintegrasinya sistem informasi secara menyeluruh. Permasalahan ini juga memicu munculnya kawasan kumuh baru, di mana tata ruang permukiman tidak terkelola secara baik dan sering kali rawan bencana. Dari sisi kelembagaan, tantangan tidak kalah besar datang dari keterbatasan kapasitas aparatur. Sebagian pegawai belum memiliki kompetensi optimal dalam pemanfaatan teknologi informasi, penguasaan regulasi terbaru, maupun kemampuan manajerial dalam perencanaan pembangunan. Rotasi pegawai yang cepat juga mengakibatkan berkurangnya kesinambungan pengetahuan teknis. Di samping itu, koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan belum berjalan harmonis, sehingga menyebabkan tumpang tindih program atau bahkan keterlambatan dalam implementasi kebijakan. Aspek sosial-ekonomi masyarakat turut memperberat tantangan. Masih tingginya angka kemiskinan membuat sebagian masyarakat belum mampu mengakses rumah layak huni, meskipun pemerintah menyediakan program rumah bersubsidi. Banyak masyarakat yang masih membangun rumah secara swadaya tanpa memperhatikan standar teknis, sehingga kualitas bangunan kurang memadai. Selain itu, resistensi masyarakat terhadap program penataan kawasan, khususnya relokasi dari kawasan rawan bencana atau kumuh, menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan pendekatan persuasif dan partisipatif. Tidak kalah penting, tantangan juga datang dari sisi regulasi. Kerumitan regulasi, tumpang tindih aturan antara pusat dan daerah, serta perubahan kebijakan yang cepat menuntut aparat untuk selalu adaptif. Di sisi lain, aspek lingkungan dan perubahan iklim menghadirkan risiko tambahan. Kawasan permukiman sering menjadi titik rawan banjir, longsor, dan masalah sanitasi, sementara kualitas bangunan belum sepenuhnya tahan terhadap perubahan iklim. Hal ini menuntut adanya perencanaan permukiman yang berketahanan lingkungan. Namun, di balik tantangan yang cukup besar tersebut, terdapat pula peluang yang signifikan. Perkembangan teknologi digital membuka ruang transformasi pelayanan publik menjadi lebih modern dan responsif. Pemanfaatan sistem informasi geografis (SIG), database pertanahan digital, dan aplikasi layanan daring mampu meningkatkan transparansi, mempercepat proses pelayanan, sekaligus meminimalisasi potensi sengketa. Digitalisasi juga memungkinkan monitoring pembangunan rumah dan kawasan permukiman secara real time sehingga kebijakan dapat lebih tepat sasaran. Peluang berikutnya datang dari dukungan regulasi dan kebijakan nasional. Program strategis seperti Program Tiga Juta Rumah, Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), serta target RPJMN bidang perumahan memberi arah dan legitimasi bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan program yang sejalan dengan agenda nasional. Adanya transfer dana dari pusat, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK), membuka ruang pembiayaan tambahan untuk memperkuat program perumahan dan permukiman. Selain itu, keterlibatan sektor swasta dan masyarakat menjadi peluang penting yang dapat digarap. Skema kemitraan pemerintah-swasta memungkinkan swasta berperan dalam penyediaan hunian terjangkau maupun pembangunan infrastruktur permukiman. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam program rumah swadaya, bank sampah, atau pengelolaan lingkungan berbasis komunitas dapat memperkuat keberlanjutan program. Dengan memberikan ruang partisipasi, masyarakat akan memiliki rasa memiliki (sense of ownership) terhadap hasil pembangunan, sehingga mendorong keberlanjutan program. Kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan yang semakin meningkat juga menjadi peluang strategis. Konsep hunian hijau (green housing), eco-village, dan pembangunan berketahanan iklim kini mulai diterima masyarakat sebagai bagian dari gaya hidup modern yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 11 tentang Sustainable Cities and Communities, yang dapat dijadikan pijakan normatif sekaligus membuka akses pada potensi dukungan pendanaan internasional. Di sisi lain, peluang sinergi lintas sektor juga semakin terbuka. Dengan penguatan koordinasi bersama sektor pekerjaan umum, kesehatan, sosial, dan lingkungan hidup, pembangunan perumahan dan permukiman dapat dilakukan secara lebih terpadu dan menyentuh akar permasalahan. Integrasi program dengan pengentasan kemiskinan, pengendalian tata ruang, serta adaptasi perubahan iklim akan memperbesar dampak pembangunan. 2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran layanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) sesungguhnya sangat luas dan beragam, karena sektor perumahan, permukiman, dan pertanahan menyentuh langsung aspek fundamental kehidupan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, keberadaan dinas ini tidak hanya sebatas penyedia layanan administratif, tetapi juga sebagai motor penggerak peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, pemetaan kelompok sasaran layanan menjadi krusial agar setiap program dan kebijakan dapat diarahkan secara tepat, berkeadilan, serta berkelanjutan.

1.Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kelompok pertama yang menjadi sasaran utama layanan adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Keterbatasan daya beli membuat kelompok ini tidak mampu memenuhi kebutuhan perumahan yang layak secara mandiri. Dinas hadir melalui berbagai program seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), perbaikan rumah tidak layak huni, pembangunan rumah susun sederhana, hingga fasilitasi pembiayaan rumah bersubsidi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan akses MBR terhadap hunian yang sehat, aman, dan terjangkau. Lebih jauh lagi, intervensi pada kelompok ini juga berdampak pada peningkatan derajat kesehatan, produktivitas, serta mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat.
2.Masyarakat yang Tinggal di Kawasan Kumuh dan Kawasan Rentan Sasaran penting berikutnya adalah masyarakat penghuni kawasan kumuh atau kawasan dengan risiko sosial-ekonomi dan lingkungan tinggi. Permukiman kumuh umumnya ditandai dengan kepadatan penduduk, kualitas bangunan yang rendah, keterbatasan sarana prasarana dasar (air bersih, sanitasi, drainase, jalan lingkungan, dan ruang terbuka), serta rentan terhadap bencana banjir maupun kebakaran. Dinas melakukan program penataan kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas infrastruktur dasar, penyediaan sarana air minum dan sanitasi, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, bukan hanya aspek fisik yang diperbaiki, melainkan juga kualitas sosial dan ekonomi masyarakatnya agar kawasan tersebut berkembang menjadi lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing.
3.Masyarakat yang Terdampak Relokasi atau Pembangunan Strategis Dalam proses pembangunan daerah, tidak jarang terdapat masyarakat yang terdampak program strategis seperti pembangunan jalan, bendungan, atau penataan kawasan kota. Masyarakat terdampak relokasi ini termasuk dalam kelompok sasaran layanan yang membutuhkan penanganan khusus. Dinas berperan memberikan solusi berupa hunian pengganti, bantuan biaya sewa, hingga penyediaan lahan baru dengan kepastian hukum yang jelas. Selain itu, diperlukan pula pendampingan sosial agar masyarakat dapat beradaptasi di lokasi baru tanpa mengalami penurunan kualitas hidup. Hal ini penting untuk mencegah munculnya masalah sosial baru, seperti pengangguran, kemiskinan, atau konflik horizontal.
4.Pemilik Tanah dan Masyarakat yang Memerlukan Kepastian Hukum Pertanahan Kelompok sasaran lainnya adalah pemilik tanah serta masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum terkait aset pertanahan. Ketidakjelasan status tanah sering menimbulkan konflik dan menghambat pembangunan. Oleh karena itu, Dinas memfasilitasi proses legalisasi aset, sertifikasi tanah, inventarisasi, hingga pemetaan pertanahan. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat lebih aman dalam mengelola tanahnya, sementara pemerintah daerah memperoleh dasar yang kuat dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan. Kepastian pertanahan juga mendukung tumbuhnya iklim investasi yang sehat karena lahan tersedia secara legal dan jelas status kepemilikannya.
5.Pemerintah Desa/Kelurahan dan Lembaga Masyarakat Selain individu, pemerintah desa/kelurahan serta lembaga masyarakat juga termasuk kelompok sasaran layanan. Hal ini karena pembangunan perumahan dan penataan permukiman tidak dapat dilepaskan dari peran komunitas lokal. Dinas perlu melibatkan mereka dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan hasil pembangunan. Partisipasi lokal dapat memperkuat rasa memiliki dan memastikan keberlanjutan program. Misalnya, dalam pembangunan sistem air bersih atau sanitasi komunal, peran pemerintah desa dan kelompok masyarakat sangat penting untuk pengelolaan dan pemeliharaan pasca pembangunan.
6.Pengembang, Swasta, dan Mitra Pembangunan Dalam perspektif pembangunan kolaboratif, pengembang perumahan, pihak swasta, serta mitra pembangunan juga termasuk kelompok sasaran. Mereka memiliki peran signifikan dalam penyediaan perumahan, baik untuk MBR maupun non- MBR, serta pembangunan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan infrastruktur pendukung. Dinas berperan sebagai regulator, fasilitator, sekaligus pengawas agar pembangunan oleh swasta sesuai dengan ketentuan tata ruang, ramah lingkungan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Kolaborasi ini menjadi salah satu strategi untuk mempercepat penyediaan perumahan layak huni, mengingat keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah daerah.
7.Kelompok Rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, dan Korban Bencana) Tidak kalah penting, terdapat kelompok rentan seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, anak-anak terlantar, serta masyarakat yang terdampak bencana. Kelompok ini membutuhkan layanan yang lebih spesifik, misalnya pembangunan hunian yang ramah difabel, lingkungan yang aman bagi lansia, serta hunian sementara maupun permanen bagi korban bencana alam. Layanan terhadap kelompok rentan ini menunjukkan prinsip inklusivitas, di mana Dinas berkomitmen untuk tidak meninggalkan kelompok mana pun dalam proses pembangunan. 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Permasalahan pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) merupakan isu yang multidimensional, karena mencakup aspek ketersediaan perumahan, penataan permukiman, pengelolaan pertanahan, hingga penguatan kelembagaan. Permasalahan utama yang sering dihadapi adalah: a) Keterbatasan ketersediaan rumah layak huni, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Harga tanah dan rumah yang terus meningkat tidak sebanding dengan daya beli masyarakat, sementara dukungan dari pengembang untuk membangun rumah bersubsidi masih terbatas di beberapa daerah. Hal ini menyebabkan banyak keluarga yang terpaksa tinggal di hunian tidak layak atau di kawasan padat penduduk. b) Persoalan kawasan permukiman kumuh masih menjadi tantangan besar. Banyak kawasan perkotaan maupun perdesaan yang menghadapi keterbatasan akses air bersih, sanitasi, drainase, serta pengelolaan sampah yang memadai. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kesehatan masyarakat. Permasalahan ini diperparah dengan adanya pembangunan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW), sehingga menimbulkan ketidakteraturan tata ruang dan kesulitan dalam penataan kawasan. c) Di bidang pertanahan, muncul persoalan sengketa dan tumpang tindih kepemilikan lahan. Kepastian hukum atas hak tanah seringkali lemah, sementara proses administrasi, seperti sertifikasi dan penataan tanah, berjalan lambat. d) Keterbatasan ketersediaan lahan untuk perumahan baru juga menjadi kendala serius, terutama di daerah dengan tingkat urbanisasi yang tinggi. e) Dari sisi infrastruktur permukiman, banyak kawasan yang belum memiliki akses memadai terhadap prasarana dasar, seperti jalan lingkungan, saluran drainase, listrik, dan jaringan air bersih. Bahkan di kawasan yang sudah memiliki infrastruktur, kualitasnya sering tidak terjaga akibat keterbatasan pemeliharaan. Hambatan utama dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur ini adalah keterbatasan anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah. f) Permasalahan aspek pendanaan dan anggaran. Program perumahan dan permukiman masih sangat bergantung pada alokasi APBN maupun APBD, sementara pola kemitraan dengan sektor swasta maupun masyarakat belum berjalan optimal. Hal ini membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam memperluas layanan. g) Aspek koordinasi juga sering menjadi kendala. Sinergi lintas sektor antara Dinas Perkimtan dengan instansi lain, seperti pekerjaan umum, kesehatan, dan lingkungan hidup, belum sepenuhnya terbangun. h) Integrasi antara program pusat, provinsi, dan kabupaten/kota masih lemah, sehingga menimbulkan tumpang tindih kebijakan maupun kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan permukiman juga masih rendah, padahal aspek ini sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan. Secara keseluruhan, permasalahan pelayanan Dinas Perkimtan dapat dikatakan sebagai hasil dari kombinasi antara keterbatasan sumber daya, lemahnya regulasi, kurangnya sinergi lintas sektor, serta tingginya dinamika sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaiannya membutuhkan pendekatan terpadu yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat secara aktif. Sedangkan peluang 2.2.2. Isu Strategis Dalam menentukan isu strategis perangkat daerah perlu mempertimbangkan beberapa faktor antara lain potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah, isu KLHS yang relevan dan isu lingkungan dinamis yang relevan. Isu strategis Dinperkimtan Kabupaten Purworejo dan analisisnya tersaji dalam Tabel 2.4 Tabel 2.4 Isu Strategis PD POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Bonus Demografi Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Belum Memadai Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia Aging population negara maju Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Keterbatasan infrastruktur permukiman dasar, kawasan kumuh perkotaan maupun perdesaan, tingkat keterjangkauan hunian layak, ketidaksesuaian antara pertumbuhan penduduk dan penataan ruang. Kawasan Pesisir Pantai Selatan Status tanah belum jelas, konflik pemanfaatan lahan, keterbatasan regulasi dan penegakan hukum, ancaman lingkungan (alih fungsi tanpa kaijan dapat mempercepat abrasi dan merusak ekosistem), kepentingan pembangunan strategis. Distribusi kesejahteraan yang belum merata dan inklusif Polarisasi sosial Transformasi Ekonomi Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan Legalitas dan penataan tanah negara di pesisir, ancaman bencana bagi permukiman, pertumbuhan kawasan permukiman tidak terencana, keterbatasan infrastruktur, pengendalian alih fungsi lahan, keterlibatan masyarakat dan akses keadilan pertanahan. Wilayah Pengembangan Keburejo (Kebumen- Purworejo) Kualitas infrastruktur dasar permukiman belum memadai Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Transisi energi untuk mendorong pemerataan Transformasi Ekonomi Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan Belum memadai infrastruktur dasar yang terintegrasi, meningkatnya kebutuhan hunian layak dan terjangkau, belum optimalnya koordinasi lintas daerah. Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi Misinformasi dan disinformasi Transformasi tata kelola Tata kelola pemerintahan yang dinamis Belum optimalnya kompetensi teknis pegawai sesuai kebutuhan

1.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera
2.Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah
3.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
4.Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ketahanan pangan
5.Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo mendukung beberapa misi bupati yaitu Misi 2: Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah, Misi 4: Meningkatkan produktivitas dan inklusifitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi local yang mendukung ketahanan pangan dan Misi 5: Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan yang responsive dan inovatif berbasis teknologi informasi. Dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global, sebuah perencanaan yang matang menjadi kunci keberhasilan kinerja pelayanan suatu instansi. Hal tersebut berlaku juga pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Kabupaten Purworejo. Dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak boleh mengesampingkan isu-isu strategis yang sedang berkembang saat ini maupun proyeksi 5 (lima) tahun yang akan datang. Kesalahan dalam hal mengidentifikasi berbagai permasalahan pada bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan akan menjadikan blunder terhadap rencana aksi kegiatan 5 (lima) tahun mendatang. Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Perencanaan Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun selanjutnya. Permasalahan terkait perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan merupakan persoalan yang kompleks dan dinamis. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo menetapkan tujuan dan sasaran renstra PD Tahun 2025-2029. Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo yaitu “Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar permukiman, luas kawasan kumuh perkotaan yang ditangani, tertib administrasi pertanahan serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar permukiman, meningkatnya luasan kawasan kumuh perkotaan yang ditangani dan meningkatnya tertib admnistrasi pertanahan. Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo daat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Instansi Perangkat Daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah 60 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak 68,43 68,51 68,58 68,66 68,74 78,29 Persentase luasan kumuh kawasan perkotaan yang ditangani 91,76 93,41 95,05 96,7 98,35 100 Persentase peningkatan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum 81 20 40 60 80 100 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar permukiman Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak 68,51 68,58 68,66 68,74 78,29 Meningkatnya luasan kawasan kumuh perkotaan yang ditangani Persentase luasan kumuh kawasan perkotaan yang ditangani 93,41 95,05 96,7 98,35 100 Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ketahanan pangan Meningkatnya tertib administrasi pertanahan Persentase peningkatan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum 20 40 60 80 100 3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Sebagai langkah awal untuk menyusun strategi yang tepat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan merupakan perangkat daerah yang memiliki peran fundamental dalam penyelenggaraan pembangunan wilayah, khususnya terkait penyediaan perumahan layak, penataan permukiman yang berkelanjutan, serta pengelolaan pertanahan yang transparan dan berkeadilan. Peran tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, serta arah kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menekankan pentingnya penyediaan hunian layak, peningkatan kualitas permukiman, dan tata kelola pertanahan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Strategi di bidang perumahan rakyat diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau. Mengingat masih tingginya angka backlog perumahan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk menjamin keterlaksanaan yang efektif dan berkesinambungan, strategi Renstra disusun secara bertahap (phased strategy) mulai dari tahap penguatan, peningkatan, pemantapan, hingga mewujudkan dan meneguhkan capaian. Penahapan ini dimaksudkan agar setiap langkah pembangunan memiliki fokus yang jelas, target yang terukur, serta sinergi yang kuat antara program, kegiatan, dan sub kegiatan. Berikut Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029: Tabel 3.2. Pentahapan Renstra PD TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V
(2026)(2027) (2028) (2029) (2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Menguatkan kualitas infrastruktur dasar permukiman, aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi di perkotaan dan perdesaan Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar permukiman, aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi di perkotaan dan perdesaan Memantapkan kualitas infrastruktur dasar permukiman, aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi di perkotaan dan perdesaan Mewujudkan kualitas infrastruktur dasar permukiman, aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi di perkotaan dan perdesaan Meneguhkan kualitas infrastruktur dasar permukiman, aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi di perkotaan dan perdesaan Menguatkan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah melalui peningkatan produktivitas pariwisata, industri, dan perdagangan yang inklusif, ekosistem investasi yang kondusif, serta kemandirian desa Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah melalui peningkatan produktivitas pariwisata, industri, dan perdagangan yang inklusif, ekosistem investasi yang kondusif, serta kemandirian desa Memantapkan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah melalui peningkatan produktivitas pariwisata, industri, dan perdagangan yang inklusif, ekosistem investasi yang kondusif, serta kemandirian desa Mewujudkan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah melalui peningkatan produktivitas pariwisata, industri, dan perdagangan yang inklusif, ekosistem investasi yang kondusif, serta kemandirian desa Meneguhkan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah melalui peningkatan produktivitas pariwisata, industri, dan perdagangan yang inklusif, ekosistem investasi yang kondusif, serta kemandirian desa Menguatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah Memantapkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah Mewujudkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah Meneguhkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah Dalam konteks penyelenggaraan pembangunan daerah, khususnya pada sektor perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan, terdapat keterkaitan yang erat antara arah kebijakan dengan strategi pembangunan yang dirumuskan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Dinperkimtan). Hubungan ini tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi: arah kebijakan memberikan kerangka normatif, sedangkan strategi menyediakan pendekatan implementatif yang konkret. Arah kebijakan Dinperkimtan dapat dipahami sebagai pedoman makro yang disusun untuk mewujudkan tujuan pembangunan sektor perumahan dan permukiman di tingkat daerah. Arah kebijakan ini biasanya bersumber dari dokumen perencanaan strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Dengan demikian, arah kebijakan berfungsi menetapkan apa yang harus dicapai oleh Dinperkimtan dalam kurun waktu tertentu. Strategi berperan sebagai instrumen implementatif yang menjabarkan bagaimana arah kebijakan tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk program, kegiatan, maupun sub- kegiatan. Strategi memuat langkah-langkah operasional, pendekatan teknis, serta mekanisme kerja yang memungkinkan arah kebijakan diwujudkan secara efektif dan efisien. Misalnya, jika arah kebijakan menekankan perbaikan kualitas rumah tidak layak huni, maka strategi yang dipilih dapat berupa: (a) pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya; (b) pemanfaatan dana alokasi khusus dan dukungan pembiayaan alternatif; serta (c) penggunaan teknologi bangunan sederhana, hemat biaya, dan ramah lingkungan. Korelasi antara arah kebijakan dan strategi bersifat hierarkis sekaligus sinergis. Arah kebijakan menetapkan tujuan makro pembangunan sektor perumahan, permukiman, dan pertanahan, sedangkan strategi menyediakan pendekatan implementasi yang bersifat terukur. Dengan kata lain, arah kebijakan berfungsi sebagai “kompas pembangunan”, sementara strategi merupakan “langkah kaki” yang menuntun setiap program menuju tujuan akhir. Tanpa arah kebijakan yang jelas, strategi akan kehilangan arah dan tidak memiliki pijakan normatif; sebaliknya, tanpa strategi yang tepat, arah kebijakan hanya akan menjadi dokumen deklaratif yang tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, korelasi antara arah kebijakan dan strategi juga merefleksikan prinsip policy cycle yang terintegrasi. Arah kebijakan berada pada tahap perumusan visi dan sasaran, sementara strategi berada pada tahap implementasi dan manajemen program. Hubungan ini memastikan adanya kesinambungan antara dimensi normatif dengan dimensi operasional, sehingga pelayanan publik di bidang perumahan, permukiman, dan pertanahan dapat berjalan secara optimal. Berikut adalah strategi dan arah kebijakan Dinperkimtan Tahun 2025-2029: Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra PD NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET.
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah Peningkatan penyediaan penyediaan rumah untuk rakyat, dukungan satu KK satu rumah layak huni (kontribusi kabupaten 30%, desa 20%), perbaikan RTLH, pembangunan rumah bagi korban bencana, pengelolaan rumah susun, penyediaan persetujuan bangunan gedung, serta dukungan penyediaan hunian berkualitas terjangkau/ rumah murah dengan sanitasi baik untuk yang membutuhkan (generasi milenial, generasi z, dan masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan dan perdesaan) Arah kebijakan ini menitikberatkan pada Peningkatan Penyediaan Rumah untuk Rakyat yang meliputi : a) Meningkatkan ketersediaan unit rumah layak huni bagi masyarakat secara berkelanjutan. b) Mengembangkan skema pembiayaan kolaboratif dengan kontribusi kabupaten (30%) dan desa (20%) untuk memperkuat sinergi pendanaan. c) Mendorong keterlibatan sektor swasta dan BUMN/BUMD dalam pembangunan perumahan rakyat. d) Mengintegrasikan pembangunan rumah dengan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, listrik, sanitasi). Arah kebijakan ini menitikberatkan pada Dukungan Program Satu KK Satu Rumah Layak Huni, yang meliputi : a) Menyediakan skema subsidi, kredit perumahan, dan bantuan stimulan untuk MBR. b) Mendorong swadaya masyarakat melalui program rumah swadaya dengan pendampingan teknis. c) Menjamin kepemilikan rumah layak bagi setiap keluarga guna menekan backlog perumahan. NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. Arah kebijakan ini menitikberatkan pada Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) a) Melaksanakan program rehabilitasi rumah masyarakat miskin/MBR dengan standar kelayakan teknis. b) Memastikan rumah hasil perbaikan memiliki sanitasi layak, akses air bersih, dan ventilasi sehat. c) Menghubungkan perbaikan RTLH dengan program penataan kawasan permukiman kumuh. d) Mendorong partisipasi CSR, filantropi, dan lembaga sosial dalam program perbaikan RTLH. Arah kebijakan ini menitikberatkan pada Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana, yang meliputi : a) Menyediakan hunian tetap (huntap) yang aman dan layak bagi masyarakat terdampak bencana. b) Menerapkan prinsip disaster-resilient housing dalam desain rumah. c) Mengintegrasikan pembangunan hunian pascabencana dengan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan. d) Mempercepat proses pemulihan sosial-ekonomi masyarakat melalui penyediaan rumah yang cepat dan berkualitas. Arah kebijakan ini menitikberatkan pada Pengelolaan Rumah Susun NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. a) Mengembangkan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan rumah susun milik (rusunami) untuk MBR, generasi milenial, dan generasi Z. b) Mendorong efisiensi penggunaan lahan perkotaan dengan konsep vertikalisasi hunian. c) Menyediakan sarana prasarana pendukung seperti ruang terbuka hijau, fasilitas sosial, dan transportasi publik. d) Membentuk sistem pengelolaan berbasis partisipasi penghuni untuk menjamin keberlanjutan rumah susun 2 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Mendorong reforma agraria dengan fokus pada kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) serta penataan akses dan dorongan penataan aset Arah kebijakan ini menitikberatkan pada Penguatan Kelembagaan GTRA, yang meliputi: a) Memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPN, dan pemangku kepentingan terkait. b) Mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam mempercepat penyelesaian konflik agraria dan tumpang tindih lahan. c) Meningkatkan kapasitas kelembagaan GTRA melalui pengembangan sistem informasi, pelatihan, dan pendampingan. Arah kebijakan ini menitikberatkan pada Penataan Aset (Asset Reform) a) Mendorong percepatan redistribusi tanah bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan, terutama petani kecil, nelayan, dan masyarakat adat. NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. b) Memperkuat legalisasi aset tanah untuk memberikan kepastian hukum kepemilikan dan perlindungan hak masyarakat. c) Melaksanakan inventarisasi dan pemetaan tanah secara terpadu untuk meminimalisir konflik dan memperjelas status kepemilikan. Arah kebijakan ini menitikberatkan pada Penataan Akses (Access Reform) a) Memfasilitasi penerima tanah reforma agraria dengan akses pembiayaan, modal usaha, serta dukungan kelembagaan ekonomi. b) Menyediakan sarana dan prasarana penunjang produktivitas, termasuk irigasi, jalan usaha tani, dan akses pasar. c) Memberikan pendampingan teknis dan penguatan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola aset secara produktif dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini menitikberatkan pada Penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria a) Memprioritaskan penyelesaian konflik agraria melalui mediasi, konsolidasi, dan pendekatan partisipatif. b) Mengembangkan mekanisme penyelesaian yang adil, transparan, dan mengedepankan kepentingan masyarakat. 3 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang good clear government dan collaborative governance melalui peningkatan a) Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. kesejahteraan, profesionalitas, dan kualitas ASN dan perangkat desa, penerapan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan, penguatan reformasi hukum dan pemberian bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan, dan anak, memastikan kebebasan beribadan dan perawatan rumah ibadah, serta dorongan rencana aksi daerah tentang ekonomi hijau

1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.Program Pengembangan Perumahan
3.Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum
4.Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
5.Program Kawasan Permukiman
6.Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
7.Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
8.Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purworejo sampai dengan tahun 2029 yang tersaji dalam Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purworejo, terlampir. Tabel 4.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 S2. Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar permukiman, luas kawasan kumuh perkotaan yang ditangani, tertib administrasi pertanahan serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar permukiman Persentase Rumah Tangga dengn Akses Hunian Layak Meningkatnya kinerja pengembangan perumahan Persentase Peningkatan Kinerja Pengembangan Perumahan PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang tersusun Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen Data Rumah yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Terselenggaranya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Jumlah Dokumen Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Siteplan Perumahan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Meningkatnya perumahan yang dilengkapi demgan prasarana. sarana dan utilitas umum Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang diserahkan PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM Jumlah Dokumen Penyelenggaraan PSU Perumahan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Perumahan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang Meningkatnya rumah tidak layak huni yang ditangani Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Meningkatnya luasan kawasan kumuh perkotaan yang ditangani Persentase luasan kumuh kawasan perkotaan yang ditangani Meningkatnya luas kawasan kumuh 0-10 Ha yang ditangani Persentase luas kawasan kumuh 0-10 Ha yang ditangani PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Penerbitan Izin Pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Pembentukaan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview / Terlegalisasi Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha Jumlah Rencana Tapak (Site Plan ) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Pembangunan Rumah Baru Layak Huni Pembangunan Rumah Baru Layak Huni Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh S4. Meningkatnya produktivitas, pemerataan dan inklusivitas perekonomian daerah Meningkatnya tertib administrasi pertanahan Persentase peningkatan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum Meningkatnya permohonan izin membuka tanah negara yang disetujui Persentase Permohonan Izin Membuka Tanah Negara yang Disetujui PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH Jumlah Dokumen Permohonan Izin Membuka Tanah Penerbitan Izin Membuka Tanah Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara Meningkatnya penanganan sengketa tanah garapan Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Persentase Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Jumlah Laporan Penetapan Subjek Tanah Reforma Agraria Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi Perangkat Daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Penyediaan Bahan/Material Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Mebel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Mebel Dipelihara Pemeliharaan Mebel Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tabel 4.2 Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET 1 2 3 4 5 6 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun: 1) Renja = 1 dokumen 2) Perubahan Renja = 1 dokumen 3) RKT = 1 dokumen 4) RKT Perubahan = 1 dokumen 5) PK = 1 dokumen 6) PK Perubahan = 1 dokumen 7) MR OPD = 1 dokumen 8) RKO = 1 dokumen 9) RKO Perubahan = 1 dokumen 10) KAK = 1 dokumen 11) KAK Perubahan = 1 dokumen 12) ASB = 1 dokumen 13) ASB Perubahan = 1 dokumen 14) RUP (Rencana Umum Pengadaan) = 1 dokumen 15) RUP Perubahan = 1 dokumen 16) RKA = 1 dokumen 17) RKA Perubahan = 1 dokumen 18) DPA = 1 dokumen 19) DPA Perubahan = 1 dokumen 20) GAP GBS = 1 dokumen 21) GAP GBS Perubahan = 1 dokumen 22) BA Forum PD/Musrenbang Kecamatan = 1 dokumen 23) Renstra = 1 dokumen 24) Perubahan Renstra = 1 dokumen, jika ada Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun: 1) Laporan Bulanan (Fisik, Keuangan, Program) = 12 laporan (per bulan) 2) Laporan Triwulanan = 4 laporan (per triwulan) 3) Dokumen LKJIP = 1 laporan 4) Dokumen LKPJ = 1 laporan 5) Dokumen LPPD = 1 laporan 6) Laporan SPIP = 1 laporan 7) Laporan SKM = 2 laporan (per semester) 8) Laporan SPM = 2 laporan (per semester), hanya untuk OPD pengampu urusan wajib pelayanan dasar NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET 1 2 3 4 5 6 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1) Walidata Pendukung adalah Sekretaris Perangkat Daerah yang membantu pelaksanaan tugas Walidata Tingkat Daerah (Dinkominfostasandi)2) Walidata Pendukung pada tahap perencanaan pengumpulan DSSD: menyerahkan Daftar Data yang dilakukan disabled (tidak diambil/bukan kewenangan) kepada Walidata Tingkat Daerah3) Walidata Pendukung pada tahap pengumpulan DSSD: merekapitulasi data pada masing-masing bidang dalam Perangkat Daerah4) Walidata Pendukung pada tahap pemeriksaan DSSD: memeriksa hasil DSSD yang telah dikumpulkan oleh masing-masing bidang untuk selanjutnya disampaikan kepada Walidata Tingkat Daerah5) Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah dapat berupa Laporan/Berita Acara/Surat yang merupakan hasil dari koordinasi dan konsultasi dengan Walidata Daerah, dan membantu Walidata Daerah mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola data pada Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam kurun waktu satu tahun Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD yang dikoordinasikan dan disusun: 1) Laporan rekonsiliasi gaji = 12 laporan (per bulan) 2) Laporan keuangan bulanan (fungsional) = 12 laporan (per bulan) 3) Laporan keuangan bulanan (LRA) = 12 laporan (per bulan) 4) Laporan keuangan semesteran = 2 laporan (per semester) 5) Laporan akhir tahun = 6 laporan (CaLK; LRA; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Laporan Penjabaran APBD) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD yang disusun: 1) Laporan RKBMD Murni = 1 laporan 2) Laporan RKBMD Perubahan = 1 laporan 3) Laporan RKPBMD Murni = 1 laporan 4) Laporan RKPBMD Perubahan = 1 laporan 5) Laporan Semesteran = 2 laporan (per semester) 6) Laporan Pemanfaatan Aset = 1 laporan 7) Laporan Triwulanan = 4 laporan (per triwulan) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET 1 2 3 4 5 6 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun: 1) Data retribusi dan wajib retribusi = 1 laporan 2) Data potensi retribusi murni = 1 laporan 3) Data potensi retribusi perubahan = 1 laporan 4) Data laporan realisasi bulanan = 12 laporan (per bulan) 5) Data piutang = 1 laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dokumen administrasi kepegawaian yang disusun: 1) DUK = 1 dokumen 2) Nominatif Pegawai = 1 dokumen 3) Rekap Kehadiran = 12 dokumen (per bulan) 4) Dokumen Realisasi Pengembangan Kompetensi = 1 dokumen 5) Laporan Realisasi Disiplin Pegawai = 2 dokumen (per semester) Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, seperti: lampu, batu baterai, roll kabel, dsb dalam kurun waktu satu tahun Dihitungnya per jenis, sehingga 1 jenis = 1 paket Jika membeli lampu, baterai, dan kabel berarti ada 3 jenis = 3 paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga: keset, sapu, pel, sabun (bahan dan peralatan kebersihan) dalam kurun waktu satu tahun Hanya bisa diambil oleh PD yang belum outsourcing Dihitungnya per jenis, sehingga 1 jenis = 1 paket Jika membeli sapu dan pel berarti ada 2 jenis = 2 paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan bahan logistik kantor: jamuan (minum) harian pegawai, pakan rusa dalam kurun waktu satu tahun Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan/ penggandaan: stopmap, spanduk, kartu kendali, kuitansi dinas, fotokopi, kalender dalam kurun waktu satu tahun Dihitungnya per jenis, sehingga 1 jenis = 1 paket Jika membeli stopmap, spanduk, kartu kendali, dan kalender berarti ada 4 jenis = 4 paket Penyediaan Bahan/Material Penyediaan bahan/ material: ATK, benda pos, dalam kurun waktu satu tahun Dihitungnya per jenis, sehingga 1 jenis = 1 paket Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi kunjungan tamu dalam kurun waktu satu tahun Laporan Bulanan = 12 laporan (per bulan), jika tidak ada tamu = laporan nihil NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET 1 2 3 4 5 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Layanan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD: rapat koordinasi (internal & eksternal), konsultasi dalam dan luar daerah dalam kurun waktu satu tahun Laporan Bulanan = 12 laporan (per bulan) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Laporan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD yang disusun: Laporan Semesteran = 2 laporan (per semester) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan pada tahun n Bisa diambil oleh seluruh PD dengan tetap menyesuaikan prioritas dan kemampuan keuangan daerah Pengadaan Mebel Mebel yang diadakan: kursi, meja, lemari pada tahun tertentu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sarana dan prasarana gedung meliputi : laptop, printer, scanner, GPS Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sarana dan prasarana pendukung meliputi : AC Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pembayaran listrik, air dan telepon Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Outsourcing jasa keamanan dan kebersihan kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pembayaran pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pembayaran pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Mebelair, meja, kursi NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET 1 2 3 4 5 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Peralatan/ mesin lainnya yang dipelihara: komputer, laptop, scanner, printer, pesawat telepon, fax, jaringan internet Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi: gedung kantor Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi: AC, pompa air, TV, papan tulis, layar LCD, LCD proyektor, dsb. (berada di dalam gedung kantor, sebagai kelengkapan gedung yang tidak langsung mendukung kelancaran tugas pegawai) PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Meningkatnya kinerja pengembangan perumahan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Penyusunan Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Penyusunan Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Penyusunan dokumen data bakal calon penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten/kota yang terverifikasi Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Penyusunan data rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Identifikasi perumahan di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota (meliputi kawasan sempadan rel KA, sempadan sungai, daerah SUTET, kolong jembatan, kawasan permukiman kumuh/ilegal, rawan bencana, kawasan bukan fungsi permukiman) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET 1 2 3 4 5 6 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana melalui rehabilitasi Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana melalui pembangunan baru Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Penyusunan Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Penyusunan Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM Meningkatnya perumahan yang dilengkapi demgan prasarana sarana dan utilitas umum Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET 1 2 3 4 5 6 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Pembangunan PSU perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang Melaksanakan verifikasi dan penyerahan PSU perumahan yang dibangun oleh pengembang PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Meningkatnya rumah tidak layak huni yang ditangani Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Perbaikan rumah tidak layak huni Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Penyusunan laporan Pengawasan dan Pengendalian PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Meningkatnya luas kawasan kumuh 0-10 Ha yang ditangani Penerbitan Izin Pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Penyusunan dokumen dan proses legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Penyusunan Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET 1 2 3 4 5 6 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Penyusunan dokumen hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Penyusunan dokumen Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pembentukaan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Penyusunan Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Penyusunan Laporan Penyadaran Publik terkait Pencegahan Berkembangnya Permukiman Kumuh Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Penyusunan laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Penyusunan dokumen kebijakan bidang PKP Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Penyusunan dokumen DED dan siteplan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Pembangunan Rumah Baru Layak Huni Pembangunan Rumah Baru Layak Huni Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Penyusunan laporan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Pemugaran kawasan permukiman kumuh PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH Meningkatnya permohonan izin membuka tanah negara yang disetujui NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET 1 2 3 4 5 6 Penerbitan Izin Membuka Tanah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah Penyusunan dokumen koordinasi dan sinkronisasi, Rapat, Kelengkapan Berkas Permohonan izin membuka tanah Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara Penyusunan dokumen Penetapan Lokasi Tanah Negara yang akan dimohonkan Haknya PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Meningkatnya penanganan sengketa tanah garapan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Basis Data Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Dokumen Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota Penyusunan laporan pelaksanaan fungsi GTRA Strategi merupakan agenda sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten, pegangan atau Petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasant indak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2021–2026. Rumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan sesuai dengan table 5.1 (Tabel TC-26) dibawah ini. 4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah, sebagaimana tabel berikut. Tabel 4.1. Dukungan Dinperkimtan Terhadap Program Delegasi Provinsi No Program Delegasi Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026- 2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026 1 Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional Perbaikan rumah tidak layak huni Perkim Dinperkimtan Perbaikan rumah tidak layak huni Fasilitasi penanganan rumah bagi korban bencana Perkim Dinperkimtan Fasilitasi penanganan rumah bagi korban bencana Fasilitasi pengesahan siteplan perumahan bagi pengembang Perkim Dinperkimtan Fasilitasi pengesahan siteplan perumahan bagi pengembang Pengelolaan sarana dan prasarana Rusunawa Perkim Dinperkimtan Pengelolaan sarana dan prasarana Rusunawa Berdasarkan Tabel 4.1 tentang Dukungan Dinperkimtan terhadap Program Delegasi Provinsi, dapat dijelaskan bahwa Dinperkimtan Kabupaten Purworejo memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian program delegasi Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional, khususnya dalam bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diakomodasi Dinperkimtan Kabupaten Purworejo melalui pelaksanaan kegiatan:
1.Perbaikan rumah tidak layak huni
2.Fasilitasi penanganan rumah bagi korban bencana
3.Fasilitasi pengesahan siteplan perumahan bagi pengembang
4.Pengelolaan sarana dan prasarana Rusunawa Tabel 4.2. Dukungan Dinperkimtan Terhadap Program strategis Nasional No Program Strategis Nasional Program Dukungan di Kabupaten Purworejo Aktivitas Pendukung di 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah Terkait Aktivitas Pendukung di 2026 1 a. Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pengelolaan sarana dan prasarana Rusunawa Pengembangan Perumahan Dinperkimtan Pengelolaan sarana dan prasarana Rusunawa PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Penanganan kawasan permukiman kumuh Kawasan Permukiman Dinperkimtan Penanganan kawasan permukiman kumuh PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Perbaikan dan/atau pembangunan baru rumah tidak layak huni Kawasan Permukiman Dinperkimtan Perbaikan dan/atau pembangunan baru rumah tidak layak huni 2 c. Pembangunan 3 juta rumah PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Fasilitasi pengesahan siteplan perumahan bagi pengembang Pengembangan Perumahan Dinperkimtan Fasilitasi pengesahan siteplan perumahan bagi pengembang PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Perbaikan PSU perumahan Pengembangan Perumahan Dinperkimtan Perbaikan PSU perumahan Koordinasi, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan perumahan Pengembangan Perumahan Dinperkimtan Koordinasi, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan perumahan PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Perbaikan dan/atau pembangunan baru rumah tidak layak huni Kawasan Permukiman Dinperkimtan Perbaikan dan/atau pembangunan baru rumah tidak layak huni Berdasarkan Tabel 4.2 tentang Dukungan Dinperkimtan terhadap Program Strategis Nasional, dapat dijelaskan bahwa Dinperkimtan Kabupaten Purworejo memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Program Strategis Nasional :

a.Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
b.Pembangunan 3 juta rumah Kedua Program Strategis Nasional tersebut, diakomodir Dinperkimtan Kabupaten Purworejo melalui pelaksanaan empat program utama, yaitu :
1. 1.Program Pengembangan Perumahan
2. 2.Program Kawasan Permukiman
3. 3.Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
4. 4.Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Tabel 4.3. Dukungan Dinperkimtan Terhadap Pitulungan No Program Unggulan Kegiatan Unggulan Aktivitas di 2026 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Sejahtera Wargane Melaksanakan program perumahan rakyat dengan merenovasi dan membangun bagi masyarakat yang membutuhkan Perbaikan dan/atau pembangunan baru rumah tidak layak huni Perbaikan dan/atau pembangunan baru rumah tidak layak huni Kawasan Permukiman Dinperkimtan 2 Alus Dalane Pemerataan pembangunan infrastruktur di semua wilayah Kabupaten Purworejo Perbaikan dan/atau pembangunan baru rumah tidak layak huni Perbaikan dan/atau pembangunan baru rumah tidak layak huni Kawasan Permukiman Dinperkimtan Koordinasi, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan perumahan Koordinasi, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan perumahan Kawasan Permukiman Dinperkimtan Perbaikan PSU perumahan Perbaikan PSU perumahan Pengembangan Perumahan Dinperkimtan Berdasarkan Tabel 4.3 tentang Dukungan Dinperkimtan terhadap Pitulungan, dapat dijelaskan bahwa Dinperkimtan Kabupaten Purworejo memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Program Pitulungan pada Program Unggulan :
5. 1.Sejahtera Wargane, Yang dilaksanakan melalui program perumahan rakyat, dengan melaksanakan renovasi/perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan.
6. 2.Alus Dalane, Yang dilaksanakan melalui program perumahan rakyat, dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU), dengan tujuan Pemerataan pembangunan infrastruktur di semua wilayah Kabupaten Purworejo. 4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dalam rangka menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, Dinperkimtan Kabupaten Purworejo menetapkan sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merepresentasikan keberhasilan pelaksanaan peran dan fungsi organisasi. IKU merupakan tolok ukur kunci untuk menilai efektivitas program dan kegiatan yang dijalankan, serta menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja secara terukur dan objektif. Indikator kinerja yang akan dicapai oleh Dinperkimtan Kabupaten Purworejo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025 - 2029 adalah sebagaimana Tabel 4.4/T-C.28 sebagai berikut: Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Nilai Sakip Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Tujuan/ Sasaran PD 2 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak % 68,43 68,51 68,58 68,66 68,74 78,29 Tujuan/ Sasaran PD 3 Persentase luasan kumuh kawasan perkotaan yang ditangani % 91,76 93,41 95,05 96,7 98,35 100 Tujuan/ Sasaran PD 4 Persentase peningkatan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat dan bagi pembangunan untuk kepentingan umum % 30 40 60 80 100 100 Tujuan/ Sasaran PD Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci NO INDIKATOR SATU AN TARGET TAHUN Bidang Penanggung Jawab KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak % 68,43 68,51 68,58 68,66 68,74 78,29 Kawasan Permukiman IUP 2 Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni % 100 100 100 100 100 100 Pengembangan Perumahan SPM 3 Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni % 100 100 100 100 100 100 Pengembangan Perumahan SPM 4 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota % 100 100 100 100 100 100 Pengembangan Perumahan Permendagri No 18 Tahun 2020 5 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota % 100 100 100 100 100 100 Pengembangan Perumahan Permendagri No 18 Tahun 2020 6 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani % 92,11 93,69 95,27 96,85 98,42 100 Kawasan Permukiman Permendagri No 18 Tahun 2020 7 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) % 5,85 5,77 5,69 5,61 5,54 5,46 Kawasan Permukiman Permendagri No 18 Tahun 2020 8 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) % 57,14 65,71 74,29 82,86 91,43 100 Pengembangan Perumahan Permendagri No 18 Tahun 2020 Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan , serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan setiap tahunnya. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:
a.Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan setiap tahun.
b.Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c.Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat. 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:
a.Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
b.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025- 2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
d.Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. Bupati Purworejo, Ttd Yuli Hastuti Selanjutnya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pembagian urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam huruf E menyebutkan bahwa pembagian urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dimana dalam sub urusan dibagi menjadi antara lain Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bencana, dan Kebakaran. Selanjutnya untuk tingkat daerah kabupaten/kota dalam urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum melaksanakan penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam satu daerah kabupaten/kota; melaksanakan penegakan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota dan melaksanakan pembinaan PPNS kabupaten/kota. Dalam urusan Bencana melaksanakan Penanggulangan bencana kabupaten/ kota, kemudian dalam urusan Kebakaran melaksanakan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota; Inspeksi peralatan proteksi kebakaran; Investigasi kejadian kebakaran dan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Selanjutnya dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo; dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 135 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan urusan Kebakaran. Secara geografis, Kabupaten Purworejo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yang terletak pada posisi antara 1090 47’ 28”sampai 1100 8’ 20” Bujur Timur dan 70 32’ – 70 54” Lintang Selatan. Batas-batas wilayah Kabupaten Purworejo adalah sebelah utara dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang, sebelah barat dengan Kabupaten Kebumen, sebelah timur dengan Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia serta menjadi jalur lalu lintas dari wilayah Jawa Timur serta Jawa Barat wilayah selatan. Luas administratif Kabupaten Purworejo adalah sebesar 1.081,45 km 2 . Sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo memiliki persentase luas 3,18% dari total luasan provinsi. Kabupaten Purworejo terbagi dalam 16 kecamatan, 25 kelurahan, dan 469 desa. Dengan kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis Kabupaten Purworejo, menyebabkan terdapat kawasan- kawasan yang berpotensi menimbulkan kerawanan trantibumlinmas (ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat) yang dapat mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat dan berakibat timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis pada masyarakat ditambah dengan adanya situasi pendemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 lalu. Situasi dan kondisi yang demikian sangat berpotensi menimbulkan tingkat kerawanan. Hal tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang dijabarkan menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam rangka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai suatu serta dalam pelayanan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kabupaten Purworejo. Dalam hal penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah perlu ditangani secara bertahap, kontinyu dan berkesinambungan, sedangkan untuk menyelesaikan potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menurunkan tingkat kerawanan yang ada, peran serta masyarakat perlu terus kita tumbuh kembangkan. Tujuan dari penegakan perda, pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat adalah dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Visi Bupati Purworejo tahun 2025 – 2029 adalah “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)”. Strategi yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya tahapan penyusunan Renstra mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:
a.Persiapan Penyusunan Renstra PD;
b.Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD;
c.Penyampaian Rancangan Awal RPJMD kepada PD;
d.Penyampaian Rancangan Renstra PD;
e.Forum Perangkat Daerah/ Lintas PD;
f.Verifikasi Rancangan Renstra PD;
g.Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD;
h.Reviu APIP;
i.Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD;
j.Penetapan Renstra PD. Penyusunan Rancangan Renstra Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 ini memerlukan dukungan semua pihak dalam pelaksanaannya yang pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan kondisi masyarakat Purworejo yang tertib dengan iklim kondusif didukung aparat Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang profesional. Adapun hubungan keterkaitan penyusunan RPJMD Tahun 2025- 2029 dengan dokumen lainnya digambarkan dengan skema sebagaimana Gambar 1.1 sebagai berikut: Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya Sumber: Inmen Nomor 2 Tahun 2025 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:
1. 1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205;
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. 11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
12. 12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
13. 13.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
17. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
18. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 548);
21. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. 22.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
23. 23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
24. 24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
25. 25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
26. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
27. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
28. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
29. 29.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
30. 30.Peraturan Bupati Purworejo Nomor 135 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 135 Seri D Nomor 20). 1.3. Maksud dan Tujuan
31. 1.Maksud Renstra Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud:
a.Memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas selama 5 (lima) tahun dan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo;
b.Menjadi tolok ukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo.
1. 2.Tujuan Renstra Satpol PP Damkar Kabupaten Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan:
a.Mewujudkan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dalam RPJMD Tahun 2025-
1. 2029.Untuk mengintegrasikan program-program pembangunan di daerah dalam rangka penyusunan program lima tahunan, serta menjamin konsistensi perencanaan dan komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo.
b.Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program-program/kegiatan serta akuntabilitasnya. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) Bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan sebagai berikut: Kemudian uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah. Pada bab ini juga dikemukakan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah tahun 2025-2029 serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
a.Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangan Daerah, yang meliputi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan penanganan serta pencegahan kebakaran.
b.Fungsi Dalam melaksanakan tugas Satpol PP Damkar menyelenggarakan fungsi: 1) Perumusan kebijakan teknis bidang penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,serta perlindungan masyarakat dan penanganan serta pencegahan kebakaran; 2) Penyusunan dan pelaksanaan perencanaan program kerja bidang penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penanganan serta pencegahan kebakaran; 3) Pembinaan dan pengendalian teknis bidang penegakan Perda dan perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penanganan serta pencegahan kebakaran; 4) Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penanganan serta pencegahan kebakaran; 5) Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penanganan serta pencegahan kebakaran; 6) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penanganan serta pencegahan kebakaran; 7) Penyelenggaraan kesekretariatan Satpol PP Damkar; 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi. 2.1.1.2. Susunan Organisasi Susunan Organisasi Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo mengacu pada Peraturan Bupati Purworejo Nomor 135 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo terdiri atas:
a.Kepala Satpol PP Damkar Kepala Satpol PP Damkar bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Damkar.
b.Sekretariat Sekretariat Satpol PP Damkar dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP Damkar. Sekretariat bertugas mengoordinasikan penyiapkan perumusan kebijakan teknis dan memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Satpol PP Damkar. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a.pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
b.pengkoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
c.pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan, dan keuangan;
d.pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
e.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP Damkar sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas:
a.Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
b.Subbagian Umum dan Kepegawaian; Subbagian sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
a.Pejabat Fungsional; dan
b.Pelaksana. 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang perencanaan dan keuangan yang meliputi: a) Menyelenggarakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja; b) Menyusun perjanjian kinerja; c) Menyelenggarakan administrasi keuangan; dan d) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan jabatannya. 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas melakukan menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi: a) menyelenggarakan administrasi barang milik daerah; b) menyelenggarakan administrasi umum; c) menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah; d) menyediakan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah; e) menyelenggarakan pemeliharaan barang milik Daerah; f) menyelenggarakan administrasi kepegawaian; g) menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan, dan hukum; dan h) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya.
c.Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP Damkar. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah bertugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, yang meliputi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
a.penyiapan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
b.penyiapan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan dan mengawasi di bidang penyidikan dan penindakan;
c.Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP Damkar berkaitan dengan tugas dan fungsi. Susunan Organisasi Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas:
a.Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;dan
b.Seksi Penyelidikan dan Penindakan. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah. Kepala seksi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
a.Pejabat Fungsional; dan
b.Pelaksana. 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan yang meliputi: a) melaksanakan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; b) melaksanakan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;dan c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah berkaitan dengan tugas jabatannya. 2) Seksi Penyelidikan dan Penindakan bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang Penyelidikan dan Penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati), yang meliputi: a) melaksanakan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; b) melaksanakan penyelidikan dan penindakan; c) melaksanakan Pengembangan Kapasitas dan Karier Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS); dan d) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah berkaitan dengan tugas jabatannya.
d.Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP Damkar. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang meliputi Operasi Pengendalian dan Pembinaan Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana serta Satuan Linmas dan Bina Potensi Masyarakat Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a.penyiapan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi di bidang Penyelenggaraan Trantibumlinmas;
b.penyiapan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi di bidang Pengembangan SDM dan Sarana Prasarana; dan
c.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP Damkar berkaitan dengan tugas dan fungsi. Susunan organisasi Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
a.Seksi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
b.Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana. Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
a.Pejabat Fungsional; dan
b.Pelaksana. 1) Seksi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang Ketentraman , Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, yang meliputi: a) melaksanakan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan; b) melaksanakan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa; c) melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten; d) melaksanakan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada; e) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat berkaitan dengan tugas jabatannya. 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana, yang meliputi: a) melaksanakan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum; b) melaksanakan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia; c) melaksanakan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum; d) melaksanakan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum; e) Melaksanakan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; f) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat berkaitan dengan tugas jabatannya.
e.Bidang Pemadam Kebakaran Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP Damkar. Bidang Pemadam Kebakaran bertugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang Pemadam Kebakaran yang meliputi Pemadaman, penyelamatan investigasi, pemberdayaan masyarakat, dan sarana dan prasarana kebakaran. Bidang Pemadam Kebakaran Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:
a.penyiapan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi di bidang Pemadaman, penyelamatan, dan investigasi;
b.penyiapan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kebakaran;dan
c.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsi. Susunan Organisasi Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri atas:
a.Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Investigasi; dan
b.Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kebakaran. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran. Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
a.Pejabat Fungsional; dan
b.Pelaksana. 1) Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Investigasi bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pemadaman penyelamatan kebakaran dan investigasi, yang meliputi: a) melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah meliputi:
1. 1.melaksanakan pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten;
2. 2.melaksanakan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten;
3. 3.melaksanakan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran;dan
4. 4.melaksanakan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten; b) menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia; pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia; c) menyelenggarakan investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran; d) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang pemadam kebakaran berkaitan dengan tugas jabatannya. 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kebakaran bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kebakaran yang meliputi: a) Memberdayakan masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran meliputi:
5. 1.melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat;
6. 2.melaksanakan pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran; dan
7. 3.melaksanakan dukungan pemberdayaan masyarakat/ relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana. b) Melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten, meliputi:
8. 1.melaksanakan standarisasi sarana prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
9. 2.melaksanakan pengadaan sarana prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
10. 3.melaksanakan pembinaan aparatur pemadam kebakaran;
11. 4.melakukan pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK);
12. 5.melaksanakan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
13. 6.melaksanakan pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran;
14. 7.melaksanakan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran; c) Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, meliputi:
15. 1.melakukan standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi;
16. 2.melakukan pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi; dan
17. 3.melakukan pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi. d) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas jabatannya.
f.UPT UPT dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Satpol PP Damkar. Pembentukan UPT dilakukan dengan terlebih dahulu membuat kajian berdasarkan peraturan Perundang-undangan. UPT Satpol PP Damkar dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol Damkar. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan tata kerja UPT diatur dengan Peraturan Bupati.
g.Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Satpol PP Damkar. Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Fungsional. Kedudukan Pejabat Fungsional ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat Fungsional dalam pelaksanaan tugas, dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan. Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Perangkat Daerah. 2.1.1.3. Tata Kerja Kepala Satpol PP Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang- undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Kepala Satpol PP Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Satpol PP Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya.
a.Kepala Satpol PP Damkar, Sekretaris, kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian bertanggungjawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
b.Kepala Satpol PP Damkar, Sekretaris, kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
c.Kepala Satpol PP Damkar, Sekretaris, kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional dalam menyampaikan laporan dapat menyampaikan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
d.Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satpol PP Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kepala UPT dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk ke bawahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur Sistem Kerja Perangkat Daerah. Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2022 disajikan dalam Gambar 2.1 Bagan Organisasi Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo sebagai berikut: Gambar: 2.1 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Pemadam Kebakaran Praja Kabupaten Purworejo Sesuai Peraturan Bupati Purworejo Nomor 135 Tahun 2022 KASATPOL PP DAMKAR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH BIDANG PEMADAM KEBAKARAN SEKSI PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN INVESTIGASI SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SARANA PRASARANA KEBAKARAN BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARKAT SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENYULUHAN SEKSI PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS SEKSI PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN SEKSI PENGEMBANGAN SDM DAN SARANA PRASARANA UPT 2.1.2. Sumber Daya Satpol PP Damkar 2.1.2.1. Sumber Daya Manusia Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo pada Tahun 2025 memiliki pegawai sebanyak 112 orang, dengan rincian PNS sebanyak 56 orang, PPPK sebanyak 54 orang dan Tenaga Honorer sebanyak 2 orang. Keseluruhan pegawai terdiri dari 92 laki- laki dan 21 perempuan dengan klasifikasi sebagai berikut:
a.Berdasarkan Golongan (ASN) Tabel: 2.1 Pegawai Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Berdasarkan Golongan GOLONGAN/ RUANG ESELON NON ESELON JUMLAH I II III IV V TENAGA FUNGSIONAL STAF Golongan IV/e 0 Golongan IV/d 0 Golongan IV/c 1 1 Golongan IV/b 1 1 2 Golongan IV/a 3 1 4 JUMLAH GOLONGAN IV 0 1 4 1 0 0 1 7 Golongan III/d 2 2 4 Golongan III/c 3 1 3 7 Golongan III/b 1 1 5 7 Golongan III/a 2 12 14 JUMLAH GOLONGAN III 0 0 0 6 0 4 22 32 Golongan II/d 1 7 8 Golongan II/c 6 2 8 Golongan II/b 1 1 Golongan II/a 0 JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 0 7 10 17 Golongan I/d 0 Golongan I/c 0 Golongan I/b 0 Golongan I/a 0 JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH PPPK GOLONGAN 1 1 1 JUMLAH PPPK GOLONGAN 5 37 15 52 JUMLAH PPPK GOLONGAN 7 1 1 JUMLAH PPPK GOLONGAN 9 0 JUMLAH PPPK GOLONGAN 10 0 JUMLAH PPPK 0 0 0 0 0 38 15 54 TOTAL 0 1 4 7 0 49 48 110 Sumber Data: Data Kepegawaian Satpol PP Damkar Kab. Purworejo Tahun 2025 (Juli)
b.Berdasarkan Pangkat Tabel: 2.2 Pegawai Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Berdasarkan Pangkat No Berdasarkan Pangkat Jumlah 1 Pembina Utama 0 2 Pembina Utama Madya 0 3 Pembina Utama Muda 1 4 Pembina Tk. I 2 5 Pembina 4 6 Penata Tk. I 4 7 Penata 7 8 Penata Muda Tk. I 7 9 Penata Muda 13 10 Pengatur Tk. I 9 11 Pengatur 8 12 Pengatur Muda Tk. I 1 13 Pengatur Muda 0 14 Juru Tk. I 0 15 Juru 0 16 Juru Muda Tk. I 0 17 Juru Muda 0 18 VII 1 19 V 52 20 I 1 21 Tenaga Non ASN Satpol PP 1 22 Tenaga Non ASN Damkar 0 23 Honorer Tenaga Kebersihan 1 Jumlah 112 Sumber Data: Data Kepegawaian Satpol PP Damkar Kab. Purworejo Tahun 2025 (Juli)
c.Berdasarkan Jenis Kelamin Tabel: 2.3 Pegawai Satpol PP Damkar Kabupaten. Purworejo Berdasarkan Jenis Kelamin No Berdasarkan Jenis Kelamin Jumlah ASN NON ASN 1 Laki-laki 90 1 2 Perempuan 20 1 Jumlah 110 2 Sumber Data: Data Kepegawaian Satpol PP Damkar Kab. Purworejo Tahun 2025 (Juli)
d.Berdasarkan Usia Tabel: 2.4 Pegawai Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Berdasarkan Usia No Berdasarkan Usia Jumlah ASN NON ASN
1. 1.20 - 35 tahun 41 0
2. 2.36 - 55 tahun 56 2
3. 3.≥ 56 tahun 13 0 Jumlah 110 2 Sumber Data: Data Kepegawaian Satpol PP Damkar Kab. Purworejo Tahun 2025 (Juli)
e.Berdasarkan Pendidikan Tabel: 2.5 Pegawai Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Berdasarkan Pendidikan No. Berdasarkan Pendidikan Formal Jumlah ASN Non ASN 1 S3 0 2 S2 7 3 S1 16 4 D4 3 5 D3 9 6 SMA/SLTA 73 2 7 SMP 1 8 SD 1 Jumlah 110 2 Sumber Data: Data Kepegawaian Satpol PP Damkar Kab. Purworejo Tahun 2025 (Juli)
f.Berdasarkan Pendidikan Diklat Tabel: 2.6 Pegawai Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Berdasarkan Pendidikan Diklat No Berdasarkan Pendidikan Dasar dan Diklat Jumlah
1. 1.Diklat Pimpinan II 2
2. 2.Diklat Pimpinan III 4
3. 3.Diklat Pimpinan IV 9
4. 4.Diklat PPNS 4
5. 5.Diklat Dasar Pol PP 47
6. 6.Diklat Damkar 38 Jumlah 104 Sumber Data: Data Kepegawaian Satpol PP Damkar Kab. Purworejo Tahun 2025 (Juli) 2.1.2.2. Sarana Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang dimiliki Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut: Tabel: 2.7 Inventaris Tanah Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo No. Jenis Barang/Nama Barang Luas (m2)
7. 1.Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 1.572
8. 2.Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 539 Sumber Data: Data KIB (A) Satpol PP Damkar Tahun 2024 (Desemberi) Tabel: 2.8 Inventaris Peralatan dan Mesin Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo No. Nama Barang Jumlah Kondisi Barang Keterangan Layak Tidak Layak
9. 1.Air Compressor 3 3
10. 2.Portable generating set 1 1
11. 3.Stationary generating set 1 1 4. Electric generating set lainnya (dst) 1 1
12. 5.Portable water pump 2 2
13. 6.Pompa Air 3 3
14. 7.Station Wagon 5 5 No. Nama Barang Jumlah Kondisi Barang Keterangan Layak Tidak Layak 8. Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) 2 2
15. 9.Truck + Attachment 2 2
16. 10.Pick up 2 2 1 Pinjam Pakai ke Polres
17. 11.Sepeda Motor 11 11 12. Mobil Pemadam Kebakaran 6 6
18. 13.Mobil Tangki Air 1 1
19. 14.Gergaji Chain Saw 1 1 15. Perkakas bengkel service lainnya (dst) 1 1 16. Perkakas khusus (special tools) lainnya (dst) 1 1 17. Mesin ketik manual standard (12-16 inci) 1 0 1 Rusak Berat 18. Mesin ketik manual langewagon (18-27 inci) 1 0 1 Rusak Berat
20. 19.Lemari besi/metal 20 20
21. 20.Lemari kayu 1 1
22. 21.Rak besi 2 2
23. 22.Rak kayu 2 2
24. 23.Filing cabinet besi 8 8
25. 24.Filing cabinet kayu 2 2
26. 25.Brandkas 1 1
27. 26.Kardex kayu 2 2
28. 27.Mesin absensi 1 0 1 Rusak Berat
29. 28.Overhead projector 1 0 1 Rusak Berat
30. 29.Papan pengumuman 2 2
31. 30.Alat kantor lainnya 8 8
32. 31.Meja kerja kayu 2 2
33. 32.Kursi besi/metal 5 5
34. 33.Kursi kayu 8 8
35. 34.Sice 2 1 1 1 Rusak Berat
36. 35.Meja rapat 6 6
37. 36.Meja 1/2 Biro 57 53 4 4 Rusak Berat
38. 37.Kursi rapat 52 50 2 2 Rusak Berat
39. 38.Kursi putar 18 15 3 3 Rusak Berat
40. 39.Kursi biasa 2 2
41. 40.Bangku tunggu 1 1
42. 41.Kursi lipat 54 53 1 1 Rusak Berat
43. 42.Sofa 2 2
44. 43.Lemari es 1 1
45. 44.AC window 2 1 1 1 Rusak Berat
46. 45.AC split 4 4
47. 46.Kipas angin 3 1 2 2 Rusak Berat
48. 47.Televisi 1 1 No. Nama Barang Jumlah Kondisi Barang Keterangan Layak Tidak Layak
49. 48.Sound system 1 1
50. 49.Wireless 1 1
51. 50.Megaphone 3 3
52. 51.Tustel 4 2 2 2 Rusak Berat
53. 52.Timbangan barang 1 1
54. 53.Dispenser 2 1 1 1 Rusak Berat 54. Bracket Standing Peralatan 1 1 55. Alat rumah tangga lain- lain 39 39
55. 56.Alat Pemadam/ Portable 8 8
56. 57.Pakaian panas/lengkap 20 20
57. 58.Alat pembantu kebakaran 34 34 59. Alat pemadam kebakaran lainnya 3 3 60. Meja kerja Pejabat Eselon IV 1 1 61. Meja kerja pegawai non structural 17 13 4 4 Rusak Berat 62. Kursi kerja pegawai non structural 25 25 63. Lemari buku arsip untuk arsip dinamis 5 5
58. 64.Buffet kayu 1 1
59. 65.Automatic emergency light 3 3
60. 66.Layar film/projector 1 1
61. 67.Pesawat Telephone 1 1
62. 68.Handy Talky (HT) 34 32 2 2 Rusak Berat
63. 69.Facsimile 1 1 70. Unit transceiver VHF Portable 1 1
64. 71.Wireless amplifier 1 1
65. 72.Alat Komunikasi Lainnya 2 2 73. Peralatan pemancar mf/mw lainnya (dst) 1 1 74. Antena VHF/ FM Stationary 2 2 75. Switcher/menara antena lainnya (dst) 1 0 1 Rusak Berat 76. Alat khusus keamanan lainnya 6 6
66. 77.PC Unit 19 16 3 3 Rusak Berat
67. 78.Lap top 26 19 7 7 Rusak Berat
68. 79.Note Book 1 0 1 Rusak Berat 80. Personal komputer lainnya 6 3 3 3 Rusak Berat 81. Printer (peralatan personal komputer) 16 16 82. Scanner (peralatan personal komputer) 1 1 83. Rambu tidak bersuar lainnya (dst) 105 99 6 6 Rusak Berat Jumlah 709 661 48 Sumber Data: Data KIB (B) Satpol PP Damkar Tahun 2024 (Desember) Tabel: 2.9 Inventaris Gedung dan Bangunan Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo No. Jenis Barang/Nama Barang Luas Lantai (m2) Kondisi Bangunan 1. Bangunan gedung kantor permanen (alih fungsi Rumah Negara) 90 Baik 2. Bangunan gedung kantor permanen (gd. SatpolPP Damkar) Baik
69. 3.Bangunan gedung kantor lain-lain (Papan Nama) 0,6 Baik 4. Bangunan gedung kantor lain-lain (Aula dan R. Kasat PolPP Damkar) Baik 5. Bangunan gedung garasi/pool lain-lain (dst) (Pos Damkar Kutoarjo) Baik 6. Bangunan gedung garasi/pool lain-lain (dst) (Kantor Induk) Baik 7. Bangunan gedung garasi/pool lain-lain (dst) (Pos Damkar Purwodadi) Baik 8. Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen (Mushola) 54 Baik Sumber Data : Data KIB (C) Satpol PP Damkar Tahun 2024 (Desember) Tabel: 2.10 Inventaris Jalan, Irigasi, dan Jaringan Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo No Jenis Barang/Nama Barang Konstruksi
70. 1.Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya (dst) Sumur Bor Sumber Data : Data KIB (D) Satpol PP Damkar Tahun 2024 (Desember) 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai hak-hak dasar setiap warga negara. Pelayanan publik ini merupakan tolak ukur apakah pemerintah melakukan kinerjanya dengan baik karena kualitas pelayanan publik ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Pelayanan publik ini harus dilakukan secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo mempunyai peranan dalam membantu Bupati Purworejo dalam memberikan pelayanan publik. Dasar urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Pada bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Berikut dapat kami sajikan dalam Tabel 2.11 (TC.23) Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo. Tabel 2.11 (TC.23) Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 Indikator sasaran I: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 93,05 93,10 88,31 88,32 88,33 88,34 77 93,11 89,18 88,32 93,10 N/A 83% 100% 101% 100% 105% N/A 2 Indikator Sasaran II Sebelum: Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat diselesaikan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Indikator Sasaran III Sebelum: Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Indikator Sasaran II Sesudah: Persentase Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% N/A 100% 100% 100% N/A Dari Tabel 2.11(TC.23) diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dari target yang ditetapkan adalah 100%, hal tersebut menunjukkan komitmen yang tinggi untuk mencapai kinerja maksimal serta menunjukkan fokus perangkat daerah pada peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama pada kepuasan Masyarakat dalam hal Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) dan Pemadaman Kebakaran. Target IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) menunjukkan peningkatan bertahap dari tahun 2021 hingga 2026. Tahun 2021 Realisasi sebesar 77,00 jauh di bawah target 93,05. Kemudian terjadi lonjakan realisasi IKM pada tahun 2022 sebesar 93,11, hal ini menunjukkan pencapaian yang baik. Tahun 2023 dan 2024 juga secara konsisten memenuhi atau melampaui target yang ditetapkan meskipun terdapat penurunan pada nilai target IKM, hal ini dikerenakan adanya perubahan kebijakan. Selanjutnya pada capaian tahun 2025 merupakan realisasi capaian semester I (satu) tahun 2025 dengan nilai IKM sebesar 93,10. Capaian ini jauh melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2025, yaitu 88,33. Ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam meningkatkan kepuasan masyarakat di awal tahun. Tantangan yang mungkin dihadapi adalah bagaimana menjaga konsistensi pada kualitas layanan dan mengoptimalkan semua sumber daya yang tersedia, sehingga capaian kepuasan masyarakat yang sudah baik pada semester pertama dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan hingga akhir tahun. Kemudian pada capaian Indikator Sasaran Pelayanan Trantibumlinmas dan Pelayanan Pemadam Kebakaran mencapai 100%. Dalam hal ini berarti tidak ditemukan adanya kesenjangan/ gap pelayanan Perangkat Daerah, baik dari segi pelayanan trantibum maupun pelayanan kebakaran. Antara target renstra perangkat daerah yang ditetapkan, realisasi capaian renstra, dan rasio capaian renstra perangkat daerah mencapai 100%. Tentu saja keberhasilan pelayanan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah mempunyai dasar hukum yang kuat, tersedianya Sumber Daya Aparatur yang unggul, semangat dalam menyelesaikan tugas, dan selalu melakukan monitoring dan koordinasi apabila ada hambatan dalam pelaksanaannya, dan tersedianya anggaran serta dan upaya untuk terus memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan SOP terhadap masyarakat. Adapun untuk Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo pada periode Renstra 2021-2026 Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo disajikan dalam Tabel 2.12 (TC.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo berikut: Tabel 2.12 (TC.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo No. Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 13.114.7 38.944 12.122.57 8.989 12.183.9 04.463 15.849.9 53.381 12.992.8 49.670 13.101.20 7.902 12.297.30 7.805 11.812.1 98.299 11.861.5 89.270 15.428.0 70.811 5.505.96 2.867 0 93,77 97,44 97,35 97,34 42,38 0,00 I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 7.899.94 2.912 7.836.189. 653 6.729.25 4.657 7.339.38 4.117 8.715.95 9.770 10.754.75 5.702 7.471.708. 343 7.671.26 0.939 6.492.46 6.277 7.199.83 7.693 4.416.96 7.842 0 94,58 97,90 96,48 98,10 50,68 0,00 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.211.6 00 43.737.30 0 32.833.6 00 16.882.0 00 20.604.2 00 22.489.20 0 19.498.50 0 40.728.0 00 31.660.6 00 16.846.0 00 19.140.6 00 0 96,47 93,12 96,43 99,79 92,90 0,00 1 Sebelum: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.211.6 00 27.288.40 0 16.841.0 00 19.498.50 0 27.055.2 00 15.728.0 00 96,47 99,15 93,39 Sesudah: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.292.9 00 14.088.6 00 16.641.10 0 13.278.6 00 13.406.2 00 0 99,89 95,16 0 2 Sebelum: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 2.987.300 1.508.70 0 0 1.988.30 0 1.508.70 0 0 66,56 100,00 Sesudah: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 594.100 0 0 271.500 0 0 45,70 0 3 Sebelum: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 2.319.600 1.914.60 0 0 1.875.50 0 1.914.60 0 0 80,85 100,00 No. Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sesudah: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 340.000 0 0 0 0 0 0,00 0 4 Sebelum: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0 2.327.900 2.409.60 0 0 2.327.90 0 2.409.60 0 0 100,00 100,00 Sesudah: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0 324.000 0 0 324.000 0 0 100,00 0 5 Sebelum: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0 1.700.200 1.168.50 0 0 1.700.20 0 1.168.50 0 0 100,00 100,00 Sesudah: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 512.000 0 0 512.000 0 0 0 0 0 6 Sebelum: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 3.144.100 5.130.00 0 2.477.10 0 5.070.00 0 0 78,79 98,83 Sesudah: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.777.10 0 2.999.10 0 0 2.755.40 0 2.888.80 0 0 99,22 96,32 0 7 Sebelum: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 3.969.800 3.861.20 0 0 3.303.80 0 3.861.20 0 0 83,22 100,00 Sesudah: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 300.000 2.258.40 0 5.848.100 300.000 2.250.10 0 0 100,00 99,63 0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.857.79 2.454 6.176.581. 598 6.094.97 6.039 6.682.90 3.511 8.123.95 9.520 10.182.60 5.752 5.587.459. 596 6.073.83 7.247 5.917.10 8.406 6.580.94 7.048 4.176.77 9.137 0 95,39 98,34 97,08 98,47 51,41 0,00 1 Sebelum: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.848.86 4.454 6.165.354. 098 6.086.82 7.039 5.578.893. 096 6.063.50 3.547 5.909.75 2.206 95,38 98,35 97,09 Sesudah: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.677.86 3.411 8.120.64 3.820 10.177.96 4.952 6.575.91 4.748 4.173.87 8.287 0 98,47 51,40 0 No. Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 Sebelum: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sesudah: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Sebelum: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sesudah: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Sebelum: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sesudah: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Sebelum: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 3.688.600 2.042.20 0 0 3.133.60 0 2.004.50 0 0 84,95 98,15 Sesudah: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 703.800 929.400 0 701.720 923.700 0 99,70 99,39 0 6 Sebelum: Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sesudah: Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No. Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 Sebelum: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 8.928.00 0 7.538.900 6.106.80 0 8.566.500 7.200.10 0 5.351.70 0 95,95 95,51 87,64 Sesudah: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.336.30 0 2.386.30 0 4.640.800 4.330.58 0 1.977.15 0 0 99,87 82,85 0 8 Sebelum: Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sesudah: Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.710.15 0.674 821.373.4 05 46.849.3 00 21.487.4 00 4.841.20 0 4.872.900 1.559.497. 200 775.232. 490 33.118.6 67 4.075.40 0 1.915.00 0 0 91,19 94,38 70,69 18,97 39,56 0,00 1 Sebelum: Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 520.600 2.615.50 0 0 460.600 2.449.00 0 0 88,47 93,63 Sesudah: Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Sebelum: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 196.669.2 00 0 0 191.650. 900 0 0 97,45 0 Sesudah: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Sebelum: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 3.439.900 4.000.00 0 0 2.870.90 0 3.377.40 0 0 83,46 84,44 No. Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sesudah: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.042.60 0 1.279.90 0 4.872.900 2.042.20 0 1.108.70 0 0 99,98 86,62 0 4 Sebelum: Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sesudah: Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Sebelum: Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3.124.600 3.500.00 0 0 3.099.80 0 3.437.40 0 99,21 98,21 Sesudah: Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.830.80 0 3.561.30 0 0 1.830.80 0 806.300 0 100,00 22,64 0 6 Sebelum: Pemulangan Pegawai yang Pensiun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sesudah: Pemulangan Pegawai yang Pensiun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Sebelum: Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sesudah: Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Sebelum: Pemindahan Tugas ASN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sesudah: Pemindahan Tugas ASN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Sebelum: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 57.700.0 00 72.345.60 0 36.733.8 00 54.146.30 0 61.915.0 00 23.854.8 67 93,84 85,58 64,94 No. Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sesudah: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 17.614.0 00 0 0 202.400 0 0 1,15 0 0 10 Sebelum: Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.652.45 0.674 545.273.5 05 0 1.505.350. 900 515.235. 290 0 91,10 94,49 0 Sesudah: Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Sebelum: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sesudah: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 61.973.8 00 251.431.3 00 252.209. 000 231.716. 300 189.101. 300 179.705.3 00 61.254.67 3 248.882. 827 213.921. 000 217.088. 200 61.635.2 49 0 98,84 98,99 84,82 93,69 32,59 0,00 1 Sebelum: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 15.504.70 0 6.937.00 0 0 14.614.0 00 6.930.60 0 0 94,26 99,91 Sesudah: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 7.560.90 0 7.340.10 0 7.114.800 7.560.20 0 2.275.30 0 0 99,99 31,00 0 2 Sebelum: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 8.576.900 9.175.70 0 0 8.562.30 0 9.169.30 0 0 99,83 99,93 Sesudah: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.700.6 00 11.329.2 00 0 10.700.0 00 3.657.00 0 0 99,99 32,28 0 3 Sebelum: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 5.961.700 6.378.10 0 0 5.951.40 0 6.376.00 0 0 99,83 99,97 Sesudah: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.712.40 0 8.313.30 0 19.610.80 0 8.051.10 0 4.102.50 5 0 92,41 49,35 0 No. Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 Sebelum: Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 95.789.10 0 84.999.6 00 0 95.288.0 00 71.911.0 00 0 99,48 84,60 Sesudah: Penyediaan Bahan Logistik Kantor 124.299. 000 117.110. 700 107.167.2 00 111.795. 600 36.015.0 00 0 89,94 30,75 0 5 Sebelum: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 22.840.00 0 25.875.0 00 0 22.821.5 00 25.874.8 00 0 99,92 100,00 Sesudah: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.221.8 00 8.575.20 0 8.575.200 13.062.9 00 7.000.00 0 0 91,85 81,63 0 6 Sebelum: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 2.292.000 0 0 2.040.00 0 0 0 89,01 0 Sesudah: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Sebelum: Penyediaan Bahan/Material 0 15.117.40 0 18.792.9 00 0 15.107.6 00 18.792.3 00 0 99,94 100,00 Sesudah: Penyediaan Bahan/Material 10.532.6 00 5.463.80 0 6.518.300 10.532.5 00 2.931.20 4 0 100,00 53,65 0 8 Sebelum: Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 5.170.50 0 0 0 5.170.40 0 0 0 100,00 Sesudah: Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.345.00 0 2.226.00 0 2.226.000 2.078.00 0 950.000 0 88,61 42,68 0 9 Sebelum: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 61.973.8 00 85.349.50 0 84.870.0 00 61.254.67 3 84.498.0 27 61.495.0 00 98,84 99,00 72,46 Sesudah: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 47.470.0 00 25.373.4 00 25.123.40 0 47.470.0 00 2.755.00 0 0 100,00 0 0 No. Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 Sebelum: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 10.010.2 00 0 0 8.201.60 0 0 0 81,93 Sesudah: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.874.00 0 3.369.60 0 3.369.600 5.837.90 0 1.949.24 0 0 99,39 57,85 0 11 Sebelum: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sesudah: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah 39.112.4 00 322.352.4 00 0 0 0 0 38.558.20 0 317.464. 940 0 0 0 0 98,58 98,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Sebelum: Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sesudah: Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Sebelum: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sesudah: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Sebelum: Pengadaan Alat Besar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sesudah: Pengadaan Alat Besar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No. Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 Sebelum: Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sesudah: Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Sebelum: Pengadaan Mebel 0 121.608.2 00 0 0 117.956. 680 0 0 97,00 0 Sesudah: Pengadaan Mebel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Sebelum: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39.112.4 00 200.744.2 00 38.558.20 0 199.508. 260 98,58 99,38 Sesudah: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Sebelum: Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sesudah: Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Sebelum: Pengadaan Aset Tak Berwujud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sesudah: Pengadaan Aset Tak Berwujud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Sebelum: Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sesudah: Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Sebelum: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No. Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sesudah: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Sebelum: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sesudah: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 112.176. 584 61.974.85 0 78.504.3 18 85.935.9 06 91.517.5 50 80.153.55 0 107.039.9 04 57.217.3 90 74.202.5 87 80.826.5 92 37.417.5 07 0 95,42 92,32 94,52 94,05 40,89 0,00 1 Sebelum: Penyediaan Jasa Surat Menyurat 33.193.4 00 3.000.000 0 32.164.05 0 1.700.00 0 0 96,90 56,67 #DIV/ 0! Sesudah: Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Sebelum: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 52.098.0 00 34.342.25 0 53.750.8 86 48.466.50 2 30.907.8 38 49.449.1 55 93,03 90,00 92,00 Sesudah: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 63.587.1 06 68.681.5 50 68.681.55 0 58.492.3 12 27.843.0 19 0 91,99 40,54 0 3 Sebelum: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sesudah: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Sebelum: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 26.885.1 84 24.632.60 0 24.753.4 32 26.409.35 2 24.609.5 52 24.753.4 32 98,23 99,91 100,00 No. Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sesudah: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 22.348.8 00 22.836.0 00 11.472.00 0 22.334.2 80 9.574.48 8 0 99,94 0 0 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 98.525.4 00 158.738.8 00 223.882. 400 300.459. 000 285.936. 000 284.929.0 00 98.400.27 0 157.898. 045 222.455. 017 300.054. 453 120.080. 349 0 99,87 99,47 99,36 99,87 42,00 0,00 1 Sebelum: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 10.429.00 0 10.429.0 00 0 10.413.0 00 10.427.4 52 0 99,85 99,99 Sesudah: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.950.0 00 38.220.0 00 34.880.00 0 39.950.0 00 26.021.6 42 0 100,00 68,08 0 2 Sebelum: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 69.000.0 00 78.214.00 0 87.079.0 00 68.974.87 0 77.955.5 45 86.734.1 25 99,96 99,67 99,60 Sesudah: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 194.150. 000 181.260. 000 183.690.0 00 194.002. 293 82.794.7 07 0 99,92 45,68 0 3 Sebelum: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No. Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sesudah: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Sebelum: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sesudah: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Sebelum: Pemeliharaan Mebel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sesudah: Pemeliharaan Mebel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Sebelum: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.779.00 0 10.995.00 0 17.400.0 00 7.679.000 10.971.0 00 16.319.5 00 98,71 99,78 93,79 Sesudah: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.400.0 00 17.400.0 00 17.400.00 0 17.225.0 00 6.895.00 0 0 98,99 39,63 0 7 Sebelum: Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sesudah: Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Sebelum: Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sesudah: Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Sebelum: Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 21.746.4 00 59.100.80 0 108.974. 400 21.746.40 0 58.558.5 00 108.973. 940 100,00 99,08 100,00 No. Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sesudah: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 48.959.0 00 49.056.0 00 48.959.00 0 48.877.1 60 4.369.00 0 0 99,83 8,91 0 10 Sebelum: Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sesudah: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Sebelum: Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sesudah: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Sebelum: Pemeliharaan/Rehabilit asi Tanah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sesudah: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No. Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 II PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.023.04 6.720 1.150.591. 034 2.445.98 6.088 5.464.85 0.664 3.061.33 4.100 1.709.930. 600 1.894.096. 045 1.090.81 4.791 2.415.30 0.823 5.263.54 5.009 731.056. 057 0 93,63 94,80 98,75 96,32 23,88 0,00 8 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.615.90 7.320 773.436.4 34 1.708.50 7.788 4.754.03 3.400 1.041.89 6.400 594.308.2 00 1.502.431. 838 725.838. 576 1.680.09 2.973 4.569.27 9.579 386.769. 657 0 92,98 93,85 98,34 96,11 37,12 0,00 1 Sebelum: Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 742.360. 300 508.886.3 34 1.531.13 4.788 708.375.9 25 508.001. 444 1.513.12 1.288 95,42 99,83 98,82 Sesudah: Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 324.608. 900 333.642. 900 88.216.20 0 312.129. 047 123.588. 994 0 96,16 37,04 0 2 Sebelum: Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No. Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sesudah: Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Sebelum: Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 239.876. 200 109.811.7 00 54.296.2 00 236.368.1 99 84.704.9 82 52.132.9 85 98,54 77,14 96,02 Sesudah: Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 4.180.72 2.200 500.623. 800 150.585.3 00 4.025.72 5.947 244.668. 263 0 96,29 48,87 0 4 Sebelum: Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 272.117. 520 64.064.90 0 45.796.4 00 271.148.8 00 55.531.1 50 45.796.4 00 99,64 86,68 100,00 Sesudah: Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 157.437. 700 156.520. 000 5.119.700 153.400. 000 0 0 97,44 0,00 0 No. Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 Sebelum: Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 39.436.0 00 84.114.20 0 70.410.3 00 26.223.91 4 77.601.0 00 69.042.3 00 66,50 92,26 98,06 Sesudah: Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 84.764.6 00 42.202.0 00 0 78.024.5 85 16.060.0 00 0 92,05 38,06 0 6 Sebelum: Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 5.340.00 0 0 0 4.315.000 0 0 80,81 0 0 Sesudah: Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Sebelum: Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum 310.218. 000 0 0 256.000.0 00 0 0 82,52 0 0 Sesudah: Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum 0 0 348.080.0 00 0 0 0 0 0 0 No. Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 Sebelum: Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sesudah: Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 0 6.600.70 0 0 0 2.452.40 0 0 0 37,15 0 9 Sebelum: Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Peraturan Daerah dan Perkada 6.559.30 0 6.559.300 6.870.10 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Sesudah: Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan Kepala Daerah 6.500.00 0 2.307.00 0 2.307.000 0 0 0 0,00 0,00 0 10 Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No. Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 9 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 407.139. 400 341.604.6 00 714.264. 500 696.477. 564 1.976.40 4.700 1.076.071. 800 391.664.2 07 332.227. 000 711.994. 050 683.724. 630 312.036. 400 0 96,20 97,25 99,68 98,17 15,79 0,00 1 Sebelum: Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sesudah: Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0 111.447. 300 102.922.3 00 0 29.100.0 00 0 0 26,11 0 2 Sebelum: Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 178.749. 400 139.805.9 00 71.055.4 00 165.274.9 27 130.719. 300 71.055.4 00 92,46 93,50 100,00 Sesudah: Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 128.331. 140 283.857. 700 297.585.4 00 128.286. 300 101.656. 600 0 99,97 35,81 0 3 Sebelum: Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 228.390. 000 201.798.7 00 643.209. 100 226.389.2 80 201.507. 700 640.938. 650 99,12 99,86 99,65 Sesudah: Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah 568.146. 424 1.021.07 6.300 652.670.7 00 555.438. 330 167.009. 200 0 97,76 16,36 0 4 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0 23.160.4 00 11.655.40 0 0 13.813.6 00 0 0 59,64 0 5 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No. Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) 0 525.000. 000 0 0 0 0 0 0,00 0 7 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah 0 11.863.0 00 11.238.00 0 0 457000 0 0 3,85 0 9 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 0 35.550.00 0 23.213.8 00 14.339.7 00 43.033.0 00 39.550.60 0 0 32.749.2 15 23.213.8 00 10.540.8 00 32.250.0 00 0 0,00 92,12 100,00 0,00 74,94 0,00 1 Sebelum: Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 0 35.550.00 0 23.213.8 00 0 32.749.2 15 23.213.8 00 0 92,12 100,00 Sesudah: Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 14.339.7 00 6.339.70 0 6.339.700 10.540.8 00 0 0 73,51 0,00 0 2 Pembentukan Sekretariat PPNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS 0 36.693.3 00 33.210.90 0 0 3225000 0 0 0 87,89 0 No. Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 III PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 3.191.74 9.312 3.135.798. 302 3.008.66 3.718 3.045.71 8.600 1.215.55 5.800 636.521.6 00 2.931.503. 417 3.050.12 2.569 2.953.82 2.170 2.964.68 8.109 357.938. 968 0 91,85 97,27 98,18 97,34 29,45 0,00 11 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.191.74 9.312 3.021.206. 102 2.727.00 4.118 2.840.74 6.600 1.111.99 3.200 550.381.8 00 2.931.503. 417 2.950.54 2.169 2.694.32 7.770 2.765.58 5.189 331.063. 968 0 91,85 97,66 98,80 97,35 29,77 0,00 1 Sebelum: Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sesudah: Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Sebelum: Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.141.74 9.312 824.572.1 00 716.735. 918 2.882.905. 417 810.762. 355 706.446. 887 91,76 98,33 98,56 Sesudah: Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 839.590. 900 585.036. 800 165.182.6 00 788.937. 647 208.361. 978 0 93,97 35,62 0 3 Sebelum: Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 0 0 52.060.0 00 0 0 43.109.9 09 0 0 82,81 No. Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sesudah: Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 40.380.8 00 37.938.6 00 29.529.00 0 40.353.8 20 14.295.7 90 0 99,93 37,68 0 4 Sebelum: Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sesudah: Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Sebelum: Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 0 93.603.00 0 127.932. 000 0 93.355.5 14 127.897. 674 0 99,74 99,97 Sesudah: Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 147.420. 000 242.950. 000 231.680.0 00 147.290. 000 58.082.7 00 0 99,91 23,91 0 6 Sebelum: Pengadaan Sarana dan prasarana Pencegahan, Penaggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 50.000.0 00 1.908.279. 402 1.819.25 0.400 48.598.00 0 1.891.37 9.000 1.806.10 8.500 97,20 99,11 99,28 Sesudah: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 1.813.35 4.900 97.744.5 00 97.630.40 0 1.789.00 3.722 42.325.0 00 0 98,66 43,30 0 7 Sebelum: Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 0 130.000.0 00 1.481.00 0 0 124.504. 000 1.480.00 0 0 95,77 99,93 No. Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sesudah: Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 0 27.735.0 00 26.359.80 0 0 7.230.00 0 0 0 26,07 0 8 Sebelum: Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sesudah: Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Sebelum: Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 0 64.751.60 0 9.544.80 0 0 30.541.3 00 9.284.80 0 0 47,17 97,28 Sesudah: Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 0 6.624.00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 10 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No. Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 12 Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) 0 113.964. 300 0 0 768.500 0 0 0,67 0 13 Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 0 21.031.90 0 9.448.50 0 4.386.70 0 3.962.80 0 2.075.000 0 14.358.6 00 8.948.50 0 4.342.92 0 0 0 0,00 68,27 94,71 99,00 0,00 0,00 1 Sebelum: Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 0 21.031.90 0 9.448.50 0 0 14.358.6 00 8.948.50 0 0 68,27 94,71 Sesudah: Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 4.386.70 0 3.962.80 0 2.075.000 4.342.92 0 0 0 99,00 0,00 0 2 Sebelum: Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No. Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sesudah: Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Investigasi Kejadian Kebakaran 0 0 7.500.00 0 15.816.9 00 9.709.80 0 3.304.800 0 0 6.905.00 0 15.597.5 00 375.000 0 0,00 0,00 92,07 98,61 3,86 0,00 1 Sebelum: Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran 0 0 7.500.00 0 0 0 6.905.00 0 0 0 92,07 Sesudah: Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran 15.816.9 00 9.709.80 0 3.304.800 15.597.5 00 375.000 0 98,61 3,86 0 14 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 0 93.560.30 0 264.711. 100 184.768. 400 89.890.0 00 80.760.00 0 0 85.221.8 00 243.640. 900 179.162. 500 26.500.0 00 0 0,00 91,09 92,04 96,97 29,48 0,00 1 Sebelum: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 0 0 74.994.2 00 0 0 74.638.1 00 0 0 99,53 Sesudah: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 16.568.9 00 78.170.0 00 73.420.00 0 16.502.2 00 24.500.0 00 0 99,60 31,34 0 2 Sebelum: Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 0 93.560.30 0 92.435.0 00 0 85.221.8 00 71.893.4 00 0 91,09 77,78 Sesudah: Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 19.181.1 00 11.720.0 00 7.340.000 18.300.9 00 2.000.00 0 0 95,41 17,06 0 No. Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 Sebelum: Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana 0 0 97.281.9 00 0 0 97.109.4 00 0 0 99,82 Sesudah: Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana 149.018. 400 0 0 144.359. 400 0 0 96,87 0 0 15 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Sebelum: Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sesudah: Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Sebelum: Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No. Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sesudah: Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Sebelum: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sesudah: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Sebelum: Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sesudah: Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dalam Tabel 2.12 (TC.24) dapat dijelaskan bahwa Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran, dilakukan analisis terhadap capaian anggaran selama lima tahun terakhir, yaitu 2021 hingga 2025. Analisis capaian anggaran periode 2021- 2026 bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Anggaran tahun 2021 anggaran direncanakan sebesar Rp 13.114.738.944,00 realisasi anggaran sebesar Rp 12.297.307.805,00. Rasio capaian sebesar 93,77% menunjukkan realisasi yang hampir mencapai target. Hal tersebut dikarenakan terkait adanya pendemi Covid-19 sehingga kegiatan tidak bisa berjalan dengan semestinya meskipun anggaran telah dialokasikan dengan baik dan hampir mencapai target, dampak pandemi Covid- 19 secara signifikan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, yang pada akhirnya mempengaruhi capaian anggaran. Anggaran tahun 2022 anggaran direncanakan sebesar Rp 12.122.578.989,00 realisasi anggaran sebesar Rp 11.812.198.299,00. Rasio capaian sebesar 97,44% juga menunjukkan realisasi yang hampir mencapai target, hal tersebut dikarenakan dalam pencapaian target realisasi anggaran pada tahun 2022 menyesuaikan dengan kebutuhan maupun tagihan. Anggaran tahun 2023, anggaran direncanakan sebesar Rp 12.183.904.463,00 realisasi anggaran sebesar Rp 11.861.589.270,00. Rasio capaian sebesar 97,35%. Capaian realisasi anggaran tersebut juga menunjukkan realisasi yang hampir mencapai target. Hal tersebut dikarenakan pada akhir tahun 2023 efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah. Kemudian pada tahun 2024, anggaran direncanakan sebesar Rp15.849.953.381,00 realisasi anggaran sebesar Rp 15.428.070.811,00. Rasio capaian sebesar 97,34% menunjukkan realisasi yang hampir mencapai target. Hal tersebut juga dikarenakan belanja/ realisasi anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan atau tagihan. Selain itu terdapat beberapa kegiatan pengadaan adanya efisiensi dari hasil negosiasi harga pengadaan. Selanjutnya pada tahun 2025, anggaran direncanakan sebesar Rp 12.992.849.670,00. Hingga akhir semester pertama (bulan Juni) tahun 2025 realisasi anggaran yang telah tercapai adalah Rp5.505.962.867,00. Angka realisasi ini menunjukkan persentase sebesar 42,38%. Secara umum, realisasi anggaran sebesar 42,38% pada semester pertama (6 bulan) merupakan indikator kinerja yang baik. Idealnya, realisasi anggaran semester pertama berada di kisaran 40% hingga 50%, sehingga capaian 42,38% ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan telah berjalan sesuai jadwal. Dari hasil penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan capaian yang signifikan dari tahun 2021 ke
71. 2022.Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan dan realisasi anggaran dimana pemulihan kondisi ekonomi dan operasional setelah pandemi covid-19 berdampak langsung pada peningkatan realisasi anggaran. Dengan kondisi yang mulai normal, kegiatan-kegiatan yang tertunda pada tahun sebelumnya dapat dilaksanakan, dan penerimaan daerah juga mulai pulih. Kemudian setelah tahun 2022, capaian anggaran cenderung stabil kisaran 97%. Pada tahun 2022-2024 capaian diatas 97% menunjukkan kinerja yang baik. Fluktuasi kecil antara tahun-tahun ini (penurunan tipis) disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang tidak terlalu signifikan. Kemudian untuk tahun 2025 meskipun kinerja sudah baik, masih ada sisa anggaran yang besar untuk direalisasikan pada semester kedua, yaitu sekitar 57,62%. Tantangan yang mungkin dihadapi adalah memastikan semua program berjalan lancar tanpa hambatan administratif atau teknis agar target realisasi 100% di akhir tahun dapat tercapai. Sedangkan untuk capaian kinerja program dan kegiatan rata- rata keberhasilan kegiatan dengan interval nilai 100% atau kegiatan dengan capaian kinerja sangat baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan dengan capaian kinerja adalah:
a.Adanya peraturan / perundang-undangan yang menjadi dasar hukum yang kuat atau mendukung Tupoksi Satpol PP Damkar dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat maupun dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah diantaranya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 135 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo.
b.Ketersediaan Sumber Daya 1) Tersedianya Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur yang mempunyai kemampuan, pengetahuan dan keterampilan akan sangat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. 2) Tersedianya Anggaran Adanya dukungan APBD dalam pencapaian target-target indikator kinerja dan anggaran yang cukup serta pengelolaan keuangan yang efektif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. 3) Tersedianya Sumber Daya Material Ketersediaan peralatan, teknologi, dan bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan atau adanya dukungan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas.
c.Komitmen yang tinggi dari kepala organisasi perangkat daerah yang diikuti seluruh jajaran organisasi perangkat daerah di dalam pencapaian target indikator kinerja;
d.Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan organisasi perangkat daerah teknis serta jajaran TNI/POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan di dalam pelaksanaan tugas. Sebagai bagian dari komitmen Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dokumen ini juga memuat Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan selama periode 2020 hingga 2024. Tabel berikut merinci indikator- indikator kinerja, target yang telah ditetapkan, dan realisasi capaian di setiap urusan. Data ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kemajuan yang telah dicapai, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut dan strategi perbaikan di masa mendatang. Berikut Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan selama periode 2020 hingga 2024 yang tersaji pada Tabel 2.13 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020- 2024: Tabel 2.13 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020-2024 No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Indikator Tujuan PD Renstra Periode 2025-2029
1. 1.Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas 100% 100% 100% 100% 100% Indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten, dengan capaian 100% di tahun 2020 s.d 2024
2. 2.Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 100% 100% 100% 100% 100% Indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten, dengan capaian 100% di tahun 2020 s.d 2024
3. 3.Nilai SAKIP Perangkat Daerah 72,12 NA NA NA 70,21 Nilai SAKIP Tahun 2020 tercatat 72,12, Angka ini menunjukkan kategori akuntabilitas kinerja yang baik. Tahun 2021 s.d 2023 data tidak tersedia (NA). Ketidaktersediaan data ini disebabkan oleh tidak adanya reviu dari Inspektorat. Ini berarti tidak ada evaluasi resmi yang dilakukan pada periode tersebut, untuk itu Satpol PP Damkar tidak dapat mengetahui apakah kinerja SAKIP membaik, memburuk, atau tetap stabil selama tiga tahun tersebut. Selanjutnya pada tahun 2024 Nilai SAKIP adalah 70,21. Nilai ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020, dengan penurunan sebesar 1,91 poin. Ketiadaan reviu dari Inspektorat pada tahun 2021 hingga 2023 menjadi celah informasi yang signifikan, sehingga tidak memungkinkan untuk menganalisis tren atau penyebab penurunan yang terjadi. 2 Indikator Sasaran PD Renstra Periode 2025-2029
4. 1.Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 100% 100% 100% 100% 100% Indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten, dengan capaian 100% di tahun 2020 s.d 2024
5. 2.Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas 100% 100% 100% 100% 100% Indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten, dengan capaian 100% di tahun 2020 s.d 2024 No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8
6. 3.Nilai SAKIP Perangkat Daerah 72,12 NA NA NA 70,21 Nilai SAKIP Tahun 2020 tercatat 72,12, Angka ini menunjukkan kategori akuntabilitas kinerja yang baik. Tahun 2021 s.d 2023 data tidak tersedia (NA). Ketidaktersediaan data ini disebabkan oleh tidak adanya reviu dari Inspektorat. Ini berarti tidak ada evaluasi resmi yang dilakukan pada periode tersebut, untuk itu Satpol PP Damkar tidak dapat mengetahui apakah kinerja SAKIP membaik, memburuk, atau tetap stabil selama tiga tahun tersebut. Selanjutnya pada tahun 2024 Nilai SAKIP adalah 70,21. Nilai ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020, dengan penurunan sebesar 1,91 poin. Ketiadaan reviu dari Inspektorat pada tahun 2021 hingga 2023 menjadi celah informasi yang signifikan, sehingga tidak memungkinkan untuk menganalisis tren atau penyebab penurunan yang terjadi. 3 Indikator Program PD Renstra Periode 2025-2029 1.a. Persentase Penanganan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) 100% 100% 100% 100% 100% Capaian indikator ini menunjukkan kinerja yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, capaiannya selalu berada di angka 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh gangguan Trantibum yang dilaporkan berhasil diselesaikan. Kinerja ini menunjukkan efektivitas dan responsivitas yang tinggi dari pihak yang berwenang dalam menjaga ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. 1.b. Persentase Penegakan Perda dan Perkada 100% 100% 100% 100% 100% Capaian indikator pada penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) juga mencapai 100% setiap tahunnya, dari 2020 hingga 2024. Konsistensi ini menunjukkan komitmen kuat dan implementasi yang efektif dalam menegakkan peraturan hukum di tingkat daerah. 2.a. Persentase kejadian kebakaran yg ditangani sesuai Tingkat Waktu Tanggap 65,4% 58,3% 81,1% 80,8% 100,0% Capaian indikator ini menunjukkan tren yang sangat tidak stabil namun dengan peningkatan signifikan di akhir periode. Dimana capaian pada tahun 2021 mengalami penurunan, kemudian tahun 2022 mengalami peningkatan tajam, tahun 2023 relatif stabil kemudian tahun 2024 mengalami peningkatan pesat dan mencapai target maksimal. Peningkatan capaian ini tidak terlepas dari peran Relawan Kebakaran (Redkar) yang telah menjadi mitra strategis dalam penanganan kebakaran. 2.b. Persentase Pelayanan Penyelamatan Non Kebakaran 100% 100% 100% 100% 100% Capaian indikator ini menunjukkan kinerja pelayanan penyelamatan non kebakaran yang sangat baik, dengan capaian 100% di tahun 2020 s.d 2024 No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8
7. 3.Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% Capaian 100% yang konsisten dari 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa semua layanan yang mendukung fungsi dan urusan pemerintah daerah berjalan optimal. 4 SPM
8. 1.Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada 100% 100% 99% 99,87% 100% Kedua indikator menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten dari tahun ke tahun. Penurunan kecil di tahun 2022 dan 2023 mengindikasikan adanya kendala operasional (mutu pelayanan) Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga tidak tercapai 100%. Namun, pemulihan ke angka 100% di tahun 2024 menunjukkan adanya evaluasi dan perbaikan strategis yang efektif.
9. 2.Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran 100% 100% 99% 99,36% 100% 5 Permendagri 18 2020 (IKK)
10. 1.Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 100% 100% 100% 100% 100% Capaian indikator ini menunjukkan kinerja yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, capaiannya selalu berada di angka 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh gangguan Trantibum yang dilaporkan berhasil diselesaikan. Kinerja ini menunjukkan efektivitas dan responsivitas yang tinggi dari pihak yang berwenang dalam menjaga ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
11. 2.Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 100% 100% 100% 100% 100% Capaian indikator pada penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) juga mencapai 100% setiap tahunnya, dari 2020 hingga 2024. Konsistensi ini menunjukkan komitmen kuat dan implementasi yang efektif dalam menegakkan peraturan hukum di tingkat daerah.
12. 3.Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 65,4% 58,3% 81,1% 80,8% 100,0% Capaian indikator ini menunjukkan tren yang sangat tidak stabil namun dengan peningkatan signifikan di akhir periode. Dimana capaian pada tahun 2021 mengalami penurunan, kemudian tahun 2022 mengalami peningkatan tajam, tahun 2023 relatif stabil kemudian tahun 2024 mengalami peningkatan pesat dan mencapai target maksimal. Peningkatan capaian ini tidak terlepas dari peran Relawan Kebakaran (Redkar) yang telah menjadi mitra strategis dalam penanganan kebakaran.
13. 4.Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran 15,5 menit 15,58 menit 10,59 menit 5,15 menit 6,12 menit Waktu Tanggap meningkat dari 15,5 menit (2020) menjadi 15,58 (2021) dan menurun 10,59 (2022), lalu 5,15

(2023)dan 6,12 (2024). Peningkatan responsivitas di tahun-tahun terakhir (menurunnya waktu tanggap) adalah sebuah pencapaian yang positif. 2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.4.1. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 Visi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan adalah “Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif dalam mewujudkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta tata kelola kewilayahan yang efektif dan terintegrasi untuk mendukung tercapainya visi Kementerian Dalam Negeri” Untuk mencapai visi tersebut akan ditempuh melalui 5 (lima) misi yakni:

1.Merumuskan regulasi yang mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dan kewilayahan;
2.Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan trantibum, pelayanan bencana dan pelayanan kebakaran dan penyelamatan yang sesuai dengan standar;
3.Memperkuat fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) menjadi katalisator yang mampu menjadi poros strategis dalam peningkatan hubungan pusat dan daerah melalui koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, menyinkronkan pengelolaan kawasan dan perkotaan, meningkatkan kerja sama daerah, mengawal penyelenggaraan layanan perizinan terintegrasi dan terpadu serta mengefektifkan dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daerah;
4.Memperkuat basis data integrasi segmen batas dan pembakuan rupabumi dengan informasi geospasial, serta kinerja kecamatan selaku perangkat daerah yang bersifat kewilayahan;
5.Mengembangkan proses bisnis trantibumlinmas dan kewilayahan yang didukung SDM yang kompeten dan optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Untuk mewujudkan visi dan misinya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yakni:
1.Terwujudnya sistem politik yang demokratis berlandaskan nilai- nilai Pancasila (T1);
2.Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2). Selanjutnya untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu:
1.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas;
2.Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan. Untuk mencapai tujuan pada T1 Kemendagri, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menetapkan Sasaran Strategis 1 (SS1) yakni “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas”. Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 1 ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu:
1.Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “baik”;
2.Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas. Kemudian untuk mencapai tujuan pada T2 Kemendagri, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menetapkan Sasaran Strategis 2 (SS2) yakni “Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan”. Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 2 ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan. Sehubungan dengan peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas, dengan indikator kinerja yaitu:
1.Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
2.Indeks Kepuasaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas. Berdasarkan Renstra Kementerian dan Renstra Kabupaten/Kota yang ada, dapat ditemukan adanya keterkaitan yang konsisten dan saling mendukung pada pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Masing-masing tingkatan telah menetapkan Renstra sesuai kewenangan yang dimilikinya meskipun dengan objek tugas yang sama. Dengan memperhatikan keterkaitan Renstra Kementerian dan Renstra Kabupaten/Kota yang ada terdapat beberapa hal ditemukan sebagai faktor penghambat dan pendorong bagi penyelenggaraan tugas Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo meliputi:
1.Faktor Penghambat

a.Tingkat Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Masyarakat yang Rendah: Masih banyak masyarakat yang kurang memahami dan mematuhi Perda/Perkada, seperti masalah PKL yang tidak tertib, pelanggaran tata ruang, atau pelanggaran terkait K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan). Hal ini membuat tugas penegakan hukum menjadi lebih berat dan berulang;
b.Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Jumlah personil Satpol PP Damkar yang belum sebanding dengan standar pelayanan minimal/ luas wilayah dan jumlah penduduk Purworejo menjadi hambatan. Keterbatasan ini mempengaruhi waktu respons dan cakupan wilayah layanan.
c.Tantangan Geografis: Kondisi wilayah Kabupaten Purworejo yang bervariasi, dari perkotaan hingga perbukitan dan daerah pesisir, menimbulkan tantangan tersendiri. Akses jalan yang sulit dijangkau untuk armada besar, terutama di wilayah pelosok, dapat menghambat kecepatan penanganan bencana;
d.Keterbatasan Anggaran dan Sarana Prasarana: Anggaran yang terbatas dapat menghambat pengadaan sarana dan prasarana, pemeliharaan rutin sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan personil. Untuk Damkar, ketersediaan armada maupun sarana dan prasarana yang kurang memadai atau tidak sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Purworejo (misalnya, jalan sempit) menjadi hambatan besar dalam respons cepat. Begitu juga untuk penyelenggaraan trantibumlinmas, belum optimalnya pemberdayaan Linmas (Perlindungan Masyarakat) yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dikarenakan anggaran yang belum mencukupi.
1. 2.Faktor Pendorong
a.Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah: Adanya Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang jelas memberikan landasan hukum yang kuat bagi Satpol PP Damkar untuk bertindak. Komitmen pemerintah daerah terhadap penegakan aturan dan alokasi anggaran yang memadai menjadi pendorong utama;
b.Sinergi dengan Instansi Lain: Kerja sama yang solid dengan Polres, Kodim, BPBD, Dinas Sosial, dan instansi terkait lainnya mempermudah koordinasi dalam penanganan masalah yang kompleks. Sinergi ini menciptakan kekuatan kolektif dalam menjaga stabilitas daerah;
c.Semangat dan Loyalitas Petugas: Dedikasi, semangat juang, dan loyalitas personil Satpol PP Damkar dalam menjalankan tugas di lapangan, sering kali dengan risiko tinggi, adalah faktor pendorong internal yang sangat penting;
d.Partisipasi Aktif Masyarakat: Kesadaran masyarakat yang meningkat akan pentingnya ketertiban, keamanan, dan kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran menjadi aset berharga. Partisipasi warga, seperti melalui peran aktif Linmas, RT/RW, dan Karang Taruna, dapat membantu tugas pencegahan dan deteksi dini. Berdasarkan dari perkembangan latar belakang sosial dan budaya, faktor kunci keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo dalam membangun fondasi yang kuat untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, responsif, dan profesional kepada masyarakat dalam lima tahun ke depan sebagai berikut:
a.Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme SDM Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kualitas SDM yang bertaqwa kepada Tuhan YME, Kompeten, Produktif, Profesional dan Proporsional sesuai dengan bidang tugasnya untuk melaksanakan Program sesuai dengan visi, misi Bupati;
b.Tersedianya dukungan anggaran dan sarana dan prasarana yang memadai Peralatan yang memadai dan modern adalah penopang utama keberhasilan di lapangan melalui pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, dan peningkatan ketersediaan perlengkapan untuk memastikan seluruh personil memiliki perlengkapan standar yang lengkap dan layak, seperti alat komunikasi, alat pelindung diri (APD), dan peralatan penunjang lainnya, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung operasional maupun pelaporan;
c.Sinergi dan Kolaborasi dengan berbagai pihak Sinergi antar lembaga dengan memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dalam setiap penanganan masalah yang membutuhkan respons terpadu. Serta pemberdayaan Masyarakat sebagai mitra dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan mendorong masyarakat untuk menjadi garda terdepan dalam deteksi dini, pencegahan, dan penanganan awal.
d.Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat Pemanfaatan media sosial, kampanye kreatif, dan sosialisasi kepada Masyarakat akan meningkatkan kesadaran hukum dan kewaspadaan Masyarakat;
e.Penguatan Kebijakan dan Regulasi Landasan hukum yang kuat akan menjamin efektivitas tindakan di lapangan. Dalam hal ini upaya yang dilakukan adalah melakukan evaluasi berkala terhadap Perda dan Perkada yang ada untuk memastikan relevansinya dengan dinamika masyarakat dan menyusun dan menerapkan SOP yang jelas dan terukur untuk setiap tuga, dimana hal ini akan mengurangi potensi tumpang tindih wewenang dan memberikan kepastian hukum bagi petugas dan masyarakat. 2.1.4.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) A. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041. Tujuan penataan ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (empat) adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berdaya saing bertumpu pada sektor pariwisata, industri dan pertanian yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW secara prinsip pelayanan Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo mencakup seluruh wilayah Kabupaten Purworejo secara merata untuk menjamin kondusifitas seluruh wilayah Kabupaten Purworejo dalam hal ini Pelaksanaan Perda RTRW telah dilaksanakan oleh Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo sebagai Perwujudan Kawasan Strategis dalam sub Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya dan Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup pada sub urusan kebakaran berupa kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran yang selama ini telah dilaksanakan dengan kegiatan berupa Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat; Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran; dan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana. B. Analisis Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sesuai Dengan Pelayanan Perangkat Daerah Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:
a.mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam rangka pembangunan masyarakat Kabupaten Purworejo seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);
c.melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah, menanggulangi, dan memulihkan lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak;
d.memelihara lingkungan hidup melalui upaya konservasi, pencadangan, dan/atau pelestarian fungsi atmosfer terhadap perubahan iklim; dan
e.memberikan kepastian hukum bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya, meskipun Satpol PP dan Damkar Kabupaten Purworejo tidak secara langsung menyusun dokumen KLHS maka secara otomatis Satpol PP Damkar selaku penyelenggara Trantibumlinmas, penegak Perda dan Perkada serta pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran mendukung terhadap pelaksanaan KLHS dapat berjalan sukses di Kabupaten Purworejo. Untuk mendukung kegiatan, Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo selama 5 (lima) tahun ke depan Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo melaksanakan penegakan Perda dan Perkada terhadap:
1. 1.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Pelacuran;
2. 2.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Keras dan Minuman Beralkohol;
3. 3.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
4. 4.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Irigasi;
5. 5.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perburuan Burung & Satwa Liar Lainnya;
6. 6.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern;
7. 7.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame;
9. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
10. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Garis Sempadan;
11. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
12. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok;
13. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Penyakit;
14. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041;
15. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
16. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
17. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kabupaten Purworejo Layak Anak;
18. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
20. 20.Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Zona Penempatan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Purworejo;
21. 21.Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
22. 22.Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 104 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame;
23. 23.Peraturan Bupati Purworejo Nomor 38 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
24. 24.Peraturan Bupati Purworejo Nomor 54 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung kesinambungan pembangunan. Upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat memerlukan dukungan dari seluruh masyarakat, namun demikian masih banyak tantangan dalam rangka mewujudkannya antara lain: 2.1.4.3. Tantangan Tantangan dalam pengembangan pelayanan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo adalah:
a.Globalisasi, AEC (Asean Economic Community) atau MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) Memberikan pengaruh pada individu dan antar kelompok dalam masyarakat akibat pengaruh dunia luar yang tanpa batas, tidak ada filter negara terhadap pengaruh atau dunia luar dalam segala bidang kehidupan sehingga muncul dampak negatif antara lain berupa hambatan sektor industri domestik untuk berkembang sebagai efek perdagangan bebas, sektor keuangan semakin tidak stabil akibat pengaruh pasar saham, kejahatan siber (Cybercrime) dan penipuan online maupun informasi-informasi yang tidak tersaring dapat mengadu domba antar kelompok masyarakat serta mengakibatkan munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antar perilaku sesama warga sehingga sangat rawan terjadinya gesekan antar masyarakat dan dapat memicu keresahan sosial, konflik antarkelompok, atau bahkan kekerasan massal jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat.
b.Proses Demokrasi Langsung dan Otonomi Daerah. Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah secara langsung mempunyai dampak dan memicu konflik sosial di masyarakat (bentrok antar pendukung) dan dengan adanya otonomi daerah dapat menimbulkan konflik antar daerah satu dengan yang lain karena menganggap daerahnya paling baik.
c.Tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan publik. Saat ini kecepatan dan ketepatan pelayanan sangat diharapkan oleh masyarakat sehingga Satpol PP Damkar harus merespon dengan baik tuntutan masyarakat tersebut agar tidak menimbulkan kekecewaan yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Satpol PP Damkar yang merupakan garda terdepan Pemerintah Daerah menyangkut ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
d.Kabupaten Purworejo merupakan jalur strategis sebagai lintasan penghubung Jalur Lintas Selatan (JLS) dan Pantai Utara (Pantura). Kabupaten Purworejo terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah atau bagian selatan Pulau Jawa bagian tengah, dimana Kabupaten Purworejo merupakan jalur strategis sebagai lintasan penghubung Jalur Lintas Selatan (JLS) dan Pantai Utara (Pantura) hal tersebut sangat berpotensi terkait dengan mobilitas perekonomian masyarakat atau distribusi barang maupun orang. Ditambah dengan adanya pembangunan jalan lintas Selatan dimana jaringan jalan yang baik menyebabkan urat nadi perekonomian suatu wilayah atau daerah akan menjadi lancar dalam mengakomodasikan faktor-faktor produksi dan potensi daerah, selain itu Kabupaten Purworejo sebagai bagian dari jalur distribusi, berpotensi menjadi titik transit atau target operasi, sehingga hal tersebut sangat berkaitan erat dengan tupoksi Satpol PP Damkar untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan menjaga kondusifitas wilayah.
e.Cakupan Penegakan Perda dan Perkada dan Penyelenggaraan Urusan Kebakaran yang kompleks. Luas Kabupaten Purworejo seluas 1.081,45 km2. Kondisi wilayah Kabupaten Purworejo secara umum terbagi menjadi dua yaitu bagian utara merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian antara 25–1.050 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sedangkan bagian selatan merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0-25 mdpl, dan kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Purworejo yang berbeda-beda, sementara keterbatasan jumlah anggota Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo akan menjadikan cakupan penegakan Perda dan Perkada, menjadi tantangan besar untuk dapat mewujudkan inovasi dalam pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada serta efektivitas penegakan Perda dan Perkada. Selain itu pada penyelenggaraan sub urusan kebakaran di Kabupaten Purworejo mengingat pentingnya kecepatan dan efektivitas dalam penanganan bencana ini. Tantangan-tantangan tersebut mencakup aspek SDM, peralatan, infrastruktur, hingga kesadaran masyarakat, sehingga untuk mengatasi tantangan- tantangan ini memerlukan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan investasi, penguatan regulasi, serta kolaborasi aktif dengan masyarakat dan sektor swasta.
f.Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Kabupaten Purworejo. Kondisi masyarakat yang beragam dan letak serta luas geografis Kabupaten Purworejo diantara lalu lintas ekonomi antar Provinsi dan antar Kabupaten menimbulkan potensi rawan gangguan Trantibum berupa konflik sosial.
g.Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam masyarakat di Kabupaten Purworejo. Terbatasnya personil Satpol PP Damkar dan luasnya wilayah Kabupaten Purworejo serta jumlah penduduk yang besar dan adanya potensi-potensi gangguan trantibum sehingga dibutuhkan peran serta partisipasi masyarakat dalam membantu Satpol PP Damkar untuk menjaga kondusifitas wilayah dimana kondusifitas wilayah menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat.
h.Dengan beroperasinya bandara Internasional Yogyakarta International Airport (YIA) yang sangat dekat dengan sisi timur atau berbatasan langsung dengan Kabupaten Purworejo akan menambah keramaian dan kerawanan di wilayah Kabupaten Purworejo dan ini menjadi pemikiran bersama untuk lebih meningkatkan potensi Satpol PP Damkar yang ada baik dari segi SDM, jumlah anggotanya dan sarana prasarana penunjang lainnya yang sangat diperlukan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. 2.1.4.4. Peluang Sedangkan peluang untuk pengembangan pelayanan di Satpol PP Damkar adalah:
a.Semakin lengkapnya regulasi penegakan hukum baik Undang- undang, Peraturan Pemerintah, Permendagri, termasuk Perda dan Perkada sebagai dasar penegakan hukum daerah;
b.Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rasa aman, tertib dan tenteram;
c.Meningkatnya pemahaman Aparatur terhadap Tugas dan Fungsi;
d.Dukungan dan Kerjasama dari berbagai pihak terhadap Satpol PP Damkar dalam penyelenggaraan penegakan Perda serta ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat;
e.Adanya hubungan yang harmonis dalam menjalin koordinasi antar satuan dan instansi terkait dengan pelayanan kepada masyarakat;
f.Tekad Satpol PP Damkar untuk mewujudkan good governance;
g.Antusias kerjasama antar daerah sangat tinggi dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul di wilayah perbatasan;
h.Kerjasama antara Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo dengan wilayah berbatasan antar provinsi maupun wilayah berbatasan antar kabupaten/ kota perlu ditingkatkan dalam menciptakan wilayah perbatasan yang kondusif. 2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran layanan Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo tidak hanya mencakup masyarakat umum, tetapi juga pihak-pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
1. 1.Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kelompok sasaran utama Satpol PP berfokus pada individu dan entitas yang dapat memengaruhi ketertiban dan ketentraman masyarakat, termasuk:
2. 1.Masyarakat Umum: Layanan utama adalah pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, termasuk penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) seperti larangan Pedagang Kaki Lima (PKL) di area terlarang, penertiban bangunan liar, dan pengamanan aset daerah.
3. 2.Pelaku Usaha: Sasaran ini mencakup pemilik tempat usaha, pengelola hiburan malam, atau pengusaha yang berpotensi melanggar Perda/ Perkada terkait izin operasional, jam kerja, atau gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
4. 3.Masyarakat Rentan: Satpol PP juga memiliki tugas untuk melindungi dan menertibkan kelompok rentan seperti gelandangan, pengemis, dan anak jalanan, dengan berkoordinasi bersama Dinas Sosial untuk penanganan lebih lanjut.
5. 2.Pemadam Kebakaran (Damkar) Kelompok sasaran utama Damkar adalah semua pihak yang berpotensi membutuhkan layanan darurat, baik dalam kejadian kebakaran maupun non-kebakaran.
6. 1.Masyarakat Umum: Sasaran utama adalah warga negara yang membutuhkan layanan darurat seperti pemadaman kebakaran, penyelamatan korban, dan evakuasi dari berbagai insiden, baik di rumah, tempat kerja, maupun ruang publik.
7. 2.Bangunan dan Properti: Damkar memberikan layanan perlindungan terhadap bangunan, baik properti publik maupun pribadi, dari ancaman kebakaran, serta membantu evakuasi aset berharga.
8. 3.Institusi dan Organisasi: Layanan edukasi dan pencegahan kebakaran ditujukan kepada sekolah, perkantoran, dan fasilitas publik untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan dalam menghadapi bahaya kebakaran.
9. 4.Hewan dan Lingkungan: Damkar juga memiliki peran dalam penyelamatan hewan yang terjebak atau terancam bahaya, serta penanganan kejadian yang berdampak pada lingkungan, seperti tumpahan bahan kimia berbahaya. 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dalam Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo disebutkan bahwa Satpol PP Damkar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangan daerah, yang meliputi penegakan peraturan Perundang- Undangan Daerah, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat, dan Penanganan Serta Pencegahan Kebakaran. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas oleh Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang tertib dan menciptakan iklim yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Permasalahan- permasalahan Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut: Tabel 2.14 Pemetaan Permasalahan Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH Kualitas Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum optimal Masih kurang optimalnya pencegahan gangguan Trantibumlinmas dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan penyelenggaraan trantibumlinmas maupun penegakan perda dan perkada Kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap Perda dan Perkada atau Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada yang rendah Belum optimalnya koordinasi dan kerja sama antar instansi dalam penanganan Trantibumlinmas dan penegakan Perda/Perkada Belum optimalnya forum koordinasi lintas instansi. Kurangnya partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pemeliharaan Trantibumlinmas Belum optimalnya pemberdayaan potensi masyarakat (Linmas, RT/RW, Karang Taruna). MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH Program edukasi dan sosialisasi yang menarik dan mudah dijangkau masyarakat belum optimal Kualitas Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Pemadaman, dan Penyelamatan Kebakaran serta Non- Kebakaran belum optimal Belum optimalnya kapasitas dan kecepatan respon pemadaman dan penyelamatan Keterbatasan jumlah dan sebaran personil pemadam kebakaran yang siaga Keterbatasan sarana dan prasarana serta ketersediaan dan kondisi armada mobil pemadam kebakaran yang belum sesuai kebutuhan wilayah (terutama untuk area sempit dan kondisi jalan yang sulit dijangkau) serta belum terpenuhinya target minimal Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Masih tingginya potensi risiko dan kejadian kebakaran Partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran belum optimal Keterbatasan infrastruktur pendukung (hydran air) yang berfungsi dan tersebar merata Kurangnya kepatuhan bangunan gedung dan fasilitas umum terhadap standar keamanan kebakaran Keterbatasan program inspeksi dan mitigasi risiko kebakaran. Belum optimalnya penanganan kejadian non kebakaran (penyelamatan dan evakuasi) Kurangnya spesialisasi dan pelatihan khusus untuk jenis penyelamatan non-kebakaran (misalnya, penyelamatan di ketinggian, di air, atau penanganan material berbahaya) Keterbatasan peralatan khusus untuk penanganan kejadian non-kebakaran Minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya dan cara penanganan kejadian non- kebakaran. Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah belum optimal Belum optimalnya perencanaan dan pelaporan kinerja yang berkualitas Keterbatasan pemahaman dan kapasitas ASN dalam menyusun perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan organisasi serta belum optimalnya pelaporan kinerja Keterbatasan jumlah personel yang spesialis di bidang akuntabilitas kinerja Sebagai garda terdepan dalam menjaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo saat ini menghadapi tantangan dalam mewujudkan kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang optimal serta memastikan kualitas penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, pemadaman, dan penyelamatan kebakaran serta non kebakaran yang optimal. Kondisi ideal yang diharapkan masih belum tercapai sepenuhnya, menuntut evaluasi mendalam terhadap berbagai aspek operasional dan dukungan. Permasalahan yang masih mendera adalah sebagai berikut:
10. 1.Kurang optimalnya pencegahan gangguan Trantibumlinmas dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Kesenjangan ini bersumber dari akar masalah yaitu:
a.Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan penyelenggaraan trantibumlinmas maupun penegakan perda dan perkada. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP, baik dari segi kuantitas personil yang belum ideal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, untuk Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo dengan tipe B anggota minimal berjumlah 251 - 350 orang, maupun kompetensi yang perlu untuk terus ditingkatkan. Di samping itu, ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan penyelenggaraan trantibumlinmas maupun penegakan perda dan perkada yang belum memadai turut menjadi penghambat kinerja di lapangan.
b.Kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap Perda dan Perkada atau tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada yang rendah. Rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap Perda dan Perkada, yang berimplikasi langsung pada tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya edukasi dan komunikasi persuasif perlu digencarkan.
1. 2.Belum optimalnya koordinasi dan kerja sama antar instansi dalam penanganan Trantibumlinmas dan Penegakan Perda dan Perkada. Akar permasalahannya terletak pada belum optimalnya fungsi forum koordinasi lintas instansi yang ada, sehingga sinergi penanganan di lapangan belum terjalin secara maksimal. Hal ini juga terkait adanya potensi pelanggaran perda/ perkada dan timbulnya gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di daerah perbatasan Provinsi maupun perbatasan antar Kabupaten/ Kota. Satpol PP seringkali memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari Perangkat Daerah (PD) lain atau lintas instansi dan aparat penegak hukum terkait untuk penanganan yang komprehensif atau menyeluruh.
2. 3.Kurangnya partisipasi dan dukungan masyarakat dalam upaya pemeliharaan Trantibumlinmas juga menjadi tantangan yang harus diatasi. Akar masalahnya adalah belum optimalnya pemberdayaan potensi masyarakat seperti Linmas, pengurus RT/RW, dan Karang Taruna sebagai mitra strategis Satpol PP dikarenakan anggaran yang belum mencukupi; Selain itu, program edukasi dan sosialisasi yang menarik dan mudah dijangkau masyarakat juga belum sepenuhnya optimal. Ini menyebabkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan belum terbangun secara merata. Sementara itu, pada sub urusan kebakaran, Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo juga menghadapi sejumlah permasalahan sebagai berikut:
3. 1.Belum optimalnya kapasitas dan kecepatan respons pemadaman dan penyelamatan, hal ini disebabkan oleh:
a.Keterbatasan jumlah dan sebaran personil pemadam kebakaran yang siaga. Keterbatasan jumlah dan sebaran personil pemadam kebakaran yang siaga merupakan masalah yang berdampak langsung pada efektivitas penanganan kebakaran dan penyelamatan. Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo menghadapi tantangan dalam memenuhi standar ideal jumlah personel dan pos pemadam kebakaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan Standar Jumlah Aparatur/Sumber Daya Manusia Setiap 1 (satu) unit kendaraan pemadam kebakaran (mobil pemadam kebakaran) dioperasionalkan oleh 6 (enam) petugas damkar dengan pembagian tugas 1 (satu) orang sebagai Komandan Regu, 1 (satu) orang sebagai pengemudi sekaligus Operator Pompa, dan 4 (empat) orang anggota petugas damkar yang dilengkapi dengan alat perlindungan diri aparatur. Untuk kondisi saat ini jumlah setiap regu petugas damkar belum sesuai standar, dikarenakan jumlah anggota Damkar Kabupaten Purworejo masih kurang;
b.Keterbatasan sarana dan prasarana serta ketersediaan dan kondisi armada mobil pemadam kebakaran yang belum sesuai kebutuhan wilayah (terutama untuk area sempit dan kondisi jalan yang sulit dijangkau) serta belum terpenuhinya target minimal Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan sehingga kinerja aparat Satpol PP Damkar kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya termasuk didalamnya yang berkaitan dengan waktu tanggap (Respon Time) pada Pelayanan Pemadam Kebakaran 15 menit dari diterimanya laporan kejadian sampai ke lokasi kejadian kebakaran untuk melakukan pemadaman/ pengendalian kebakaran dengan kondisi wilayah kabupaten Purworejo yang merupakan sebagian besar wilayah pegunungan/ dataran tinggi dan infrastruktur jalan di wilayah pegunungan serta beberapa kawasan padat pemukiman masih terdapat kondisi jalan yang tidak memungkinkan untuk dilalui mobil Damkar sehingga mempersulit proses penanganan kebakaran;
1. 2.Masih tingginya potensi risiko dan kejadian kebakaran juga menjadi masalah yang dihadapi Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo. Akar masalahnya adalah partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang belum optimal, keterbatasan infrastruktur pendukung (hydran air) yang berfungsi dan tersebar merata, kurangnya kepatuhan bangunan gedung dan fasilitas umum terhadap standar keamanan kebakaran, dan kurangnya program inspeksi serta mitigasi risiko kebakaran yang proaktif.
2. 3.Tidak hanya kebakaran, belum optimalnya penanganan kejadian non kebakaran (penyelamatan dan evakuasi) juga menjadi perhatian. Ini disebabkan oleh kurangnya spesialisasi dan pelatihan khusus untuk jenis penyelamatan tertentu (misalnya, di ketinggian, di air, atau penanganan material berbahaya), Keterbatasan peralatan khusus untuk penanganan kejadian non kebakaran, serta minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya dan cara penanganan kejadian non kebakaran. Seluruh permasalahan ini memerlukan langkah strategis dan terpadu dari Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo dalam penyusunan Rencana Strategis periode 2025-2029, guna mewujudkan Purworejo yang aman, tertib, dan mampu merespons setiap potensi ancaman terhadap keselamatan masyarakat. 2.2.2. Isu Strategis Isu strategis dalam perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo, merupakan kondisi faktual yang perlu diperhatikan. Karena, penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan secara signifikan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan pada masa yang akan datang. Isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dalam 5 (lima) tahun ke depan dirumuskan dengan mengkomparasi fakta-fakta permasalahan pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo. Adapun isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran, dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 2.15 Isu Strategis Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Bonus Demografi Stabilitas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Belum Kondusif Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia Dampak buruk teknologi AI Transformasi sosial Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia
3. 1.Banyaknya potensi gangguan trantibum dikarenakan belum optimalnya peran serta masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta dalam berpartisipasi menyelenggarakan urusan trantibumlinmas Involuntary migration Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat
4. 2.Potensi pelanggaran perda/ perkada dan timbulnya gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di daerah perbatasan Provinsi maupun perbatasan antar Kabupaten/ Kota; Aging population negara maju
5. 3.Tingkat kepatuhan Masyarakat terhadap peraturan masih rendah, yang menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami atau menghargai pentingnya peraturan yang ada;
6. 4.Jumlah dan kemampuan anggota Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo masih kurang dan belum sebanding dengan standar pelayanan minimal/ luas wilayah dan jumlah penduduk;
7. 5.Belum optimalnya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung optimalisasi fungsi Trantibumlinmas dikarenakan anggaran yang belum mencukupi; POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 6.Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana trantibumlinmas sehingga berdampak kepada kinerja di lapangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
8. 7.Belum terpenuhinya target minimal Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sehingga mempengaruhi waktu respons dan jangkauan pelayanan;
9. 8.Belum optimalnya partisipasi relawan kebakaran atau masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran.
10. 1.Isu Strategis 1: Banyaknya potensi gangguan trantibum dikarenakan belum optimalnya peran serta masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta dalam berpartisipasi menyelenggarakan urusan trantibumlinmas; Partisipasi masyarakat, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan, belum sepenuhnya tergerak. Kesadaran atau kepedulian masyarakat akan pentingnya Trantibumlinmas juga masih rendah. Selain itu sinergi antar instansi pemerintah dan pihak swasta juga belum berjalan optimal. Penyelenggaraan trantibum sering kali terkesan menjadi tanggung jawab tunggal Satpol PP, padahal isu-isu ketertiban seperti perizinan, tata ruang, dan kebersihan seharusnya menjadi urusan bersama. Akibatnya, penanganan masalah kerap kali menjadi reaktif, bukan proaktif. Kondisi ini menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh potensi gangguan trantibum untuk berkembang, mulai dari PKL yang tidak tertib, dan pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) lainnya. Strategi ke depan harus berfokus pada membangun kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan. Perlu partisipasi aktif dari seluruh pihak untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman.
11. 2.Isu Strategis 2: Potensi pelanggaran perda/ perkada dan timbulnya gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di daerah perbatasan Provinsi maupun perbatasan antar Kabupaten/ Kota; Wilayah perbatasan seringkali menjadi zona abu-abu dalam hal penegakan hukum dan koordinasi. Masyarakat di area ini cenderung memiliki hubungan dan mobilitas yang tinggi di kedua sisi perbatasan. Kondisi ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pelanggaran. Kurangnya koordinasi yang terpadu antar pemerintah daerah di perbatasan membuat penegakan aturan menjadi tidak efektif. Kondisi ini menuntut adanya kerja sama yang lebih kuat dan terstruktur antar pemerintah daerah di perbatasan, agar tindakan preventif dan penanganan masalah dapat dilakukan secara sinergis dan cepat.
12. 3.Isu Strategis 3: Tingkat kepatuhan Masyarakat terhadap peraturan masih rendah, yang menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami atau menghargai pentingnya peraturan yang ada; Meski berbagai upaya telah dilakukan, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) di Kabupaten Purworejo masih tergolong rendah. Kepatuhan yang rendah ini tidak hanya terlihat dari pelanggaran kasat mata seperti pedagang kaki lima (PKL) yang tidak tertib atau parkir liar. Lebih dari itu, masalah ini mencakup ketidakdisiplinan dalam mendirikan bangunan tanpa izin, pemasangan reklame tidak berizin, hingga kurangnya kesadaran dalam menjaga keamanan lingkungan. Strategi ke depan harus berfokus pada membangun kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis dan edukatif, sehingga masyarakat tidak lagi patuh karena takut, melainkan karena memahami dan meyakini manfaat dari peraturan yang ada.
13. 4.Isu strategis 4: Jumlah dan kemampuan anggota Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo masih kurang dan belum sebanding dengan standar pelayanan minimal/ luas wilayah dan jumlah penduduk; Dengan wilayah yang membentang dari pesisir selatan hingga perbukitan dan populasi yang terus bertumbuh, kebutuhan akan kehadiran petugas yang sigap dan terlatih di setiap sudut Purworejo sangatlah mendesak. Namun, realitanya, jumlah personil yang ada saat ini belum mencukupi untuk menjangkau seluruh area secara optimal. Akibatnya, waktu tanggap (response time) menjadi lebih lama, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pos-pos utama. Selain masalah kuantitas, kualitas dan kemampuan juga menjadi perhatian dimana para personil juga memerlukan pelatihan dan peralatan yang memadai untuk menghadapi berbagai tantangan, mulai dari negosiasi dengan masyarakat hingga penanganan kebakaran di lokasi yang sulit. Kesenjangan ini menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan oleh potensi gangguan Trantibum dan memperbesar risiko saat terjadi bencana. Oleh karena itu penambahan jumlah personel yang disertai dengan peningkatan kompetensi dan profesionalisme merupakan strategi kedepan untuk memastikan bahwa pelayanan trantibumlinmas dan pemadaman kebakaran dapat berjalan efektif dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat.
14. 5.Isu Strategis 5: Belum optimalnya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung optimalisasi fungsi Trantibumlinmas dikarenakan anggaran yang belum mencukupi; Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan forum-forum komunitas seperti RT/RW, dan Karang Taruna, yang memiliki potensi besar untuk melakukan deteksi dini dan pencegahan, masih belum diberdayakan secara maksimal. Satlinmas adalah mata dan telinga pemerintah di lapangan, yang paling mengetahui kondisi lingkungan dan menjadi garda terdepan di tingkat RT/RW dan kelurahan/desa dalam upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan awal masalah sosial maupun bencana. Sayangnya, potensi besar ini belum dimaksimalkan. Anggaran yang belum mencukupi untuk pemberdayaan Satlinmas menjadi kendala utama. Keterbatasan ini mempengaruhi berbagai hal, mulai dari minimnya pelatihan yang layak, insentif yang kurang memadai, hingga ketersediaan sarana dan prasarana penunjang seperti seragam dan alat komunikasi. Akibatnya, semangat dan motivasi anggota Satlinmas menjadi turun, dan peran mereka dalam menjaga lingkungan pun tidak berjalan optimal.
15. 6.Isu Strategis 6: Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana trantibumlinmas sehingga berdampak kepada kinerja di lapangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; Sarana dan prasarana merupakan hal penting dalam operasional kegiatan. Namun saat ini kita mendapati kondisi di mana banyak peralatan maupun kendaraan yang dimiliki belum memadai sehingga berdampak kepada kinerja di lapangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seperti penegakan Perda dan Perkada, penertiban dan penanganan kebakaran yang berkaitan dengan waktu tanggap (Response Time) pada Pelayanan Pemadam Kebakaran 15 menit dari diterimanya laporan kejadian sampai ke lokasi kejadian kebakaran untuk melakukan pemadaman/ pengendalian kebakaran dengan kondisi wilayah kabupaten Purworejo yang merupakan sebagian besar wilayah pegunungan/ dataran tinggi dan infrastruktur jalan di wilayah pegunungan serta beberapa kawasan padat pemukiman masih terdapat kondisi jalan yang tidak memungkinkan untuk dilalui mobil Damkar sehingga mempersulit proses penanganan kebakaran; Hal ini menegaskan pentingnya modernisasi sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, sehingga kinerja Satpol PP dan Damkar akan meningkat, dan rasa aman masyarakat dapat lebih terjamin.
16. 7.Isu Strategis 7: Belum terpenuhinya target minimal Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sehingga mempengaruhi waktu respons dan jangkauan pelayanan; WMK adalah konsep penting dalam dunia pemadam kebakaran, yang bertujuan memastikan setiap wilayah dapat dijangkau oleh tim pemadam dalam waktu respons yang ideal, yaitu kurang dari 15 menit. Namun, dengan kondisi yang ada, masih banyak area di Purworejo yang berada di luar jangkauan WMK, yang berarti bahwa jika terjadi kebakaran di wilayah tersebut, tim pemadam akan membutuhkan waktu lebih lama untuk tiba di lokasi. Dimana setiap detik memiliki peran besar dalam menentukan seberapa parah kerusakan yang akan terjadi. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan pos-pos pemadam kebakaran yang ada. Pos-pos yang ada saat ini belum cukup untuk mencakup pelayanan pemadaman kebakaran dalam Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi di seluruh wilayah Kabupaten Purworejo secara merata. Dengan demikian, diketahui pentingnya pemenuhan WMK sehingga dapat memperpendek waktu respons, memperluas jangkauan pelayanan, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Purworejo dari ancaman bencana kebakaran.
17. 8.Isu Strategis 8: Belum optimalnya partisipasi relawan kebakaran atau masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran. Masyarakat adalah pihak pertama yang berada di lokasi kejadian. Namun, kurangnya pelatihan, edukasi, dan pembentukan tim relawan yang terstruktur membuat potensi ini belum sepenuhnya termanfaatkan. Relawan atau masyarakat yang terlatih dapat melakukan deteksi dini, penanganan awal menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), serta membantu proses evakuasi. Keterbatasan ini bukan hanya sekadar isu partisipasi, melainkan juga masalah keselamatan. Ketika masyarakat tidak siap, risiko kerugian material dan korban jiwa akan meningkat. Oleh karena itu, pentingnya membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat. Strategi kedepan adalah mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran maupun non kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi serta pembentukan dan pembinaan relawan kebakaran (Redkar) di setiap kelurahan/desa. Dengan demikian masyarakat berpartisipasi aktif dalam penanganan dan penanggulangan kebakaran maupun non kebakaran dan terlatih siap siaga untuk menjaga keselamatan di lingkungannya. Visi dan misi Bupati Purworejo terpilih Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Purworejo tahun 2025 – 2029 adalah “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)”. Untuk mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan 5 (lima) misi Kabupaten Purworejo sebagai berikut:
18. 1.Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kompeten, Produktif, dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Lingkungan Masyarakat yang Sehat, Berbudaya, dan Sejahtera.
19. 2.Meningkatkan Pemerataan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Wilayah.
20. 3.Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana.
21. 4.Meningkatkan Produktivitas dan Inklusivitas ekonomi Melalui Peran Serta dan Kontribusi Pelaku Ekonomi Lokal yang Mendukung Ketahanan Pangan.
22. 5.Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Inovatif berbasis Teknologi Informasi. Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo mengemban Misi yang ke-3 (ketiga) yaitu “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana” dan ke-5 (kelima) yaitu “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Inovatif berbasis Teknologi Informasi”, yang mana keterkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo adalah “Membantu Bupati dalam Melaksanakan Fungsi Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat sesuai dengan kewenangan daerah, yang meliputi Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat dan Penanganan serta Pencegahan Kebakaran”. Sejalan dengan visi dan misi dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo sebagai salah satu elemen dari sistem penyelenggaraan pemerintahan bidang Penegakan Perda, Penyelenggaraan Trantibumlinmas serta Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purworejo. Kegiatan Satpol PP Damkar yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dalam mendukung misi ke-3 (ketiga) dan ke-5 (kelima) adalah:
23. 1.Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota;
24. 2.Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan peraturan Bupati/ Wali Kota;
25. 3.Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota;
26. 4.Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota;
27. 5.Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota;
28. 6.Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran;
29. 7.Investigasi Kejadian Kebakaran;
30. 8.Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran;
31. 9.Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Purworejo serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang akan dicapai oleh Kabupaten Purworejo yang mana berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo, sejalan dengan hal tersebut, Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo sebagai salah satu elemen dari sistem penyelenggaraan pemerintahan bidang Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, dan Penanganan serta Pencegahan Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purworejo sesuai dengan visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kabupaten Purworejo. Dalam hal ini tujuan dan sasaran Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan untuk periode Renstra (2025-2029) merupakan turunan langsung dari visi dan misi Bupati Purworejo, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo. Penetapan tujuan dan sasaran ini menjadi arah strategis utama yang akan dicapai melalui berbagai program dan kegiatan yang tersaji dalam Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo sebagai berikut: Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) NSPK:

1.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
3.Peraturan Bupati Purworejo Nomor 135 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran serta Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
1.Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3.Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70,22 70,45 72,89 75,53 77,76 80,20 SASARAN RPJMD: S3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana
1.Meningkatnya kualitas Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 100% 100% 100% 100% 100% 100% NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) SASARAN RPJMD: S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi.

2.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas 100% 100% 100% 100% 100% 100% SASARAN RPJMD: S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi.
3.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70,22 70,45 72,89 75,53 77,76 80,20 Sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo pelayanan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang tertib dan menciptakan iklim yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 135 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo, yang didukung dengan indikator- indikator urusan Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo meliputi:
1.Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah;
2.Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
3.Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota yang Dibina;
4.Jumlah Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota
5.Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten;
6.Persentase Peralatan Proteksi Kebakaran yang Sesuai Standar;
7.Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran;
8.Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran;
9.Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia. 3.3. Strategi dan Arah Kebijakan 3.3.1. Strategi Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan atau sasaran Renstra PD. Berikut strategi Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo untuk mendukung mewujudkan visi misi Bupati dalam kurun waktu lima tahun ke depan: Tabel 3.2 Strategi Rensta Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 Tujuan Sasaran Strategi Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran serta Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
1.Meningkatnya kualitas Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran
1.Meningkatkan kualitas Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
2.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
2.Meningkatkan Kualitas Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibumlinmas Tujuan Sasaran Strategi
3.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
3.Meningkatkan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
1.Meningkatkan Kualitas Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Tercapainya strategi ini diindikasikan dengan meningkatnya layanan pemadaman, penyelamatan, investigasi, pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kebakaran sehingga terciptanya rasa aman dalam masyarakat dari bahaya kebakaran maupun non kebakaran. Upaya untuk mencapai strategi ini adalah dengan 1). Meningkatnya kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK); 2). Menambah cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang dilengkapi dengan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi di tempat yang strategis dan rawan kebakaran sesuai dengan perencanaan dan penataan wilayah; 3). menambah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pemadam kebakaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi dalam bidang Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, meningkatkan keselamatan petugas, mempercepat respons terhadap kebakaran dan bencana lainnya, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; 4). Meningkatkan pelaksanaan kerjasama dan koordinasi internal maupun eksternal maupun antar daerah berbatasan (Kedu dan Kulon Progo) dalam penanganan pemadaman kebakaran serta penyelamatan; serta 5) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam mendukung upaya cegah dini bahaya kebakaran dan non kebakaran melalui Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran yang dilakukan dengan cara pembentukan relawan Pemadam Kebakaran, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanganan kebakaran secara dini yang bertujuan untuk untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran dan non-kebakaran, serta pentingnya pencegahan. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan pelatihan akan meningkatkan pemahaman mereka tentang penyebab kebakaran, cara pencegahan, dan tindakan yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran yang bertujuan untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran, dimana Masyarakat yang teredukasi dan terlatih akan mampu memberikan respons awal yang cepat dan tepat saat terjadi kebakaran sehingga Respons cepat dari masyarakat dapat meminimalkan dampak kerugian akibat kebakaran.
2.Meningkatkan Kualitas Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibumlinmas Strategi ini diindikasikan dengan kondusifitasnya 16 Kecamatan di wilayah Kabupaten Purworejo melalui sinergitas antara lembaga vertikal, Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo dan Kecamatan serta kemitraan dengan Masyarakat dalam menjaga Trantibumlinmas, melalui Peningkatan dalam Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pelaksanaan Patroli rutin, Pengamanan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan terhadap potensi-potensi yang menimbulkan kerawanan gangguan trantibumlinmas, serta Peningkatan sosialisasi Trantibumlinmas dan Perda dan/ atau Perkada untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ketentraman dan ketertiban umum serta kesadaran hukum, menciptakan keterlibatan masyarakat dalam menjaga Trantibumlinmas, membangun budaya tertib serta mencegah pelanggaran. Selain itu strategi Meningkatkan Kualitas Penanganan Gangguan Trantibumlinmas diindikasikan dengan menurunnya tingkat pelanggaran perda dan perkada maupun gangguan trantibumlinmas di lingkungan masyarakat dengan meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan yang berlaku serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peran serta dan partisipasi dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat. Upaya yang dilaksanakan dalam peningkatan penanganan gangguan trantibumlinmas diantaranya dengan cara melakukan penanganan gangguan Trantibumlinmas dan penegakan peraturan daerah secara tegas dan konsisten, dengan mengedepankan pendekatan yang humanis dan proporsional; Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait terhadap kewenangan dalam penanganan gangguan Trantibumlinmas secara tuntas; Peningkatan Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan terhadap potensi-potensi yang menimbulkan kerawanan gangguan trantibum; Peningkatan layanan dalam rangka Penegakan Perda dan Perkada secara profesional dan sesuai dengan SOP; dan Peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung cipta kondisi ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan pemangku urusan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) di wilayahnya masing-masing sesuai dengan kewenangannya.
3.Meningkatkan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tercapainya strategi ini diindikasikan dengan peningkatan dalam berbagai komponen sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah, seperti Sumber daya manusia (SDM), perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. SDM adalah salah satu penggerak suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan. Upaya yang dilakukan adalah untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme SDM agar berkualitas dan berdaya saing antara lain melalui jalur pendidikan, pelatihan, dan pengembangan untuk pegawai/ karyawan maupun karyawati di lingkungan Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo. Selanjutnya untuk memastikan setiap langkah yang diambil selaras dengan tujuan yang ditetapkan, diperlukan sistem akuntabilitas kinerja yang kuat dan transparan. Dokumen perencanaan kinerja disusun secara lebih berkualitas, akurat, dan relevan serta dokumen-dokumen perencanaan kinerja tersebut harus memuat indikator kinerja yang jelas, terukur, dan relevan dengan tujuan dan sasaran instansi. Dokumen perencanaan kinerja akan menjadi acuan utama yang kemudian diterjemahkan ke dalam laporan yang akurat dan tepat waktu. Anggaran yang dialokasikan secara lebih efektif dan efisien berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan. Terdapat keterkaitan yang kuat antara alokasi anggaran dengan pencapaian kinerja. Proses ini akan memastikan bahwa setiap anggaran yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Pengawasan yang efektif adalah kunci untuk mencegah penyimpangan. Meningkatkan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi hambatan, dan mengambil langkah korektif yang cepat. Sistem ini akan didukung oleh teknologi informasi untuk memastikan data yang gunakan akurat dan real-time. Selanjutnya peningkatan transparansi dan partisipasi publik serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan cara mempublikasikan informasi kinerja secara luas melalui platform digital, untuk menyajikan data kinerja, anggaran, dan program kerja secara terbuka agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan serta umpan balik. Selain itu, juga membuka ruang interaksi untuk menampung masukan dan kritik, menjadikan publik sebagai mitra strategis dalam pengawasan. Kemudian Peningkatan sinergi antara instansi perangkat daerah, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah serta meningkatkan komitmen, konsistensi dan tanggungjawab untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Dimana koordinasi yang efektif yang dibangun untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan setiap kebijakan berjalan selaras. 3.3.2. Pentahapan Pembangunan Pentahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo disajikan pada tabel dibawah ini: Tabel 3.3 Pentahapan Renstra Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 TAHAP I (2026) TAHAP II (2027) TAHAP III (2028) TAHAP IV (2029) TAHAP V (2030)
1.Sub Urusan Kebakaran
1.Sub Urusan Kebakaran
1.Sub Urusan Kebakaran
1.Sub Urusan Kebakaran
1.Sub Urusan Kebakaran Menguatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran Memantapkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran Mewujudkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran yang berkualitas dan terjangkau Meneguhkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran yang berkualitas dan terjangkau TAHAP I (2026) TAHAP II (2027) TAHAP III (2028) TAHAP IV (2029) TAHAP V (2030)
2.Sub Urusan Trantibumlinmas
2.Sub Urusan Trantibumlinmas
2.Sub Urusan Trantibumlinmas
2.Sub Urusan Trantibumlinmas
2.Sub Urusan Trantibumlinmas Menguatkan Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Memantapkan Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Mewujudkan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang berkualitas dan terjangkau Meneguhkan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang berkualitas dan terjangkau
3.Urusan Penunjang
3.Urusan Penunjang
3.Urusan Penunjang
3.Urusan Penunjang
3.Urusan Penunjang Menguatkan sistem manajemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan komitmen Perangkat Daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Memantapkan Kapasitas sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah 3.3.3. Lokus Rencana Strategis Perangkat Daerah Lokus atau ruang lingkup Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 mencakup wilayah kerja dan kelompok sasaran yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Damkar selama periode perencanaan. Penentuan lokus ini penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran.
1.Lokus Geografis Lokus geografis adalah wilayah tempat Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo melaksanakan tugasnya. Lokus ini meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten Purworejo, yang mencakup 16 Kecamatan, 469 Desa dan 25 Kelurahan. Lokus ini menjadi area penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda/ Perkada, , dan pelayanan darurat kebakaran dan non-kebakaran.
2.Lokus Tugas dan Fungsi Lokus ini berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab institusional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo. Lokus ini mencakup:
1.Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat: Menjaga kondisi wilayah agar tetap kondusif, aman, dan tertib.
2.Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada): Menindaklanjuti pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di seluruh Kabupaten Purworejo.
3.Perlindungan Masyarakat: Memberikan perlindungan dari ancaman dan gangguan, serta mengorganisir dan pemberdayaan Perlindungan Masyarakat (Linmas).
4.Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran: Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait upaya pencegahan kebakaran, merespons dan memadamkan serta penyelamatan kejadian kebakaran di semua sektor, baik perumahan, industri, maupun hutan.
5.Penyelamatan dan Evakuasi Non-Kebakaran: Memberikan pertolongan darurat pada insiden di luar kebakaran, seperti evakuasi korban bencana, penyelamatan hewan, atau penanganan bahan berbahaya. 3.3.4. Arah Kebijakan Menghadapi berbagai tantangan yang ada, maka diperlukan langkah strategis dan terukur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD. Selain strategi dan arah kebijakan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran juga berupaya mengoptimalkan perencanaan dan pengembangan organisasi dengan melakukan pembenahan manajemen, penempatan SDM di posisi yang tepat, dan efektivitas realisasi anggaran dalam rangka menghadapi tantangan di masa depan. Berikut arah kebijakan yang akan menjadi panduan dalam setiap langkah dan program kerja yang akan dijalankan: Tabel 3.4 Arah Kebijakan Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5
1.SASARAN RPJMD S3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana Arah Kebijakan 2026: Penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana, penguatan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi pada wilayah rawan bencana, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan Arah Kebijakan 2026 yang dilaksanakan melalui aktivitas Penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana kebakaran, penguatan Relawan Kebakaran (Redkar) dalam penanganan kebakaran berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem cegah dini kebakaran berbasis teknologi pada wilayah rawan kebakaran, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan. Arah Kebijakan 2027: Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana, penguatan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi pada wilayah rawan bencana, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan Arah Kebijakan 2027 yang dilaksanakan melalui aktivitas Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana kebakaran, penguatan Relawan Kebakaran (Redkar) dalam penanganan kebakaran berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem cegah dini kebakaran berbasis teknologi pada wilayah rawan kebakaran, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan. Arah Kebijakan 2028: Pemantapan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana, penguatan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi pada wilayah rawan bencana, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan Arah Kebijakan 2028 yang dilaksanakan melalui aktivitas Pemantapan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana kebakaran, penguatan Relawan Kebakaran (Redkar) dalam penanganan kebakaran berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem cegah dini kebakaran berbasis teknologi pada wilayah rawan kebakaran, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan. Arah Kebijakan 2029: Perwujudan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana, penguatan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi pada wilayah rawan bencana, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan Arah Kebijakan 2029 yang dilaksanakan melalui aktivitas Perwujudan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana kebakaran, penguatan Relawan Kebakaran (Redkar) dalam penanganan kebakaran berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem cegah dini kebakaran berbasis teknologi pada wilayah rawan kebakaran, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan Arah Kebijakan 2030: Peneguhan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana, penguatan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi pada wilayah rawan bencana, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan Arah Kebijakan 2030 yang dilaksanakan melalui aktivitas Peneguhan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana kebakaran, penguatan Relawan Kebakaran (Redkar) dalam penanganan kebakaran berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem cegah dini kebakaran berbasis teknologi pada wilayah rawan kebakaran, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan. NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5
2.SASARAN RPJMD: S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi. Arah Kebijakan 2026: Penguatan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, peningkatan toleransi antarumat beragama, moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan, dan pelatihan, serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan. Arah Kebijakan 2026 yang dilaksanakan melalui aktivitas Penguatan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Arah Kebijakan 2027: Peningkatan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, peningkatan toleransi antarumat beragama, moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan, dan pelatihan, serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan. Arah Kebijakan 2027 yang dilaksanakan melalui aktivitas Peningkatan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Arah Kebijakan 2028: Pemantapan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, peningkatan toleransi antarumat beragama, moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan, dan pelatihan, serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan. Arah Kebijakan 2028 yang dilaksanakan melalui aktivitas Pemantapan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Arah Kebijakan 2029: Perwujudan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, peningkatan toleransi antarumat beragama, moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan, dan pelatihan, serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan. Arah Kebijakan 2029 yang dilaksanakan melalui aktivitas Perwujudan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Arah Kebijakan 2030: Peneguhan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, peningkatan toleransi antarumat beragama, moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan, dan pelatihan, serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan Arah Kebijakan 2030 yang dilaksanakan melalui aktivitas Peneguhan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
3.SASARAN RPJMD: S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi. Arah Kebijakan 2026: Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Arah Kebijakan 2026 yang dilaksanakan melalui aktivitas Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Arah Kebijakan 2027: Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Arah Kebijakan 2027 yang dilaksanakan melalui aktivitas Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Arah Kebijakan 2028: Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Arah Kebijakan 2028 yang dilaksanakan melalui aktivitas Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Arah Kebijakan 2029: Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Arah Kebijakan 2029 yang dilaksanakan melalui aktivitas Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Arah Kebijakan 2030: Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Arah Kebijakan 2030 yang dilaksanakan melalui aktivitas Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Sesuai dengan ketentuan tersebut, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo meliputi 2 (dua) jenis Pelayanan Dasar pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo meliputi: 1) Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten: Jenis pelayanan dasar pada sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target capaian pada pelayanan ini adalah 100%. Indikator Indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada. Sedangkan mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak. Mutu layanan pada Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten meliputi:

a.Standar Operasional Prosedur Satpol PP;
b.Standar Sarana Prasarana Satpol PP;
c.Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Anggota Perlindungan Masyarakat; dan
d.Standar Pelayanan yang Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada. 2) Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten: Jenis pelayanan dasar pada sub urusan Kebakaran Daerah Kabupaten adalah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dengan target capaian pada pelayanan ini adalah 100%. Indikator penerima pelayanan dasar adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Sedangkan mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. Mutu layanan pada Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten meliputi:
a.Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) 15 Menit Sejak diterimanya Informasi/Laporan Sampai Tiba di Lokasi dan Siap Memberikan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi;
b.Prosedur Operasional Penanganan Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi;
c.Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi;
d.Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Sumber Daya Manusia;
e.Pelayanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Bagi Warga Negara yang Menjadi Korban Kebakaran; dan
f.Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Bagi Warga Negara yang Terdampak Kebakaran. Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah (PD), perumusan program, kegiatan, dan sub-kegiatan harus dilakukan secara terstruktur dan logis. Berikut adalah kerangka perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan seperti pada Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 pada Tabel 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Satpol PP Damkar Kab. Purworejo Tahun 2025-2029: Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tabel 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) NSPK:

1.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
3.Peraturan Bupati Purworejo Nomor 135 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo. SASARAN RPJMD: S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran serta Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah serta Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
1.Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas
2.Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
3.Nilai SAKIP Perangkat Daerah
1.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sasaran Program:
1.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
2.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Dukungan Operasional Sekretariat PPNS Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota S3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah

2.Meningkatnya kualitas Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Sasaran Program: Meningkatnya kualitas Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Sasaran Kegiatan: Tersedianya Peralatan Proteksi Kebakaran yang Sesuai Standar Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran Investigasi Kejadian Kebakaran Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Penyelenggaran Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan manusia Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

3.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah. Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD. Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 4 (empat) kegiatan meliputi :

a.Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi: 1) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota; 2) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum; 3) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas; 4) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan; 5) Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 6) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum; 7) Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota.
b.Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan sub kegiatan meliputi: 1) Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 2) Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 3) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti); 4) Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah; 5) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 6) Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah; 7) Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
c.Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi: 1) Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah; 2) Dukungan Operasional Sekretariat PPNS; 3) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.
d.Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi: 1) Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota;
1. 2.Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran terdiri dari 5 (lima) kegiatan meliputi :
a.Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi: 1) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota; 2) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran; 3) Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri; 4) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran; 5) Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK); 6) Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP); 7) Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; 8) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri; 9) Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
b.Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran dengan sub kegiatan meliputi: 1) Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran; 2) Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran;
c.Investigasi Kejadian Kebakaran dengan sub kegiatan meliputi: 1) Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran.
d.Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dengan su bkegiatan meliputi: 1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat; 2) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran; 3) Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran.
e.Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia dengan sub kegiatan meliputi: 1) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan. Dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia; 2) Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi; 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi.
1. 3.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 (delapan) kegiatan meliputi :
a.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan meliputi: 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 3) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah.
b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan meliputi: 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 2) Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
c.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan meliputi: 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
d.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan meliputi: 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya; 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian; 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
e.Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan meliputi: 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor; 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 5) Penyediaan Bahan/Material; 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu; 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
f.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan meliputi: 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 2) Pengadaan Mebel; 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
g.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan meliputi: 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
h.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan meliputi: 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 4) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Dalam upaya mencapai tujuan strategis dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, serta mewujudkan visi dan misi daerah yang progresif dan berdaya saing, dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 ini memuat serangkaian program dan kegiatan yang terukur dan terencana. Program dan kegiatan ini merupakan penjabaran operasional dari strategi kebijakan yang telah dirumuskan, dirancang untuk memberikan dampak optimal dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas tugas, serta kontribusi nyata terhadap pembangunan Kabupaten Purworejo. Setiap program dan kegiatannya akan diimplementasikan secara sinergis, didukung oleh alokasi sumber daya yang efisien, dan dimonitor secara berkelanjutan untuk memastikan tercapainya target kinerja. Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan beserta pendanaan untuk mendukung pencapaian kinerja Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo periode 2025-2029 tersaji dalam Tabel 4.2: Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo, sebagai berikut: Tabel:4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDIS I AWAL

(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penanganan kebakaran dan non kebakaran, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas % 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran % 100 100 100 100 100 100 100 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 70,21 70,45 72,89 75,53 77,76 80,2 80,2 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 70,22 70,45 72,89 75,53 77,76 80,2 80,2 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 10.754.755.702 9.992.203.000 8.878.475.000 8.878.475.000 8.878.475.000 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah % 100 100 10.754.755.702 100 9.992.203.000 100 8.878.475.000 100 8.878.475.000 100 8.878.475.000 100 Sekretariat Kabupaten Purworejo 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 22 23 22.489.200 24 24.000.000 24 26.200.000 24 28.400.000 24 30.500.000 119 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 15 22 16.641.100 22 17.000.000 22 18.000.000 23 19.000.000 22 20.000.000 111 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 6 24 5.848.100 24 6.000.000 24 7.000.000 24 8.000.000 24 9.000.000 120 1.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Dokumen 0 0 0 1 1.000.000 1 1.200.000 1 1.400.000 1 1.500.000 4 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan 45 45 10.182.605.752 45 9.195.017.700 45 8.198.631.700 45 8.182.781.700 45 8.167.031.700 225 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ bulan 70 110 10.177.964.952 110 9.190.017.700 110 8.193.631.700 110 8.176.781.700 110 8.160.031.700 110 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 26 44 4.640.800 44 5.000.000 44 5.000.000 44 6.000.000 44 7.000.000 220 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Laporan 0 0 11 1.000.000 11 1.000.000 11 1.000.000 11 1.000.000 44 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 0 0 0 11 1.000.000 11 1.000.000 11 1.000.000 11 1.000.000 44 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen 1 17 4.872.900 17 168.292.000 17 35.500.000 17 36.000.000 17 36.500.000 85 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 0 0 0 142 133.292.000 0 0 0 0 0 0 142 1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dokumen 1 17 4.872.900 17 5.000.000 17 5.500.000 17 6.000.000 17 6.500.000 85 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 2 0 0 5 30.000.000 5 30.000.000 5 30.000.000 5 30.000.000 20 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 9 8 179.705.300 8 185.500.000 8 193.500.000 8 201.500.000 8 209.500.000 40 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 3 14 7.114.800 14 7.500.000 14 8.000.000 14 8.500.000 14 9.000.000 70 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 3 35 19.610.800 35 20.000.000 35 21.000.000 35 22.000.000 35 23.000.000 175 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 1 107.167.200 1 105.000.000 1 105.000.000 1 105.000.000 1 105.000.000 5 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 4 5 8.575.200 5 9.000.000 5 9.500.000 5 10.000.000 5 10.500.000 25 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket 4 31 6.518.300 31 7.000.000 31 7.500.000 31 8.000.000 31 8.500.000 155 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12 2.226.000 12 3.000.000 12 3.000.000 12 3.000.000 12 3.000.000 60 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 12 25.123.400 12 30.000.000 12 35.000.000 12 40.000.000 12 45.000.000 60 1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 2 2 3.369.600 2 4.000.000 2 4.500.000 2 5.000.000 2 5.500.000 10 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan Unit 0 0 16 200.000 10 200.000 10 100.000 0 36 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDIS I AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 0 0 0 1 100.000 0 0 0 0 0 0 1 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 0 0 0 15 100.000 0 0 0 0 0 0 15 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 0 0 0 0 0 10 100.000 0 0 0 0 10 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 0 0 0 0 0 0 0 10 100.000 0 0 10 1.05.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 0 0 0 0 0 1 100.000 0 0 0 0 1 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan 2 24 80.153.550 24 124.623.300 24 124.873.300 24 125.123.300 24 125.373.300 120 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 12 68.681.550 12 112.873.300 12 112.873.300 12 112.873.300 12 112.873.300 60 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 12 11.472.000 12 11.750.000 12 12.000.000 12 12.250.000 12 12.500.000 60 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan 4 4 284.929.000 4 293.570.000 4 298.570.000 4 303.570.000 4 308.570.000 20 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 1 1 34.880.000 1 34.880.000 1 34.880.000 1 34.880.000 1 34.880.000 1 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 10 20 183.690.000 20 183.690.000 20 183.690.000 20 183.690.000 20 183.690.000 20 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 37 25 17.400.000 30 20.000.000 30 20.000.000 30 20.000.000 30 20.000.000 30 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Unit 1 1 48.959.000 1 55.000.000 1 60.000.000 1 65.000.000 1 70.000.000 1 2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas % 100 100 100 100 100 100 100 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.709.930.600 2.500.000.000 1.709.931.000 1.736.948.000 1.764.391.000 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Persentase Penanganan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) % 100 100 1.709.930.600 100 2.500.000.000 100 1.709.931.000 100 1.736.948.000 100 1.764.391.000 100 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purworejo Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada Persentase Penegakan Perda dan Perkada % 100 100 100 100 100 100 100 Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan Daerah Kabupaten Purworejo 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota % 100 100 594.308.200 100 764.580.000 100 937.431.000 100 778.080.000 100 788.580.000 100 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Dokumen 1 1 150.585.300 1 160.000.000 1 165.000.000 1 170.000.000 1 175.000.000 5 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dokumen 1 1 5.119.700 1 6.000.000 1 6.500.000 1 7.000.000 1 7.500.000 5 1.05.02.2.01.0014 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Orang 78 0 0 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 400 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Laporan 12 12 88.216.200 12 90.000.000 12 95.000.000 12 100.000.000 12 105.000.000 60 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDIS I AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan Kepala Daerah Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Laporan 2 2 2.307.000 2 3.000.000 2 3.000.000 2 3.000.000 2 3.000.000 10 1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia Unit 0 4 348.080.000 4 348.080.000 5 517.931.000 4 348.080.000 4 348.080.000 21 1.05.02.2.01.0019 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas Dokumen 0 0 0 1 7.500.000 0 0 0 0 0 0 1 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota % 100 100 1.076.071.800 100 1.655.420.000 100 700.500.000 100 884.868.000 100 899.811.000 100 1.05.02.2.02.0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Laporan 12 5 11.655.400 6 15.000.000 8 17.500.000 10 20.000.000 12 22.500.000 41 1.05.02.2.02.0005 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30.000.000 2 1.05.02.2.02.0006 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah Unit 0 0 0 1 978.420.000 0 0 0 0 0 0 1 1.05.02.2.02.0008 Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan Laporan 3 3 11.238.000 3 12.000.000 3 13.000.000 3 14.000.000 3 15.000.000 15 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Laporan 4 4 102.922.300 4 100.000.000 5 120.000.000 6 130.000.000 7 140.000.000 26 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP Laporan 12 12 652.670.700 12 350.000.000 12 350.000.000 12 470.868.000 12 442.311.000 60 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Laporan 12 12 297.585.400 12 200.000.000 12 200.000.000 12 250.000.000 12 250.000.000 60 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota yang Dibina Orang 100 15 39.550.600 14 65.000.000 14 72.000.000 14 74.000.000 14 76.000.000 14 1.05.02.2.03.0003 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Dokumen 0 0 0 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 4 1.05.02.2.03.0005 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS Laporan 12 12 33.210.900 12 35.000.000 12 42.000.000 12 44.000.000 12 46.000.000 60 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda Laporan 1 1 6.339.700 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 5 1.05.02.3.05 Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota Kegiatan 0 0 1 15.000.000 0 0 0 1 1.05.02.3.05.0001 Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota Jumlah Satgas Linmas di Kabupaten/Kota Yang Diberdayakan Orang 0 0 0 200 15.000.000 0 0 0 0 0 0 200 3 Meningkatnya kualitas Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran % 100 100 100 100 100 100 100 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 636.521.600 4.000.000.000 636.522.000 3.000.000.000 3.047.400.000 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Meningkatnya kualitas penanganan kebakaran dan non kebakaran Persentase kejadian kebakaran yang ditangani sesuai Tingkat Waktu Tanggap % 100 76 636.521.600 77 4.000.000.000 78 636.522.000 79 3.000.000.000 80 3.047.400.000 80 Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Persentase Pelayanan Non Kebakaran % 100 100 100 100 100 100 100 Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten % 100 100 550.381.800 100 3.020.000.000 100 470.522.000 100 2.598.000.000 100 2.839.400.000 100 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDIS I AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Laporan 12 12 165.182.600 12 170.000.000 12 170.000.000 12 170.000.000 12 170.000.000 60 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Dokumen 1 1 29.529.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 60.000.000 1 65.000.000 5 1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal Dokumen 1 1 231.680.000 1 250.000.000 1 200.522.000 1 250.000.000 1 250.000.000 5 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Orang 0 50 26.359.800 120 50.000.000 120 50.000.000 120 50.000.000 120 50.000.000 530 1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya Desa / kelurahan 0 0 0 0 0 0 0 494 80.000.000 0 0 494 1.05.04.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300.000.000 1 1.05.04.2.01.0015 Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Dokumen 0 0 0 1 150.000.000 0 0 0 0 0 0 1 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Unit 20 51 97.630.400 1 2.314.000.000 0 0 2 1.988.000.000 1 2.004.400.000 55 1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran dokumen 0 0 0 1 36.000.000 0 0 0 0 0 0 1 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Tersedianya Peralatan Proteksi Kebakaran yang Sesuai Standar Persentase Peralatan Proteksi Kebakaran yang sesuai standar % 100 100 2.075.000 100 35.000.000 100 35.000.000 100 40.000.000 100 40.000.000 100 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran Dokumen 1 1 2.075.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 5 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Dokumen 0 0 0 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 4 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran % 100 100 3.304.800 100 5.000.000 100 6.000.000 100 7.000.000 100 8.000.000 100 1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian Dokumen 1 1 3.304.800 1 5.000.000 1 6.000.000 1 7.000.000 1 8.000.000 5 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Jenis 3 2 80.760.000 3 105.000.000 3 95.000.000 3 115.000.000 3 120.000.000 3 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya Orang 205 350 73.420.000 350 75.000.000 350 75.000.000 350 85.000.000 350 90.000.000 1.750 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya Desa/kel 382 494 7.340.000 494 15.000.000 494 10.000.000 494 15.000.000 494 15.000.000 494 1.05.04.2.04.0004 Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran Orang 0 0 0 200 15.000.000 150 10.000.000 200 15.000.000 200 15.000.000 750 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Terlaksananya Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Jenis 0 0 3 835.000.000 3 30.000.000 3 240.000.000 3 40.000.000 3 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDIS I AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Tersedianya Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar Secara Berkala, Sah, dan Legal Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia Laporan 0 0 0 12 15.000.000 12 10.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 48 1.05.04.2.05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal laporan 0 0 0 4 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 7 1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis Unit 0 0 0 3 800.000.000 0 0 1 200.000.000 0 0 4 Jumlah 13.101.207.902 16.492.203.000 11.224.928.00 0 13.615.423.000 13.690.266.000 Selanjutnya untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah tidak dapat dilakukan tanpa dukungan yang kuat dari berbagai sektor. Oleh karena itu, implementasi kegiatan pendukung prioritas pembangunan dirancang secara strategis untuk mendukung pencapaian setiap target untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan secara keseluruhan. Berikut subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah: Tabel 4.3 Kegiatan Pendukung Prioritas Pembangunan NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN AKTIVITAS KET.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN AKTIVITAS KET.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Aktivitas pada Penjabaran Program: Mobil mini bus – SPM Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Aktivitas pada Penjabaran Program: Pembentukan satgas linmas Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) Aktivitas pada Penjabaran Program: Penyediaan sarana dan prasarana pendukung penegakan perda dan perkada Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN AKTIVITAS KET.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Dukungan Operasional Sekretariat PPNS Dukungan Operasional Sekretariat PPNS Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota Pemberdayaan Satgas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota Pemberdayaan Satgas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Meningkatnya kualitas Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN AKTIVITAS KET.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Aktivitas pada Penjabaran Program:

1.Pengadaan kendaraan pemadam kebakaran;
2.Pengadaan pos pemadam kebakaran;
3.Pengadaan kendaraan rescue. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN AKTIVITAS KET.

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Investigasi Kejadian Kebakaran Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN AKTIVITAS KET.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyela matan dan Evakuasi Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyela matan dan Evakuasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyela matan dan Evakuasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyela matan dan Evakuasi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD. Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN AKTIVITAS KET.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan/Material Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN AKTIVITAS KET.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.2. Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan kegiatan Unggulan Daerah Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis yang tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga turut mendukung visi pembangunan yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun provinsi. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan, Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam dan Kebakaran Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk menyelaraskan program dan kegiatan dengan kebijakan strategis pusat dan provinsi, serta memberikan dukungan terhadap agenda pembangunan nasional. Lebih dari itu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo berpartisipasi dan berkontribusi pada kegiatan unggulan daerah yang bertujuan untuk memajukan Kabupaten Purworejo, serta memastikan bahwa setiap upaya selaras dengan tujuan pembangunan yang terintegrasi. Pada Renstra ini menopang dukungan terhadap Asta Cita Presiden, Program Delegasi Provinsi dan Program Prioritas Bupati melalui beberapa poin sebagai berikut:
1. a.Penjabaran Program yang Mendukung Program Nasional (Asta Cita dan Program Strategis Nasional) Tabel 4.4 Program yang Mendukung Program Nasional (Asta Cita) No. Asta Cita Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026 Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026- 2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Penegakan Perda Perkada Penegakan Perda Perkada Trantibumlinmas Satpol PP Damkar
2. b.Penjabaran Program yang Mendukung Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi) Tabel 4.5 Program yang Mendukung Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi) Program Delegasi Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026 Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Damkar Satpol PP Damkar Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Damkar Satpol PP Damkar Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran Damkar Satpol PP Damkar Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran Program Delegasi Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026 Peningkatan operasional kader Posyandu Pemberdayaan Posyandu dalam pemenuhan SPM Bidang Trantibumlinmas Trantibu mlinmas dan Damkar Satpol PP Damkar Pemberdayaan Posyandu dalam pemenuhan SPM Bidang Trantibumlinmas
3. c.Penjabaran Program yang Mendukung Program Kabupaten (Pitulungan) Tabel 4.6 Program yang Mendukung Program Program Kabupaten (Pitulungan) No. Program Unggulan Kegiatan Unggulan Aktivitas di 2026 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah
  1. 1.Sejahtera Wargane
(4)Penguatan mitigasi kebencanaan secara terstruktur dan non struktur. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat Damkar Satpol PP Damkar Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran Damkar Satpol PP Damkar Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran Damkar Satpol PP Damkar 4.3. Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan 4.3.1. Indikator Kinerja Utama Dalam rangka mengukur efektivitas dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian suatu tujuan atau sasaran strategis organisasi dalam periode waktu tertentu. IKU berfungsi sebagai alat ukur untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja organisasi, unit kerja, program, atau bahkan individu. Indikator kinerja Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Untuk itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah selesainya kegiatan. Bertujuan untuk melakukan evaluasi apakah kegiatan bersangkutan memberikan manfaat terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Indikator kinerja yang akan dicapai oleh Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025 - 2029 adalah sebagaimana Tabel 4.7 berikut: Tabel 4.7 Indikator Kinerja Utama Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo No. Indikator Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.Indikator Tujuan PD
1.Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas % 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tujuan PD: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran serta Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2.Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3.Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 70,22 70,45 72,89 75,53 77,76 80,20
2.Indikator Sasaran I: Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran % 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sasaran PD:
1.Meningkatnya kualitas Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran Indikator Sasaran II: Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas % 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sasaran PD:
2.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Indikator Sasaran III: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 70,22 70,45 72,89 75,53 77,76 80,20 Sasaran PD:
3.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 4.3.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Untuk memastikan sejauh mana fokus dan upaya Perangkat Daerah dalam merealisasikan tujuan strategis Perangkat Daerah, Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo juga telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK dalam konteks pemerintahan, IKK adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan atau instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berikut IKK Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo: Tabel 4.8 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo No. Indikator Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan % 100% 100% 100% 100% 100% 100% Permendagri No. 18 Tahun 2020 No. Indikator Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan % 100% 100% 100% 100% 100% 100% Permendagri No. 18 Tahun 2020
3.Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran % 75% 76% 77% 78% 79% 80% Permendagri No. 18 Tahun 2020
4.Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran menit 14 13 12 11 10 9 Permendagri No. 18 Tahun 2020 Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran setiap tahunnya. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a.Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran setiap tahun.
b.Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat. 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:
a.Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
b.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025- 2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
c.Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Wilayah Indonesia, termasuk daerah ini, memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi akibat faktor geografis, geologis, hidrologis, klimatologis, dan demografis. Bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan terjadi secara berulang setiap tahun, sementara potensi bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi tetap menjadi ancaman signifikan. Perubahan iklim global yang ditandai dengan peningkatan suhu rata-rata, pergeseran pola curah hujan, dan anomali cuaca, semakin memperbesar intensitas dan frekuensi kejadian bencana. Selain itu, laju pertumbuhan penduduk, degradasi lingkungan, serta pemanfaatan ruang yang tidak memperhatikan aspek mitigasi risiko turut memperburuk kondisi kerentanan masyarakat. Situasi tersebut menuntut adanya perencanaan strategis yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan guna meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan penanggulangan bencana secara efektif. Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Purworejo menyusun Renstra Tahun 2025–2029 sebagai pedoman arah pembangunan bidang penanggulangan bencana untuk lima tahun ke depan. Renstra BPBD Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan resmi perangkat daerah yang memuat arah kebijakan, strategi, serta program penanggulangan bencana selama periode lima tahun. Renstra ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan BPBD serta menjadi dasar dalam pengalokasian sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terukur dan berorientasi pada hasil. Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Renstra BPBD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025– 2029 merupakan kewajiban konstitusional dan administratif yang berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Regulasi-regulasi tersebut memberikan arahan, mandat, sekaligus legitimasi bagi BPBD Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan bidang penanggulangan bencana. Secara khusus, amanat regulasi dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. 1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. UU ini juga mengamanatkan pembentukan BPBD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis penanggulangan bencana.
2. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana PP ini mengatur bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup tiga tahapan utama, yaitu pra bencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Ketiga tahapan tersebut harus dilaksanakan secara sistematis melalui kebijakan, strategi, dan program yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah, termasuk Renstra BPBD. Dengan demikian, penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 bukan hanya merupakan kebutuhan teknis perencanaan, tetapi juga merupakan amanat regulasi yang harus dilaksanakan. Renstra ini berfungsi sebagai instrumen perencanaan sekaligus instrumen akuntabilitas yang memastikan keterpaduan antara kebijakan penanggulangan bencana dengan kebijakan pembangunan daerah secara keseluruhan. Renstra BPBD Tahun 2025–2029 memiliki nilai strategis sebagai berikut:
3. 1.Menjadi instrumen perencanaan dalam memperkuat kapasitas daerah pada aspek pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi pascabencana.
4. 2.Berfungsi sebagai alat integrasi kebijakan yang menyinergikan program penanggulangan bencana dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional.
5. 3.Menjadi dasar penganggaran dalam memastikan pemanfaatan sumber daya keuangan daerah secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
6. 4.Berperan sebagai pedoman koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, lintas daerah, dunia usaha, masyarakat, serta lembaga non-pemerintah.
7. 5.Menjadi instrumen akuntabilitas publik yang menjamin transparansi kinerja BPBD sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran pemerintah daerah dalam melindungi keselamatan warganya. Dengan demikian, penyusunan Renstra BPBD Tahun 2025- 2029 merupakan bagian integral dari upaya pembangunan daerah yang berketahanan bencana, sejalan dengan amanat regulasi dan tuntutan kebutuhan masyarakat, serta menjadi pedoman strategis bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada, setiap Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (PD) wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Adapun landasan hukum yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah memiliki Renstra PD adalah:
8. 1.Pasal 18 ayat (16) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
9. 2.Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
10. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. 4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. 5.Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
14. 7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
15. 8.Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
16. 9.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Sistem Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
19. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
20. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembara Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
21. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
22. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
23. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1541);
25. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara 2021 Nomor 1419);
27. 20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah:(9-221/2024) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
28. 21.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 78);
29. 22.Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
30. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Puworejo Provinsi Jawa Tengah :10-2026/2024);
31. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
32. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Puworejo (Lembaran Daerah kabupaten Puworejo Tahun 2021 Nomor 4 Seri D Nomor 1);
33. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Puworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13 Seri E Nomor 7);
34. 27.Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Puworejo Tahun 2025-2029;
35. 28.Peraturan Bupati Purworejo Nomor 139 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Puworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 139 Seri D Nomor 24);
36. 29.Peraturan Daerah Kabupaten Puworejo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 5 Seri E Nomor 5, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 5/2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Puworejo Nomor 5);
37. 30.Keputusan Bupati Purworejo Nomor 000.7/91/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Puworejo Tahun 2025-2029; 1.3. Maksud dan Tujuan
38. 1.Maksud Renstra Perangkat Daerah BPBD Tahun 2026-2030 dimaksudkan untuk:
a.Memberikan arahan kebijakan pembangunan bagi program dan kegiatan penanggulangan bencana di daerah untuk periode liam tahun ke depan;
b.Pedoman dan kerangka acuan dalam proses pelaksanaan program, kegiatan dan evaluasi di lingkup BPBD Kabupaten Purworejo;
c.Menggambarkan kondisi data saat ini dan 5 (lima) tahun yang akan datang;
d.Konsistensi antara perencanaan, penanggaran, pelaksanaan pengendalian, pelaporan dan pegawasan di BPBD Kabupaten Purworejo pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan.
1. 2.Tujuan Renstra Perangkat Daerah BPBD Tahun 2026-2030 memiliki tujuan sebagai berikut:
a.Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2026-2030, yang disertai dengan program prioritas BPBD;
b.Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2026- 2030;
c.Sebagai pedoman pemantauan kinerja dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja BPBD Kabupaten Purworejo.
d.Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi BPBD Kabupaten Purworejo dalam mewujudkan visi dan misi daerah;
e.Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) terkait konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pada BPBD Kabupaten Purworejo;
f.Memudahkan seluruh jajaran pada BPBD Kabupaten Purworejo untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. 1.4. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025- 2029 serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum. 1.3. Maksud dan Tujuan Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. 1.4. Sistematika Penulisan Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK). Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (bukan menarasikan data). 2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah Memuat penjelasan umum dan ringkas tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme). 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 2.1.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. 2.1.5 Kelompok sasaran layanan 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Mengidentifikasi permasalahan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD. 2.2.2 Isu Strategis Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025- 2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Penentuan Tujuan dan Sasaran didasarkan pada: 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah- langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD. Penahapan Renstra PD Penyajian lokus Renstra PD untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah. Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. 4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah narasi singkat terkait dukungan terhadap nasional, provinsi, dan kegiatan unggulan daerah. 4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan BAB V BAB V PENUTUP BAB ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.
1. 2024.Penyajian ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sekaligus bahan evaluasi dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, serta menjadi dasar perumusan arah kebijakan dan strategi penanggulangan bencana pada periode perencana berikutnya. Gambar 2.1 Tren Indeks Kepuasan Masyarakat Gambar 2.2 Tren Indeks Kepuasan Masyarakat
2. 1.Analisis Deskriptif Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan BPBD Kabupaten Purworejo menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Realisasi capaian IKM selalu memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 89,2 poin dari target 88,7 poin. Hal ini menunjukkan konsistensi kinerja pelayanan publik BPBD yang semakin baik dan semakin diapresiasi masyarakat. Sementara itu, indikator Terpenuhinya Unsur Penanggulangan Bencana secara konsisten tercapai 100% sepanjang periode 2021–
3. 2024.Artinya, seluruh komponen utama penanggulangan bencana (pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana) telah dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan.
4. 2.Analisis Diagnostik
a.Kekuatan (Strengths): Tingkat kepuasan masyarakat yang meningkat secara konsisten menandakan adanya perbaikan kualitas layanan. Pencapaian 100% pada indikator unsur penanggulangan bencana menunjukkan tata kelola kelembagaan yang stabil.
b.Kelemahan (Weaknesses): Pada tahun 2021, data IKM belum tersedia sehingga sulit digunakan sebagai basis tren jangka penuh lima tahun. Indikator kinerja masih relatif terbatas (lebih bersifat output administratif daripada outcome keberlanjutan).
c.Peluang (Opportunities): Dengan tren positif, BPBD memiliki modal sosial untuk memperluas program berbasis partisipasi masyarakat. Dukungan regulasi nasional dan daerah semakin kuat dalam pengarusutamaan pengurangan risiko bencana.
d.Tantangan (Threats): Perubahan iklim meningkatkan frekuensi bencana hidrometeorologi yang berpotensi menekan kualitas pelayanan. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan anggaran berisiko menghambat peningkatan capaian kinerja di masa depan. Secara umum, kinerja BPBD Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dikatakan berhasil menjaga konsistensi capaian indikator kunci. Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan peningkatan yang positif dan indikator pemenuhan unsur penanggulangan bencana tercapai penuh setiap tahun. Namun demikian, tantangan berupa keterbatasan data historis, dinamika ancaman bencana, serta keterbatasan sumber daya perlu menjadi perhatian dalam perumusan Renstra BPBD 2025–2029. 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 2.1.1.1 Tugas dan Fungsi Pembentukan BPBD ini mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan sesuai dengan Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahwa BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat Sekretaris Daerah, sedangkan untuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo telah diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 139 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.
1. 1.Tugas BPBD bertugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Penanggulangan Bencana yang meliputi :
a.Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
b.Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c.Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
d.Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
e.Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal, dan sewaktu-waktu saat dibutuhkan apabila dalam kondisi darurat bencana;
f.Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam rangka penanggulangan bencana;
g.Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta sumber- sumber pembiayaan lain yang sah;
h.Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 2.Fungsi BPBD dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a.Penyusunan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
b.Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang penanggulangan bencana;
c.Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang penanggulangan bencana;
d.Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah bidang penanggulangan bencana;
e.Pelaksanaan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPBD; dan
f.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi 2.1.1.2 Struktur Organisasi Struktur Organisasi BPBD sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 139 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :
1. 1.Kepala BPBD adalah memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi
2. 2.Unsur pengarah bertugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Unsur pengarah terdiri dari ketua yang dijabat oleh Kepala BPBD dan anggota seperti pejabat Pemerintah Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah yang terkait penanggulangan bencana sebanyak 5 (lima) orang dan tenaga profesional/ ahli yang berasal dari pakar, professional, dan tokoh masyarakat di Daerah sebanyak 4 (empat) orang. Mekanisme pemilihan anggota dan hal lain yang berkaitan dengan Unsur Pengarah diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati;
3. 3.Unsur pelaksana dalam melaksanakan fungsi merumuskan konsep pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah, memantau penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah, dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah. Unsur pelaksana BPBD terdiri atas :
a.Kepala Pelaksana BPBD bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pelaksana, membantu Kepala BPBD dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi;
b.Sekretariat unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD. Bertugas mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas bidang, serta memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan BPBD. Sekretariat unsur pelaksana menyelenggarakan fungsi: 1) pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis; 2) pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu; 3) pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan; 4) penggordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan; 5) pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD berkaitan dengan tugas dan fungsi. Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas 2 subbagian yang dalam melaksanakan tugas dibantu oleh pejabat fungsional dan pelaksana. Adapun 2 sub bagian antara lain: 1) Subbagian Keuangan, bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang keuangan, yang meliputi menyelenggarakan administrasi keuangan, menyelenggarakan administrasi pendapatan Daerah dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya. 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian, bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi menyelenggarakan administrasi Barang Milik Daerah, menyelenggarakan administrasi umum, menyelenggarakan pengadaan Barang Milik Daerah, menyediakan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah, menyelenggarakan pemeliharaan Barang Milik Daerah, menyelenggarakan administrasi kepegawaian, menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan, dan hukum dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya.
c.Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan bertugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD berkaitan dengan tugas dan fungsi. Kepala Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
d.Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD. Bidang Kedaruratan dan Logistik bertugas mengkoordinasikan melaksanakan perumusan rencana, mengkoordinasi, melaksanakan kebijakan, pemantauan evaluasi serta pelaporan di bidang kedaruratan logistik pada saat terjadi bencana. Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD berkaitan dengan tugas dan fungsi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
e.Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi bertugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan informasi rawan bencana di Daerah, penataan sistem dasar penanggulangan bencana dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD berkaitan dengan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
f.UPT dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan BPBD. Pembentukan UPT dilakukan dengan terlebih dahulu membuat kajian berdasarkan peraturan perundang-undangan. UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
g.Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada BPBD. Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Kedudukan Pejabat Fungsional ditetapkan dalam peta pejabat berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam melaksanakan tugas, dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan. Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi dan/atau lintas perangkat Daerah. Berikut merupakan gambar bagan struktur organisasi BPBD Kabupaten Purworejo berdasarkan peraturan Bupati Purworejo Nomor 139 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BPBD Kabupaten Purworejo Gambar 2.3 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Purworejo 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Sumber daya manusia (SDM) merupakan penggerak dalam memanfaatkan sumber daya dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. SDM pada BPBD Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 terdapat 54 orang pegawai terdiri dari 22 ASN dan 32 Non ASN. Tabel 2.1 Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Golongan No Pendidikan Non ASN ASN Golongan ASN PNS PPPK L P Jml L P Jml I II III IV I II III IV V VI VII VIII IX 1 S2 2 2 4 1 3 2 S1 6 3 9 7 4 11 8 1 2 3 D3 5 3 8 2 2 1 1 4 SLTA/ Sederajat 14 1 15 4 1 5 5 Jumlah 25 7 32 9 12 22 6 9 4 1 2 Jumlah Kebutuhan pegawai dan kompensasi pensiun di BPBD Kabupaten Purworejo dapat dilihat dari tabel berikut Tabel 2.2 Jumlah Kebutuhan Pegawai BPBD dan Komposisi Pensiun Kabupaten Purworejo No Jabatan Kondisi Saat ini Kebutuhan Pegawai Kekurangan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Kepala Pelaksana BPBD 0 1 -1 2 Kepala Sekretariat 1 1 0 1 3 Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 1 1 0 1 4 Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik 1 1 0 1 5 Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 1 1 0
1. 6.Kasubag Keuangan 1 1 0 1
2. 7.Kasubag Umum dan Kepegawaian 1 1 0 1
3. 8.Bendahara 1 1 0
4. 9.Verifikator Keuangan 1 4 -3
5. 10.Pengadministrasi Keuangan 1 5 -4
6. 11.Pengadministrasi Umum 2 2 0
7. 12.Pengelola Data 0 1 -1
8. 13.Pengelola Program dan Laporan 0 1 -1
9. 14.Pengadministrasi Kepegawaian 0 1 -1
10. 15.Pengadministrasi Sarana dan Prasarana 2 2 0
11. 16.Pengelola Kepegawaian 0 1 -1
12. 17.Pengemudi 0 1 -1
13. 18.Penyuluh Bencana 1 2 -1
14. 20.Analisis Mitigasi Bencana 0 1 -1
15. 21.Pengadministrasi Pencegahan Bencana 0 1 -1
16. 22.Analisis Bencana 3 3 0
17. 23.Pengolah Bahan untuk Rencana Penanggulangan Bencana 0 1 -1
18. 26.Pengadministrasi Sarana Prasarana Darurat 0 1 -1
19. 27.Pengadministrasi Kesiapsiagaan 0 1 -1
20. 28.Pranata Bencana 0 1 -1
21. 29.Pengadministrasi Logistik 0 1 -1
22. 30.Pengadministrasi Evakuasi dan Pengungsi 0 1 -1
23. 31.Pengadministrasi Rehabilitasi 0 1 -1
24. 32.Pengadministrasi Rekonstruksi 0 1 -1
25. 33.JF Pranata Komputer 0 4 -4
26. 34.JF Terampil - Arsiparis 1 1 0
27. 35.JF Perencana Ahli Muda 1 1 0
28. 36.JF Penata Penanggulangan Bencana 3 3 0 1 Jumlah 22 50 -28 Sumber : KIB BPBD Tahun 2024 Jika dibandingkan dengan peta jabatan yang dibutuhkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo baik yang bersifat administratif maupun tenaga teknis maka ketersediaan tenaga saat ini sebesar 44% dari tenaga yang dibutuhkan. Juga perlu diperhitungkan ketersediaan pegawai berstatus ASN sampai dengan tahun 2030 yang akan memasuki masa pensiun. Sarana dan Prasarana yang tersedia digunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari maupun dalam kondisi tertentu yang dimobilisasikan pada saat terjadi bencana (tanggap darurat) dalam berbagai skala baik lokal, regional maupun nasional. BPBD Kabupaten Purworejo menggunakan sarana dan prasarana ini secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kejadian dan kemampuan daerah dalam menangani bencana. Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana BPBD No Jenis/ Nama Sarana Prasarana Tahun Perolehan JML Kondisi Saat Ini A Sosial Media/ Aplikasi 1 Website : http://bpbd.purworejokab.go.id 1 Aktif 2 Instagram : @bpbdpurworejo 1 Aktif 3 Youtube : BPBD Purworejo 1 Aktif 4 WhatsApp : 0812 2911 2914 1 Aktif 5 Radio : ferk : 155.45 MHz, Dup+5.25 tone 88.5 1 Aktif 6 Telepon/Fax : (0275) 325667 1 Aktif 7 Aplikasi Informasi dan Pelaporan Bencana : https//e-siska.id 2023 1 Aktif B Peralatan Transportasi 1 Kendaraan Roda 2 (Motor) 2009 1 Baik 2 Kendaraan Roda 2 (Motor) 2014 4 Baik 3 Kendaraan Roda 2 (Motor) 2015 8 Baik 4 Kendaraan Roda 2 (Trail) 2016 4 Baik 5 Kendaraan Roda 4 (Hilux – Pick Up) 2009 1 Baik 6 Kendaraan Roda 4 (Inova) 2014 1 Baik 7 Kendaraan Roda 4 (Ranger) 2016 1 Baik 8 Kendaraan Roda 4 (Hilux Double Cabin) 2022 1 Baik 9 Kendaraan Roda 6 (Truk Tangki Air) 2014 1 Baik 10 Kendaraan Roda 6 (Truk Evakuasi) 2015 1 Baik 11 Kendaraan Roda 6 (Truk Tangki Air) 2018 1 Baik 12 Kendaraan Roda 6 (Truk Tangki Air) 2022 1 Baik 13 Perahu Penumpang 2019 7 Baik 14 Perahu Penumpang Lipat 2017 2 Baik 15 Perahu Polythylane 2023 10 Baik 16 Perahu Polythylane Model LCR Pro 2023 2 Baik 17 Mesin Perahu 2016 3 Baik 18 Mesin Perahu 2019 2 Baik 19 C Peralatan Komunikasi/Peringatan Dini 1 Early Warning System (EWS) Tanah Longsor 2017 5 Rusak Berat 2 Early Warning System (EWS) Tanah Longsor 2023 9 Baik 3 Early Warning System (EWS) Banjir 2017 5 Baik 4 Early Warning System (EWS) Banjir 2023 22 Baik 5 Early Warning System (EWS) Tsunami 2011 3 Baik 6 Early Warning System (EWS) Tsunami 2013 3 Baik 7 Early Warning System (EWS) Tsunami 2015 3 Baik 8 Early Warning System (EWS) Tsunami 2017 4 Baik 9 Early Warning System (EWS) Tsunami 2019 2 Baik 10 Early Warning System (EWS) Tsunami 2022 2 Baik 11 Early Warning System (EWS) Tsunami 2024 4 Baik 12 Handphone Samsung A53 2023 3 Baik 13 Handphone Iphone 11 2023 1 Baik 14 Handy Talky (HT) 2016 5 Baik 15 Handy Talky (HT) 2017 13 Baik 16 Handy Talky (HT) 2019 3 Baik 17 Handy Talky (HT) 2020 2 Baik 18 Handy Talky (HT) 2018 1 Baik 19 RIG 2008 1 Rusak Berat 20 SSB 2016 1 Baik 21 Tower Base Station 2017 1 Baik 22 Tablet PC 2023 1 Baik 23 Router Switch 2018 7 Baik 24 Router KVM Switch Aten 2018 8 Baik 25 Pesawat Radio Meter 2020 2 Baik 26 Radio Pancar Ulang (RPU) 2018 1 Rusak Berat 27 Radio Pancar Ulang (RPU) 2023 1 Baik D Peralatan Penerangan/ Kelistrikan 1 Portable Generating Set 2009 1 Rusak Berat 2 Portable Generating Sert 2016 1 Baik 3 Lampu Sorot 2023 6 Baik 4 UPS 2018 1 Baik 5 Stabilizer 2018 1 Baik 6 Lampu Tenda 2023 12 Baik 7 Lampu Penerangan Solar Cell 2016 35 Baik 8 Lampu Penerangan Solar Handle Lamp 2016 12 Baik 9 Senter `2016 1 Baik E Peralatan Pengungsian 1 Velbed 2016 13 Baik 2 Tenda Pengungsi 2016 3 Baik 3 Tenda Keluarga 2016 11 Baik F Peralatan Evakuasi Pohon Tumbang 1 Gergaji Mesin 2014 2 Baik 2 Gergaji Mesin 2018 8 Baik 3 Gergaji Mesin 2021 3 Baik 4 Gergaji Mesin 2023 20 Baik 5 Helmet 2023 12 Baik G Peralatan Evakuasi Laka Air/ Banjir 1 Pelampung 2009 10 Rusak Berat 2 Pelampung 2019 16 Baik 3 Pelampung 2023 30 Baik 4 Peralatan Selam 2016 2 Baik 5 Dayung Perahu 2019 16 Baik 6 Sepatu Coral 2022 5 Baik 7 H Peralatan Evakuasi Tanah Longsor 1 Excavator/ Backhoe 2015 2 Rusak I Peralatan Evakuasi Laka Sumur/ Tebing 1 Peralatan Panjat Tebiing 2022 4 Baik 2 Basket Stretcher Haider 2022 2 Baik 3 Tali Tambang 2022 1 Baik 4 Karmentel beal 12 mm 50 2022 1 Baik J Peralatan Evakuasi Kebakaran Hutan/ Bantuan Kekeringan 1 Pompa Pemadam Kebakaran 2015 1 Baik 2 Fire Horse Rubber 2007 1 Baik 3 Fire Horse Rubber 2013 2 Baik 4 Selang Pemadam Kebakaran 2014 1 Baik 5 Selang Pemadam Kebakaran 2015 2 Baik 6 Portable Water Pump 2003 1 Baik 7 Pompa Air 2014 1 Baik 8 Pompa Portable 2016 2 Baik 9 Pompa Air 2019 3 Baik G Sarana Prasarana Pusdalop 1 Lemari Penyimpanan (Kabinet Operator) 2018 6 Baik 2 Lemari Besi/ Metal ( Almari Radio) 2017 1 Baik 3 Alat ukur universal (tripod/ Kamera) 2023 1 Baik 4 LCD Projector / Infocus 2023 2 Baik 5 Focussing Screen/ Layar LCD Projector 2023 1 Baik 6 Projector Spider Bracket 2023 2 Baik 7 Alat Monitoring EWS 2021 2 Baik 8 AC Split 2023 2 Baik 9 Televisi 2018 2 Baik 10 Televisi 27 Inch 2023 1 Baik 11 Camera Video 2023 1 Baik 12 Camera Film 2014 1 Baik 13 Karpet 2017 1 Baik 14 Meja Operator 2018 6 Baik 15 Camera Digital 2023 1 Baik 16 Camera Digital Go Pro 2023 1 Baik 17 Video Conference 2023 1 Baik 18 Drone 2023 1 Baik 19 Stabilizer Camera 2023 1 Baik 20 Monitor cctv EWS Banjir 2017 1 Rusak 21 Monitoring Center 2017 1 Baik 22 Alite Dry Cabinet GPS 70 L (Lemari untuk GPS) 2023 1 Baik 23 PC Unit 2023 4 Baik 24 PC Unit 2022 1 Baik 25 PC Unit 2023 1 Baik 26 PC Unit 2023 3 Baik 27 Server File 2018 1 Baik 28 Hard Disk External 2023 3 Baik 29 Monitor 2023 1 Baik 30 Tenda Posko 2016 1 Baik H Sarana Prasarana Gedung Kantor 1 Lemari Besi/ Metal 2016 7 Baik 2 Lemari Kayu 2008 2 Baik 3 Lemari Kayu 2015 1 Baik 4 Rak Besi 2014 1 Baik 5 Rak Besi 2016 2 Baik 6 Rak Besi 2017 24 Baik 7 Filling Kabinet 2016 19 Baik 8 Mesin Absensi 2013 1 Baik 9 Overhead Projector 2013 1 Rusak 10 Kursi Tamu 1992 1 Baik 11 Kursi Tamu 2013 1 Baik 12 Meja Rapat 2013 3 Baik 13 Kursi Putar 2018 4 Baik 14 Bangku Tunggu 2020 2 Baik 15 kursi lipat 2013 88 Rusak 16 Meja Komputer 2013 9 Baik 17 Vacum Cleaner 2016 1 Baik 18 AC Window 2013 2 Baik 19 AC Window 2014 4 Baik 20 AC Window 2018 1 Baik 21 AC Split 2014 1 Baik 22 AC Split 2019 1 Baik 23 AC Split 2020 2 Baik 24 Kipas Angin 2016 7 Baik 25 Kompor Gas 2013 1 Baik 26 Kompor Gas 2015 1 Baik 27 Kompor Gas 2016 2 Baik 28 Kompor Gas 2017 1 Baik 29 Tabung Gas 2013 1 Baik 30 Tabung Gas 2015 1 Baik 31 Tabung Gas 2016 1 Baik 32 Tabung Gas 2017 1 Baik 33 Selang Regulator 2016 1 Baik 34 Televisi 24 Inch 2014 1 Baik 35 Televisi 32 Inch 2015 1 Baik 36 Microphone 2013 4 Rusak 37 Tustel 2013 2 Rusak 38 Tangga Aluminium 2013 1 Baik 39 Dispenser 2014 2 Baik 40 Dispenser 2015 1 Baik 41 Handy Cam 2015 1 Baik 42 Tangga 2023 2 Baik 43 Microphone 2013 1 Rusak 44 Termos 2013 2 Baik 45 Lemari 2010 1 Baik 46 Gordyn 2016 43 Baik 47 Meja Kerja Pejabat Eselon II 2013 1 Baik 48 Meja Kerja Pejabat Eselon III 2013 4 Baik 49 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 2013 9 Baik 50 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 2013 32 Baik 51 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 2013 1 Baik 52 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2013 4 Baik 53 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 2013 9 Baik 54 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 2013 28 Baik 55 Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis 2013 4 Baik 56 Rak Peralatan 2014 1 Baik 57 Pesawat Telepon 2013 2 Baik 58 Pesawat Telepon 2018 1 Baik 59 Facsimile 2013 1 Baik 60 PC Unit 2013 9 Baik 61 PC Unit 2015 1 Baik 62 Laptop 2013 5 Baik 63 Laptop 2015 3 Baik 64 Laptop 2017 2 Baik 65 Laptop 2020 2 Baik 66 Laptop 2022 3 Baik 67 Laptop 2023 2 Baik 68 Printer 2018 1 Baik 69 Printer 2015 3 Baik 70 Printer 2017 1 Baik 71 Printer 2020 3 Baik 72 Printer 2022 4 Baik 73 Printer 2023 1 Baik 74 Scanner 2013 1 Rusak 75 Server 2014 1 Baik I Rambu-Rambu 1 Rambu Jalur Evakuasi Tsunami 2013 39 Baik 2 Rambu Jalur Evakuasi Tsunami 2022 74 Baik 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai hak-hak dasar setiap warga negara. Pelayanan publik ini merupakan tolak ukur apakah pemerintah melakukan kinerjanya dengan baik karena kualitas pelayanan publik ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Pelayanan publik ini harus dilakukan secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. BPBD Kabupaten Purworejo mempunyai peranan dalam membantu Bupati Purworejo dalam memberikan pelayanan publik. Pada bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja pelayanan daerah menggambarkan capaian atas sasaran/target pada periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG’s atau indikator yang telah digratifikasi oleh pemerintah. Capaian kinerja pelayanan terangkum dalam tabel T-C.23 berikut: Tabel 2.4 T-C.23 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah N/A 85.44 87.05 88.67 90.26 91.91 N/A 85.44 8 2 Terpenuhinya Unsur Penanggulangan Bencana (Penanganan Pra Bencana, Penanganan tanggap darurat bencana, penanganan pasca bencana) Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana N/A 100% 100% 100% 100% 100% N/A 100% 1 Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana N/A 100% 100% 100% 100% 100% N/A 100% 1 Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana N/A 100% 100% 100% 100% 100% N/A 100% 1 Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dari target yang ditetapkan adalah 100%, hal tersebut menunjukkan komitmen yang tinggi untuk mencapai kinerja maksimal serta menunjukkan fokus perangkat daerah pada peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama pada kepuasan Masyarakat dalam hal penanggulangan bencana. Adapun sasaran pada Renstra BPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :
29. 1.Indeks Kepuasan Masyarakat Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan melakukan survei Kepuasan masyarakat (SKM) secara mandiri. Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner secara digital. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik. Target IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) menunjukkan peningkatan bertahap dari tahun 2022 hingga 2024. Realisasi IKM selama 3 Tahun menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga 2024. Meskipun IKM melebihi target yang telah ditetapkan namun masih terdapat permasalahan/ kekurangan, adapun permasalahan/ kekurangan adalah sebagai berikut :
a.Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait service excellent, serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi
b.Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Banyaknya permintaan masyarakat terhadap layanan bantuan air bersih tidak sebanding dengan jumlah sarana prasarana yang ada dan juga keterbatasan personil
c.Pengaduan masyarakat yang diajukan terkadang di luar kewenangan BPBD
1. 2.Terpenuhinya Unsur Penanggulangan Bencana (Penanganan Pra Bencana, Tanggap Darurat Bencana, Penanganan Pasca Bencana) Capaian indikator Terpenuhinya unsur Penanggulangan Bencana (Penanganan pra bencana, penanganan tanggap darurat bencana, penanganan pasca bencana) adalah 100%. Dalam hal ini berarti tidak ditemukan adanya kesenjangan/gap pelayanan Perangkat Daerah. Antara target renstra perangkat daerah yang ditetapkan, realisasi capaian renstra, dan rasio capaian renstra perangkat daerah mencapai 100%. Hal ini tidak lepas dari adanya dukungan pimpinan dalam setiap penyelenggaraan program dan kegiatan. Meski didukung oleh sumber daya manusia yang belum memiliki sertifikasi yang dibutuhkan dan sarana prasarana yang sudah sudah tua dan terbatas namun BPBD Kabupaten Purworejo juga memaksimalkan fungsi pelaksanaan, koordinasi dan komando dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan yang terencana, terpadu dan terkoordinasi. Adapun untuk Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kabupaten Purworejo pada periode Renstra 2021-2026 BPBD Kabupaten Purworejo disajikan dalam tabel berikut: Tabel 2.5 T-C 24 Anggaran dan Realisasi Anggaran BPBD Kabupaten Purworejo Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3,011,510,627 2,267,376,604 2,546,440,518 2,865,165,080 2,668,755,992 2,680,674,104 2,958,038,596 3,189,188,981 3,310,163,224 3,386,758,208 1,486,897,106 - 98.22 141 129.99 118 56 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20,744,000 45,826,000 48,117,200 50,522,600 53,048,700 55,701,400 20,744,000 23,658,050 21,468,700 18,728,400 5,068,000 - 100 51.63 44.62 37.07 10 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 14,655,000 39,080,800 41,034,800 43,086,500 45,240,800 47,502,900 14,655,000 17,080,800 15,561,000 14917400 5,068,000 100 43.71 37.92 34.62 11 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - 996,000 1,045,800 1,098,000 1,152,900 1,210,600 - 995,750 1,098,100 - - - 100 105 - - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD - 996,000 1,045,800 1,098,000 1,152,900 1,210,600 - 995,750 925,400 - - - 100 88.49 - - - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - 1,070,000 1,123,500 1,179,600 1,238,600 1,300,500 - 1,069,750 906,000 - - - 100 80.64 - - - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD - 1,070,000 1,123,500 1,179,600 1,238,600 1,300,500 - 903,250 506,100 - - - 84.42 45.05 - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - 1,251,200 1,313,700 1,379,300 1,448,300 1,520,700 - 1,250,750 1,108,600 - - - 100 84.39 - - - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6,089,000 1,362,000 1,430,100 1,501,600 1,576,600 1,655,600 6,089,000 1,362,000 1,363,500 3,811,000 - 100 100 95.34 254 - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,646,553,443 1,810,901,804 1,883,061,918 2,093,051,880 2,138,295,292 2,125,828,204 2,603,738,585 2,769,637,033 2,740,106,795 2,734,303,348 1,348,787,382 - 98.38 153 146 131 63 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2,636,217,843 1,800,389,104 1,872,023,618 2,081,461,780 2,126,125,792 2,113,050,104 2,593,405,985 2,759,124,533 2,728,825,595 2,724,219,748 1,346,697,582 98.38 153 146 131 63 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - 1,288,500 1,352,900 1,420,500 1,491,500 1,566,100 1,288,500 1,066,700 - - - 100 78.85 - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 10,335,600 9,224,200 9,685,400 10,169,600 10,678,000 11,212,000 10,332,600 9,224,000 10,214,500 10,083,600 2,089,800 100 100 105 99 20 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 2,752,900 2,890,500 3,035,000 3,186,700 3,346,100 - 2,744,200 2,621,700 - - - - 100 90.70 - - - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai - - - - - - - - - - - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - - - - - - - - - Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 2,752,900 2,890,500 3,035,000 3,186,700 3,346,100 - 2,744,200 2,621,700 - - - 100 90.70 - - - Pendidikan dan Pelatihan - - - - - - - - - - - Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Administrasi Umum Perangkat Daerah 97,970,000 164,381,800 183,190,400 187,902,700 192,328,000 199,806,500 97,169,680 163,717,407 173,034,256 144,649,810 31,045,400 - 99.18 100 94.46 76.98 16 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 2,988,000 3,137,400 3,294,200 3,458,900 3,631,900 - 2,986,000 3,054,100 2,941,100 762,400 - 100 97.34 89.28 22 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7,234,900 7,596,600 7,976,400 8,375,200 8,794,000 - 7,227,400 4,478,100 4,837,100 2,619,100 - 100 58.95 60.64 31 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 69,576,000 73,054,800 76,707,500 80,542,900 84,570,000 - 63,825,000 60,614,400 53,907,000 16,799,700 - 91.73 82.97 70.28 21 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8,613,500 9,044,100 9,496,300 9,971,100 10,469,600 - 13,413,400 7,897,300 8,502,450 573,600 - 156 87.32 89.53 6 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 2,292,000 2,406,600 2,526,900 2,653,200 2,785,900 - 2,280,000 - - - - 99.48 - - - - Penyediaan Bahan/ Material 7,131,400 7,487,900 7,862,200 8,255,400 8,668,100 - 7,131,400 7,055,600 5,898,400 1,617,600 - 100 94.23 75.02 20 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 4,689,000 2,640,000 2,036,000 - - 3,955,000 2,640,000 975,000 - - 84.35 100 48 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 97,970,000 66,546,000 69,873,300 73,366,900 77,035,300 80,887,000 97,169,680 66,854,207 80,859,056 62,126,760 7,146,000 99.18 100 116 84.68 9 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5,900,700 4,032,300 - - 5,120,700 3,797,000 552,000 - - 86.78 94.16 - - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 21,882,600 64,459,200 - - - - 21,750,100 64,452,800 - - - - 99.39 100 - - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - - - - - - - - - Pengadaan Mebel - - - - - - - - - - - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - - - - - - - - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 21,882,600 64,459,200 - - 21,750,100 64,452,800 - - - 99.39 100 - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 137,560,184 126,363,100 132,681,000 139,315,000 146,280,700 153,594,800 131,221,637 111,634,331 118,437,936 124,470,530 56,228,347 - 95.39 88.34 89.27 89.34 38 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20,462,000 2,000,000 2,100,000 2,205,000 2,315,200 2,431,000 20,414,000 1,893,500 - - - 100 94.68 - - - - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 87,271,000 100,800,000 105,840,000 111,132,000 116,688,600 122,523,000 80,980,653 87,641,679 96,194,916 102,306,462 51,543,977 92.79 86.95 90.89 92.06 44 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 29,827,184 23,563,100 24,741,000 25,978,000 27,276,900 28,640,800 29,826,984 22,099,152 22,243,020 22,164,068 4,684,370 100 93.79 89.90 85.32 17 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108,683,000 117,151,000 274,616,900 326,878,700 135,616,600 142,397,100 105,164,694 117,797,960 232,743,737 300,153,320 45,767,977 - 96.76 101 85 91.82 34 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 47,273,000 57,693,000 60,577,600 63,606,400 66,786,800 70,126,100 43,792,694 53,978,557 33,018,776 34,074,137 4,658,325 92.64 93.56 54.51 53.57 7 - Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 151,608,500 197,720,000 - - 133,262,613 164,617,636 12,288,400 - - 87.90 83.26 - - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13,597,000 14,276,800 14,990,600 15,740,100 16,527,100 - 17,228,000 14,105,000 23,655,000 4,225,000 - 127 98.80 158 27 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 46,410,000 35,040,000 36,792,000 38,631,600 40,563,100 42,591,000 46,408,600 35,022,403 40,738,348 61,503,447 21,561,252 100 100 111 159 53 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15,000,000 10,821,000 11,362,000 11,930,100 12,526,600 13,152,900 14,963,400 11,569,000 11,619,000 16,303,100 3,035,000 100 107 102 137 24 - Program Penanggulangan Bencana 1,770,445,710 3,787,000,000 2,881,600,700 3,158,302,880 3,080,000,000 3,072,030,000 1,701,388,323 4,415,205,287 4,024,222,731 4,666,062,549 286,682,896 - 96.10 117 140 148 9 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota 6,500,000 305,903,400 60,886,000 72,693,100 83,769,600 328,951,100 6,500,000 352,317,742 43,191,800 89,200,400 39,062,900 - 100 115 70.94 123 47 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota 6,500,000 245,336,400 245,336,400 6,500,000 244,970,942 - - - 100 100 - - - - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) 60,567,000 60,886,000 72,693,100 83,769,600 83,614,700 - 107,346,800 43,191,800 89,200,400 39,062,900 - 177 70.94 123 47 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 535,165,400 1,683,085,400 1,170,535,900 1,136,931,480 1,187,108,000 1,018,572,200 529,310,799 2,273,543,087 2,707,812,715 2,887,404,981 101,746,501 - 98.91 135 231 254 9 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota 145,233,200 - - - 173,205,600 - - - - 119 - - - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota 18,560,300 21,693,780 - - - 16,824,800 21,211,100 58,978,200 - - 90.65 97.78 - - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota 174,325,400 342,235,000 242,235,000 322,172,500 354,389,700 262,265,000 171,995,599 323,797,164 280,862,100 427,089,320 35,501,400 98.66 94.61 116 133 10 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 184,607,000 924,085,800 221,502,800 265,803,300 279,093,400 221,502,800 181,764,000 1,565,592,580 2,110,561,215 1,985,454,620 - 98.46 169 953 747 - - Pengeloaan Resiko Bencana Kabupaten/ Kota 50,000,000 - - - - - - - - - - - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 41,683,000 41,683,000 45,851,300 48,143,800 48,143,800 - 40,636,300 87,711,500 129,863,800 - - 97.49 210 283 - - Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota 25,000,000 - 24,998,200 - - - 100 - - - - - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepatn (TRC) 50,000,000 165,760,000 152,000,000 159,600,000 167,580,000 159,600,000 50,000,000 143,434,153 13,029,400 221,843,341 3,029,000 100 86.53 8.57 139 2 - Bencana Kabupaten/ Kota Penyusunan Rencana Kontijensi 101,233,000 100,000,000 105,000,000 110,250,000 110,250,000 100,553,000 100,000 99.33 - - - 0 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 160,460,000 150,460,000 165,506,000 173,781,300 165,506,000 - 160,500,290 23,183,400 101,942,800 4,137,901 - 100 15.41 61.59 2 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana 48,861,600 48,861,600 51,304,600 53,869,800 51,304,600 - 39,582,600 2,434,700 - - - 81.01 4.98 - - - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam - - - - - - - - - - - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1,203,780,310 1,773,037,200 1,480,204,800 1,711,555,600 1,704,413,600 1,572,946,500 1,165,577,524 1,755,932,908 1,230,045,416 1,581,877,347 136,788,495 - 96.83 99.04 83.10 92.42 8 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas - - - - - - - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota 802,465,810 950,036,500 920,036,500 996,038,300 1,045,840,200 996,038,300 795,941,416 915,010,149 808,694,177 709,521,108 130,800,595 99.19 96.31 87.90 71.23 13 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota 401,314,500 28,571,600 20,000,000 21,000,000 22,050,000 20,000,000 369,636,108 27,681,400 - 11,012,500 1,285,100 92.11 96.88 - 52.44 6 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota 569,785,200 369,785,200 517,696,200 595,354,000 517,699,200 - 638,024,609 295,070,939 695,725,139 2,581,800 - 112 79.80 134 0 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 37,342,700 37,342,700 39,209,000 41,169,400 39,209,000 - 13,211,100 11,411,200 30,661,100 - - 35.38 30.56 78.20 - - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit 187,301,200 133,040,400 137,612,100 - 162,005,650 114,869,100 134,957,500 2,121,000 - 86.49 86.34 98.07 - - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 25,000,000 24,974,000 169,974,000 237,122,700 104,708,800 151,560,200 - 33,411,550 43,172,800 107,579,821 9,085,000 - - 133.79 25.40 45.37 8.68 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota 75,000,000 87,400,000 - 13,030,300 - - - 17.37 - - - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota 24,974,000 24,974,000 26,222,700 27,533,800 26,222,700 - 33,411,550 10,908,600 43,275,521 7,920,000 - 134 43.68 165 29 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota 25,000,000 26,250,000 27,562,500 26,250,000 - - - - - - - - - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan 10,000,000 10,500,000 11,025,000 10,500,000 - - 33,824,200 - - - - 322 - - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 50,000,000 50,000,000 - - - - - - - - - - Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota 25,000,000 35,000,000 36,750,000 38,587,500 38,587,500 - 19,233,900 30,480,100 1,165,000 - - 54.95 82.94 3 - Dari tabel 2.5 diatas maka dapat dianalisis sebagai berikut:
2. 1.Terjadinya efisiensi fluktuatif yang mana realisasi anggaran pada tahun 2021 cukup efisien (97.4%), namun pada tahun-tahun berikutnya (2022-2024), realisasi melebihi anggaran secara signifikan (hingga 135%). Ini menunjukkan karena pada saat penyusunan anggaran APBD di tahun 2022-2024 anggaran difokuskan pada kegiatan yang mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pemulihan pasca Covid -19.
3. 2.Kegiatan tidak merata dalam efektivitas. Hal ini dikarenakan terdapat kegiatan yang sangat efisien (rasio > 120%), tetapi juga banyak kegiatan teknis dengan realisasi rendah (rasio <60%). Ini mencerminkan ketimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan
4. 3.Perlunya evaluasi penyusunan anggaran. Ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi mengindikasi bahwa proses penyusunan anggaran belum akurat atau responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan, BPBD Kabupaten Purworejo menetapkan sejumlah indikator kinerja yang menjadi tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Indikator tersebut disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan minimal, serta kebijakan nasional dan daerah di bidang penanggulangan bencana. Indikator kinerja ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengukur tingkat keberhasilan program dan kegiatan, sekaligus memastikan bahwa seluruh masyarakat memperoleh layanan penanggulangan bencana secara optimal. Melalui penetapan indikator yang terukur dan terstandar, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD dapat berjalan secara efektif, akuntabel, serta mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Purworejo. Tabel 2.6 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 - 2024 NO. INDIKATOR SATUAN TAHUN KET. 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 11 1 Indikator Tujuan Perangkat Daerah Renstra BPBD Tahun 2025-2030 Indeks Ketahanan Daerah Nilai 0.40 0.77 0.69 0.79 0.84 Indeks Ketahanan Daerah Kewenangan BPBD menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Nilai awal sebesar 0,40 pada tahun 2020 naik signifikan menjadi 0,77 di tahun 2021, meski sempat menurun ke 0,69 pada 2022. Selanjutnya indeks kembali meningkat menjadi 0,79 pada 2023 dan mencapai capaian tertinggi 0,84 pada 2024. Secara keseluruhan, kinerja BPBD menunjukkan arah perbaikan positif dengan peningkatan indeks yang konsisten. Nilai SAKIP Nilai 74.10 N/A 76.30 73.05 74.20 Nilai SAKIP BPBD periode 2020– 2024 relatif stabil dengan fluktuasi kecil. Tahun 2020 tercatat 74,1, tahun 2021 N/A karena tidak ada reviu dari Inspektorat, tahun 2022 naik menjadi 76,3, lalu menurun pada 2023 sebesar 73,05, dan kembali meningkat pada 2024 menjadi 74,2. Hal ini menunjukkan capaian kinerja akuntabilitas BPBD tetap terjaga dalam kisaran nilai 73–76. 2 Indikator Sasaran Perangkat Daerah Renstra BPBD Tahun 2025-2030 Indeks Ketahanan Daerah Nilai 0.40 0.77 0.69 0.79 0.84 Indeks Ketahanan Daerah Kewenangan BPBD menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Nilai awal sebesar 0,40 pada tahun 2020 naik signifikan menjadi 0,77 di tahun 2021, meski sempat menurun ke 0,69 pada 2022. Selanjutnya indeks kembali meningkat menjadi 0,79 pada 2023 dan mencapai capaian tertinggi 0,84 pada 2024. Secara keseluruhan, kinerja BPBD menunjukkan arah perbaikan positif dengan peningkatan indeks yang konsisten. Nilai SAKIP Nilai 74.10 N/A 76.30 73.05 74.20 Nilai SAKIP BPBD periode 2020– 2024 relatif stabil dengan fluktuasi kecil. Tahun 2020 tercatat 74,1, tahun 2021 N/A karena tidak ada reviu dari Inspektorat, tahun 2022 naik menjadi 76,3, lalu menurun pada 2023 sebesar 73,05, dan kembali meningkat pada 2024 menjadi 74,2. Hal ini menunjukkan capaian kinerja akuntabilitas BPBD tetap terjaga dalam kisaran nilai 73–76. 3 Indikator Program Perangkat Daerah Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana % 100 100 100 100 100 Indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten, dengan capaian 100% di tahun 2020 s.d 2024 Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana % 100 100 100 100 100 Indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten, dengan capaian 100% di tahun 2020 s.d 2024 Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana % 100 100 100 100 100 Indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten, dengan capaian 100% di tahun 2020 s.d 2024 Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten % 100 100 100 100 100 Indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten, dengan capaian 100% di tahun 2020 s.d 2024 4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana % 100 100 100 100 100 Indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten, dengan capaian 100% di tahun 2020 s.d 2024 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana % 100 100 100 100 100 Indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten, dengan capaian 100% di tahun 2020 s.d 2024 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana % 100 100 100 100 100 Indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten, dengan capaian 100% di tahun 2020 s.d 2024 5 Indikator IKK berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana % 100 100 100 100 100 Indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten, dengan capaian 100% di tahun 2020 s.d 2024 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana % 100 100 100 100 100 Indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten, dengan capaian 100% di tahun 2020 s.d 2024 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana % 100 100 100 100 100 Indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten, dengan capaian 100% di tahun 2020 s.d 2024 Rangkaian indikator dalam Renstra BPBD Tahun 2021–2025 secara umum menunjukkan arah peningkatan kinerja dan komitmen dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Indikator Tujuan memperlihatkan adanya peningkatan Indeks Ketahanan Daerah serta Indeks Kepuasan Masyarakat, yang menandakan perbaikan kapasitas kelembagaan sekaligus meningkatnya kepercayaan publik terhadap layanan BPBD. Indikator Sasaran ditetapkan dengan capaian 100% pada seluruh unsur penanggulangan bencana (pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana), menegaskan konsistensi pelaksanaan tugas pokok BPBD. Selanjutnya, Indikator Program menunjukkan jaminan akses penuh bagi masyarakat atas layanan kebencanaan, mulai dari informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, hingga penyelamatan dan evakuasi korban bencana, yang seluruhnya ditargetkan 100% setiap tahun. Sejalan dengan itu, Indikator SPM dan IKK Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 juga menetapkan capaian 100%, mencerminkan standar minimum pelayanan kebencanaan telah diposisikan sebagai prioritas utama yang wajib terpenuhi. Dengan konsistensi target yang meningkat maupun terjaga pada tingkat 100%, keseluruhan indikator tersebut mencerminkan komitmen kuat BPBD dalam mewujudkan daerah yang tangguh bencana, pelayanan publik yang prima, serta akuntabilitas kinerja yang selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat. 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2026–2029, dilakukan telaahan terhadap berbagai dokumen perencanaan nasional, regional, dan daerah, antara lain Renstra BNPB, Renstra Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hasil analisis menunjukkan adanya tantangan sekaligus peluang bagi pengembangan pelayanan penanggulangan bencana di Kabupaten Purworejo dalam lima tahun mendatang.
5. 1.Tantangan Utama
a.Sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang sudah tua dan frekuensi penggunaan yang sangat tinggi sehingga diperlukan peremajaan dan peningkatan kualitas untuk menunjang kesiapsiagaan.
b.Budaya sadar bencana masyarakat yang masih rendah, mengakibatkan tingginya risiko korban dan kerugian saat bencana terjadi.
c.Koordinasi lintas lembaga dan stakeholder masih terhambat oleh kepentingan sektoral masing-masing pihak.
d.Dokumen kebencanaan (KRB, RPB, RPB Desa, dan lain-lain) belum sah atau sesuai standar, sehingga mengurangi efektivitas perencanaan dan pengambilan keputusan.
e.Kapasitas petugas penanggulangan bencana masih terbatas karena belum memiliki keahlian khusus yang memadai, berpotensi menimbulkan risiko tambahan saat penanganan bencana.
f.Kesulitan memperoleh data dasar jumlah penduduk desa rawan bencana serta jumlah aparat yang berada di desa rawan bencana, yang berdampak pada keterlambatan pemetaan kerentanan, penentuan prioritas intervensi, dan penyusunan strategi mitigasi yang tepat sasaran..
g.Ancaman perubahan iklim global, degradasi lingkungan, dan alih fungsi lahan yang meningkatkan potensi banjir, longsor, serta kerentanan kawasan pesisir terhadap tsunami.
h.Saat terjadi bencana, penanganan tidak berjalan sesuai dengan SOP dalam dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon), karena tidak adanya sosialisasi maupun pemahaman terhadap dokumen Renkon, RPB, KRB, dan turunannya, sehingga petugas tidak memahami alur kerja, koordinasi menjadi lemah, dan sistem komando penanggulangan bencana tidak berjalan optimal.
1. 2.Peluang Strategis
a.Dukungan Kebijakan Nasional dan Provinsi Adanya Renstra BNPB, Renstra Kemendagri Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, serta Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana menjadi peluang bagi Kabupaten Purworejo untuk mendapatkan arahan, fasilitasi, dan dukungan pendanaan dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana daerah.
b.Integrasi dengan Dokumen Perencanaan Wilayah Hasil telaahan RTRW Kabupaten Purworejo dan KLHS memberikan peluang untuk mengintegrasikan aspek kebencanaan ke dalam tata ruang dan pembangunan berkelanjutan, sehingga pencegahan dan mitigasi bencana dapat berjalan beriringan dengan pengendalian pemanfaatan ruang.
c.Pemanfaatan Perkembangan Teknologi Informasi Perkembangan teknologi digital, aplikasi berbasis data spasial, serta sistem informasi kebencanaan nasional memberikan peluang untuk memperkuat pelayanan informasi rawan bencana, mempercepat penyampaian peringatan dini, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
d.Penguatan Kolaborasi Multi Pihak Tersedianya potensi kerjasama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dunia usaha, media massa, serta organisasi masyarakat sipil menjadi peluang dalam memperkuat budaya sadar bencana, memperluas jaringan relawan, serta meningkatkan efektivitas penanganan darurat bencana.
e.Dukungan Anggaran dan Sumber Daya dari Pusat dan Provinsi Tersedianya alokasi Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB serta bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi peluang untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Purworejo.
f.Partisipasi Masyarakat dan Relawan Tingginya antusiasme masyarakat, kelompok relawan, dan komunitas lokal dalam upaya tanggap darurat serta inisiatif desa tangguh bencana menjadi modal sosial yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui peningkatan kapasitas dan koordinasi.
g.Peluang Inovasi Layanan Publik Terdapat ruang untuk pengembangan inovasi layanan publik bidang kebencanaan, seperti layanan edukasi kebencanaan berbasis sekolah, aplikasi layanan darurat berbasis digital, dan pembentukan pusat data kebencanaan kabupaten.
1. 3.Macam Pelayanan yang Dibutuhkan
a.Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten: penyediaan data dan informasi kebencanaan yang akurat, mutakhir, serta mudah diakses oleh publik dan pemangku kepentingan.
b.Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana: peningkatan kapasitas masyarakat, pendidikan kebencanaan, simulasi bencana, serta pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
c.Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana: peningkatan sarana prasarana tanggap darurat, kemampuan teknis petugas, serta koordinasi lintas sektor dalam operasi penyelamatan.
d.Pelayanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana: legalisasi dan penataan dokumen kebencanaan (KRB, RPB, RPB Desa), penguatan kelembagaan, serta pengembangan sistem informasi terpadu berbasis teknologi.
1. 4.Perkiraan Kebutuhan Pelayanan
a.Peningkatan jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana) dari yang telah terbentuk saat ini menuju target minimal 50% desa/kelurahan di Purworejo pada tahun 2029.
b.Pengadaan dan peremajaan sarana prasarana darurat (kendaraan operasional, alat komunikasi, logistik) dengan perkiraan kebutuhan minimal 30–40% peremajaan aset per periode renstra.
c.Peningkatan kapasitas petugas dan relawan dengan target minimal 80% personel bersertifikat penanggulangan bencana dasar hingga lanjutan.
d.Penguatan sistem data dan informasi kebencanaan terpadu, termasuk pemetaan risiko berbasis GIS yang dapat diakses oleh publik dan lembaga terkait.
e.Peningkatan jumlah simulasi kebencanaan di sekolah, desa, dan tempat publik dengan target rata-rata 2 kali per tahun per wilayah kecamatan.
1. 5.Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan
a.Wilayah selatan (pesisir pantai selatan): fokus pada mitigasi tsunami, abrasi, dan banjir rob.
b.Wilayah tengah (perkotaan dan bantaran sungai): penguatan sistem peringatan dini banjir dan kesiapsiagaan kedaruratan.
c.Wilayah utara (perbukitan Menoreh): mitigasi longsor dan gempa bumi, penguatan Destana, serta edukasi masyarakat.
d.Wilayah rawan strategis lainnya: lokasi dengan kepadatan penduduk tinggi dan infrastruktur vital (jalan nasional, bendungan, jaringan listrik, dan telekomunikasi). 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan BPBD Kabupaten Purworejo memiliki tugas pokok untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Beberapa kelompok sasaran layanan BPBD Kabupaten Purworejo meliputi :
1. 1.Masyarakat Umum Masyarakat menerima informasi tentang bahaya bencana, mengikuti simulai dan mendapatkan bantuan saat terjadi bencana.
2. 2.Lembaga Kemasyarakatan Desa Melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam penanggulangan bencana di tingkat desa
3. 3.Organisasi Perangkat Daerah Melakukan sinkronisasi program terkait penanggulangan bencana
4. 4.Sektor Swasta Melibatkan pihak swasta dalam upaya penanggulangan bencana
5. 5.Lain-lain BPBD juga dapat melayani kelompok masyarakat lain yang berpotensi terdampak bencana seperti sekolah, rumah sakit dan tempat – tempat umum lainnya Dengan demikian, BPBD Purworejo memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya, terutama dalam menghadapi ancaman bencana 2.1.6 Mitra Perangkat Daerah Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPBD didukung oleh pentahelix (lima pihak/ lima pilar). Pentahelix disini adalah konsep kolaborasi yang melibatkan lima elemen utama yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha dan media. Pentahelix yang menjadi mitra BPBD Kabupaten Purworejo antara lain :
6. 1.Pemerintah bertanggung jawab dalam membuat kebijakan, peraturan dan regulasi terkait penanggulangan bencana serta menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Perangkat Daerah yang menjadi mitra BPBD yaitu Dinkes, Dindukcapil, Dishub, Satpol PP Damkar, Dinsosdaldukkb, Dinperkimtan, DPUPR, Dinkominfostasandi, 16 Kecamatan di Purworejo, Polisi dan TNI
7. 2.Masyarakat merupakan bagian penting dalam kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana, serta dapat memberikan kontribusi dalam mitigasi dan pemulihan pasca bencana. Berbagai bentuk organisasi masyarakat yang menjadi relawan penanggulangan bencana seperti PMI, SAR, BASARNAS, Tagana, Sabgana, FPRB kecamatan, Destana, RAPI, Senkom, Ubaloka, MDMC, Muda Ganesha, Pordista, Orari, SAR Lintas Batas, RJP dll
8. 3.Dunia Usaha berkontribusi dalam menyediakan sumber daya, teknologi, dan informasi terkait penanggulangan bencana. Dunia usaha yang menjadi mitra BPBD Kabupaten Purworejo yaitu PDAM, PLN, TELKOM, Bank Jateng, DRW Skincare, BPJS Kesehatan dll
9. 4.Media memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi, sosialisasi dan membangun kesadaran publik tentang bahaya bencana. Media yang menjadi mitra BPBD Kabupaten Purworejo yaitu Purworejo Express, Irama FM, Kompas,
10. 5.Akademisi memiliki peran dalam penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan penyebaran informasi terkait bencana. Akademisi di purworejo yaitu UMP, SD, SMP dan SMA di Kabupaten Purworejo yang dibentuk menjadi SMAB Adapun Manfaat dari pentahelix dalam penanganan bencana antara lain:
11. 1.Menambah efektivitas penanggulangan bencana dengan melibatkan berbagai pihak, sistem penanggulangan bencana menjadi lebih komprehensif dan efektif.
12. 2.Meningkatkan keberlanjutan. Kolaborasi pentahelix memungkinkan untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang berkelanjutan dalam jangka Panjang
13. 3.Meningkatkan ketangguhan masyarakat. Melalui sosialisasi dan partisipasi masyarakat, diharapkan kesiapsiagaan bencana masyarakat meningkat
14. 4.Meningkatkan daya saing, Dalam Konteks ekonomi, dunia usaha dapat berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana yang dapat meningkatkan daya saing di sektor terkait.
15. 5.Mempercepat pemulihan. Dengan kolaborasi antar pihak, proses pemulihan pasca bencana dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan hasil telaahan terhadap Bab II Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029, Laporan KLHS RPJMD Tahun 2025–2029, serta hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan dominan yang berkaitan dengan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purworejo. Permasalahan tersebut menggambarkan kesenjangan antara kondisi eksisting dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia, sehingga memerlukan perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah lima tahun mendatang. Permasalahan yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut:
16. 1.sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang tersedia saat ini sebagian besar sudah berusia tua dan terbatas, sehingga sering mengalami gangguan dalam operasional. Kondisi ini berimplikasi terhadap terhambatnya efektivitas, kecepatan, dan keselamatan dalam operasi penyelamatan. Idealnya, BPBD memiliki sarana prasarana modern, terpelihara, serta sesuai dengan standar nasional.
17. 2.budaya sadar bencana pada masyarakat Kabupaten Purworejo masih tergolong rendah. Sebagian besar masyarakat, terutama yang berada di wilayah rawan bencana, belum memiliki pemahaman yang memadai tentang mitigasi risiko maupun kesiapsiagaan. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan dengan kondisi ideal, yaitu terwujudnya masyarakat tangguh bencana yang memiliki kesadaran, keterampilan, serta partisipasi aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana.
18. 3.koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana belum optimal. Realitanya, masih terdapat ego sektoral antar lembaga, yang mengakibatkan lemahnya sistem komando saat terjadi bencana. Selain itu, kurangnya sosialisasi dokumen kebencanaan seperti Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Kajian Risiko Bencana (KRB), dan Rencana Kontinjensi (Renkon) mengakibatkan petugas tidak memahami pedoman yang ada, sehingga tidak terkoordinir dengan baik. Idealnya, mekanisme koordinasi berjalan secara terpadu dengan sistem komando yang jelas, didukung oleh pemahaman seluruh pihak terkait.
19. 4.dokumen kebencanaan belum seluruhnya sah, legal, dan sesuai standar yang ditetapkan. Beberapa dokumen seperti KRB, RPB, dan Renkon belum disusun secara lengkap ataupun dilegalisasi sebagai dokumen resmi, sehingga tidak dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Kondisi ini sangat berbeda dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia, yakni tersedianya dokumen legal, sesuai standar nasional, dan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan.
20. 5.kapasitas dan kompetensi petugas penanggulangan bencana masih terbatas. Sebagian besar petugas lapangan belum memiliki pelatihan maupun sertifikasi khusus terkait penanganan berbagai jenis bencana. Hal ini menimbulkan risiko terjadinya penanganan yang tidak sesuai prosedur dan berpotensi menimbulkan korban tambahan. Idealnya, BPBD memiliki petugas yang terlatih, profesional, dan siap bertugas sesuai standar teknis.
21. 6.ketersediaan data dasar kebencanaan belum optimal. Data jumlah penduduk desa rawan bencana, jumlah aparat di wilayah rawan bencana, peta kerentanan, dan data sektoral lainnya sulit diperoleh secara valid dan terintegrasi. Kondisi ini menyulitkan penyusunan kebijakan maupun rencana aksi berbasis data. Idealnya, tersedia basis data kebencanaan yang valid, mutakhir, dan terintegrasi antar-lembaga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BPBD Kabupaten Purworejo masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana, baik dari sisi sarana prasarana, kapasitas sumber daya manusia, tata kelola dokumen kebencanaan, sistem koordinasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, maupun ketersediaan data dasar kebencanaan. Permasalahan ini bersifat mendasar dan perlu mendapat perhatian serius dalam perumusan arah kebijakan, strategi, serta program prioritas pada periode 2026–2029. 2.2.2 Isu Strategis Isu strategis merupakan faktor-faktor utama yang berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029, isu strategis dipandang sebagai persoalan penting dan mendesak yang harus segera diantisipasi serta ditangani secara sistematis, mengingat dampaknya yang luas terhadap keberlangsungan pembangunan daerah dan perlindungan masyarakat. Identifikasi isu strategis dilakukan melalui pendekatan integratif yang mencakup hasil evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, permasalahan aktual yang dihadapi perangkat daerah, serta kesenjangan antara kondisi eksisting dengan kondisi ideal yang diharapkan. Selain itu, isu strategis juga dirumuskan dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis, baik pada tingkat global, nasional, maupun regional, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, Renstra BNPB, Renstra Kemendagri Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah, serta hasil telaahan terhadap dokumen RTRW dan Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029. Dengan demikian, isu strategis yang telah dirumuskan tidak hanya mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi Kabupaten Purworejo dalam bidang penanggulangan bencana, tetapi juga mengakomodasi potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerah. Isu-isu strategis ini akan menjadi landasan dalam perumusan tujuan, sasaran, serta strategi dan arah kebijakan BPBD Kabupaten Purworejo pada periode lima tahun mendatang. Tabel 2.7 Isu Strategis POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Kapasitas Masyarakat Menghadapi Bencana Percepatan perubahan iklim meningkatkan risiko bencana dan degradasi lingkungan Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Perubahan kritikal terhadap ekosistem Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana Peningkatan kapasitas masyarakat tangguh bencana melalui kesadaran, keterampilan, dan partisipasi aktif Krisis sumber daya alam Modernisasi sarana prasarana penanggulangan bencana yang modern, standar, dan terpelihara baik Biodiversity loss dan gangguan ekosistem Penguatan koordinasi lintas sektor dan sistem komando terpadu dalam penanggulangan bencana Polusi Penyusunan, legalisasi, dan sosialisasi dokumen kebencanaan sesuai standar nasional Penerapan standar sustainability yang tinggi di level global Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas penanggulangan bencana secara profesional Cuaca ekstrem Penguatan basis data kebencanaan yang valid, mutakhir, dan terintegrasi Adaptasi terhadap perubahan iklim melalui ketahanan sosial, budaya, ekologi, serta keberlanjutan SDA dan lingkungan Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi Misinformasi dan disinformasi Transformasi tata kelola Tata kelola pemerintahan yang dinamis Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif Berdasarkan hasil analisis potensi daerah, permasalahan yang dihadapi, serta kecenderungan kebutuhan pelayanan ke depan, dapat dirumuskan sejumlah isu strategis perangkat daerah yang menjadi fokus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo pada periode 2025–2029, yaitu:
22. 1.Peningkatan Kapasitas Masyarakat Tangguh Bencana Rendahnya budaya sadar bencana pada masyarakat, khususnya di wilayah rawan bencana, menjadi tantangan besar. Sebagian masyarakat belum memahami langkah mitigasi dan kesiapsiagaan, sehingga rentan terhadap dampak bencana. Isu strategis ini menekankan pentingnya membangun kesadaran, keterampilan, dan partisipasi aktif masyarakat agar terbentuk masyarakat tangguh bencana yang mandiri dan adaptif terhadap risiko.
23. 2.Modernisasi Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagian besar masih berusia tua, sering mengalami gangguan, dan tidak sesuai standar nasional. Hal ini menghambat efektivitas, kecepatan, dan keselamatan dalam operasi penyelamatan. Isu strategis ini menuntut modernisasi, pemeliharaan, serta pemenuhan sarana prasarana kebencanaan yang sesuai standar nasional agar lebih andal dan responsif.
24. 3.Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dan Sistem Komando Terpadu Penanggulangan bencana memerlukan keterlibatan berbagai sektor, namun masih ditemui ego sektoral dan lemahnya sistem komando saat bencana terjadi. Selain itu, sosialisasi dokumen kebencanaan belum optimal, sehingga pelaksanaan di lapangan sering tidak terkoordinasi. Isu strategis ini mendorong terciptanya sinergi lintas sektor dengan mekanisme komando yang jelas, terpadu, serta dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.
25. 4.Penyusunan, Legalisasi, dan Sosialisasi Dokumen Kebencanaan Beberapa dokumen penting seperti Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Kajian Risiko Bencana (KRB), dan Rencana Kontinjensi (Renkon) belum lengkap, sah, dan sesuai standar. Akibatnya, dokumen tersebut belum dapat dijadikan acuan resmi. Isu strategis ini menekankan percepatan penyusunan, legalisasi, serta sosialisasi dokumen kebencanaan sesuai standar nasional agar menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan dan operasional kebencanaan.
26. 5.Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Petugas Penanggulangan Bencana Kapasitas SDM penanggulangan bencana masih terbatas, ditandai dengan kurangnya pelatihan maupun sertifikasi teknis bagi petugas. Kondisi ini berisiko menghambat efektivitas penanganan, bahkan menimbulkan korban tambahan. Isu strategis ini menekankan peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi sesuai standar, serta pembinaan teknis agar profesional, cepat, dan tepat dalam bertugas.
27. 6.Penguatan Basis Data Kebencanaan yang Valid, Mutakhir, dan Terintegrasi Data dasar kebencanaan, seperti peta kerentanan, jumlah penduduk di daerah rawan, hingga kapasitas aparat, belum tersedia secara lengkap, valid, dan terintegrasi antar-lembaga. Hal ini menyulitkan penyusunan kebijakan berbasis data. Isu strategis ini menekankan pentingnya pembangunan sistem informasi kebencanaan yang akurat, mutakhir, dan dapat diakses lintas sektor sebagai dasar pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
28. 7.Adaptasi terhadap Perubahan Iklim melalui Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi Perubahan iklim global yang ditandai dengan cuaca ekstrem, degradasi ekosistem, dan meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi memberi dampak langsung bagi Kabupaten Purworejo. Isu strategis ini menekankan penguatan upaya adaptasi iklim dengan meningkatkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, serta menjamin keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar masyarakat lebih siap menghadapi dinamika risiko bencana.
29. 8.Tata Kelola Pemerintahan yang Tangkas, Adaptif, Akuntabel, dan Kolaboratif Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif menjadi kunci keberhasilan penanggulangan bencana di Kabupaten Purworejo. Tantangan berupa ego sektoral, lemahnya sistem komando, minimnya sosialisasi dokumen kebencanaan, serta kurangnya transparansi kinerja perlu diatasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor, penerapan mekanisme komando terpadu, transparansi dan akuntabilitas pelaporan, pemanfaatan teknologi informasi, serta kolaborasi dengan masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan organisasi non- pemerintah. Dengan tata kelola yang responsif, profesional, dan partisipatif, diharapkan tercipta pemerintahan yang mampu menjawab dinamika risiko bencana sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. Kehadiran dan peran BPBD Kabupaten Purworejo sangat erat kaitannya dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang aman, tangguh, serta berdaya saing. Melalui fungsi koordinasi lintas sektor, pelayanan penanganan darurat bencana, peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, serta penataan sistem komando penanggulangan bencana, BPBD mendukung secara langsung terwujudnya misi pembangunan daerah yang menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan sosial, serta perlindungan lingkungan hidup. Dengan demikian, BPBD Kabupaten Purworejo bukan hanya sebagai lembaga teknis yang menangani bencana, tetapi juga sebagai perangkat daerah strategis yang berkontribusi pada pencapaian visi daerah, yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat Purworejo yang berkeadilan, berketahanan, dan berkelanjutan. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Purworejo serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang akan dicapai oleh Kabupaten Purworejo yang mana berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo, sejalan dengan hal tersebut, BPBD Kabupaten Purworejo sebagai salah satu elemen dari sistem penyelenggaraan pemerintahan bidang penanggulangan bencana, BPBD harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purworejo sesuai dengan visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kabupaten Purworejo. Dalam hal ini tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Purworejo yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan untuk periode Renstra (2025-2029) merupakan turunan langsung dari visi dan misi Bupati Purworejo, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo. Penetapan tujuan dan sasaran ini menjadi arah strategis utama yang akan dicapai melalui berbagai program dan kegiatan yang tersaji dalam Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo sebagai berikut: Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 NSPK :
30. 1.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota
31. 2.peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
32. 3.Peraturan Bupati Purworejo Nomor 139 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Puworejo Sasaran RPJMD : S3, Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana Meningkatkan ketahanan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Indeks Ketahanan Daerah Kewenangan BPBD 0.841 0.842 0.843 0.844 0.845 0.846 Nilai Sakip Perangkat daeah 68.02 70.45 72.89 75.33 77.76 80.20 Meningkatnya ketahanan daerah Indeks Ketahanan Daerah Kewenangan BPBD 0.841 0.842 0.843 0.844 0.845 0.846 Sasaran RPJMD : S5, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai Sakip Perangkat daeah 68.02 70.45 72.89 75.33 77.76 80.20 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan 3.3.1 Strategi Rencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan atau sasaran Renstra PD. Berikut strategi BPBD Kabupaten Purworejo untuk mendukung mewujudkan visi misi Bupati dalam kurun waktu lima tahun ke depan: Tabel 3.2 Strategi Rensta BPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 Tujuan Sasaran Strategi Meningkatkan ketahanan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meningkatnya ketahanan daerah Kewenangan BPBD Meningkatkan kualitas layanan penanggulangan bencana (penanganan pra bencana. penanganan tanggap darurat bencana. penanganan pasca bencana) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, terukur, dan akuntabel, BPBD Kabupaten Purworejo menetapkan tujuan strategis yaitu meningkatkan ketahanan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Tujuan ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang menekankan pentingnya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan dua sasaran utama:
33. 1.meningkatnya ketahanan daerah, yang diwujudkan melalui strategi peningkatan kualitas layanan penanggulangan bencana. Layanan ini mencakup penanganan pada tiga tahapan penting, yakni pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Dengan strategi ini, diharapkan kapasitas daerah dalam menghadapi, merespons, dan memulihkan diri dari dampak bencana dapat semakin optimal.
34. 2.meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, yang diwujudkan melalui strategi penguatan sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Strategi ini mencakup perbaikan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja, sehingga setiap program dan kegiatan BPBD dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan prinsip good governance. Dengan penerapan tujuan, sasaran, dan strategi tersebut, BPBD Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus memastikan layanan penanggulangan bencana dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat. 3.3.2 Penahapan Pembangunan Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan penanggulangan bencana di Kabupaten Purworejo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah merumuskan penahapan Rencana Strategis (Renstra) yang terstruktur dan berfokus pada penguatan serta peningkatan layanan penanganan bencana. Penahapan ini direncanakan berlangsung dari tahun 2026 hingga 2030, dengan lima tahapan yang masing-masing memiliki tujuan spesifik. Penahapan Renstra BPBD Kabupaten Purworejo ini mengacu pada strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan pelaksanaan yang terencana dan berkelanjutan, diharapkan Kabupaten Purworejo dapat meningkatkan ketahanan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, serta memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Tabel 3.2. Pentahapan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025- 2029 TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 Sub Urusan Kebencanaan Sub Urusan Kebencanaan Sub Urusan Kebencanaan Sub Urusan Kebencanaan Sub Urusan Kebencanaan Menguatkan kualitas layanan penanggulangan bencana (penanganan pra bencana, penanganan tanggap darurat bencana, penanganan pasca bencana) Meningkatnya kualitas layanan penanggulangan bencana (penanganan pra bencana, penanganan tanggap darurat bencana, penanganan pasca bencana) Memantapkan kualitas layanan penanggulangan bencana (penanganan pra bencana, penanganan tanggap darurat bencana, penanganan pasca bencana) Mewujudkan kualitas layanan penanggulangan bencana (penanganan pra bencana, penanganan tanggap darurat bencana, penanganan pasca bencana) Meneguhkan kualitas layanan penanggulangan bencana (penanganan pra bencana, penanganan tanggap darurat bencana, penanganan pasca bencana)tahap Urusan Penunjang Urusan Penunjang Urusan Penunjang Urusan Penunjang Urusan Penunjang Menguatkan sistem menejemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Memantapkan Kapasitas Sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purworejo dirumuskan sebagai panduan utama dalam upaya peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Kebijakan ini mencakup periode tahun 2026 hingga 2030, dengan fokus pada adaptasi dan mitigasi bencana, penguatan peran Tagana, pengembangan sistem peringatan dini berbasis teknologi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. 3.3.3 Lokus Rencana Strategis BPBD Kabupaten Purworejo Lokus atau ruang lingkup Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 mencakup wilayah kerja dan kelompok sasaran yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama periode perencanaan. Penentuan lokus ini penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran.
35. 1.Lokus Geografis Lokus geografis adalah wilayah tempat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan tugasnya. Lokus ini meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten Purworejo, yang mencakup 16 Kecamatan, 469 Desa dan 25 Kelurahan. Lokus ini menjadi area pelayanan penanggulangan bencana.
36. 2.Lokus Tugas dan Fungsi Lokus ini berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab institusional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo yaitu melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. 3.3.4 Arah Kebijakan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Purworejo Arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purworejo dirumuskan sebagai panduan utama dalam upaya peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Kebijakan ini mencakup periode tahun 2026 hingga 2030, dengan fokus pada adaptasi dan mitigasi bencana, penguatan peran Tagana, pengembangan sistem peringatan dini berbasis teknologi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Arah kebijakan ini menjadi landasan bagi BPBD Kabupaten Purworejo dalam merencanakan dan melaksanakan program serta kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu, efektif, dan berkelanjutan, demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Purworejo yang tangguh bencana. Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra PD NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 S3, Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana Arah Kebijakan 2026 Penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana, penguatan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi pada wilayah rawan bencana, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan Arah Kebijakan 2026 yang dilaksanakan melalui aktivitas Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten (Per Jenis Bencana), Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, Penguatan Kapasitas Kawasan/ desa untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten, Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten, Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten, penyusunan dokumen rencana penanggulangan kedaruratan Bencana Kabupaten, Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten untuk masyarakat dan kelompok rentan, Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas, Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten, Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten, Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten, Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit, Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, pengelolaan sistem dasar penanggulangan bencana Arah Kebijakan 2027 Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana, penguatan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi pada wilayah rawan bencana, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan Arah Kebijakan 2027 yang dilaksanakan melalui aktivitas Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten (Per Jenis Bencana), Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, Penguatan Kapasitas Kawasan/ desa untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten, Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten, Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten, penyusunan dokumen rencana penanggulangan kedaruratan Bencana Kabupaten, Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten untuk masyarakat dan kelompok rentan, Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas, Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten, Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten, Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten, Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit, Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, pengelolaan sistem dasar penanggulangan bencana Arah Kebijakan 2028 Pemantapan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana, penguatan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi pada wilayah rawan bencana, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan Arah Kebijakan 2028 yang dilaksanakan melalui aktivitas Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten (Per Jenis Bencana), Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, Penguatan Kapasitas Kawasan/ desa untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten, Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten, Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten, Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten untuk masyarakat dan kelompok rentan, Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas, Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten, Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten, Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten, Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit, Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, pengelolaan sistem dasar penanggulangan bencana, Arah Kebijakan 2029 Perwujudan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana, penguatan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi pada wilayah rawan bencana, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan Arah Kebijakan 2029 yang dilaksanakan melalui aktivitas Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten (Per Jenis Bencana), Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, Penguatan Kapasitas Kawasan/ desa untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten, Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten, Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten, Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten untuk masyarakat dan kelompok rentan, Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas, Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten, Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten, Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten, Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit, Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, pengelolaan sistem dasar penanggulangan bencana, Arah Kebijakan 2030 Peneguhan kapasitas adaptasi dan mitigasi Arah Kebijakan 2030 yang dilaksanakan melalui aktivitas Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten terhadap bencana, penguatan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi pada wilayah rawan bencana, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan (Per Jenis Bencana), Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, Penguatan Kapasitas Kawasan/ desa untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten, Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten, Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten, Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten untuk masyarakat dan kelompok rentan, Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas, Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten, Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten, Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten, Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit, Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, pengelolaan sistem dasar penanggulangan bencana, S5, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Arah Kebijakan 2026: Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Arah Kebijakan 2026: Dilaksanakan melalui aktivitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan/Material, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Arah Kebijakan 2027: Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Arah Kebijakan 2027: Dilaksanakan melalui aktivitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan/Material, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Arah Kebijakan 2028: Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Arah Kebijakan 2028: Dilaksanakan melalui aktivitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan/Material, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Arah Kebijakan 2029: Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Arah Kebijakan 2029: Dilaksanakan melalui aktivitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan/Material, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Arah Kebijakan 2030: Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Arah Kebijakan 2030: Dilaksanakan melalui aktivitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan/Material, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyusunan program dan kegiatan ini dilaksanakan dengan mengacu pada standar klasifikasi sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta perubahannya, sehingga menjamin adanya keterpaduan antara perencanaan daerah, provinsi, maupun nasional. Selain itu, setiap program dan kegiatan dirinci ke dalam sub kegiatan yang lebih spesifik, agar pelaksanaannya dapat lebih fokus, terukur, serta mudah dievaluasi. Dengan demikian, keseluruhan program dan kegiatan BPBD Kabupaten Purworejo tidak hanya sekedar memenuhi mandat administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo. Sebagai penjabaran dari arah kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi instrumen utama pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Trantibumlinmas (Kebencanaan). Penyusunan program dan kegiatan ini memperhatikan keselarasan dengan kebijakan pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah, serta berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemberdayaan kelompok rentan. Agar pelaksanaan Renstra dapat lebih terarah, efektif, dan terukur, maka program dan kegiatan dijabarkan ke dalam sub kegiatan yang lebih spesifik. Dengan demikian, setiap unit pelaksana di lingkungan perangkat daerah memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo telah merumuskan sebuah tujuan strategis, yaitu meningkatkan ketahanan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Tujuan tersebut dipilih karena sejalan dengan visi dan misi Bupati Purworejo yang menekankan pada terwujudnya masyarakat Purworejo yang berdaya saing, sejahtera, religius dan inovatif (Purworejo berseri). Dari tujuan yang telah ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo memiliki dua sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam dua program, dua belas kegiatan, dan lima puluh lima sub kegiatan. Adapun rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo disajikan pada Tabel 4.1 berikut: Tabel 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra BPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 S3, Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana Indeks Ketahanan Daerah Meningkatkan ketahanan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten serta keuangan perangkat daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlayaninya Administrasi Kepegawaian Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Baran Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indeks Ketahanan Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah Kewenangan BPBD Indeks Ketahanan Daerah Meningkatnya layanan pencengahan dan kesiapsiagaan Persentase layanan penanganan pra bencana Program Penanggulangan Bencana terhadap bencana Terlayaninya Informasi Rawan Bencana Kabupaten Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota Terlayaninya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Meningkatnya layanan penanganan bencana pada saat tanggap darurat Persentase layanan penanganan saat terjadi bencana Program Penanggulangan Bencana Terlayananinya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Meningkatnya layanan penanganan bencana pada saat pasca bencana Persentase layanan penanganan pasca bencana Program Penanggulangan Bencana Tertatanya Sistem Dasar Penanggulangan Persentase Kerjasama Antar Pilar Penanggulangan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Bencana Bencana Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota BPBD memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029. BPBD berkontribusi pada sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo yaitu Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Dalam rangka mewujudkan kontribusi tersebut, BPBD menetapkan satu tujuan utama, yaitu Meningkatkan ketahanan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam dua sasaran strategis, yaitu: (1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dan (2) Meningkatnya Ketahanan Daerah Kewenangan BPBD. Setiap sasaran ini didukung oleh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun secara terarah dan terukur, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Trantibumlinmas (Kebencanaan). Dalam Renstra Tahun 2025–2029, BPBD menyelenggarakan bidang urusan yaitu Bidang Trantibumlinmas (Kebencanaan). Bidang tersebut dijabarkan ke dalam 2 program, yang terdiri atas program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan program penanggulangan bencana. Keseluruhan program tersebut dilaksanakan melalui 12 kegiatan, yang selanjutnya dirinci menjadi 55 sub kegiatan. Di antara sub kegiatan tersebut terdapat pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Trantibumlinmas Sub Kebencanaan serta dukungan terhadap Program Delegasi Provinsi, Program Strategis Nasional dan Kegiatan Unggulan Daerah. Untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan strategis dan implementasi tahunan, setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra BPBD perlu disertai dengan rencana kebutuhan pendanaan. Penyusunan rencana pendanaan ini dimaksudkan agar pelaksanaan Renstra dapat dilakukan secara realistis sesuai kemampuan keuangan daerah, sekaligus memberikan gambaran kebutuhan sumber daya yang diperlukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Selain itu, program hingga tahun 2030 juga dirumuskan sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan BPBD, sehingga dapat menjadi pijakan yang kokoh dalam penyusunan Rencana Kerja BPBD tahun 2025 dan tahun- tahun berikutnya. Rencana pendanaan yang dimaksud mencakup proyeksi kebutuhan anggaran untuk lima tahun periode Renstra, baik untuk program dan kegiatan prioritas maupun kegiatan pendukung lainnya. Dengan demikian, penyusunan rencana pendanaan tidak hanya menjadi instrumen perencanaan fiskal, tetapi juga berfungsi sebagai alat kendali dalam pelaksanaan pembangunan daerah di bidang trantibumlinmas (kebencanaan). Adapun rincian rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan BPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut: Tabel 4. 2 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo 2025-2029 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL

(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 1 Meningkatkan ketahanan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 80,2 Indeks Ketahanan Daerah Angka 0,841 0,842 0,843 0,844 0,845 0,846 0,846 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 80,2 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 5.459.624.144 4.843.890.900 4.012.737.000 4.012.737.000 4.012.737.000 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah % 100 100 5.459.624.144 100 4.843.890.900 100 4.012.737.000 100 4.012.737.000 100 4.012.737.000 100 SEKRETARIAT Kabupaten Purworejo 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokume n 2 3 31.904.600 3 35.095.000 3 38.604.500 3 42.465.100 3 46.711.600 15 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokume n 19 23 15.018.600 22 16.520.400 22 18.172.500 22 19.989.800 22 21.988.800 111 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 22 24 4.886.000 24 5.374.600 24 5.912.000 24 6.503.300 24 7.153.600 120 1.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Dokume n 0 1 12.000.000 1 13.200.000 1 14.520.000 1 15.972.000 1 17.569.200 5 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 26 100 4.838.591.944 100 4.044.168.500 100 3.120.337.600 100 2.578.492.200 100 2.300.782.700 100 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ Bulan 25 51 4.827.826.044 51 4.032.326.000 51 3.107.310.800 51 2.564.162.700 51 2.285.020.300 255 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan 32 44 10.765.900 44 11.842.500 44 13.026.800 44 14.329.500 44 15.762.400 220 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah % 100 100 4.000.000 100 4.400.000 100 4.840.000 100 5.324.000 100 5.856.400 100 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 1 11 4.000.000 11 4.400.000 11 4.840.000 11 5.324.000 11 5.856.400 55 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlayaninya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 100 100 4.250.000 100 4.675.000 100 5.142.500 100 5.656.800 100 6.222.500 100 1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dokume n 0 17 4.250.000 17 4.675.000 17 5.142.500 17 5.656.800 17 6.222.500 85 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah % 100 100 152.993.600 100 168.293.200 100 185.122.600 100 203.634.900 100 223.998.400 100 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 4 4 3.054.800 4 3.360.300 4 3.696.400 4 4.066.000 4 4.472.600 20 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 4 4 3.887.200 4 4.276.000 4 4.703.600 4 5.173.900 4 5.691.300 20 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 4 4 60.060.000 4 66.066.000 4 72.672.600 4 79.939.900 4 87.933.900 20 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 4 4 9.088.000 4 9.996.800 4 10.996.500 4 12.096.200 4 13.305.800 20 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket 4 4 5.899.800 4 6.489.800 4 7.138.800 4 7.852.700 4 8.638.000 20 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 11 11 2.640.000 11 2.904.000 11 3.194.400 11 3.513.900 11 3.865.300 55 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 12 64.331.500 12 70.764.700 12 77.841.200 12 85.625.300 12 94.187.800 60 1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokume n 2 2 4.032.300 2 4.435.600 2 4.879.100 2 5.367.000 2 5.903.700 10 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Unit 0 0 11 107.216.000 26 140.950.000 58 607.650.000 58 802.700.000 153 1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 580.000.000 1 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 0 0 0 0 0 0 0 1 470.000.000 0 0 1 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 0 0 0 4 20.316.000 20 60.000.000 51 45.900.000 51 127.500.000 126 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 0 0 0 4 40.000.000 4 42.000.000 4 60.000.000 4 68.000.000 16 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 12 0 0 1 46.900.000 1 38.950.000 1 31.750.000 1 27.200.000 4 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan 12 24 126.530.000 24 148.553.800 24 153.101.400 24 168.411.500 24 185.252.700 120 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 12 104.138.000 12 114.551.800 12 126.007.000 12 138.607.700 12 152.468.500 60 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 12 22.392.000 12 34.002.000 12 27.094.400 12 29.803.800 12 32.784.200 60 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Unit 69 69 301.354.000 69 331.489.400 69 364.638.400 69 401.102.500 69 441.212.700 345 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 1 1 34.880.000 1 38.368.000 1 42.204.800 1 46.425.300 1 51.067.900 5 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 26 26 182.700.000 26 200.970.000 26 221.067.000 26 243.173.700 26 267.491.100 130 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 20 20 23.810.000 20 26.191.000 20 28.810.100 20 31.691.200 20 34.860.300 100 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 1 43.250.000 1 47.575.000 1 52.332.500 1 57.565.800 1 63.322.400 5 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 21 21 16.714.000 21 18.385.400 21 20.224.000 21 22.246.500 21 24.471.000 105 2 Meningkatnya Ketahanan Daerah Indeks Ketahanan Daerah Angka 0,841 0,842 0,843 0,844 0,845 0,846 0,846 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.769.627.914 4.607.609.100 1.769.628.000 3.000.000.000 3.047.400.000 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Meningkatnya layanan penanganan bencana pada saat pasca bencana Persentase layanan penanganan pasca bencana % 100 100 1.769.627.914 100 4.607.609.100 100 1.769.628.000 100 3.000.000.000 100 3.047.400.000 100 REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI Kabupaten Purworejo Meningkatnya layanan penanganan bencana pada saat tanggap darurat Persentase layanan penanganan saat terjadi bencana % 100 100 100 100 100 100 100 KEDARURATAN DAN LOGISTIK Kabupaten Purworejo Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Persentase layanan penanganan pra bencana % 100 100 100 100 100 100 100 PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN Kabupaten Purworejo 1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Terlayaninya Informasi Rawan Bencana Kabupaten Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten % 100 100 384.000.000 100 102.500.000 100 105.250.000 100 33.275.000 100 36.602.500 100 1.05.03.1.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Sah dan Legal Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan Dokume n 0 1 359.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.05.03.1.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi bagi warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota Orang 420 300 25.000.000 300 102.500.000 300 105.250.000 300 33.275.000 300 36.602.500 1.500 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Terlayaninya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana % 100 100 937.827.914 100 3.663.529.100 100 894.640.000 100 2.144.013.200 100 2.129.814.520 100 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya Unit 101 10 199.827.914 32 234.929.100 32 72.110.000 120 1.239.230.200 140 1.134.553.220 334 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota Orang 300 500 110.000.000 500 121.000.000 500 125.000.000 500 137.500.000 500 151.250.000 2.500 1.05.03.2.02.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Keluarga 0 0 0 25 17.600.000 25 19.360.000 25 21.296.000 25 23.425.600 100 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana Kawasan 10 10 111.000.000 10 0 10 0 10 0 10 0 50 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk Orang 35 55 16.000.000 54 0 54 0 54 0 54 0 271 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) untuk penanganan awal darurat bencana penanganan awal darurat bencana 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Dokume n 1 2 190.000.000 2 200.000.000 2 210.000.000 1 231.000.000 1 254.100.000 8 1.05.03.2.02.0023 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Dokume n 0 0 0 1 120.000.000 0 0 0 0 0 0 1 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya laporan 2 2 250.000.000 2 2.650.000.000 2 250.000.000 2 275.000.000 2 302.500.000 10 1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Dokume n 0 0 0 1 120.000.000 0 0 0 0 0 0 1 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kawasan 20 20 61.000.000 20 200.000.000 20 218.170.000 20 239.987.000 20 263.985.700 100 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Terlayananinya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana % 100 100 407.000.000 100 447.700.000 100 492.470.000 100 541.717.000 100 595.888.700 100 1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas Laporan 1 1 35.000.000 1 38.500.000 1 42.350.000 1 46.585.000 1 51.243.500 5 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat Dokume n 1 1 300.000.000 1 250.000.000 1 283.000.000 1 319.300.000 1 359.230.000 5 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana Orang 19 15 16.000.000 15 17.600.000 15 19.360.000 15 21.296.000 15 23.425.600 75 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Orang 19 15 30.000.000 15 113.000.000 15 116.300.000 15 119.930.000 15 123.923.000 75 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota Laporan 1 1 26.000.000 1 28.600.000 1 31.460.000 1 34.606.000 1 38.066.600 5 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Tertatanya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Persentase Sistem Dasar Penanggulangan Bencana % 100 100 40.800.000 100 393.880.000 100 277.268.000 100 280.994.800 100 285.094.280 100 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Dokume n 0 0 0 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 1 75.000.000 4 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia Dokume n 1 1 12.800.000 1 14.080.000 1 15.488.000 1 17.036.800 1 18.740.480 5 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan Kegiatan 0 0 0 1 85.000.000 1 85.000.000 1 85.000.000 1 85.000.000 4 1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Dokume n 1 1 18.000.000 1 19.800.000 1 21.780.000 1 23.958.000 1 26.353.800 5 1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Dokume n 0 1 10.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 5 1.05.03.2.04.0016 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Dokume n 0 0 0 1 120.000.000 0 0 0 0 0 0 1 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) Jumlah 7.229.252.058 9.451.500.000 5.782.365.000 7.012.737.000 7.060.137.000 Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo disusun dengan memperhatikan kondisi riil perencanaan, kebutuhan pelayanan masyarakat, serta kemampuan keuangan daerah. Penyusunan rencana pendanaan dilakukan secara proporsional agar setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara terukur, efektif, serta tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Meskipun demikian, terdapat harapan bahwa seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik melalui dukungan berbagai faktor pendukung, termasuk ketersediaan sumber daya, sinergi antar pemangku kepentingan, serta alokasi anggaran yang memadai. Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan kualitas keluaran program dapat tercapai secara optimal, sehingga tujuan pembangunan di bidang trantibumlinmas (kebencanaan) dapat terwujud sesuai target yang telah ditetapkan. Sejalan dengan komitmen untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan bahwa seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun dalam Renstra tidak hanya berorientasi pada pencapaian target internal perangkat daerah, tetapi juga selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Purworejo. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan BPBD dirancang secara terpadu, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap agenda pembangunan yang lebih luas. Keselarasan tersebut tercermin melalui adanya dukungan langsung terhadap program prioritas pembangunan daerah, yang diwujudkan dalam bentuk aktivitas atau sub kegiatan strategis. Sub kegiatan ini dirancang untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan program prioritas daerah, sehingga capaian pembangunan dapat lebih optimal dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas. Adapun rincian sub kegiatan prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut: Tabel 4.3 Kegiatan Pendukung Prioritas Pembangunan NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan/Material Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 Program Penanggulangan Bencana Meningkatnya layanan penanganan bencana pada saat pra bencana Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota Penyusunan Rencana Kontijensi Penyusunan Rencana Kontijensi Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota Meningkatnya layanan penanganan bencana pada saat saat bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Meningkatnya layanan penanganan bencana pada saat pasca bencana Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Koordinasi penanganan Pascabencana Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota 4.1 Selain memberikan dukungan terhadap program prioritas pembangunan daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupate Purworejo juga melaksanakan kewajiban penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai amanat regulasi. Hal ini diwujudkan melalui penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam pelaksanaannya, BPBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, sub kegiatan yang dirumuskan tidak hanya diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak dasar masyarakat, khususnya bagi warga negara yang berada di daerah/kawasan rawan bencana dan warga negara yang menjadi korban/ terdampak bencana, sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan pemerintah. Aktivitas yang direncanakan dalam Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi aktual yang ada, sehingga diharapkan dapat berjalan secara optimal serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian atau munculnya aktivitas baru di kemudian hari sebagai respon terhadap dinamika dan perubahan kondisi yang terjadi, agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap relevan dan efektif. 4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi dan Kegiatan Unggulan Daerah Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terintegrasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo menyelaraskan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra dengan kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah, serta program unggulan Kabupaten Purworejo. Keselarasan ini dimaksudkan agar pelaksanaan program perangkat daerah tidak hanya mendukung pencapaian target internal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap tujuan pembangunan di berbagai tingkatan. Lebih lanjut, bentuk dukungan BPBD terhadap kebijakan pembangunan tersebut dapat diuraikan ke dalam tiga bagian utama, yaitu dukungan terhadap program nasional, program provinsi, dan dukungan terhadap program kabupaten (Pitulungan). 4.2.1. Penjabaran Program yang Mendukung Program Nasional (Asta Cita dan Program Strategis Nasional)

1.Asta Cita Berdasarkan hasil telaah terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya Asta Cita Kepala Daerah, dapat disampaikan bahwa program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis BPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2026–2030 tidak terdapat keterkaitan langsung dengan Asta Cita dimaksud. Hal ini dikarenakan program dan kegiatan BPBD lebih bersifat mendukung urusan wajib sub-urusan kebencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, sehingga tidak dapat dipetakan secara eksplisit ke dalam butir-butir Asta Cita. Dengan demikian, penjabaran program Renstra BPBD yang mendukung Asta Cita dinyatakan nihil Tabel 4. 4 Program yang Mendukung Program Nasional Asta Cita No Asta Cita Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah NIHIL
2.Program Strategi Nasional Dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional Penanggulangan Kemiskinan, khususnya optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, Kabupaten Purworejo melalui BPBD melaksanakan sejumlah program dan aktivitas pendukung di periode 2026–2030. Melalui Program Penanggulangan Bencana, BPBD berperan tidak hanya dalam aspek mitigasi dan respons bencana, tetapi juga secara langsung mendukung pengurangan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat miskin dan rentan. Aktivitas yang dilakukan mencakup sosialisasi KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) kebencanaan, pelatihan Purworejo Disabilitas Tangguh (PORDISTA), serta pelatihan mitigasi bencana di desa-desa kawasan rawan bencana. Upaya ini bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, agar lebih tangguh menghadapi risiko bencana yang berpotensi memperburuk kondisi kemiskinan. Selain itu, BPBD juga melaksanakan kegiatan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana, serta menyediakan bantuan kejadian bencana dan melakukan penanganan kekeringan. Langkah-langkah ini merupakan bentuk perlindungan sosial darurat yang penting untuk mencegah jatuhnya kelompok masyarakat rawan ke dalam kondisi kemiskinan ekstrem akibat dampak bencana. Dengan demikian, program dan kegiatan BPBD Kabupaten Purworejo tidak hanya berorientasi pada pengurangan risiko bencana, tetapi juga sejalan dengan agenda nasional dalam menurunkan tingkat kemiskinan, memperkuat perlindungan sosial, serta membangun ketahanan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Tabel 4.5 Program yang Mendukung Program Strategis Nasional No Program Strategis Nasional Program Dukungan di Kabupaten Purworejo Aktivitas Pendukung di 2026-2030 Perangkat Daerah Terkait 1 Penanggulangan kemiskinan Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Program Penanggulangan Bencana Pelaksanaan Sosialisasi KIE BPBD Pelaksanaan Pelatihan PORDISTA (Purworejo Disabilitas Tangguh) BPBD Pelaksanaan Pelatihan di desa kawasan rawan bencana BPBD Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana BPBD Penyediaan Bantuan Kejadian Bencana BPBD Penanganan Kekeringan BPBD 4.2.2. Penjabaran Program yang Mendukung Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi) Dalam rangka melaksanakan Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah, BPBD Kabupaten Purworejo menyusun sejumlah kegiatan prioritas yang mendukung penguatan kapasitas kebencanaan berbasis masyarakat dan pemanfaatan teknologi. Pertama, melalui Program Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat, BPBD menyelenggarakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana, gladi kesiapsiagaan, penguatan kapasitas kawasan, serta pelatihan Keluarga Tangguh Bencana (KATANA). Seluruh kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat ketangguhan masyarakat, serta mendorong partisipasi kelompok rentan dalam menghadapi potensi bencana. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek tetapi juga subjek dalam penanggulangan bencana. Kedua, dalam mendukung Program Monitoring dan Sistem Peringatan Dini Bencana berbasis Teknologi di Seluruh Wilayah Rawan Bencana, BPBD Kabupaten Purworejo mengembangkan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan. Upaya ini diarahkan untuk memperkuat sistem peringatan dini, mempercepat penyebaran informasi rawan bencana, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan real-time. Melalui dua program utama tersebut, BPBD Kabupaten Purworejo berkomitmen mendukung kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana. Hal ini tidak hanya meningkatkan kapasitas kelembagaan, tetapi juga memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang terpadu, responsif, dan berbasis teknologi. Tabel 4.6 Program yang Mendukung Program Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi) No Program Delegasi Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Trantibumlinmas (Kebencanaan) BPBD Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana Trantibumlinmas (Kebencanaan) BPBD Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan Trantibumlinmas (Kebencanaan) BPBD Pelatihan Keluarga Tangguh Bencana (KATANA) Trantibumlinmas (Kebencanaan) BPBD 2 Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan Trantibumlinmas (Kebencanaan) BPBD 4.2.3. Program yang Mendukung Program Kabupaten (Pitulungan) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Pitulungan yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Purworejo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah menyelaraskan berbagai aktivitas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tabel 4.7 Program yang Mendukung Program Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi) Kegiatan Unggulan 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah Penguatan mitigasi kebencanaan secara terstruktur dan non struktur.
1.Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota
2.Penyusunan Rencana Kontijensi
3.Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota
4.Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
5.Pembangunan Gedung untuk Gudang Logistik
6.Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota Trantibumlinmas (Kebencanaan) BPBD Pengembangan mitigasi dengan Early Warning System (EWS) bencana berbasis internet of thing (IoT).
1.Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
2.Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana
3.Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota
4.Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota Trantibumlinmas (Kebencanaan) BPBD Pemberian penyuluhan dini dan pelatihan untuk mengurangi risiko dampak bencana.
1.Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)
2.Gladi Lapang Penanggulangan Bencana Trantibumlinmas (Kebencanaan) BPBD Penguatan daerah dan masyarakat yang tangguh bencana
1.Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana),
2.Pelatihan Mitigasi kepada masyarakat daerah rawan bencana, lembaga pendidikan dan Komunitas,
3.Pembentukan Destana,
4.Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana,
5.Pelatihan dan sosialisasi Keluarga tangguh bencana Trantibumlinmas (Kebencanaan) BPBD Dalam upaya meningkatkan ketahanan daerah terhadap ancaman bencana, BPBD Kabupaten Purworejo merumuskan sejumlah kegiatan unggulan pada periode 2026–2030. Seluruh kegiatan diarahkan untuk memperkuat Trantibumlinmas di bidang kebencanaan, dengan menitikberatkan pada penguatan mitigasi, sistem peringatan dini, edukasi masyarakat, serta pembangunan masyarakat tangguh bencana. Pertama, melalui penguatan mitigasi kebencanaan secara terstruktur dan non-struktur, BPBD akan melaksanakan kegiatan strategis seperti penyusunan Kajian Risiko Bencana, Rencana Kontijensi, dan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota. Selain itu, akan dilakukan penguatan kapasitas kawasan rawan bencana, pembangunan gedung gudang logistik, serta penguatan kerja sama antar lembaga dan mitra dalam penanggulangan bencana. Kedua, dalam hal pengembangan mitigasi berbasis teknologi, BPBD mengembangkan Early Warning System (EWS) bencana berbasis Internet of Things (IoT). Kegiatan ini meliputi penyediaan peralatan perlindungan, pelaksanaan gladi kesiapsiagaan, serta pengendalian operasi dengan penyediaan sarana-prasarana kesiapsiagaan dan pelatihan mitigasi bencana. Ketiga, untuk memperkuat penyuluhan dini dan peningkatan kapasitas masyarakat, BPBD akan menyelenggarakan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait potensi rawan bencana per jenis bencana, serta pelaksanaan gladi lapang penanggulangan bencana. Keempat, dalam rangka mewujudkan daerah dan masyarakat yang tangguh bencana, kegiatan difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan mitigasi di desa rawan bencana, lembaga pendidikan, dan komunitas, pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), pelaksanaan gladi kesiapsiagaan, serta sosialisasi dan pelatihan Keluarga Tangguh Bencana (Katana). Dengan pelaksanaan kegiatan unggulan tersebut, BPBD Kabupaten Purworejo berkomitmen mendukung terwujudnya masyarakat yang lebih siap, sigap, dan tangguh menghadapi berbagai potensi bencana, sekaligus selaras dengan arah kebijakan nasional maupun program prioritas pembangunan daerah. 4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penentuan indikator dan target kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo merupakan langkah strategis untuk memastikan arah pembangunan daerah sejalan dengan visi, misi, serta tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Indikator dan target kinerja dirumuskan secara terukur agar dapat menjadi pedoman dalam mengevaluasi capaian program dan kegiatan, sekaligus menjadi instrumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dalam penyusunannya, indikator kinerja dipilih berdasarkan relevansi dengan sasaran pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi BPBD. Sementara itu, target kinerja ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya, kondisi faktual masyarakat, serta arah kebijakan pembangunan sosial dan kependudukan di Kabupaten Purworejo. Adapun indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan BPBD dapat dilihat pada Tabel 4.8 Indikator Kinerja Utama BPBD. Tabel 4. 8 Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Purworejo NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Indeks Ketahanan Daerah Angka 0.841 0.842 0.843 0.844 0.845 0.846 Tujuan PD : Meningkatkan ketahanan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68.02 70.45 72.89 75.33 77.76 80.2 Tujuan PD : Meningkatkan ketahanan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah 2 Indeks Ketahanan Daerah Kewenangan BPBD Angka 0.841 0.842 0.843 0.844 0.845 0.846 Sasaran PD : Meningkatnya Ketahanan Daerah Kewenangan BPBD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68.02 70.45 72.89 75.33 77.76 80.2 Sasaran PD : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat dalam bidang penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Purworejo menetapkan arah pembangunan jangka menengah melalui indikator kinerja utama yang terukur, konsisten, serta selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Penetapan indikator ini juga bertujuan memastikan tercapainya peningkatan ketahanan daerah sekaligus penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Indikator pertama adalah Indeks Ketahanan Daerah, yang menjadi tolok ukur tingkat kemampuan daerah dalam menghadapi risiko bencana. Target peningkatan ditetapkan secara bertahap dari 0,841 pada tahun 2025 hingga 0,846 pada tahun 2030. Peningkatan angka ini mencerminkan keberhasilan program dan kegiatan BPBD dalam memperkuat kapasitas mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons bencana. Selanjutnya, indikator Indeks Ketahanan Daerah Kewenangan BPBD secara khusus menilai kontribusi langsung BPBD dalam meningkatkan ketangguhan masyarakat dan wilayah terhadap bencana. Dengan target capaian yang sama, yaitu 0,841 pada tahun 2025 menjadi 0,846 pada tahun 2030, indikator ini menegaskan peran BPBD dalam mengawal sasaran perangkat daerah berupa meningkatnya ketahanan daerah kewenangan BPBD. Indikator ketiga adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peningkatan nilai SAKIP dari 68,02 di tahun 2025 menjadi 80,20 pada tahun 2030 menunjukkan komitmen BPBD untuk terus memperbaiki tata kelola organisasi. Hal ini tidak hanya mencerminkan transparansi dan akuntabilitas birokrasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan penetapan indikator tersebut, BPBD Kabupaten Purworejo menegaskan komitmennya untuk mewujudkan daerah yang tangguh terhadap bencana serta birokrasi yang lebih akuntabel. Peningkatan secara bertahap selama periode 2025–2030 menjadi landasan penting bagi keberhasilan implementasi program penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan nasional maupun daerah. Selain indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo juga memiliki indikator kinerja kunci yang wajib dipenuhi sebagai bentuk tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Indikator kinerja kunci ini mengacu pada berbagai ketentuan normatif dan regulatif, antara lain Indikator Urusan Pemerintahan (IUP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, serta berbagai ketentuan mandatory lain yang relevan. Dengan demikian, indikator kinerja kunci berfungsi sebagai instrumen pengukuran yang lebih spesifik dan bersifat wajib, untuk memastikan bahwa pelayanan dasar dan target pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat terpenuhi sesuai standar nasional. Adapun rincian indikator kinerja kunci BPBD disajikan pada Tabel 4.9 Indikator Kinerja Kunci. Tabel 4. 9 Indikator Kinerja Kunci BPBD Kabupaten Purworejo NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1 Indeks Risiko Bencana (IRB) Indeks 124.57 122,66 120,76 118,85 116.94 115,03 IUP 2 Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana % 100 100 100 100 100 100 SPM Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana % 100 100 100 100 100 100 SPM Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana % 100 100 100 100 100 100 SPM 3 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana % 100 100 100 100 100 100 Permendagri No 18 Tahun 2020 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana % 100 100 100 100 100 100 Permendagri No 18 Tahun 2020 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana % 100 100 100 100 100 100 Permendagri No 18 Tahun 2020 Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana serta memastikan pencapaian tujuan pembangunan daerah, BPBD Kabupaten Purworejo menetapkan indikator kinerja utama yang mengacu pada regulasi nasional, yaitu Indeks Risiko Bencana (IRB), Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta ketentuan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. Indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana di Kabupaten Purworejo. Target IRB ditetapkan secara menurun dari 124,57 pada tahun 2025 hingga 115,03 pada tahun 2030. Penurunan ini mencerminkan komitmen BPBD dalam mengurangi potensi dampak bencana melalui program mitigasi struktural dan non-struktural, peningkatan kesiapsiagaan, serta penguatan kapasitas masyarakat. Selanjutnya, indikator Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan, serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ditetapkan dengan target 100% setiap tahun sepanjang periode 2025–2030. Hal ini sesuai dengan amanat Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah, sehingga seluruh warga Kabupaten Purworejo berhak memperoleh akses terhadap informasi, pencegahan, serta penanganan darurat bencana secara merata. Di samping itu, indikator yang sama juga diatur melalui Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 sebagai bentuk penguatan kinerja pemerintah daerah dalam urusan wajib kebencanaan. Dengan target capaian 100% untuk seluruh layanan kebencanaan, BPBD memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam memperoleh perlindungan dasar dari risiko bencana. Dengan demikian, indikator kinerja yang telah ditetapkan tidak hanya mencerminkan arah kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Purworejo, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi untuk menjamin terwujudnya daerah tangguh bencana serta peningkatan kualitas layanan publik di bidang kebencanaan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utam, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025- 2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strtegi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Pendanggulangan Bencana Daerah Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo setiap tahunnya. 5.2 Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi :
1.Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Purworejo setiap tahun
2.Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
3.Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat 5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi :
1.Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo dilakukan setiap tahun selama periode renstra
2.Badan Perencanaan Pembangunan Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencaan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUSTI LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) Kabupaten Purworejo disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo periode 2025–2030. Renstra ini menjadi pedoman sekaligus arah bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi yang diemban. Penyusunan Renstra ini dilatarbelakangi oleh tuntutan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah serta perlunya arah pembangunan sektor sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dinamika permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat, seperti kemiskinan, kerentanan sosial, serta isu kependudukan, menuntut adanya strategi yang tepat untuk mewujudkan masyarakat Purworejo yang sejahtera, berdaya, dan inklusif. Dengan demikian, Renstra Dinsosdaldukkb tidak hanya berfungsi sebagai arahan teknis operasional, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian, pengukuran, dan evaluasi capaian kinerja, serta wujud komitmen perangkat daerah dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Purworejo sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) Kabupaten Purworejo dilakukan secara simultan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029. Penyusunan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir, serta penetapan Renstra Perangkat Daerah. Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

a.Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan melalui kegiatan orientasi mengenai Renstra, penyusunan agenda kerja, serta pengumpulan data dan informasi.
b.Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan melalui proses perumusan rancangan Renstra dan penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah.
c.Tahapan penetapan Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen resmi perencanaan. RPJMD menjadi pedoman utama dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berjangka lima tahunan. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis dari RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo. Renstra yang merupakan rencana jangka menengah dijabarkan melalui rencana tahunan atau rencana jangka pendek dalam bentuk Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.Apabila digambarkan dalam skema, keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penganggaran dapat dilihat dalam bagan berikut: Sumber : Dokumen Perencanaan Kabupaten Purworejo, 2025 Gambar tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan nasional dan daerah dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi, dan berjenjang. Pada level nasional, perencanaan dimulai dari RPJP Nasional, yang kemudian dijabarkan ke dalam RPJM Nasional, selanjutnya menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga (K/L), yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) K/L, dan selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP menjadi dasar penyusunan RAPBN, yang kemudian ditetapkan menjadi APBN beserta rincian anggarannya. Sementara itu, pada level daerah, RPJP Daerah menjadi pedoman bagi penyusunan RPJM Daerah, yang dijabarkan ke dalam Renstra Perangkat Daerah (Renstra SKPD/PD), kemudian diturunkan menjadi Rencana Kerja Gambar 1. 1 Alur Perencanaan dan Penganggaran (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD, sebelum akhirnya ditetapkan menjadi APBD beserta rincian anggarannya. Hubungan antara perencanaan pusat dan daerah diwujudkan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang memastikan adanya konsistensi, sinkronisasi, dan sinergi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah. Dengan demikian, dokumen Renstra Perangkat Daerah tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan uraian tersebut, penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 memiliki peran penting dalam memberikan arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Purworejo, RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta RPJM Nasional. Renstra ini diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah khususnya di bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, sekaligus menjadi instrumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Purworejo yang sejahtera, inklusif, dan berdaya saing. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Renstra Dinsosdaldukkb) Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan sebagai berikut:
1. 1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. 5.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
6. 6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
7. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. 8.Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
9. 9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
13. 13.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
14. 14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
15. 15.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. 16.Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;
17. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. 19.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
20. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. 22.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
23. 23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor
24. 161.Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B- 278/2024);
25. 24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
26. 25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
27. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
28. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
29. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
30. 29.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
31. 30.Peraturan Bupati Purworejo Nomor 123 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo;
32. 31.Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/16/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029; dan
33. 32.Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/13/2025 tentang Pembentukan Tim Pembahas Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo Tahun 2025– 2029 dimaksudkan sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana di Kabupaten Purworejo. Renstra ini berfungsi sebagai instrumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas selama periode lima tahun, agar selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun nasional. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Renstra Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo adalah:
a.Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purworejo ke dalam kebijakan teknis pada bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
b.Menjadi pedoman operasional bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinsosdaldukkb dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi program serta kegiatan selama periode 2025–2029;
c.Mewujudkan keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi dalam urusan sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
d.Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinsosdaldukkb sebagai perangkat daerah melalui pengukuran capaian kinerja yang terencana dan terstruktur;
e.Memberikan arah strategis dalam penanggulangan permasalahan sosial, penanganan kemiskinan, pemberdayaan kelompok rentan, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, serta peningkatan kualitas keluarga di Kabupaten Purworejo;
f.Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yaitu pemerintahan yang transparan, partisipatif, adil, akuntabel, responsif, dan berkelanjutan;
g.Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo selama periode 2025–2029. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo terdiri dari: Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran umum atas capaian, serta analisis diagnostik guna mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan maupun kendala dalam penyelenggaraan urusan. Fokus utama penyajian evaluasi kinerja diarahkan pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merepresentasikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Selanjutnya, data dan informasi yang disajikan baik dalam bentuk tabel, grafik, maupun gambar akan dipaparkan secara naratif dengan menekankan pada makna dan kesimpulan dari data tersebut, bukan sekadar menjelaskan angka-angka yang tersaji. 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 123 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial,Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo, susunan Organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo terdiri dari :
1. 1.Kepala Dinsosdaldukkb; • Bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinsosdaldukkb.
2. 2.Sekretariat; • Bertugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinsosdaldukkb. • Menyelenggarakan fungsi : - Pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis; - Pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu; - Pengoordinasian pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan; - Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINSOSDALDUKKB berkaitan dengan tugas dan fungsi. 2.1. Subbagian Perencanaan; • Subbagian Perencanaan bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan meliputi: - Menyelenggarakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja; - Menyusun perjanjian kinerja; dan - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya. 2.2. Subbagian Keuangan ; • Subbagian Keuangan bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan, yang meliputi: - Menyelenggarakan administrasi keuangan; - Menyelenggarakan administrasi pendapatan Daerah; dan - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya. 2.3. Subbagian Umum dan Kepegawaian; • Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian, yang meliputi: - Menyelenggarakan administrasi barang milik Daerah; - Menyelenggarakan administrasi umum; - Menyelenggarakan pengadaan barang milik Daerah; - Menyediakan jasa penunjang urusan; - Menyelenggarakan pemeliharaan barang milik Daerah; - Menyelenggarakan administrasi kepegawaian; - Menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan, dan hukum; dan - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya.
3. 3.Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial; • Bertugas melakukan pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial • Menyelenggarakan fungsi : - Pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil; - Pengumpulan sumbangan dalam wilayah Daerah; - Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah; - Pemeliharaan anak-anak terlantar; - Pengelolaan data fakir miskin cakupan wilayah Daerah; dan - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DINSOSDALDUKKB berkaitan dengan tugas dan fungsi.
4. 4.Bidang Rehabilitasi Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan; • Bertugas melakukan rehabilitasi sosial, melakukan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, melakukan penanganan bencana dan melakukan pengelolaan taman makam pahlawan. • Menyelenggarakan fungsi : - Pelaksanaan_ rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial; - Pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial; - Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Desa atau Kelurahan asal di wilayah Daerah; - Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial; - Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana di wilayah Daerah; - Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional di wilayah Daerah; dan - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DINSOSDALDUKKB berkaitan dengan tugas dan fungsi.
5. 5.Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera; • Bertugas melakukan kegiatan pengendalian penduduk dan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera. • Menyelenggarakan fungsi : - Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; - Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan wilayah Daerah; - Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; - Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan - Pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DINSOSDALDUKKB berkaitan dengan tugas dan fungsi.
6. 6.Bidang Keluarga Berencana; • Bertugas melakukan pembinaan keluarga berencana • Menyelenggarakan fungsi : - Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal; - Pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana /petugas lapangan keluarga berencana; - Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di wilayah Daerah; - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;dan - Pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DINSOSDALDUKKB berkaitan dengan tugas dan fungsi.
7. 7.UPT; dan
8. 8.Jabatan Fungsional. Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :
9. 1.Tugas Pokok Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kewenangan Daerah.
10. 2.Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
a.Perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan, Penanganan Bencana Dan Penglolaan Taman Makam Pahlawan, Pengendalian Penduduk Dan Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera, serta Keluarga Berencana;
b.Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Sosial Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan, Penanganan Bencana Dan Penglolaan Taman Makam Pahlawan, Pengendalian Penduduk Dan Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera, serta Keluarga Berencana;
c.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemberdayaan Sosial Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan, Penanganan Bencana Dan Penglolaan Taman Makam Pahlawan, Pengendalian Penduduk Dan Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera, serta Keluarga Berencana;
d.Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINSOSDALDUKKB; dan
e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi. Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025 Gambar 2. 1 SOTK DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURWOREJO 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo didukung oleh sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, serta sarana dan prasarana pendukung.
1. 1.Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo memiliki aparatur yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta didukung oleh tenaga Non-ASN yang membantu pelaksanaan tugas teknis operasional. SDM tersebut tersebar pada sekretariat, bidang-bidang teknis, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Komposisi aparatur didominasi oleh jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan pelaksana. Dari sisi kualifikasi pendidikan, sebagian besar aparatur telah berpendidikan sarjana (S1), diikuti dengan tingkat pendidikan pascasarjana (S2), diploma, dan sekolah menengah. Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didukung dengan komposisi pegawai dengan jumlah 47 orang yang terdiri dari 36 orang ASN dan 11 orang tenaga jasa perseorangan. Untuk 36 orang ASN terbagi menjadi 28 PNS dan 8 orang PPPK dengan klasifikasi sebagai berikut :
a.Jumlah ASN Dinsosdaldukkb Tahun 2025 Bulan Agustus berdasarkan jenis kelamin. Pada bulan Agustus Tahun 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) tercatat sebanyak 36 orang dengan rincian sebagai berikut: • Laki-laki : 24 orang • Perempuan : 12 orang Komposisi ini menunjukkan bahwa Dinsosdaldukkb memiliki keberagaman berdasarkan jenis kelamin yang sejalan dengan semangat Pengarusutamaan Gender (PUG). Dinsosdaldukkb berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan kerja yang inklusif dan setara, dengan memberikan kesempatan yang sama bagi ASN laki-laki maupun perempuan untuk berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta kegiatan. Dukungan terhadap PUG diwujudkan melalui peningkatan kapasitas SDM, pengembangan karier tanpa diskriminasi gender, serta pembagian peran yang adil dan proporsional. Dengan demikian, keberadaan ASN laki-laki dan perempuan diharapkan dapat saling melengkapi dalam menjalankan tugas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendukung terwujudnya pembangunan sosial yang responsif gender.
b.Jumlah ASN Dinsosdaldukkb Tahun 2025 Bulan Agustus berdasarkan golongan. Struktur kepegawaian pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo berdasarkan golongan ASN menunjukkan sebaran yang beragam. Data ini penting untuk menggambarkan kondisi sumber daya manusia yang dimiliki perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik. Sebaran ASN berdasarkan Golongan : • Golongan IV/d : 0 orang • Golongan IV/c : 1 orang • Golongan IV/b : 0 orang • Golongan IV/a : 7 orang • Golongan III/d : 6 orang • Golongan III/c : 1 orang • Golongan III/b : 3 orang • Golongan III/a : 2 orang • Golongan II/d : 5 orang • Golongan II/c : 0 orang • Golongan II/b : 3 orang • Golongan II/a : 8 orang Jumlah keseluruhan : 36 orang Dari data tersebut terlihat bahwa komposisi ASN didominasi oleh golongan II dan III, dengan jumlah relatif kecil pada golongan IV. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas, pembinaan karier, serta peningkatan kompetensi ASN agar keberlanjutan pelayanan publik dapat berjalan optimal di masa mendatang.
c.Jumlah ASN Dinsosdaldukkb Tahun 2025 Bulan Agustus berdasarkan Pendidikan Selain komposisi berdasarkan golongan, tingkat pendidikan ASN pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo juga menjadi faktor penting dalam mendukung kinerja organisasi. Data ini memberikan gambaran kapasitas dasar pegawai dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik. Sebaran ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan • Pendidikan S3 : 0 orang • Pendidikan S2 : 7 orang • Pendidikan S1 : 6 orang • Pendidikan D IV : 4 orang • Pendidikan D III : 1 orang • Pendidikan SLTA/SMA/SMK : 15 orang • Pendidikan SLTP/SMP : 3 orang • Pendidikan SD : 0 orang Jumlah keseluruhan : 36 orang Dari komposisi tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar ASN memiliki pendidikan menengah atas (SLTA), sementara yang berpendidikan tinggi (S1 dan S2) jumlahnya cukup signifikan untuk menopang kebutuhan teknis dan manajerial. Namun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan berkelanjutan guna memperkuat kapasitas aparatur dalam menjawab tantangan pelayanan sosial dan kependudukan di masa depan.
d.Jumlah Mitra Dinsosdaldukkb Tahun 2025 Bulan Agustus Sektor Sosial : Dalam penyelenggaraan urusan sosial, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo didukung oleh mitra sektor sosial yang memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan pelayanan sosial kepada masyarakat. Mitra sektor sosial tersebut terdiri atas:
1. 1.Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Sebanyak 105 orang pendamping PKH bertugas melakukan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan. Tugas mereka meliputi fasilitasi akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, serta mendorong perubahan perilaku keluarga miskin agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.
2. 2.Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Terdapat 16 orang TKSK, masing-masing satu orang di setiap kecamatan di Kabupaten Purworejo. TKSK berperan sebagai tenaga relawan sosial yang membantu pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan sosial di tingkat kecamatan, termasuk dalam hal penanganan permasalahan sosial, penyaluran bantuan sosial, serta pemberdayaan masyarakat.
3. 3.Pekerja Sosial (Peksos) Sebanyak 3 orang pekerja sosial profesional (Peksos) ditugaskan untuk memberikan layanan rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Peksos berperan dalam asesmen, intervensi sosial, pendampingan, dan rujukan layanan, sehingga penanganan masalah sosial dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan profesional. Keberadaan mitra sektor sosial tersebut sangat membantu Dinsosdaldukkb dalam memperluas cakupan layanan sosial, memperkuat koordinasi di tingkat kecamatan, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial di Kabupaten Purworejo.
e.Jumlah Mitra Dinsosdaldukkb Tahun 2025 Bulan Agustus Sektor Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana : Dalam mendukung pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo memperoleh dukungan sumber daya manusia dari mitra sektor yang tersebar di seluruh kecamatan. Dukungan tersebut meliputi:
1. 1.Penyuluh Keluarga Berencana Sebanyak 45 orang Penyuluh Keluarga Berencana merupakan tenaga fungsional yang berasal dari penugasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Kemendukbangga) yang ditempatkan di Kabupaten Purworejo. Penyuluh KB memiliki peran strategis dalam melaksanakan penyuluhan, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga di masyarakat.
2. 2.Pramusaji Terdapat 16 orang tenaga Pramusaji yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB). Pramusaji bertugas mendukung operasional Balai Penyuluhan KB, khususnya dalam aspek pelayanan administrasi, kebersihan, dan penunjang teknis kegiatan penyuluhan keluarga berencana.
3. 3.Tenaga Keamanan Sebanyak 16 orang tenaga keamanan juga bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik BOKB. Tenaga keamanan bertugas menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan Balai Penyuluhan KB, serta memberikan dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional di tingkat kecamatan. Seluruh tenaga tersebut tersebar secara merata di 16 Balai Penyuluhan KB yang berada di setiap kecamatan di Kabupaten Purworejo. Keberadaan mitra sektor ini memperkuat kapasitas pelayanan Dinsosdaldukkb, khususnya dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana hingga ke tingkat kecamatan Secara keseluruhan, sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo terdiri dari aparatur sipil negara, tenaga non-ASN, serta dukungan mitra sektor sosial dan mitra sektor pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Aparatur dan tenaga pendukung tersebut telah tersebar pada unit-unit kerja dinas, bidang-bidang teknis, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), serta balai penyuluhan KB di setiap kecamatan. Dari sisi jumlah, kualitas, maupun kualifikasi, SDM yang ada sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, meskipun masih diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi agar mampu menjawab tantangan pelayanan yang semakin kompleks. Keberadaan mitra sektor sosial (PKH, TKSK, Pekerja Sosial) dan mitra sektor pengendalian penduduk dan keluarga berencana (penyuluh KB, pramusaji, tenaga keamanan) memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas jangkauan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi antara aparatur dinas dan mitra sektor menjadi kekuatan utama dalam mendukung penyelenggaraan urusan sosial serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sekaligus memperkuat peran Dinsosdaldukkb dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purworejo.
4. 2.Sumber Daya Keuangan Sumber daya keuangan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berasal dari beberapa sumber pendanaan, yaitu:
5. 1.Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Purworejo, yang digunakan untuk mendukung pembiayaan operasional, program, dan kegiatan urusan sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.
6. 2.Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik – Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), yang dialokasikan pemerintah pusat untuk mendukung operasional program keluarga berencana, termasuk kegiatan penyuluhan, pelayanan KB, dan pembinaan masyarakat.
7. 3.Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), yang digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan keluarga berencana serta peningkatan kualitas fasilitas pelayanan. Secara umum, alokasi anggaran dari ketiga sumber tersebut setiap tahunnya disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah dan kebijakan pemerintah pusat. Ketersediaan sumber daya keuangan tersebut telah memberikan dukungan bagi Dinsosdaldukkb dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Meskipun demikian, kebutuhan anggaran dalam penyelenggaraan urusan sosial serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana relatif terus meningkat seiring dengan berkembangnya permasalahan dan kompleksitas pelayanan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan pada periode Renstra 2025–2029 diarahkan untuk lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
8. 3.Sarana dan Prasarana Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo didukung oleh sarana dan prasarana yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) meliputi kategori tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan dan jaringan. Rincian aset tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: - Tanah (KIB A) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) saat ini memiliki aset tanah yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Aset tanah tersebut terdiri dari: • Tanah Bangunan Kantor : 2 bidang, digunakan sebagai Kantor Induk Dinsosdaldukkb yang menjadi pusat koordinasi, perencanaan, dan pelaksanaan program serta kegiatan. • Tanah Panti Sosial : 1 bidang, dimanfaatkan untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tat Twam Asi dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial. • Tanah Makam Pahlawan : 1 bidang, digunakan untuk pengelolaan dan pemeliharaan Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan. • Tanah Kosong : 1 bidang, yang saat ini dipersiapkan untuk pembangunan Rumah Singgah pada periode mendatang, guna memperkuat layanan sosial berbasis kebutuhan masyarakat. Kepemilikan tanah tersebut menunjukkan bahwa Dinsosdaldukkb tidak hanya berfokus pada pelayanan jangka pendek, tetapi juga memiliki visi jangka panjang dalam pengembangan sarana dan prasarana. Dengan pengelolaan yang optimal, aset tanah yang dimiliki diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas layanan sosial, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan - Peralatan & Mesin (KIB B) Tabel 2. 1 Aset Peralatan dan Mesin di Dinsosdaldukkb Tahun 2025 Aset Jumlah A.C. Split 12 A.C. Window 4 Alas Dengan Lampu + Kontak 2 Alat Kantor Lainnya 7 alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst) 16 alat kesehatan kerja lainnya (dst) 5 alat laboratorium bahan bangunan konstruksi lainnya (dst) 9 Alat Pemadam/Portable 1 alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst) 20 Alat Rumah Tangga Lain-lain 77 Bangku Tunggu 5 Brandkas 1 Camera Electronic 1 Camera Film 1 Camera Video 2 CCTV - Camera Control Television System 1 Compact Disc Player 1 Dispenser 2 electric generating set lainnya (dst) 1 Exhause Fan 3 Facsimile 1 Filing Cabinet Besi 45 Aset Jumlah Gerobak Dorong 2 Gerobak Tarik 1 Handy Cam 1 Kardex Besi 2 Kasur/Spring Bed 28 kendaraan bermotor khusus lainnya (dst) 1 Kipas Angin 5 Kompor Gas (Alat Dapur) 3 Komputer Jaringan lainnya 2 Kursi Besi/Metal 94 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2 Kursi Lipat 270 Kursi Putar 68 Kursi Rapat 132 Lap Top 163 Layar Film/Projector 12 LCD Projector/Infocus 17 Lemari Besi/Metal 4 Lemari Es 1 Lemari Kayu 23 Loudspeaker 3 Meja 1/2 Biro 78 Meja Kerja Kayu 12 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 29 Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 Meja Kerja Pejabat Eselon III 2 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 5 Meja Komputer 2 Meja Panjang 2 Meja Rapat 82 Meja Resepsionis 1 Mesin Absensi 1 Mesin Cuci 1 Mesin Gergaji 1 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 2 Mesin Pemotong Rumput 2 Mobil Unit Kesehatan Masyarakat 1 Mobil Unit Penerangan Darat 1 Oven Listrik 1 Overhead Projector 27 P.C Unit 69 Papan Nama Instansi 15 Penyemprot Tangan (Hand Sprayer) 1 peralatan mainframe lainnya (dst) 30 Peralatan Personal Komputer lainnya 2 Personal Komputer lainnya 200 Photo Micrograph Camera 1 Portable Generating Set 1 Portable Noise Monitoring 11 Portable Water Pump 1 Printer (Peralatan Personal Komputer) 64 Rak Besi 8 Rak Kayu 18 rambu tidak bersuar lainnya (dst) 4 Rotary Bottle Rack 2 Sepeda Motor 138 Sice 14 Sound System 2 Station Wagon 5 Tangga Aluminium 3 Aset Jumlah Telephone (PABX) 1 Televisi 3 Tempat Tidur Besi 14 TV Monitor 1 Uninterruptible Power Supply (UPS) 30 White Board 15 Wireless 16 Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) memiliki sarana dan prasarana berupa peralatan dan mesin sebanyak 1.917 unit. Peralatan tersebut tersebar pada beberapa lokasi kerja, yaitu Kantor Induk Dinsosdaldukkb, UPT Tat Twam Asi, Taman Makam Pahlawan, serta Balai KB yang berada di 16 kecamatan. Ketersediaan peralatan dan mesin tersebut merupakan penunjang utama dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan pelayanan publik yang diberikan oleh Dinsosdaldukkb. Namun, mengingat jumlah dan sebarannya yang luas, diperlukan perawatan berkala agar kondisi peralatan tetap terjaga dengan baik, berfungsi optimal, serta dapat mendukung kinerja organisasi secara berkelanjutan. Kondisi kekurangan Sarana Prasarana terjadi di UPT Tat Twam Asi dan Taman Makam Pahlawan. Dimana di UPT Tat Twam Asi dimana kondisi tempat tidur, dan lemari dalam kondisi yang sudah tidak layak guna dan rusak sedangkan di Taman Makam Pahlawan tidak lengkapnya sarana prasarana sesuai dengan peraturan yang berlaku selain itu kekurangan tempat sampah, papan petunjuk, sarana digital seperti papan selamat datang digital dan komputer. Upaya pemeliharaan yang dilakukan meliputi perawatan rutin, perbaikan apabila terjadi kerusakan, serta penggantian secara bertahap terhadap peralatan yang sudah tidak layak pakai. Dengan demikian, keberadaan sarana dan prasarana peralatan dan mesin tidak hanya menjadi aset penting, tetapi juga menjadi faktor strategis dalam meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Selain peralatan dan mesin, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) juga memiliki sarana berupa kendaraan dinas/operasional yang berfungsi mendukung pelaksanaan tugas pelayanan sosial, keluarga berencana, dan penanganan kebencanaan. Kendaraan tersebut meliputi: • Bus Pelayanan KB Keliling, yang digunakan untuk menjangkau pelayanan KB secara langsung ke masyarakat di wilayah kecamatan maupun desa/kelurahan. • Kendaraan Dapur Umum, yang dioperasikan dalam mendukung penanganan bencana maupun pelayanan sosial darurat. • Mobil Operasional PMKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), yang digunakan dalam kegiatan pelayanan, rehabilitasi, serta pendampingan masyarakat. • Mobil Operasional Penanganan Bencana, yang diperuntukkan sebagai sarana respons cepat dalam kegiatan penanggulangan bencana. Kendaraan-kendaraan tersebut memiliki peranan penting dalam mendukung mobilitas program dan layanan Dinsosdaldukkb. Namun, seiring dengan intensitas pemakaian dan usia kendaraan, saat ini kondisinya memerlukan perbaikan dan perawatan berkala agar tetap layak digunakan. Perhatian terhadap aspek pemeliharaan kendaraan menjadi hal strategis, mengingat sarana transportasi ini secara langsung berpengaruh pada kecepatan, jangkauan, dan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. - Gedung & Bangunan (KIB C) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) memiliki berbagai jenis aset bangunan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan data Tahun 2025, jumlah aset bangunan tercatat sebanyak 32 unit, dengan rincian sebagai berikut: • Asrama Permanen : 1 unit • Bangunan Gedung Kantor Lain-lain : 4 unit • Bangunan Gedung Kantor Permanen : 17 unit • Bangunan Gudang Tertutup Permanen : 1 unit • Bangunan Tempat Kerja Lain-lain : 6 unit • Gedung Garasi/Pool Permanen : 1 unit • Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen : 1 unit • Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Darurat Lain- lain : 1 unit Total keseluruhan : 32 unit Bangunan-bangunan tersebut berfungsi sebagai pusat layanan, sarana operasional, serta fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan program Dinsosdaldukkb. Namun demikian, seiring dengan usia pemanfaatan dan intensitas penggunaan, beberapa bangunan sudah mulai mengalami kerusakan dan memerlukan pemeliharaan berkala. Pada UPT Tat Twam Asi terdapat suatu kondisi terkait adanya bangunan di atas aset milik UPT Tat Twam Asi serta untuk Taman Makam Pahlawan kekurangan sarana prasarana baik utama seperti kamar mandi khususnya untuk disabilitas, tembok abadi, dan perataan tanah Taman Makam Pahlawan. Pemeliharaan aset gedung secara rutin sangat diperlukan agar kondisi fisik bangunan tetap terjaga, fungsi layanan dapat berjalan optimal, serta keberadaan aset daerah dapat terus dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberlanjutan pengelolaan aset bangunan menjadi bagian penting dalam strategi penguatan sarana prasarana Dinsosdaldukkb pada periode 2025–2029. - Jalan/Jaringan (KIB D) • Jalan Khusus TMP : 1 unit • Menara Air TMP : 1 unit • Jaringan Listrik Dinsos : 1 unit Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut berfungsi sebagai penunjang utama penyelenggaraan pelayanan publik, baik di bidang sosial maupun pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Tanah dan gedung dimanfaatkan sebagai kantor pelayanan, balai penyuluhan KB, serta fasilitas pendukung seperti panti sosial dan Taman Makam Pahlawan. Peralatan dan mesin berupa kendaraan roda empat, sepeda motor, serta perlengkapan operasional lainnya digunakan untuk mendukung mobilitas dan efektivitas pelayanan di lapangan. Sementara itu, jalan dan jaringan berperan dalam menjaga kelancaran aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas dasar pada lokasi pelayanan tertentu. Secara umum, sarana dan prasarana yang tersedia telah memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas. Namun, masih diperlukan peningkatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, khususnya pada fasilitas pelayanan di tingkat kecamatan serta dukungan peralatan modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Optimalisasi pemanfaatan aset yang ada juga menjadi perhatian penting agar sarana prasarana dapat benar-benar mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. secara keseluruhan, penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo telah ditopang oleh tiga unsur utama sumber daya, yaitu sumber daya manusia, sumber daya keuangan, serta sarana dan prasarana. Dari sisi sumber daya manusia, aparatur sipil negara, tenaga non- ASN, serta dukungan mitra sektor sosial dan mitra sektor pengendalian penduduk dan keluarga berencana berperan penting dalam memperluas jangkauan layanan hingga ke tingkat kecamatan. Namun demikian, peningkatan kapasitas dan kompetensi tetap menjadi kebutuhan agar kualitas pelayanan semakin optimal. Dari sisi sumber daya keuangan, dukungan anggaran yang bersumber dari DAU APBD Kabupaten Purworejo, DAK Nonfisik BOKB, dan DAK Fisik BOKB telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pendanaan program dan kegiatan. Pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel perlu terus ditingkatkan agar setiap alokasi anggaran benar-benar berorientasi pada pencapaian hasil. Dari sisi sarana dan prasarana, ketersediaan tanah, gedung, balai penyuluhan KB, fasilitas Taman Makam Pahlawan, kendaraan operasional, serta peralatan penunjang telah menjadi faktor pendukung utama dalam pelaksanaan tugas dinas. Namun, peningkatan kualitas, kuantitas, serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang semakin kompleks. Dengan demikian, ketiga aspek sumber daya tersebut merupakan fondasi penting dalam mendukung penyelenggaraan urusan sosial serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sekaligus menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada periode Renstra 2025–2029. 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kinerja pelayanan perangkat daerah pada periode ini diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Pengukuran kinerja pelayanan dilakukan dengan mengacu pada sasaran dan target yang tercantum dalam Renstra Dinsosdaldukkb periode sebelumnya, serta memperhatikan indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja kunci (IKK), dan indikator yang ditetapkan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib bidang sosial. Evaluasi capaian kinerja juga mempertimbangkan indikator sektoral lain yang relevan, baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai salah satu basis evaluasi, capaian kinerja diukur melalui data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menggambarkan kelompok masyarakat rentan dan membutuhkan intervensi pelayanan sosial. Data ini menjadi rujukan utama dalam merumuskan arah kebijakan dan program, sekaligus menjadi tolok ukur atas efektivitas pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan sosial. Tabel 2. 2 Tabel Data PPKS di Kabupaten Purworejo tahun 2021-2024 Indikator Tahun 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 Anak Balita Terlantar (ABT) 279 113 71 15 Anak Terlantar (AT) 107 83 53 5 Anak yang Mengalami Masalah Hukum (AMH) 89 38 25 7 Anak Jalanan 20 19 15 6 Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) 840 667 639 458 Anak dengan Disabilitas Fisik 606 235 200 144 a.1. Tubuh (Tuna Daksa) 352 235 200 144 a.2. Mata (Tuna Netra) 155 37 37 16 a.3. Rungu/Wicara (Bisu Tuli) 99 15 48 43 Disabilitas Sensorik 109 106 75 Disabilitas Mental 162 223 229 158 b.1. Mental Retardasi (Tuna Grahita) 141 178 183 138 b.2. Mental Eks Psikotik (Tuna Laras) 21 10 8 2 Disabilitas Mental dan Fisik 72 100 36 22 Anak yang menjadi korban tindak kekerasan 8 7 4 3 Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 8 18 8 4 Lanjut Usia Terlantar 9 2.079 1.466 152 Penyandang Disabilitas 7.435 6.547 6.434 6.305 Penyandang Disabilitas Fisik 5.365 2.437 2.385 2.112 a.1. Tubuh (Tuna Daksa) 2.674 2.437 2385 2112 a.2. Mata (Tuna Netra) 1.688 463 445 440 a.3. Rungu/Wicara (Bisu Tuli) 1.003 637 501 500 Penyandang Disabilitas Sensorik 1.232 1.129 1.133 Disabilitas Mental 1.738 2.410 2.485 2.592 b.1. Mental Retardasi (Tuna Grahita) 903 1384 1376 1342 b.2. Mental Eks Psikotik (Tuna Laras) 835 180 238 222 Disabilitas Fisik dan Mental (Ganda) 332 249 199 458 Tuna Susila (TS) 79 80 63 50 Gelandangan 35 35 35 21 Pengemis 58 57 49 36 Pemulung 101 102 105 87 Kelompok Minoritas/Waria 2 1 - Waria - 1 - Gay - - - Bekas Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) 255 230 195 81 Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) 8 8 7 6 Korban Penyalahgunaan NAPZA 10 10 6 1 Korban Trafficking 2 2 1 1 Korban Tindak Kekerasan 18 15 3 1 Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) 2 2 - 0 Korban Bencana Alam 20 20 18 0 Korban Bencana Sosial 2 2 2 2 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 965 906 664 308 Fakir Miskin 129.779 112.545 121.993 117.594 Indikator Tahun 2021 2022 2023 2024 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis 36 40 28 8 Komunitas adat Terpencil - - - 0 JUMLAH 140.167 123.626 131.884 121.151 Sumber : Data Publikasi PPKS dan PMKS Dinsos Provinsi Jawa Tengah, 2021-2024 Berdasarkan tabel di atas, jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purworejo mengalami tren penurunan dari tahun 2021 hingga 2024. Total PPKS yang semula sebanyak 140.167 jiwa pada tahun 2021 menurun menjadi 121.151 jiwa pada tahun 2024, atau berkurang sekitar 13,6 persen dalam kurun waktu empat tahun. Penurunan ini terutama terjadi pada kelompok fakir miskin, lanjut usia terlantar, perempuan rawan sosial ekonomi, anak terlantar, serta bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan intervensi kebijakan dan program perlindungan sosial yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Apabila dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Purworejo yang relatif rendah, maka penurunan jumlah PPKS tidak hanya dipengaruhi oleh faktor demografi, tetapi juga merupakan cerminan dari peningkatan efektivitas kinerja pelayanan sosial. Dengan demikian, meskipun jumlah penduduk tidak mengalami kenaikan yang signifikan, proporsi masyarakat yang masuk dalam kategori rentan sosial dapat ditekan melalui upaya perlindungan dan pemberdayaan yang lebih terarah. Namun demikian, terdapat beberapa kelompok PPKS yang masih tinggi jumlahnya bahkan cenderung meningkat, khususnya penyandang disabilitas dan disabilitas mental. Fakta ini mengindikasikan bahwa meskipun capaian kinerja pelayanan sosial menunjukkan perbaikan, masih terdapat tantangan besar yang harus dihadapi. Kondisi tersebut menuntut adanya penguatan kebijakan dan program pelayanan sosial pada periode perencanaan berikutnya, terutama dalam hal rehabilitasi sosial, dukungan layanan kesehatan jiwa, serta pemberdayaan bagi penyandang disabilitas agar lebih mandiri dan berdaya. Selanjutnya, evaluasi juga mencakup data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Keberadaan PSKS menjadi penting karena merupakan basis penggerak masyarakat dalam membantu penanganan berbagai masalah sosial. Tabel 2. 3 Tabel Data PSKS di Kabupaten Purworejo tahun 2021-2024 No Jenis Tahun 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 1 Pekerja Sosial Profesional 9 11 8 8 2 Pekerja Sosial Masyarakat 129 1167 4 4 3 Taruna Siaga Bencana 29 60 42 42 4 Pendamping PKH 113 104 110 110 5 Karang Taruna 224 339 54 54 6 Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial 0 286 286 286 No Jenis Tahun 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 Penyuluh Sosial 1 3 2 2 8 TKSK 16 16 17 17 9 LKS 12 0 9 9 10 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 1 1 1 1 11 Keluarga Pioner 0 86 84 84 12 Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) 1 10 5 5 13 Dunia Usaha 0 28 0 0 14 Family Care Unit 0 0 0 0 15 SLRT - - 494 494 Sumber : Data Publikasi PPKS dan PMKS Dinsos Provinsi Jawa Tengah, 2021-2024 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah PSKS mengalami dinamika yang cukup fluktuatif sepanjang periode 2021–2024. Beberapa elemen PSKS seperti Karang Taruna, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, dan Keluarga Pioner sempat meningkat tajam pada 2022, namun menurun kembali pada 2023–2024. Sementara itu, unsur-unsur seperti Pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) relatif stabil dan konsisten dalam menjalankan perannya. Fluktuasi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan regenerasi kader sosial agar keberadaan PSKS lebih berkelanjutan dan efektif dalam mendukung pelayanan kesejahteraan sosial. Revitalisasi dan pengembangan PSKS menjadi agenda penting dalam Renstra periode berikutnya, terutama untuk menjawab kebutuhan yang terus berkembang di masyarakat. Secara umum, capaian kinerja pelayanan Dinsosdaldukkb menunjukkan adanya kemajuan pada beberapa aspek, meskipun masih terdapat sejumlah indikator yang belum sepenuhnya mencapai target. Hal ini mencerminkan adanya keberhasilan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan ke depan. Hasil capaian kinerja Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo selama periode 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut. Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 T1 Persentase Penurunan Kelompok Rumah Tangga 20% berpenghasilan terendah dari DTKS n/a n/a n/a 35,05 33,19 31,42 29,75 28,17 26,67 47,21 45,11 32,12 17,63 n/a n/a 74,24 73,58 97,82 168,75 n/a n/a T2 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana n/a n/a n/a 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n/a n/a 100,00 100,00 100,00 100,00 n/a n/a T3 Laju pertumbuhan penduduk n/a n/a n/a 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,48 0,6 1,29 0,85 n/a n/a 184,62 230,77 496,15 326,92 n/a n/a T4 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Perangkat Daerah n/a n/a n/a 100 100 100 100 98,3 98,3 100 100 100 94,35 n/a n/a 100,00 100,00 100,00 94,35 n/a n/a S1.1 Persentase pemerlu pelayanan kersejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani n/a n/a n/a 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n/a n/a 100,00 100,00 100,00 100,00 n/a n/a S2.1 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana n/a n/a n/a 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n/a n/a 100,00 100,00 100,00 100,00 n/a n/a S3.1 TFR (Total Fertility Rate) n/a n/a n/a 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 1,3 2,67 1,16 2,05 n/a n/a 61,90 127,14 55,24 97,62 n/a n/a S4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah n/a n/a n/a 100 100 100 100 98,3 98,3 100 100 100 94,35 n/a n/a 100,00 100,00 100,00 94,35 n/a n/a S4.2 Persentase Taman Makam Pahlawan sesuai standar n/a n/a n/a 50 50 70 80 90 100 50 50 70 80 n/a n/a 100,00 100,00 100,00 100,00 n/a n/a P1 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten n/a n/a n/a 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n/a n/a 100,00 100,00 100,00 100,00 n/a n/a P2 Persentase Potensi Sumber n/a n/a n/a 89,58 90 93 95 97 100 18,52 90,2 95,26 100 n/a n/a 20,67 100,22 102,43 105,26 n/a n/a No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina P3 Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapat penanganan n/a n/a n/a 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n/a n/a 100,00 100,00 100,00 100,00 n/a n/a P4 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial n/a n/a n/a 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n/a n/a 100,00 100,00 100,00 100,00 n/a n/a P5 Persentase Penduduk Miskin yang Mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial n/a n/a n/a 69,87 69,47 69,47 69,47 69,47 69,47 79,85 69,47 92,99 80,75 n/a n/a 114,28 100,00 133,86 116,24 n/a n/a P6 Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten n/a n/a n/a 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n/a n/a 100,00 100,00 100,00 100,00 n/a n/a P7 persentase pemenuhan standar sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan n/a n/a n/a 50 50 70 80 90 100 50 50 70 80 n/a n/a 100,00 100,00 100,00 100,00 n/a n/a P8 Age Spesific Fertility Rate (ASFR) n/a n/a n/a 18 17 17 16 16 15 18 4,77 14,6 14,4 n/a n/a 100,00 356,39 116,44 111,11 n/a n/a P9.1 Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (modern contraceptive prevalence rate /mCPR) / Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern n/a n/a n/a 52,09 52,82 53,49 64 65,5 65,5 52,09 69,18 63,24 65,98 n/a n/a 100,00 130,97 118,23 103,09 n/a n/a P9.2 Persentase kebutuhan ber-KB n/a n/a n/a 22,43 21,81 21,28 20,83 20,43 20,43 13,99 15,42 16,69 9,38 n/a n/a 160,33 141,44 127,50 222,07 n/a n/a No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 yang tidak terpenuhi (Unmet Need) P10.1 Persentase Keluarga yang mendapat layanan tribina n/a n/a n/a 63 63,3 63,55 79 79 79 64,96 64,88 78,96 87,57 n/a n/a 103,11 102,50 124,25 110,85 n/a n/a P10.2 Persentase PUS Peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB n/a n/a n/a 84,18 84,22 84,3 90 90 90 72,14 57,56 84,3 66,98 n/a n/a 85,70 68,34 100,00 74,42 n/a n/a SPM 1 Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti SPM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n/a n/a 100,00 100,00 100,00 100,00 n/a n/a SPM 2 Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti SPM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n/a n/a 100,00 100,00 100,00 100,00 n/a n/a SPM 3 Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti SPM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n/a n/a 100,00 100,00 100,00 100,00 n/a n/a SPM 4 Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti SPM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n/a n/a 100,00 100,00 100,00 100,00 n/a n/a SPM 5 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota SPM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n/a n/a 100,00 100,00 100,00 100,00 n/a n/a PMD 1 Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n/a n/a 100,00 100,00 100,00 100,00 n/a n/a No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 PMD 2 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 n/a n/a 100,00 100,00 100,00 100,00 n/a n/a Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025 Selama periode 2021–2024, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) telah berupaya maksimal dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang belum mencapai 100%, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan strategi pada periode Renstra 2025–
9. 2029.Adapun indikator dimaksud adalah sebagai berikut:
10. 1.Persentase Penurunan Kelompok Rumah Tangga 20% Berpenghasilan Terendah dari DTKS o Tahun 2021: 74,24% o Tahun 2022: 73,58% o Tahun 2023: 97,82% Capaian ini belum mencapai 100% karena masih tingginya jumlah rumah tangga rentan miskin yang mengalami kesulitan dalam meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan, serta keterbatasan program intervensi yang menjangkau seluruh sasaran.
11. 2.Indikator Tujuan – Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah o Tahun 2024: 94,35% Capaian IKM belum mencapai 100% disebabkan masih adanya masyarakat yang menilai pelayanan belum optimal, baik dari sisi kecepatan layanan, keterjangkauan, maupun kualitas fasilitas pendukung selain itu penargetan dalam perencanaan yang tidak sesuai dengan menargetkan 100% tingkat kepuasan masyarakat.
12. 3.Total Fertility Rate (TFR) o Tahun 2021: 61,90% o Tahun 2023: 55,24% o Tahun 2024: 97,62% Indikator ini belum mencapai target akibat masih adanya perbedaan perilaku ber-KB antarwilayah, keterbatasan akses pelayanan KB, serta belum meratanya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengendalian kelahiran.
13. 4.Indikator Sasaran – Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah o Tahun 2024: 94,35% Sama seperti indikator tujuan, capaian IKM ini dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang belum sepenuhnya memenuhi harapan, meskipun secara umum telah menunjukkan tren positif.
14. 5.Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Dibina o Tahun 2021: 20,67% Rendahnya capaian ini disebabkan keterbatasan sumber daya dalam melakukan pembinaan secara menyeluruh kepada seluruh PSKS yang ada, serta perlunya model pembinaan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.
15. 6.Persentase PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB o Tahun 2021: 85,70% o Tahun 2022: 68,34% o Tahun 2024: 74,42% Belum tercapainya target disebabkan oleh adanya fluktuasi partisipasi PUS dalam program KB, dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, serta tingkat keberlanjutan usaha UPPKS yang berbeda antarwilayah. Meskipun terdapat sejumlah indikator yang belum mencapai target 100% dan memerlukan strategi perbaikan di periode berikutnya, di sisi lain terdapat pula beberapa indikator yang justru melampaui target kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinsosdaldukkb tidak hanya menghadapi tantangan, tetapi juga memiliki capaian yang melampaui ekspektasi, sehingga menjadi modal positif untuk penguatan kebijakan dan perencanaan pada Renstra 2025–2029. Selama periode 2021–2024, terdapat 9 indikator kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) yang capaian realisasinya melampaui 100%. Hal ini menunjukkan adanya pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak hanya memenuhi target, tetapi juga mampu memberikan hasil melebihi ekspektasi. Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut:
16. 1.Persentase Penurunan Kelompok Rumah Tangga 20% Berpenghasilan Terendah dari DTKS o Tahun 2024: 168,74% Capaian yang jauh melampaui target ini menunjukkan efektivitas program perlindungan sosial, meskipun dipengaruhi juga oleh penyesuaian data DTKS serta intervensi bantuan sosial yang semakin tepat sasaran.
17. 2.Laju Pertumbuhan Penduduk o Tahun 2021: 184,61% o Tahun 2022: 230,76% o Tahun 2023: 496,15% o Tahun 2024: 326,92% Angka yang melampaui target dipengaruhi oleh faktor dinamika demografi, termasuk migrasi masuk dan perubahan struktur penduduk, sehingga realisasi lebih tinggi dari perkiraan awal.
18. 3.Total Fertility Rate (TFR) o Tahun 2022: 127,14% Hal ini disebabkan peningkatan akses dan partisipasi masyarakat terhadap program KB yang melebihi proyeksi, serta meningkatnya kesadaran pengendalian kelahiran pada sebagian wilayah.
19. 4.Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Dibina o Tahun 2022: 100,22% o Tahun 2023: 102,43% o Tahun 2024: 105,26% Melampauinya capaian ini menunjukkan optimalisasi pembinaan PSKS, termasuk keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat dalam mendukung kegiatan sosial.
20. 5.Persentase Penduduk Miskin yang Mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial o Tahun 2021: 114,28% o Tahun 2023: 133,85% o Tahun 2024: 116,23% Capaian di atas target terjadi karena perluasan jangkauan penerima manfaat serta integrasi program perlindungan sosial lintas sektor yang lebih baik.
21. 6.Age Specific Fertility Rate (ASFR) o Tahun 2022: 356,39% o Tahun 2023: 116,43% o Tahun 2024: 111,11% Realisasi yang tinggi dipengaruhi oleh peningkatan cakupan data fertilitas pada kelompok usia tertentu, serta keberhasilan intervensi program dalam mengendalikan angka kelahiran.
22. 7.Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR) o Tahun 2022: 130,97% o Tahun 2023: 118,22% o Tahun 2024: 103,09% Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran perempuan usia reproduksi untuk menggunakan kontrasepsi modern, didukung dengan ketersediaan layanan KB yang semakin mudah diakses.
23. 8.Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) o Tahun 2021: 160,32% o Tahun 2022: 141,43% o Tahun 2023: 127,50% o Tahun 2024: 222,06% Angka yang melampaui target ini mengindikasikan terjadinya dinamika permintaan layanan KB di masyarakat yang lebih besar dari perkiraan, sehingga mendorong realisasi lebih tinggi.
24. 9.Persentase Keluarga yang Mendapat Layanan Tribina o Tahun 2021: 103,11% o Tahun 2022: 102,49% o Tahun 2023: 124,24% o Tahun 2024: 110,84% Capaian ini dipengaruhi oleh tingginya partisipasi masyarakat dalam program Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia, serta sinergi dengan kader dan mitra di tingkat desa/kelurahan. Secara umum, capaian indikator yang melampaui target pada periode 2021–2024 menunjukkan bahwa program-program Dinsosdaldukkb telah berjalan dengan baik dan bahkan mampu menghasilkan output serta outcome lebih tinggi daripada yang direncanakan. Namun demikian, capaian di atas 100% juga mencerminkan adanya kebutuhan untuk menyempurnakan perumusan target agar lebih realistis dan sesuai dengan dinamika lapangan, sehingga pengukuran kinerja pada periode Renstra 2025–2029 dapat lebih akurat dan terukur. Secara umum, potensi keberhasilan pelayanan perangkat daerah terletak pada indikator-indikator pelayanan dasar yang bersifat wajib (SPM), serta program-program keluarga dan kependudukan yang didukung oleh kebijakan nasional dan koordinasi lintas sektor. Namun demikian, permasalahan masih dijumpai pada indikator yang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan dinamika masyarakat, seperti kemiskinan, pola fertilitas, serta perilaku ber-KB. Oleh karena itu, strategi adaptif, penguatan data, serta pendekatan kultural dan pemberdayaan masyarakat menjadi faktor penting untuk menutup kesenjangan pelayanan yang masih ada. Capaian kinerja tersebut tentu tidak terlepas dari dukungan pendanaan yang dialokasikan kepada Dinsosdaldukkb dalam periode 2020–2024. Untuk memberikan gambaran mengenai kapasitas dukungan fiskal serta efektivitas pemanfaatannya, berikut disajikan data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo pada Tabel 2.2. Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.122.502.9 17,00 4.295.199.4 87,00 5.132.235.78 9,00 5.132.235.78 9,00 124,4 9 119,4 9 - - - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.330.597.42 5,00 4.704.060.64 4,00 4.386.738.84 6,00 5.152.813.24 9,00 4.755.286.61 8,00 5.065.203.01 7,00 - - 96,6 6 101, 09 115, 47 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 63.981.800, 00 63.981.800, 00 44.737.114,0 0 - 69,92 - - - Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34.220.572,0 0 47.938.400,0 0 53.568.400,0 0 47.938.616,0 0 40.394.500,0 0 17.946.500,0 0 - - 140, 09 84,2 6 33,5 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51.632.100, 00 51.632.100, 00 51.755.568,0 0 40.184.214,0 0 100,2 4 77,83 - - - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.552.900,00 43.385.500,0 0 4.552.900,00 43.385.716,0 0 40.394.500,0 0 12.255.000,0 0 - - 952, 92 93,1 1 269, 17 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.349.700, 00 12.349.700, 00 12.349.700,0 0 4.552.900,00 100,0 0 36,87 - - - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.552.900,00 4.552.900,00 4.552.900,00 4.552.900,00 4.552.900,00 463.400,00 - - 100, 00 100, 00 10,1 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1.062.100,00 - - - - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.105.312.4 17,00 3.278.008.9 87,00 4.304.937.39 1,00 - 131,3 3 - - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.481.390.21 7,00 3.996.549.40 0,00 3.697.467.24 6,00 4.481.390.21 7,00 4.054.010.65 8,00 4.428.920.86 7,00 - - 100, 00 101, 44 119, 78 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.070.400.0 17,00 3.243.096.5 87,00 4.707.158.38 4,00 4.269.901.52 3,00 153,3 1 131,6 6 - - - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.199.761.87 6,00 3.969.584.00 0,00 3.668.467.24 6,00 4.452.409.81 7,00 4.027.045.25 8,00 4.421.754.86 7,00 - - 106, 02 101, 45 120, 53 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 34.912.400, 00 34.912.400, 00 35.035.868,0 0 35.035.868,0 0 100,3 5 100,3 5 - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12.166.000,0 0 26.965.400,0 0 29.000.000,0 0 28.980.400,0 0 26.965.400,0 0 7.166.000,00 - - 238, 21 100, 00 24,7 1 Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD 1.240.000,00 - - - - - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.240.000,00 - - - - - Adminisrasi Kepegawaian perangkat Daerah 181.007.300, 00 221.481.028, 00 181.317.400, 00 217.337.700, 00 1.274.000,00 - - 100, 17 98,1 3 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6.049.000,0 0 6.049.000,0 0 6.049.000,00 6.041.500,00 1.274.000,00 100,0 0 99,88 - - - Administrasi Umum Perangkat Daerah 270.917.100 ,00 270.917.100 ,00 210.423.400, 00 - 77,67 - - - Administrasi Umum Perangkat Daerah 181.007.300, 00 221.481.028, 00 192.394.200, 00 181.317.400, 00 217.337.700, 00 123.115.200, 00 - - 100, 17 98,1 3 63,9 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.049.000,0 0 6.049.000,0 0 6.049.000,00 6.041.500,00 100,0 0 99,88 - - - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.014.100,00 6.014.100,00 6.500.000,00 6.014.100,00 6.008.000,00 5.371.100,00 - - 100, 00 99,9 0 82,6 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 26.621.300, 00 26.621.300, 00 26.621.300,0 0 19.552.500,0 0 100,0 0 73,45 - - - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.613.800,0 0 25.613.800,0 0 25.613.800,0 0 25.613.800,0 0 25.613.700,0 0 16.476.100,0 0 - - 100, 00 100, 00 64,3 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 95.151.200, 00 95.151.200, 00 81.568.400,0 0 88.750.800,0 0 85,73 93,27 - - - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 69.066.800,0 0 81.130.800,0 0 95.151.200,0 0 81.130.800,0 0 73.755.500,0 0 46.754.400,0 0 - - 117, 47 90,9 1 49,1 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.597.600, 00 15.597.600, 00 16.169.200,0 0 15.597.600,0 0 103,6 6 100,0 0 - - - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.278.600,0 0 11.278.600,0 0 11.279.000,0 0 11.278.600,0 0 11.278.600,0 0 11.328.400,0 0 - - 100, 00 100, 00 100, 44 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.252.000,0 0 3.252.000,0 0 32.352.000,0 0 800.000,00 994,8 3 24,60 - - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.252.000,00 3.253.000,00 3.252.000,00 3.252.000,00 - - - 100, 00 - Penyediaan Bahan/Material 17.930.000, 00 17.930.000, 00 17.930.000,0 0 15.930.000,0 0 100,0 0 88,85 - - - Penyediaan Bahan/Material 17.930.000,0 0 12.658.100,0 0 12.659.000,0 0 12.658.100,0 0 12.658.100,0 0 6.693.000,00 - - 70,6 0 100, 00 52,8 7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 106.316.000 ,00 106.316.000 ,00 106.316.000, 00 63.751.000,0 0 100,0 0 59,96 - - - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 51.104.000,0 0 84.785.628,0 0 41.190.000,0 0 41.190.000,0 0 84.771.800,0 0 33.857.000,0 0 - - 80,6 0 99,9 8 82,2 0 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.800.000,00 - - - - - Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD 835.200,00 - - - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 247.083.000 ,00 247.083.000 ,00 282.033.552, 00 282.451.584, 00 114,1 5 114,3 1 - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 281.767.236, 00 266.062.916, 00 166.170.000, 00 266.062.916, 00 266.061.960, 00 266.703.650, 00 - - 94,4 3 100, 00 160, 50 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 71.370.000, 00 71.370.000, 00 76.120.200,0 0 76.054.992,0 0 106,6 6 106,5 6 - - - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 76.873.836,0 0 61.169.516,0 0 61.170.000,0 0 61.169.516,0 0 61.168.760,0 0 87.639.650,0 0 - - 79,5 7 100, 00 143, 27 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 175.713.000 ,00 175.713.000 ,00 205.913.352, 00 206.396.592, 00 117,1 9 117,4 6 - - - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 204.893.400, 00 204.893.400, 00 205.000.000, 00 204.893.400, 00 204.893.200, 00 179.064.000, 00 - - 100, 00 100, 00 87,3 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah 218.336.000 ,00 218.336.000 ,00 216.665.000, 00 91.880.600,0 0 99,23 42,08 - - - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah 21.809.600,0 0 - - - - - - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 218.336.000 ,00 218.336.000 ,00 216.665.000, 00 22.372.500,0 0 - 99,23 10,25 - - - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.809.600,0 0 - - - - - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 69.508.100, 00 69.508.100,0 0 - - 100,0 0 - - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 216.872.600 ,00 216.872.600 ,00 188.907.600, 00 197.805.700, 00 87,11 91,21 - - - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 352.212.100, 00 172.928.900, 00 177.139.000, 00 176.284.100, 00 172.928.900, 00 226.001.800, 00 - - 50,0 5 100, 00 127, 58 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 141.428.000 ,00 141.428.000 ,00 120.570.000, 00 142.025.100, 00 85,25 100,4 2 - - - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 152.035.200, 00 113.800.000, 00 118.000.000, 00 117.155.200, 00 113.800.000, 00 39.950.000,0 0 - - 77,0 6 100, 00 33,8 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 93.460.000,0 0 - - - - - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 37.110.000,0 0 - - - - - Pemeliharaan Mebel 4.755.000,00 - - - - - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 10.478.000, 00 10.478.000, 00 10.784.000,0 0 7.992.000,00 102,9 2 76,27 - - - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 12.980.000,0 0 10.060.000,0 0 10.000.000,0 0 10.060.000,0 0 10.060.000,0 0 8.560.000,00 - - 77,5 0 100, 00 85,6 0 Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.357.000, 00 15.357.000, 00 49.607.200,0 0 39.844.600,0 0 323,0 3 259,4 6 - - - Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 179.266.900, 00 41.138.900,0 0 41.139.900,0 0 41.138.900,0 0 41.138.900,0 0 35.456.800,0 0 - - 22,9 5 100, 00 86,1 9 Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 49.609.600, 00 49.609.600, 00 7.934.000,00 7.944.000,00 15,99 16,01 - - - Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.930.000,00 7.930.000,00 8.000.000,00 7.930.000,00 7.930.000,00 6.710.000,00 - - 100, 00 100, 00 83,8 8 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.957.692.0 00,00 2.107.000.0 00,00 4.825.684.70 0,00 6.396.653.90 0,00 8.109.700.00 0,00 6.311.129.30 4,00 3.454.259.82 8,00 4.625.270.72 8,00 6.815.472.70 0,00 7.138.273.60 0,00 213,3 8 163,9 4 95,8 5 106, 55 88,0 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 2.957.692.0 00,00 2.107.000.0 00,00 4.825.684.70 0,00 6.396.653.90 0,00 8.109.700.00 0,00 6.311.129.30 4,00 3.454.259.82 8,00 4.625.270.72 8,00 6.815.472.70 0,00 7.138.273.60 0,00 213,3 8 163,9 4 95,8 5 106, 55 88,0 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 69.000.000, 00 50.000.000, 00 26.389.200,0 0 37.248.000,0 0 36.200.000,0 0 68.950.100,0 0 69.151.100,0 0 30.639.200,0 0 37.247.300,0 0 16.738.400,0 0 99,93 138,3 0 116, 11 100, 00 46,2 4 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.000.000,0 0 2.000.000,0 0 2.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.689.000,00 2.000.000,00 4.999.700,00 1.768.200,00 100,0 0 84,45 100, 00 99,9 9 88,4 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 2.000.000,0 0 2.000.000,0 0 2.000.000,00 1.689.000,00 100,0 0 84,45 - - - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 2.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 4.999.700,00 1.768.200,00 - - 100, 00 99,9 9 88,4 1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 67.000.000, 00 48.000.000, 00 24.389.200,0 0 32.248.000,0 0 34.200.000,0 0 66.950.100,0 0 67.462.100,0 0 28.639.200,0 0 32.247.600,0 0 14.970.200,0 0 99,93 140,5 5 117, 43 100, 00 43,7 7 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 20.000.000, 00 20.000.000, 00 20.000.000,0 0 14.530.000,0 0 100,0 0 72,65 - - - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 8.281.200,00 15.140.000,0 0 17.000.000,0 0 11.531.200,0 0 15.139.700,0 0 7.643.400,00 - - 139, 25 100, 00 44,9 6 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 47.000.000, 00 28.000.000, 00 46.950.100,0 0 52.932.100,0 0 99,89 189,0 4 - - - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 16.108.000,0 0 17.108.000,0 0 17.200.000,0 0 17.108.000,0 0 17.107.900,0 0 7.326.800,00 - - 106, 21 100, 00 42,6 0 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 5.000.000,0 0 4.000.000,0 0 4.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 4.880.100,00 7.456.200,00 4.000.000,00 4.000.000,00 783.800,00 97,60 186,4 1 100, 00 100, 00 15,6 8 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 5.000.000,0 0 4.000.000,0 0 4.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 4.880.100,00 7.456.200,00 4.000.000,00 4.000.000,00 783.800,00 97,60 186,4 1 100, 00 100, 00 15,6 8 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 5.000.000,0 0 4.000.000,0 0 4.880.100,00 7.456.200,00 97,60 186,4 1 - - - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 783.800,00 - - 100, 00 100, 00 19,6 0 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 782.692.000 ,00 589.000.000 ,00 252.963.100, 00 316.670.400, 00 332.500.000, 00 339.303.896, 00 368.155.304, 00 329.748.100, 00 302.269.400, 00 266.769.600, 00 43,35 62,51 130, 35 95,4 5 80,2 3 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 471.000.000 ,00 342.000.000 ,00 143.515.300, 00 181.465.000, 00 153.500.000, 00 329.303.896, 00 363.920.904, 00 151.465.300, 00 181.464.000, 00 193.094.100, 00 69,92 106,4 1 105, 54 100, 00 125, 79 Penyediaan Sandang 12.500.000, 00 10.000.000, 00 12.496.400,0 0 7.704.900,00 99,97 77,05 - - - Penyediaan Alat Bantu 65.700.000, 00 40.000.000, 00 65.690.400,0 0 72.513.800,0 0 99,99 181,2 8 - - - Penyediaan Alat Bantu 47.000.000,0 0 40.125.000,0 0 - - - - 85,3 7 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 62.900.000, 00 30.000.000, 00 62.939.468,0 0 39.438.068,0 0 100,0 6 131,4 6 - - - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 69.465.300,0 0 99.465.000,0 0 70.000.000,0 0 69.465.300,0 0 99.465.000,0 0 97.201.000,0 0 - - 100, 00 100, 00 138, 86 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, 9.908.000,0 0 7.000.000,0 0 9.726.500,00 5.929.400,00 98,17 84,71 - - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 7.000.000,00 7.000.000,00 7.500.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 1.968.500,00 - - 100, 00 100, 00 26,2 5 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 10.000.000, 00 5.000.000,0 0 10.000.000,0 0 4.234.400,00 100,0 0 84,69 - - - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 5.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 4.999.000,00 1.012.500,00 - - 100, 00 99,9 8 16,8 8 Pemberian Layanan Rujukan 8.300.000,0 0 50.000.000, 00 40.050.000,0 0 49.125.736,0 0 482,5 3 98,25 - - - Pemberian Layanan Rujukan 62.050.000,0 0 70.000.000,0 0 70.000.000,0 0 70.000.000,0 0 70.000.000,0 0 53.799.600,0 0 - - 112, 81 100, 00 76,8 6 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 311.692.000 ,00 247.000.000 ,00 109.447.800, 00 135.205.400, 00 179.000.000, 00 138.401.128, 00 189.209.000, 00 178.282.800, 00 120.805.400, 00 73.675.500,0 0 44,40 76,60 162, 89 89,3 5 41,1 6 Penyediaan Permakanan 311.692.000 ,00 247.000.000 ,00 138.401.128, 00 189.209.000, 00 44,40 76,60 - - - Penyediaan Permakanan 109.447.800, 00 135.205.400, 00 179.000.000, 00 178.282.800, 00 12.805.400,0 0 73.675.500,0 0 - - 162, 89 9,47 41,1 6 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.759.000.0 00,00 1.218.000.0 00,00 4.297.789.30 0,00 5.770.426.50 0,00 7.598.500.00 0,00 3.517.618.34 0,00 2.595.017.70 8,00 4.005.651.50 0,00 6.203.647.20 0,00 6.611.855.60 0,00 199,9 8 213,0 6 93,2 0 107, 51 87,0 2 Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar 518.200.000 ,00 260.000.000 ,00 350.000.000, 00 300.000.000, 00 310.000.000, 00 518.285.536, 00 393.729.000, 00 300.000.000, 00 392.700.000, 00 390.794.500, 00 100,0 2 151,4 3 85,7 1 130, 90 126, 06 Penjangkauan Anak- Anak Terlantar 465.000.000 ,00 260.000.000 ,00 464.929.600, 00 393.729.000, 00 99,98 151,4 3 - - - Penjangkauan Anak- Anak Terlantar 350.000.000, 00 300.000.000, 00 310.000.000, 00 300.000.000, 00 392.700.000, 00 390.794.500, 00 - - 85,7 1 130, 90 126, 06 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Rujukan Anak-Anak Terlantar 53.200.000, 00 53.355.936,0 0 100,2 9 - - - - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.240.800.0 00,00 958.000.000 ,00 3.947.789.30 0,00 5.470.426.50 0,00 7.288.500.00 0,00 2.999.332.80 4,00 2.201.288.70 8,00 3.705.651.50 0,00 5.810.947.20 0,00 6.221.061.10 0,00 241,7 3 229,7 8 93,8 7 106, 22 85,3 5 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 339.800.000 ,00 250.000.000 ,00 339.996.936, 00 435.990.408, 00 100,0 6 174,4 0 - - - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 339.152.800, 00 339.152.800, 00 185.000.000, 00 339.152.800, 00 339.152.800, 00 157.981.000, 00 - - 100, 00 100, 00 85,4 0 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 8.900.000,0 0 8.000.000,0 0 8.639.000,00 3.621.500,00 97,07 45,27 - - - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 5.700.800,00 8.000.800,00 8.500.000,00 8.000.800,00 8.000.800,00 4.337.000,00 - - 140, 35 100, 00 51,0 2 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 421.500.000 ,00 400.000.000 ,00 2.284.621.50 0,00 729.665.200, 00 542,0 2 182,4 2 - - - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 1.217.624.80 0,00 1.287.609.20 0,00 4.450.000.00 0,00 982.834.200, 00 1.558.380.00 0,00 4.645.015.20 0,00 - - 80,7 2 121, 03 104, 38 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 470.600.000 ,00 300.000.000 ,00 366.075.368, 00 1.032.011.60 0,00 77,79 344,0 0 - - - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 2.385.310.90 0,00 3.835.663.70 0,00 2.645.000.00 0,00 2.375.663.70 0,00 3.905.413.60 0,00 1.413.727.90 0,00 - - 99,6 0 101, 82 53,4 5 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 218.000.000 ,00 157.000.000 ,00 175.572.100, 00 178.317.100, 00 58.500.000,0 0 2.202.818.60 0,00 337.266.400, 00 165.239.800, 00 178.316.900, 00 172.079.200, 00 1.010, 47 214,8 2 94,1 2 100, 00 294, 15 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 160.095.000 ,00 130.000.000 ,00 148.331.100, 00 151.076.100, 00 29.500.000,0 0 2.145.367.80 0,00 288.605.900, 00 137.998.800, 00 151.075.900, 00 120.473.400, 00 1.340, 06 222,0 0 93,0 3 100, 00 408, 38 Penyediaan Makanan 84.999.000, 00 80.000.000, 00 172.791.800, 00 225.000.000, 00 203,2 9 281,2 5 - - - Penyediaan Makanan 91.656.100,0 0 93.076.100,0 0 79.998.800,0 0 93.076.100,0 0 72.674.100,0 0 - - 87,2 8 100, 00 - Penyediaan Sandang 34.910.000, 00 30.000.000, 00 34.910.000,0 0 29.568.400,0 0 100,0 0 98,56 - - - Penyediaan Sandang 30.000.000,0 0 30.000.000,0 0 30.000.000,0 0 30.000.000,0 0 29.562.400,0 0 - - 100, 00 100, 00 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 22.986.000, 00 10.000.000, 00 1.920.466.00 0,00 19.469.300,0 0 8.354, 94 194,6 9 - - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 18.000.000,0 0 18.000.000,0 0 18.000.500,0 0 18.000.000,0 0 18.000.000,0 0 13.214.100,0 0 - - 100, 00 100, 00 73,4 1 Pelayanan Dukungan Psikososial 17.200.000, 00 10.000.000, 00 17.200.000,0 0 14.568.200,0 0 100,0 0 145,6 8 - - - Pelayanan Dukungan Psikososial 8.675.000,00 10.000.000,0 0 11.000.000,0 0 10.000.000,0 0 99.998.000,0 0 5.022.800,00 - - 115, 27 999, 98 45,6 6 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 57.905.000, 00 27.000.000, 00 27.241.000,0 0 27.241.000,0 0 29.000.000,0 0 57.450.800,0 0 48.660.500,0 0 27.241.000,0 0 27.241.000,0 0 51.605.800,0 0 99,22 180,2 2 100, 00 100, 00 177, 95 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 23.557.600, 00 15.000.000, 00 23.557.600,0 0 19.953.000,0 0 100,0 0 133,0 2 - - - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 9.257.000,00 9.257.000,00 11.000.000,0 0 9.257.000,00 9.257.000,00 39.515.100,0 0 - - 100, 00 100, 00 359, 23 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 34.347.400, 00 12.000.000, 00 33.893.200,0 0 28.707.500,0 0 98,68 239,2 3 - - - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 17.984.000,0 0 17.984.000,0 0 18.000.000,0 0 17.984.000,0 0 17.984.000,0 0 12.090.700,0 0 - - 100, 00 100, 00 67,1 7 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 124.000.000 ,00 89.000.000, 00 68.971.000,0 0 89.991.900,0 0 79.000.000,0 0 177.558.268, 00 77.213.116,0 0 89.992.128,0 0 89.991.900,0 0 70.047.000,0 0 143,1 9 86,76 130, 48 100, 00 88,6 7 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 124.000.000 ,00 89.000.000, 00 68.971.000,0 0 89.991.900,0 0 79.000.000,0 0 177.558.268, 00 77.213.116,0 0 89.992.128,0 0 89.991.900,0 0 70.047.000,0 0 143,1 9 86,76 130, 48 100, 00 88,6 7 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 57.193.900, 00 50.000.000, 00 73.235.100,0 0 42.350.000,0 0 128,0 5 84,70 - - - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 32.651.300,0 0 42.014.300,0 0 42.500.000,0 0 42.014.300,0 0 42.014.300,0 0 32.028.800,0 0 - - 128, 68 100, 00 75,3 6 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 43.694.100, 00 15.888.000, 00 92.601.000,0 0 33.687.700,0 0 211,9 3 212,0 3 - - - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 36.320.200,0 0 47.977.600,0 0 36.500.000,0 0 36.320.200,0 0 47.977.600,0 0 27.972.200,0 0 - - 100, 00 100, 00 76,6 4 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 23.112.000, 00 23.112.000, 00 11.679.468,0 0 1.175.416,00 11.657.628,0 0 50,53 5,09 - - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 10.046.000,0 0 - - - - - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.899.957.0 00,00 5.708.111.0 00,00 10.057.793.9 00,00 10.102.777.8 00,00 10.105.103.3 00,00 11.831.933.4 04,00 12.788.790.6 04,00 10.102.777.8 00,00 14.438.033.8 00,00 14.338.418.0 00,00 149,7 7 224,0 5 100, 45 142, 91 141, 89 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 7.899.957.0 00,00 5.708.111.0 00,00 10.057.793.9 00,00 10.102.777.8 00,00 10.105.103.3 00,00 11.831.933.4 04,00 12.788.790.6 04,00 10.102.777.8 00,00 14.438.033.8 00,00 14.338.418.0 00,00 149,7 7 224,0 5 100, 45 142, 91 141, 89 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 188.200.000 ,00 153.200.000 ,00 647.124.400, 00 658.272.800, 00 658.320.000, 00 2.283.955.40 0,00 555.320.300, 00 658.272.800, 00 673.222.800, 00 716.769.800, 00 1.213, 58 362,4 8 101, 72 102, 27 108, 88 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 93.300.000, 00 58.300.000, 00 11.278.400,0 0 20.602.800,0 0 20.650.000,0 0 93.121.400,0 0 11.573.100,0 0 20.602.800,0 0 17.952.800,0 0 42.841.800,0 0 99,81 19,85 182, 67 87,1 4 207, 47 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 93.300.000, 00 58.300.000, 00 93.121.400,0 0 11.573.100,0 0 99,81 19,85 - - - Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 11.278.400,0 0 20.602.800,0 0 20.650.000,0 0 20.602.800,0 0 17.952.800,0 0 13.783.100,0 0 - - 182, 67 87,1 4 66,7 5 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal 29.058.700,0 0 - - - - - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 94.900.000, 00 94.900.000, 00 635.846.000, 00 637.670.000, 00 637.670.000, 00 190.834.000, 00 543.747.200, 00 637.670.000, 00 655.270.000, 00 673.928.000, 00 201,0 9 572,9 7 100, 29 102, 76 105, 69 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 64.200.000, 00 64.200.000, 00 60.000.000,0 0 64.200.000,0 0 93,46 100,0 0 - - - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 60.000.000,0 0 60.000.000,0 0 60.000.000,0 0 60.000.000,0 0 80.000.000,0 0 80.000.000,0 0 - - 100, 00 133, 33 133, 33 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 30.700.000, 00 30.700.000, 00 54.034.000,0 0 23.547.200,0 0 176,0 1 76,70 - - - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 19.046.000,0 0 20.870.000,0 0 20.870.000,0 0 20.870.000,0 0 20.870.000,0 0 5.074.800,00 - - 109, 58 100, 00 24,3 2 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 364.800.000, 00 364.800.000, 00 364.800.000, 00 360.000.000, 00 364.800.000, 00 362.400.000, 00 362.400.000, 00 - - 100, 00 99,3 4 99,3 4 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 192.000.000, 00 192.000.000, 00 192.000.000, 00 76.800.000,0 0 96.000.000,0 0 192.000.000, 00 192.000.000, 00 192.000.000, 00 - - 100, 00 100, 00 100, 00 Pembentukan dan Opperasional rumah data kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain 34.453.200,0 0 - - - - - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 6.617.000.0 00,00 4.755.136.0 00,00 5.302.874.50 0,00 5.302.874.50 0,00 5.304.849.40 0,00 5.819.988.53 6,00 8.052.889.43 6,00 5.302.874.50 0,00 9.459.290.50 0,00 9.339.911.40 0,00 87,96 169,3 5 100, 00 178, 38 176, 06 Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.711.261.2 00,00 1.555.000.0 00,00 1.650.107.30 0,00 1.650.107.30 0,00 1.651.600.00 0,00 1.163.488.46 8,00 1.421.912.36 8,00 1.650.107.30 0,00 1.643.255.30 0,00 1.555.869.60 0,00 67,99 91,44 100, 00 99,5 8 94,2 0 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 11.692.700, 00 15.000.000, 00 15.125.000,0 0 128.124.400, 00 129,3 5 854,1 6 - - - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal 118.334.200 ,00 120.000.000 ,00 140.123.468, 00 85.387.968,0 0 110.022.900, 00 118,4 1 71,16 - - - Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 197.475.600 ,00 190.000.000 ,00 - - - - - Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik 150.000.000 ,00 150.000.000 ,00 70.640.000,0 0 150.000.000, 00 47,09 100,0 0 - - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 serta Media Luar Ruang Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 150.000.000, 00 150.000.000, 00 150.000.000, 00 150.000.000, 00 124.999.000, 00 - - 100, 00 - 83,3 3 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 1.153.758.7 00,00 1.000.000.0 00,00 648.000.000, 00 770.400.000, 00 56,16 77,04 - - - Pengendalian Program KKBPK 80.000.000, 00 80.000.000, 00 40.000.000,0 0 80.000.000,0 0 50,00 100,0 0 - - - Pengendalian Program KKBPK 80.000.000,0 0 80.000.000,0 0 80.000.000,0 0 80.000.000,0 0 18.360.000,0 0 15.420.000,0 0 - - 100, 00 22,9 5 19,2 8 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 793.600.000, 00 793.600.000, 00 793.600.000, 00 793.600.000, 00 908.320.000, 00 908.320.000, 00 - - 100, 00 114, 46 114, 46 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 240.000.000, 00 240.000.000, 00 240.000.000, 00 249.600.000, 00 208.000.000, 00 240.000.000, 00 361.120.000, 00 361.120.000, 00 - - 100, 00 150, 47 150, 47 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal 128.382.900, 00 128.382.900, 00 129.000.000, 00 128.382.900, 00 125.008.000, 00 33.710.600,0 0 - - 100, 00 97,3 7 26,1 3 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 258.124.400, 00 258.124.400, 00 259.000.000, 00 258.124.400, 00 120.424.400, 00 112.300.000, 00 - - 100, 00 46,6 5 43,3 6 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 2.392.000.0 00,00 1.275.000.0 00,00 1.497.517.80 0,00 1.497.517.80 0,00 1.498.000.00 0,00 2.390.250.00 0,00 1.397.250.60 0,00 1.497.517.80 0,00 3.967.517.80 0,00 3.952.000.00 0,00 99,93 109,5 9 100, 00 264, 94 263, 82 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga 20.800.000, 00 25.000.000, 00 19.050.000,0 0 23.250.600,0 0 91,59 93,00 - - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Berencana (PKB/PLKB) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 2.371.200.0 00,00 1.250.000.0 00,00 1.482.000.00 0,00 1.482.000.00 0,00 1.482.000.00 0,00 2.371.200.00 0,00 988.000.000, 00 1.482.000.00 0,00 3.952.000.00 0,00 3.952.000.00 0,00 100,0 0 79,04 100, 00 266, 67 266, 67 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 386.000.000, 00 - - - - - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 15.517.800,0 0 15.517.800,0 0 14.417.800,0 0 15.517.800,0 0 - - - 100, 00 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 1.723.602.8 00,00 1.135.000.0 00,00 1.505.999.40 0,00 1.505.999.40 0,00 1.505.999.40 0,00 1.559.000.06 8,00 4.589.226.46 8,00 1.505.999.40 0,00 3.604.375.40 0,00 3.585.451.80 0,00 90,45 404,3 4 100, 00 239, 33 238, 08 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 122.932.000 ,00 130.000.000 ,00 23.850.000,0 0 47.700.000,0 0 19,40 36,69 - - - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 51.300.000,0 0 51.300.000,0 0 51.300.000,0 0 51.300.000,0 0 50.265.000,0 0 50.265.000,0 0 - - 100, 00 97,9 8 97,9 8 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 1.598.060.6 00,00 1.000.000.0 00,00 1.513.339.86 8,00 1.488.533.46 8,00 94,70 148,8 5 - - - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 1.419.999.40 0,00 1.419.999.40 0,00 1.419.999.40 0,00 1.419.999.40 0,00 1.297.754.40 0,00 1.277.558.80 0,00 - - 100, 00 91,3 9 89,9 7 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 3.023.430.0 00,00 3.023.430.00 0,00 - 100,0 0 - - - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 2.030.000.00 0,00 2.030.000.00 0,00 2.217.341.00 0,00 2.217.341.00 0,00 - - - 109, 23 109, 23 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 90.300.000, 00 19.200.000,0 0 26.700.000,0 0 - 29,57 - - - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 34.700.000,0 0 34.700.000,0 0 34.700.000,0 0 34.700.000,0 0 39.015.000,0 0 39.015.000,0 0 - - 100, 00 112, 44 112, 44 Peningkatan Kesertaan KB Pria 2.610.200,0 0 5.000.000,0 0 2.610.200,00 2.863.000,00 100,0 0 57,26 - - - Peningkatan Kesertaan KB Pria 5.000.000,00 5.000.000,00 1.272.000,00 - - - - 25,4 4 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 790.136.000 ,00 790.136.000 ,00 649.250.000, 00 649.250.000, 00 649.250.000, 00 707.250.000, 00 644.500.000, 00 649.250.000, 00 244.142.000, 00 246.590.000, 00 89,51 81,57 100, 00 37,6 0 37,9 8 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 9.000.000,00 3.750.000,00 2.448.000,00 - - 100, 00 - 65,2 8 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas 790.136.000 ,00 790.136.000 ,00 707.250.000, 00 635.500.000, 00 89,51 80,43 - - - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 645.500.000, 00 645.500.000, 00 645.500.000, 00 645.500.000, 00 244.142.000, 00 244.142.000, 00 - - 100, 00 37,8 2 37,8 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.094.757.0 00,00 799.775.000 ,00 4.107.795.00 0,00 4.141.630.50 0,00 4.141.933.90 0,00 3.727.989.46 8,00 4.180.580.86 8,00 4.141.630.50 0,00 4.305.520.50 0,00 4.281.736.80 0,00 340,5 3 522,7 2 100, 82 103, 96 103, 38 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan 958.341.600 ,00 663.341.600 ,00 336.602.400, 00 336.093.900, 00 336.093.900, 00 3.632.712.40 0,00 4.120.710.60 0,00 366.093.900, 00 352.083.900, 00 300.471.400, 00 379,0 6 621,2 0 108, 76 104, 76 89,4 0 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 dan Kesejahteraan Keluarga Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 330.000.000 ,00 330.000.000 ,00 339.600.000, 00 360.000.000, 00 102,9 1 109,0 9 - - - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 300.000.000, 00 300.000.000, 00 300.000.000, 00 300.000.000, 00 286.000.000, 00 286.000.000, 00 - - 100, 00 95,3 3 95,3 3 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 594.329.200 ,00 299.329.200 ,00 3.259.100.00 0,00 3.745.500.00 0,00 548,3 7 1.251, 30 - - - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 340.124.000 ,00 340.124.000 ,00 34.012.400,0 0 15.210.600,0 0 10,00 4,47 - - - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 7.313.800,00 32.176.500,0 0 32.176.500,0 0 32.176.500,0 0 32.176.500,0 0 4.881.400,00 - - 439, 94 100, 00 15,1 7 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanann Keluarga Sejahtera (PPKS) 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 9.590.000,00 9.590.000,00 - - 100, 00 99,9 0 99,9 0 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ( BKB, BKR, 19.688.600,0 0 24.317.400,0 0 24.317.400,0 0 24.317.400,0 0 24.317.400,0 0 - - 123, 51 100, 00 - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA) - - - - - Penyediaan dan Pengembangan Materi Ibangga (Indeks Pembangunan Keluarga) - - - - - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 136.433.400 ,00 136.433.400 ,00 3.771.192.60 0,00 3.775.536.60 0,00 3.775.900.00 0,00 95.277.068,0 0 59.870.268,0 0 3.775.536.60 0,00 3.953.436.60 0,00 3.981.265.40 0,00 69,83 43,88 100, 12 104, 71 105, 44 Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 96.568.400, 00 96.568.400, 00 - - - - - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan 39.775.000, 00 39.775.000, 00 95.277.068,0 0 59.870.268,0 0 239,5 4 150,5 2 - - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ekonomi Keluarga/UPPKS) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 35.292.600,0 0 35.292.600,0 0 40.000.000,0 0 39.636.600,0 0 39.636.600,0 0 - - 112, 31 112, 31 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS/Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran,Badut a/Balita) 1.779.000.00 0,00 1.779.000.00 0,00 1.779.000.00 0,00 1.779.000.00 0,00 1.779.000.00 0,00 1.846.465.40 0,00 - - 100, 00 100, 00 103, 79 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS/Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran,Badut a/Balita) 1.956.900.00 0,00 1.956.900.00 0,00 1.956.900.00 0,00 1.956.900.00 0,00 2.134.800.00 0,00 2.134.800.00 0,00 - - 100, 00 109, 09 109, 09 Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025 Berdasarkan data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinsosdaldukkb, dapat diketahui bahwa terdapat variasi capaian rasio antara tahun ke tahun. Rasio anggaran Renstra Perangkat Daerah dari kolom 14 sampai dengan kolom 19 merupakan perbandingan realisasi anggaran renstra perangkat daerah yang ditetapkan di bandingkan dengan anggaran renstra perangkat daerah. Rasio yang terjadi diantara tahun 2022-2026 sangat beragam yang tidak dapat di generalkan dimana masing-masing sub kegiatan mempunyai kondisi yang berbeda- beda. Pada sub kegiatan perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (penyusunan dokumen, evaluasi kinerja, serta koordinasi dan penyusunan laporan SKPD), penetapan pagu tahun 2022 relatif sesuai dengan rencana. Namun sejak tahun 2023–2025 terjadi penurunan alokasi dibandingkan rencana awal akibat keterbatasan kapasitas fiskal daerah dan realokasi anggaran untuk mendukung program prioritas lain. Selanjutnya pada tahun 2026, terjadi pengurangan yang lebih signifikan seiring dengan penghapusan pembiayaan non-ASN serta penyesuaian arah belanja pada kegiatan yang lebih langsung mendukung pelayanan kepada masyarakat. Untuk sub kegiatan administrasi kelembagaan, seperti walidata statistik, penatausahaan barang milik daerah, pengelolaan arsip, maupun kepegawaian, belum terdapat alokasi pada tahun 2022–2025. Baru pada tahun 2026 kegiatan tersebut memperoleh alokasi dengan jumlah terbatas, seiring dengan kebutuhan administratif dan penyesuaian regulasi yang menuntut adanya dukungan anggaran, meskipun masih dalam skala dasar. Pada sub kegiatan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan ASN, realisasi penetapan pagu cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan rencana awal. Hal ini terjadi bukan karena pembengkakan anggaran, melainkan dipengaruhi oleh faktor struktural berupa kenaikan gaji berkala, penambahan komponen tunjangan, serta adanya formasi ASN baru yang tidak sepenuhnya dapat diproyeksikan pada saat penyusunan Renstra. Sementara itu, pada sub kegiatan belanja operasional perkantoran (penyediaan listrik, logistik, bahan cetakan, komunikasi, hingga rapat koordinasi), terjadi fluktuasi antara rencana dan realisasi. Beberapa tahun penetapan lebih rendah dari rencana awal sebagai upaya efisiensi, sementara pada tahun tertentu justru lebih tinggi untuk menyesuaikan kebutuhan operasional, seperti peningkatan kebutuhan logistik pada tahun 2024. Pada tahun 2026, tren penurunan lebih dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi, digitalisasi tata kelola administrasi, serta pembatasan belanja non-esensial. Pada sub kegiatan pengadaan dan pemeliharaan aset (peralatan, mesin, sarana prasarana, serta gedung kantor), sebagian alokasi ditiadakan setelah tahun 2024 karena dianggap telah selesai siklus pengadaannya. Namun, untuk kegiatan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana, penetapan anggaran masih lebih rendah dibandingkan kebutuhan riil, sehingga terdapat keterbatasan dalam menjaga kondisi optimal fasilitas, khususnya balai KB. Faktor yang memengaruhi antara lain rasionalisasi aset, keterbatasan sumber daya teknis dalam pemeliharaan, serta pengalihan anggaran pada program yang lebih strategis. Pada sub kegiatan koordinasi perizinan undian berhadiah serta pengumpulan uang atau barang, alokasi relatif stabil dan mendekati rencana, meskipun terdapat sedikit penyesuaian di beberapa tahun. Sementara itu, pada sub kegiatan peningkatan kemampuan pekerja sosial masyarakat dan penguatan LK3, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan. Perbedaan antara rencana dan realisasi dipengaruhi oleh kebutuhan program yang lebih besar pada tahun tertentu serta keterbatasan fiskal pada tahun lainnya. Sub kegiatan fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan menunjukkan alokasi yang pada dasarnya stabil, namun di tahun tertentu lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan mendesak, dan pada tahun lainnya justru lebih rendah akibat keterbatasan anggaran. Hal serupa juga terlihat pada sub kegiatan penyediaan sandang yang pada awal Renstra mendapat alokasi, namun pada tahun-tahun berikutnya tidak lagi dianggarkan karena adanya penyesuaian prioritas. Pada sub kegiatan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial, tren anggaran cenderung meningkat dengan dukungan fiskal yang lebih besar pada tahun-tahun tertentu untuk memperluas cakupan layanan. Sub kegiatan penyediaan alat bantu dan bimbingan sosial bagi kelompok rentan juga mengalami dinamika, dengan beberapa tahun lebih tinggi dari rencana untuk mengakomodasi kebutuhan riil, serta tahun lainnya lebih rendah karena pengetatan belanja. Sementara itu, pada sub kegiatan fasilitasi dokumen kependudukan dan pemberian layanan rujukan, anggaran menunjukkan kecenderungan mengikuti arah prioritas pelayanan. Pada tahun tertentu, alokasi lebih tinggi untuk mendukung kebutuhan strategis, sementara pada tahun lainnya mengalami penurunan signifikan sebagai bentuk efisiensi. Berbagai sub kegiatan di bidang sosial menunjukkan dinamika antara rencana anggaran dengan realisasi penetapan pagu. Pada sub kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar, alokasi anggaran berfluktuasi dengan kisaran Rp260.000.000–Rp465.000.000. Realisasi pagu pada umumnya mendekati rencana, meskipun terdapat kondisi khusus seperti tahun 2023 yang lebih tinggi dari rencana, serta tahun 2024 yang justru lebih rendah. Demikian pula pada sub kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar, alokasi anggaran hanya diberikan pada tahun 2022 dengan realisasi hampir sama dengan rencana, sedangkan tahun 2023–2026 tidak lagi direncanakan karena menyesuaikan kebutuhan prioritas. Sub kegiatan terkait pendataan dan pengelolaan data fakir miskin juga memperlihatkan pola penyesuaian anggaran yang signifikan. Pada sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin, alokasi berkisar Rp185.000.000– Rp339.800.000, dengan realisasi tertentu yang jauh lebih tinggi dari rencana, khususnya pada tahun 2023. Sebaliknya, pada sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin yang memiliki alokasi lebih kecil, terdapat penyesuaian yang cukup besar pada tahun-tahun tertentu, baik berupa kenaikan maupun penurunan, menyesuaikan prioritas program serta kapasitas fiskal daerah. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat memiliki alokasi yang relatif besar dengan tren meningkat. Realisasi pagu dalam beberapa tahun menunjukkan lonjakan signifikan, seperti pada tahun 2022 dan 2023, sekaligus penurunan pada tahun-tahun tertentu. Sementara itu, sub kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar melalui Penyediaan Makanan dan Penyediaan Sandang berjalan dengan pola penganggaran yang relatif stabil, meskipun terdapat lonjakan signifikan pada tahun 2022 dan 2023 untuk kebutuhan mendesak, serta penyesuaian efisiensi pada tahun- tahun selanjutnya. Selanjutnya, beberapa sub kegiatan lain yang bersifat khusus dan berhubungan dengan pelayanan sosial maupun nilai kepahlawanan juga memperlihatkan dinamika anggaran. Pada Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, alokasi tahun 2022 jauh melampaui rencana, sedangkan pada tahun berikutnya lebih seimbang. Demikian pula pada Pelayanan Dukungan Psikososial, Kampung Siaga Bencana, dan Taruna Siaga Bencana, alokasi anggaran mengalami fluktuasi sesuai arah kebijakan dan kebutuhan penguatan kapasitas. Sementara itu, pada sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, meskipun sebagian besar mendekati rencana, terdapat tahun-tahun dengan kebutuhan tambahan yang cukup besar. Khusus pada sub kegiatan Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, tidak terdapat rencana maupun penetapan anggaran pada periode 2022–2025. Namun, pada tahun 2026 mulai dialokasikan sebesar Rp10.046.000 sebagai langkah awal dalam fasilitasi kegiatan ziarah dan studi sebagai bentuk penghormatan dan pelestarian nilai kepahlawanan. Pelaksanaan program pembangunan kependudukan dan keluarga dalam Renstra menunjukkan adanya perbedaan antara rencana dan penetapan pagu pada sejumlah sub kegiatan. Beberapa kegiatan, seperti penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan serta pembinaan dan pengawasan sistem informasi keluarga, sebagian besar berjalan sesuai rencana, namun mengalami penyesuaian karena perubahan prioritas dan ketersediaan anggaran. Penyesuaian tersebut merupakan bentuk fleksibilitas pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan program dengan tetap memperhatikan kondisi fiskal. Sub kegiatan yang berfokus pada peningkatan kapasitas pendidikan dan penyediaan data kependudukan, antara lain advokasi pendidikan kependudukan, penyediaan data dan informasi keluarga, serta pencatatan dan pengumpulan data keluarga, menunjukkan arah kebijakan yang konsisten. Beberapa kegiatan baru juga mulai dialokasikan dalam periode Renstra ini, seperti operasional rumah data kependudukan di Kampung KB, yang diarahkan untuk memperkuat integrasi Program Bangga Kencana di tingkat masyarakat. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat basis data serta pendidikan kependudukan secara berkelanjutan. Pada aspek ketahanan dan kesejahteraan keluarga, beberapa sub kegiatan seperti pengadaan sarana kelompok kegiatan, penyediaan biaya operasional, dan promosi kelompok kegiatan mengalami fluktuasi alokasi anggaran. Sebagian kegiatan memperoleh peningkatan dukungan untuk memperluas jangkauan, sementara kegiatan lain disesuaikan atau tidak dialokasikan pada periode tertentu. Strategi pengelolaan ini menunjukkan adanya upaya penyeimbangan antara efektivitas penggunaan anggaran dan pemenuhan prioritas pembangunan keluarga. Selain itu, terdapat pula kegiatan baru yang diarahkan untuk menjawab tantangan aktual, seperti pemantauan data serta pendampingan keluarga berisiko stunting. Sub kegiatan ini telah direncanakan dengan alokasi anggaran yang cukup signifikan dan terus diperkuat sesuai kebutuhan. Dukungan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan stunting melalui pendekatan berbasis data, pendampingan intensif, serta pelibatan langsung masyarakat. Pelaksanaan sub kegiatan program KKBPK dan Bangga Kencana dalam periode Renstra menunjukkan adanya variasi antara rencana dan penetapan pagu anggaran. Beberapa kegiatan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) telah dilaksanakan secara konsisten sejak awal periode, baik melalui pendekatan langsung kepada pemangku kepentingan maupun dengan memanfaatkan media massa, budaya lokal, serta sarana penyuluhan. Mulai tahun 2026, kegiatan advokasi diperkuat dengan tambahan dukungan fasilitasi agar jangkauannya lebih luas dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pada aspek pengelolaan operasional, sejumlah sub kegiatan seperti operasional Balai Penyuluhan dan pelaksanaan mekanisme koordinasi di tingkat kecamatan serta desa telah berjalan sejak tahun
25. 2024.Kegiatan ini terus mendapatkan alokasi pada tahun-tahun berikutnya sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program di lini lapangan. Penambahan dukungan operasional mulai tahun 2026 menjadi bukti komitmen pemerintah daerah untuk memastikan kesinambungan kegiatan di tingkat daerah. Kegiatan yang terkait dengan penguatan kapasitas petugas dan kader, termasuk penyuluh lapangan KB, kader IMP, serta fasilitasi pembinaan program di lini lapangan, juga mulai diarahkan secara lebih intensif sejak tahun 2025. Dukungan ini dilanjutkan pada tahun 2026 dengan penyesuaian anggaran agar dapat memperkuat peran kader dan tenaga penyuluh sebagai ujung tombak pelaksanaan program di masyarakat. Dengan demikian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi fokus yang konsisten sepanjang periode Renstra. Sementara itu, pada aspek pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, sejumlah kegiatan mulai dialokasikan pada tahun 2025, seperti distribusi alat dan obat kontrasepsi serta pelayanan KB pria. Selanjutnya, pada tahun 2026 diperkuat dengan peningkatan kesertaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan integrasi lintas sektor melalui Kampung KB. Dengan adanya kesinambungan alokasi tersebut, arah kebijakan program KB dan kesehatan reproduksi tetap konsisten untuk memperluas akses, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat ketahanan keluarga di tingkat akar rumput pada periode Renstra 2025–2029. Sebagai bagian dari evaluasi, penting untuk mengidentifikasi permasalahan dan penyebab yang muncul pada periode Renstra sebelumnya, agar dapat menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan yang lebih tepat di periode selanjutnya.
26. 1.Permasalahan/Penyebab yang Ditemukan • Keterbatasan kapasitas fiskal daerah, yang mengakibatkan terjadinya penurunan alokasi pada beberapa sub kegiatan strategis, meskipun masih dibutuhkan di lapangan. • Ketidakstabilan antara rencana dan realisasi, di mana beberapa sub kegiatan berjalan lebih tinggi dari rencana akibat kebutuhan mendesak, sementara di tahun lain justru lebih rendah karena efisiensi. • Rasionalisasi dan pergeseran prioritas program, yang menyebabkan beberapa kegiatan ditiadakan atau diganti, meskipun secara substansi masih relevan dengan kebutuhan masyarakat. • Keterbatasan sarana dan pemeliharaan aset, sehingga layanan tidak sepenuhnya optimal, terutama pada fasilitas balai KB dan sarana prasarana pendukung. • Kebutuhan SDM dan kader di lapangan yang belum seluruhnya terpenuhi, baik dari segi jumlah maupun kapasitas, sehingga memengaruhi jangkauan dan kualitas layanan. Dengan memahami permasalahan tersebut, langkah berikutnya adalah merumuskan arah kebijakan yang lebih adaptif dan responsif untuk periode Renstra baru.
27. 2.Rencana ke Depan Renstra 2025–2029 Renstra 2025–2029 akan menekankan konsistensi antara perencanaan dan implementasi anggaran, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi. Fokus diarahkan pada: • Penguatan layanan dasar di bidang sosial, kependudukan, dan keluarga, termasuk distribusi alat kontrasepsi, layanan kesehatan reproduksi, serta penurunan stunting. • Penguatan SDM dan kader melalui pelatihan berkelanjutan serta peningkatan peran penyuluh KB dan pekerja sosial sebagai ujung tombak pelayanan. • Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi tata kelola, untuk meningkatkan efisiensi administrasi serta integrasi data keluarga dan penduduk. • Pemeliharaan sarana prasarana yang berkelanjutan, agar fasilitas pelayanan tetap dalam kondisi optimal dan mendukung kelancaran program. • Integrasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat, terutama melalui Kampung KB dan kelompok kegiatan masyarakat, agar keberlanjutan program lebih terjamin. Dengan rencana tersebut, Renstra baru diharapkan mampu menjawab tantangan sekaligus mengoptimalkan potensi yang ada. Secara umum, evaluasi periode sebelumnya menunjukkan bahwa dinamika fiskal dan pergeseran kebijakan sangat berpengaruh terhadap kesinambungan program. Namun demikian, melalui strategi yang lebih terarah dalam Renstra 2025–2029, Dinsosdaldukkb meneguhkan komitmennya untuk memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pendekatan berbasis data, penguatan kapasitas SDM, serta integrasi lintas sektor akan menjadi landasan utama dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, Renstra 2025–2029 diharapkan dapat lebih responsif, berkelanjutan, dan selaras dengan misi pembangunan daerah, sekaligus menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, pengendalian penduduk, dan pembangunan keluarga. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja Dinsosdaldukkb, selain dilihat dari capaian indikator dan efektivitas pendanaan, juga perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas. Evaluasi ini meliputi pelaksanaan urusan sosial serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yang mencakup program, kegiatan, target, serta realisasi pencapaiannya. Hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo selama tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut. Tabel 2. 6 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020-2024 Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo berdasarkan Indikator Renstra 2021- 2026 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 T1 Persentase Penurunan Kelompok Rumah Tangga 20% berpenghasilan terendah dari DTKS 52,13 47,21 45,11 32,12 17,63 Indikator Persentase Penurunan Kelompok Rumah Tangga 20% Berpenghasilan Terendah dari DTKS merupakan Indikator Tujuan Dinsosdaldukkb yang bersifat invert, artinya semakin kecil nilainya semakin baik. Capaian dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang konsisten dan signifikan, dari 52,13% pada 2020 menjadi hanya 17,63% pada 2024. Penurunan terbesar terjadi pada periode 2022– 2023, mencerminkan keberhasilan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan intervensi ketepatan sasaran bantuan yang dilakukan. Secara keseluruhan, target tujuan ini dapat dinilai tercapai dengan sangat baik karena indikator bergerak menuju kondisi ideal. T2 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana 100 100 100 100 100 Indikator Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana merupakan Indikator Tujuan Dinsosdaldukkb yang mengukur keberhasilan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana secara cepat dan tepat. Selama periode 2020– 2024, capaian indikator ini konsisten berada pada angka 100%, menunjukkan bahwa seluruh korban bencana telah mendapatkan bantuan sesuai standar pelayanan minimal setiap tahunnya. Hasil ini mencerminkan kesiapsiagaan, koordinasi lintas sektor, dan efektivitas mekanisme tanggap darurat yang berjalan optimal. T3 Laju pertumbuhan penduduk 0,604 0,48 0,6 1,29 0,85 Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk merupakan Indikator Tujuan Dinsosdaldukkb yang menggambarkan persentase perubahan jumlah penduduk dalam satu tahun. Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini berfluktuasi, dimulai dari 0,604% pada 2020, turun ke 0,48% pada 2021, naik kembali menjadi 0,6% pada 2022, melonjak signifikan ke 1,29% pada 2023, lalu menurun ke 0,85% pada 2024. Fluktuasi ini menunjukkan adanya dinamika faktor demografis seperti kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk, yang dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi serta dampak pandemi di awal periode. Secara umum, nilai masih dalam kisaran terkendali, meskipun lonjakan 2023 perlu menjadi perhatian untuk penguatan pengendalian laju pertumbuhan penduduk. T4 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 100 100 100 100 94,35 Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah merupakan Indikator Tujuan Dinsosdaldukkb yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Selama periode 2020–2023, capaian indikator ini konsisten pada angka maksimal 100, mencerminkan pelayanan yang dinilai sangat memuaskan oleh masyarakat. Namun, pada 2024 terjadi penurunan menjadi 94,35, yang meskipun masih tergolong sangat baik, menunjukkan adanya sedikit penurunan persepsi kepuasan publik. Hal ini dapat menjadi masukan untuk menjaga konsistensi mutu pelayanan dan meningkatkan aspek-aspek yang mempengaruhi kepuasan masyarakat. S1.1 Persentase pemerlu pelayanan kersejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani 100 100 100 100 100 Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani merupakan Indikator Sasaran Dinsosdaldukkb yang mengukur tingkat keberhasilan penanganan kelompok rentan yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial. Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini konsisten berada pada angka 100%, menunjukkan bahwa seluruh PPKS yang teridentifikasi setiap tahun berhasil mendapatkan penanganan sesuai standar. Hasil ini mencerminkan keberlanjutan komitmen dan efektivitas program intervensi sosial yang dijalankan secara optimal. S2.1 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana 100 100 100 100 100 Indikator Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana merupakan Indikator Sasaran Dinsosdaldukkb yang menilai kemampuan pemerintah daerah dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana secara cepat dan tepat. Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini konsisten berada di angka 100%, yang berarti seluruh korban bencana setiap tahun berhasil mendapatkan bantuan sesuai standar pelayanan minimal. Capaian ini mencerminkan kesiapsiagaan yang tinggi, koordinasi yang solid antar pihak terkait, serta efektivitas mekanisme tanggap darurat yang telah berjalan optimal. S3.1 TFR (Total Fertility Rate) 2,11 1,3 2,67 1,16 2,05 Indikator TFR (Total Fertility Rate) merupakan Indikator Sasaran Dinsosdaldukkb yang bertujuan mempertahankan rata-rata jumlah anak per perempuan usia reproduksi pada angka ideal 2,1. Selama periode 2020–2024, capaian TFR mengalami fluktuasi cukup tajam, mulai dari 2,11 pada 2020, turun No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 signifikan menjadi 1,3 pada 2021, naik menjadi 2,67 pada 2022, kembali turun ke 1,16 pada 2023, dan mendekati target di angka 2,05 pada 2024. Variasi ini menunjukkan adanya dinamika faktor sosial, ekonomi, dan program pengendalian kelahiran yang memengaruhi perilaku reproduksi masyarakat. Meskipun akhir periode mendekati target, stabilisasi angka TFR masih perlu diperkuat agar capaian lebih konsisten sesuai sasaran ideal. S4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 100 100 100 100 94,35 Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah merupakan Indikator Sasaran Dinsosdaldukkb yang mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Pada periode 2020–2023, capaian indikator ini konsisten di angka maksimal 100, menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi dan pelayanan yang dinilai optimal. Namun, pada 2024 terjadi penurunan menjadi 94,35, yang meskipun masih berada pada kategori sangat baik, mengindikasikan adanya sedikit penurunan persepsi masyarakat terhadap pelayanan. Kondisi ini menjadi masukan penting untuk menjaga mutu layanan dan memperbaiki aspek-aspek yang memengaruhi kepuasan publik agar kembali pada capaian maksimal. S4.2 Persentase Taman Makam Pahlawan sesuai standar 40 50 50 70 80 Indikator Persentase Taman Makam Pahlawan sesuai Standar merupakan Indikator Sasaran Dinsosdaldukkb yang mengukur tingkat kesesuaian pengelolaan dan fasilitas Taman Makam Pahlawan dengan standar yang ditetapkan. Selama periode 2020–2024, capaian indikator menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 40% pada 2020 menjadi 80% pada 2024. Kenaikan signifikan ini mencerminkan adanya perbaikan sarana, prasarana, dan tata kelola secara berkelanjutan, sehingga memberikan penghormatan yang lebih layak kepada para pahlawan. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk penyempurnaan agar seluruh Taman Makam Pahlawan mencapai standar optimal 100%. P1 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten 100 100 100 100 100 Indikator Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten merupakan Indikator Program Dinsosdaldukkb yang mengukur tingkat keterlaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kewenangan. Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini konsisten berada pada angka 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh kegiatan penunjang telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai rencana setiap tahunnya. Hasil ini mencerminkan kinerja yang optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. P2 Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina 12,32 18,52 90,2 95,26 100 Indikator Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Dibina merupakan Indikator Program Dinsosdaldukkb yang mengukur proporsi PSKS yang mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah. Capaian indikator ini menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan, dari 12,32% pada 2020 menjadi 100% pada 2024. Lonjakan besar terutama terjadi pada 2022, menandakan adanya percepatan program pembinaan yang masif dan terstruktur. Pencapaian penuh di akhir periode mencerminkan keberhasilan strategi pembinaan PSKS secara menyeluruh, sehingga seluruh potensi sumber kesejahteraan sosial di daerah dapat berfungsi optimal dalam mendukung pelayanan sosial. P3 Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapat penanganan 100 100 100 100 100 Indikator Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapat Penanganan merupakan Indikator Program Dinsosdaldukkb yang menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan layanan perlindungan dan penanganan bagi WNI migran korban kekerasan. Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini konsisten berada pada angka 100%, yang berarti seluruh kasus yang teridentifikasi telah mendapatkan penanganan sesuai prosedur dan standar layanan. Hasil ini menunjukkan komitmen kuat serta efektivitas koordinasi lintas instansi dalam memberikan perlindungan maksimal bagi warga negara migran. P4 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial 100 100 100 100 100 Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial merupakan Indikator Program Dinsosdaldukkb yang mengukur tingkat keberhasilan pemberian layanan rehabilitasi sosial berbasis komunitas bagi PPKS. Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini konsisten berada pada angka 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh PPKS yang memerlukan layanan telah mendapatkan rehabilitasi sosial sesuai standar tanpa harus melalui panti sosial. Capaian ini mencerminkan efektivitas pendekatan rehabilitasi berbasis masyarakat serta komitmen dalam memperluas akses layanan yang cepat, inklusif, dan tepat sasaran. P5 Persentase Penduduk Miskin yang Mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 76,23 79,85 69,47 92,99 80,75 Indikator Persentase Penduduk Miskin yang Mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan Indikator Program Dinsosdaldukkb yang mengukur proporsi penduduk miskin penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial. Capaian pada periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi, dari 76,23% pada 2020 meningkat menjadi 79,85% di 2021, lalu menurun ke 69,47% pada 2022, No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 melonjak signifikan menjadi 92,99% pada 2023, dan sedikit menurun ke 80,75% di 2024. Dinamika ini mencerminkan adanya perbedaan jumlah penerima manfaat dan cakupan program setiap tahun, yang dapat dipengaruhi oleh validasi data kemiskinan, ketersediaan anggaran, serta kebijakan penyaluran bantuan. Meskipun sempat mencapai angka tertinggi di 2023, upaya stabilisasi capaian diperlukan agar cakupan perlindungan sosial tetap tinggi dan merata. P6 Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten 100 100 100 100 100 Indikator Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten merupakan Indikator Program Dinsosdaldukkb yang menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana secara cepat dan tepat. Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini konsisten pada angka 100%, yang berarti seluruh korban bencana yang terdata setiap tahun mendapatkan bantuan sesuai standar pelayanan minimal. Hasil ini mencerminkan tingkat kesiapsiagaan yang tinggi, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta respons tanggap darurat yang optimal di tingkat daerah P7 persentase pemenuhan standar sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan 40 50 50 70 80 Indikator Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan merupakan Indikator Program Dinsosdaldukkb yang mengukur tingkat kesesuaian fasilitas dan sarana Taman Makam Pahlawan dengan standar yang ditetapkan. Capaian indikator ini menunjukkan peningkatan yang konsisten dari 40% pada 2020 menjadi 80% pada 2024. Tren ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam perbaikan sarana, prasarana, dan tata kelola Taman Makam Pahlawan, sehingga memberikan penghormatan yang lebih layak kepada para pahlawan. Meskipun progresnya positif, masih terdapat ruang untuk mencapai standar optimal 100% P8 Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 17,7 18 4,77 14,6 14,4 Indikator Age Specific Fertility Rate (ASFR) merupakan Indikator Program Dinsosdaldukkb yang bersifat invert, artinya semakin kecil nilainya semakin baik, dan mengukur tingkat fertilitas spesifik usia tertentu pada populasi perempuan usia subur. Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini mengalami fluktuasi, dari 17,7 pada 2020, naik sedikit ke 18 pada 2021, turun drastis ke 4,77 pada 2022, kembali meningkat ke 14,6 pada 2023, dan sedikit menurun menjadi 14,4 pada 2024. Variasi ini menunjukkan adanya dinamika perilaku reproduksi, pengaruh program keluarga berencana, serta faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi fertilitas. Meskipun nilai akhir menurun dibanding beberapa tahun sebelumnya, pengelolaan ASFR masih perlu diperkuat agar konsisten mendekati kondisi ideal yang lebih rendah. P9.1 Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (modern contraceptive prevalence rate /mCPR) / Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern 58,21 52,09 69,18 63,24 65,98 Indikator Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR) / Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15–49 Tahun) yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana Terpenuhi Menurut Metode Kontrasepsi Modern merupakan Indikator Program Dinsosdaldukkb yang mengukur cakupan penggunaan kontrasepsi modern sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan keluarga berencana. Capaian indikator ini selama periode 2020– 2024 menunjukkan fluktuasi, dimulai dari 58,21% pada 2020, turun ke 52,09% pada 2021, meningkat signifikan ke 69,18% pada 2022, turun ke 63,24% pada 2023, dan naik kembali menjadi 65,98% pada 2024. Tren ini mencerminkan dinamika kesadaran masyarakat, akses terhadap layanan keluarga berencana, dan efektivitas program promosi serta penyuluhan KB. Secara keseluruhan, capaian cenderung meningkat dan menunjukkan progres positif, meskipun konsistensi capaian masih perlu diperkuat. P9.2 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) 14,23 13,99 15,42 16,69 9,38 Indikator Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) merupakan Indikator Program Dinsosdaldukkb yang bersifat invert, artinya semakin kecil nilainya semakin baik, dan mengukur proporsi perempuan usia reproduksi yang membutuhkan pelayanan KB tetapi belum terpenuhi. Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini berfluktuasi, dimulai dari 14,23% pada 2020, sedikit menurun menjadi 13,99% pada 2021, naik ke 15,42% pada 2022, meningkat lagi ke 16,69% pada 2023, dan akhirnya turun signifikan ke 9,38% pada 2024. Penurunan pada 2024 menunjukkan keberhasilan program keluarga berencana dalam menekan unmet need, sekaligus mencerminkan peningkatan efektivitas akses layanan dan intervensi KB. P10.1 Persentase Keluarga yang mendapat layanan tribina 62,58 64,96 64,88 78,96 87,57 Indikator Persentase Keluarga yang Mendapat Layanan Tribina merupakan Indikator Program Dinsosdaldukkb yang mengukur proporsi keluarga yang menerima layanan pembinaan dan pendampingan sesuai program Tribina. Capaian indikator ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 62,58% pada 2020 menjadi 87,57% pada 2024, dengan lonjakan signifikan terjadi pada periode 2022–2023. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas intervensi, perluasan jangkauan layanan, serta keberhasilan strategi pendampingan keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas keluarga sasaran. No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 P10.2 Persentase PUS Peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 74,83 72,14 57,56 84,3 66,98 Indikator Persentase PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB merupakan Indikator Program Dinsosdaldukkb yang mengukur proporsi perempuan usia subur peserta KB dalam kelompok UPPKS yang menggunakan metode kontrasepsi. Capaian indikator selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi, dari 74,83% pada 2020, menurun ke 72,14% pada 2021, turun lebih tajam ke 57,56% pada 2022, meningkat signifikan menjadi 84,3% pada 2023, dan turun kembali ke 66,98% pada 2024. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika partisipasi peserta KB dalam kelompok UPPKS, yang dipengaruhi oleh faktor kesadaran, akses layanan, dan efektivitas program pembinaan. Upaya konsistensi dan peningkatan cakupan layanan KB perlu diperkuat agar proporsi anggota UPPKS yang ber- KB tetap tinggi. SPM 1 Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 100 100 100 100 100 Indikator Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti merupakan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Dinsosdaldukkb yang mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas yang tidak tinggal di panti sosial. Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini konsisten berada pada angka 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh penyandang disabilitas terlantar berhasil mendapatkan layanan dan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar. Hasil ini mencerminkan efektivitas program intervensi sosial berbasis komunitas serta komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan inklusif dan tepat sasaran. SPM 2 Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 100 100 100 100 100 Indikator Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti merupakan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Dinsosdaldukkb yang mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak terlantar yang tidak tinggal di panti sosial. Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini konsisten berada pada angka 100%, menandakan bahwa seluruh anak terlantar yang teridentifikasi setiap tahun telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar pelayanan minimal. Hasil ini mencerminkan efektivitas program perlindungan anak, kesiapan layanan sosial, dan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan inklusif bagi anak-anak yang rentan. SPM 3 Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 100 100 100 100 100 Indikator Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti merupakan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Dinsosdaldukkb yang mengukur pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia yang tidak tinggal di panti sosial. Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini konsisten berada pada angka 100%, menunjukkan bahwa seluruh lansia terlantar berhasil mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar pelayanan minimal. Hasil ini mencerminkan efektivitas program perlindungan sosial, kesiapan layanan, serta komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi kelompok lanjut usia yang rentan. SPM 4 Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 100 100 100 100 100 Indikator Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti merupakan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Dinsosdaldukkb yang mengukur pemenuhan kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis yang tidak tinggal di panti sosial. Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini konsisten berada pada angka 100%, menunjukkan bahwa seluruh gelandangan dan pengemis yang teridentifikasi setiap tahun berhasil mendapatkan layanan sesuai standar. Hasil ini mencerminkan efektivitas program intervensi sosial, kesiapan layanan, serta komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok masyarakat yang paling rentan. SPM 5 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 100 100 100 100 100 Indikator Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota merupakan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Dinsosdaldukkb yang menilai kemampuan pemerintah daerah dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana secara cepat dan tepat. Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini konsisten berada pada angka 100%, yang berarti seluruh korban bencana yang teridentifikasi setiap tahun telah mendapatkan bantuan sesuai standar pelayanan minimal. Hasil ini mencerminkan kesiapsiagaan tinggi, koordinasi lintas sektor yang efektif, dan respons tanggap darurat yang optimal di tingkat daerah. PMD 1 Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) 100 100 100 100 100 Indikator Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan/Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM) merupakan Indikator Mandatory sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 yang menilai pemenuhan kebutuhan dasar kelompok masyarakat rentan di luar panti sosial. Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini konsisten berada pada angka 100%, menunjukkan bahwa seluruh kelompok rentan yang teridentifikasi berhasil No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar pelayanan minimal. Hasil ini mencerminkan efektivitas intervensi sosial, kesiapan layanan, dan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. PMD 2 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 100 100 100 100 100 Indikator Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota merupakan Indikator Mandatory sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 yang menilai kemampuan pemerintah daerah dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana secara cepat dan tepat. Selama periode 2020–2024, capaian indikator ini konsisten berada pada angka 100%, menunjukkan bahwa seluruh korban bencana yang teridentifikasi telah mendapatkan bantuan sesuai standar pelayanan minimal. Hasil ini mencerminkan kesiapsiagaan tinggi, koordinasi lintas sektor yang efektif, dan respons tanggap darurat yang optimal di tingkat daerah Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025 Secara umum, capaian indikator kinerja Dinsosdaldukkb selama periode 2020–2024 menunjukkan hasil yang positif dan dapat dikategorikan sesuai dengan arah kebijakan Renstra 2021–2026. Beberapa indikator yang berbasis penurunan angka memperlihatkan tren membaik, seperti T1 (penurunan kelompok rumah tangga berpenghasilan terendah) yang turun signifikan dari 52,13% pada tahun 2020 menjadi 17,63% pada tahun 2024, serta P9.2 (unmet need KB) yang berkurang tajam pada tahun 2024 menjadi 9,38%. Indikator fertilitas seperti ASFR (P8) juga menunjukkan penurunan meskipun masih terdapat fluktuasi pada pertengahan periode. Indikator pelayanan dasar sesuai SPM, meliputi penanganan PPKS, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, serta urusan penunjang (P1), relatif konsisten mencapai 100% selama periode evaluasi. Hal ini menandakan bahwa kepastian layanan dasar publik tetap terjaga dan sesuai dengan mandat Renstra 2021–2026. Sejumlah indikator lain menunjukkan dinamika yang beragam. Laju pertumbuhan penduduk (T3) sempat naik pada tahun 2023 sebelum kembali menurun, capaian PSKS (P2) justru meningkat pesat hingga mencapai 100% pada 2024, sedangkan perlindungan sosial bagi penduduk miskin (P5) mengalami naik-turun. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) relatif terjaga di angka 100% hingga 2023, meskipun sedikit menurun pada 2024 menjadi 94,35%. Adapun indikator layanan keluarga seperti P10.1 meningkat stabil, sementara partisipasi PUS anggota UPPKS (P10.2) masih menunjukkan fluktuasi, dengan capaian tertinggi pada 2023. Capaian indikator SPM yang stabil di angka 100% memberikan landasan kuat bagi pengembangan layanan inovatif di periode mendatang. Penurunan signifikan jumlah rumah tangga miskin dalam DTKS mencerminkan efektivitas intervensi sosial yang dapat diperluas cakupannya. Tren penurunan unmet need KB serta peningkatan partisipasi dalam layanan Tribina juga membuka peluang strategis untuk memperkuat program keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Fluktuasi jumlah penduduk miskin penerima jaminan sosial menunjukkan bahwa perlindungan sosial belum sepenuhnya stabil, dipengaruhi dinamika ekonomi serta validasi data penerima manfaat. Indikator fertilitas seperti ASFR dan TFR yang belum konsisten mengindikasikan perlunya penguatan akses layanan KB yang lebih merata. Penurunan nilai IKM pada 2024 menjadi 94,35% menandakan adanya tantangan dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Selain itu, ketergantungan pada ketersediaan anggaran dan kapasitas SDM berpotensi menimbulkan kesenjangan capaian antarindikator jika tidak diantisipasi dengan manajemen yang baik. Secara keseluruhan, kinerja pelayanan publik Dinsosdaldukkb pada periode 2020–2024 yang berada dalam kerangka Renstra 2021– 2026 dapat dinilai cukup baik, ditandai dengan pencapaian indikator pelayanan dasar yang mendekati target serta realisasi anggaran yang relatif stabil pada program prioritas. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi dan prioritas yang jelas dalam penyelenggaraan pelayanan. Namun, masih terdapat tantangan berupa kesenjangan antara perencanaan dan realisasi anggaran, fluktuasi capaian indikator strategis, serta keterbatasan kapasitas SDM dan mekanisme evaluasi. Capaian ini menjadi dasar penting untuk penguatan perencanaan, pengelolaan anggaran, serta monitoring dan evaluasi pada periode Renstra berikutnya agar pelayanan publik dapat lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan Apabila capaian kinerja tahun 2020–2024 tersebut ditinjau menggunakan indikator yang dirumuskan dalam Renstra 2025–2029, maka kondisi Dinsosdaldukkb dapat digambarkan lebih komprehensif. Perubahan indikator dalam periode Renstra baru ini menekankan pada penguatan outcome pelayanan, keterpaduan intervensi, serta kesinambungan program lintas bidang. Oleh karena itu, data capaian pada periode sebelumnya perlu dipetakan kembali sesuai indikator Renstra 2025–2029 untuk memberikan gambaran awal posisi capaian Dinsosdaldukkb menjelang periode perencanaan yang baru sebagai berikut : Tabel 2. 7 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020-2024 Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo berdasarkan Indikator Renstra 2025- 2029 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 T1 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani 23,12 24,26 24,95 25,60 26,90 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Purworejo menunjukkan tren meningkat dari 23,12% pada 2020 menjadi 26,9% pada 2024, mencerminkan perbaikan kinerja penanganan kelompok rentan. Peningkatan ini didukung oleh efektivitas program perlindungan sosial dan pendampingan yang semakin terarah, sementara penghambatnya adalah keterbatasan anggaran, kapasitas SDM, serta masih tingginya jumlah PPKS sehingga cakupan layanan belum sepenuhnya optimal T2 Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) n/a n/a n/a 62,74 63,50 Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) di Kabupaten Purworejo baru dapat diukur mulai tahun 2023 dengan capaian 62,74 dan meningkat menjadi 63,50 pada tahun 2024, yang menunjukkan adanya perbaikan meskipun masih dalam kategori sedang. Keterbatasan data pada tahun 2020–2022 (n/a) membuat tren jangka panjang belum dapat dianalisis secara menyeluruh, namun capaian dua tahun terakhir menggambarkan bahwa upaya peningkatan ketahanan, keberdayaan, dan kesejahteraan keluarga mulai menunjukkan hasil positif. Faktor pendukung peningkatan Ibangga antara lain implementasi program keluarga berencana, penguatan ketahanan keluarga melalui Tribina, serta intervensi perlindungan sosial bagi kelompok rentan, sedangkan faktor penghambatnya meliputi masih adanya kesenjangan kesejahteraan antar rumah tangga, keterbatasan kualitas data keluarga, serta tantangan dalam memastikan partisipasi masyarakat secara merata di seluruh wilayah. T3 Indeks Kepuasan Masyarakat (Taman Makam Pahlawan) n/a n/a n/a n/a n/a Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada layanan Taman Makam Pahlawan di Kabupaten Purworejo belum memiliki data capaian sepanjang periode 2020–2024 (n/a), sehingga belum dapat dilakukan analisis kinerja secara kuantitatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pengukuran kepuasan masyarakat pada layanan TMP belum terbangun secara sistematis, meskipun dari sisi implementasi pelayanan kegiatan operasional, pemeliharaan, serta fungsi TMP tetap berjalan. Faktor pendukung yang dapat memperkuat capaian indikator ini ke depan adalah adanya perhatian pemerintah daerah terhadap pelestarian nilai kepahlawanan dan penghormatan kepada pahlawan, sedangkan faktor penghambatnya terletak pada belum tersedianya instrumen pengukuran kepuasan masyarakat yang baku serta keterbatasan sumber daya untuk melakukan survei secara reguler. T4 Nilai SAKIP Perangkat Daerah 62,66 62,66 62,66 62,66 62,66 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo pada periode 2020–2024 tercatat stagnan di angka 62,66, yang menunjukkan konsistensi kinerja akuntabilitas tetapi belum memperlihatkan adanya peningkatan kualitas secara signifikan. Kondisi capaian ini mengindikasikan bahwa sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja sudah berjalan sesuai mekanisme dasar, namun penguatan inovasi dan perbaikan berkelanjutan belum optimal. Faktor pendukung capaian stabil ini antara lain adanya kepatuhan terhadap regulasi, keterjagaan mekanisme pelaporan, serta konsistensi dalam menjalankan siklus manajemen kinerja, sedangkan faktor penghambatnya meliputi keterbatasan kapasitas SDM, minimnya inovasi program, dan belum optimalnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja yang dapat mendorong peningkatan nilai SAKIP ke level lebih tinggi. T1.S1 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani 23,12 24,26 24,95 25,60 26,90 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Purworejo menunjukkan tren meningkat dari 23,12% pada 2020 menjadi 26,9% pada 2024, mencerminkan perbaikan kinerja penanganan kelompok rentan. Peningkatan ini didukung oleh efektivitas program perlindungan sosial dan pendampingan yang semakin terarah, sementara penghambatnya adalah keterbatasan anggaran, kapasitas SDM, serta masih tingginya jumlah PPKS sehingga cakupan layanan belum sepenuhnya optimal T2.S1 Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) 17,42 16,20 15,67 15,21 14,80 Indikator Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) di Kabupaten Purworejo menunjukkan tren penurunan dari 17,42% pada 2020 menjadi 14,8% pada 2024, mencerminkan perbaikan dalam pengendalian penduduk dan peningkatan kesadaran keluarga berencana. Capaian ini didukung oleh perluasan akses layanan KB, edukasi reproduksi, serta partisipasi masyarakat, sementara faktor penghambat masih terkait dengan keterbatasan pemahaman sebagian kelompok usia subur dan tantangan pemerataan layanan di seluruh wilayah. T2.S2 Demand Satisfied 79,20 80,42 81,42 82,95 83,90 Indikator Demand Satisfied di Kabupaten Purworejo menunjukkan peningkatan konsisten dari 79,2% pada 2020 menjadi 83,9% pada 2024, menandakan semakin banyak kebutuhan ber-KB yang terpenuhi. Capaian ini didukung oleh ketersediaan alat kontrasepsi, peningkatan kualitas layanan kesehatan reproduksi, serta No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 dukungan program edukasi keluarga berencana. Namun, penghambatnya masih berupa keterbatasan akses di wilayah tertentu dan faktor sosial budaya yang memengaruhi penerimaan penggunaan kontrasepsi secara merata. T2.S3 Total Fertility Rate 2,10 2,10 2,10 2,05 2,11 Indikator Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Purworejo relatif stabil pada kisaran 2,1 anak per wanita selama 2020–2024, dengan sedikit penurunan pada 2023 (2,05) dan kembali naik ke 2,11 pada 2024. Stabilitas ini menunjukkan keberhasilan pengendalian kelahiran melalui program KB, meskipun fluktuasi kecil dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, preferensi jumlah anak, serta keterbatasan akses layanan KB di sebagian wilayah. T3.S1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Taman Makam Pahlawan) n/a n/a n/a n/a n/a Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada layanan Taman Makam Pahlawan di Kabupaten Purworejo sepanjang 2020–2024 tidak memiliki data capaian (n/a), sehingga analisis kuantitatif belum dapat dilakukan. Ketiadaan data ini mengindikasikan bahwa pengukuran kepuasan masyarakat belum terimplementasi secara sistematis. Faktor pendukung yang tersedia meliputi keberlangsungan layanan dan pemeliharaan TMP, sedangkan penghambat utamanya adalah belum tersedianya instrumen survei dan keterbatasan mekanisme evaluasi pelayanan. T4.S1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah 62,66 62,66 62,66 62,66 62,66 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo pada periode 2020–2024 tercatat stagnan di angka 62,66, menunjukkan konsistensi penerapan akuntabilitas kinerja namun tanpa adanya peningkatan kualitas yang signifikan. Capaian ini didukung oleh kepatuhan terhadap mekanisme perencanaan dan pelaporan kinerja, sementara penghambatnya meliputi keterbatasan inovasi, kapasitas SDM, serta belum optimalnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dapat mendorong peningkatan nilai SAKIP lebih tinggi. P1 Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Indikator Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah menunjukkan capaian 100% secara konsisten pada 2020–2024, menandakan seluruh kegiatan penunjang urusan pemerintahan telah terlaksana sesuai target. Capaian penuh ini didukung oleh kepatuhan terhadap regulasi, keberlanjutan sistem administrasi, serta ketersediaan anggaran rutin. Namun, potensi penghambatnya adalah keterbatasan inovasi dan efisiensi, sehingga meskipun capaian stabil, peningkatan kualitas layanan penunjang masih perlu diperhatikan agar tidak hanya berorientasi pada kepatuhan semata. P2 Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan Kebutuhan Dasar pada Saat dan Pasca Bencana 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Indikator Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan Kebutuhan Dasar pada Saat dan Pasca Bencana menunjukkan capaian 100% secara konsisten pada 2020–2024, yang mencerminkan kepastian layanan dasar bagi masyarakat terdampak bencana selalu terpenuhi. Keberhasilan ini didukung oleh kesiapsiagaan sumber daya, ketersediaan logistik, serta koordinasi penanganan bencana yang berjalan baik. Meski demikian, tantangan yang berpotensi menjadi penghambat adalah keterbatasan anggaran darurat dan ketergantungan pada distribusi cepat di wilayah sulit dijangkau. P3 Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Dibina 12,65 12,93 13,22 13,51 13,81 Indikator Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina di Kabupaten Purworejo menunjukkan tren meningkat dari 12,65% pada 2020 menjadi 13,81% pada 2024, mencerminkan penguatan kapasitas kelembagaan sosial secara bertahap. Peningkatan ini didukung oleh pembinaan berkelanjutan, dukungan program pemberdayaan, serta partisipasi aktif masyarakat. Namun, penghambat yang masih dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterjangkauan wilayah binaan, dan kebutuhan pendanaan tambahan untuk memperluas cakupan pembinaan PSKS. P4 Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Indikator Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan menunjukkan capaian 100% secara konsisten pada 2020–2024, menandakan seluruh kasus yang teridentifikasi telah tertangani sesuai standar layanan. Capaian ini didukung oleh mekanisme respons cepat, koordinasi lintas pihak, serta komitmen perlindungan sosial terhadap korban. Meski demikian, tantangan yang berpotensi menghambat adalah keterbatasan data akurat, kesadaran pelaporan dari korban, serta kendala geografis dan administratif dalam proses penanganan. P5 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial 3,95 4,03 4,11 4,19 4,27 Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial menunjukkan tren meningkat dari 3,95% pada 2020 menjadi 4,27% pada 2024, menandakan perluasan layanan berbasis masyarakat berjalan positif meski masih terbatas. Capaian ini didukung oleh penguatan peran pendamping sosial, kolaborasi kelembagaan, dan pendekatan rehabilitasi non-panti. Faktor penghambatnya meliputi keterbatasan anggaran, jumlah SDM, serta tantangan menjangkau PPKS di wilayah terpencil. P6 Persentase Pemenuhan Perlindungan dan Jaminan Sosial 85,00 87,17 89,40 91,69 94,04 Indikator Persentase Pemenuhan Perlindungan dan Jaminan Sosial menunjukkan peningkatan konsisten dari 85% pada 2020 menjadi 94,04% pada 2024, mencerminkan semakin luasnya cakupan perlindungan bagi No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 kelompok rentan. Capaian ini didukung oleh penguatan program bantuan sosial, perbaikan basis data penerima, serta efektivitas layanan jaminan sosial. Namun, penghambat yang masih dihadapi adalah keterbatasan anggaran, dinamika ekonomi masyarakat, serta potensi ketidakakuratan data yang dapat memengaruhi ketepatan sasaran. P7 Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan sesuai Standar 47,50 50,00 52,50 55,00 57,50 Indikator Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan sesuai standar mengalami peningkatan dari 47,5% pada 2020 menjadi 57,5% pada 2024, menunjukkan adanya perbaikan bertahap dalam pemenuhan fasilitas yang layak. Capaian ini didukung oleh alokasi anggaran pemeliharaan dan komitmen menjaga kelestarian nilai kepahlawanan. Namun, keterbatasan dana pembangunan, kebutuhan renovasi berkelanjutan, serta kurangnya sarana pendukung modern masih menjadi penghambat optimalisasi standar layanan TMP. P8.1 Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate) 51,27 52,09 69,18 63,24 65,98 Indikator Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR) menunjukkan tren meningkat dari 51,27% pada 2020 menjadi 65,98% pada 2024, meskipun sempat melonjak tinggi pada 2022 (69,18%) lalu menurun kembali sebelum stabil. Peningkatan ini didukung oleh ketersediaan alat kontrasepsi, intensifikasi pelayanan KB, dan edukasi kesehatan reproduksi. Namun, fluktuasi capaian dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, preferensi metode kontrasepsi, serta tantangan pemerataan akses layanan di wilayah tertentu. P8.2 Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) 12,84 13,99 15,42 16,69 9,38 Indikator Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) mengalami fluktuasi, meningkat dari 12,84% pada 2020 hingga 16,69% pada 2023, sebelum turun tajam menjadi 9,38% pada 2024. Peningkatan sempat terjadi akibat keterbatasan akses layanan dan faktor sosial budaya, sedangkan penurunan signifikan di 2024 mencerminkan keberhasilan perluasan layanan KB, ketersediaan alat kontrasepsi, serta penguatan edukasi reproduksi. Tantangan ke depan adalah menjaga keberlanjutan tren positif ini secara merata di seluruh wilayah. P9 Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 19,00 18,00 17,70 14,60 14,40 Indikator Age Specific Fertility Rate (ASFR) usia 15–19 di Kabupaten Purworejo menunjukkan tren menurun dari 19 pada 2020 menjadi 14,4 pada 2024, menandakan keberhasilan dalam menekan angka kelahiran remaja. Capaian ini didukung oleh peningkatan akses informasi kesehatan reproduksi, layanan konseling, serta edukasi remaja melalui program keluarga berencana. Namun, tantangan yang masih ada meliputi pengaruh faktor sosial budaya, pernikahan usia dini, serta keterbatasan jangkauan edukasi di wilayah tertentu. P10.1 Persentase Keluarga yang Mendapat Layanan Tribina 61,74 64,96 64,88 78,96 87,57 Indikator Persentase Keluarga yang Mendapat Layanan Tribina menunjukkan peningkatan signifikan dari 61,74% pada 2020 menjadi 87,57% pada 2024, dengan lonjakan tajam mulai 2023. Capaian ini didukung oleh perluasan cakupan program Tribina, peningkatan peran kader keluarga, serta dukungan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan keluarga. Namun, penghambat yang masih dihadapi meliputi keterbatasan pemerataan layanan di seluruh desa dan tantangan menjaga keberlanjutan partisipasi keluarga secara konsisten. P10.2 Persentase Remaja Calon Pengantin yang Mendapat Edukasi Kesehatan Reporduksi dan Perencanaan Keluarga 56,60 57,80 59,10 60,40 61,70 Indikator Persentase Remaja Calon Pengantin yang Mendapat Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Perencanaan Keluarga menunjukkan peningkatan bertahap dari 56,6% pada 2020 menjadi 61,7% pada 2024, mencerminkan perluasan jangkauan layanan edukasi pranikah. Peningkatan ini didukung oleh penguatan program edukasi reproduksi, peran penyuluh, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya persiapan pernikahan sehat. Namun, penghambatnya masih berupa keterbatasan akses di wilayah terpencil, serta tantangan budaya yang memengaruhi keterbukaan remaja dalam menerima materi sensitif. SPM 1 Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Indikator Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti menunjukkan capaian 100% secara konsisten pada 2020–2024, menandakan seluruh penerima manfaat yang teridentifikasi telah mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan minimum. Keberhasilan ini didukung oleh ketersediaan mekanisme rehabilitasi sosial berbasis masyarakat dan komitmen layanan dasar yang terjaga. Namun, tantangan yang berpotensi menghambat adalah keterbatasan cakupan data, kemungkinan belum terjangkaunya semua kasus di lapangan, serta keterbatasan sumber daya pendukung. SPM 2 Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Indikator Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti menunjukkan capaian 100% secara konsisten pada 2020–2024, yang berarti seluruh anak terlantar teridentifikasi telah mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan minimum. Capaian ini didukung oleh keberadaan mekanisme layanan berbasis masyarakat, pendampingan sosial, serta perhatian berkelanjutan pada pemenuhan hak anak. Namun, potensi penghambatnya adalah keterbatasan cakupan data, kemungkinan adanya anak yang belum terlaporkan, serta keterbatasan sumber daya dalam menjangkau seluruh wilayah. No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 SPM 3 Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Indikator Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti mencapai 100% secara konsisten pada 2020–2024, menunjukkan seluruh lansia terlantar yang teridentifikasi telah mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan minimum. Capaian ini didukung oleh keberlanjutan program rehabilitasi sosial berbasis komunitas dan komitmen pemenuhan kebutuhan dasar lansia. Namun, penghambat yang berpotensi muncul adalah keterbatasan cakupan data, potensi lansia yang belum teridentifikasi, serta keterbatasan sumber daya dalam memperluas jangkauan layanan. SPM 4 Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Indikator Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti mencapai 100% secara konsisten pada 2020–2024, menandakan seluruh penerima manfaat yang teridentifikasi telah mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan minimum. Capaian ini didukung oleh adanya mekanisme penjangkauan lapangan, layanan rehabilitasi berbasis komunitas, serta komitmen pemenuhan hak dasar tuna sosial. Namun, penghambat yang berpotensi muncul adalah keterbatasan cakupan data, dinamika mobilitas gelandangan dan pengemis, serta keterbatasan sumber daya untuk menjangkau kasus baru secara menyeluruh. SPM 5 Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Capaian indikator Standar Pelayanan Minimum mengenai jumlah warga korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial konsisten mencapai 100% dari 2020 hingga 2024. Keberhasilan ini didorong oleh koordinasi antar OPD yang efektif, kesiapsiagaan penanganan bencana, serta dukungan anggaran yang memadai. Faktor penghambat relatif sedikit, namun keberlanjutan pencatatan dan pendataan korban perlu diperkuat agar layanan lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan setiap korban bencana. PMD 18 2020 Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Capaian indikator SPM terkait persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti konsisten 100% dari 2020 hingga 2024. Keberhasilan ini didukung oleh sinergi antar OPD, ketersediaan anggaran yang memadai, serta program pelayanan sosial yang terstruktur dan responsif. Faktor penghambat relatif minimal, meskipun penguatan sistem pendataan dan pemantauan individu masih diperlukan agar pemenuhan kebutuhan dasar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan PMD 18 2020 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Capaian indikator SPM mengenai persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat di kabupaten/kota menunjukkan hasil 100% secara konsisten dari 2020 hingga 2024. Keberhasilan ini didukung oleh koordinasi antar OPD yang efektif, kesiapsiagaan tanggap darurat, serta alokasi anggaran yang memadai. Faktor penghambat relatif sedikit, namun peningkatan pendataan dan pemantauan korban tetap diperlukan agar layanan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025 Periode 2021–2024 menunjukkan dinamika capaian kinerja yang relatif positif di Kabupaten Purworejo. Indikator yang terkait dengan layanan langsung kepada masyarakat juga memperlihatkan perkembangan. Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang tertangani meningkat dari 24,26% di tahun 2021 menjadi 26,9% pada
28. 2024.Meskipun tren ini positif, capaian tersebut masih relatif rendah dan menunjukkan masih banyak kelompok rentan yang belum sepenuhnya terjangkau layanan sosial. Dari sisi Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga), capaian meningkat dari 62,74 pada tahun 2023 menjadi 63,5 di tahun 2024. Perbaikan ini menunjukkan adanya penguatan fungsi keluarga dalam aspek ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Namun, kenaikan relatif kecil ini mengindikasikan masih adanya hambatan struktural, seperti rendahnya literasi keluarga dalam perencanaan, serta keterbatasan dukungan layanan yang bersifat preventif dan promotif. Di sisi lain, Nilai SAKIP perangkat daerah cenderung stagnan di angka 62,66, yang menandakan perlunya peningkatan kualitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja instansi pemerintah. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di sektor Taman Makam Pahlawan belum memiliki tren data lengkap, tetapi menjadi penting sebagai ukuran kualitas layanan yang bersifat simbolik dan historis. Di sisi kependudukan, indikator Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) terus menurun dari 16,2% di tahun 2021 menjadi 14,8% pada tahun 2024, yang menandakan program keluarga berencana semakin efektif. Konsisten dengan hal tersebut, Demand Satisfied meningkat dari 80,42% ke 83,9%, mencerminkan semakin terpenuhinya kebutuhan ber-KB masyarakat. Faktor pendukung capaian tersebut antara lain adanya konsistensi program keluarga berencana, peningkatan daya beli masyarakat, serta dukungan regulasi dan kebijakan nasional terkait penanggulangan kemiskinan serta pembangunan keluarga. Namun, terdapat pula sejumlah faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya manusia pelaksana program, keterjangkauan layanan yang belum merata, serta koordinasi antarperangkat daerah yang masih bisa ditingkatkan. Tantangan lainnya adalah memastikan kualitas layanan publik yang tidak hanya terukur secara administratif, tetapi juga dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai kesimpulan, capaian indikator baru pada periode 2021– 2024 secara umum menunjukkan tren positif, baik dari sisi kesejahteraan ekonomi, pembangunan keluarga, maupun efektivitas program KB. Meski demikian, masih ada ruang perbaikan dalam aspek kualitas layanan publik, pemerataan akses, serta tata kelola kinerja instansi pemerintah. Ke depan, upaya yang perlu dilakukan mencakup penguatan integrasi program lintas sektor, pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan layanan, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan monitoring dan evaluasi berbasis hasil (outcome). Dengan langkah tersebut, capaian yang telah diraih dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan kajian terhadap Renstra K/L, Renstra Provinsi, RTRW Kabupaten Purworejo 2021–2041, dan KLHS RPJMD, terdapat beberapa isu strategis yang berdampak langsung pada pengembangan pelayanan Dinsosdaldukkb:
29. 1.Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Purworejo menunjukkan tantangan terkait kualitas sumber daya manusia dan lingkungan sosial masyarakat yang belum optimal, risiko bencana yang tinggi, keterbatasan infrastruktur wilayah, produktivitas dan inklusivitas ekonomi yang masih perlu ditingkatkan, serta tata kelola pemerintahan yang belum agile dan adaptif. Hal ini berdampak pada efektivitas pelayanan sosial, kapasitas intervensi keluarga, serta akuntabilitas penyelenggaraan program.
30. 2.RTRW Kabupaten Purworejo 2021–2041 menegaskan arah pembangunan infrastruktur strategis, termasuk double track jalan kereta Purworejo-Kroya, jalan tol, Yogyakarta International Airport, Jalan Lingkar Timur, pengembangan kawasan pariwisata Badan Otorita Borobudur, dan Bendungan Bener. Infrastruktur ini membuka peluang bagi Dinsosdaldukkb untuk memperluas jangkauan layanan sosial dan kependudukan, menempatkan fasilitas pelayanan di lokasi strategis, dan menurunkan kesenjangan layanan antarwilayah.
31. 3.KLHS RPJMD menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM, pemerataan kesejahteraan, optimalisasi ekonomi daerah, perlindungan lingkungan hidup, mitigasi risiko bencana, serta tata kelola pemerintahan berbasis sistem informasi. Hal ini menjadi dasar perumusan strategi penguatan kapasitas kelembagaan, transformasi digital pelayanan, dan integrasi layanan sosial dengan program pembangunan berkelanjutan. Tantangan
32. 1.Ketepatan Perencanaan dan Efektivitas Belanja Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat kesenjangan signifikan antara alokasi anggaran dan realisasi (<80% maupun >200%). Kondisi ini sejalan dengan temuan nasional terkait perlunya peningkatan akurasi perencanaan dan efisiensi belanja daerah. Bagi Dinsosdaldukkb, hal ini berimplikasi langsung terhadap keterlambatan pelaksanaan program dan rendahnya efektivitas pelayanan sosial maupun kependudukan.
33. 2.Fluktuasi Indikator Kinerja Kependudukan Indikator strategis nasional seperti Total Fertility Rate (TFR), Age Specific Fertility Rate (ASFR), dan Unmet Need KB yang menjadi sasaran utama Renstra BKKBN, masih menunjukkan ketidakstabilan di Purworejo. Kondisi ini menandakan perlunya intervensi yang lebih konsisten, karena fluktuasi tersebut dapat berpengaruh pada beban ketergantungan penduduk dan kualitas keluarga di masa mendatang.
34. 3.Kapasitas SDM dan Kelembagaan Jumlah dan kualitas aparatur, baik pada fungsi perencanaan maupun pelaksanaan, masih terbatas. Hal ini berdampak pada kecepatan adaptasi terhadap dinamika kebutuhan pelayanan sosial dan kependudukan. Renstra Provinsi Jawa Tengah juga menekankan bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan pelayanan dasar yang efektif.
35. 4.Kerentanan Sosial dan Bencana KLHS Kabupaten Purworejo menegaskan tingginya risiko bencana alam (longsor, banjir, gempa) yang berdampak pada meningkatnya kerentanan sosial. Tantangan muncul karena pelayanan darurat sosial masih mengandalkan mekanisme konvensional dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem penanggulangan bencana daerah.
36. 5.Kesenjangan Layanan Antarwilayah Telaahan terhadap RTRW menunjukkan masih terdapat wilayah pedesaan, perbukitan, dan pesisir selatan dengan keterbatasan aksesibilitas. Kesenjangan jangkauan layanan ini menjadi tantangan serius karena justru kelompok masyarakat di wilayah tersebut memiliki tingkat kerentanan sosial dan kependudukan yang relatif lebih tinggi. Peluang
37. 1.Sinergi Kebijakan Nasional dan Provinsi Keselarasan prioritas nasional dan provinsi dalam bidang perlindungan sosial, penghapusan kemiskinan ekstrem, ketahanan keluarga, serta pengendalian penduduk membuka peluang dukungan program, pendanaan, dan bantuan teknis bagi Kabupaten Purworejo. Sinergi ini menjadi modal penting untuk memperkuat efektivitas program daerah.
38. 2.Pengembangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Arah RTRW Kabupaten Purworejo 2021–2041 mendorong pemerataan pembangunan di kawasan selatan dan pedesaan. Kondisi ini memberikan peluang untuk memperluas jangkauan layanan sosial dan KB sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah.
39. 3.Transformasi Digital Pelayanan Publik Kebijakan nasional dan provinsi mendorong digitalisasi pelayanan publik, termasuk penguatan basis data sosial dan kependudukan. Pemanfaatan sistem seperti DTSEN, SIMPATI, dan aplikasi KB digital memberi peluang percepatan layanan, peningkatan akurasi perencanaan, serta penguatan akuntabilitas kinerja.
40. 4.Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat Keterlibatan organisasi masyarakat, lembaga sosial keagamaan, dunia usaha, dan relawan sosial sesuai dengan arah pembangunan SDGs dapat memperkuat pembinaan keluarga, pemberdayaan PPKS, serta penanganan masalah sosial berbasis komunitas. Potensi kemitraan ini menjadi peluang untuk memperluas cakupan sekaligus meningkatkan kualitas layanan.
41. 5.Integrasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (KLHS/SDGs) KLHS dan agenda SDGs memberikan kerangka integrasi isu lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam program pembangunan daerah. Hal ini membuka peluang bagi Dinsosdaldukkb untuk mengarahkan pelayanan sosial dan kependudukan yang tidak hanya responsif jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender, inklusi sosial, serta penghapusan kemiskinan. Berdasarkan analisis Renstra K/L, Renstra Provinsi, RTRW, dan KLHS, pengembangan pelayanan Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo dalam lima tahun mendatang menghadapi tantangan utama berupa ketepatan perencanaan, fluktuasi indikator kependudukan, keterbatasan kapasitas SDM, kerentanan sosial akibat risiko bencana, dan kesenjangan layanan antarwilayah. Namun, peluang strategis yang dapat dimanfaatkan meliputi sinergi kebijakan nasional dan provinsi, arah pembangunan tata ruang yang mendukung pemerataan layanan, transformasi digital pelayanan publik, kemitraan aktif dengan masyarakat, serta integrasi isu pembangunan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan peluang ini, Dinsosdaldukkb memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas, jangkauan, dan kualitas layanan sosial serta kependudukan secara berkelanjutan dan inklusif. 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran layanan Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo adalah sekumpulan individu, keluarga, kelompok dan wilayah yang menjadi prioritas penerima layanan sosial serta program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk kejelasan operasional, sasaran dibagi menurut domain layanan dan dimensi lintas-sektor sebagai berikut. A. Bidang Sosial (pelayanan kesejahteraan sosial)
42. 1.Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), meliputi: fakir miskin, keluarga sangat miskin/rentan, gelandangan dan pengemis, serta kelompok tunawisma.
43. 2.Lanjut Usia (lansia) yang rentan, termasuk lansia terlantar atau tanpa keluarga pendamping.
44. 3.Penyandang Disabilitas yang memerlukan rehabilitasi, pelayanan kesejahteraan, atau pendampingan sosial.
45. 4.Anak yang memerlukan perlindungan sosial, mis. anak terlantar atau anak dari keluarga sangat miskin (memerlukan intervensi perlindungan dan pembinaan).
46. 5.Korban kekerasan dan penyalahgunaan NAPZA, termasuk layanan pemulihan dan rujukan.
47. 6.Keluarga penerima Program Keluarga Harapan (KPM/PKH) dan kelompok prioritas lain yang terdaftar dalam basis data kesejahteraan (DTKS).
48. 7.Masyarakat terdampak bencana yang memerlukan layanan perlindungan sosial darurat, rehabilitasi dan pemulihan.
49. 8.Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PKSK) meliputi berbagai unsur masyarakat yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, antara lain: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial (Peksos), Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), serta organisasi sosial keagamaan dan komunitas yang mendukung pelayanan sosial.
50. 9.Ahli waris pahlawan dan pengguna layanan Taman Makam Pahlawan (TMP) (layanan pemeliharaan serta administrasi terkait). B. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB & Pembangunan Keluarga)
51. 1.Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi sasaran utama program KB.
52. 2.Ibu hamil, ibu nifas, bayi dan balita, khususnya keluarga berisiko stunting atau dengan kebutuhan gizi/layanan kesehatan reproduksi.
53. 3.Remaja dan calon pengantin, sasaran program Generasi Berencana (GenRe) untuk pencegahan pernikahan dini dan kehamilan remaja.
54. 4.Keluarga berisiko tinggi (unmet need KB, multiparitas tinggi, atau akses layanan terbatas) yang memerlukan intervensi KB intensif.
55. 5.Komunitas/kelompok di wilayah dengan indikator kependudukan tinggi (mis. daerah dengan TFR/ASFR tinggi atau cakupan KB rendah). C. Sasaran Berdasarkan Dimensi Geografis dan Data
56. 1.Wilayah terpencil, perdesaan perbukitan, dan pesisir yang memiliki keterbatasan akses layanan.
57. 2.Kecamatan/kelurahan dengan konsentrasi kemiskinan atau kerentanan tinggi (mengacu pada DTKS dan peta kerentanan).
58. 3.Kelompok sasaran berbasis data — rumah tangga terdaftar di DTKS, keluarga penerima PKH, serta daftar prioritas BOKB/DAK. D. Sasaran Institusional (untuk penguatan layanan)
59. 1.Balai Penyuluhan KB dan UPT KB kecamatan sebagai titik layanan utama; sasaran program meliputi peningkatan kapasitas dan akses bagi pengguna layanan.
60. 2.Posyandu / Puskesmas / Sekolah / Kelompok Masyarakat sebagai mitra implementasi agar intervensi mencapai sasaran akhir (individu/keluarga). Kriteria prioritas penetapan sasaran mencakup: tingkat kerentanan sosial/ekonomi, status dalam basis data kesejahteraan (DTKS/PKH), kebutuhan KB (unmet need, PUS), risiko kesehatan (stunting), dan keterbatasan akses geografis. Kelompok-kelompok sasaran ini akan menjadi dasar penentuan prioritas program, alokasi anggaran, strategi layanan (stasioner, mobile, satelit), serta indikator capaian dalam Renstra 2025–2029. E. Mitra dan Kerjasama Dinsosdaldukkb menjalin kerja sama strategis dengan berbagai mitra, baik di tingkat pemerintah, lembaga keuangan, penyedia layanan kesehatan, maupun lembaga non-pemerintah, untuk mendukung pelaksanaan program dan layanan yang lebih efektif, merata, dan berkualitas. Bentuk kerja sama ini meliputi koordinasi program, penyediaan fasilitas pendukung, distribusi bantuan, serta integrasi layanan lintas sektor. Beberapa peran Dinsosdaldukkb dalam kemitraan perangkat daerah antara lain:
61. 1.Dinsosdaldukkb berperan dalam Tim Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretariat TJSLP bersama Bapperida, untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan strategi pengentasan kemiskinan.
62. 2.Dinsosdaldukkb berperan bersama Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purworejo sebagai sekretariat TPID, dalam mendukung kegiatan Penanggulangan Inflasi Daerah yang bersumber dari DBH CHT.
63. 3.Dinsosdaldukkb berperan bermitra dengan Dinas Kesehatan Daerah dalam penyelenggaraan jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah dan mendukung pelayanan Keluarga Berencana di 27 Puskesmas, RSUD dr. Tjitrowardojo, RSUD RAA Tjokronegoro, 8 RS Swasta, dan 37 fasilitas kesehatan lainnya (klinik pratama, dokter praktik mandiri, bidan praktik mandiri).
64. 4.Dinsosdaldukkb berperan bersama DPM PTSP sebagai pengelola pelayanan terintegrasi Mall Pelayanan Publik, untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan administrasi publik.
65. 5.Dinsosdaldukkb berperan sebagai Sekretariat Pokja Pemenuhan Alat Bantu Disabilitas dan Lansia, untuk mendukung penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan lansia.
66. 6.Dinsosdaldukkb berperan sebagai sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Purworejo Tahun 2025, untuk koordinasi program percepatan penurunan stunting secara terpadu bermitra dengan 104 mitra baik Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah/Swasta dan Individu dalam Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting.
67. 7.Dinsosdaldukkb bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, dalam penyaluran operasional penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan di 494 desa/kelurahan, serta penyaluran bantuan sosial berupa uang kepada Kelompok Usaha Bersama dan Lembaga Kesejahteraan Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
68. 8.Dinsosdaldukkb bekerjasama dengan perusahaan Ekspedisi, untuk mendukung distribusi alat dan obat kontrasepsi ke 74 fasilitas kesehatan di Kabupaten Purworejo, termasuk RSUD, RS Swasta, klinik, Puskesmas, dokter praktik mandiri, dan bidan praktik mandiri.
69. 9.Dinsosdaldukkb bekerjasama dengan Pusat Rehabilitasi Yakkum, dalam proyek kesehatan jiwa masyarakat “Every Life Matters”.
70. 10.Dinsosdaldukkb berperan bermitra dengan Pengadilan Negeri, untuk mendukung pelayanan bagi penyandang disabilitas melalui penerjemah bahasa isyarat dan konsultan aksesibilitas. Melalui kemitraan ini, Dinsosdaldukkb dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, memperluas jangkauan layanan, dan meningkatkan kualitas pelayanan sosial, kesehatan, dan kependudukan di Kabupaten Purworejo. Pada bagian ini telah memaparkan secara komprehensif tugas, fungsi, sasaran, kelompok sasaran layanan, serta mitra perangkat daerah Dinsosdaldukkb. Penjabaran ini memberikan gambaran jelas mengenai lingkup tugas, tanggung jawab, dan peran strategis Dinsosdaldukkb dalam penyelenggaraan layanan sosial, kependudukan, dan keluarga berencana di Kabupaten Purworejo. Selain itu, identifikasi mitra perangkat daerah menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung efektivitas program dan pelayanan. Keseluruhan informasi dalam sub bab ini menjadi landasan yang kuat bagi penyusunan permasalahan, isu strategis, dan arah kebijakan yang akan dibahas pada sub bab berikutnya dan bab-bab berikutnya, sehingga strategi pembangunan Dinsosdaldukkb dapat berjalan secara terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinsosdaldukkb, terdapat berbagai permasalahan yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi program serta layanan kepada masyarakat. Permasalahan tersebut muncul dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang terkait dengan sumber daya manusia, kelembagaan, koordinasi antar sektor, ketersediaan data, serta akses dan kualitas layanan bagi kelompok sasaran. Selain itu, terdapat isu-isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam perencanaan Renstra, yang harus ditangani secara terintegrasi untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Identifikasi permasalahan dan isu strategis ini menjadi dasar bagi penyusunan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang relevan, sehingga strategi pembangunan sosial, kependudukan, dan keluarga berencana dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius agar visi dan misi pembangunan daerah dapat tercapai secara efektif. Permasalahan tersebut mencakup aspek perlindungan sosial, pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, kesiapsiagaan bencana, serta tata kelola pemerintahan. Setiap isu berikut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan kapasitas layanan yang tersedia, sehingga diperlukan langkah strategis, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih optimal. • Mekanisme perlindungan dan layanan bagi migran korban kekerasan belum optimal Upaya perlindungan dan pemberian layanan bagi migran yang menjadi korban kekerasan masih menghadapi kendala baik dari sisi regulasi maupun implementasi di lapangan. Mekanisme yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan akses yang cepat, terpadu, dan berkeadilan bagi para korban. • Layanan rehabilitasi sosial dan akses dasar bagi PPKS/PMKS belum menjangkau semua sasaran Pelayanan bagi Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS/PMKS) masih terbatas, baik dari segi jumlah penerima manfaat maupun cakupan wilayah. Hal ini menyebabkan sebagian kelompok rentan belum memperoleh pemenuhan hak dasar secara memadai. • Optimalisasi pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM/Lembaga Sosial Kapasitas lembaga sosial maupun SDM pendukung masih bervariasi, sehingga kualitas pelayanan yang diberikan belum merata. Pembinaan dan peningkatan kompetensi belum sepenuhnya terintegrasi dalam program yang berkesinambungan. • Akurasi data dan pelaksanaan program perlindungan sosial belum efektif Data perlindungan sosial belum terkelola secara akurat dan mutakhir, sehingga berpengaruh pada efektivitas penyaluran program bantuan. Ketidakakuratan data ini menimbulkan potensi tidak tepat sasaran dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah. • Rendahnya kualitas pembangunan keluarga Pembangunan keluarga belum mampu menghasilkan ketahanan keluarga yang kuat. Faktor pendidikan, ekonomi, dan lingkungan sosial masih menjadi tantangan dalam mewujudkan keluarga yang berdaya dan harmonis. • Belum terpenuhinya kebutuhan layanan KB Pelayanan Keluarga Berencana belum menjangkau seluruh pasangan usia subur. Hal ini terkait dengan keterbatasan sarana, tenaga penyuluh, serta tingkat kesadaran masyarakat yang belum merata. • Tingkat fertilitas masih tinggi Angka fertilitas total masih berada di atas target yang ditetapkan, menunjukkan bahwa program pengendalian kelahiran belum sepenuhnya berhasil. Kondisi ini berdampak pada tekanan laju pertumbuhan penduduk. • Sistem informasi, data dan dokumen kependudukan belum akurat dan terintegrasi Pengelolaan data kependudukan masih menghadapi masalah konsistensi dan integrasi antar-sistem. Hal ini menghambat tersedianya informasi yang valid dan komprehensif untuk perencanaan pembangunan. • Advokasi, sosialisasi, dan koordinasi lintas sektor belum optimal Sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program belum terbangun secara efektif. Advokasi dan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat juga belum menjangkau seluruh lapisan sehingga dampak yang dihasilkan kurang maksimal. • Kapasitas Taruna Siaga Bencana yang belum merata Ketersediaan dan kemampuan Taruna Siaga Bencana di wilayah kabupaten masih belum merata. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam kesiapan komunitas menghadapi potensi bencana. • Kesiapsiagaan dan penanganan bencana belum maksimal Kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana belum optimal, baik dari sisi sistem peringatan dini, peralatan, maupun sumber daya manusia. Hal ini berpotensi memperbesar dampak kerugian saat bencana terjadi. • Tata kelola pemerintahan dan kapasitas aparatur belum optimal Masih ditemukan keterbatasan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya terkait akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas kinerja aparatur. Hal ini berdampak pada kualitas pelayanan publik yang diberikan. • Koordinasi antarunit kerja dan inovasi layanan publik belum optimal Koordinasi internal antarunit perangkat daerah belum sepenuhnya berjalan efektif. Selain itu, inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik masih terbatas, sehingga belum mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat secara cepat. • Integrasi data dan sistem informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik belum berjalan secara optimal Sistem informasi antarunit kerja belum terintegrasi dengan baik, menyebabkan terjadinya duplikasi maupun keterlambatan data. Hal ini menghambat proses pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. • Pelayanan publik masih terbatas kualitas layanan, perawatan fasilitas, serta akses masyarakat Kualitas pelayanan publik belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Beberapa fasilitas pelayanan kurang terawat, sementara akses masyarakat terutama di wilayah terpencil masih menghadapi kendala sarana maupun jangkauan layanan. 2.2.2 Isu Strategis Dalam menghadapi dinamika lingkungan pembangunan yang bersifat kompleks dan berubah cepat, Dinsosdaldukkb perlu mengidentifikasi isu-isu strategis yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan tugas dan pelayanan perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu strategis ini dirumuskan berdasarkan berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Renstra Kementerian/Lembaga terkait, laporan resmi lembaga pemerintah dan internasional, Laporan KLHS RPJMD 2025- 2029, serta hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh perangkat daerah. Identifikasi isu strategis ini menjadi dasar penyusunan arah kebijakan, program, dan kegiatan Dinsosdaldukkb yang relevan, tepat sasaran, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan pembangunan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Berikut merupakan tabel isu strategis Dinsosdaldukkb. Tabel 2. 8 Isu Strategis Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Bonus Demografi Mekanisme perlindungan dan layanan bagi migran korban kekerasan belum optimal Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia Dampak buruk teknologi AI Transformasi Sosial Kualitas Hidup dan daya saing sumber daya manusia Terbatasnya pelayanan dalam peningkatan dan penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat Layanan rehabilitasi sosial dan akses dasar bagi PPKS/PMKS belum menjangkau semua sasaran Optimalisasi Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM/Lembaga Sosial Akurasi data dan pelaksanaan program perlindungan sosial belum efektif Rendahnya kualitas pembangunan keluarga Aging Population Negara Maju Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat Rendahnya kualitas pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk Belum terpenuhinya kebutuhan layanan KB Tingkat fertilitas masih tinggi POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Sistem informasi, data dan dokumen kependudukan belum akurat dan terintegrasi Advookasi, sosialisasi, dan koordinasi lintas sekor belum optimal Kapasitas taruna siaga bencana yang belum merata Terbatasnya pelayanan dalam peningkatan dan penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat Kesiapsiagaan dan penanganan bencana belum maksimal Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten Tata kelola pemerintahan dan kapasitas aparatur belum optimal Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi Misinformasi dan disinformasi Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia Tata kelola pemerintahan yang dinamis Pengelolaan tata kelola, administrasi, perencanaan, dan layanan dukungan sekretariat yang belum sepenuhnya responsif, akuntabel, Peningkatan Pelayanan Publik Koordinasi antarunit kerja dan inovasi layanan publik belum optimal Sinkronisasi kebijakan POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 dan Pemerintahan Integrasi data dan sistem informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik belum berjalan secara optimal makro dan sektoral efektif, dan didukung transformasi digital Pelayanan publik yang masih terbatas kualitas layanan, perawatan fasilitas, serta akses masyarakat. Kualitas Pelayanan taman makam pahlawan belum optimal Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025 Potensi utama Kabupaten Purworejo dalam penyelenggaraan pembangunan sosial dan kependudukan adalah adanya bonus demografi, yaitu meningkatnya proporsi penduduk usia produktif yang dapat menjadi modal besar bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Bonus demografi ini merupakan peluang sekaligus tantangan, karena tanpa pengelolaan yang tepat, kondisi tersebut justru dapat memunculkan persoalan baru berupa meningkatnya angka pengangguran, kerentanan sosial, hingga degradasi kualitas keluarga. Dalam konteks inilah, peran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) menjadi strategis untuk memastikan bahwa potensi penduduk dapat diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Namun, di balik potensi tersebut, masih terdapat berbagai permasalahan pelayanan perangkat daerah yang perlu ditangani secara serius. Mekanisme perlindungan dan layanan bagi migran korban kekerasan, misalnya, masih belum optimal, sehingga kelompok rentan ini belum memperoleh perlindungan menyeluruh. Layanan rehabilitasi sosial dan akses dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pun belum menjangkau semua sasaran, yang menyebabkan masih adanya kesenjangan dalam pemenuhan hak dasar. Sementara itu, kualitas pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga sosial maupun SDM pendukung masih terbatas, sehingga layanan yang diberikan belum merata di seluruh wilayah. Dari sisi data dan perencanaan program, masih terdapat persoalan akurasi data perlindungan sosial dan kependudukan yang belum sepenuhnya terintegrasi. Hal ini berimplikasi pada efektivitas pelaksanaan program, termasuk dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Rendahnya kualitas pembangunan keluarga, belum terpenuhinya kebutuhan layanan KB, serta tingginya tingkat fertilitas menjadi tantangan nyata dalam memanfaatkan peluang bonus demografi. Masalah ini diperburuk dengan keterbatasan sistem informasi, dokumen kependudukan yang belum akurat, serta advokasi dan koordinasi lintas sektor yang belum berjalan optimal. Selain itu, permasalahan kesiapsiagaan bencana juga masih menonjol. Kapasitas Taruna Siaga Bencana belum merata, sementara penanganan bencana secara kelembagaan maupun komunitas belum maksimal. Padahal, Kabupaten Purworejo memiliki potensi risiko bencana cukup tinggi yang memerlukan sistem penanggulangan cepat, terukur, dan terkoordinasi. Dari sisi tata kelola pemerintahan, masih ditemukan kendala dalam kapasitas aparatur, koordinasi antarunit kerja, serta inovasi pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik, termasuk perawatan fasilitas dan akses masyarakat, masih belum sesuai harapan. Keterbatasan ini juga terlihat dalam pelayanan Taman Makam Pahlawan, di mana kualitas layanan penghormatan dan pemeliharaan belum optimal, sehingga perlu ditingkatkan sebagai bagian dari penghargaan terhadap jasa pahlawan bangsa. Kondisi permasalahan tersebut berkaitan erat dengan isu-isu strategis eksternal. Pada level global, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan fenomena aging population di negara maju menuntut peningkatan daya saing SDM sekaligus penguatan ketahanan keluarga. Pada level nasional, transformasi sosial, tantangan ketahanan budaya, dan keberlanjutan ekologi menjadi isu penting yang memengaruhi arah kebijakan daerah. Sementara itu, isu regional terkait kualitas hidup, daya saing sumber daya manusia, serta kekuatan budaya sebagai identitas daerah menjadi faktor relevan dalam mendukung keberhasilan program-program Dinsosdaldukkb. Dengan memperhatikan potensi daerah, permasalahan pelayanan, serta isu-isu strategis global, nasional, dan regional, maka dapat dirumuskan bahwa Dinsosdaldukkb menghadapi empat isu strategis utama sebagai dasar perumusan tujuan, sasaran, dan kebijakan ke depan, yaitu:
71. 1.Terbatasnya pelayanan dalam peningkatan dan penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat. Masih terdapat kesenjangan layanan sosial, baik dalam rehabilitasi sosial, perlindungan korban, maupun pemenuhan hak dasar kelompok rentan. Keterbatasan kapasitas SDM dan lembaga sosial turut memperbesar hambatan dalam penyelesaian masalah kesejahteraan sosial.
72. 2.Rendahnya kualitas pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk. Program KB belum sepenuhnya menjangkau masyarakat, angka fertilitas masih tinggi, dan kualitas pembangunan keluarga belum optimal. Hal ini menimbulkan risiko meningkatnya beban sosial dan mengurangi potensi pemanfaatan bonus demografi.
73. 3.Pengelolaan tata kelola, administrasi, perencanaan, dan layanan dukungan sekretariat yang belum sepenuhnya responsif, akuntabel, efektif, dan didukung transformasi digital. Kelemahan dalam tata kelola pemerintahan, koordinasi antarunit kerja, serta keterbatasan integrasi sistem informasi menjadi hambatan dalam penyelenggaraan layanan publik yang efisien dan transparan. Transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas layanan.
74. 4.Kualitas pelayanan Taman Makam Pahlawan belum optimal. Sebagai simbol penghormatan terhadap jasa para pahlawan, Taman Makam Pahlawan seharusnya memberikan layanan yang layak, tertib, dan bermartabat. Namun, kualitas layanan yang ada masih terbatas, baik dalam hal pemeliharaan fasilitas maupun pelayanan kepada masyarakat. Keempat isu strategis tersebut merupakan fondasi dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinsosdaldukkb untuk periode Renstra mendatang. Dengan penanganan yang terarah dan berbasis pada data yang akurat serta dukungan kolaborasi lintas sektor, isu strategis ini dapat menjadi peluang bagi terwujudnya kesejahteraan sosial, pengendalian penduduk, pembangunan keluarga yang berkualitas, serta penghargaan yang layak kepada jasa pahlawan bangsa. Gambar 2. 2 Pohon Masalah Terbatasnya Pelayanan dalam peningkatan penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025
75. 1.Terbatasnya pelayanan dalam peningkatan dan penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat Permasalahan utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah terbatasnya pelayanan dalam peningkatan dan penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat. Permasalahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari aspek pembinaan dan peningkatan kapasitas, perlindungan kelompok rentan, perluasan layanan rehabilitasi, validasi data, hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana. Setiap aspek menyimpan hambatan yang bersumber dari keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, koordinasi, serta sarana prasarana pendukung. Pertama, pada optimalisasi pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM serta lembaga sosial, kendala terjadi akibat terbatasnya pembinaan dan peningkatan kapasitas yang tersedia. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah tenaga pembina maupun pendamping sosial di lapangan, sehingga tidak mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran. Selain itu, alokasi anggaran untuk pelatihan masih terbatas, sehingga proses peningkatan kompetensi SDM sosial tidak dapat berjalan secara berkelanjutan. Masalah ini diperparah dengan kondisi data PSKS/LKS yang belum valid dan terintegrasi, menghambat perencanaan dan evaluasi program secara akurat. Kedua, pada aspek penguatan layanan perlindungan migran dan korban kekerasan, mekanisme perlindungan yang ada belum berjalan optimal. Salah satu penyebabnya adalah belum tersedianya SOP baku penanganan migran, yang menyebabkan pelayanan tidak memiliki standar yang seragam. Koordinasi antarinstansi terkait, seperti Dinas Sosial, Imigrasi, Tenaga Kerja, dan Pemerintah Desa, juga belum terjalin secara kuat, sehingga penanganan seringkali terfragmentasi. Keterbatasan sarana dan prasarana penanganan turut menjadi faktor yang memperlemah efektivitas layanan bagi korban. Ketiga, dalam perluasan layanan rehabilitasi sosial dan akses layanan dasar bagi PPKS/PMKS, hambatan muncul karena layanan yang tersedia belum mampu menjangkau seluruh sasaran. Penyebab utamanya adalah kekurangan tenaga SDM rehabilitasi sosial yang kompeten serta ketidakakuratan data PPKS/PMKS, yang menyebabkan sasaran layanan tidak tepat. Sarana pendukung layanan yang terbatas, seperti pusat rehabilitasi dan transportasi sosial, menambah hambatan dalam pelaksanaan layanan. Di samping itu, koordinasi dengan lembaga lain yang berperan dalam layanan rehabilitasi belum berjalan optimal, sehingga efektivitas program menurun. Keempat, dari sisi validasi data dan efektivitas program perlindungan serta jaminan sosial, permasalahan muncul akibat akurasi data yang rendah dan pelaksanaan program yang belum efektif. Data DTKS yang tidak diperbarui secara berkala membuat sasaran program perlindungan sosial tidak tepat. Lemahnya koordinasi lintas unit memperburuk implementasi program di daerah. Keterbatasan anggaran perlindungan sosial juga membatasi cakupan bantuan yang diberikan. Selain itu, sosialisasi program ke masyarakat masih kurang optimal, sehingga tidak semua masyarakat memahami dan memanfaatkan program perlindungan sosial yang ada. Kelima, pada aspek peningkatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana sosial maupun alam, permasalahan utama adalah kesiapsiagaan yang belum maksimal. Penyebabnya antara lain keterbatasan sarana dan prasarana tanggap darurat, seperti peralatan dan fasilitas evakuasi. Koordinasi dengan pihak terkait, termasuk perangkat daerah dan lembaga kemasyarakatan, belum solid sehingga penanganan bencana seringkali tidak terintegrasi. Kapasitas Tagana juga belum merata di seluruh wilayah, yang menyebabkan kesenjangan dalam respon darurat. Ditambah lagi, anggaran kesiapsiagaan terbatas sehingga upaya antisipasi maupun pemulihan pascabencana tidak berjalan optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terbatasnya pelayanan kesejahteraan sosial disebabkan oleh keterbatasan tenaga dan kapasitas SDM, lemahnya koordinasi lintas sektor, data yang belum valid, keterbatasan anggaran, serta sarana prasarana yang belum memadai. Permasalahan ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan saling memperkuat satu sama lain. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan yang menyeluruh dan terpadu agar pelayanan kesejahteraan sosial dapat ditingkatkan secara signifikan dan berkelanjutan. Gambar 2. 3 Pohon Masalah Kualitas Pelayanan Taman makam pahlawan belum optimal Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025
76. 2.Kualitas pelayanan taman makam pahlawan belum optimal Permasalahan utama yang dihadapi adalah kualitas pelayanan Taman Makam Pahlawan (TMP) yang belum optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang mencakup keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya pemeliharaan, serta belum memadainya prosedur pelayanan. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menyebabkan pelayanan TMP belum mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial maupun ekspektasi masyarakat. Pertama, pada aspek sarana dan prasarana TMP, permasalahan yang muncul adalah belum terpenuhinya standar Kemensos. Penyebab utamanya adalah keterbatasan anggaran pembangunan maupun pengadaan sarana dan prasarana. Skala prioritas anggaran lebih diarahkan pada kegiatan lain yang dianggap lebih mendesak, sehingga pengembangan sarana TMP seringkali tertunda. Selain itu, usulan peningkatan sarana dan prasarana TMP yang diajukan belum disusun secara detail dan komprehensif, sehingga tidak dapat sepenuhnya diakomodasi dalam perencanaan anggaran. Kedua, selain keterbatasan anggaran, proses penyesuaian standar sarana dan prasarana TMP juga belum terencana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh belum tersusunnya roadmap penyesuaian sarpras yang mengacu pada standar Kemensos. Akibatnya, arah pengembangan TMP tidak memiliki pedoman yang jelas dan berkesinambungan. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya koordinasi dengan Kemensos terkait kebutuhan sarana prasarana, sehingga proses standarisasi berjalan lambat dan tidak terintegrasi dengan kebijakan nasional. Ketiga, dalam aspek pemeliharaan TMP, permasalahan yang menonjol adalah jadwal pemeliharaan yang tidak konsisten. Pemeliharaan intensif umumnya hanya dilakukan menjelang peringatan hari besar nasional, sementara pada hari-hari biasa pemeliharaan dilakukan secara terbatas. Hal ini membuat kondisi fisik TMP kurang terjaga sepanjang waktu. Selain itu, tidak adanya mekanisme monitoring rutin terhadap kondisi TMP menyebabkan berbagai kerusakan atau kekurangan tidak segera teridentifikasi, sehingga semakin memperburuk kualitas pemeliharaan. Keempat, pada aspek pelayanan TMP, kelemahan terletak pada belum adanya prosedur pelayanan yang baku. Ketiadaan SOP pelayanan membuat mekanisme pelayanan TMP belum memiliki standar yang seragam, baik dari sisi teknis maupun administratif. Kondisi ini berdampak pada pelayanan yang kurang konsisten dan terkadang berbeda antarpetugas. Selain itu, mekanisme pencatatan dan pengelolaan kunjungan juga belum seragam, sehingga data kunjungan tidak terdokumentasi secara baik dan sulit digunakan untuk evaluasi maupun perencanaan pengembangan layanan. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan TMP belum optimal bukan hanya karena faktor teknis, tetapi juga karena kurangnya perencanaan strategis, koordinasi, serta kelemahan dalam tata kelola. Keterbatasan anggaran dan minimnya prioritas menyebabkan pengembangan sarana prasarana tidak sesuai standar. Ketidakteraturan pemeliharaan memperburuk kondisi fisik TMP, sementara belum adanya prosedur pelayanan baku melemahkan kualitas pelayanan langsung kepada masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan TMP memerlukan pendekatan yang lebih terencana dan komprehensif. Penyusunan roadmap penyesuaian standar, penguatan koordinasi dengan Kemensos, penetapan SOP pelayanan, serta penjadwalan pemeliharaan rutin menjadi langkah penting yang harus dilakukan. Tanpa adanya perbaikan di seluruh aspek ini, kualitas pelayanan TMP akan terus tertinggal dan belum mampu memenuhi standar pelayanan yang diharapkan. Gambar 2. 4 Pohon Masalah Rendahnya kualitas pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025
77. 3.Rendahnya kualitas pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya kualitas pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari keterbatasan program pembangunan keluarga, belum terpenuhinya layanan KB, tingginya tingkat fertilitas, lemahnya sistem informasi kependudukan, hingga kurang optimalnya advokasi, sosialisasi, dan koordinasi lintas sektor. Hambatan-hambatan ini menurunkan efektivitas program Bangga Kencana dan berdampak pada belum tercapainya sasaran pembangunan kependudukan secara menyeluruh. Pertama, pada aspek kualitas pembangunan keluarga, masalah muncul karena program peningkatan ketahanan keluarga belum menjangkau semua sasaran. Pelaksanaan Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia) masih belum merata di semua wilayah. Jumlah kelompok kegiatan seperti PIK-R, UPPKS, dan PPKS juga masih terbatas, sementara sarana pendukung bagi kelompok kegiatan belum memadai. Selain itu, partisipasi keluarga dalam program juga masih rendah. Kesadaran keluarga untuk mengikuti kegiatan pembangunan keluarga belum optimal, edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja maupun calon pengantin belum intensif, dan jumlah kader serta pendamping keluarga masih belum mencukupi. Kedua, dalam hal pelayanan keluarga berencana (KB), terdapat dua permasalahan utama, yaitu terbatasnya akses layanan KB dan rendahnya pemanfaatan layanan KB. Dari sisi akses, belum semua fasilitas kesehatan siap melayani KB karena sebarannya tidak merata. Distribusi alat dan obat kontrasepsi juga belum lancar, ditambah dengan keterbatasan tenaga medis terlatih dalam melayani metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Dari sisi pemanfaatan, rendahnya kesadaran pasangan usia subur dalam perencanaan keluarga menjadi kendala signifikan. Stigma sosial terhadap penggunaan kontrasepsi, terutama KB pria, masih kuat, dan informasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) belum menjangkau semua kelompok masyarakat. Ketiga, permasalahan tingginya tingkat fertilitas juga menjadi tantangan. Edukasi dan advokasi tentang kesehatan reproduksi belum berjalan efektif. Edukasi di sekolah dan masyarakat belum menyeluruh, program edukasi bagi calon pengantin belum rutin, dan dokumen promosi maupun KIE Bangga Kencana belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, dukungan lini lapangan juga belum maksimal. Jumlah dan kapasitas penyuluh KB/PLKB terbatas, pembinaan Kampung KB tidak berkelanjutan, serta koordinasi lintas sektor di tingkat desa dan kelurahan belum solid. Keempat, dalam aspek sistem informasi, data, dan dokumen kependudukan, permasalahan muncul karena data keluarga belum dikelola secara sistematis. Pencatatan dan pengumpulan data keluarga belum rutin, validasi dan pembaruan data masih dilakukan secara manual, dan banyak Rumah Data Kependudukan yang tidak aktif. Dokumen dan laporan pengendalian penduduk juga belum lengkap; profil kependudukan tidak selalu update, dokumen GDPK 5 Pilar belum disusun secara konsisten, serta laporan hasil pengendalian program seringkali tidak tepat waktu. Selain itu, mekanisme koordinasi dan pengawasan belum kuat karena pengawasan penyelenggaraan SIK tidak intensif, sinkronisasi antar-OPD belum berjalan optimal, dan forum koordinasi rutin jarang dilaksanakan. Kelima, permasalahan advokasi, sosialisasi, dan koordinasi lintas sektor juga masih menonjol. Dukungan stakeholder terhadap program Bangga Kencana masih lemah, ditandai dengan keterlibatan organisasi masyarakat yang belum merata, advokasi ke mitra kerja yang terbatas, serta sosialisasi program yang kurang menarik dan tidak sesuai dengan budaya lokal. Koordinasi program lintas sektor pun tidak konsisten. Rapat koordinasi di tingkat kecamatan (Rakorcam), desa (Rakordes), maupun pertemuan minilok tidak dilaksanakan secara rutin. Integrasi program pembangunan di Kampung KB juga belum solid, sementara peran lintas sektor dalam pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) belum kuat. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kualitas pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga terkait dengan kelemahan dalam perencanaan, koordinasi, ketersediaan sumber daya, serta dukungan lintas sektor. Keterbatasan akses layanan, lemahnya data, rendahnya partisipasi masyarakat, hingga minimnya sosialisasi yang efektif, semuanya saling berkaitan dan memperburuk kondisi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk, dibutuhkan strategi yang lebih komprehensif dan terarah. Upaya yang diperlukan meliputi pemerataan program Tribina, peningkatan akses dan pemanfaatan layanan KB, penguatan edukasi dan advokasi kesehatan reproduksi, penataan sistem data kependudukan yang lebih akurat, serta optimalisasi peran stakeholder melalui advokasi dan koordinasi lintas sektor. Tanpa langkah-langkah perbaikan ini, kualitas pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk akan sulit ditingkatkan secara signifikan dan berkelanjutan. Gambar 2. 5 Pengelolaan manajemen dan dukungan sekretariat belum optimal Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025
78. 4.Pengelolaan manajemen dan dukungan sekretariat belum optimal Permasalahan utama yang dihadapi adalah pengelolaan manajemen dan dukungan sekretariat yang belum optimal. Permasalahan ini berimplikasi pada kurang maksimalnya fungsi sekretariat dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam hal perencanaan, tata kelola administrasi, sarana prasarana, pemanfaatan sistem informasi, serta koordinasi internal. Berbagai penyebab yang melatarbelakangi kondisi tersebut dapat diuraikan secara rinci melalui lima aspek utama (CSF). Pertama, dalam aspek perencanaan dan evaluasi, kelemahan utama bersumber dari keterbatasan SDM serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang belum sistematis. Ketersediaan SDM tidak sebanding dengan beban kerja dan kebutuhan, sementara pengetahuan pegawai tentang perencanaan dan evaluasi masih terbatas. Di sisi lain, mekanisme monitoring dan evaluasi belum berjalan baik karena belum adanya SOP baku serta kegiatan monev yang tidak rutin dilaksanakan. Keterbatasan data yang terdokumentasi dan terintegrasi semakin memperparah keadaan, karena dokumentasi masih dilakukan secara manual dan parsial tanpa adanya sistem basis data terpadu. Kedua, dari sisi administrasi dan tata kelola, masalah muncul karena prosedur administrasi yang belum seragam. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya pedoman kerja standar dan penyampaian instruksi yang masih bersifat informal. Selain itu, pengelolaan arsip dan dokumen belum optimal, di mana sebagian besar arsip belum terdigitalisasi dan ruang penyimpanan fisik tidak memadai. Disiplin administrasi pegawai juga masih rendah, karena kurangnya pengawasan administrasi harian dan tidak adanya penerapan reward and punishment dalam menjaga ketertiban administrasi. Ketiga, pada aspek sarana dan prasarana, kendala muncul akibat kondisi sarpras yang belum memadai dan sebagian dalam keadaan rusak. Hal ini dipengaruhi oleh anggaran pemeliharaan yang terbatas, di mana alokasi anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan realisasi pemeliharaan sering tidak optimal. Inventarisasi sarpras juga tidak rutin dilakukan, sehingga data sarana prasarana tidak diperbarui secara berkala dan monitoring kondisinya kurang intensif. Pemanfaatan sarpras pun belum efisien, misalnya distribusi yang tidak merata antar unit serta sarpras yang tersedia namun kurang dimanfaatkan secara maksimal. Keempat, dalam aspek pemanfaatan sistem informasi dan transformasi digital, masalah mendasar terletak pada keterbatasan infrastruktur dan kapasitas SDM. Jaringan internet belum stabil dan sebagian perangkat TI sudah usang, sehingga menghambat digitalisasi. Selain itu, banyak pegawai yang belum terbiasa menggunakan aplikasi digital, bahkan masih terdapat resistensi terhadap perubahan teknologi. Sistem informasi yang ada juga belum terintegrasi, karena aplikasi berjalan parsial dan data tersebar di masing-masing unit. Dukungan anggaran dan kebijakan internal pun belum konsisten, sehingga transformasi digital belum sepenuhnya terwujud. Kelima, terkait koordinasi internal sekretariat, hambatan utama adalah mekanisme koordinasi yang belum terstruktur. Forum koordinasi tidak rutin dilaksanakan, sementara prosedur koordinasi belum dibakukan. Alur komunikasi antarunit juga belum lancar, ditandai dengan informasi yang tidak tersampaikan menyeluruh serta koordinasi yang masih bersifat sektoral. Kepemimpinan pun belum mendorong sinergi, karena arahan pimpinan belum konsisten dan peran koordinator tidak berjalan optimal. Di samping itu, budaya kerja kolaboratif belum terbentuk, pegawai cenderung bekerja secara individual, dan minim kegiatan internal yang memperkuat kebersamaan. Keseluruhan permasalahan ini menunjukkan bahwa akar utama dari belum optimalnya pengelolaan sekretariat adalah lemahnya tata kelola manajemen, keterbatasan sumber daya, dan minimnya dukungan sistem pendukung. Keterbatasan SDM, infrastruktur, dan anggaran menjadi faktor penghambat teknis, sedangkan lemahnya mekanisme koordinasi, tata kelola, dan transformasi digital memperburuk kondisi secara kelembagaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan pengelolaan manajemen dan dukungan sekretariat yang optimal, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan kapasitas SDM, penyusunan pedoman kerja standar, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, digitalisasi administrasi, penyediaan sarpras yang memadai, serta penguatan budaya kerja kolaboratif. Tanpa adanya perbaikan menyeluruh di seluruh aspek tersebut, sekretariat akan sulit menjalankan perannya secara efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Purworejo adalah: “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)” Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan lima misi pembangunan, yaitu:
79. 1.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera.
80. 2.Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah.
81. 3.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
82. 4.Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal.
83. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi. Dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinsosdaldukkb secara khusus mendukung Misi 1, dan Misi 5 melalui penyelenggaraan pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, perlindungan kelompok rentan, pengendalian penduduk, dan penguatan tata kelola layanan publik. • Mendukung Misi 1, Dinsosdaldukkb berfokus pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pendampingan keluarga, serta pengelolaan kependudukan dan keluarga berencana. • Mendukung Misi 5, Dinsosdaldukkb menekankan penguatan tata kelola internal, peningkatan sistem informasi dan administrasi pelayanan, serta pemeliharaan fasilitas publik sebagai bagian dari penunjang urusan pemerintah daerah. Dengan demikian, tugas dan fungsi Dinsosdaldukkb sejalan dengan visi dan misi kepala daerah, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan sosial, ekonomi, dan tata kelola yang lebih baik di Kabupaten Purworejo. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Penetapan tujuan dan sasaran Renstra Dinsosdaldukkb dilakukan untuk menjembatani visi dan misi kepala daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Tujuan Renstra mencerminkan capaian strategis yang ingin diwujudkan selama periode 2025-2029, sedangkan sasaran merupakan indikator yang lebih spesifik dan terukur untuk memastikan efektivitas dan efisiensi layanan. Perumusan tujuan dan sasaran disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Dinsosdaldukkb, selaras dengan sasaran RPJMD, kondisi saat ini, serta norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku. Dengan demikian, tujuan dan sasaran ini menjadi landasan bagi strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Purworejo. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran Renstra, Dinsosdaldukkb berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. NSPK menjadi dasar acuan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan standar nasional, efektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mempermudah pengelolaan, NSPK yang relevan dibagi menjadi dua bidang utama sesuai urusan yang diampu Dinsosdaldukkb, yaitu:
a.Bidang Sosial Bidang sosial mengacu pada regulasi yang mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat rentan di tingkat kabupaten/kota. NSPK di bidang sosial mencakup:
1. 1.Permensos Nomor 23 tahun 2014 tentang TENTANG STANDAR PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL DAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL
2. 2.Permensos Nomor 9 Tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
3. 3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. 4.Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
5. 5.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak
6. 6.Permensos No. 19 Tahun 2012 tentang pedoman pelayanan sosial lansia
7. 7.Permensos No. 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
8. 8.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas
9. 9.Peraturan Menteri Sosial No 2 tahun 2019 tentang Bantuan sosial Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin
10. 10.Peraturan menteri Sosial No 5 tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial
11. 11.Peraturan menteri Sosial no 3 tahun 2025 tentang pemutakhiran dan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional untuk bantuan Sosial, Pemberdayaan sosial dan Program Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial
12. 12.Peraturan menteri Keuangan No 72 tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pelaksanaan NSPK di bidang sosial menjadi dasar bagi perumusan program, kegiatan, dan evaluasi kinerja Dinsosdaldukkb, sehingga layanan sosial dapat berjalan sesuai standar, merata, dan berkualitas.
b.Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bidang ini mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Kementerian Dukcapil terkait pengendalian penduduk dan program keluarga berencana di tingkat kabupaten/kota. NSPK di bidang ini mencakup:
1. 1.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting
2. 2.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana.
3. 3.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025.
4. 4.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.
5. 5.Peraturan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pendayagunaan Penyuluh KB dan PLKB.
6. 6.Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Dengan memahami dan menerapkan NSPK di kedua bidang tersebut, Dinsosdaldukkb dapat memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan standar nasional, mendukung pencapaian tujuan pembangunan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Purworejo Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan, penyusunan tabel Tujuan dan Sasaran Renstra Dinsosdaldukkb disajikan untuk memudahkan pemahaman dan pemetaan capaian yang ingin dicapai selama periode 2025-2029. Tabel ini menyajikan tujuan utama perangkat daerah, diikuti oleh sasaran spesifik yang terukur sesuai urusan yang diampu, sehingga setiap sasaran dapat dijadikan indikator keberhasilan program dan kegiatan. Dengan adanya tabel ini, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Dinsosdaldukkb dapat dilakukan secara lebih terarah, sistematis, dan akuntabel, sekaligus memudahkan pemantauan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET .2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 S1, Meningkatn ya kualitas manusia Meningkatkan kualitas keluarga, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pelayanan taman makam pahlawan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daer ah Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahtera an Sosial yang Tertangani 27,00 % 27,50 % 28,00 % 28,50 % 29,00 % 29,50 % Meningkatn ya penanganan pemerlu pelayanan kesejahtera an sosial (PPKS) Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahtera an Sosial yang Tertangani 27,00 % 27,50 % 28,00 % 28,50 % 29,00 % 29,50 % Indeks Pembangun an Keluarga (Ibangga) 64,23 65,16 66,09 67,02 67,95 68,88 Meningkatn ya kualitas pengendalia n penduduk Kehamilan Tidak Direncanak an (KTD) 13,80 12,90 12,00 11,20 10,50 9,80 Demand Satisfied 84,20 84,50 84,80 85,20 85,50 85,80 Total Fertility Rate 2,10 2,09 2,09 2,08 2,07 2,06 S5, Meningkatn ya tata kelola pemerintah an yang baik, bersih, berkeadilan, responsif Meningkatkan kualitas keluarga, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pelayanan taman makam Indeks Kepuasan Masyarakat (Taman Makam Pahlawan) 73,00 75,00 76,00 77,00 78,00 79,00 Meningkatn ya pelayanan Taman Indeks Kepuasan Masyarakat (Taman 73,00 75,00 76,00 77,00 78,00 79,00 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET .2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 berbasis teknologi informasi pahlawan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daer ah Makam Pahlawan Makam Pahlawan) Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 Meningkatn ya akuntabilita s kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025 Tujuan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) adalah Meningkatkan kualitas keluarga, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pelayanan taman makam pahlawan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Tujuan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga, penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), palayanan taman makam pahlawan, serta penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Pertama, peningkatan kualitas keluarga merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Keluarga yang berkualitas akan melahirkan generasi yang sehat, berpendidikan, dan produktif. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional maupun provinsi yang menekankan pentingnya ketahanan keluarga sebagai basis pengendalian penduduk dan kesejahteraan sosial. Kedua, penanganan PPKS menjadi mandat utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kehadiran negara melalui perangkat daerah diwujudkan dalam perlindungan, pemberdayaan, serta pemenuhan hak dasar bagi kelompok rentan seperti anak terlantar, penyandang disabilitas, lanjut usia, fakir miskin, dan korban bencana. Dengan penanganan yang tepat, diharapkan tingkat kerentanan sosial dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara inklusif. Ketiga, pelayanan taman makam pahlawan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kepahlawanan merupakan upaya pelestarian jati diri bangsa dan penguatan karakter kebangsaan di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks. Penghargaan terhadap pahlawan nasional maupun daerah tidak hanya bersifat seremonial, melainkan juga menjadi sarana pembelajaran nilai kejuangan, semangat gotong royong, dan nasionalisme bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Keempat, akuntabilitas kinerja perangkat daerah adalah prasyarat penting untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan Dinsosdaldukkb dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Akuntabilitas kinerja juga menjadi instrumen untuk membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan keempat tujuan tersebut, Dinsosdaldukkb berkomitmen untuk berperan aktif dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah, mewujudkan masyarakat Purworejo yang lebih sejahtera, berketahanan, inklusif, serta berdaya saing dalam menghadapi tantangan masa depan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinsosdaldukkb menetapkan sejumlah indikator kinerja yang terukur dan terintegrasi dengan sasaran Renstra.
7. 1.Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani menjadi tolok ukur pencapaian tujuan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo. Target indikator ini ditetapkan secara bertahap, dari 27% pada tahun 2025 hingga 29,5% pada tahun 2030. Peningkatan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan perlindungan, pendampingan, dan pemberdayaan bagi anak terlantar, lanjut usia, penyandang disabilitas, fakir miskin, serta korban bencana. Dengan demikian, langkah terarah ini diharapkan mampu menekan tingkat kerentanan sosial serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.
8. 2.Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) merupakan indikator kunci untuk sasaran Meningkatnya kualitas manusia (S1). Nilai Ibangga ditargetkan meningkat dari 64,23 pada 2025 menjadi 68,88 pada 2030. Indikator ini mendukung sasaran Renstra Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk, yang diukur melalui beberapa sub-indikator: • Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD), menurun dari 13,80% pada 2025 menjadi 9,80% pada 2030; • Demand Satisfied, meningkat dari 84,20% menjadi 85,80%; • Total Fertility Rate (TFR), menurun dari 2,10 menjadi 2,06. Peningkatan nilai Ibangga dan perbaikan indikator pengendalian penduduk ini mencerminkan upaya Dinsosdaldukkb dalam memperkuat kualitas keluarga melalui program keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga.
9. 3.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Taman Makam Pahlawan (TMP) digunakan untuk mendukung sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, dan responsif berbasis teknologi informasi (S5). Target IKM TMP meningkat dari 73,00 pada 2025 menjadi 79,00 pada 2030, sejalan dengan sasaran Renstra Meningkatnya pelayanan Taman Makam Pahlawan. Peningkatan kepuasan masyarakat ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan yang berkualitas dan menghormati nilai kepahlawanan.
10. 4.Nilai SAKIP Perangkat Daerah juga menjadi indikator untuk sasaran S5, serta mendukung sasaran Renstra Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Nilai SAKIP ditargetkan naik dari 68,02 pada 2025 menjadi 80,20 pada 2030. Peningkatan ini menunjukkan fokus Dinsosdaldukkb dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dinsosdaldukkb dalam upaya mencapai tujuan tersebut didukung dengan adanya sasaran yang disusun secara terarah, terukur, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Sasaran ini menjadi landasan operasional bagi perangkat daerah dalam merumuskan program dan kegiatan, sehingga setiap langkah yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan indikator kinerja, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Dengan demikian, keberadaan sasaran strategis berfungsi sebagai jembatan antara tujuan jangka panjang dan implementasi pelayanan yang diberikan Dinsosdaldukkb.
11. 1.Meningkatnya penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) Sasaran strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo adalah meningkatnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Sasaran ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan layanan perlindungan, pendampingan, serta pemberdayaan bagi kelompok rentan, seperti anak terlantar, lanjut usia, penyandang disabilitas, fakir miskin, dan korban bencana. Indikator yang digunakan adalah persentase PPKS yang tertangani, dengan target capaian yang terus meningkat setiap tahun, yaitu 27% pada tahun 2025, naik menjadi 27,5% pada 2026, 28% pada 2027, 28,5% pada 2028, 29% pada 2029, hingga 29,5% pada 2030. Peningkatan ini menggambarkan upaya sistematis memperluas cakupan layanan dan meningkatkan kualitas intervensi sosial, sehingga mampu menekan kerentanan serta mewujudkan kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
12. 2.Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk Sasaran meningkatnya kualitas pengendalian penduduk merupakan upaya strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk dengan kualitas pembangunan manusia. Fokus ini diarahkan agar dinamika kependudukan tidak menimbulkan beban ketergantungan tinggi, tetapi justru menjadi modal pembangunan daerah yang lebih produktif dan berkelanjutan. Indikator pertama adalah Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) yang perlu ditekan karena berimplikasi pada kesehatan ibu-anak, kesiapan keluarga, hingga kesejahteraan sosial. Target KTD diturunkan secara bertahap dari 13,8 pada tahun 2025 menjadi 9,8 pada 2030, melalui edukasi reproduksi, peningkatan akses layanan KB, serta dukungan konseling keluarga. Indikator kedua, Demand Satisfied, mencerminkan persentase kebutuhan ber-KB yang terpenuhi. Target meningkat dari 84,2% pada tahun 2025 hingga 85,8% pada 2030. Pencapaian ini diupayakan lewat penguatan layanan KB yang merata, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan kesadaran masyarakat untuk merencanakan keluarga. Indikator ketiga adalah Total Fertility Rate (TFR) dengan target stabil menurun dari 2,1 pada 2025 menjadi 2,06 pada 2030. Capaian ini akan mendukung tercapainya keluarga kecil berkualitas sesuai sasaran nasional melalui peran aktif penyuluh KB, pemberdayaan keluarga, dan kerja sama lintas sektor.
13. 3.Meningkatnya pelayanan Taman Makam Pahlawan Sasaran meningkatnya pelayanan Taman Makam Pahlawan (TMP) merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan penghormatan kepada jasa para pahlawan serta menjaga nilai-nilai kepahlawanan tetap hidup di tengah masyarakat. Pelayanan TMP tidak hanya menyangkut pemeliharaan fisik dan kebersihan area makam, tetapi juga mencakup peningkatan tata kelola, kenyamanan pengunjung, dan penyelenggaraan upacara yang khidmat. Indikator yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) TMP, dengan target yang meningkat secara konsisten, yakni dari 73 pada tahun 2025 menjadi 79 pada tahun 2030. Peningkatan ini mencerminkan upaya sistematis dalam memperbaiki kualitas layanan, melibatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat peran TMP sebagai sarana pendidikan karakter dan penghayatan nilai patriotisme bagi generasi mendatang.
14. 4.Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah mencerminkan komitmen Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi hasil. Akuntabilitas menjadi kunci agar setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Indikator yang digunakan adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dengan target peningkatan secara konsisten dari 68,02 pada tahun 2025 hingga mencapai 80,20 pada tahun 2030. Peningkatan ini menggambarkan upaya berkelanjutan dalam memperbaiki perencanaan, penganggaran berbasis kinerja, serta evaluasi capaian program. Dengan demikian, perangkat daerah mampu memberikan pelayanan publik yang lebih terukur, akuntabel, dan berdaya guna. Berdasarkan tujuan, indikator, dan sasaran Renstra Dinsosdaldukkb, dapat disimpulkan bahwa arah pembangunan daerah fokus pada empat hal utama, yaitu: peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk, penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Indikator kinerja yang terukur, seperti Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani, Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga), Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Makam Pahlawan, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah, menunjukkan target yang meningkat secara bertahap hingga 2030. Peningkatan indikator tersebut mencerminkan upaya Dinsosdaldukkb dalam mewujudkan kualitas manusia yang lebih baik, kesejahteraan sosial yang merata, pelayanan publik yang profesional dan berkeadilan, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif. Dengan sasaran dan target yang jelas, Dinsosdaldukkb mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program secara terarah, sehingga seluruh kegiatan berdampak nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian visi-misi Kabupaten Purworejo. 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Renstra Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025–2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif, memuat langkah-langkah dan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD. Strategi ini mencakup optimalisasi sumber daya, penentuan fokus dan prioritas, tahapan pelaksanaan, serta perumusan program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tepat. Pendekatan ini dirancang untuk menghadapi lingkungan yang dinamis dan kompleks, sekaligus memastikan setiap langkah pembangunan selaras dengan visi dan misi Dinsosdaldukkb. Dalam rangka menjamin pencapaian sasaran secara bertahap dan terukur, pembangunan daerah dilaksanakan melalui penahapan pembangunan tahunan. Penahapan ini menunjukkan prioritas kegiatan setiap tahun yang disusun berdasarkan urgensi, sumber daya yang tersedia, dan dampak yang diharapkan terhadap kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat. Penahapan Renstra PD dapat disajikan secara sistematis dalam tabel berikut ini : Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Menguatkan penanganan PPKS melalui program pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, serta penanganan bencana Meningkatkan efektivitas program pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, dan penanganan bencana untuk mendukung keluarga berkualitas dan PPKS yang responsif Memantapkan integrasi program pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, dan penanganan bencana sehingga penanganan PPKS lebih optimal, keluarga berkualitas meningkat Mewujudkan layanan PPKS yang terstandarisasi melalui program pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, dan penanganan bencana, untuk membentuk keluarga berkualitas Meneguhkan keberlanjutan program pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, dan penanganan bencana sebagai Meneguhkan keberlanjutan pengelolaan TMP melalui sistem manajemen terintegrasi, pemeliharaan berkelanjutan, inovasi pelayanan berbasis teknologi, dan pelibatan masyarakat untuk memastikan TMP tetap menjadi simbol penghormatan dan edukasi sejarah Menguatkan sistem manajemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Memantapkan Kapasitas Sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Menguatkan kualitas keluarga dan pengendalian penduduk melalui program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan serta Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Meningkatkan efektivitas program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan serta Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) untuk mendukung keluarga berkualitas, kesadaran pengendalian penduduk, dan kesejahteraan keluarga. Memantapkan integrasi program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan serta Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) sehingga pengendalian penduduk lebih optimal dan keluarga berkualitas meningkat. Mewujudkan pelayanan pengendalian penduduk dan pembinaan keluarga berkualitas melalui program KB, Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan serta Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) untuk membentuk keluarga yang mandiri dan sejahtera Meneguhkan keberlanjutan program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan serta Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) sebagai bagian dari pengendalian penduduk yang efektif, dan keluarga berkualitas yang mandiri. Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025 Pembangunan bidang sosial, kepahlawanan, dan pengendalian penduduk–KB diarahkan secara bertahap mulai 2026 hingga 2030. Pada tahap awal, kebijakan menekankan penguatan kualitas program layanan dasar, seperti pemberdayaan sosial, perlindungan korban, pengelolaan Taman Makam Pahlawan, serta peningkatan kualitas program KB dan keluarga sejahtera. Selanjutnya, pada tahap kedua dilakukan peningkatan efektivitas melalui perluasan akses layanan, pemanfaatan informasi publik, dan penguatan partisipasi masyarakat. Memasuki tahap ketiga, fokus diarahkan pada integrasi antarprogram agar lebih sinergis, optimal, dan berkelanjutan. Pada tahap keempat, layanan yang dihasilkan ditujukan untuk mencapai standar pelayanan publik yang representatif dan merata, sekaligus meningkatkan reputasi daerah. Akhirnya, tahap kelima meneguhkan keberlanjutan dengan sistem manajemen yang terintegrasi, mandiri, berkualitas, serta melibatkan peran aktif masyarakat sehingga menjadi simbol pembangunan sosial yang efektif dan berkesinambungan. Berdasarkan tahapan pembangunan yang telah dijelaskan, langkah- langkah strategis tersebut dijabarkan lebih rinci dalam bentuk tabel arah kebijakan Renstra Dinsosdaldukkb, yang memuat sasaran, program/kegiatan, dan sub-kegiatan beserta indikator dan target yang akan dicapai. Tabel ini memberikan panduan operasional mengenai aktivitas yang akan dilakukan setiap tahun, sehingga pelaksanaan strategi dapat terukur, terarah, dan selaras dengan tujuan peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk, pelayanan publik, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Renstra Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 1 S1, Meningkatnya kualitas manusia Arah Kebijakan 2026 : Penguatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, perbaikan tata kelola dan basis data, pemberdayaan sosial ekonomi kelompok rentan dan miskin secara kolaboratif dan multisektor, penguatan kebijakan, perlindungan sosial yang berkeadilan, peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan terhadap PPKS serta pelaksanaan rehabilitasi sosial yang terpadu dan berkelanjutan untuk menurunkan ketimpangan pengeluaran penduduk Penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial ekonomi, peningkatan kapasitas layanan PPKS, serta rehabilitasi sosial yang terpadu dan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui aktivitas fasilitasi lumbung sosial penanganan bencana, pembinaan dan koordinasi Taruna Siaga Bencana, fasilitasi bantuan sandang dan pangan korban bencana, fasilitasi penanganan kelompok rentan, pelayanan dukungan psikososial, penyediaan permakanan dan sandang PPKS, fasilitasi penyediaan alat bantu disabilitas, fasilitasi reunifikasi keluarga, bimbingan fisik mental spiritual, pengelolaan data sosial-ekonomi, verifikasi data bantuan sosial, pembinaan dan pendampingan KUBE, pembinaan PKH, penyaluran bantuan sosial PPKS, buruh tembakau, serta penguatan tata kelola kepahlawanan dan pelayanan TMP. Sosial Arah Kebijakan 2027 : Peningkatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, perbaikan tata kelola dan basis data, pemberdayaan sosial ekonomi kelompok rentan dan miskin secara kolaboratif dan multisektor, penguatan kebijakan, perlindungan sosial yang berkeadilan, peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan terhadap PPKS serta pelaksanaan rehabilitasi sosial yang terpadu dan berkelanjutan untuk menurunkan ketimpangan pengeluaran penduduk Peningkatan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial ekonomi, peningkatan kapasitas layanan PPKS, serta rehabilitasi sosial yang terpadu dan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui aktivitas fasilitasi lumbung sosial penanganan bencana, pembinaan dan koordinasi Taruna Siaga Bencana, fasilitasi bantuan sandang dan pangan korban bencana, fasilitasi penanganan kelompok rentan, pelayanan dukungan psikososial, penyediaan permakanan dan sandang PPKS, fasilitasi penyediaan alat bantu disabilitas, fasilitasi reunifikasi keluarga, bimbingan fisik mental spiritual, pengelolaan data sosial-ekonomi, verifikasi data bantuan sosial, pembinaan dan pendampingan KUBE, pembinaan PKH, penyaluran bantuan sosial PPKS, buruh tembakau, serta penguatan tata kelola kepahlawanan dan pelayanan TMP. Sosial Arah Kebijakan 2028 : Pemantapan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, perbaikan tata kelola dan basis data, pemberdayaan sosial ekonomi kelompok rentan dan miskin secara kolaboratif dan multisektor, penguatan kebijakan, perlindungan sosial yang berkeadilan, peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan terhadap PPKS serta pelaksanaan rehabilitasi sosial yang terpadu dan berkelanjutan untuk menurunkan ketimpangan pengeluaran penduduk Pemantapan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial ekonomi, peningkatan kapasitas layanan PPKS, serta rehabilitasi sosial yang terpadu dan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui aktivitas fasilitasi lumbung sosial penanganan bencana, pembinaan dan koordinasi Taruna Siaga Bencana, fasilitasi bantuan sandang dan pangan korban bencana, fasilitasi penanganan kelompok rentan, pelayanan dukungan psikososial, penyediaan permakanan dan sandang PPKS, fasilitasi penyediaan alat bantu disabilitas, fasilitasi reunifikasi keluarga, bimbingan fisik mental spiritual, pengelolaan data sosial-ekonomi, verifikasi data bantuan sosial, pembinaan dan pendampingan KUBE, pembinaan PKH, penyaluran bantuan sosial PPKS, buruh tembakau, serta penguatan tata kelola kepahlawanan dan pelayanan TMP. Sosial Arah Kebijakan 2029 : Perwujudan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, perbaikan tata kelola dan basis data, pemberdayaan sosial ekonomi kelompok rentan dan miskin secara kolaboratif dan multisektor, penguatan kebijakan, perlindungan sosial yang berkeadilan, peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan terhadap PPKS serta pelaksanaan rehabilitasi sosial yang terpadu dan berkelanjutan untuk menurunkan ketimpangan pengeluaran penduduk Perwujudan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial ekonomi, peningkatan kapasitas layanan PPKS, serta rehabilitasi sosial yang terpadu dan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui aktivitas fasilitasi lumbung sosial penanganan bencana, pembinaan dan koordinasi Taruna Siaga Bencana, fasilitasi bantuan sandang dan pangan korban bencana, fasilitasi penanganan kelompok rentan, pelayanan dukungan psikososial, penyediaan permakanan dan sandang PPKS, fasilitasi penyediaan alat bantu disabilitas, fasilitasi reunifikasi keluarga, bimbingan fisik mental spiritual, pengelolaan data sosial-ekonomi, verifikasi data bantuan sosial, pembinaan dan pendampingan KUBE, pembinaan PKH, penyaluran bantuan sosial PPKS, buruh tembakau, serta penguatan tata kelola kepahlawanan dan pelayanan TMP. Sosial Arah Kebijakan 2030 : Peneguhan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, Peneguhan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial ekonomi, peningkatan kapasitas layanan PPKS, serta rehabilitasi sosial yang terpadu dan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui aktivitas fasilitasi lumbung sosial penanganan bencana, pembinaan dan koordinasi Taruna Siaga Bencana, fasilitasi bantuan sandang dan Sosial NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, perbaikan tata kelola dan basis data, pemberdayaan sosial ekonomi kelompok rentan dan miskin secara kolaboratif dan multisektor, penguatan kebijakan, perlindungan sosial yang berkeadilan, peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan terhadap PPKS serta pelaksanaan rehabilitasi sosial yang terpadu dan berkelanjutan untuk menurunkan ketimpangan pengeluaran penduduk pangan korban bencana, fasilitasi penanganan kelompok rentan, pelayanan dukungan psikososial, penyediaan permakanan dan sandang PPKS, fasilitasi penyediaan alat bantu disabilitas, fasilitasi reunifikasi keluarga, bimbingan fisik mental spiritual, pengelolaan data sosial-ekonomi, verifikasi data bantuan sosial, pembinaan dan pendampingan KUBE, pembinaan PKH, penyaluran bantuan sosial PPKS, buruh tembakau, serta penguatan tata kelola kepahlawanan dan pelayanan TMP. 2 Arah Kebijakan 2026 : Penguatan optimalisasi pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga dalam pengendalian jumlah penduduk serta pembentukan keluarga sejahtera dan terencana Penguatan optimalisasi pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga dalam pengendalian jumlah penduduk serta pembentukan keluarga sejahtera dan terencana, yang dilaksanakan melalui koordinasi pengendalian program Bangga Kencana, fasilitasi pemanfaatan data dan informasi (GDPK, SIGA, Rumah Data Kampung KB), penyuluhan, promosi, dan distribusi sarana KIE, pelayanan serta penyediaan sarana penunjang KB termasuk MKJP dan KB pria, pembinaan fasilitas kesehatan dan tenaga lini lapangan, pendampingan keluarga berisiko stunting serta percepatan penurunan stunting, pembinaan UPPKA dan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, penguatan peran IMP/PPKBD, fasilitasi Duta Genre, serta peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan secara terintegrasi lintas sektor. PPKB Arah Kebijakan 2027 : Peningkatan pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga dalam pengendalian jumlah penduduk serta pembentukan keluarga sejahtera dan terencana Peningkatan pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga dalam pengendalian jumlah penduduk serta pembentukan keluarga sejahtera dan terencana, yang dilaksanakan melalui koordinasi dan fasilitasi program Bangga Kencana, optimalisasi pemanfaatan data dan informasi keluarga (GDPK, SIGA, dan Rumah Data Kampung KB), penguatan penyuluhan, promosi, dan distribusi sarana KIE, peningkatan pelayanan serta sarana penunjang KB termasuk MKJP dan KB pria, pembinaan fasilitas kesehatan dan tenaga lini lapangan, pemantapan pendampingan keluarga berisiko stunting dan percepatan penurunan stunting, pengembangan UPPKA dan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, penguatan IMP/PPKBD, fasilitasi Duta Genre, serta pemantapan peran mitra dan organisasi kemasyarakatan melalui integrasi lintas sektor. PPKB Arah Kebijakan 2028 : Pemantapan pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga dalam pengendalian jumlah penduduk serta pembentukan keluarga sejahtera dan terencana Pemantapan pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga dalam pengendalian jumlah penduduk serta pembentukan keluarga sejahtera dan terencana, yang dilaksanakan melalui koordinasi dan fasilitasi program Bangga Kencana, optimalisasi pemanfaatan data dan informasi keluarga (GDPK, SIGA, dan Rumah Data Kampung KB), penguatan penyuluhan, promosi, dan distribusi sarana KIE, peningkatan pelayanan serta sarana penunjang KB termasuk MKJP dan KB pria, pembinaan fasilitas kesehatan dan tenaga lini lapangan, pemantapan pendampingan keluarga berisiko stunting dan percepatan penurunan stunting, pengembangan UPPKA dan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, penguatan IMP/PPKBD, fasilitasi Duta Genre, serta pemantapan peran mitra dan organisasi kemasyarakatan melalui integrasi lintas sektor. PPKB Arah Kebijakan 2029 : Perwujudan pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga dalam pengendalian jumlah penduduk serta pembentukan keluarga sejahtera dan terencana Perwujudan pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga dalam pengendalian jumlah penduduk serta pembentukan keluarga sejahtera dan terencana, yang dilaksanakan melalui penguatan koordinasi program Bangga Kencana, pemanfaatan optimal data dan informasi keluarga (GDPK, SIGA, dan Rumah Data Kampung KB), perwujudan layanan penyuluhan dan promosi KIE yang merata, peningkatan kualitas pelayanan dan sarana penunjang KB termasuk MKJP dan KB pria, pembinaan berkelanjutan fasilitas kesehatan dan tenaga lini lapangan, perwujudan pendampingan keluarga berisiko stunting dan percepatan penurunan stunting, penguatan kemandirian UPPKA dan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, optimalisasi IMP/PPKBD, fasilitasi Duta Genre, serta perwujudan sinergi mitra dan organisasi kemasyarakatan melalui integrasi lintas sektor. PPKB Arah Kebijakan 2030 : Peneguhan pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga dalam pengendalian jumlah penduduk serta pembentukan keluarga sejahtera dan terencana Peneguhan pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga dalam pengendalian jumlah penduduk serta pembentukan keluarga sejahtera dan terencana, yang dilaksanakan melalui peneguhan koordinasi dan integrasi lintas sektor program Bangga Kencana, pemantapan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan (GDPK, SIGA, dan Rumah Data Kampung KB), peneguhan layanan penyuluhan dan promosi KIE berbasis media massa maupun komunitas, peningkatan keberlanjutan pelayanan KB berkualitas termasuk MKJP dan KB pria, penguatan fasilitas kesehatan dan tenaga lini lapangan, peneguhan pendampingan keluarga berisiko stunting dan program ketahanan keluarga, pengembangan UPPKA dan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang mandiri, serta peneguhan peran Duta Genre, IMP/PPKBD, mitra, dan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung kesejahteraan keluarga. PPKB NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 4 S5, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Arah Kebijakan 2026 : Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Penguatan inovasi pengelolaan Taman Makam Pahlawan melalui penerapan digitalisasi data kepahlawanan dan makam, integrasi sistem informasi pelayanan TMP, serta keterbukaan informasi dan layanan publik yang transparan dan mudah diakses untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan melalui Pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sarana prasarana sesuai standar Kemensos, pengelolaan serta pemeliharaan rutin Taman Makam Pahlawan Nasional, penyediaan layanan pemakaman, serta fasilitasi kegiatan ziarah dan studi di TMP Nasional. TMP Arah Kebijakan 2027 : Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Peningkatan inovasi pengelolaan Taman Makam Pahlawan melalui pemanfaatan digitalisasi data kepahlawanan dan makam, peningkatan integrasi sistem informasi layanan TMP, serta keterbukaan informasi publik yang transparan dan akuntabel untuk memperkuat penghormatan, perlindungan, dan pelestarian nilai kepahlawanan melalui Pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sarana prasarana sesuai standar Kemensos, pengelolaan serta pemeliharaan rutin Taman Makam Pahlawan Nasional, penyediaan layanan pemakaman, serta fasilitasi kegiatan ziarah dan studi di TMP Nasional. TMP Arah Kebijakan 2028 : Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Pemantapan inovasi pengelolaan Taman Makam Pahlawan melalui digitalisasi data kepahlawanan dan makam, pemantapan integrasi sistem informasi pelayanan TMP, serta penguatan keterbukaan informasi dan layanan publik yang transparan dan mudah diakses untuk menjaga keberlanjutan penghormatan dan pelestarian nilai kepahlawanan melalui Pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sarana prasarana sesuai standar Kemensos, pengelolaan serta pemeliharaan rutin Taman Makam Pahlawan Nasional, penyediaan layanan pemakaman, serta fasilitasi kegiatan ziarah dan studi di TMP Nasional. TMP Arah Kebijakan 2029 : Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Perwujudan inovasi dalam pengelolaan Taman Makam Pahlawan melalui digitalisasi data kepahlawanan dan makam, perwujudan integrasi sistem informasi pelayanan TMP, serta keterbukaan informasi dan layanan publik yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan untuk memperkuat penghormatan, perlindungan, dan pelestarian nilai kepahlawanan melalui Pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sarana prasarana sesuai standar Kemensos, pengelolaan serta pemeliharaan rutin Taman Makam Pahlawan Nasional, penyediaan layanan pemakaman, serta fasilitasi kegiatan ziarah dan studi di TMP Nasional. TMP Arah Kebijakan 2030 : Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Peneguhan inovasi dalam pengelolaan Taman Makam Pahlawan melalui digitalisasi data kepahlawanan dan makam, peneguhan integrasi sistem informasi pelayanan TMP, serta keterbukaan informasi dan layanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan untuk memperkuat penghormatan, perlindungan, serta pelestarian nilai kepahlawanan melalui Pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sarana prasarana sesuai standar Kemensos, pengelolaan serta pemeliharaan rutin Taman Makam Pahlawan Nasional, penyediaan layanan pemakaman, serta fasilitasi kegiatan ziarah dan studi di TMP Nasional. TMP 5 Arah Kebijakan 2026 : Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Penunjang Arah Kebijakan 2027 : Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Penunjang Arah Kebijakan 2028 : Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Penunjang Arah Kebijakan 2029 : Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Penunjang NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Arah Kebijakan 2030 : Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Penunjang Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025 Arah kebijakan yang tercantum dalam tabel secara umum menunjukkan upaya peningkatan kualitas pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan kepahlawanan, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara bertahap dan terintegrasi. Fokus utamanya adalah pada penanggulangan kemiskinan, perlindungan kelompok rentan, penguatan keluarga, dan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dalam bidang sosial, kebijakan diarahkan pada penguatan layanan pemberdayaan, perlindungan, dan rehabilitasi sosial dengan menekankan efektivitas program, integrasi layanan, hingga keberlanjutan yang berorientasi pada kualitas hidup masyarakat. Pada aspek kepahlawanan, pengelolaan Taman Makam Pahlawan ditingkatkan melalui perbaikan layanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyediaan fasilitas representatif yang menghormati nilai sejarah dan memperkuat identitas lokal. Sementara itu, pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebijakan menekankan penguatan pembinaan keluarga, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, serta peningkatan kualitas keluarga sejahtera dengan dukungan data yang terintegrasi. Secara menyeluruh, arah kebijakan ini berpijak pada prinsip penguatan kualitas – peningkatan efektvitas – integrasi layanan – standarisasi – keberlanjutan, dengan tujuan akhir membangun tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan penjabaran arah kebijakan dan aktivitas yang terstruktur, Dinsosdaldukkb memiliki panduan operasional yang jelas untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Bab ini menegaskan bahwa pencapaian sasaran Renstra bukan hanya merupakan tanggung jawab institusi, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sebagai bagian dari pembangunan sosial yang berkesinambungan dan mandiri. Program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk mencapai target kinerja perangkat daerah, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi nyata terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah, serta program prioritas dan unggulan Kabupaten Purworejo. Oleh karena itu, setiap rumusan program disertai indikator kinerja yang terukur sehingga dapat menjadi acuan dalam pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan Renstra. 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan penjabaran operasional dari tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Setiap program diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah, sekaligus memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemberdayaan kelompok rentan dan potensial. Penyusunan program dan kegiatan ini dilaksanakan dengan mengacu pada standar klasifikasi sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta perubahannya, sehingga menjamin adanya keterpaduan antara perencanaan daerah, provinsi, maupun nasional. Selain itu, setiap program dan kegiatan dirinci ke dalam sub kegiatan yang lebih spesifik, agar pelaksanaannya dapat lebih fokus, terukur, serta mudah dievaluasi. Dengan demikian, keseluruhan program dan kegiatan Dinsosdaldukkb tidak hanya sekadar memenuhi mandat administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo. Sebagai penjabaran dari arah kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi instrumen utama pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Penyusunan program dan kegiatan ini memperhatikan keselarasan dengan kebijakan pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah, serta berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemberdayaan kelompok rentan. Agar pelaksanaan Renstra dapat lebih terarah, efektif, dan terukur, maka program dan kegiatan dijabarkan ke dalam sub kegiatan yang lebih spesifik. Dengan demikian, setiap unit pelaksana di lingkungan perangkat daerah memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo telah merumuskan sebuah tujuan strategis, yaitu Meningkatkan kualitas keluarga, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pelayanan taman makam pahlawan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Tujuan tersebut dipilih karena sejalan dengan visi dan misi Bupati Purworejo yang menekankan pada terwujudnya masyarakat Purworejo yang berdaya saing, sejahtera, religius dan inovatif (Purworejo berseri). Kualitas keluarga menjadi landasan utama dalam mencetak generasi yang sehat, berpendidikan, serta memiliki daya saing, sehingga mendukung terwujudnya pembangunan manusia yang berkelanjutan. Penanganan PPKS diprioritaskan karena kelompok rentan membutuhkan perlindungan dan intervensi nyata agar tidak tertinggal dari arus pembangunan daerah. Sementara itu, pelayanan taman makam pahlawan sebagai penghormatan terhadap nilai-nilai kepahlawanan yang merupakan bentuk pelestarian jati diri dan karakter bangsa yang tidak hanya menjaga warisan sejarah, tetapi juga menanamkan nilai kebangsaan bagi generasi muda. Di sisi lain, peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah menjadi penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan berjalan efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pelayanan publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan demikian, tujuan yang ditetapkan Dinsosdaldukkb tidak hanya merefleksikan kebutuhan nyata di lapangan, tetapi juga merupakan implementasi langsung dari arah pembangunan daerah Purworejo yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, berlandaskan nilai luhur, dan menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dari tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo memiliki empat sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam sepuluh program, dua puluh enam kegiatan, dan sembilan puluh lima sub kegiatan. Sasaran 1: Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo menyelenggarakan lima program utama sebagai berikut: Program 1: Penanganan Bencana • Outcome: Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana. • Kegiatan 1: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. o Output: Tersusunnya laporan pelaksanaan bantuan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial. Sub Kegiatan: ▪ Penyediaan makanan ▪ Penyediaan sandang ▪ Penanganan khusus bagi kelompok rentan ▪ Pelayanan dukungan psikososial ▪ Penyediaan tempat penampungan pengungsi • Kegiatan 2: Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota. o Output: Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana. Sub Kegiatan: ▪ Koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana ▪ Koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana ▪ Peningkatan kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) dalam penanganan bencana Program 2: Pemberdayaan Sosial • Outcome: Meningkatnya pemberdayaan sosial. • Kegiatan 1: Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota. o Output: Terlaksananya pengumpulan sumbangan melalui undian sesuai ketentuan. Sub Kegiatan: ▪ Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang • Kegiatan 2: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota. o Output: Terbinanya potensi sumber kesejahteraan sosial lembaga dan non-lembaga. Sub Kegiatan: ▪ Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota ▪ Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota ▪ Peningkatan kemampuan SDM dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) ▪ Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial perseorangan kewenangan kabupaten/kota Program 3: Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan • Outcome: Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan. • Kegiatan 1: Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota ke desa/kelurahan asal. o Output: Terfasilitasinya pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan ke desa/kelurahan asal. Sub Kegiatan: ▪ Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota ke desa/kelurahan asal Program 4: Rehabilitasi Sosial • Outcome: Meningkatnya rehabilitasi sosial. • Kegiatan 1: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti sosial. o Output: Terehabilitasinya penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial. Sub Kegiatan: ▪ Penyediaan permakanan ▪ Penyediaan sandang ▪ Penyediaan alat bantu ▪ Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga ▪ Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial ▪ Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga sasaran ▪ Pemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar ▪ Pemberian layanan data dan pengaduan ▪ Pemberian layanan kedaruratan ▪ Pemberian pelayanan penelusuran keluarga ▪ Pemberian layanan rujukan ▪ Fasilitasi pembuatan dokumen kependudukan ▪ Penyediaan perbekalan kesehatan • Kegiatan 2: Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial. o Output: Terehabilitasinya PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial. Sub Kegiatan: ▪ Penyediaan permakanan ▪ Fasilitasi pembuatan dokumen kependudukan dasar ▪ Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Program 5: Perlindungan dan Jaminan Sosial • Outcome: Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial. • Kegiatan 1: Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar. o Output: Terlayaninya anak-anak terlantar melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial. Sub Kegiatan: ▪ Penjangkauan anak-anak terlantar • Kegiatan 2: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. o Output: Terdatanya fakir miskin untuk mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial. Sub Kegiatan: ▪ Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota ▪ Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat ▪ Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga ▪ Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk Untuk mencapai sasaran tersebut, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo melaksanakan tiga program utama, yaitu Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Pengendalian Penduduk, serta Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Program 1 : Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) • Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan pokok, yaitu: • Kegiatan 1: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal o Output: Terlaksananya promosi pembangunan keluarga berencana (Bangga Kencana) sesuai kearifan budaya lokal di tingkat kecamatan. Sub kegiatan: ▪ Pengendalian Program KKBPK ▪ Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana ▪ Pelaksanaan Rakorcam, Rakordes, dan Mini Lokakarya ▪ Promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui media massa cetak, elektronik, dan luar ruang ▪ KIE Program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal ▪ Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada stakeholders dan mitra kerja • Kegiatan 2: Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) o Output: Terdayagunakannya tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB. Sub kegiatan: ▪ Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) ▪ Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di lini lapangan ▪ Fasilitasi pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan, dan pengembangan Program Bangga Kencana oleh PKB/PLKB • Kegiatan 3: Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelayanan KB di Daerah o Output: Terpenuhinya fasilitas kesehatan yang siap melayani program KB. Sub kegiatan: ▪ Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ▪ Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) ▪ Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB ▪ Pembinaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan ▪ Peningkatan kesertaan KB pria • Kegiatan 4: Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB o Output: Terberdayakannya organisasi kemasyarakatan melalui Kampung KB aktif. Sub kegiatan: ▪ Pelaksanaan dan pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung KB ▪ Integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB Program 2 : Program Pengendalian Penduduk Outcome dari program ini adalah terkendalinya pertambahan jumlah penduduk. Program ini dilaksanakan melalui dua kegiatan utama: • Kegiatan 1: Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk o Output: Terpadu dan tersinkronisasinya kebijakan pengendalian penduduk antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sub kegiatan: ▪ Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) tingkat kabupaten ▪ Advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan pada jalur formal, nonformal, dan informal • Kegiatan 2: Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk o Output: Tersusunnya dokumen profil kependudukan daerah. Sub kegiatan: ▪ Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga ▪ Penyediaan data dan informasi keluarga ▪ Pencatatan dan pengumpulan data keluarga ▪ Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB ▪ Pembentukan serta operasional Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Program 3 : Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Outcome dari program ini adalah meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: • Kegiatan 1: Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga o Output: Terbinanya kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Sub kegiatan: ▪ Pengelolaan ketahanan keluarga melalui PPKS ▪ Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, UPPKA) ▪ Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga • Kegiatan 2: Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga o Output: Terlibatkannya elemen masyarakat dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Sub kegiatan: ▪ Pendampingan keluarga berisiko stunting (remaja calon pengantin, ibu hamil, pasca salin, baduta/balita) ▪ Promosi dan sosialisasi program pembangunan keluarga
15. 3.Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Untuk mencapai sasaran ini ditetapkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan outcome Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah. Program ini terdiri atas beberapa kegiatan sebagai berikut: • Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah o Output: Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Sub kegiatan: ▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ▪ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ▪ Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah • Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah o Output: Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah. Sub kegiatan: ▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD • Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah o Output: Tersusunnya laporan administrasi barang milik daerah. Sub kegiatan: ▪ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD • Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah o Output: Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah. Sub kegiatan: ▪ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian • Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah o Output: Tersusunnya dokumen administrasi umum perangkat daerah. Sub kegiatan: ▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan ▪ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ▪ Penyediaan Bahan Logistik Kantor ▪ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ▪ Penyediaan Bahan/Material ▪ Fasilitasi Kunjungan Tamu ▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ▪ Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD • Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah o Output: Tersedianya unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Sub kegiatan: ▪ Pengadaan Mebel ▪ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ▪ Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ▪ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya • Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah o Output: Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. Sub kegiatan: ▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor • Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah o Output: Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Sub kegiatan: ▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar ▪ Pemeliharaan Mebel ▪ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ▪ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ▪ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
16. 4.Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Taman Makam Pahlawan Untuk mendukung pencapaian sasaran ini ditetapkan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan outcome berupa meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan berikut: • Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota o Output: Tersedianya sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan sesuai standar. Sub kegiatan: ▪ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota ▪ Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota ▪ Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota ▪ Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Adapun rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo disajikan pada Tabel 4.1 berikut: Tabel 4. 1 Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Sasaran RPJMD : S1, Meningkatnya kualitas manusia S4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Meningkatkan kualitas keluarga, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pelayanan taman makam pahlawan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani % Meningkatnya penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani % Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan Kebutuhan Dasar pada Saat dan Pasca Bencana PROGRAM PENANGANAN BENCANA Tersusunnya laporan pelaksanaan bantuan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial. Jumlah Laporan Pelaksanaan Bantuan Perlindungan Sosial Korban bencana Alam dan sosial Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyediaan Makanan Penyediaan Sandang Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Pelayanan Dukungan Psikososial Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana. Persentase Lembaga Masayarakat yang diperbadayakan dalam Kesiapsiagaan Bencana Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Terfasilitasinya pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan ke desa/kelurahan asal. Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang di fasilitasi pemulangan ke Desa/Kelurahan Asal Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial Persentase Pemenuhan Perlindungan dan Jaminan Sosial PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Terlayaninya anak-anak terlantar melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial. Persentase Anak terlantar yang mendapatkan layanan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Terdatanya fakir miskin untuk mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial. Persentase fakir miskin terdata yang mendapat layanan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya pemberdayaan sosial Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Dibina PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Terlaksananya pengumpulan sumbangan melalui undian yang mendapatkan izin sesuai ketentuan. Persentase Pelaksanaan Undian yang mendapatkan ijin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Terbinanya potensi sumber kesejahteraan sosial lembaga dan non-lembaga. Jumlah PSKS Lembaga dan Non lembaga yang di Bina Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya rehabilitasi sosial Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Terehabilitasinya penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang memperoleh rehabiltiasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Penyediaan Alat Bantu Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Pemberian Layanan Kedaruratan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Pemberian Layanan Rujukan Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Perbekalan Kesehatan Terehabilitasinya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya, bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA, di luar panti sosial. Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang memperoleh rehailitasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Penyediaan Permakanan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Sasaran RPJMD : S1. Meningkatnya kualitas manusia Meningkatkan kualitas keluarga, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pelayanan taman makam pahlawan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) Angka Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) Angka Meningkatnya kualitas Demand Satisfied Angka NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 pengendalian penduduk Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk Total Fertility Rate Angka Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate) PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Terlaksananya promosi pembangunan keluarga berencana (Bangga Kencana) sesuai kearifan budaya lokal di tingkat kecamatan Jumlah Kecamatan yang melakukan promosi pembagnunan keluarga berencana (Bangga Kencana) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pengendalian Program KKBPK Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Terdayagunakannya tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) terdayaguna Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Terpenuhinya fasilitas kesehatan yang siap melayani program keluarga berencana (KB). Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan KB Pria Terberdayakannya organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB melalui Kampung KB aktif. Jumlah Kampung KB yang aktif dalam Pembinaan Kesertaan Ber-KB Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Terpadu dan tersinkronisasinya kebijakan pengendalian kuantitas penduduk antara pemerintah Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan pemerintah Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 daerah provinsi dan kabupaten/kota. kabupatne/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal Tersusunnya dokumen profil kependudukan daerah. Jumlah Dokumen Profil Kependudukan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Pembentukan dan Operasional Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) Persentase Keluarga yang Mendapat Layanan Tribina PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) Persentase Remaja Calon Pengantin yang Mendapat Edukasi Kesehatan Reporduksi dan Perencanaan Keluarga PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Terbinanya kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS) Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Terlibatkannya elemen masyarakat dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Jumlah Elemen masyarakat yang dilibatkan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga Sasaran RPJMD : S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas keluarga, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pelayanan taman makam pahlawan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 keuangan perangkat daerah Keuangan Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersusunnya laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah. Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Penatausahaan barang Milik Daerah Pada SKPD Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah. Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Tersusunnya dokumen administrasi umum perangkat daerah. Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainyna Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatkan kualitas keluarga, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pelayanan taman makam pahlawan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (Taman Makam Pahlawan) Angka Meningkatnya pelayanan Taman Makam Pahlawan Indeks Kepuasan Masyarakat (Taman Makam Pahlawan) Angka Meningkatnya tata kelola taman makan pahlawan Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan sesuai Standar PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Tersedianya sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan sesuai standar. Jumlah sarana dan prasarana TMP yang tersedia sesuai standar Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029. Secara langsung, Dinsosdaldukkb berkontribusi terhadap tiga sasaran RPJMD, yaitu sasaran 1, sasaran 4, dan sasaran 5. Dalam rangka mewujudkan kontribusi tersebut, perangkat daerah ini menetapkan satu tujuan utama, yaitu Meningkatkan kualitas keluarga, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pelayanan taman makam pahlawan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam empat sasaran strategis, yaitu: (1) Meningkatnya penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), (2) meningkatnya kualitas pengendalian penduduk, (3) meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dan (4) meningkatnya pelayanan Taman Makam Pahlawan. Setiap sasaran ini didukung oleh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun secara terarah dan terukur, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial maupun bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dalam Renstra Tahun 2025–2029, Dinsosdaldukkb menyelenggarakan dua bidang urusan, yaitu Bidang Sosial serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kedua bidang tersebut dijabarkan ke dalam 10 program, yang terdiri atas 6 program pada bidang sosial, 3 program pada bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta 1 program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Keseluruhan program tersebut dilaksanakan melalui 26 kegiatan, yang selanjutnya dirinci menjadi 95 sub kegiatan. Di antara sub kegiatan tersebut terdapat pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial serta dukungan terhadap program instansi vertikal yang sejalan dengan program pemerintah pusat. Dengan demikian, seluruh rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinsosdaldukkb bukan hanya ditujukan untuk memenuhi target Renstra perangkat daerah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purworejo. Untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan strategis dan implementasi tahunan, setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu disertai dengan rencana kebutuhan pendanaan. Penyusunan rencana pendanaan ini dimaksudkan agar pelaksanaan Renstra dapat dilakukan secara realistis sesuai kemampuan keuangan daerah, sekaligus memberikan gambaran kebutuhan sumber daya yang diperlukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Selain itu, program hingga tahun 2030 juga dirumuskan sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinsosdaldukkb, sehingga dapat menjadi pijakan yang kokoh dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinsosdaldukkb tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya. Rencana pendanaan yang dimaksud mencakup proyeksi kebutuhan anggaran untuk lima tahun periode Renstra, baik untuk program dan kegiatan prioritas maupun kegiatan pendukung lainnya. Dengan demikian, penyusunan rencana pendanaan tidak hanya menjadi instrumen perencanaan fiskal, tetapi juga berfungsi sebagai alat kendali dalam pelaksanaan pembangunan daerah di bidang sosial serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Adapun rincian rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut: TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL

(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) 1 Meningkatkan kualitas keluarga, penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), pelayanan taman makam pahlawan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 62,36 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 80,2 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani % 26,9 27,5 28 28,5 29 29,5 29,5 Indeks Kepuasan Masyarakat (Taman Makam Pahlawan) Angka 0 75 76 77 78 79 79 Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) Angka 63,5 65,16 66,09 67,02 67,95 68,88 68,88 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 62,36 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 80,2 01.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 5.120.628.517 5.171.835.000 4.755.287.000 4.755.287.000 4.755.287.000 01.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah % 100 100 5.120.628.517 100 5.171.835.000 100 4.755.287.000 100 4.755.287.000 100 4.755.287.000 100 Sekretariat Kabupaten Purworejo 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 2 24 17.947.500 24 19.627.620 24 12.250.000 24 11.000.000 25 11.000.000 121 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 15 22 12.255.000 22 13.480.500 22 8.750.000 22 8.000.000 23 8.000.000 111 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 6 24 4.630.400 24 4.861.920 24 2.750.000 24 2.500.000 24 2.500.000 120 1.06.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Walidata pendukung statistik sektoral Dokumen 0 1 1.062.100 1 1.285.200 1 750.000 1 500.000 1 500.000 5 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan 45 45 4.484.346.367 45 4.497.004.887 45 4.226.825.000 45 4.240.245.000 45 4.240.245.000 225 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ Bulan 41 37 4.477.180.367 37 4.490.197.187 37 4.221.719.000 37 4.235.394.000 37 4.235.394.000 37 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Laporan 26 44 7.166.000 44 6.807.700 44 5.106.000 44 4.851.000 44 4.851.000 220 1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Tersusunnya laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah. Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Laporan 0 11 1.240.000 11 1.240.000 11 750.000 11 500.000 11 500.000 55 1.06.01.2.03.0006 Penatausahaan barang Milik Daerah Pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 0 11 1.240.000 11 1.240.000 11 750.000 11 500.000 11 500.000 55 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah. Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen 0 17 1.274.000 17 1.274.000 17 750.000 17 500.000 17 500.000 85 1.06.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dokumen 0 17 1.274.000 17 1.274.000 17 750.000 17 500.000 17 500.000 85 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen administrasi umum perangkat daerah. Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 7 7 123.115.200 8 128.611.916 8 92.439.000 8 83.500.000 8 83.500.000 39 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor Yang Disediakan Paket 2 2 5.371.100 2 5.639.655 2 4.000.000 2 3.750.000 2 3.750.000 10 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 4 16.476.100 4 16.640.861 4 12.500.000 4 11.500.000 4 11.500.000 20 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik kantor Yang Disediakan Paket 1 1 46.754.400 1 49.092.120 1 35.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 5 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan Paket 1 2 11.328.400 2 11.894.820 2 8.500.000 2 7.500.000 2 7.500.000 10 1.06.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Tersedianya Bahan/Material Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan Paket 1 1 6.693.000 1 7.027.650 1 5.271.000 1 5.000.000 1 5.000.000 5 1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 0 12 1.800.000 12 1.890.000 12 1.418.000 12 1.250.000 12 1.250.000 60 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 12 33.857.000 12 35.549.850 12 25.000.000 12 24.000.000 12 24.000.000 60 1.06.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 0 2 835.200 2 876.960 2 750.000 2 500.000 2 500.000 10 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Tersedianya unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan Unit 0 0 4 26.750.000 0 0 0 4 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 0 0 0 10 7.500.000 0 0 0 0 0 0 10 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yang Disediakan Unit 0 0 0 1 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.06.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 0 0 0 1 5.250.000 0 0 0 0 0 0 1 1.06.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan Unit 0 0 0 1 8.000.000 0 0 0 0 0 0 1 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan 24 24 266.703.650 24 269.370.687 24 257.500.000 24 256.500.000 24 256.500.000 120 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 12 87.639.650 12 88.516.047 12 82.500.000 12 81.500.000 12 81.500.000 60 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan Laporan 12 12 179.064.000 12 180.854.640 12 175.000.000 12 175.000.000 12 175.000.000 60 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan 7 7 226.001.800 7 227.955.890 7 164.773.000 7 163.042.000 7 163.042.000 35 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Unit 41 1 39.950.000 1 41.947.500 1 40.150.000 1 40.150.000 1 40.150.000 5 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Unit 0 9 93.460.000 9 88.787.000 9 52.000.000 9 52.000.000 9 52.000.000 45 1.06.01.2.09.0003 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya Unit 0 1 37.110.000 1 38.965.500 1 38.000.000 1 38.000.000 1 38.000.000 5 1.06.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel yang dipelihara Unit 0 15 4.755.000 15 4.992.750 0 0 0 0 0 0 30 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan mesin Lainyna Yang dipelihara Unit 3 12 8.560.000 12 8.988.000 12 5.843.000 12 5.551.000 12 5.551.000 60 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si Unit 0 2 35.456.800 2 37.229.640 2 24.200.000 2 22.990.000 2 22.990.000 10 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitas i Unit 3 11 6.710.000 11 7.045.500 11 4.580.000 11 4.351.000 11 4.351.000 55 2 Meningkatnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani % 26,9 27,5 28 28,5 29 29,5 29,5 01:06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 7.068.226.600 7.130.623.000 7.068.227.000 7.075.673.000 7.187.468.000 01:06:02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Meningkatnya pemberdayaan sosial Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Dibina % 13,81 16,5 16.738.400 18 37.247.000 19,5 16.738.000 21 17.003.000 21,5 17.272.000 21,5 Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Purworejo 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pengumpulan sumbangan melalui undian yang mendapatkan izin sesuai ketentuan. Persentase Pelaksanaan Undian yang mendapatkan ijin % 100 100 1.768.200 100 3.000.000 100 3.000.000 100 3.128.000 100 3.272.000 100 1.06.02.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Dokumen 1 1 1.768.200 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.128.000 1 3.272.000 5 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Terbinanya potensi sumber kesejahteraan sosial lembaga dan non-lembaga. Jumlah PSKS Lembaga dan Non lembaga yang di Bina Unit 56 58 14.970.200 59 34.247.000 60 13.738.000 61 13.875.000 62 14.000.000 300 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Keluarga 0 0 0 23 8.247.000 26 7.238.000 29 7.250.000 32 7.500.000 110 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Lembaga 0 0 0 12 8.500.000 14 6.500.000 0 0 0 0 26 1.06.02.2.03.0012 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 0 6 7.643.400 7 9.000.000 0 0 0 0 10 6.500.000 23 1.06.02.2.03.0014 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya Orang 0 35 7.326.800 40 8.500.000 0 0 45 6.625.000 0 0 120 01:06:03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan % 100 100 783.800 100 934.000 100 784.000 100 1.031.000 100 1.047.000 100 Bidang Rehabillitasi Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Penanganan bencana dan Pengelolaan Taman makam Pahlawan Kabupaten Purworejo 1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Terfasilitasinya pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan ke desa/kelurahan asal. Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang di fasilitasi pemulangan ke Desa/Kelurahan Asal Orang 3 3 783.800 3 934.000 3 784.000 3 1.031.000 3 1.047.000 15 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) 1.06.03.2.01.0003 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 3 3 783.800 3 934.000 3 784.000 3 1.031.000 3 1.047.000 15 01:06:04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Meningkatnya rehabilitasi sosial Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial % 4,27 5 266.769.600 5,5 302.269.000 6 266.770.000 6,5 270.985.000 7 275.266.000 7 Bidang Rehabillitasi Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Penanganan bencana dan Pengelolaan Taman makam Pahlawan Kabupaten Purworejo 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Terlaksananya rehabilitasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang memperoleh rehabiltiasi % 100 100 193.094.100 100 300.000.000 100 264.250.000 100 270.985.000 100 272.516.000 100 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 0 0 0 20 85.000.000 22 90.000.000 24 95.000.000 25 90.000.000 91 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 5 0 0 20 10.000.000 24 12.500.000 0 0 26 14.000.000 70 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 12 11 40.125.000 12 45.000.000 0 0 13 45.000.000 0 0 36 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 0 0 0 0 0 6 4.500.000 7 5.000.000 0 0 13 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 20 70 97.201.000 80 90.000.000 90 95.000.000 95 90.000.000 100 95.000.000 435 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 15 20 1.968.500 22 2.500.000 24 2.750.000 0 0 26 3.000.000 92 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 0 0 0 10 7.500.000 12 8.500.000 0 0 14 10.000.000 36 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 0 0 0 25 2.500.000 27 3.000.000 0 0 29 3.500.000 81 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 0 0 0 20 2.500.000 22 3.000.000 0 0 24 3.500.000 66 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3.500.000 7 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 10 20 53.799.600 22 46.250.000 24 45.000.000 26 26.000.000 28 40.000.000 120 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) 1.06.04.2.01.0014 Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 0 0 0 13 1.250.000 0 0 15 1.985.000 17 2.016.000 45 1.06.04.2.01.0017 Penyediaan Perbekalan Kesehatan Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 0 0 0 12 7.500.000 0 0 13 8.000.000 14 8.000.000 39 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Terlaksananya rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya, bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA, di luar panti sosial. Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang memperoleh rehailitasi % 100 100 73.675.500 100 2.269.000 100 2.520.000 0 100 2.750.000 100 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 49 17 72.663.000 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1.06.04.2.02.0009 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 0 10 1.012.500 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0 1 2.269.000 1 2.520.000 1 0 1 2.750.000 4 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) 01:06:05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial Persentase Pemenuhan Perlindungan dan Jaminan Sosial % 93,1 97,39 6.611.855.600 97,65 6.611.856.000 97,94 6.611.856.000 98,12 6.611.856.000 98,54 6.716.323.000 98,54 Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Purworejo 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar Terlayaninya anak-anak terlantar melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial. Persentase Anak terlantar yang mendapatkan layanan % 100 100 390.794.500 100 395.000.000 100 395.000.000 100 395.000.000 100 395.000.000 100 1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak- Anak Terlantar Terlaksananya Penjangkauan Anak- Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 29 30 390.794.500 37 395.000.000 37 395.000.000 37 395.000.000 37 395.000.000 178 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terdatanya fakir miskin untuk mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial. Persentase fakir miskin terdata yang mendapat layanan % 100 100 6.221.061.100 100 6.216.856.000 100 6.216.856.000 100 6.216.856.000 100 6.321.323.000 100 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata Orang 11.000 12.500 157.981.000 12.750 289.856.000 13.000 289.856.000 13.250 289.856.000 13.500 294.323.000 65.000 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 200 2.600 4.645.015.200 2.650 4.422.000.000 2.700 4.422.000.000 2.750 4.422.000.000 2.800 4.472.000.000 13.500 1.06.05.2.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 270 700 1.413.727.900 720 1.500.000.000 740 1.500.000.000 760 1.500.000.000 780 1.550.000.000 3.700 1.06.05.2.02.0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usulan Penidaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan Usulan 80 85 4.337.000 87 5.000.000 89 5.000.000 91 5.000.000 93 5.000.000 445 01:06:06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan Kebutuhan Dasar pada Saat dan Pasca Bencana % 100 100 172.079.200 100 178.317.000 100 172.079.000 100 174.798.000 100 177.560.000 100 Bidang Rehabillitasi Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Penanganan bencana dan Pengelolaan Taman makam Pahlawan Kabupaten Purworejo KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Terlaksananya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial. Jumlah Laporan Pelaksanaan Bantuan Perlindungan Sosial Korban bencana Alam dan sosial Laporan 12 12 120.473.400 12 125.817.000 12 119.579.000 12 122.298.000 12 125.060.000 60 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 300 300 72.674.100 315 70.317.000 330 67.500.000 345 69.123.000 360 69.750.000 1.635 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota orang 120 125 29.562.400 130 31.250.000 135 29.750.000 140 30.175.000 145 30.350.000 675 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 30 35 13.214.100 38 14.500.000 41 12.750.000 44 13.250.000 47 14.460.000 205 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 20 25 5.022.800 27 5.500.000 29 5.329.000 31 5.500.000 33 6.250.000 145 1.06.06.2.01.0007 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 0 0 0 1 4.250.000 1 4.250.000 1 4.250.000 1 4.250.000 4 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana. Persentase Lembaga Masayarakat yang diperbadayakan dalam Kesiapsiagaan Bencana % 100 100 51.605.800 100 52.500.000 100 52.500.000 100 52.500.000 100 52.500.000 100 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Kampung 1 1 39.515.100 2 40.000.000 3 40.000.000 4 40.000.000 5 40.000.000 15 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 47 50 12.090.700 0 0 52 12.500.000 0 0 54 12.500.000 156 1.06.06.2.02.0006 Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Orang 0 0 0 52 12.500.000 0 0 53 12.500.000 0 0 105 3 Meningkatnya pelayanan Taman Makam Pahlawan Indeks Kepuasan Masyarakat (Taman Makam Pahlawan) Angka 0 75 76 77 78 79 79 01:06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 70.047.000 77.287.000 70.047.000 71.154.000 72.278.000 01:06:07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Meningkatnya tata kelola taman makan pahlawan Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan sesuai Standar % 55 62,5 70.047.000 65 77.287.000 67,5 70.047.000 70 71.154.000 72,5 72.278.000 72,5 Bidang Rehabillitasi Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Penanganan bencana dan Pengelolaan Taman makam Pahlawan Kabupaten Purworejo 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Tersedianya sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan sesuai standar. Jumlah sarana dan prasarana TMP yang tersedia sesuai standar Unit 4 6 70.047.000 7 77.287.000 8 70.047.000 9 71.154.000 10 72.278.000 10 1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Dokumen 1 1 32.028.800 1 40.500.000 1 37.500.000 1 37.750.000 1 38.500.000 5 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota Makam 429 437 27.972.200 439 23.500.000 441 20.750.000 443 21.000.000 445 21.250.000 445 1.06.07.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Terlaksananya pemberian pelayanan pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Orang 0 0 0 2 4.250.000 2 3.750.000 2 3.950.000 2 4.000.000 8 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) 1.06.07.2.01.0005 Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Orang 0 150 10.046.000 155 9.037.000 160 8.047.000 165 8.454.000 170 8.528.000 800 4 Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) Angka 14,8 12,9 12 11,2 10,5 9,8 9,8 Demand Satisfied Angka 83,9 84,5 84,8 85,2 85,5 85,8 85,8 Total Fertility Rate Angka 2,11 2,09 2,09 2,08 2,07 2,06 2,06 02:14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 14.338.418.000 14.481.582.000 14.338.418.000 14.492.907.000 14.721.894.000 02:14:02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 per 1.000 wanita pada kelompok umur 15- 19 tahun 14,4 12,3 716.769.800 11,3 716.770.000 10,4 716.770.000 9,5 728.095.000 8,7 739.599.000 8,7 Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera Kabupaten Purworejo 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Terlaksananya pengendalian kuantitas penduduk yang terpadu dan sinkron dengan kebijakan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk yang terpadu dan sinkron dengan kebijakan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dokumen 1 1 42.841.800 1 45.250.000 1 47.145.000 1 57.995.000 1 68.849.000 5 2.14.02.2.01.0025 Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota Dokumen 1 1 13.783.100 1 12.750.000 1 11.750.000 1 11.750.000 1 12.150.000 5 2.14.02.2.01.0027 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal Satuan Pendidika n 0 8 29.058.700 9 32.500.000 10 35.395.000 11 46.245.000 12 56.699.000 50 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Tersusunnya dokumen profil kependudukan daerah Jumlah Dokumen Profil Kependudukan Dokumen 1 1 673.928.000 1 671.520.000 1 669.625.000 1 670.100.000 1 670.750.000 5 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Laporan 1 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 1 80.000.000 5 2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Tersedianya Data dan Informasi Keluarga Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya Dokumen 1 1 5.074.800 1 4.595.000 1 4.375.000 1 4.450.000 1 4.750.000 5 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Laporan 1 12 362.400.000 12 362.400.000 12 362.400.000 12 362.400.000 12 362.400.000 60 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Dokumen 1 1 192.000.000 1 192.000.000 1 192.000.000 1 192.000.000 1 192.000.000 5 2.14.02.2.02.0026 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk Unit 0 1 34.453.200 1 32.525.000 1 30.850.000 1 31.250.000 1 31.600.000 1 02:14:03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate) % 65,98 67,74 9.339.911.400 69,09 9.459.291.000 70,47 9.339.911.000 71,88 9.459.291.000 72 9.608.747.000 72 Bidang Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) % 9,38 9,16 9,07 8,98 8,89 8,85 8,85 Bidang Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Terlaksananya promosi pembangunan keluarga berencana (Bangga Kencana) sesuai kearifan budaya lokal di tingkat kecamatan Jumlah Kecamatan yang melakukan promosi pembangunan keluarga berencana (Bangga Kencana) Kecamata n 16 16 1.555.869.600 16 1.559.319.600 16 1.555.869.200 16 1.559.319.600 16 1.559.319.600 16 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK Laporan 1 1 15.420.000 1 15.420.000 1 15.420.000 1 15.420.000 1 15.420.000 5 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Laporan 16 12 908.320.000 12 908.320.000 12 908.320.000 12 908.320.000 12 908.320.000 60 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Laporan 1 12 361.120.000 12 361.120.000 12 361.120.000 12 361.120.000 12 361.120.000 60 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Dokumen 1 4 124.999.000 4 124.999.000 4 124.999.000 4 124.999.000 4 124.999.000 20 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan Dokumen 1 12 33.710.600 12 33.710.600 12 33.710.200 12 33.710.600 12 33.710.600 60 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Oraganisas i 25 29 112.300.000 31 115.750.000 32 112.300.000 33 115.750.000 34 115.750.000 159 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Terwujudnya tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) yang terdayaguna Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) terdayaguna % 100 100 3.952.000.000 100 3.997.929.600 100 3.952.000.000 100 3.997.929.600 100 3.997.929.600 100 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Orang 494 840 3.952.000.000 850 3.952.000.000 860 3.952.000.000 870 3.952.000.000 880 3.952.000.000 4.300 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Organisasi 0 0 0 18 26.550.000 0 0 20 26.550.000 22 26.550.000 60 2.14.03.2.02.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Laporan 1 0 0 1 19.379.600 0 0 1 19.379.600 1 19.379.600 3 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhinya fasilitas kesehatan yang siap melayani program keluarga berencana (KB). Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB % 100 100 3.585.451.800 100 3.655.451.800 100 3.585.451.800 100 3.655.451.800 100 3.804.907.800 100 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Laporan 16 12 50.265.000 12 50.265.000 12 50.265.000 12 50.265.000 12 50.265.000 60 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Orang 725 775 1.277.558.800 785 1.347.558.800 795 1.277.558.800 805 1.347.558.800 815 1.497.014.800 3.975 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB Unit 0 61 2.217.341.000 61 2.217.341.000 61 2.217.341.000 61 2.217.341.000 61 2.217.341.000 305 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Laporan 48 48 39.015.000 48 39.015.000 48 39.015.000 48 39.015.000 48 39.015.000 240 2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria Orang 0 10 1.272.000 12 1.272.000 14 1.272.000 15 1.272.000 16 1.272.000 67 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Terwujudnya Kampung KB yang melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB Jumlah Kampung KB yang aktif dalam Pembinaan Kesertaan Ber-KB Kampung KB 41 43 246.590.000 45 246.590.000 47 246.590.000 49 246.590.000 51 246.590.000 235 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Kampung KB 41 43 244.142.000 45 244.142.000 47 244.142.000 49 244.142.000 51 244.142.000 225 2.14.03.2.04.0007 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Dokumen 1 1 2.448.000 1 2.448.000 1 2.448.000 1 2.448.000 1 2.448.000 5 02:14:04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) Persentase Keluarga yang Mendapat Layanan Tribina % 87,57 89,26 4.281.736.800 89,71 4.305.521.000 90,16 4.281.737.000 90,61 4.305.521.000 91,06 4.373.548.000 91,06 Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera Kabupaten Purworejo Persentase Remaja Calon Pengantin yang Mendapat Edukasi Kesehatan Reporduksi dan Perencanaan Keluarga % 61,7 65 67 69 71 73 73 Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera Kabupaten Purworejo KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Terwujudnya kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terbina Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS) Kelompok 20 22 300.471.400 24 304.625.000 26 300.471.600 28 304.625.000 30 304.625.000 130 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Laporan/ Dokumen 1 1 9.590.000 1 12.050.000 1 9.590.000 1 12.050.000 1 12.050.000 5 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Laporan 16 16 4.881.400 16 6.575.000 16 4.881.600 16 6.575.000 16 6.575.000 80 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia Unit 2 2 286.000.000 2 286.000.000 2 286.000.000 2 286.000.000 2 286.000.000 10 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Terlaksananya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang melibatkan elemen masyarakat Jumlah Elemen masyarakat yang dilibatkan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Mitra 32 38 3.981.265.400 40 4.000.896.000 42 3.981.265.400 44 4.000.896.000 46 4.068.923.000 210 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan Laporan 593 12 2.134.800.000 12 2.134.800.000 12 2.134.800.000 12 2.134.800.000 12 2.145.000.000 60 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) 2.14.04.2.02.0008 Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga Laporan 0 12 1.846.465.400 12 1.866.096.000 12 1.846.465.400 12 1.866.096.000 12 1.923.923.000 60 Jumlah 26.597.320.117 26.861.327.000 26.231.979.000 26.395.021.000 26.736.927.000 Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dengan memperhatikan kondisi riil perencanaan, kebutuhan pelayanan masyarakat, serta kemampuan keuangan daerah. Penyusunan rencana pendanaan dilakukan secara proporsional agar setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara terukur, efektif, serta tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Meskipun demikian, terdapat harapan bahwa seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik melalui dukungan berbagai faktor pendukung, termasuk ketersediaan sumber daya, sinergi antar pemangku kepentingan, serta alokasi anggaran yang memadai. Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan kualitas keluaran program dapat tercapai secara optimal, sehingga tujuan pembangunan di bidang sosial serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat terwujud sesuai target yang telah ditetapkan. Sejalan dengan komitmen untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menegaskan bahwa seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun dalam Renstra tidak hanya berorientasi pada pencapaian target internal perangkat daerah, tetapi juga selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Purworejo. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan Dinsosdaldukkb dirancang secara terpadu, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap agenda pembangunan yang lebih luas. Keselarasan tersebut tercermin melalui adanya dukungan langsung terhadap program prioritas pembangunan daerah, yang diwujudkan dalam bentuk aktivitas atau sub kegiatan strategis. Sub kegiatan ini dirancang untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan program prioritas daerah, sehingga capaian pembangunan dapat lebih optimal dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas. Adapun rincian sub kegiatan prioritas Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut: Tabel 4. 2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 1 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyediaan Makanan Fasilitasi bantuan penyediaan makanan bagi korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota SPM Penyediaan Sandang Fasilitasi bantuan penyediaan sandang bagi korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota SPM Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Fasilitasi penanganan khusus bagi kelompok rentan korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota SPM Pelayanan Dukungan Psikososial Fasilitasi pelayanan dukungan psikosoial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota SPM Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Fasilitasi penyediaan tempat penampungan pengusi korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota SPM Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Fasilitasi lumbung sosial penanganan bencana NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Kampung Siaga Bencana Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Koordinasi penanggulangan bencana melalui taruna siaga bencana Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana Peningkatan Kompetensi taruna siaga bencana 2 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Daerah/Kelurahan Asal 3 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar Penjangkauan Anak- Anak Terlantar Pengelolaan UPT Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi dalam penjangkauan anak-anak terlantar kewenangan kabupaten/kota Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi dan Koordinasi pemutakhiran data sosial dan ekonomi Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pembinaan, Pendampingan, dan fasilitasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pembinaan Program Keluarga Harapan (PKH) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Buruh Tembakau Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial untuk LKSA, Panti, PAYMD, PAY, dan Yayasan Sosial Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Verifikasi dan sinkronisasi data penerima bantuan jaminan kesehatan dan bantuan sosial 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Meningkatnya pemberdayaan sosial Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Pelaksanaan Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi dan Koordinasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam Mendukung Pengentasan Masalah Sosial 5 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Meningkatnya rehabilitasi sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Penyediaan Permakanan Penyediaan permakanan bagi PPKS kewenangan kabupaten/kota sesuai standar gizi minimal kewenangan kabupaten SPM Penyediaan Sandang Penyediaan sandang bagi PPKS kewenangan kabupaten/kota SPM Penyediaan Alat Bantu Fasilitasi Penyediaan Alat Bantu Disabilitas SPM Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Fasilitasi reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota SPM Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Fasilitasi Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi disabilitas SPM Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Pelaksanaan bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan, pengemis, dan masyarakat SPM Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Fasilitasi pelaksanaan program sekolah rakyat SPM Fasilitasi pelaksanaan program kesehatan dasar SPM Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Pengelolaan dan penyediaan layanan data dan pengaduan bagi masyarakat kabupaten/kota SPM Pemberian Layanan Kedaruratan Penyediaan dan pengelolaan layanan kedaruratan bagi masyarakat kabupaten/kota SPM Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Pengelolaan dan fasilitasi pelayanan penelusuran keluarga SPM Pemberian Layanan Rujukan Pengelolaan dan koordinasi layanan rujukan sosial SPM Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi pendataan dan penyusunan dokumen kependudukan bagi kelompok rentan SPM Penyediaan Perbekalan Kesehatan Penyediaan dan distribusi perbekalan kesehatan di luar panti SPM Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Penyediaan Permakanan Penyediaan permakanan bagi PMKS bukan korban HIV/AIDs dan NAPZA kewenangan kabupaten/kota sesuai standar gizi minimal kewenangan kabupaten Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Fasilitasi pendataan dan penyusunan dokumen kependudukan bagi PMKS bukan korban HIV/AIDs dan NAPZA Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Fasilitasi koordinasi dan penguatan kemitraan antar lembaga dalam rehabilitasi sosial kewenangan kabupaten/kota NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 6 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pengendalian Program KKBPK Audit Kasus Stunting Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Penyuluhan program dan pembinaan tenaga lini lapangan Penyediaan layanan sarana dan operasional di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Koordinasi Program Bangga Kencana Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Penyusunan materi promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui media massa cetak, elektronik, dan media luar ruang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Pelaksanaan promosi dan KIE melalui media massa cetak, elektronik, dan media luar ruang Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Fasilitasi Pelaksanaan IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) / PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana) Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana untuk PKB dan PLKB Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Fasilitasi penyuluhan dan pelayanan program Bangga Kencana oleh PKB/PLKB Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Distribusi Alat Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Fasilitasi Pelayanan KB MKJP NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Pembinaan Fasilitas Kesehatan terkait Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Peningkatan Kesertaan KB Pria Fasilitasi Peningkatan dan Pelayanan KB Pria Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Sosialisasi Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Penyusunan dokumen integrasi lintas sektor di Kampung KB 7 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Fasilitasi pemanfaatan GDPK Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal Fasilitasi, koordinasi dan monitoring evaluasi pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Koordinasi pembinaan dan pengawasan SIGA Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Fasilitasi Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi Keluarga SIGA Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Koordinasi pencatatan dan pengumulan data keluarga Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Penyediaan layanan pengolahan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB Pembentukan dan Operasional Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Fasilitasi Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB 8 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Keluarga Sejahtera (KS) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di balai penyuluh KB Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Pembinaan dan Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Penyediaan BKB Kit Stunting Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Pendampingan keluarga berisiko stunting Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga Pencatatan dan pelaporan hasil pemantauan pendampingan sasaran berisiko stunting Pemilihan dan Fasilitasi Duta Genre Koordinasi Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Pelaksanaan program ketahanan keluarga dalam rangka percepatan penurunan stunting Peningkatan Kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga 9 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Meningkatnya tata kelola taman makan pahlawan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan peningkatan sarana dan prasarana TMP sesuai standar Kemensos Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Pengelolaan dan pemeliharaan rutin Taman Makam Pahlawan Nasional Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Pengelolaan layanan pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Pengelolaan dan fasilitasi pelayanan ziarah dan studi di TMP Nasional Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025 Selain memberikan dukungan terhadap program prioritas pembangunan daerah, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga melaksanakan kewajiban penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai amanat regulasi. Hal ini diwujudkan melalui penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, khususnya di bidang sosial. Dalam pelaksanaannya, Dinsosdaldukkb berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, sub kegiatan yang dirumuskan tidak hanya diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak dasar masyarakat, khususnya bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan pemerintah. Aktivitas yang direncanakan dalam Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi aktual yang ada, sehingga diharapkan dapat berjalan secara optimal serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian atau munculnya aktivitas baru di kemudian hari sebagai respon terhadap dinamika dan perubahan kondisi yang terjadi, agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap relevan dan efektif. 4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terintegrasi, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) menyelaraskan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra dengan kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah, serta program unggulan Kabupaten Purworejo. Keselarasan ini dimaksudkan agar pelaksanaan program perangkat daerah tidak hanya mendukung pencapaian target internal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap tujuan pembangunan di berbagai tingkatan. Lebih lanjut, bentuk dukungan Dinsosdaldukkb terhadap kebijakan pembangunan tersebut dapat diuraikan ke dalam tiga bagian utama, yaitu dukungan terhadap program nasional, program provinsi, dan dukungan terhadap program kabupaten (Pitulungan). 4.2.1. Program yang Mendukung Program Nasional (Asta Cita dan Program Strategis Nasional) Dalam rangka mendukung pencapaian Program Asta Cita yang menjadi arah kebijakan pembangunan nasional, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) Kabupaten Purworejo telah menetapkan berbagai program dan rencana aktivitas yang relevan dengan tugas dan fungsinya. Tabel 4. 3 Program yang Mendukung Program Nasional Asta Cita No Asta Cita Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026 Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Pelayanan ziarah taman makan pahlawan Pelayanan ziarah taman makan pahlawan SOSIAL DINSOSDALDUKKB 2 Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan Bantuan Sosial KUBE Bantuan Sosial KUBE SOSIAL DINSOSDALDUKKB lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. 3 Asta Cita 4: Memperperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial penyandang disabilitas Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial penyandang disabilitas SOSIAL DINSOSDALDUKKB 4 Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Pendampingan lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang anak-anak terlantar Pendampingan lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang anak- anak terlantar Sosial DINSOSDALDUKKB 5 Identifikasi, verifikasi, dan pembaruan data fakir miskin Identifikasi, verifikasi, dan pembaruan data fakir miskin Sosial DINSOSDALDUKKB 6 Penyaluran bantuan bagi keluarga kurang mampu Penyaluran bantuan bagi keluarga kurang mampu Sosial DINSOSDALDUKKB 7 Meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi beban hidup keluarga yang bekerja sebagai buruh/ petani tembakau Meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi beban hidup keluarga yang bekerja sebagai buruh/ petani tembakau Sosial DINSOSDALDUKKB 8 Memfasilitasi kelompok masyarakat untuk mendukung usaha ekonomi produktif dalam rangka peningkatan kemandirian dan kesejahteraan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Memfasilitasi kelompok masyarakat untuk mendukung usaha ekonomi produktif dalam rangka peningkatan kemandirian dan kesejahteraan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sosial DINSOSDALDUKKB Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025 Pertama, Asta Cita 1 yang berfokus pada upaya memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), diwujudkan melalui pelayanan ziarah di Taman Makam Pahlawan. Aktivitas ini tidak hanya menjadi bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan, tetapi juga sebagai media pembelajaran nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, dan penguatan ideologi Pancasila bagi masyarakat. Kedua, dalam mendukung Asta Cita 3 terkait pengembangan infrastruktur, peningkatan lapangan kerja berkualitas, pengembangan kewirausahaan, serta penguatan koperasi dan industri kreatif, Dinsosdaldukkb melaksanakan program bantuan sosial untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Program ini diarahkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, mengurangi angka pengangguran, serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang berbasis pada potensi lokal. Ketiga, sejalan dengan Asta Cita 4 tentang pembangunan sumber daya manusia yang unggul, kesetaraan gender, serta pemberdayaan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas, Dinsosdaldukkb menyelenggarakan kegiatan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial bagi penyandang disabilitas. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas agar mampu berdaya, mandiri, dan berperan aktif dalam pembangunan. Keempat, mendukung Asta Cita 6 mengenai pembangunan dari desa, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan, Dinsosdaldukkb melaksanakan sejumlah aktivitas strategis, antara lain pendampingan lembaga non-pemerintah di bidang anak terlantar, identifikasi dan verifikasi data fakir miskin, penyaluran bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu, pemberian bantuan bagi buruh dan petani tembakau, serta fasilitasi usaha ekonomi produktif melalui Kelompok Usaha Bersama. Seluruh aktivitas tersebut diarahkan untuk mengurangi beban hidup masyarakat miskin, sekaligus mendorong peningkatan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi keluarga. Selain Asta Cita, Dinsosdaldukkb juga memiliki peran penting dalam mendukung Program Strategis Nasional, khususnya penanggulangan kemiskinan melalui dua pendekatan utama. Tabel 4. 4 Program yang Mendukung Program Nasional Program Strategis Nasional No Program Strategis Nasional Program Dukungan di Kabupaten Purworejo Aktivitas Pendukung di 2026 Aktivitas Pendukung di 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah Terkait 1 Penanggulangan kemiskinan
1. a.Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
  1. 1.Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi
  2. 2.Koordinasi dan Fasilitasi Pemberian Bantuan Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial
  3. 1.Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi
  4. 2.Koordinasi dan Fasilitasi Pemberian Bantuan Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial Sosial DINSOSDALDUKKB PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
  5. 1.Pemberian Bantuan Program Rehabilitasi Sosial
  6. 1.Pemberian Bantuan Program Rehabilitasi Sosial Sosial DINSOSDALDUKKB PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1.Pemetaan dan Pengelolaan permasalahan sosial 2.Peningkatan kemampuan SDM dan Penguatan LK3 1.Pemetaan dan Pengelolaan permasalahan sosial 2.Peningkatan kemampuan SDM dan Penguatan LK3 Sosial DINSOSDALDUKKB PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
  7. 1.Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting
  8. 2.Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  9. 3.UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor)
  10. 1.Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting
  11. 2.Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  12. 3.UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) Sosial DINSOSDALDUKKB PROGRAM PENANGANAN BENCANA
  13. 1.Pelatihan Penguatan Taruna Siaga
  14. 2.Bantuan Lumbung Sosial
  15. 3.Penguatan Kampung Siaga Bencana
  16. 4.Program Penanganan saat dan pasca bencana
  17. 1.Pelatihan Penguatan Taruna Siaga
  18. 2.Bantuan Lumbung Sosial
  19. 3.Penguatan Kampung Siaga Bencana
  20. 4.Program Penanganan saat dan pasca bencana Sosial DINSOSDALDUKKB
2. b.Sekolah rakyat Koordinasi dan Fasilitasi Sekolah Rakyat Koordinasi dan fasilitasi sekolah rakyat Koordinasi dan fasilitasi sekolah rakyat Sosial DINSOSDALDUKKB Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025 Pendekatan pertama adalah optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui lima program pokok. Program tersebut meliputi: (a) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, seperti penyelenggaraan Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi dan fasilitasi pemberian bantuan perlindungan sosial; (b) Program Rehabilitasi Sosial, berupa pemberian bantuan untuk meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi; (c) Program Pemberdayaan Sosial, melalui pemetaan masalah sosial, penguatan LK3, serta sertifikasi sumber daya kesejahteraan sosial; (d) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), yang meliputi pendampingan keluarga berisiko stunting, penguatan mitra organisasi masyarakat, dan pengembangan UPPKA; serta (e) Program Penanganan Bencana, yang dilaksanakan melalui pelatihan Taruna Siaga, bantuan lumbung sosial, penguatan kampung siaga bencana, serta program tanggap darurat pasca bencana. Pendekatan kedua adalah melalui penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan masyarakat dengan mendukung pelaksanaan sekolah rakyat. Dinsosdaldukkb berperan dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi sekolah rakyat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, peningkatan literasi sosial, serta perluasan akses pendidikan non-formal bagi kelompok rentan. Dari berbagai program dan aktivitas yang telah dirancang, terlihat bahwa Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo berkomitmen penuh untuk menyelaraskan kebijakan dan program daerah dengan Asta Cita maupun Program Strategis Nasional. Dukungan tersebut tidak hanya dalam bentuk penyaluran bantuan, tetapi juga melalui pemberdayaan, penguatan kapasitas, serta fasilitasi partisipasi masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan program-program ini diharapkan mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan, mengurangi angka kemiskinan, dan mendorong kemandirian sosial- ekonomi masyarakat. Dengan adanya keterpaduan antara program Asta Cita dan Program Strategis Nasional, Dinsosdaldukkb berperan sebagai motor penggerak dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial di Kabupaten Purworejo. Ke depan, sinergi lintas sektor, kolaborasi dengan masyarakat, serta penguatan kelembagaan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan sosial yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 4.2.2. Program yang Mendukung Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi) Dalam upaya mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) Kabupaten Purworejo menjalankan berbagai program strategis yang diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan kelompok rentan. Tabel 4. 5 Program yang Mendukung Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi) No Program Delegasi Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center) Penjangkauan Anak-anak terlantar di UPT Tat TWAM ASI Sosial DINSOSDALDUKKB Peningkatan kemampuan potensi PSKS Sosial DINSOSDALDUKKB 2 Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam rehabilitasi sosial Sosial DINSOSDALDUKKB 3 Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana Sosial DINSOSDALDUKKB Bantuan Lumbung Sosial Sosial DINSOSDALDUKKB 4 Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin Penjangkauan Anak-Anak terlantar di UPT Tat TWAM ASI Sosial DINSOSDALDUKKB Bimbingan dan Bantuan kepada LKS/LKSA Sosial DINSOSDALDUKKB No Program Delegasi Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin, Petugas Lapangan Penanganan Sosial TKSK Sosial DINSOSDALDUKKB Bantuan Alat Bantu, Bantuan Sandang, Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sosial DINSOSDALDUKKB Bantuan Sosial Bersyarat Sosial DINSOSDALDUKKB 5 Peningkatan kualitas hidup lansia Bantuan Penyediaan Permakanan, Bantuan Penyediaan Sandang, Bimbingan sosial kepada keluarga lansia, pemberian layanan kedaruratan, penyediaan perbekallan kesehatan Sosial DINSOSDALDUKKB Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025 Pertama, dukungan diwujudkan melalui pembentukan Kecamatan Berdaya, yang dilaksanakan dengan menjangkau anak-anak terlantar melalui layanan di UPT Tat Twam Asi serta peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Langkah ini ditujukan agar kecamatan menjadi pusat penggerak dalam pemberdayaan sosial yang berkelanjutan. Kedua, Dinsosdaldukkb juga mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan, dan Penyandang Disabilitas di setiap kecamatan. Melalui kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial, program ini diharapkan mampu memperluas jangkauan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak- hak kelompok rentan. Ketiga, dalam mendukung ketangguhan daerah terhadap bencana, dilakukan penguatan BPBD dan Tagana berbasis kelompok masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui peningkatan kompetensi Taruna Siaga Bencana dan pemberian bantuan lumbung sosial. Dengan demikian, masyarakat diharapkan semakin siap, tanggap, dan mandiri dalam menghadapi potensi bencana. Keempat, dalam bidang pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar serta fakir miskin, Dinsosdaldukkb melaksanakan berbagai program, antara lain penjangkauan anak-anak terlantar di UPT Tat Twam Asi, bimbingan serta bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS/LKSA), pendataan dan pengelolaan data fakir miskin yang didukung oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta pemberian bantuan sosial berupa alat bantu, sandang, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), hingga bantuan sosial bersyarat. Upaya ini diarahkan untuk memberikan perlindungan sekaligus meningkatkan taraf hidup keluarga miskin. Kelima, program peningkatan kualitas hidup lanjut usia dilaksanakan melalui penyediaan bantuan permakanan, bantuan sandang, bimbingan sosial kepada keluarga lansia, pemberian layanan kedaruratan, serta penyediaan perbekalan kesehatan. Program ini memastikan lansia memperoleh perhatian, dukungan, dan perlindungan sehingga tetap dapat hidup dengan layak, sehat, dan sejahtera. Berbagai program yang dilaksanakan oleh Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo menunjukkan adanya sinergi nyata dengan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Fokus utama terletak pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan perlindungan sosial, penanganan bencana, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup kelompok rentan, termasuk anak-anak terlantar, fakir miskin, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Dengan adanya keselarasan program daerah dan provinsi, Dinsosdaldukkb berkomitmen untuk terus memperkuat peranannya dalam membangun sistem kesejahteraan sosial yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Ke depan, kolaborasi lintas sektor serta partisipasi aktif masyarakat akan menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata, adil, dan berdaya saing di Kabupaten Purworejo. 4.2.3. Program yang Mendukung Program Kabupaten (Pitulungan) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Pitulungan yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Purworejo, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) telah menyelaraskan berbagai aktivitas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tabel 4. 6 Program yang Mendukung Program Kabupaten (Pitulungan) No Program Unggulan Kegiatan Unggulan 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Sejahtera Wargane Pemberian bantuan hukum, pendidikan, pembinaan, dan pengembangan organisasi perempuan dan perempuan difabel. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Sosial DINSOSDALDUKKB Pemberian advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi, dan sinkronisasi kegiatan peningkatan kualitas keluarga. Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai dengan kearifan budaya lokal PPKB DINSOSDALDUKKB Penguatan mitigasi kebencanaan secara terstruktur dan non struktur. peningkatan kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Sosial DINSOSDALDUKKB Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025 Pertama, pada Program Unggulan Sejahtera Wargane melalui kegiatan pemberian bantuan hukum, pendidikan, pembinaan, serta pengembangan organisasi perempuan dan perempuan difabel, Dinsosdaldukkb berperan melalui pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Aktivitas ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perempuan difabel, sehingga mereka dapat berdaya, mandiri, serta memiliki akses yang lebih luas terhadap pembangunan. Kedua, pada kegiatan unggulan berupa pemberian advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi, dan sinkronisasi kegiatan peningkatan kualitas keluarga, Dinsosdaldukkb mendukung melalui pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai dengan kearifan budaya lokal. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, sekaligus menanamkan nilai-nilai lokal sebagai penguat jati diri masyarakat Purworejo. Ketiga, dalam rangka mendukung kegiatan penguatan mitigasi kebencanaan secara terstruktur maupun non-struktur, Dinsosdaldukkb melaksanakan peningkatan kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana). Program ini bertujuan memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan keterampilan penanganan bencana, serta memastikan masyarakat memiliki kemampuan tanggap darurat yang memadai. Program-program yang dijalankan Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Program Pitulungan. Dukungan tersebut mencakup pemberdayaan perempuan dan difabel, peningkatan kualitas keluarga, serta penguatan mitigasi kebencanaan. Hal ini menunjukkan komitmen Dinsosdaldukkb dalam mengintegrasikan layanan sosial, kependudukan, dan keluarga berencana untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Purworejo secara menyeluruh. Selain mendukung secara langsung program-program unggulan dalam kerangka Pitulungan, Dinsosdaldukkb juga siap memberikan kontribusi dalam seluruh program Kabupaten Purworejo. Dengan keterpaduan kebijakan, kolaborasi lintas sektor, serta partisipasi masyarakat, diharapkan pembangunan sosial dapat terlaksana secara inklusif, adil, dan berkelanjutan, sehingga terwujud masyarakat Purworejo yang lebih sejahtera dan berdaya. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) Kabupaten Purworejo menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh berbagai arah kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Dukungan terhadap program nasional diwujudkan melalui implementasi program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi sosial, pengentasan kemiskinan, hingga penanganan bencana. Sementara itu, dukungan terhadap program provinsi dilakukan melalui pembentukan Kecamatan Berdaya, penguatan rumah perlindungan, peningkatan kapasitas Tagana, pemberdayaan fakir miskin, serta peningkatan kualitas hidup lansia. Adapun pada program kabupaten (Pitulungan), Dinsosdaldukkb hadir melalui pemberdayaan perempuan dan difabel, peningkatan kualitas keluarga, serta penguatan mitigasi kebencanaan. Keseluruhan upaya tersebut mencerminkan sinergi yang erat antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Dengan integrasi program, kerja sama lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat, Dinsosdaldukkb berperan sebagai garda terdepan dalam mewujudkan pembangunan sosial yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Ke depan, dukungan ini akan terus diperkuat agar mampu memberikan manfaat yang nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Purworejo secara menyeluruh. 4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penentuan indikator dan target kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) merupakan langkah strategis untuk memastikan arah pembangunan daerah sejalan dengan visi, misi, serta tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Indikator dan target kinerja dirumuskan secara terukur agar dapat menjadi pedoman dalam mengevaluasi capaian program dan kegiatan, sekaligus menjadi instrumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dalam penyusunannya, indikator kinerja dipilih berdasarkan relevansi dengan sasaran pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinsosdaldukkb. Sementara itu, target kinerja ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya, kondisi faktual masyarakat, serta arah kebijakan pembangunan sosial dan kependudukan di Kabupaten Purworejo. Adapun indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan Dinsosdaldukkb dapat dilihat pada Tabel 4.8 Indikator Kinerja Utama Dinsosdaldukkb. Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Utama Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T1 Persentase Pemerlu Pelayanan % 27,00% 27,50% 28,00% 28,50% 29,00% 29,50% Indikator Tujuan Dinsosdaldukkb. Tujuan NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kesejahteraan Sosial yang Tertangani Dinsosdaldukkb : Meningkatkan kualitas keluarga, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pelayanan taman makam pahlawan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah T2 Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) Angka 64,23 65,16 66,09 67,02 67,95 68,88 T3 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 T4 Indeks Kepuasan Masyarakat (Taman Makam Pahlawan) Angka 73,00 75,00 76,00 77,00 78,00 79,00 T1.S1 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani % 27,00% 27,50% 28,00% 28,50% 29,00% 29,50% Indikator Sasaran Dinsosdaldukkb. Sasaran 1. Meningkatnya penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) T2.S1 Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) Angka 13,80 12,90 12,00 11,20 10,50 9,80 Indikator Sasaran Dinsosdaldukkb. Sasaran 2. Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk T2.S2 Demand Satisfied Angka 84,20 84,50 84,80 85,20 85,50 85,80 T2.S3 Total Fertility Rate Angka 2,10 2,09 2,09 2,08 2,07 2,06 T3.S1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 Indikator Sasaran Dinsosdaldukkb. Sasaran 3. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah T4.S1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Taman Makam Pahlawan) Angka 73,00 75,00 76,00 77,00 78,00 79,00 Indikator Sasaran Dinsosdaldukkb. Sasaran 4. Meningkatnya pelayanan Taman Makam Pahlawan Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) memiliki tujuan utama yaitu Meningkatkan kualitas keluarga, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pelayanan taman makam pahlawan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui empat indikator kinerja utama yang dipilih secara terukur, relevan, dan selaras dengan mandat kelembagaan Dinsosdaldukkb. Pertama, Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemberdayaan kepada kelompok rentan, seperti anak terlantar, lanjut usia, penyandang disabilitas, fakir miskin, serta korban bencana. Indikator ini mencerminkan sejauh mana intervensi sosial yang dilakukan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan, sehingga semakin tinggi persentase yang dicapai menunjukkan semakin luas cakupan dan semakin baik kualitas pelayanan. Dengan demikian, indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam pencapaian tujuan peningkatan penanganan PPKS secara berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Purworejo. Kedua, Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) dipilih karena menjadi ukuran langsung terhadap kualitas keluarga dari aspek ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Indikator ini sesuai dengan fungsi Dinsosdaldukkb dalam penyelenggaraan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, di mana keluarga yang sehat, mandiri, dan berkualitas merupakan fondasi pembangunan sosial. Ketiga, Nilai SAKIP Perangkat Daerah dijadikan indikator tujuan untuk mengukur akuntabilitas kinerja dan efektivitas pengelolaan pemerintahan. Dengan indikator ini, Dinsosdaldukkb memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dijalankan secara transparan, efisien, serta mampu menunjukkan hasil yang nyata bagi masyarakat. Keempat, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Taman Makam Pahlawan menjadi indikator tujuan yang mengukur kualitas layanan publik dalam menjaga, merawat, dan memberikan pelayanan di Taman Makam Pahlawan. Indikator ini dipilih karena relevan dengan pelayanan taman makan pahlawan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kepahlawanan, sekaligus memastikan bahwa masyarakat memperoleh layanan yang layak dalam kegiatan ziarah maupun penghormatan kepada para pahlawan. Selanjutnya, untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, Dinsosdaldukkb menetapkan empat sasaran utama yang selaras dengan indikator kinerja. Sasaran pertama adalah meningkatnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan indikator persentase PPKS yang tertangani. Indikator ini dipilih karena secara langsung mencerminkan keberhasilan program rehabilitasi sosial, pemberdayaan, dan perlindungan sosial terhadap kelompok rentan, sehingga selaras dengan tujuan meningkatkan penanganan PPKS. Sasaran kedua adalah meningkatnya kualitas pengendalian penduduk, dengan indikator Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD), Demand Satisfied, dan Total Fertility Rate (TFR). Indikator-indikator ini dipilih karena dapat menggambarkan efektivitas program keluarga berencana, pengendalian penduduk, dan kualitas layanan kesehatan reproduksi. Pengendalian penduduk yang baik akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas keluarga dan kesejahteraan masyarakat. Sasaran ketiga adalah meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah, dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Indikator ini mencerminkan tingkat keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, sehingga menunjukkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini sejalan dengan tujuan Dinsosdaldukkb untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Sasaran keempat adalah meningkatnya pelayanan Taman Makam Pahlawan, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Taman Makam Pahlawan. Indikator ini dipilih karena menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan, sekaligus memastikan bahwa nilai-nilai kepahlawanan tetap dihormati melalui penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas. Dengan demikian, indikator tujuan dan indikator sasaran yang dipilih oleh Dinsosdaldukkb telah disusun secara relevan, terukur, dan selaras. Seluruhnya dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan utama yaitu Meningkatkan kualitas keluarga, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pelayanan taman makam pahlawan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Selain indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) juga memiliki indikator kinerja kunci yang wajib dipenuhi sebagai bentuk tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Indikator kinerja kunci ini mengacu pada berbagai ketentuan normatif dan regulatif, antara lain Indikator Urusan Pemerintahan (IUP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, serta berbagai ketentuan mandatory lain yang relevan. Dengan demikian, indikator kinerja kunci berfungsi sebagai instrumen pengukuran yang lebih spesifik dan bersifat wajib, untuk memastikan bahwa pelayanan dasar dan target pembangunan sosial, kependudukan, serta keluarga berencana dapat terpenuhi sesuai standar nasional. Adapun rincian indikator kinerja kunci Dinsosdaldukkb disajikan pada Tabel 4.9 Indikator Kinerja Kunci. Tabel 4. 8 Indikator Kinerja Kunci Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Bidang Penanggung Jawab KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) Angka 64,23 65,16 66,09 67,02 67,95 68,88 Bidang Keluarga Berencana Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera IUP 2 Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bidang Rehabilitasi Sosial, Pengendalian Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan SPM 3 Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 SPM 4 Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 SPM 5 Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 SPM 6 Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 SPM 7 Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bidang Rehabilitasi Sosial, Pengendalian Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 8 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 9 TFR (Angka Kelahiran Total) Angka 2.10 2.09 2.08 2.07 2.06 2.05 Bidang Keluarga Berencana Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan 10 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) % 66.41 67.74 69.09 70.47 71.88 72.00 11 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) % 9.25 9.16 9.07 8.98 8.89 8.85 NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Bidang Penanggung Jawab KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Peningkatan Keluarga Sejahtera Pemerintahan Daerah 12 Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Proportion of demand satisfied) Angka 84,20 84,50 84,80 85,20 85,50 85,80 Surat Kemendagri No : 400.5.7/ 1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025 13 Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age spesific fertility rate (ASFR) 15-19 Tahun Angka 13,05 12,3 11,3 10,4 9,2 8,7 14 Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP) % 49,44 49,84 50,24 50,64 51,04 51,44 15 Persentase Calon Pengantin Mendapatkan Bimbingan Perkawinan dengan materi pencegahan stunting % 65,00 67,00 69,00 71,00 73,00 73,00 16 Persentase Kelompok Sasaran yang Mendapatkan Pendampingan Oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) % 71,81 72 73,5 75 76,5 78 Sumber : Dokumen Internal Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025 Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) tidak hanya menetapkan indikator kinerja utama, namun juga memiliki indikator kinerja kunci (IKK) yang berfungsi sebagai ukuran wajib dalam penyelenggaraan bidang urusan. Indikator kinerja kunci ini bersumber dari beberapa regulasi penting, yaitu: Indikator Urusan Pemerintahan (IUP) sebagai ukuran kinerja spesifik sesuai bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana; Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat dalam bidang pelayanan sosial; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 mengenai Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan indikator wajib dalam evaluasi kinerja perangkat daerah. Selain itu, terdapat pula indikator mandatory yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, khususnya terkait upaya pengendalian penduduk, kesehatan reproduksi, dan penurunan stunting. Hal ini menjadi bagian integral dari peran Dinsosdaldukkb dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten. Dengan demikian, IKK yang ditetapkan tidak hanya mencerminkan kewajiban normatif, namun juga menunjukkan komitmen Dinsosdaldukkb dalam meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan sosial bagi masyarakat. Adapun rincian indikator kinerja kunci tersebut disajikan pada Tabel 4.9 Indikator Kinerja Kunci. Dengan demikian, dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) mengemban amanah penyelenggaraan dua bidang urusan utama, yakni Bidang Sosial serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kedua bidang tersebut telah diterjemahkan secara operasional ke dalam 10 program, yang mencakup 6 program pada Bidang Sosial, 3 program pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta 1 program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Keseluruhan program tersebut dijalankan melalui 26 kegiatan yang selanjutnya diuraikan menjadi 95 sub kegiatan, sehingga mampu menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih komprehensif. Selain itu, Dinsosdaldukkb sebagai perangkat daerah memiliki tanggung jawab penting dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial, khususnya terkait pemenuhan hak dasar masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial. Hal ini sekaligus menegaskan peran strategis Dinsosdaldukkb dalam memastikan terjaminnya kualitas pelayanan publik yang berkeadilan, terukur, dan berkelanjutan. Dengan landasan tersebut, Bab IV menjadi pijakan penting dalam rangkaian Renstra untuk mengarahkan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang selaras dengan tujuan pembangunan daerah, serta mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat Purworejo secara menyeluruh. Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo setiap tahunnya. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:
3. a.Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo setiap tahun.
4. b.Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
5. c.Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025- 2029 kepada masyarakat. 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:
6. a.Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
7. b.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025- 2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
8. c.Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Adapun pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sedangkan urusan Perikanan diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan (DLHP) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan direvisi dengan Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo, yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup, kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas DLHP menyelenggarakan fungsi: penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang konservasi dan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran dan penaatan lingkungan, persampahan dan keanekaragaman hayati, dan perikanan. Selain itu juga melaksanakan fungsi kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DLHP dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi DLHP. Dengan adanya isu strategis masalah lingkungan hidup dan perikanan meliputi meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup karena peningkatan pencemaran air dan udara terutama yang berasal dari limbah domestik dan aktivitas pertanian yang memerlukan penanganan secara optimal, pengelolaan sampah yang belum optimal terutama disebabkan oleh tingginya timbulan sampah yang belum terkelola melalui sistem pengangkutan dan pengolahan yang baik, lemahnya system pengelolaan sampah dari sumber asalnya, terbatasnya sarana prasarana persampahan, dan lemahnya sistem pengelolaan sampah dari sumber asalnya harus segera diintervensi agar tidak memberikan dampak yang lebih besar pada pencemaran tanah, air, dan udara. Di sisi lain, penurunan kualitas tutupan lahan turut menjadi perhatian serius. Meskipun kualitas udara masih tergolong cukup baik, tetap diperlukan langkah antisipatif dalam menghadapi peningkatan emisi dari transportasi, pembakaran terbuka, dampak perubahan iklim serta optimalisasi upaya pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dalam ketaatan terhadap persetujuan lingkungan. Dalam urusan perikanan, belum optimalnya produksi perikanan baik dari sisi produksi perikanan tangkap, budidaya, maupun pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan perlu upaya strategis untuk peningkatannya. Intervensi dilakukan terhadap beberapa permasalahan yang mempengaruhi, antara lain: keterbatasan kapasitas SDM Perikanan, keterbatasan fasilitas (Sarana dan Prasarana) usaha perikanan, kerusakan ekosistem perikanan, dan ketergantungan terhadap musim dan iklim. Berbagai isu strategis urusan lingkungan hidup dan perikanan menjadikan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan mempunyai posisi yang strategis terhadap kebijakan- kebijakan baik di tingkat nasional maupun regional. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan di lingkup Perangkat Daerah disusun memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo 2025-2029, serta berpedoman pada Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan sebagai sebuah proses yang sistematis dan terpadu, karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya yang digambarkan sebagai berikut: (Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003) Gambar 1.1 : Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:
  1. 1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. 4.Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
  5. 5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  6. 6.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
  7. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. 8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  10. 10.Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan;
  12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan Kecil;
  13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk hasil Perikanan;
  14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan;
  15. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. 16.Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2020 tentang Sampah Spesifik;
  17. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  18. 18.Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  19. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan;
  20. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH);
  21. 21.Peraturan Presiden No.97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSRT);
  22. 22.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
  23. 23.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
  24. 24.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  25. 25.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
  26. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  27. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  28. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  29. 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  30. 30.Peraturan Manteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen;
  31. 31.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMENKP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan;
  32. 32.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Bank Sampah;
  33. 33.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
  34. 34.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
  35. 35.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
  36. 36.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
  37. 37.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  38. 38.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;
  39. 39.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
  40. 40.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  41. 41.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
  42. 42.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
  43. 43.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
  44. 44.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024);
  45. 45.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025);
  46. 46.Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo. 1.3 Maksud dan Tujuan Renstra ini disusun sebagai penjabaran operasional visi, misi, dan program kepala daerah dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo dalam periode Tahun 2025–2029. Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan adalah:
  47. 1.Menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) DLHP Kabupaten Purworejo;
  48. 2.Menjadi instrumen pengendalian, evaluasi, dan pengawasan kinerja DLHP Kabupaten Purworejo 1.4 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN BAB ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, maka ditetapkan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sebagai berikut: Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Sumber : Perbup Nomor 125 Tahun 2022 Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan terdiri dari atas :
  49. 1.Kepala Dinas, bertugas memimpin pelaksanaan Tugas dan Fungsi DLHP.
  50. 2.Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DLHP. Sekretariat bertugas mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi dilingkungan DLHP. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
9. a.Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
10. b.Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
11. c.Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan;
12. d.Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
13. e.Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian;
14. f.Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi.
  1. 3.Bidang Konservasi dan Penataan Lingkungan, bertugas menyelenggarakan pengakuaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, perencanaan lingkungan hidup dan peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas, Bidang Konservasi dan Penataan Lingkungan (Bidang KPL) menyelenggarakan fungsi:
15. a.Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
16. b.Meningkatkan kapasitas Masyarakat Hukum Adat dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
17. c.Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten;
18. d.Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
19. e.Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis daerah;
20. f.Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah; dan
21. g.Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan berkaitan dengan tugas dan fungsi.
  1. 4.Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penaatan Lingkungan, bertugas mengendalikan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, memberi penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penanganan pengaduan lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan tugas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penaatan Lingkungan (Bidang P3L) menyelenggarakan fungsi:
22. a.Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
23. b.Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
24. c.Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
25. d.Penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun;
26. e.Pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam daerah;
27. f.Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
28. g.Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
29. h.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan berkaitan dengan tugas dan fungsi.
  1. 5.Bidang Pengelolaan Persampahan dan Keanekaragaman Hayati, bertugas mengelola persampahan dan keanekaragaman hayati. Dalam pelaksanaan tugas, Bidang Pengelolaan Persampahan dan Keanekaragaman Hayati (Bidang PPKH) menyelenggarakan fungsi:
30. a.pengelolaan persampahan;
31. b.pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
32. c.pengelolaan keanekaragam hayati;
33. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan berkaitan dengan tugas dan fungsi
  1. 6.Bidang Perikanan, bertugas mengelola perikanan tangkap, perikanan budidaya, mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan dan mengolah serta memasarkan hasil perikanan. Dalam pelaksanaan tugas, Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi;
34. a.pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Daerah;
35. b.pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah;
36. c.pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
37. d.penerbitkan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 Gross Tonnage di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Daerah;
38. e.penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 Gross Tonnage di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Daerah;
39. f.pelaksanaan pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 Gross Tonnage yang beroperasi di sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Daerah;
40. g.penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan;
41. h.pemberdayaan pembudi daya ikan kecil;
42. i.penerbitan tanda daftar begi pembudi daya ikan kecil dalam Daerah;
43. j.pengelolaan pembudidayaan ikan;
44. k.pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Derah;
45. l.penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan lagi usaha skala mikro dan kecil;
46. m.pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
47. n.penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam Daerah; dan
48. o.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan berkaitan dengan tugas dan fungsi.
  1. 7.UPT, dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DLHP. UPT Keanekaragaman Hayati Heroes Park dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang urusan keanekaragaman hayati.
  2. 8.Kelompok Jabatan Fungsional, sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan. Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, DLHP didukung oleh sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. Sumber Daya Manusia dan Kelengkapan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2024 menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat sebagai berikut: Unit Pria Wanita Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV Jumlah Kepala 1 - - - - 1 1 Sekretaris - 1 - - - 1 1 Sub. Bagian Perencanaan 2 1 - - 3 - 3 Sub. Bagian Keuangan 2 2 - 3 1 - 4 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3 2 3 2 - 5 Bidang Konservasi Dan Penataan Lingkungan 2 2 - 1 3 - 4 Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Penaatan Lingkungan 3 2 - - 4 1 5 Bidang Pengelolaan Persampahan dan Keanekaragaman hayati 52 18 17 39 12 2 70 Bidang Perikanan 6 - - - 6 0 6 Jumlah 71 28 17 46 31 5 99 Sumber : DLHP, 2024 Dalam melaksanaan Tugas pokok dan fungsi, DLHP juga ditunjang oleh perlengkapan (Aset dan Sarana Prasarana) yang dimiliki per 31 Desember 2024 sebagai berikut: No Kategori Jumlah Aset
(1)(2) (3) A. Gedung/ bangunan 1 Dinas 6.305 m2 2 Rumah Kompos 327 m2 B. Luas tanah Dinas 2000 m2 C. Alat Dinas / RT meja, kursi, mesin ketik, komputer, almari dll (perincian terlampir) D. Kendaraan Dinas - Kendaraan roda 4 : 7 buah - Kendaraan roda 2 : 24 buah E. Alat laboratorium alat uji kualitas air dan alat uji kualitas udara F. Mesin pembuat kompos 1 paket G. Jumlah Taman 25 lokasi luas 150.402 m² H. Hutan Kota 1 lokasi luas 60.044 m² I. Jumlah Tugu 10 lokasi J. Jumlah pohon ayoman jalan perkotaan : 3.333 pohon K. Sarana dan Prasarana

1.Mobil tangga 1 unit
2.Pick-up 2 unit
3.Truck 16 unit
4.Mobil sapu 1 unit No Kategori Jumlah Aset

(1)(2) (3)

5.Motor tangki air 3 unit
6.Mobil tangki air 3 unit
7.Kendaraan roda 3 34 buah
8.Mesin potong rumput gendong 33 unit
9.Mesin pompa air 2 unit L. Jumlah Makam 8 lokasi luas 163.478 m²
1.Kota Purworejo 5 lokasi luas 112.878 m²
2.Kota Kutoarjo 3 lokasi luas 50.600 m² Sumber : SIMDA BMD, 2024 Nilai Aset dan Sarana Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2024 sebagai berikut : KODE BARANG NILAI (Rp.) 1 2 3 1.3 ASET TETAP 112,711,967,503.96 1 TANAH 17,685,309,905.00 1.01 TANAH 17,685,309,905.00 2 PERALATAN DAN MESIN 26,953,499,038.09 2.01 ALAT BESAR 5,611,612,924.00 2.02 ALAT ANGKUTAN 11,618,027,519,19 2.03 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 1,745,398,584,54 2.04 ALAT PERTANIAN 3,424,795,075,2 2.05 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 512,154,081.60 2.06 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR 885.477.535,60 2.07 ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN 67.929.246,60 2.08 ALAT LABORATORIUM 2.400.000,00 2.09 ALAT PERSENJATAAN 3.024.094.887,00 2.10 KOMPUTER 2.184.000,45 2.11 ALAT EKSPLORASI 499.322.794,29 2.12 ALAT PENGEBORAN 0.00 2.13 ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN 0.00 2.14 ALAT BANTU EKSPLORASI 0.00 2.15 ALAT KESELAMATAN KERJA 0.00 2.16 ALAT PERAGA 13.827.200,00 2.17 PERALATAN PROSES/PRODUKSI 0.00 2.18 RAMBU – RAMBU 1.660.000,00 2.19 PERALATAN OLAH RAGA 38.769.271,52 3 GEDUNG DAN BANGUNAN 0,00 3.01 BANGUNAN GEDUNG 42,618,161,898,20 3.02 MONUMEN 34,216,861,146,00 3.03 BANGUNAN MENARA 8.351.555.252,20 3.04 TUGU TITIK KONTROL/PASTI 0.00 4 JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI 24,272,455,947,00 4.01 JALAN DAN JEMBATAN 8,756,266,068,00 4.02 BANGUNAN AIR 1,703,434,267,73 4.03 INSTALASI 13,639,430,156,27 4.04 JARINGAN 173,325,455,00 5 ASET TETAP LAINNYA 1.96.058.165,67 5.01 BAHAN PERPUSTAKAAN 241.712.350,00 5.02 BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA 0.00 5.03 HEWAN 0.00 5.04 BIOTA PERAIRAN 0.00 5.05 TANAMAN 854,345,815,67 5.06 BARANG KOLEKSI NON BUDAYA 0.00 5.07 ASET TETAP DALAM RENOVASI 0.00 6 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 86,482,550.00 6.01 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 86,482,550.00 1.5 ASET LAINNYA 1,853,120,872.00 KODE BARANG NILAI (Rp.) 1 2 3 2 KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA 0.00 2.01 KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA 0.00 3 ASET TIDAK BERWUJUD 1,853,120,872.00 3.01 ASET TIDAK BERWUJUD 1,853,120,872.00 4 ASET LAIN-LAIN 0.00 4.01 ASET LAIN-LAIN 0.00 Sumber data : Simda BMD Tahun 2024 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kinerja Pelayanan urusan Lingkungan Hidup dan Perikanan dapat dilihat dari ketercapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang dirinci dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo sampai dengan tahun 2024 cukup baik, terlihat dari hasil evaluasi dan capaian target Renstra tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut: Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kab. Purworejo No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 T.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 88,15 88,35 88,45 88,65 88,75 85,28 90,01 81,66 96,74 % 101,87 % 92,32 % S.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 88,15 88,35 88,45 88,65 88,75 85,28 90,01 81,66 96,74 % 101,87 % 92,32 % T.2 Indek Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) IKK IUP 65,67 65,69 65,71 65,73 65,75 69,39 67,81 66,33 105,66 % 103,23 % 100,94 % S.2 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan (Persen) IKK 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 55 % 65 % 65 % 100 % 108,3 % 100 % S.3 Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola 42,68 43,30 43,86 44,36 44,89 46,85 48,78 49,92 109,77 % 112,66 % 113,82 % T.3 Nilai Tambah Usaha Perikanan (%) 12 12 12 12 12 12 33,75 15 100,00 % 281,25 % 125,00 % No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 S.4 Persentase Kenaikan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya 2 2 2 2 2 2 2,50 2,19 100,00 % 125,00 % 109,50 % INDIKATOR PROGRAM 1 Persentase Ketersediaannya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Berkualitas 50 75,00 75,00 100,00 100,00 60 60 75 120,00 % 80,00 % 100,00 % 2 Persentase Pemenuhan Baku Mutu Kualitas Air Sungai dan Udara Ambien 65 65,00 65,00 65,00 65,00 85,2 87,5 87,5 131,08 % 134,62 % 134,62 % 3 Persentase Pengendalian B3 dan LB3 30 35 40 45 50 45 62,2 65 150,00 % 177,77 % 162,50 % 4 Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan terhadap Pengendalian Pencemaran Air yang Tertuang dalam Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan 50 % 55,00 % 60,00 % 65,00 % 70,00 % 57,5 % 55 % 65 % 115,00 % 100,00 % 108,33 % No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 5 Persentase Pengakuan Kearifan Lokal terkait PPLH 4,5 4,9 5,3 5,7 6,07 4,25 4,86 4,86 95,43 % 100,04 % 92,34 % 6 Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 % 100,00 % 100,00 % 7 Indeks Tutupan Lahan 49,4 49,39 49,41 49,43 49,45 49,3 63,3 68,7 99,94 % 128,18 % 139,00 % 8 Persentase Lembaga Kemasyarakatan Bidang Lingkungan Hidup yang Aktif 7,51 7,69 7,86 8,03 8,21 12,4 12,9 14,1 165,49 % 167,20 % 179,64 % 9 Persentase Penyelenggaraan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,7 100,00 % 100,00 % 100,01 % 10 Persentase Penanganan Sampah IKK 16,97 16,78 16,59 16,40 16,24 20,6 26,1 26,7 121,52 % 155,40 % 160,80 % 11 Persentase Pengurangan Sampah 25,71 26,52 27,27 27,96 28,65 26,2 22,70 23,3 102,03 % 85,59 % 85,26 % 12 Persentase Kenaikan Produksi Perikanan Tangkap 3 3 3 3 3 -0,3 4,06 4,86 -10,00 % 135,33 % 162,00 % No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 13 Persentase Kenaikan Produksi Perikanan Budidaya 2 2 2 2 2 2 2 2,09 100,00 % 100,00 % 104,40 % 14 Persentase Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) 46,2 53,85 69,23 84,62 100,00 53,8 61,5 84,6 116,64 % 114,28 % 122,23 % 15 Persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 10 10 10 10 10 1,3 88 2,52 13,00 % 879,60 % 25,20 % Analisis capaian kinerja indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah tahun 2022-2024 sebagai berikut:
1.Capaian Tujuan dan Sasaran DLHP selama periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 tercapai sesuai target per tahunnya dengan rasio capaian diatas 100 persen. Hanya indikator Tujuan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang tidak mencapai target pada tahun 2022 dan tahun 2024. Hal ini karena kurangnya Sosialisasi dan Diseminasi kepada masyarakat pengguna layanan terkait survey kepuasan masyakat. Pada tahun 2024, survey dilakukan terhadap pengguna layanan persampahan. Dimana layanan persampahan menetapkan adanya retribusi persampahan (berbayar), sedangkan survey tahun sebelumnya dilakukan terhadap pengguna layanan rekomendasi BBM subsidi, dimana penggurusan rekomendasi BBM gratis. Hal ini mempengaruhi hasil survey sehingga membutuhkan sosialisasi lebih mendalam.
2.Tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan meliputi :

a.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah. Pada tahun 2023 rasio capaian renstranya sebesar 101,87 persen atau tercapai melebihi target. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2024 masing-masing sebesar 96,74 persen dan 92,32 persen atau tidak tercapai. Hal ini karena survey dilakukan terhadap pengguna layanan DLHP yang berbeda, sehingga perlu upaya sosialisasi mendalam agar responden memahami terkait survey layanan yang dilakukan;
b.Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan, dengan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD). Selama periode tahun 2022-2024 rasio capaian kinerjanya diatas 100 persen, atau melebihi target. Hal ini menunjukan bahwa kualitas lingkungan hidup Kabupaten Purworejo dapat dijaga dengan baik, baik dari segi kualitas air, kualitas udara maupun kualitas tutupan lahan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran seluruh perangkat daerah, Masyarakat dan stakeholder terkait didalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mencegah dari segala bentuk kerusakan ataupun pencemaran lingkungan;
c.Peningkatan nilai tambah usaha perikanan, dengan indikator Persentase Nilai Tambah Usaha Perikanan. Selama periode tahun 2022-2024 rasio capaian kinerjanya diatas 100 persen, atau melebihi target. Hal ini karena nilai ekonomis tinggi produk perikanan tangkap, sosialisasi pengawasan lebih optimal dan produksi sudah berangsur normal sesuai permintaan pasar.
1. 3.Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan ada tiga yaitu:
a.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah. Pada tahun 2023 rasio capaian renstranya sebesar 101,87 persen atau tercapai melebihi target. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2024 masing-masing sebesar 96,74 persen dan 92,32 persen atau tidak tercapai. Hal ini karena survey dilakukan terhadap pengguna layanan DLHP yang berbeda, sehingga perlu upaya sosialisasi mendalam agar responden memahami terkait survey layanan yang dilakukan. Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”.
b.Meningkatnya jumlah penanggung jawab usaha yang taat terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan, dengan indikator Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan. Selama periode tahun 2022-2024 rasio capaian kinerjanya diatas 100 persen, atau melebihi target. Hal yang mendorong ketercapaian target adalah meningkatnya jumlah penanggungjawab usaha/kegiatan yang taat dalam pengendalian pencemaran, dan meningkatnya desa/kelurahan yang menerapkan PPLH. Hal ini mendorong ketercapaian uji kualitas air memenuhi baku mutu kualitas air (PH, COD, BOD, TSS, Nitrit, DO). 2 parameter yang belum memenuhi yaitu total phosphate dan Fecal Coliform. Hal ini menjadikan evaluasi bahwa pencemaran dari aktivitas pertanian dan penggunaan sungai dalam aktivitas McK masih cukup tinggi. Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi”.
c.Meningkatnya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten, dengan indikator Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola. Selama periode tahun 2022-2024 rasio capaian kinerjanya diatas 100 persen. Hal ini masih perlu upaya peningkatan dan akselerasi dalam pengelolaan persampahan adalah fokus pada upaya-upaya pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah dan pendauran ulang sampah. Peningkatan upaya pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan dilakukan melalui upaya peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat. Harapannya, masyarakat/kelompok masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya pengelolaan sampah. Selain itu tentunya pelibatan pemerintah desa dalam upaya pengurangan sampah juga perlu didorong lebih aktif. Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi”.
d.Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan, dengan indikator Persentase Kenaikan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya. Selama periode tahun 2022-2024 rasio capaian kinerjanya diatas 100 persen. Hal yang mendorong ketercapaian target produksi antara lain peningkatan jumlah hari melaut, kondisi cuaca, pengawasan usaha perikanan yang dilakukan, dan adanya dukungan/pendampingan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan. Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan industri.”
1. 4.Selama periode tahun 2022-2024, 12 indikator kinerja Program rasio capaiannya lebih dari 100 persen, sedangkan 3 Indikator kinerja program masih belum tercapai, atau rasionya dibawah 100 persen. Ketiga indikator kinerja program tersebut meliputi:
a.Indikator Persentase Pengakuan Kearifan Lokal terkait PPLH yang merupakan indikator program Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH. Hal ini disebabkan adanya pengalihan anggaran untuk penyusunan dokumen Masterplan Konservasi mengingat hasil advokasi dan inventarisasi terhadap peraturan desa terkait PPLH baik dari data informasi tentang pengelolaan lingkungan desa maupun anggaran dalam penyusunan Perdes masih kurang. Hal ini karena dalam penyusunan Perdes terkait PPLH membutuhkan kesiapan dan respon Masyarakat.
b.Indikator Persentase Pengurangan Sampah yang merupakan salah satu indicator Program Pengelolaan Persampahan. Hal ini disebabkan adanya perubahan metode perhitungan pengurangan sampah pada aplikasi SIPSN. Dimana agenda pengurangan sampah melalui kegiatan pungut sampah pada Hari Lingkungan Hidup, World Clean Day, dll tidak dapat dimasukkan sebagai pengurang sampah.
c.Indikator Persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang merupakan indicator Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Ketidaktercapaian indikatornya disebabkan kesalahan pencantuman target Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Dimana target sebesar 10 persen merupakan target dalam periode Renstra 5 tahun (Renstra 2021-2026) sehingga target per tahun sebenarnya sebesar 2 persen.
1. 5.Capaian Kinerja Program Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo periode tahun 2022-2024 secara detail dijelaskan sebagai berikut:
a.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, target sampai dengan tahun 2024 sebesar 100 persen, realisasi sebesar 100 persen.
b.Program Perencanaan Lingkungan Hidup, target sampai dengan tahun 2024 sebesar 75 persen, realisasi sebesar 75 persen. Dari target 4 Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang wajib disusun, terealisasi sebanyak 3 dokumen, meliputi : 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 3) Neraca Sumber Daya Alam Strategis (pada tahun 2024 telah dilakukan kajian terkait Neraca Sumber Daya Alam oleh Bapperida dengan judul Analisis NSDA Spasial untuk Forcasting PAD Berkelanjutan di Kabupaten Purworejo). Untuk dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup baru akan mulai disusun pada tahun 2025 sehingga pada tahun 2025 akan tercapai 100 persen.
c.Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, target sampai dengan tahun 2024 sebesar 65 persen, realisasi sebesar 87,5 persen. Hal ini karena Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan, mengelola sampah dengan baik dan berkembangnya teknologi untuk pengelolaan limbah dan penghematan sumber daya alam. Dari 8 parameter uji kualitas air, memenuhi baku mutu kualitas air sebanyak 6 parameter uji.
d.Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), target tahun 2024 sebesar 49,41, realisasi sebesar 68,68. Hal ini didukung adanya perhitungan penyediaan data deliniasi tutupan lahan menggunakan Arc- GIS.
e.Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), target tahun 2024 sebesar 62,22 persen, realisasi sebesar 65 persen. Hal ini karena meningkatnya kepatuhan pelaku usaha/kegiatan dalam mengelola LB3 sesuai regulasi sejalan dengan meningkatya pengetahuan tentang pengeolaan LB3 serta adanya dukungan sistem informasi dalam pelaporan pengelolan LB3 sebagai alat pengendalian.
f.Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), target tahun 2024 sebesar 60 persen, realisasi 65 persen. Pencapaian target ini didukung adanya optimalisasi sistem informasi untuk pelaporan kinerja perusahaan/pelaku usaha sebagai dasar pengawasan kinerja lingkungn hidup dan tingkat kepatuhan pelaku usaha untuk mengelola lingkungan sesuai pedoman pengelolaan lingkungan hidup.
g.Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH, target tahun 2024 sebesar 5,26 persen, realisasi sebesar 4,86 persen yang terdiri dari 24 Desa/Kelurahan yang sudah menerapkan PPLH. Penambahan target tahun 2024 sebanyak 2 Desa/Kelurahan tidak dapat tercapai karena adanya pengalihan alokasi anggaran mengingat hasil advokasi dan inventarisasi terhadap peraturan desa terkait PPLH baik dari data informasi tentang pengelolaan lingkungan desa maupun anggaran dalam penyusunan Perdes masih kurang. Hal ini karena dalam penyusunan Perdes terkait PPLH membutuhkan kesiapan dan respon.
h.MasyarakatProgram Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, target tahun 2024 sebesar 12,85 persen, realisasi sebesar 14,12 persen yang terdiri dari 90 lembaga yang diberikan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan tentang lingkungan hidup yang terdiri dari 70 Sekolah Adiwiyata dan 20 Desa Proklim. Keberhasilan program ini didukung oleh adanya peran aktif masyarakat yang peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup.
i.Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, target tahun 2024 sebesar 66,67 persen, realisasi 66,67 persen yang meliputi 2 penghargaan lingkungan hidup, penghargaan sekolah adiwiyata dan proklim.
j.Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, target tahun 2024 sebesar 100 persen, realisasi sebesar 100 persen meliputi 10 pengaduan lingkungan hidup yang ditangani.
k.Program Pengelolaan Persampahan, target tahun 2024 Penanganan sebesar 26,78 persen, dan Pengurangan Sampah 27,27 persen, realisasi sebesar 26,67 persen untuk penanganan sampah dan sebesar 23,25 persen untuk pengurangan Sampah. Hal ini karena adanya penambahan jumlah timbulan sampah karena adanya peningkatan jumlah penduduk di kabupaten Purworejo dan perubahan metode perhitungan pengurangan sampah pada aplikasi SIPSN. Dimana agenda pengurangan sampah melalui kegiatan pungut sampah pada Hari Lingkungan Hidup, World Clean Day, dll tidak dapat dimasukkan sebagai pengurang sampah.
l.Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, target tahun 2024 sebesar 3 persen, realisasi sebesar 4,86 persen. Hal ini karena peningkatan jumlah hari melaut, peningkatan upaya pengawasan penangkapan ikan, dan peningkatan pendampingan dan pembinaan nelayan.
m.Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, target tahun 2024 sebesar 2 persen, realisasi sebesar 2,088 persen. Hal ini karena peningkatan kapasitas pembudidayaan ikan, efektifitas penanganan hama penyakit ikan, dan dukungan sarana-prasarana pembudidayaan ikan.
n.Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, target tahun 2024 sebesar 69,23 persen, realisasi sebesar 84,62 persen. Sampai dengan tahun 2024 sudah terbentuk 11 Pokmaswas.
o.Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, target tahun 2024 sebesar 10 persen, realisasi sebesar 2,52 persen. Hal ini karena ketidaktepatan pencantuman target Renstra dalam target Renja masing- masing tahun. Seharusnya target 10 persen untuk 5 tahun periode renstra.
1. 6.Dari hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Renstra periode tahun 2022-2024 dapat disimpulkan beberapa permasalahan dan potensi penyelesaian kedepan, antara lain:
a.Dalam upaya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dari hasil uji terhadap kualitas air menunjukkan hasil bahwa masih ditemukan pencemaran dari aktivitas pertanian dan penggunaan sungai dalam aktivitas McK yang cukup tinggi. Hal tersebut membutuhkan penyelesaian dan tindak lanjut dengan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait;
b.Seiring dengan adanya pertumbuhan dan peningkatan jumlah penduduk, jumlah timbulan sampah juga semakin meningkat. Hal ini perlu adanya upaya penurunan jumlah timbulan sampah melalui pembatasan timbulan yang dapat dilakukan melalui upaya peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat. Harapannya, masyarakat/kelompok masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya pengelolaan sampah. Selain itu tentunya pelibatan pemerintah desa dalam upaya pengurangan sampah juga perlu didorong lebih aktif untuk mengurangi potensi timbulan sampah dari sumbernya di Masyarakat;
c.Hasil advokasi dan inventarisasi terhadap peraturan desa terkait PPLH baik dari data informasi tentang pengelolaan lingkungan desa maupun anggaran dalam penyusunan Perdes masih kurang. Perlu Upaya tindak lanjut dalam rangka mendorong kesiapan dan respon desa dalam menyusun peraturan desa terkait PPLH. Selain itu, pelibatan DP3APMD penting dilakukan dalam upaya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Sosialisasi lebih lanjut;
d.Dalam Upaya peningkatan produksi perikanan, masih diperlukan upaya pendampingan berkelanjutan dalam rangka pemberdayaan masyarakat baik untuk usaha penangkapan ikan maupun usaha pembudidayaan ikan dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan. Hal ini mengingat masih adanya kesenjangan dalam hal keterbatasan kapasitas SDM Perikanan, Fasilitas (Sarana dan Prasarana) dan masih ketergantungannya usaha pada musim dan iklim. Kinerja Pelayanan urusan Lingkungan Hidup dan Perikanan juga dapat dilihat dari hasil evaluasi terhadap kinerja keuangan yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sebagai berikut: Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 A. Urusan Lingkungan Hidup Program Perencanaan Lingkungan Hidup 100,000,000 333.591.000 146.951.400 99,617,990 319,203,910 141,143,688 99.6 % 95.7 % 96.05 % Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 488.025.464 604,664,000 319.860.900 477,628,747 601,277,123 316,781,386 97,9 % 99.4 % 99.04 % Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 32.237.000 21,659,000 10.959.100 32,236,408 21,070,960 10,874,000 99,99 % 97.3 % 99.22 % Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 59.119.000 79,462,900 72.388.300 58,995,100 77.743,144 72,268,740 99.8 % 97.8 % 99.83 % Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH 130.198.600 16,520,500 310.154.400 123.640.200 14,855,500 294,072,700 94,96 % 89.9 % 94.81 % Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 24.905.100 21,172,000 13.033.500 24,876,000 20,908,600 13,033,500 99.9% 98.8 % 100 % Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 5.612.866.454 4,071,293,500 4.107.511.183 5,368,215,199 3,768,631,482 4,037,844,865 95.6% 92.6 % 98.30 % Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 167.345.300 137,766,400 93.256.000 167,252,420 125,828,600 91,376,604 99.9% 91.3 % 97.98 % Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 60.000.000 75,000,000 65.000.000 59,492,000 74,071,400 62,849,429 99.2% 98.8 % 96.69 % Program Pengelolaan Persampahan 10.454.903.520 7,113,438,598 6.764.104.127 9.236.452.435 6,933,137,961 6,009,572,443 88.3 % 97.5% 88.85 % B. Urusan Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 95.581.400 436,109,500 29.245.400 95,079,900 436,109,500 29,217,288 99.5 % 100 % 99.9 % Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 1.177.299.900 1,586,821,900 1.121.861.900 941,535,740 1,458,868,850 1,101,956,776 79,97 % 91.9 % 98,23 % Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 6.154.000 80,309,700 26.115.800 6,064,000 70,063,630 25,779,900 98.5% 87.2 % 98,71 % Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 20,000,000 28,310,900 105.871.300 19,958,000 27,909,900 105,178,040 99.8 % 98.6 % 99,35 % Analisis capaian Kinerja keuangan periode tahun 2022-2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sebagai berikut :
a.Secara keseluruhan capaian kinerja Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan periode tahun 2022-2024 cukup baik dengan rasio diatas 95 persen. Hal ini didukung oleh Pengelolaan pendanaan yang baik, kesesuaian antara perencanaan aktivitas dengan pelaksanaan aktivitas, dukungan manajemen, dan dukungan sumber daya. Faktor eksternal yang mendukung adalah adanya kontribusi dan kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan anggaran, termasuk OPD terkait, stakeholder dan juga masyarakat pengguna layanan.
b.Beberapa program yang rasio capaian realisasi anggarannya dibawah 95 persen antara lain:
1. 1.Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH. Hal ini disebabkan adanya pengalihan alokasi anggaran mengingat hasil advokasi dan inventarisasi terhadap peraturan desa terkait PPLH baik dari data informasi tentang pengelolaan lingkungan desa maupun anggaran dalam penyusunan Perdes masih kurang. Hal ini karena dalam penyusunan Perdes terkait PPLH membutuhkan kesiapan dan respon.
2. 2.Program Pengelolaan Persampahan, pada tahun 2022 dan 2024 rasionya sebesar 88,30 persen dan 88,85 persen karena adanya optimalisasi belanja pengadaan barang dan jasa terkait operasional pengelolaan sampah di TPA.
3. 3.Program Pengelolaan Perikanan Budidaya pada tahun 2022 dan 2023 rasionya sebesar 79,97 persen dan 91,9 persen karena adanya optimalisasi belanja pengadaan barang dan jasa.
4. 4.Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada tahun 2023 rasio realisasinya sebesar 87,2 persen karena optimalisasi belanja pengadaan.
c.Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan anggaran, dapat disimpulkan bahwa pentingnya kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran untuk mencapai sasaran perangkat daerah dan mewujudkan ketercapaian output dan outcome belanja. Hal ini digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran kedapan untuk Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dan meningkatkan akurasi realisasi pencairan dana (kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana), mendorong akselerasi belanja, meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan, dan mendorong partisipasi pelaporan dan akselerasi capaian output yang berkualitas. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 – 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan pada Indikator Rencana Strategis 2025-2029 dijelaskan sebagai berikut: Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 – 2024 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Indeks Kualitas Air 72,72 67,27 42,50 47,89 65,74 (Tujuan/ Sasaran PD) Capaian IKA sampai dengan tahun 2024 tergolong kurang. Beberapa penyebab kurangnya IKA antara lain adalah masih terjadinya pencemaran air yang berasal dari limbah domestik (aktivitas Mck) dan penggunaan pupuk pertanian yang tidak ramah lingkungan yang mnnimbulkan pencemaran air. Hal ini didapat dari hasil uji sampel terhadap kualitas air di 3 DAS yang menunjukkan bahwa 2 parameter uji tersebut tidak terpenuhi. Upaya akselerasi untuk meningkatkan IKA, memperkuat koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait yang menangani pertanian dan aktivitas masyarakat (DP3APMD; DKPP). 2 Indeks Kualitas Udara 96,35 96,03 88,45 88,74 85,97 (Tujuan/ Sasaran PD) Capaian IKU sampai dengan tahun 2024 tergolong Baik, walaupun cenderung turun nilainya pada setiap tahunnya. Ketercapaian ini tidak lepas dari peran serta masyarakat dan stakeholder terkait dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya yang mengakibatkan pencemaran udara. Kedepan, beberapa upaya yang perlu dilakukan antara lain pengendalian pencemaran udara yang berasal dari aktivitas pembakaran sampah domestik dan sisa hasil pertanian melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait. Selain itu, gerakan untuk menggunakan angkutan umum masal perlu dilakukan agar polusi yang berasal dari kendaraan bermotor dapat dikendalikan. 3 Indeks Kualitas Lahan 45,66 42,33 34,63 63,31 68,68 (Tujuan/ Sasaran PD) Capaian IKL sampai dengan tahun 2024 tergolong sedang, hal ini mengambarkan bagaimana upaya untuk menjaga kualitas tutupan lahan masih cukup baik ditengah-tengah meningkatnya jumlah aktivitas manusia, jumlah industri, peralihan lahan dll. Kedepan, upaya peningkatan kualitas dan juga kuantitas tutupan lahan perlu ditingkatkan agar IKL meningkat antara lain No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 melalui rehab beberapa taman kota, dan perwujudan kebun raya heroes park. a Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Pada periode tahun 2020-2024, beberapa target rekomendasi kajian lingkungan hidup yang wajib disusun, meliputi : 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 3) Neraca Sumber Daya Alam Strategis (pada tahun 2024 telah dilakukan kajian terkait Neraca Sumber Daya Alam oleh Bapperida dengan judul Analisis NSDA Spasial untuk Forcasting PAD Berkelanjutan di Kabupaten Purworejo). b Persentase Pengendalian Pencemaran yang Dilaksanakan 85,07 % 85,72 % 85,20 % 87,50 % 87,50 % Sampai dengan periode tahun 2024, dari 8 parameter uji kualitas air, memenuhi baku mutu kualitas air sebanyak 6 parameter uji (PH, COD, BOD, TSS, Nitrit, DO) atau 75 % memenuhi baku mutu kualitas air. 2 parameter yang belum memenuhi yaitu total phosphate dan Fecal Coliform. Hal ini menjadikan evaluasi bahwa pencemaran dari aktivitas pertanian dan penggunaan sungai dalam aktivitas McK masih cukup tinggi. c Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau terhadap Luas Perkotaan 7,234 % 7,234 % 7,234 % 7,234 % 7,234 % Pada periode tahun 2020-2024, dapat dipertahankan Luas RTH yang dikelola oleh DLHP. Hal ini karena keterbatasan lahan untuk menambah luasan RTH Publik. Kedepan perlu upaya koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan luas RTH. 4 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah 25,45 % 25,27% 25,59 % 25,63 % 26,43 % (IUP; Tujuan PD) Indikator ini mengambarkan proporsi sampah yang berhasil ditangani oleh fasilitas resmi pengolahan sampah di suatu wilayah. Tingginya persentase sampah yang terolah mencerminkan keberhasilan sistem pengelolaan sampah dalam mengurangi beban TPA, mengurangi dampak lingkungan, serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah di Kabupaten/Kota. Indikator ini merupakan gambaran dari upaya daerah untuk No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 melakukan aktivitas Pendauran Ulang Sampah dan Pengolahan Sampah. 5 Persentase Sampah Terkelola 41,75 % 43,62 % 49,11 % 49,15 % 49,92 % (Sasaran PD) Indikator ini mengukur persentasi penanganan dan pengurangan sampah atas timbulan sampah. Capaian selama 2022-2024 naik signifikan dan tercapai sesuai target kinerjanya. d Persentase Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang Dilaksanakan 35,00 % 40,00 % 45,00 % 62,22 % 65,00 % Peningkatan realisasi mengambarkan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha/kegiatan dalam mengelola LB3 sesuai regulasi sejalan dengan meningkatya pengetahuan tentang pengeolaan LB3 serta adanya dukungan sistem informasi dalam pelaporan pengelolan LB3 sebagai alat pengendalian. e Persentase Tingkat Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan dalam Pemenuhan Kewajiban Pengelolaan Lingkungan - - 50 % 55 % 65 % Pencapaian target ini didukung adanya optimalisasi sistem informasi untuk pelaporan kinerja perusahaan/pelaku usaha sebagai dasar pengawasan kinerja lingkungn hidup dan tingkat kepatuhan pelaku usaha untuk mengelola lingkungan sesuai pedoman pengelolaan lingkungan hidup f Persentase Lembaga Kemasyarakatan Bidang Lingkungan Hidup yang Aktif 5,84 % 6,16 % 6,55 % 6,95 % 7,19 % Sampai dengan tahun 2024, 90 lembaga telah diberikan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan tentang lingkungan hidup. Target lembaga kemasyarakatan yang akan diintervensi meliputi lembaga pendidikan/kemasyarakatan dan desa/kelurahan (jumlah sekolah SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK Negeri dan swasta=757) ditambah jumlah desa/kel =494. Total =1251) g Persentase Penyelenggaraan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 33,33 % 0,00 66,67 % 66,67 % 66,67 % Meliputi 2 penghargaan lingkungan hidup, penghargaan sekolah adiwiyata dan penghargaan program kampung iklim. Implementasi ini sebagai wujud penilaian atas kinerja masyarakat dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup h Persentase Pengaduan Masyarakat terkait 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Penanganan pengaduan adalah proses untuk menanggapi dan menyelesaikan keluhan atau masalah yang disampaikan No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 Pencemaran Lingkungan yang Ditangani oleh pelanggan atau masyarakat sebagai wujud respon terkait permasalahan lingkungan hidup, pencemaran, dan kerusakan lingkungan. Sampai dengan saat ini setiap pengaduan yang ada selalu direspon dengan baik. i Persentase Penanganan Sampah 17,87 % 18,13 % 23,04 % 26,16 % 26,67 % Hasil perhitungan jumlah penanganan sampah melalui pengolahan dan pemrosesan akhir terhadap timbulan sampah pada tahun yang sama. Penanganan sampah yang efektif dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kinerja penanganan sampah sampai dengan tahun 2024 cukup baik, sesuai dengan target dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Walaupun kenaikannya tidak cukup signifikan yang disebabkan peningkatan jumlah timbulan sampah. Hal ini perlu upaya mengurangi timbulan sampah dan penanganan sampah dari sumber sampahnya. j Persentase Pengurangan Sampah 23,88 % 25,49 % 26,07 % 22,99 % 23,25 % Hasil perhitungan jumlah pengurangan sampah terhadap timbulan sampah pada tahun yang sama.Kinerje pengurangan sampah cenderung turun karena perubahan metode perhitungan pengurangan sampah pada aplikasi SIPSN. Dimana agenda pengurangan sampah melalui kegiatan pungut sampah pada Hari Lingkungan Hidup, World Clean Day, dll tidak dapat dimasukkan sebagai pengurang sampah. 6 Nilai Produksi Perikanan Tangkap 7.327,48 Juta Rupiah 5.871,41 Juta Rupiah 5.462,88 Juta Rupiah 5.799,38 Juta Rupiah 8.059,89 Juta Rupiah (Tujuan dan Sasaran PD) Nilai ini menggambarkan Nilai Ekonomi Total dari hasil Penangkapan Ikan yang diperoleh dari sumber perikanan alami yang terdiri dari hasil usaha perikanan tangkap laut dan hasil perikanan tangkap darat. Nilai produksi perikanan tangkap juga menggambarkan kontribusisektor perikanan tangkap terhadap perekonomian nasional atau daerah. Selama periode tahun 2020-2024, nilai produksi perikanan tangkap cenderung naik No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 7 Nilai Produksi Perikanan Budidaya 169.299,53 Juta Rupiah 174.302,73 Juta Rupiah 182.886,33 Juta Rupiah 181.386,91 Juta Rupiah 183.427,10 Juta Rupiah (Tujuan dan Sasaran PD) Nilai ini menggambarkan Nilai Ekonomi Total dari hasil Budidaya Ikan. Nilai produksi perikanan budidaya dapat dihitung berdasarkan jenis komoditas, Nilai Produksi Tambak Semi Intensif/Payau dan Nilai Produksi Kolam Air Tenang. Selama periode tahun 2020-2024, nilai produksi perikanan budidaya cenderung naik 8 Nilai Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan - - 1.253,78 Juta Rupiah 2.356,61 Juta Rupiah 2.416,05 Juta Rupiah (Tujuan dan Sasaran PD) Nilai ini menggambarkan Nilai ekonomi total dari semua produk yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan ikan. Selama periode tahun 2020-2024 nilai produksinya naik yang didukung oleh faktor pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sehingga dapat meningkatkan nilai produksi dan pendapatan nelayan serta pengusaha perikanan. Kedepan, untuk mengetahui nilai produksi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang lebih spesifik, perlu dilakukan analisis lebih lanjut berdasarkan data produksi, harga, dan biaya produksi. k Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 152,80 Ton 159,36 Ton 149,45 Ton 155,51 Ton 163,08 Ton Ketercapaian indikator dipengaruhi oleh jumlah hari melaut, peningkatan upaya pengawasan penangkapan ikan, dan peningkatan pendampingan dan pembinaan nelayan l Jumlahn Produksi Perikanan Budidaya 3.723,57 Ton 3.945,84 Ton 3.957,36 Ton 4.036,51 Ton 4.120,78 Ton Ketercapaian indikator ini karena didukung oleh upaya peningkatan kapasitas pembudidayaan ikan, efektifitas penanganan hama penyakit ikan, dan dukungan sarana- prasarana pembudidayaan ikan m Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan yang Diperiksa atau Diawasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Indikator ini mengambarkan Akumulasi pelaku usaha perikanan yang patuh terhadap pelaku usaha yang diawasi n Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil - - - 236,99 Ton 242,97 Ton Produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan adalah proses untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan dan memasarkannya kepada konsumen. Ketercapaian No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 Kelautan dan Perikanan indikator ini bergantung pada ketersediaan bahan baku, pengolahan dan pengemasan produk. 9 Nilai SAKIP Perangkat Daerah - - - - - (Tujuan dan Sasaran PD) Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah menggambarkan tingkat akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan meningkatkan nilai SAKIP, perangkat daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencapai sasaran pembangunan yang lebih baik. Indikator ini belum dilakukan penilaian pada periode tahun 2020-
1. 2024.Untuk menilai kinerje perangkat daerah menggunakan indikator Indeks Kepuasa masyarakat (IKM). o Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 10 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah 25,45 % 25,27 % 25,59 % 25,63 % 26,43 % (IUP; Tujuan PD) 11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota - 65,92 59,39 67,81 66,33 IKK sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2020 Indikator Indek Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) ini mencerminkan kondisi aktual lingkungan dan menunjukkan seberapa baik suatu daerah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan manusia dan perlindungan lingkungan. Komponen IKLH meliputi : Kualitas Udara, Kualitas Air, dan Kualitas Tanah dan Penggunaan Lahan. Capaian indeks ini masuk dalam kategori Sedang, artinya cukup baik dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Namun memang perlu ditingkatkan karena dalam periode tahun 2022 sampai 2024 cenderung turun. Beberapa upaya yang perlu dilakukan antara lain pengendalian pencemaran air dan udara yang berasal dari aktivitas pertanian dan No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 limbah domestik rumah tangga. Peningkatan upaya pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup bagi masyarakat untuk meningkatkan peras serta masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. 12 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota - 18,14 % 23,04 % 26,07 % 26,67 % IKK sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2020 (Program PD) definisi operasional indikator terlaksananya pengelolaan sampah adalah total vol sampah yang dapat ditangani dibagi dengan total vol timbunan sampah kabupaten/kota. Ini merupakan salah satu indikator Program pengelolaan sampai yaitu indikator Penanganan Sampah, meliputi jumlah Pengolahan Sampah dan jumlah Pemrosesan akhir sampah 13 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota - 0,00 0,00 45,00 % 35,00 % IKK sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2020 (Program PD) definisi operasional indikator ini adalah jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota dibagi dengan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan x 100% (kebalikan dari Persentase Tingkat Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan dalam Pemenuhan Kewajiban Pengelolaan Lingkungan). Semakin rendah capaian indikator ini maka semakin baik. 14 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP) - 4.005,00 Ton 4.107,00 Ton 4.192,00 Ton 4.283,85 Ton IKK sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2020 (Program PD) definisi operasional jumlah total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP) 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Rumusan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 merumuskan 5 Sasaran Utama Pembangunan Nasional, yang salah satunya yaitu “Intensitas Emisi GRK menurun menuju “net zero emission” yang akan diarahkan melalui kebijakan :
2. 1.Penurunan Intensitas Emisi GRK; dan
3. 2.Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup. Selain merumuskan 5 Sasaran Utama, Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional yang merupakan goals periode jangka menengah 2025-2029. Asta Cita kedua “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.” Urusan lingkungan hidup mendukung sasaran utama dalam pengembangan Ekonomi hijau melalui ketercapaian target:
4. 1.Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah;
5. 2.Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati; dan
6. 3.Indeks kualitas lingkungan hidup. Ketiga target tersebut menjadi tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo untuk berupaya mendukung keberhasilan ketercapaian target melalui intervensi terhadap perubahan perilaku dan tata Kelola persampahan, peningkatan pengelolaan kualitas air di Sungai, pengembangan ekosistem ekonomi sirkular, dan pemanfaatan sumber daya hayati. Sedangkan Urusan perikanan mendukung sasaran utama dalam pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru melalui ketercapaian target:
7. 1.Nilai tambah sektor ekonomi biru, melalui peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan, industri pengolahan kelautan dan perikanan; dan
8. 2.Perlindungan Kawasan perairan melalui peningkatan efektifitas pengelolaannya. Target tersebut dapat dicapai dengan intervensi terhadap peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan; dan pengembangan industri berbasis sumber daya laut dan perairan. Sejalan dengan Rumusan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :
9. 1.Meningkatnya kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang andal;
10. 2.Meningkatnya ekonomi hijau dan kapasitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim;
11. 3.Menguatnya penegakan lingkungan hukum hidup bersama lintas sektor;
12. 4.Meningkatnya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional, dan berdampak. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo berupaya mendukung pencapaian Sasaran Strategis kedua yaitu Meningkatnya ekonomi hijau dan kapasitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim dalam pelaksanaan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah melalui intervensi terhadap pengendalian pencemaran lingkungan, pengurangan timbulan sampah, peningkatan kualitas dan kuantitas RTH, dan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut :
13. 1.Peningkatan Daya Saing, pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan, yakni:
a.Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan meningkat
b.Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan menguat
1. 2.Peningkatan Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional, yakni :
a.Pengelolaan Sumberdaya perikanan budidaya dan tangkap optimal.
b.Mutu, daya saing dan sistem logistik hasil KP menguat.
c.Pengawasan pengelolaan SDKP.
d.Sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan meningkat.
e.Pengelolaan ruang laut optimal.
1. 3.Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yakni :Konservasi dan keanekaragaman hayati optimal
2. 4.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, Yakni : Kinerja Reformasi Birokrasi KKP meningkat Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo berupaya mendukung pencapaian tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan kedua yaitu Peningkatan Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui upaya peningkatan produksi perikanan (tangkap dan budidaya) dengan intervensi terhadap peningkatan kapasitas SDM Perikanan, Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Fasilitas (Sarana dan Prasarana) Perikanan, upaya pencegahan kerusakan ekosistem perikanan dan upaya penurunan ketergantungan terhadap musim dan iklim. Sejalan dengan Sasaran Utama Pembangunan Nasional dan Asta Cita yang merupakan Prioritas Nasional, Jawa Tengah menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Jawa Tengah 2025-2029 sebagai berikut: “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas 2045” dengan Misi:
3. 1.Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
4. 2.Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaandan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;
5. 3.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;
6. 4.Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
7. 5.Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan; dan
8. 6.Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi. Mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo, maka urusan Lingkungan Hidup dan Perikanan mendukung terlaksananya Visi dan Misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah terutama misi kedua dan keempat. Selain itu, dalam upaya mendukung Tujuan Daerah Provinsi Jawa Tengah “Mewujudkan Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan” Sasaran Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dapat didukung oleh dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan adalah Sasaran 2, “Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan.” yang keberhasilan pencapaian sasarannya diukur dengan tiga indikator kinerja yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, beberapa strategi yang bisa diintervensi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan dalam upaya mendukung pencapaian target sasaran “Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan.” meliputi:
9. 1.Memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah melalui peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
10. 2.Meningkatkan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, melalui peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Sebagai upaya menjalankan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah menetapkan beberapa Isu Strategis antara lain Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Meningkatnya timbulan sampah, Alih Fungsi Hutan dan Degradasi Sumber Daya Hutan/Lahan, Kerusakan Ekosistem Wilayah Pesisir dan Laut, Ancaman Penurunan Keanekaragaman Hayati, dan Peningkatan Intensitas Kejadian Bencana Alam Hidrometeorologis dan Perubahan Iklim. Dari berbagai isu strategis tersebut, menjadi tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo untuk berupaya mendukung penyelesaiannya melalui berbagai upaya antara lain:
11. 1.Pengendalian pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup (pemantauan, pengawasan, penyediaan pengolah air limbah, dll)
12. 2.Penanganan Ruang Terbuka Hijau;
13. 3.Peningkatan Pengolahan Timbulan sampah di fasilitas pengolahan sampah. Sedangkan tantangan urusan Kelautan dan Perikanan dalam 5 (lima) tahun kedepan Adalah bagaimana Memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah melalui peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan. Hal ini menjadikan tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo untuk berupaya mendukung melalui berbagai upaya strategis meliputi:
14. 1.Peningkatan produktivitas dan konsumsi produk perikanan tangkap dan budidaya;
15. 2.Peningkatan upaya pengawasan terhadap usaha perikanan;
16. 3.Pencegahan kerusakan ekosistem perikanan yang disebabkan oleh pencemaran dan pengunaan bahan berbahaya dalam usaha perikanan; dan
17. 4.Penurunan ketergantungan produksi perikanan terhadap musim dan iklim. Dengan memperhatikan berbagai tantangan dan isu strategis urusan lingkungan hidup dan perikanan dalam 5 (lima) tahun kedepan baik dilevel nasional maupun provinsi, dapat disimpulkan berbagai tantangan dan peluang pengembangan pelayanan bagi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo sebagai berikut: 1) Meningkatnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terutama yang berasal dari aktivitas masyarakat (limbah domestik yang berpotensi menambah timbulan sampah) dan aktivitas pertanian baik berupa pembakaran sisa hasil pertanian maupun penggunaan pupuk kimia; 2) Meningkatnya jumlah dan jenis kegiatan/usaha/industri yang berpotensi mencemari lingkungan baik air, udara ataupun tutupan lahan jika tidak diimbangi dengan upaya pembinaan dan pengawasan; 3) Meningkatnya kebutuhan masyarakat dan dunia usaha atas layanan persetujuan lingkungan yang cepat, transparan dan akuntabel; 4) Percepatan perubahan iklim yang memerlukan upaya adaptasi dan mitigasi; 5) Meningkatnya timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; 6) Semakin tingginya ekspektasi masyarakat terhadap keindahan dan kebersihan kawasan perkotaan; 7) Adanya pusat pertumbuhan baru yaitu Bandara YIA (Yogyakarta International Airport), kawasan BOB (Badan Otorita Borobudur) dan Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener, yang berpotensi bagi pengembangan kemajuan wilayah sekitar Proyek Strategis Nasional tersebut 8) Tingkat pemanfaatan hasil tangkapan dan budidaya ikan yang dicapai masih rendah dibandingkan tingkat potensi lestari yang ada; 9) Semakin meningkatnya permintaan pasar baik domestik maupun regional terhadap hasil perikanan; 10) Semakin meningkatnya animo masyarakat desa pesisir dibidang usaha perikanan; 11) Tersedianya lahan yang non produktif untuk beralih fungsi menjadi lahan produktif dibidang perikanan; 12) Semakin meningkatnya animo pembudidaya ikan terhadap penerapan teknologi budidaya ikan lebih intensif. Dari berbagai tantangan yang sudah dirumuskan dan dalam upaya menyelesaikannya. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan didukung oleh berbagai peluang yang ada antara lain: 1) Aneka ragam sumber daya alam yang tersedia, selain menjadi modal pembangunan lingkungan hidup juga sebagai pelindung ekosistem dan penjaga kestabilan lingkungan hidup; 2) Hasil pembangunan bidang lingkungan hidup yang telah dilakukan merupakan modal tahap selanjutnya; 3) Tumbuhnya kesadaran, kepedulian dan tuntutan masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan; 4) Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 5) Kualitas produksi perikanan tangkap yang cukup baik; 6) Peran aktif masyarakat pengawas usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Kelompok yang menjadi sasaran layanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo meliputi: 1) Mitra Perangkat Daerah
a.Sekretariat Daerah, koordinasi dan sinronisasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan, produk hukum/kebijakan, dukungan pengadaan barang dan jasa, dll
b.Inspektorat Daerah, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan
c.BPKPAD, Koordinasi dan Sinronisasi Pelaksanaan Anggaran dan retribusi persampahan
d.Bapperida, penyusunan dokumen perencanaan anggaran, dan evaluasi pelaksanan anggaran, penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup, penyusunan dokumen Strategi Pengelolaan Sampah, dll
e.Dinas PUPR, penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup, pengadaan sarana dan prasarana persampahan, dll
f.Dinas KPP, program ketahanan pangan, penanganan stunting, dll
g.DPMPTSP, pelayanan perizinan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup, perizinan usaha perikanan, dll
h.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, program Sekolah Adiwiyata
i.Dinas P3APMD, program kampung iklim, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pengelolaan sampah domestik
j.Dinas Kesehatan Daerah, pengelolaan limbah B3, pengendalian pencemaran, perilaku hidup bersih dan sehat,
k.Dinas Kominfo, dokumentasi dan publikasi layanan, jaringan internet dan CCTV dilokasi taman,
l.Dinas Porapar, pengelolaan sampah di lokasi wisata, dan pada saat ada event, dll. 2) Masyarakat
a.Masyarakat pengelolaan persampahan (Bank Sampah, KSM/Kelompok Swadaya Masyarakat, dll);
b.Komunitas sadar lingkungan (Pecinta Anggrek Indonesia, Godhong Bagelen, dll)
c.Sekolah yang ikut dalam Adiwiyata
d.Desa / Kampung Iklim. 2.2 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo, antara lain:
1. 1.Meningkatnya Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Akar permasalahan dari meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh :
a.Peningkatan pencemaran air; Salah satu terjadinya peningkatan pencemaran air antara lain karena faktor masih kurangnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Limbah Domestik, belum Adanya Regulasi untuk Pemenuhan Kewajiban Pengolahan Limbah Domestik, masih tingginya aktivitas pertanian yang berdampak pada pencemaran air sungai dan Keterbatasan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan)
b.Peningkatan pencemaran udara; Peningkatan pencemaran udara penyebabnya antara lain : masih rendahnya Kesadaran Masyarakat Terkait Pembakaran Sampah ataupun Sisa Hasil Pertanian, Keterbatasan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Udara Ambien dan Emisi, Belum Adanya Regulasi Penurunan Emisi yang berasal dari kendaraan bermotor (transportasi)
c.Penurunan kualitas tutupan lahan Penurunan kualitas tutupan lahan secara signifikan dapat disebabkan oleh faktor Peningkatan pembukaan lahan untuk industri, permukiman, pertambangan dan kegiatan lainnya, Terbatasnya Lahan untuk Pengembangan RTH Publik, Keterbatasan Sarana Prasarana Pengelolaan RTH, dan Kurangnya Program Penghijauan dan Konservasi Lingkungan
d.Pengelolaan sampah yang belum optimal Tingginya timbulan sampah yang belum terkelola melalui sistem pengangkutan dan pengolahan yang baik, Keterbatasan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah, Lemahnya sistem pengelolaan sampah dari sumber asalnya, Kurangnya regulasi pengelolaan sampah.
1. 2.Masih Adanya Usaha dan/ atau Kegiatan yang Belum Mematuhi Ketentuan Persetujuan Lingkungan; Akar masalah dari usaha dan/atau kegiatan yang belum mematuhi ketentuan persetujuan lingkungan adalah belum optimalnya kegiatan pengawasan lingkungan hidup. Hal ini karena Masih Adanya Usaha dan/atau Kegiatan yang Belum Mematuhi Ketentuan Persetujuan Lingkungan yang telah diterbitkan, Masih Adanya Usaha dan/atau Kegiatan yang Belum Memiliki Persetujuan Lingkungan, Belum adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Kurangnya Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
2. 3.Percepatan Perubahan Iklim; Sektor percepatan perubahan iklim akar masalahnya antara lain : belum Adanya Rencana Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, Masih Rendahnya Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dari Berbagai Sektor, Kurangnya Partisipasi masyarakat dalam aksi penurunan emisi gas rumah kaca. Hal ini disebabkan antara lain : Belum adanya dokumen Rencana Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim sektor lingkungan hidup, Belum adanya Pemantauan, evaluasi dan pelaporan emisi GRK sektor limbah, Kurangnya Pemberdayaan masyarakat dalam penurunan emisi GRK.
3. 4.Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perikanan; Akar Masalah dari Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah Kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, Kurangnya pengalaman dan praktik dalam bidang perikanan, Kurangnya kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan kapasitas SDM perikanan.Hal ini disebabkan antara lain : Kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas dan berpengalaman, Keterbatasan fasilitas pendidikan yang memadai, Keterbatasan akses terhadap teknologi, Kurangnya kemitraan dengan dunia usaha, Kurangnya kesempatan magang atau pengalaman kerja di bidang perikanan, Kurangnya fasilitasi praktik yang memadai, Kurangnya mentor atau pembimbing yang berpengalaman, Kurangnya program pelatihan yang berorientasi pada praktik, Kurangnya partisipasi stakeholder, termasuk masyarakat dan industri perikanan dalam pengembangan kebijakan dan regulasi, Kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan dan regulasi yang ada.
4. 5.Keterbatasan Fasilitas (Sarana dan Prasarana) Perikanan; Akar Masalah dari Keterbatasan Fasilitas (Sarana dan Prasarana) Perikanan adalah Kurangnya investasi dalam pembangunan dan pengembangan fasilitas perikanan, Kerusakan habitat seperti terumbu karang, mangrove, dan lamun. Hal ini disebabkan Kurangnya promosi dan pemasaran tentang peluang investasi dalam pembangunan dan pengembangan fasilitas perikanan, Kurangnya infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, dan air, Kurangnya penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi perikanan, Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, Kurangnya informasi dan komunikasi tentang rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas perikanan, Kurangnya kapasitas dan kemampuan masyarakat dan industri perikanan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan fasilitas perikanan.
5. 6.Kerusakan Ekosistem Perikanan; Akar masalah dari Kerusakan Ekosistem Perikanan yaitu Polusi dan pencemaran dari kegiatan manusia, Kerusakan habitat seperti terumbu karang, mangrove, dan lamun. Hal tersebut disebabkan karena faktor Kurangnya edukasi dan pelatihan tentang pengelolaan lingkungan yang baik, Kurangnya regulasi dan pengawasan yang efektif, Kurangnya infrastruktur pengelolaan limbah yang memadai, Penggunaan bahan peledak dan bahan kimia dalam penangkapan ikan, Pengembangan wilayah pesisir yang tidak berkelanjutan, dan Kurangnya pengelolaan yang efektif, berkelanjutan dan pengawasan.
6. 7.Ketergantungan pada Musim dan Iklim; Akar Permasalahan dari Ketergantungan pada Musim dan Iklim adalah Kurangnya teknologi adaptasi yang efektif untuk menghadapi perubahan musim dan iklim dan Kurangnya pengetahuan dan kemampuan nelayan dalam menghadapi perubahan musim dan iklim. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh Kurangnya penelitian dan pengembangan teknologi adaptasi yang efektif, Kurangnya infrastruktur pendukung seperti jaringan internet dan listrik, Kurangnya kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan dan penggunaan teknologi adaptasi yang efektif, Kurangnya pendidikan dan pelatihan tentang perubahan musim dan iklim, Kurangnya pengalaman dan pengetahuan tradisional tentang perubahan musim dan iklim dan Kurangnya akses terhadap informasi tentang perubahan musim dan iklim. 2.2.2 Isu Srategis Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Isu Strategis ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:
7. 1.RPJMN 2025-2029
8. 2.Telaah Renstra Kementerian/Lembaga
9. 3.Laporan resmi dari Lembaga pemerintah/Lembaga luar negeri
10. 4.Laporan KLHS RPJMD 2025-2029
11. 5.Hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Adapun isu- isu strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut: Tabel.2.4 Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Potensi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Perubahan kritikal terhadap ekosistem Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulang an bencana Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengolahan SampahMasih adanya usaha dan/atau kegiatan yang belum mematuhi ketentuan persetujuan lingkungan Krisis sumber daya alam Percepatan Perubahan Iklim Biodiversity loss dan gangguan ekosistem Potensi Pertanian dan Pariwisata Keterbatasan Kapasitas SDM Perikanan Belum optimalnya ekonomi daerah terutama pada sektor pertanian dan pariwisata Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomi -an Indonesia Transforma -si Ekonomi Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan Belum optimalnya produksi perikanan (tangkap, budidaya, dan pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan) Keterbatasan Fasilitas (Sarana dan Prasarana) Perikanan POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PDGLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Kerusakan Ekosistem Perikanan Ketergantungan pada Musim dan Iklim Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo, dirumuskan isu strategis urusan lingkungan hidup dan perikanan yang akan diselesaikan pada periode tahun 2025-2029 adalah :
a.Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengolahan sampah, Isu Strategis ini disusun berdasarkan isu global perubahan kritikal terhadap ekosistem, krisis sumber daya alam serta Biodiversity loss dan gangguan ekosistem. Untuk tingkat nasional adalah isu ketahanan sosial, budaya dan ekologi sedangkan ditingkat regional/provinsi adalah isu keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang relevan adalah belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan permasalahan yang melatar belakangi dirumuskannya isu strategis menurunnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah adalah meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, masih adanya usaha dan/atau kegiatan yang belum mematuhi ketentuan persetujuan lingkungan, dan percepatan perubahan iklim. Potensi daerah yang dapat didukung untuk penyelesaian isu ini adalah Potensi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
b.Belum optimalnya produksi perikanan (tangkap, budidaya, dan pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan). Isu Strategis ini disusun berdasarkan isu global dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia, isu di tingkat nasional yaitu transformasi ekonomi dan isu di tingkat regional/provinsi yaitu perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Isu KLHS yang relevan dengan isu strategis tersebut adalah belum optimalnya ekonomi daerah terutama pada sektor pertanian dan pariwisata. Permasalahan yang melatarbelakangi isu strategis ini adalah Keterbatasan Kapasitas SDM Perikanan, Keterbatasan Fasilitas (Sarana dan Prasarana) Perikanan, Kerusakan Ekosistem Perikanan, dan Ketergantungan pada Musim dan Iklim. Untuk potensi daerah yang dapat didukung adalah Potensi Pertanian dan Pariwisata. Merujuk Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup, kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, DLHP menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang konservasi dan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran dan penaatan lingkungan, persampahan dan keanekaragaman hayati, dan perikanan. Selain itu juga melaksanakan fungsi kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DLHP dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi DLHP. Dalam rangka menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan berpedoman pada arah pembangunan Kabupaten Purworejo periode tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi Kepala Daerah (Bupati) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati) terpilih tahun 2025-2029, yaitu : “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (PURWOREJO BERSERI)”. Visi ini berfungsi sebagai arah dan panduan dalam perencanaan serta pengambilan Keputusan Perangkat Daerah dalam menyelesaikan berbagai isu strategis dengan memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada. Berbagai isu strategis masalah lingkungan hidup dan perikanan meliputi meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup karena peningkatan pencemaran air dan udara terutama yang berasal dari limbah domestik dan aktivitas pertanian yang memerlukan penanganan secara optimal, pengelolaan sampah yang belum optimal terutama disebabkan oleh tingginya timbulan sampah yang belum terkelola melalui sistem pengangkutan dan pengolahan yang baik, lemahnya sistem pengelolaan sampah dari sumber asalnya, terbatasnya sarana prasarana persampahan, dan lemahnya sistem pengelolaan sampah dari sumber asalnya harus segera diintervensi agar tidak memberikan dampak yang lebih besar pada pencemaran tanah, air, dan udara. Di sisi lain, penurunan kualitas tutupan lahan turut menjadi perhatian serius. Meskipun kualitas udara masih tergolong cukup baik, tetap diperlukan langkah antisipatif dalam menghadapi peningkatan emisi dari transportasi, pembakaran terbuka, dampak perubahan iklim serta optimalisasi upaya pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dalam ketaatan terhadap persetujuan lingkungan. Dalam urusan perikanan, belum optimalnya produksi perikanan baik dari sisi produksi perikanan tangkap, budidaya, maupun pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan perlu upaya strategis untuk peningkatannya. Intervensi dilakukan terhadap beberapa permasalahan yang mempengaruhi, antara lain: keterbatasan kapasitas SDM Perikanan, keterbatasan fasilitas (Sarana dan Prasarana) usaha perikanan, kerusakan ekosistem perikanan, dan ketergantungan terhadap musim dan iklim. Pada periode 5 (lima) tahunan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah diwujudkan dalam Rencana Strategis yang kemudian tertuang dalam Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah. Dalam penyusunan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan tahun 2025-2029, selain berpedoman pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih juga berupaya mendukung ketercapaian Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai berikut:
1. 1.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan Sejahtera;
2. 2.Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah;
3. 3.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
4. 4.Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ketahanan pangan; dan
5. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi. Penerjemahan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan dalam Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah juga mengacu pada Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari pelaksanaan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo periode tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu: “Mewujudkan Purworejo berdaya saing, sejahtera, religius, dan inovatif.” yang dijabarkan lebih lanjut dalam Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo (Sasaran RPJMD) sebagai berikut:
6. 1.Meningkatnya kualitas manusia;
7. 2.Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah;
8. 3.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana;
9. 4.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif;
10. 5.Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan dalam periode 5 (lima) tahunan 2025- 2029 dituangkan dalam Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan. Penentapan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah harus sinergi dengan tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta menjabarkan target-target sasaran pokok pembangunan daerah ke dalam kontribusi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan dalam pencapaian target-target pemerintah daerah tersebut. Penetapan Tujuan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo mengacu kepada Tujuan Jangka Menengah Daerah “Mewujudkan Purworejo berdaya saing, sejahtera, religius, dan inovatif.” dan dalam upaya mendukung ketercapaian Sasaran Pemerintah Daerah ke-tiga “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.”; Sasaran Pemerintah Daerah ke-empat “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.” dan Sasaran Pemerintah Daerah ke-lima “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi.” serta dilandasi dengan prinsip untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung serta meningkatkan kualitas lingkungan sehingga menjamin berlangsungnya proses pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi DLHP serta berpedoman pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta dalam upaya mendukung ketercapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tahun 2025-2029 dalam RPJMD Kabupaten Purworejo, ditetapkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (Renstra) tahun 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sebagai berikut : Tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan periode tahun 2025- 2029 yaitu: “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengolahan sampah, nilai produksi kelautan dan perikanan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah.” Ketercapaiannya diukur dari beberapa Indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan, sebagai berikut:
11. 1.Indeks Kualitas Air;
12. 2.Indeks Kualitas Udara;
13. 3.Indeks Kualitas Lahan;
14. 4.Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah;
15. 5.Nilai produksi perikanan tangkap;
16. 6.Nilai produksi perikanan budidaya;
17. 7.Nilai produksi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan; dan
18. 8.Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi Perangkat Daerah saat ini, maka Tujuan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan tahun 2025-2029 yang ditetapkan hanya 1 (satu) Tujuan dengan menggabungkan urusan bidang lingkungan hidup dan urusan perikanan. Hal ini dilakukan dalam upaya mensinergikan 2 (dua) urusan guna menjalankan Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sebagai mana tertuang dalam SOTK. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan periode tahun 2025-2029 yaitu:
19. 1.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator capaian kinerjanya Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan yang ketiganya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) ;
20. 2.Meningkatnya pengelolaan sampah dengan indikator capaian kinerjanya Persentase sampah terkelola yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU);
21. 3.Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan dengan indikator capaian kinerjanya nilai produksi perikanan tangkap, nilai produksi perikanan budidaya, dan nilai produksi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang ketiganya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU); serta
22. 4.Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator capaian kinerjanya Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 secara detail di sajikan dalam tabel berikut: Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 S3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengolahan sampah, nilai produksi kelautan dan perikanan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Indeks Kualitas Air 75,31 75,41 75,51 75,61 75,71 75,81 IKU Indeks Kualitas Udara 86,41 86,42 86,43 86,44 86,45 86,46 IKU Indeks Kualitas Lahan 58,11 58,12 58,13 58,14 58,15 58,16 IKU Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Air 75,31 75,41 75,51 75,61 75,71 75,81 IKU Indeks Kualitas Udara 86,41 86,42 86,43 86,44 86,45 86,46 IKU Indeks Kualitas Lahan 58,11 58,12 58,13 58,14 58,15 58,16 IKU S3.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas 30,00 33,00 36,00 39,00 42,00 42,50 IKU; IUP NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 daerah dalam penanggulangan bencana pengolahan sampah, nilai produksi kelautan dan perikanan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Pengolahan Sampah Meningkatnya pengelolaan sampah Persentase sampah terkelola 50,20 50,49 50,77 51,06 51,35 51,64 IKU S4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengolahan sampah, nilai produksi kelautan dan perikanan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai produksi perikanan tangkap 8.059,89 8.301,68 8.550,73 8.807,26 9.071,47 9.343,62 IKU Nilai produksi perikanan budidaya 187.095,64 190.837,55 194.654,30 198.547,39 202.518,34 206.568,71 IKU Nilai produksi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 2.450,04 2.500,00 2.549,89 2.599,95 2.649,93 2.700,07 IKU NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan Nilai produksi perikanan tangkap 8.059,89 8.301,68 8.550,73 8.807,26 9.071,47 9.343,62 IKU Nilai produksi perikanan budidaya 187.095,64 190.837,55 194.654,30 198.547,39 202.518,34 206.568,71 IKU Nilai produksi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan 2.450,04 2.500,00 2.549,89 2.599,95 2.649,93 2.700,07 IKU S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengolahan sampah, nilai produksi kelautan dan perikanan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 IKU Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 IKU 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif yang berisikan langkah-langkah dan/atau upaya yang akan dilakukan melalui optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra. Strategi Renstra dituangkan melalui Penahapan Pembangunan selama periode tahun 2025-
23. 2029.Hal ini dilakukan dalam upaya penjabaran Prioritas Pembangunan tahunan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra. Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan dapat disajikan seperti tabel di bawah: Tabel 3.2 Penahapan Rencana Strategis Perangkat Daerah TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 Menguatkan kelembagaan dan Regulasi dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup Meningkatkan Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup Meningkatkan jangkauan layanan dan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup Akselerasi dan Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan keberlanjutan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Optimalisasi Sumberdaya, tahapan, dan fokus kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis dalam mewujudkan keberlanjutan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Penguatan kelembagaan untuk meningkatkan produksi kelautan dan perikanan Meningkatkan kapasitas SDM Perikanan melalui Pelatihan dan Penguasaan Teknologi untuk meningkatkan produksi kelautan dan perikanan Memantapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektor dalam rangka Fasilitasi Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perikanan untuk meningkatkan produksi kelautan dan perikanan Akselerasi dan Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan keberlanjutan dan pengawasan usaha perikanan untuk meningkatkan nilai tambah hasil kelautan dan perikanan Optimalisasi Sumberdaya, perluasan akses pasar, diversifikasi dan kualitas produk olahan kelautan dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah hasil kelautan dan perikanan Menguatkan Sistem Manajemen Kinerja yang Efektif dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan Komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Memantapkan kapasitas sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Memperkuat sinergi dalam Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Perwujudan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Keterangan : Penahapan Renstra mengacu pada strategi RPJMD serta tujuan, dan sasaran Perangkat Daerah Dalam rangka mencapai Tujuan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan tahun 2025-2029 yaitu “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengolahan sampah, nilai produksi kelautan dan perikanan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah.” Strategi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan dengan penahapan Sasaran Perangkat Daerah dalam Prioritas Pembangunan selama periode Renstra 2025-2025, meliputi:
24. 1.Tahap 1 (Tahun 2026) a) Menguatkan kelembagaan dan Regulasi dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan menekankan pada aspek kebijakan strategi persampahan, penyiapan Readiness Criteria untuk peningkatan kapasitas TPA, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, sertifikasi laboratorium lingkungan hidup, serta Penyusunan DED Kebun Raya Heroes Park Segmen 1. b) Penguatan kelembagaan untuk meningkatkan produksi kelautan dan perikanan c) Menguatkan Sistem Manajemen Kinerja yang Efektif dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah melalui pembinaan, pelatihan dan peningkatan kapasitas sistem Manajemen Kinerja dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan.
25. 2.Tahap 2 (Tahun 2027) a) Meningkatkan Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang menekankan pada aspek perluasan TPA dalam rangka meningkatkan kapasitas TPA, kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan hidup. b) Meningkatkan kapasitas SDM Perikanan melalui Pelatihan dan Penguasaan Teknologi untuk meningkatkan produksi kelautan dan perikanan melalui Pelatihan Nelayan, Temu usaha pelaku perikanan tangkap, c) Meningkatkan Komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
26. 3.Tahap 3 (Tahun 2028) a) Meningkatkan jangkauan layanan dan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang menekankan pada aspek perluasan TPA dalam rangka meningkatkan kapasitas TPA, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; b) Memantapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektor dalam rangka Fasilitasi Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perikanan untuk meningkatkan produksi kelautan dan perikanan; c) Memantapkan kapasitas sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan;
27. 4.Tahap 4 (Tahun 2029) a) Akselerasi dan Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan keberlanjutan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menekankan pada aspek pembinaan, pendampingan dan penyuluhan pada masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya membangun kemandirian pengelolaan lingkungan hidup oleh Masyarakat; b) Akselerasi dan Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan keberlanjutan dan pengawasan usaha perikanan untuk meningkatkan nilai tambah hasil kelautan dan perikanan melalui pembinaan, pendampingan dan penyuluhan pada Masyarakat dalam pengelolaan usaha perikanan dan pengendalian kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan; c) Memperkuat sinergi dalam Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui kerjasama seluruh stakeholder Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan;
28. 5.Tahap 5 (Tahun 2030) a) Optimalisasi Sumberdaya, tahapan, dan fokus kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis dalam mewujudkan keberlanjutan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan fokus pada strategi, pengelolaan sumber daya yang dimiliki, dan memastikan tahapan Pembangunan dilaksanakan; b) Optimalisasi Sumberdaya, perluasan akses pasar, diversifikasi dan kualitas produk olahan kelautan dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah hasil kelautan dan perikanan c) Perwujudan akuntabilitas kinerja perangkat daerah; Dalam rangka pelaksanaan Prioritas Pembangunan/ Strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Tahapan Pembangunan, maka ditetapkan Arah kebijakan Renstra PD tahun 2025-2029. Arah Kebijakan Renstra adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi dari NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Arah Kebijakan Renstra DLHP tahun 2025- 2029 dijelaskan secara detail dalam tabel berikut: Tabel 3.3 Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana Penguatan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan efisien yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta mendorong penerapan teknologi energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif Penguatan kelembagaan dan regulasi yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan melalui aktivitas :
29. 1.Penguatan Kebijakan Perencanaan Lingkungan Hidup
30. 2.Penguatan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup
31. 3.Penyusunan dokumen adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
32. 4.Penambahan ruang lingkup operasional laboratorium dan sertifikasi laboratorium
33. 5.Penguatan Kelembagaan perizinan dan pengawasan usaha/kegiatan TAHUN 2026 Peningkatan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan efisien yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta mendorong penerapan teknologi energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif Meningkatkan Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan melalui aktivitas :
34. 1.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengujian kualitas udara dan air di lokasi yang diduga tercemar;
35. 2.Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Pemantauan evaluasi dan pelaporan emisi GRK sektor limbah;
36. 3.Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
37. 4.Koordinasi dan Sinkronisasi penanganan pengaduan permasalahan lingkungan hidup TAHUN 2027 Pemantapan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan efisien yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta mendorong penerapan teknologi energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif Meningkatkan jangkauan layanan dan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan melalui aktivitas:
38. 1.Peningkatan peran Masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup;
39. 2.Peningkatan jangkauan Pengujian kualitas udara dan air di lokasi yang diduga tercemar;
40. 3.Peningkatan jangkauan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan emisi GRK sektor limbah;
41. 4.Peningkatan peran dan kontribusi masyarakat dalam penyusunan dokumen mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
42. 5.Peningkatan keterlibatan pelaku usaha dalam Pemenuhan Ketentuan TAHUN 2028 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH;
43. 6.Peningkatan jangkauan layanan aduan lingkungan hidup Perwujudan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan efisien yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta mendorong penerapan teknologi energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif Akselerasi dan Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan melalui aktivitas:
44. 1.Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan atas tindak lanjut dokumen perencanaan lingkungan hidup;
45. 2.Perberdayaan masyarakat dalam Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran;
46. 3.Akselerasi keterlibatan Masyarakat dan pelaku usaha dalam Pengawasan Perizinan Berusaha terkait lingkungan hidup; TAHUN 2029 Peneguhan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan efisien yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta mendorong penerapan teknologi energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif Optimalisasi Sumberdaya, tahapan, dan fokus kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis melalui aktivitas: Monitoring dan evaluasi atas implementasi dan tindaklanjut dokumen perencanaan lingkungan hidup; pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengawasan usaha dan layanan pengaduan kerusakan lingkungan hidup TAHUN 2030 2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana Penguatan ketersediaan dan kualitas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan maupun pedesaan, serta konservasi lingkungan secara berkelanjutan melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dan berbagai sektor lainnya, Menguatkan kelembagaan dan Regulasi dalam mendukung ketersediaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau yang dilaksanakan melalui aktivitas Penyusunan DED Kebun Raya Heroes Park Segmen 1, Reviu DED Pembangunan taman batas kota, dan Fasilitasi penyusunan peraturan desa tentang pelestarian lingkungan hidup. TAHUN 2026 Peningkatan ketersediaan dan kualitas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan maupun pedesaan, serta konservasi lingkungan secara berkelanjutan melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dan berbagai sektor lainnya, Meningkatkan Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dalam mendukung ketersediaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau yang dilaksanakan melalui aktivitas: Koordinasi dan Sinkronisasi PD dan Stakeholder terkait Penilaian Adipura, Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup (Kampulng Iklim, dan Adiwiyata), serta penyusunan DED heroes park dan taman batas kota TAHUN 2027 Pemantapan ketersediaan dan kualitas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan maupun pedesaan, serta konservasi lingkungan secara berkelanjutan melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dan berbagai sektor lainnya, Meningkatkan jangkauan layanan dan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam mendukung ketersediaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau yang dilaksanakan melalui aktivitas: Pembangunan taman batas kota; Rehabilitasi Tugu Adipura; pendampingan dan pembinaan program adiwiyata, dan program Kampung Iklim,serta penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup. TAHUN 2028 Perwujudan ketersediaan dan kualitas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan maupun pedesaan, serta konservasi lingkungan secara berkelanjutan melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dan berbagai sektor lainnya, Akselerasi dan Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung ketersediaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau yang dilaksanakan melalui aktivitas: fasilitasi penyusunan peraturan desa tentang pelestarian lingkungan hidup dan rehabilitasi lahan kritis serta aksi kampanye lingkungan hidup berbasis masyarakat TAHUN 2029 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Peneguhan ketersediaan dan kualitas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan maupun pedesaan, serta konservasi lingkungan secara berkelanjutan melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dan berbagai sektor lainnya, Optimalisasi Sumberdaya, tahapan, dan fokus kegiatan dalam mendukung ketersediaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau yang dilaksanakan melalui aktivitas: Monitoring dan evaluasi atas implementasi dan tindaklanjut pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pendidikan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat TAHUN 2030 3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana Penguatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terintegrasi hulu hilir dengan pengelolaan sampah serta limbah secara terpadu Menguatkan kelembagaan dan Regulasi dalam pengelolaan sampah serta limbah secara terpadu yang dilaksanakan melalui aktivitas Penyusunan regulasi Pembatasan timbulan sampah; Penyusunan DED TPA; Penyusunan Perbup (Jakstrada/Pengelolaan sampah dari sumber); Penyusunan Perbup tindak lanjut reviu Inspektorat; serta penguatan kelembagaan dalam penyimpanan sementara limbah B3 TAHUN 2026 Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terintegrasi hulu hilir dengan pengelolaan sampah serta limbah secara terpadu Meningkatkan Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dalam pengelolaan sampah serta limbah secara terpadu yang dilaksanakan melalui aktivitas Penanganan Sampah di TPA; Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3; Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3; TAHUN 2027 Pemantapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terintegrasi hulu hilir dengan pengelolaan sampah serta limbah secara terpadu Meningkatkan jangkauan layanan dan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah serta limbah secara terpadu yang dilaksanakan melalui aktivitas perluasan TPA Jetis; Penyediaan sarana dan prasarana persampahan untuk kelompok masyarakat; Pendampingan kelompok masyarakat pengelola sampah; Sosialisasi, Edukasi, Regulasi Pembatasan timbulas sampah; dan Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 TAHUN 2028 Perwujudan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terintegrasi hulu hilir dengan pengelolaan sampah serta limbah secara terpadu Akselerasi dan Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah serta limbah secara terpadu yang dilaksanakan melalui aktivitas Penanganan Sampah di TPA; Penyediaan sarana dan prasarana persampahan untuk kelompok masyarakat; Pendampingan kelompok masyarakat pengelola sampah; Sosialisasi, Edukasi, Regulasi Pembatasan timbulas sampah; dan Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3. TAHUN 2029 Peneguhan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terintegrasi hulu hilir dengan pengelolaan sampah serta limbah secara terpadu Optimalisasi Sumberdaya, tahapan, dan fokus kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis dalam pengelolaan sampah serta limbah secara terpadu yang dilaksanakan melalui aktivitas Monitoring dan evaluasi atas implementasi dan tindaklanjut pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan persampahan dan limbah B3 TAHUN 2030 4 Meningkatnya pertumbuhan Penguatan produksi perikanan melalui Penguatan kelembagaan dalam mendukung upaya penguatan sistem TAHUN 2026 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 ekonomi daerah yang inklusif penguatan sistem usaha perikanan yang disertai diversifikasi komoditas dan peningkatan kualitas produk olahan perikanan menuju ekonomi biru usaha perikanan untuk meningkatkan nilai produksi perikanan yang dilaksanakan melalui aktivitas:
47. 1.Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Perikanan;
48. 2.Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan;
49. 3.Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
50. 4.Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Peningkatan produksi perikanan melalui penguatan sistem usaha perikanan yang disertai diversifikasi komoditas dan peningkatan kualitas produk olahan perikanan menuju ekonomi biru Meningkatkan kapasitas SDM Perikanan melalui Pelatihan dan Penguasaan Teknologi dalam mendukung upaya penguatan sistem usaha perikanan untuk meningkatkan nilai produksi perikanan yang dilaksanakan melalui aktivitas: 1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
51. 2.Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
52. 3.Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan TAHUN 2027 Pemantapan produksi perikanan melalui penguatan sistem usaha perikanan yang disertai diversifikasi komoditas dan peningkatan kualitas produk olahan perikanan menuju ekonomi biru Memantapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektor dalam mendukung upaya penguatan sistem usaha perikanan untuk meningkatkan nilai produksi perikanan yang dilaksanakan melalui aktivitas:
53. 1.Koordinasi layanan penyelenggaraan usaha penangkapan ikan;
54. 2.Koordinasi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya
55. 3.Pembinaan dan Pemantauan cara budidaya ikan;
56. 4.Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan TAHUN 2028 Perwujudan ekonomi biru melalui penguatan sistem usaha perikanan yang disertai diversifikasi komoditas dan peningkatan kualitas produk olahan perikanan Akselerasi dan Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan keberlanjutan dan pengawasan usaha perikanan dalam mendukung upaya penguatan sistem usaha perikanan untuk meningkatkan nilai produksi perikanan yang dilaksanakan melalui aktivitas:
57. 1.Pemberdayaan Masyarakat melalui Fasilitasi Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap;
58. 2.Pemberdayaan Masyarakat melalui Fasilitasi Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan;
59. 3.Perberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan usaha perikanan;
60. 4.Pemberdayaan melalui Fasilitasi Penyediaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan garam TAHUN 2029 Peneguhan ekonomi biru melalui penguatan sistem usaha perikanan yang disertai diversifikasi komoditas dan peningkatan kualitas produk olahan perikanan Optimalisasi Sumberdaya, perluasan akses pasar, diversifikasi dan kualitas produk olahan kelautan dan perikanan dalam mendukung upaya penguatan sistem usaha perikanan untuk meningkatkan nilai produksi perikanan yang dilaksanakan melalui aktivitas: Monitoring dan evaluasi atas implementasi dan tindaklanjut pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan perikanan TAHUN 2030 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 5 S-5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. TAHUN 2026 Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. TAHUN 2027 Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. TAHUN 2028 Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. TAHUN 2029 Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; TAHUN 2030 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan pada periode tahun 2025-2029. Program, kegiatan dan Sub kegiatan merupakan rencana aksi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan tahun 2025-2029 mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo 2025- 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo 2025-2029. Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 terdiri dari: 14 (empat belas) Program, 30 (tiga puluh) kegiatan dan 81 (delapan puluh satu) Sub Kegiatan dengan kebutuhan pagu indikatif masing-masing tahunnya meliputi:
61. 1.Tahun 2025 sebesar Rp19.830.518.911,00 (Sembilan belas milyar Delapan ratus tiga puluh juta Lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus sebelas rupiah) dengan Lokasi kegiatan di Kabupaten Purworejo;
62. 2.Tahun 2026 sebesar Rp27.640.398.059,00 (Dua puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah) dengan Lokasi kegiatan di Kabupaten Purworejo;
63. 3.Tahun 2027 sebesar Rp29.220.201.000,00 (Dua puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus satu ribu rupiah) dengan Lokasi kegiatan di Kabupaten Purworejo;
64. 4.Tahun 2028 sebesar Rp28.437.535.000,00 (Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan Lokasi kegiatan di Kabupaten Purworejo;
65. 5.Tahun 2029 sebesar Rp28.360.741.000,00 (Dua puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan Lokasi kegiatan di Kabupaten Purworejo;
66. 6.Tahun 2030 sebesar Rp26.428.019.000,00 (Dua puluh enam milyar empat ratus dua puluh delapan juta Sembilan belas ribu rupiah) dengan Lokasi kegiatan di Kabupaten Purworejo. Program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan yang ditetapkan dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Hal ini karena program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan sebagai pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan dalam Rencana Strategis 2025-2029 dijelaskan sebagai berikut Tabel 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 S3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengolahan sampah, nilai produksi kelautan dan perikanan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Lahan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Lahan Meningkatnya rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH Tersedianya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup Persentase Pengendalian Pencemaran yang Dilaksanakan PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Terlaksananya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dokumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang dilaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Terlaksananya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dokumen Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Meningkatnya proporsi luasan ruang terbuka hijau perkotaan Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau terhadap Luas Perkotaan PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Meningkatnya pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau terhadap Luas Perkotaan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya S3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengolahan sampah, nilai Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 penanggulangan bencana produksi kelautan dan perikanan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meningkatnya pengelolaan sampah Persentase Sampah Terkelola Meningkatnya pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun Persentase Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang Dilaksanakan PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Terlaksananya Layanan Pemenuhan Komitmen Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan LB3 Layanan Pemenuhan Komitmen Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan LB3 Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota Meningkatnya ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam Persentase Tingkat Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan dalam Pemenuhan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 pemenuhan kewajiban pengelolaan lingkungan Kewajiban Pengelolaan Lingkungan PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Meningkatnya lembaga kemasyarakatan bidang lingkungan hidup yang aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan Bidang Lingkungan Hidup yang Aktif PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Bidang Lingkungan Hidup yang Aktif Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 untuk Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Meningkatnya penyelenggaraan penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat Persentase Penyelenggaraan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Terlaksananya Penghargaan Lingkungan Hidup Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup yang Diselenggarakan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan hidup Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Pencemaran Lingkungan yang Ditangani PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Terselesaikannya Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Pencemaran Lingkungan yang Ditangani Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Meningkatnya layanan penanganan dan pengurangan sampah Persentase Penanganan Sampah; Persentase Pengurangan Sampah PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Terkelolanya timbulan sampah di kabupaten Jumlah Penanganan Sampah; Jumlah Pengurangan Sampah Pengelolaan Sampah Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional S4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengolahan sampah, nilai produksi kelautan dan perikanan, Nilai Produksi Perikanan Tangkap NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai Produksi Perikanan Budidaya Nilai Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Nilai Produksi Perikanan Budidaya Nilai Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan Meningkatnya produksi perikanan tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan Pengelolaan Penangkapan Ikan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Terlaksananya Temu Kelompok/Himpunan Nelayan Penyelenggaraan Temu Kelompok / Himpunan Nelayan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dilaksanakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Terselenggaranya Layanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Layanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Meningkatnya produksi perikanan budidaya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Terlaksananya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Skala Kecil Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan yang Dilaksanakan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Dara Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan yang diperiksa atau diawasi Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan yang Diperiksa atau Diawasi PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang Diperiksa/ Diawasi Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin Pengawasan Ekstraksi Garam NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya Meningkatnya produksi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Persentase Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Terkendalinya penggunaan bahan pengawet berbahaya Pengendalian penggunaan bahan pengawet berbahaya yang dilaksanakan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Terjaminnya stok dan distribusi bahan baku bagi unit / industri pengolah ikan Penyediaan dan Distribusi Bahan Baku bagi Unit/Industri Pengolah Ikan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengolahan sampah, nilai produksi kelautan dan perikanan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Administrasi Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Penyediaan Bahan/Material Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Dan Perikanan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIFITAS KET. 1 2 3 4 5 6 1 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Meningkatnya rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Penetapan Perda RPPLH hasil review Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota Reviu dokumen RPPLH 5 tahun Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH Dokumen NSDA; Review dokumen D3TLH Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Penyusunan KLHS RPJMD Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang
67. 1.Pra validasi dan validasi KLHS RDTR Kemiri Pituruh
68. 2.Pra-validasi dan validasi KLHS Revisi RDTR Purworejo- Kutoarjo;
69. 3.Pra-validasi KLHS revisi RTRW
70. 4.Validasi KLHS revisi RTRW
71. 5.Pra-validasi dan validasi KLHS RDTR KPI
72. 6.Pra-validasi dan validasi KLHS RDTR Bendungan Bener;
73. 7.KLHS Revisi RDTR Border City 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Pengujian kualitas udara dan air di lokasi yang diduga tercemar Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Pemantauan evaluasi dan pelaporan emisi GRK sektor limbah; Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK Penyusunan laporan rutin tahunan inventarisasi GRK Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkun Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Pemantauan kualitas air dan udara semesteran; Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota Pemeliharaan alat pemantau air otomatis (Onlimo = online monitoring sistem) di Penungkulan dan Boro (termasuk listrik dan internet) Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota Penyusunan dokumen mitigasi perubahan iklim; Monitoring dan evaluasi mitigasi perubahan iklim Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah Laporan tahunan indeks respon LH, NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIFITAS KET. 1 2 3 4 5 6 penyusunan laporan IKPLHD, IKLHD Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan Inventarisir sumber pencemar; Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota Penyusunan dokumen adaptasi perubahan iklim; Monitoring dan evaluasi adaptasi perubahan iklim Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Penambahan ruang lingkup operasional laboratorium; Sertifikasi Lab per parameter Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran 3 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Meningkatnya proporsi luasan ruang terbuka hijau perkotaan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pembangunan taman batas kota; Rehabilitasi tugu anak dan tugu adipura dan Pembangunan taman segitiga kalijali; dan Operasionalisasi Pemeliharaan RTH Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Pemeiliharaan prasarana dan sarana heroes park; Operasionalisasi heroes park, Pengembangan Kebun Raya 4 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Meningkatnya pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun Penyimpanan sementara Limbah B3 Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) fasilitasi pemenuhan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 Verifikasi Lapangan pemenuhan rincian teknis penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Meningkatnya ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pemenuhan kewajiban pengelolaan lingkungan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIFITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan izin PPLH Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Pengiriman SDM untuk diklat teknis pengawasan (dalam rangka pengangkatan dan pembentukan pejabat pengawas lingkungan sesuai amamat PP 22 tahun 2021 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Pelatihan Pejabat Pengawas lingkungan hidup Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pengawasan perizinan berusaha dan persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan Kabupaten 6 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Meningkatnya lembaga kemasyarakatan bidang lingkungan hidup yang aktif Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup pendampingan dan pembinaan program adiwiyata; pelaksanaan Program Kampung Iklim Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat fasilitasi penyusunan peraturan desa tentang pelestarian lingkungan hidup; rehabilitasi lahan kritis 7 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Meningkatnya penyelenggaraan penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Penilaian kinerja masyarakat melalui Program Kampung iklim; Penilaian kinerja masyarakat melalui Program Saka Kalpataru; Koordinasi dan Sinkronisasi PD dan Stakeholder terkait Penilaian Adipura 8 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan hidup Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota penanganan pengaduan permasalahan lingkungan hidup 9 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Meningkatnya layanan penanganan dan pengurangan sampah Pengelolaan Sampah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIFITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Penyediaan sarana dan prasarana persampahan untuk kelompok masyarakat; Pendampingan kelompok masyarakat pengelola sampah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Perluasan TPA, penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Penyusunan Perbup (Jakstrada/Pengelolaan sampah dari sumber); Penyusunan Perbup tindak lanjut reviu Inspektorat Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah Sosialisasi, Edukasi, Regulasi Pembatasan timbulas sampah Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Penanganan sampah di TPA 10 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Meningkatnya produksi perikanan tangkap Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Penyusunan data dan informasi sumber daya perikanan tangkap Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Penyediaan sarana penangkapan ikan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Pelatihan Nelayan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Fasilitasi pertemuan HNSI; Temu usaha pelaku perikanan tangkap Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Penyusunan SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Fasilitasi layanan penyelenggaraan usaha penangkapan ikan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Fasiltasi penerbitan tanda daftar kapal perikanan 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Meningkatnya produksi perikanan budidaya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Temu pelaku usaha perikanan budidaya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan data dan informasi sumber daya perikanan budidaya Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan dan penanggulangan hama penyakit ikan; Penyediaan obat ikan; Uji sample penyakit ikan, uji sample media budidaya NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIFITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan sarana budidaya ikan; Fasilitasi dan rekomendasi BBM untuk pelaku usaha perikanan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Dara Pembinaan dan Pemantauan cara budidaya ikan 12 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan yang diperiksa atau diawasi Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Pengawasan penggunaan pakan dan obat ikan; Sosialisasi UU Perikanan dan Peraturan Turunannya Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota Pengawasan penggunaan bahan dalam pengolahan dan pemasaran ikan Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Pengawasan penggunaan alat tangkap ikan (Laut dan PUD); Penebaran benih ikan ke perairan umum (restocking); Sosialisasi UU Perikanan dan Peraturan Turunannya Pengawasan Ekstraksi Garam Pengawasan Ekstraksi Garam; Sosialisasi UU Perikanan dan Peraturan Turunannya 13 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Meningkatnya produksi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Penyediaan data dan informasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Sosialisasi dan Fasilitasi Perizinan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan; Bimtek cara pengolahan ikan yang baik Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Gemarikan dalam rangka penaggulangan Stunting dan keluarga resiko stunting Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan garam 14 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIFITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.2. Dukungan terhadap Nasional, Provinsi dan Kegiatan Unggulan Daerah A. Dukungan terhadap Nasional Dukungan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan terhadap Program Prioritas Nasional, yaitu Program Prioritas Nasional (Asta Cita) kedelapan “Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi antarumat Beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur.” melalui kegiatan Prioritas utama :
74. 1.Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut, yang diintervensi melalui aktivitas Penanaman Mangrove bekerjasama dengan DLHK Provinsi Jawa Tengah;
75. 2.Pengendalian lingkungan dengan pemantauan, pengawasan, dan fasilitasi pemenuhan izin Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH), yang diintervensi melalui:
a.Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, melalui aktivitas Pemantauan kualitas air, Pemantauan kualitas udara, Inventarisasi Sumber Pencemar dan Penyusunan data kualitas lahan;
b.Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, - Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH; dan - Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. No Asta Cita Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah 8 Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut melalui aktivitas Penanaman Mangrove bekerjasama dengan DLHK Provinsi Jawa Tengah KL DLHP • Pemantauan kualitas air, Pemantauan kualitas udara, Inventarisasi Sumber Pencemar dan Penyusunan data kualitas lahan • Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH • Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup LH DLHP Terhadap program Strategis Nasional, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kab. Purworejo mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan pada Sub Program Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dukungan yang diberikan dilaksanakan dalam 3 (tiga) Program, meliputi:
1. 1.Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap, melalui aktivitas Hibah perahu fiber untuk penangkapan ikan;
2. 2.Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota,
a.Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, melalui aktivitas Penjaminan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan;
b.Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, melalui aktivitas pemberian hibah Sarana Produksi dan Pengolahan Garam.
1. 3.Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan,
a.Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, melalui aktivitas Hibah Budidaya Ikan Lele, Hibah Budidaya Ikan Gurami, Hibah Induk Ikan Nila dan aktivitas Penerbitan Surat Rekomendasi BBM;
b.Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, melalui aktivitas Pencegahan Hama Penyakit Ikan melalui Uji Sampel Hama Penyakit Ikan. No Program Strategis Nasional Program Dukungan di Kabupaten Purworejo Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah Terkait Penanggulangan kemiskinan 1 a. Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Penyediaan kapal penangkap ikan perairan laut (perahu/ kapal fiber) KL DLHP 2 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Penyediaan sarana produksi dan pengolahan garam (tunnel garam) KL DLHP Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan KL DLHP 3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Penyediaan bibit ikan lele, gurami, nila dan indukan nila dan aktivitas Penerbitan Surat Rekomendasi BBM KL DLHP Pencegahan Hama Penyakit Ikan melalui Uji Sampel Hama Penyakit Ikan KL DLHP B. Dukungan terhadap Provinsi Terhadap program Delegasi Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kab. Purworejo mendukung beberapa program, meliputi:
1. 1.Program Delegasi Provinsi Kelima, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila, melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan,
a.Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, aktivitas Fasilitasi dan Pemberian Hibah Bibit Ikan Nila Unggul;
b.Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, aktivitas Pencegahan Hama Penyakit Ikan melalui Uji Sampel Hama Penyakit Ikan, Fasilitasi pemantauan kesehatan ikan dan pemberian obat ikan.
1. 2.Program Delegasi Provinsi Ke-duapuluh enam, Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa, melalui Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota,
a.Sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), aktivitas Pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan;
b.Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya, aktivitas Pengelolaan taman keanekaragaman hayati Heroes Park yang akan dikembangkan menjadi kebun raya. Delegasi Ke Program Delegasi Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah 5 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila Fasilitasi dan Pemberian Hibah Bibit Ikan Nila Unggul KL DLHP Pencegahan Hama Penyakit Ikan melalui Uji Sampel Hama Penyakit Ikan, Fasilitasi pemantauan kesehatan ikan dan pemberian obat ikan KL DLHP 26 Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa Pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan; LH DLHP Pengelolaan taman keanekaragaman hayati Heroes Park yang akan dikembangkan menjadi kebun raya. (FS Kebun Raya) LH DLHP C. Dukungan terhadap Kegiatan Unggulan Daerah Terhadap Program Unggulan Bupati (Pitulungan), Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kab. Purworejo mendukung program “SEJAHTERA WARGANE.” Dalam beberapa kegiatan meliputi:
1. 1.Ketahanan iklim berbasis Masyarakat, melalui:
a.Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup, Aktivitas yang dilaksanakan Pendampingan Program Kampung Iklim, Fasilitasi/Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan, pendampingan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup, Pendampingan Saka Kalpataru;
b.Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Aktivitas yang dilaksanakan Penghargaan Program Kampung Iklim.
1. 2.Sinergitas stakeholder dalam pengelolaan sampah dan limbah industri, melalui:
a.Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), aktivitas yang dilaksanakan Fasilitasi pemenuhan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang terintegrasi dengan persetujuan lingkungan melalui OSS;
b.Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), aktivitas yang dilaksanakan fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH dan pengawasan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah daerah;
c.Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, aktivitas yang dilaksanakan penyelenggaraan penghargaan Kampung Iklim dan Penghargaan Sekolah Adiwiyata;
d.Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, aktivitas yang dilaksanakan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
e.Program Pengelolaan Persampahan, aktivitas yang dilaksanakan peningkatan peran serta marsyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Sosialisasi dan Fasilitasi pemberian Hibah Kendaraaan Motor Beroda Tiga di Pengelolaan Sampah Berbasis 3R/ Bank Sampah/ TPS3R dan Sarana Pengelolaan Sampah Berbasis 3R/ Bank Sampah/ TPS3R, berupa : Timbangan duduk digital, Gerobak Sorong, Tempat Sampah Terpilah.
1. 3.Pembinaan, sosialisasi, dan edukasi tentang fungsi perlindungan dan konservasi sumber daya alam, melalui Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, aktivitas yang dilaksanakan Pendampingan Program Kampung Iklim, Fasilitasi/Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan, Pendampingan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup, Pendampingan Saka Kalpataru, Penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup.
2. 4.Penambahan kuantitas dan kualitas RTH, melalui program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), aktivitas yang dilaksanakan Pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan dan Pengelolaan taman keanekaragaman hayati Heroes Park yang akan dikembangkan menjadi kebun raya (Penyusunan DED Segmen I Penataan Heroes Park).
3. 5.Penurunan emisi gas rumah kaca menuju net zero emission, melalui Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, aktivitas yang dilaksanakan Inventarisasi GRK dan penyusunan profil GRK, Inventarisasi Sumber Pencemar dan Penyusunan data kualitas lahan, Pemantauan kualitas air, Pemantauan kualitas udara. Selain itu, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, aktivitas yang dilaksanakan Fasilitasi Program Kampung Iklim, Fasilitasi/Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan, pendampingan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup, Pendampingan Saka Kalpataru, Penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup. Serta Program Pengelolaan Persampahan, melalui aktivitas Penanganan sampah di TPA,
4. 6.Pengembangan hutan sebagai kebun raya akademik, melalui program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), aktivitas yang dilaksanakan Pengelolaan taman keanekaragaman hayati Heroes Park yang akan dikembangkan menjadi kebun raya (Penyusunan DED Segmen I Penataan Heroes Park).
5. 7.Kabupaten bersih dan bebas sampah, melalui Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), aktivitas Fasilitasi pemenuhan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang terintegrasi dengan persetujuan lingkungan melalui OSS, dan Program Pengelolaan Persampahan, melalui aktivitas Penanganan sampah di TPA dengan optimalisasi TPA melalui perluasan (pengadaan tanah TPA), Sosialisasi dan Fasilitasi pemberian Hibah Kendaraaan Motor Beroda Tiga di Pengelolaan Sampah Berbasis 3R/ Bank Sampah/ TPS3R dan Sarana Pengelolaan Sampah Berbasis 3R/ Bank Sampah/ TPS3R, Penyusunan dokumen kelayakan (FS) TPA dan dokumen lingkungan (UKL/UPL) TPA, dan Penanganan sampah di TPA melalui Pengadaan Peralatan Daur ulang Plastik - Mesin Pirolisis. Program Unggulan Kegiatan Unggulan Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah Sejahtera Wargane Ketahanan iklim berbasis masyarakat Pendampingan Program Kampung Iklim, Fasilitasi/Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan, pendampingan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup, Pendampingan Saka Kalpataru LH DLHP Penghargaan Program Kampung Iklim. LH DLHP Sinergitas stakeholder dalam pengelolaan sampah dan limbah industri Fasilitasi pemenuhan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang terintegrasi dengan persetujuan lingkungan melalui OSS LH DLHP Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH LH DLHP Penyelenggaraan penghargaan Kampung Iklim dan Penghargaan Sekolah Adiwiyata LH DLHP Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH LH DLHP Sosialisasi dan Fasilitasi pemberian Hibah Kendaraaan Motor Beroda Tiga di Pengelolaan Sampah Berbasis 3R/ Bank Sampah/ TPS3R dan Sarana Pengelolaan Sampah Berbasis 3R/ Bank Sampah/ TPS3R, berupa : Timbangan duduk digital, Gerobak Sorong, Tempat Sampah Terpilah. LH DLHP Pembinaan, sosialisasi, dan edukasi tentang fungsi perlindungan dan konservasi sumber daya alam Pendampingan Program Kampung Iklim, Fasilitasi/Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan, Pendampingan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup, Pendampingan Saka Kalpataru, Penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup. LH DLHP Penambahan kuantitas dan kualitas RTH Penyusunan DED Segmen I Penataan Heroes Park LH DLHP Pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan LH DLHP Penurunan emisi gas rumah kaca menuju net zero emission Inventarisasi GRK dan penyusunan profil GRK, Inventarisasi Sumber Pencemar dan Penyusunan data kualitas lahan, Pemantauan kualitas air, Pemantauan kualitas udara LH DLHP Program Unggulan Kegiatan Unggulan Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah Fasilitasi Program Kampung Iklim, Fasilitasi/Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan, pendampingan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup, Pendampingan Saka Kalpataru, Penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup LH DLHP Penanganan sampah di TPA LH DLHP Pengembangan hutan sebagai kebun raya akademik Pengelolaan taman keanekaragaman hayati Heroes Park yang akan dikembangkan menjadi kebun raya (Penyusunan DED Segmen I Penataan HP) LH DLHP Kabupaten bersih dan bebas sampah Penanganan sampah di TPA dengan optimalisasi TPA melalui perluasan (pengadaan tanah TPA) LH DLHP Sosialisasi dan Fasilitasi pemberian Hibah Kendaraaan Motor Beroda Tiga di Pengelolaan Sampah Berbasis 3R/ Bank Sampah/ TPS3R dan Sarana Pengelolaan Sampah Berbasis 3R/ Bank Sampah/ TPS3R LH DLHP Penyusunan dokumen kelayakan (FS) TPA dan dokumen lingkungan (UKL/UPL) TPA LH DLHP Penanganan sampah di TPA melalui Pengadaan Peralatan Daur ulang Plastik - Mesin Pirolisis LH DLHP Fasilitasi pemenuhan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang terintegrasi dengan persetujuan lingkungan melalui OSS LH DLHP 4.3. Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kinerja merupakan hasil, keluaran, atau dampak yang dicapai dari suatu kegiatan, program, atau sasaran yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya pembangunan. Penentuan target keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan tahun 2025-2029 dilakukan melalui penetapan Indikator Kinerja. Indikator kinerja berperan sebagai alat ukur untuk menilai pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan, yang dapat berupa keluaran (output), hasil (outcome), maupun dampak (impact). Indikator tersebut terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, yang menjadi tolok ukur utama pencapaian tujuan dan sasaran, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digunakan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator yang disajikan dalam Renstra 2025-2029 merupakan indikator yang terseleksi yang mendukung pencapaian target Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) ditetapkan dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Hal ini karena Indikator tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Pembangunan serta sebagai pijakan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2030. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan dijelaskan secara detail disajikan dalam tabel berikut: Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Indeks Kualitas Air Angka 75,31 75,41 75,51 75,61 75,71 75,81 Tujuan dan Sasaran PD 2 Indeks Kualitas Udara Angka 86,41 86,42 86,43 86,44 86,45 86,46 Tujuan dan Sasaran PD 3 Indeks Kualitas Lahan Angka 58,11 58,12 58,13 58,14 58,15 58,16 Tujuan dan Sasaran PD 4 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah % 30,00 33,00 36,00 39,00 42,00 42,50 Tujuan PD; IUP 5 Persentase sampah terkelola % 50,20 50,49 50,77 51,06 51,35 51,64 Sasaran PD 6 Nilai produksi perikanan tangkap Juta Rupiah 8.059,89 8.301,68 8.550,73 8.807,26 9.071,47 9.343,62 Tujuan dan Sasaran PD 7 Nilai produksi perikanan budidaya Juta Rupiah 187.095,64 190.837,55 194.654,30 198.547,39 202.518,34 206.568,71 Tujuan dan Sasaran PD 8 Nilai produksi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan Juta Rupiah 2.450,04 2.500,00 2.549,89 2.599,95 2.649,93 2.700,07 Tujuan dan Sasaran PD 9 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 Tujuan dan Sasaran PD Tabel 4.5 Indikator Utama Pembangunan (IUP) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Bidang Penanggung Jawab KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah % 30,00 33,00 36,00 39,00 42,00 42,50 Bidang PPKH IUP (Tujuan PD) 2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota Angka 76,04 76,08 76,13 76,17 76,21 76,25 Bidang P3L IKK sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2020 3 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota % 26,82 26,97 27,13 27,27 27,43 27,58 Bidang PPKH IKK sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2020 (Program PD) 4 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota % 30,00 26,67 24,00 21,82 20,00 16,92 Bidang P3L IKK sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2020 (Program PD) 5 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP) Angka 4.371,16 4.460,26 4.551,20 4.644,00 4.738,72 4.835,20 Bidang Perikanan IKK sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2020 (Program PD) Dari tabel dapat dijelaskan bahwa, untuk IKK Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota, definisi operasionalnya adalah Total Volume sampah yang dapat ditangani dibagi dengan Total Volume Timbunan Sampah kabupaten/kota dikali 100%. Dengan definisi operasional tersebut, maka sesuai dengan salah satu indikator Program Pengelolaan Persampahan yaitu Persentase Penanganan Sampah. Selain itu, IKK Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota, definisi operasionalnya adalah Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota dibagi dengan usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan dikali 100%. Dari definisi operasional tersebut, yang menjadi target IKK adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar, artinya adalah kebalikan dari target program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yaitu Persentase Tingkat Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan dalam Pemenuhan Kewajiban Pengelolaan Lingkungan. Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan setiap tahunnya. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:
a.Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan setiap tahun;
b.Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas;
c.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo Tahun 2025- 2029 kepada masyarakat. 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:
a.Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan dilakukan setiap tahun selama periode renstra;
b.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025- 2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
d.Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Konsekuensi logis dari amanat tersebut bahwa setiap instansi pemerintah, termasuk Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yaitu dokumen perencanaan untuk periode lima tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Untuk mencapai sebuah pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat serta mencapai tujuan daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat rencana kinerja dalam kurun waktu pelaksanaan lima tahun berdasarkan pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo. Seiring dengan disusunnya Rencana Pembangunan Menengah Daerah 2025-2029, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo sebagaimana peraturan perundangan menyusun Rencana Strategis periode 2025-2029 dalam rangka melaksanakan berbagai program/kegiatan/sub kegiatan yang telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi sumber daya manusia dan pemantauan kinerja berorientasikan pelayanan publik. Dalam rencana strategis ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai di masa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan dukungan penuh dari seluruh komponen, unsur pimpinan dan pelaksana, dengan selalu memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dalam pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Untuk merealisasikan keinginan, harapan dan cita-cita luhur dalam pelayanan publik, rencana tersebut dituangkan dalam tujuan, sasaran dan pengukuran kinerja (outcome dan output), yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi organisasi secara jelas dan praktis serta didasarkan pada hasil pengujian faktor internal dan eksternal, sehingga didapatkan rumusan tujuan, alokasi sumber daya, dan pencapaian sasaran yang berguna bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu yang ditentukan. Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Selain itu juga merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan dan akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo antara lain:
1. 1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. 9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. 11.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. 16.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. 17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor
18. 161.Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B- 278/2024);
19. 18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
20. 19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
21. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
22. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
23. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024);
24. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025);
25. 24.Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Purworejo. 1.3 Maksud Dan Tujuan Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 adalah:
26. 1.Memberikan gambaran kondisi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
27. 2.Memberikan acuan landasan yang kuat dan jelas bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam menyelenggarakan program pembangunan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
28. 3.Sebagai bahan acuan dalam menyusun pertanggungjawaban kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo selama 1 (satu) tahun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 adalah:
29. 1.Menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
30. 2.Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo.
31. 3.Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan, khususnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Memuat penjelasan umum mengenai Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.
a.perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
b.pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
d.pelaksanaan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DISDUKCAPIL; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dibentuk melalui Peraturan Bupati Purworejo Nomor 126 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, dengan struktur organisasi adalah sebagai berikut:
1. 1.Susunan Organisasi Susunan organisasi DISDUKCAPIL terdiri dari:
a.Kepala DISDUKCAPIL;
b.Sekretariat;
c.Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
d.Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
e.Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
f.Jabatan Fungsional. Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasar Perbup. Purworejo Nomor 126 Tahun 2022 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
a.Sumber Daya Manusia Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo memiliki sumber daya manusia dalam jumlah dan kapasitas yang terbatas. Pada akhir tahun 2024 terdapat 69 orang pegawai terdiri atas PNS sebanyak 40 orang, dan tenaga non PNS sebanyak 29 orang dengan komposisi sebagai berikut:
1. 1.Kepala Dinas, Eselon II.b : 1 orang
2. 2.Sekretaris, Eselon III.a : - orang
3. 3.Kabid, Eselon III.b : 3 orang
4. 4.Kasubbag, Eselon IVa : 2 orang
5. 5.Pejabat Funsional Analis : 4 orang
6. 6.Pejabat Fungsional Arsiparis : 2 orang
7. 7.Pejabat Fungsional Pranata Komputer : 2 orang
8. 8.Pelaksana : 26 orang
9. 9.Tenaga non PNS : 29 orang Jumlah = 69 orang
b.Sarana dan Prasarana kantor Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo memiliki beberapa sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut: Tabel 2.1 Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2024 KODE NAMA BARANG NILAI 1.3 ASET TETAP 14.829.731.827,75 1 TANAH 1.193.307.980,00 1.01 TANAH 1.193.307.980,00 2 PERALATAN DAN MESIN 8.289.801.655,00 2.01 ALAT BESAR 0,00 2.02 ALAT ANGKUTAN 925.591.458,00 2.03 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 152.421.060,00 2.04 ALAT PERTANIAN 17.461.887,00 2.05 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 2.932.673.924,00 2.06 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR 36.515.712,00 2.07 ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN 14.755.600,00 2.08 ALAT LABORATORIUM 900.000,00 2.09 ALAT PERSENJATAAN 0,00 2.10 KOMPUTER 4.209.482.013,00 2.11 ALAT EKSPLORASI 0,00 2.12 ALAT PENGEBORAN 0,00 2.13 ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN 0,00 2.14 ALAT BANTU EKSPLORASI 0,00 2.15 ALAT KESELAMATAN KERJA 0,00 2.16 ALAT PERAGA 0,00 2.17 PERALATAN PROSES/PRODUKSI 0,00 2.18 RAMBU-RAMBU 0,00 2.19 PERALATAN OLAH RAGA 0,00 3 GEDUNG DAN BANGUNAN 5.204.979.992 75 3.01 BANGUNAN GEDUNG 5.204.979.992 75 3.02 MONUMEN 0,00 3.03 BANGUNAN MENARA 0,00 3.04 TUGU TITIK KONTROL/PASTI 0,00 4 JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI 141.642.200,00 4.01 JALAN DAN JEMBATAN 0,00 4.02 BANGUNAN AIR 4.360.000,00 4.03 INSTALASI 6.220.000,00 KODE NAMA BARANG NILAI 4.04 JARINGAN 131.062.200,00 5 ASET TETAP LAINNYA 0,00 5.01 BAHAN PERPUSTAKAAN 0,00 5.02 BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA 0,00 5.03 HEWAN 0,00 5.04 BIOTA PERAIRAN 0,00 5.05 TANAMAN 0,00 5.06 BARANG KOLEKSI NON BUDAYA 0,00 5.07 ASET TETAP DALAM RENOVASI 0,00 6 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 0,00 6.01 KOMSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 0,00 1.5 ASET LAINNYA 170.096.291,00 2 KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA 0,00 2.01 KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA 0,00 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo merupakan wujud nyata dari komitmen instansi dalam melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam aspek transparansi dan pertanggungjawaban publik. Akuntabilitas ini tercermin melalui pelaporan secara terbuka atas capaian kinerja yang telah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara periodik. Kinerja yang dimaksud meliputi berbagai program dan kegiatan strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Salah satu penerapan akuntabilitas tercermin dari hasil pengukuran dan evaluasi sejak pelaksanaan Renstra 2022 hingga tahun 2024. Data dalam tabel berikut memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesesuaian antara target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Penyampaian informasi ini diharapkan tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, tetapi juga sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah berikut ini: Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Indikator Tujuan 1 Tingkat Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0 4 4 4 4 4 0 3 3 3 3 3 0.00 75.00 75.00 75.00 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 84.3 88.80 88.90 90.00 90.10 90.20 84.3 88.8 88.95 90.01 100.00 100.02 100.06 100.01 Indikator sasaran 1 Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 91.2 89.9 91.3 92.8 93.4 94.3 96.94 91.16 92.97 94.36 106.33 101.37 101.81 101.64 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 84.3 88.80 88.90 90.00 90.10 90.20 84.3 88.8 88.95 90.01 100.00 100.02 100.06 100.01 Capaian indikator “Tingkat Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil” selama periode 2022 hingga 2024 berada pada level 3. Hal ini dikarenakan salah satu indikator untuk mencapai level 4, yaitu tingkat capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD), belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Hingga tahun 2024, target capaian IKD sebesar 30% belum tercapai, dengan realisasi baru mencapai 8,49% dari target nasional. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian ini antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya aplikasi IKD, belum seluruh instansi menerima IKD sebagai syarat administrasi, serta masih adanya kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data pribadi dalam penggunaan aplikasi digital tersebut. Indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah” menunjukkan tren positif dari tahun 2021 hingga 2023, yang mencerminkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil cukup memuaskan bagi masyarakat. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan tingkat capaian IKM. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang belum memahami prosedur pengajuan pelayanan secara daring, serta masih adanya keinginan untuk mendapatkan pelayanan secara langsung akibat keterbatasan akses internet di tempat tinggal mereka. Di sisi lain, masyarakat kini dituntut untuk mampu memahami dan melaksanakan proses pelayanan administrasi kependudukan secara mandiri, termasuk dalam hal pencetakan dokumen secara elektronik. Pada indikator “Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil”, capaian menunjukkan peningkatan setiap tahun dari 2021 hingga 2023. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian, salah satunya disebabkan oleh rendahnya persentase kepemilikan KTP-el. Hal ini disebabkan oleh kendala dalam pelayanan perekaman KTP-el, terutama bagi penduduk yang berada di luar wilayah Kabupaten Purworejo, seperti pelajar yang menempuh pendidikan di pondok pesantren atau warga yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, yang belum sempat melakukan perekaman data kependudukan. Untuk rasio keuangan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah berikut ini: Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Selama periode 2022 hingga 2024, pagu anggaran mengalami tren penurunan dua tahun berturut-turut. Setelah mencapai nilai tertingginya pada tahun 2022, alokasi anggaran menurun pada tahun 2023 dan kembali mengalami penyesuaian di tahun 2024. Penurunan ini merupakan bentuk respons terhadap kondisi fiskal daerah yang perlu dijaga keseimbangannya, sehingga pemerintah melakukan efisiensi belanja serta memprioritaskan program-program yang benar-benar strategis dan berdampak langsung pada masyarakat. Sejalan dengan penurunan pagu, realisasi anggaran juga mengalami penurunan dalam dua tahun tersebut. Capaian realisasi keuangan tercatat sebesar 98,08% pada tahun 2022, menurun signifikan menjadi 93,01% pada tahun 2023, sebelum akhirnya kembali meningkat ke 98,13% pada tahun 2024. Penurunan capaian pada tahun 2023 kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterlambatan pelaksanaan kegiatan, penyesuaian kebijakan, atau tantangan teknis dalam proses pengadaan barang dan jasa. Meskipun sempat mengalami penurunan, capaian realisasi tahun 2024 menunjukkan perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran yang cukup signifikan. Hal ini mencerminkan adanya upaya pembenahan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta peningkatan koordinasi antar unit pelaksana. Dengan demikian, meskipun pagu anggaran menurun, efektivitas pengelolaan anggaran tetap dapat dijaga melalui pelaksanaan yang tepat waktu, efisien, dan terfokus pada capaian hasil yang diinginkan. Untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah ditetapkan beberapa indikator utama yang mencerminkan efektivitas dan kualitas layanan kepada masyarakat. Capaian indikator kinerja selama periode Renstra 2020–2024 menjadi dasar evaluasi dalam menyusun arah kebijakan dan penetapan target kinerja pada periode Renstra 2025–2029. Berikut ini disajikan data capaian indikator kinerja utama Disdukcapil Kabupaten Purworejo tahun 2020 hingga 2024, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan target kinerja untuk lima tahun ke depan, yaitu Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020-2024 dibawah ini: Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 - 2024 No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Indikator Tujuan PD Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital 0% 0% 0.96% 6.30% 8.49% Inovasi IKD baru dimulai sejak tahun 2022 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 88.63 84.26 88.82 88.95 90.01 Nilai SAKIP Perangkat Daerah 0 0 0 77.71 77.78 2 Indikator Sasaran PD Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital 0% 0% 0.96% 6.30% 8.49% Inovasi IKD baru dimulai sejak tahun 2022 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 88.63 84.26 88.82 88.95 90.01 Nilai SAKIP Perangkat Daerah 0 0 0 77.71 77.78 3 Indikator Program Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Digital 0% 0% 0% 97.95% 98.68% Dokumen Pendaftaran Penduduk Digital dimulai tahun 2023 Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Digital 0% 0% 0% 87.99% 90.04% Dokumen Pencatatan Sipil Digital dimulai tahun 2023 No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase Desa dan Kelurahan Pengguna yang Memanfaatkan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik 0% 0% 0% 0% 0% Sasaran Kerjasama Pemanfaatan Data Tahun 2020-2024 adalah 41 Perangkat Daerah se Kabupaten Purworejo Persentase Kesesuaian Profil dengan Regulasi yang Berlaku 0% 100% 100% 100% 100% Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah 0% 100% 100% 100% 100% 4 IKK Outcome Permendagri 18 Tahun 2020 Perekaman KTP Elektronik 99.48% 99.30% 99.88% 99.80% 99.70% Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA 74.79% 89.44% 83.46% 94.06% 96.70% Kepemilikan Akta Kelahiran 96.27% 95.39% 98.95% 99.13% 100% Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama 6 19 24 29 34 Sesuai tabel diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo telah menunjukkan upaya yang konsisten dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Salah satu inovasi yang mulai diimplementasikan adalah Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang diluncurkan secara nasional sejak tahun 2022. Program ini terus dilanjutkan hingga saat ini sebagai bentuk transformasi layanan menuju digitalisasi administrasi kependudukan. Meskipun capaian IKD hingga tahun 2024 belum mencapai target nasional sebesar 30%, namun capaian di Kabupaten Purworejo terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan adanya progres yang positif dalam penerapan inovasi layanan. Selain itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Disdukcapil juga mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2020–2024. Tren ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan semakin sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, serta adanya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dari sisi tata kelola pemerintahan, capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Disdukcapil pada tahun 2023 hingga 2024 juga menunjukkan peningkatan. Peningkatan ini mencerminkan komitmen dan kesungguhan perangkat daerah dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja organisasi. 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Penentuan tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dilakukan berdasarkan analisis terhadap Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), Rencana Strategis Provinsi, hasil telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk lima tahun ke depan. Pelayanan yang diberikan mencakup berbagai jenis layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Purworejo. Telaah yang menjadi dasar penentuan tantangan dan peluang sebagai berikut:
a.Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Rencana Strategis Kementerian Dalam negeri tercantum dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 adalah: “Kementerian Dalam Negeri Yang Adaptif, Profesional, Inovatif, Dan Kolaboratif (Apik) Sebagai Poros Pemerintahan Dalam Negeri Dalam Rangka Mewujudkan Visi Dan Misi Presiden Dan Wakil Presiden: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Untuk mewujudkan Visi Tahun 2025-2029 tersebut, Kementerian Dalam Negeri menjabarkan dalam 4 Misi sebagai berikut:
1. 1.Memperkuat implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa, dan kualitas demokrasi Indonesia. → Adaptif
2. 2.Memperkuat tata kelola pemerintahan dalam negeri, desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan kewilayahan berbasis otonomi daerah, sinergi dan kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. → Kolaboratif
3. 3.Meningkatkan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang inovatif berbasis teknologi. → Inovatif
4. 4.Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pelayanan publik. → Profesional Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2026-2029 berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah “Menjamin hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.” Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan berbasis teknologi dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik. Untuk mencapai target tersebut akan dilaksanakan melalui Program Tata Kelola Kependudukan.
b.Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Dalam rangka mendukung visi Gubernur Terpilih “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045” dengan Misi sebagai berikut:
1. 1.Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global.
2. 2.Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan.
3. 3.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas.
4. 4.Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif.
5. 5.Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan.
6. 6.Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi. DISPERMASDESDUKCAPIL Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026-2029 menetapkan tujuan yaitu “Mewujudkan Jawa Tengah Maju yang Berkelanjutan” dengan tujuan: “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”, Indikator: Nilai Kinerja Dukcapil Provinsi Jawa Tengah. Sedang sasaran “Peningkatan persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Jawa Tengah” Indikator: Persentase kepemilikan KTP-el, Kepemilikan KIA dan Kepemilikan Akta Kelahiran, Buku Pokok Pemakaman dengan strategi dan arah kebijakan berikut: - Strategi:
7. 1.Peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan pelayanan adminduk skala provinsi
8. 2.Peningkatan akses dan cakupan masyarakat atas dokumen pencatatan sipil
9. 3.Peningkatan efektivitas dan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan - Arah kebijakan:
10. 1.Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi
11. 2.Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi
12. 3.Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
c.Telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Berdasar hasil telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo, terdapat dua arah pengembangan wilayah yang berpotensi besar mempengaruhi dinamika kependudukan ke depan. Pertama, pengembangan kawasan perbatasan atau border city yang mencakup Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Bagelen, diarahkan menjadi kawasan strategis dengan dukungan sektor pariwisata, perdagangan dan jasa, serta perumahan. Perkembangan ini diperkirakan akan mendorong peningkatan jumlah penduduk akibat daya tarik ekonomi dan mobilitas masyarakat. Kedua, kawasan perkotaan Purworejo–Kutoarjo yang meliputi Kecamatan Purworejo, Banyuurip, Bayan, Kutoarjo, dan Gebang, dirancang sebagai pusat pemerintahan yang terintegrasi dengan pengembangan sektor perdagangan dan jasa skala regional, industri, perumahan, serta penyediaan tenaga kerja terampil. Perluasan fungsi kawasan ini juga diproyeksikan akan menambah jumlah penduduk secara signifikan. Seiring dengan hal tersebut, kebutuhan terhadap pelayanan administrasi kependudukan tentu akan meningkat. Namun, Disdukcapil Kabupaten Purworejo telah mengantisipasi hal ini melalui pengembangan layanan berbasis digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan secara lebih cepat dan efisien. Meski demikian, optimalisasi layanan ini tetap membutuhkan dukungan infrastruktur, seperti perangkat telepon yang kompatibel dan jaringan internet yang stabil agar pelayanan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata serta pemahaman tentang tata cara mengoperasian aplikasi yang belum semua penduduk memahami.
d.Telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Purworejo 2025-2029, terdapat isu yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan administrasi kependudukan, seperti terbatasnya akses layanan di daerah terpencil atau rawan bencana, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan, hingga tantangan dalam mendukung mobilitas penduduk yang dinamis. Oleh karena itu, Disdukcapil memandang perlu adanya strategi pelayanan yang adaptif terhadap risiko bencana dan perubahan iklim, serta memperhatikan pemerataan akses melalui penguatan layanan digital dan mobile. Dalam lima tahun kedepan, pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dihadapkan pada permasalahan yang kompleks, hal tersebut tercermin dari hasil analisis terhadap dokumen perencanaan strategis baik di tingkat nasional, provinsi maupun daerah. Tantangan dan peluang yang muncul harus dimaknai secara strategis sebagai dasar dalam penyusunan arah kebijakan dan pelaksanaan program prioritas. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi antara lain:
1. 1.Masih adanya kesenjangan kepemilikan dokumen kependudukan, terutama di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan dan kelompok rentan.
2. 2.Rendahnya pemahaman masyarakat tentang aplikasi kependudukan digital, yang menghambat percepatan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
3. 3.Tuntutan publik terhadap pelayanan yang serba cepat dan terintegrasi, menuntut peningkatan kapasitas SDM dan sistem teknologi informasi.
4. 4.Penyandang disabilitas atau penduduk rentan memerlukan pendekatan layanan yang inklusif dan responsif. Dari berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, terdapat sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang kependudukan. Peluang ini muncul seiring dengan perkembangan kebijakan nasional, kemajuan teknologi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta dukungan infrastruktur dan sistem pemerintahan yang semakin terintegrasi. Peluang dimaksud diuraikan sebagai berikut:
a.Komitmen nasional dan daerah terhadap transformasi digital layanan publik.
b.Ketersediaan infrastruktur Teknologi informasi komputer dan jaringan yang semakin baik.
c.Potensi besar pemanfaatan data kependudukan untuk integrasi layanan lintas sektor (pendidikan, kesehatan, bansos, dll).
d.Semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik berbasis digital. 2.1.5 Kelompok sasaran layanan
a.Kelompok sasaran layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo adalah Masyarakat khususnya di Purworejo, Instansi Pemerintah maupun instansi swasta.
b.Mitra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam Pemberian Pelayanan antara lain: 1) Masyarakat 2) Perangkat Daerah lain di lingkungan pemerintah daerah 3) Instansi vertikal dan lembaga lain (Ditjen. Dukcapil, Kepolisian, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, KPU, Bawaslu, BPJS, Kantor Urusan Agama) 4) Lembaga Keuangan dan Perbankan 5) Lembaga non pemerintah (RS swasta) 6) Lembaga Pendidikan (Sekolah dan Perguruan Tinggi) 7) Lembaga sosial dan keagamaan (Yayasan sosial, panti asuhan) 8) Badan Usaha Milik Daerah maupun milik swasta (PLN, PDAM) 9) Media dan lembaga penyiaran
c.Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk saat ini belum tersedia
d.Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat daerah adalah seluruh PD yang ada di Pemerintah Kabupaten Purworejo 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan dipetakan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dibuat lima tahun mendatang dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan. Permasalahan ini merupakan salah satu dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang menjadi fokus kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lima tahun mendatang. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja, mengingat dalam pelaksanaan urusan administrasi kependudukan belum dapat dilakukan secara optimal sehingga menimbulkan berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo berupaya mendukung Asta Cita, Program Prioritas Presiden, dan Quick Win yang berhubungan dengan pelayanan digital/online. Hal tersebut juga merupakan suatu inovasi yang dilakukan sebagai upaya memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan karena dapat dilakukan dari manapun. Masyarakat tidak perlu datang langsung untuk mengurusnya, cukup melalui aplikasi online yang disediakan. Adanya digitalisasi pelayanan Administrasi Kependudukan tersebut, juga mendapatkan banyak tantangan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan berupaya menciptakan kondisi yang ideal dalam masalah tersebut karena target Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga menjadi target Nasional sejak tahun 2023 yang selama ini belum tercapai di Kabupaten Purworejo. Adapun permasalahan pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo sebagai berikut:
1. 1.Masih rendahnya kepemilikan dokumen Administrasi Kependudukan digital, yang menghambat akses pelayanan publik yang cepat dan efisien.
2. 2.Pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna belum optimal, menyebabkan kurangnya integrasi layanan dan kebijakan pembangunan berbasis data.
3. 3.Keterbatasan infrastruktur dan SDM yang menguasai teknologi informasi dibandingkan dengan kebutuhan digitalisasi layanan dan tata kelola data kependudukan yang optimal.
4. 4.Belum mutakhirnya data kependudukan jika dibandingkan dengan standar dan regulasi yang berlaku.
5. 5.Akuntabilitas perencanaan belum mencapai tingkat yang optimal, yang tercermin dari capaian nilai SAKIP yang masih di bawah target yang diharapkan. 2.2.2 Isu Strategis Berdasarkan uraian faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditinjau dari gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil) dan Renstra Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah maka perlu menentukan isu-isu strategis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 2.4 Simpulan Isu Strategis dibawah ini: Tabel 2.4 Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Masih rendahnya kepemilikan dokumen Administrasi Kependudukan digital, yang menghambat akses pelayanan publik yang cepat dan efisien Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi Misinformasi dan disinformasi Transformasi tata kelola Tata kelola pemerintahan yang dinamis Digitalisasi layanan administrasi kependudukan untuk memperkuat daya saing dan keterjangkauan pelayanan bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan. Pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna belum optimal, menyebabkan kurangnya integrasi layanan dan kebijakan pembangunan berbasis data. Cyber insecurity Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia Peningkatan pemanfaatan data kependudukan dalam pelayanan publik lintas sektor, sebagai bagian dari transformasi menuju pemerintahan yang inklusif dan efisien Keterbatasan infrastruktur dan SDM yang menguasai teknologi informasi dibandingkan dengan kebutuhan digitalisasi layanan dan tata kelola Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral Penguatan sistem informasi kependudukan yang akurat dan terintegrasi, guna mendukung perencanaan pembangunan daerah POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 data kependudukan yang optimal. yang responsif terhadap perubahan sosial dan lingkungan Belum mutakhirnya data kependudukan jika dibandingkan dengan standar dan regulasi yang berlaku Peningkatan kualitas dan pemutakhiran data kependudukan yang sesuai dengan standar dan regulasi Akuntabilitas perencanaan belum mencapai tingkat yang optimal, yang tercermin dari capaian nilai SAKIP yang masih di bawah target yang diharapkan Penguatan akuntabilitas perencanaan pembangunan melalui peningkatan kinerja dan efektivitas implementasi sistem SAKIP Sehubungan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo ke depan, memasuki tahun 2025 sesuai hasil analisis terhadap permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis, diantaranya sebagai berikut:
6. 1.Digitalisasi layanan administrasi kependudukan untuk memperkuat daya saing dan keterjangkauan pelayanan bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan.
7. 2.Peningkatan pemanfaatan data kependudukan dalam pelayanan publik lintas sektor, sebagai bagian dari transformasi menuju pemerintahan yang inklusif dan efisien.
8. 3.Penguatan sistem informasi kependudukan yang akurat dan terintegrasi, guna mendukung perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap perubahan sosial dan lingkungan.
9. 4.Peningkatan kualitas dan pemutakhiran data kependudukan yang sesuai dengan standar dan regulasi.
10. 5.Penguatan akuntabilitas perencanaan pembangunan melalui peningkatan kinerja dan efektivitas implementasi sistem SAKIP. Sinkronisasi ini bertujuan menciptakan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam aspek administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo secara langsung mendukung pelaksanaan Visi Misi Bupati Purworejo Tahun 2025–2029. Rumusan visi, misi disusun dengan memperhatikan isu dan permasalahan yang berkembang baik di lingkungan internal maupun eksternal dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Visi pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo periode tahun 2025-2029 yaitu: “PURWOREJO BERDAYA SAING, SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN INOVATIF” (PURWOREJO BERSERI) Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
a.Berdaya Saing bermakna Masyarakat yang memiliki keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan di masa datang.
b.Sejahtera bermakna Terciptanya masyarakat adil dan makmur yang ditandai dengan tingkat pendidikan, kesehatan, dan kondisi ekonomi masyarakat yang lebih baik.
c.Religius bermakna Masyarakat yang memiliki ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjalani kehidupan sehari-hari berlandaskan nilai, norma, dan etika ajaran agama, dan bersikap saling menghargai, saling menghormati perbedaan dan keberagaman, tanpa ada diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda.
d.Inovatif bermakna Pemerintah dan masyarakat dapat memecahkan setiap masalah yang dihadapi dengan mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber daya yang dimiliki serta mampu mengelola dan mengembangkan sumber daya tersebut secara efektif dan efisien guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan (meliputi elemen Smart Government, Smart Branding, Smart Economy, Smart Society, Smart Living, Smart Environment).
e.Berseri merupakan akronim dari kata Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif. “Berseri” memiliki arti “Tampak Cerah” yang kemudian dimaknai sebagai pengharapan untuk menciptakan masa dengan yang cerah. “Purworejo Berseri” mempunyai makna sebagai upaya memperkuat fondasi pembangunan dengan tujuan menciptakan masa depan yang cerah menuju Indonesia Emas 2045. Melalui inovasi, kolaborasi, dan dedikasi, Purworejo membangunan landasan yang kokoh untuk generasi mendatang. Pemerintah bersama masyarakat memastikan kemakmuran yang berkelanjutan, harmoni dengan alam, serta kemajuan berkesinambungan di berbagai sektor kehidupan. Misi Bupati Purworejo Tahun 2025-2029:
1. 1.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera
2. 2.Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah
3. 3.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
4. 4.Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ketahanan pangan
5. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi Dalam mendukung visi "Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif” (PURWOREJO BERSERI), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo memfokuskan perannya pada Misi ke-5, yaitu Meningkatkan kualitas pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkomitmen mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, akurat, dan transparan melalui pemanfaatan teknologi digital, seperti layanan daring, mobile service, dan sistem informasi terintegrasi. Upaya ini bertujuan memperkuat reformasi birokrasi, mempermudah akses layanan bagi masyarakat, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang adaptif, bersih, dan berbasis data. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025–2029 mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. NSPK menjadi dasar bagi daerah dalam melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar di bidang Administrasi Kependudukan, sehingga setiap program dan kegiatan dalam Renstra ini disusun untuk menjamin kesesuaian dengan kebijakan nasional, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memenuhi hak-hak penduduk atas dokumen kependudukan secara adil, cepat, dan tepat. Selain mengacu pada NSPK yang ditetapkan secara nasional, penentuan tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025–2029 juga diselaraskan dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2025–2029. Disdukcapil Kabupaten Purworejo berperan mendukung pencapaian sasaran ke-5, yaitu "Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi," melalui penguatan layanan administrasi kependudukan digital dan akuntabel dengan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki mandat untuk memberikan pelayanan yang berkaitan langsung dengan hak sipil masyarakat, termasuk di dalamnya kepemilikan dokumen identitas, akta pencatatan sipil, dan berbagai dokumen kependudukan lainnya. Keberhasilan layanan ini sangat berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap layanan publik lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga partisipasi dalam demokrasi (misalnya pemilu). Oleh karena itu, peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bukan hanya administratif, melainkan juga strategis dalam menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara. Selain itu, sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memiliki tanggung jawab dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Penerapan prinsip-prinsip perencanaan berbasis kinerja dan akuntabilitas publik menjadi bagian integral dari pengelolaan organisasi perangkat daerah yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berdasarkan analisis terhadap kondisi aktual, isu strategis, serta arah kebijakan pembangunan daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan tujuan utama: “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah”. Tujuan ini menitikberatkan pada upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memperbaiki mutu layanan kepada masyarakat, baik dari aspek kecepatan, ketepatan, keterjangkauan, maupun kepuasan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan akan diwujudkan melalui penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta inovasi layanan yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks transformasi digital pemerintahan, implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi indikator penting dalam mengukur kesiapan dan keberhasilan digitalisasi layanan kependudukan. Indikator Tujuan:
6. 1.Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Menunjukkan tingkat instalasi layanan digital oleh masyarakat sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pelayanan berbasis elektronik.
7. 2.Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan, termasuk aspek prosedur, waktu pelayanan, dan kompetensi petugas.
8. 3.Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tolak ukur diatas menunjukkan sejauh mana organisasi menerapkan manajemen kinerja secara efektif dan efisien, serta mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program/kegiatan kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang ingin dicapai oleh perangkat daerah, yang bersifat lebih spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam periode lima tahunan. Sasaran memberikan arah bagi perumusan program, kegiatan, serta indikator kinerja yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi capaian tujuan strategis perangkat daerah. Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan yang berkualitas serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Sasaran ini juga mendukung pelaksanaan visi dan misi kepala daerah serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan, maka ditetapkan dua sasaran strategis sebagai berikut: Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Sasaran ini merupakan perwujudan dari komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan akses, mutu, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan. Layanan ini mencakup seluruh dokumen dasar yang dibutuhkan masyarakat, mulai dari KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, hingga dokumen lainnya. Transformasi menuju layanan digital menjadi bagian penting dari sasaran ini, sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini, digunakan dua indikator utama, yaitu:
9. 1.Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Indikator ini menggambarkan sejauh mana penduduk telah mengakses dan menggunakan layanan adminduk secara digital. Semakin tinggi persentase ini, maka semakin berhasil pula pelaksanaan digitalisasi layanan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
10. 2.Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Indikator ini mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan. IKM menjadi alat evaluasi penting dalam melihat efektivitas pelayanan, baik dari sisi prosedur, waktu, sikap petugas, maupun hasil pelayanan. Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Sasaran ini mencerminkan upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memperkuat akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam hal perencanaan dan pelaporan kinerja. Melalui penerapan prinsip manajemen berbasis kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo diharapkan mampu menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas, melaksanakan kegiatan secara efisien, serta mampu mempertanggungjawabkan hasilnya secara transparan. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: “Nilai SAKIP Perangkat Daerah.” Nilai SAKIP mencerminkan kualitas pelaksanaan siklus manajemen kinerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, termasuk perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi. Nilai ini menjadi ukuran objektif terhadap seberapa baik perangkat daerah menjalankan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk lebih jelas disajikan pada Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra berikut ini: Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diuraikan dalam rumusan sebagai berikut:
11. 1.Percepatan Transformasi Digital Layanan Kependudukan Strategi dapat dilakukan dengan perluasan akses layanan publik, edukasi tentang IKD dan digitalisasi layanan sesuai kebutuhan penduduk.
12. 2.Optimalisasi Pemanfaatan Data Kependudukan antar Lembaga Strategi dilakukan dengan mendorong integrasi sistem informasi antara Disdukcapil dengan Perangkat Daerah/Lembaga Pengguna dan penguatan kebijakan berbasis data kependudukan
13. 3.Penguatan Infrastruktur dan Kapasitas SDM Teknologi Informasi Strategi dilakukan dengan meningkatkan kualitas infrastruktur digital dan kompetensi SDM di semua level, agar layanan digital adminduk bisa berjalan optimal dan merata.
14. 4.Pemutakhiran dan Peningkatan Kualitas Data Kependudukan Data Strategi dilakukan dengan menjamin akurasi dan legalitas data kependudukan melalui program jemput bola dan verifikasi data secara berkala.
15. 5.Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Implementasi SAKIP Strategi dilakukan dengan memperkuat perencanaan dan pelaporan kinerja instansi agar program adminduk lebih terukur, transparan, dan berdampak nyata bagi Masyarakat serta melakukan pembinaan teknis penyusunan dokumen kinerja dan evaluasi internal. 3.2 Penahapan Renstra PD Dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo ditetapkan penahapan pembangunan sebagai langkah sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan. Penahapan ini menggambarkan prioritas pembangunan tahunan yang disusun secara bertahap dan terukur selama periode perencanaan, sehingga setiap program dan kegiatan dapat diarahkan secara efektif untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah. Penahapan Renstra PD ini disajikan dalam Tabel 3.2. Penahapan Renstra PD berikut: Tabel 3.2. Penahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 Menguatkan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Meningkatkan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Memantapkan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Mewujudkan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Meneguhkan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Menguatkan sistem manejemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Memantapkan Kapasitas Sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Selain dilakukan melalui penahapan pembangunan tahunan, pelaksanaan Renstra juga diarahkan pada lokus tertentu yang menjadi sasaran program, sehingga implementasi kebijakan dapat lebih terfokus, merata, dan tepat sasaran. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, lokus pelaksanaan Renstra mencakup seluruh wilayah Desa dan Kelurahan di semua Kecamatan di Kabupaten Purworejo. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan administrasi kependudukan dapat diakses secara merata oleh seluruh penduduk, tanpa terkecuali. Dengan menyasar seluruh wilayah, Disdukcapil berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan yang inklusif, adil, dan responsif, sekaligus memperkuat pencapaian target kepemilikan dokumen kependudukan secara menyeluruh. 3.3 Arah Kebijakan Renstra PD Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029, diperlukan penetapan arah kebijakan yang menjadi acuan bagi penyusunan program, kegiatan, serta pengalokasian sumber daya secara efektif dan efisien. Arah kebijakan ini disusun dengan memperhatikan berbagai dinamika eksternal dan internal, termasuk permasalahan pokok, isu strategis, dan tantangan implementasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital. Arah kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis pelaksanaan, tetapi juga sebagai landasan normatif bagi seluruh unsur pelaksana dalam menjamin kesinambungan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Fokus utama kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo adalah memperkuat kualitas layanan, memperluas cakupan digitalisasi, serta mendorong tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Adapun arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut: Tahun 2026:
16. 1.Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik yang dilaksanakan melalui aktivitas Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk; Penyediaan sarana pencetakan KTP-el dan KIA; Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk; Pemeliharaan Arsip Vital Dokumen Pencatatan Sipil; dan Penyusunan profil kependudukan.
17. 2.Penguatan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku yang dilaksanakan melalui aktivitas Pelayanan jemput bola dokumen Pendaftaran Penduduk; Sosialisasi Pendaftaran Penduduk; Koordinasi pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan sektor lain; Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting; Pelayanan jemput bola dokumen Pencatatan Sipil; Koordinasi Pencatatan Peristiwa Penting dengan sektor terkait, Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan; Koordinasi pemanfaatan data kependudukan; Fasilitasi SIAK dan layanan online ke Instansi Pengguna; Monitoring Jaringan dan Peralatan SIAK; Koordinasi Pengelolaan Informasi Adminduk
18. 3.Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2027:
19. 1.Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik yang dilaksanakan melalui aktivitas Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk; Penyediaan sarana pencetakan KTP-el dan KIA; Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk, Pemeliharaan Arsip Vital Dokumen Pencatatan Sipil, dan Penyusunan profil kependudukan.
20. 2.Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku yang dilaksanakan melalui aktivitas Pelayanan jemput bola dokumen Pendaftaran Penduduk; Sosialisasi Pendaftaran Penduduk; Koordinasi pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan sektor lain; Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting; Pelayanan jemput bola dokumen Pencatatan Sipil; Koordinasi Pencatatan Peristiwa Penting dengan sektor terkait, Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan; Koordinasi pemanfaatan data kependudukan;Fasilitasi SIAK dan layanan online ke Instansi Pengguna; Monitoring Jaringan dan Peralatan SIAK; Koordinasi Pengelolaan Informasi Adminduk
21. 3.Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2028:
22. 1.Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik yang dilaksanakan melalui aktivitas Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk; Penyediaan sarana pencetakan KTP-el dan KIA; Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk, Pemeliharaan Arsip Vital Dokumen Pencatatan Sipil, dan Penyusunan profil kependudukan.
23. 2.Pemantapan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku yang dilaksanakan melalui aktivitas Pelayanan jemput bola dokumen Pendaftaran Penduduk; Sosialisasi Pendaftaran Penduduk; Koordinasi pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan sektor lain; Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting; Pelayanan jemput bola dokumen Pencatatan Sipil; Koordinasi Pencatatan Peristiwa Penting dengan sektor terkait, Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan; Koordinasi pemanfaatan data kependudukan; Fasilitasi SIAK dan layanan online ke Instansi Pengguna; Monitoring Jaringan dan Peralatan SIAK; Koordinasi Pengelolaan Informasi Adminduk
24. 3.Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2029:
25. 1.Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik yang dilaksanakan melalui aktivitas Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk; Penyediaan sarana pencetakan KTP-el dan KIA; Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk; Pemeliharaan Arsip Vital Dokumen Pencatatan Sipil; dan Penyusunan profil kependudukan.
26. 2.Perwujudan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku yang dilaksanakan melalui aktivitas Pelayanan jemput bola dokumen Pendaftaran Penduduk; Sosialisasi Pendaftaran Penduduk; Koordinasi pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan sektor lain; Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting; Pelayanan jemput bola dokumen Pencatatan Sipil; Koordinasi Pencatatan Peristiwa Penting dengan sektor terkait, Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data ke\pendudukan; Koordinasi pemanfaatan data kependudukan; Fasilitasi SIAK dan layanan online ke Instansi Pengguna; Monitoring Jaringan dan Peralatan SIAK; Koordinasi Pengelolaan Informasi Adminduk
27. 3.Perwujudan akuntabilitas kine rja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2030:
28. 1.Peneguhanan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik yang dilaksanakan melalui aktivitas Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk; Penyediaan sarana pencetakan KTP-el dan KIA; Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk; Pemeliharaan Arsip Vital Dokumen Pencatatan Sipil; dan Penyusunan profil kependudukan.
29. 2.Peneguhan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku yang dilaksanakan melalui aktivitas Pelayanan jemput bola dokumen Pendaftaran Penduduk; Sosialisasi Pendaftaran Penduduk; Koordinasi pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan sektor lain; Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting; Pelayanan jemput bola dokumen Pencatatan Sipil; Koordinasi Pencatatan Peristiwa Penting dengan sektor terkait, Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan; Koordinasi pemanfaatan data kependudukan; Fasilitasi SIAK dan layanan online ke Instansi Pengguna; Monitoring Jaringan dan Peralatan SIAK; Koordinasi Pengelolaan Informasi Adminduk
30. 3.Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahDengan arah kebijakan tersebut, diharapkan seluruh program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam periode Renstra 2025–2029 dapat dilaksanakan secara konsisten, terarah, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan kependudukan yang semakin modern, mudah diakses, dan berkeadilan. Rincian arah kebijakan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan tersaji secara rinci sebagaimana tabel 3.3 berikut ini: Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Arah Kebijakan 2026 : Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Arah Kebijakan 2026: Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik yang dilaksanakan melalui aktivitas Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk; Penyediaan sarana pencetakan KTP-el dan KIA; Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk; Pemeliharaan Arsip Vital Dokumen Pencatatan Sipil; dan Penyusunan profil kependudukan. Arah Kebijakan 2027 : Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Arah Kebijakan 2027: Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik yang dilaksanakan melalui aktivitas Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk; Penyediaan sarana pencetakan KTP-el dan KIA; Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk; Pemeliharaan Arsip Vital Dokumen Pencatatan Sipil; dan Penyusunan profil kependudukan. Arah Kebijakan 2028 : Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Arah Kebijakan 2028: Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik yang dilaksanakan melalui aktivitas Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk; Penyediaan sarana pencetakan KTP-el dan KIA; Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk; Pemeliharaan Arsip Vital Dokumen Pencatatan Sipil; dan Penyusunan profil kependudukan. Arah Kebijakan 2029 : Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Arah Kebijakan 2029: Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik yang dilaksanakan melalui aktivitas Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk; Penyediaan sarana pencetakan KTP-el dan KIA; Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk; Pemeliharaan Arsip Vital Dokumen Pencatatan Sipil; dan Penyusunan profil kependudukan. Arah Kebijakan 2030 : Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Arah Kebijakan 2030: Peneguhanan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik yang dilaksanakan melalui aktivitas Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk; Penyediaan sarana pencetakan KTP-el dan KIA; Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk; Pemeliharaan Arsip Vital Dokumen Pencatatan Sipil; dan Penyusunan profil kependudukan. NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Arah Kebijakan 2026 : Penguatan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku Arah Kebijakan 2026: Penguatan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku yang dilaksanakan melalui aktivitas Pelayanan jemput bola dokumen Pendaftaran Penduduk; Sosialisasi Pendaftaran Penduduk; Koordinasi pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan sektor lain; Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting; Pelayanan jemput bola dokumen Pencatatan Sipil; Koordinasi Pencatatan Peristiwa Penting dengan sektor terkait; Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan; Koordinasi pemanfaatan data kependudukan; Fasilitasi SIAK dan layanan online ke Instansi Pengguna; Monitoring Jaringan dan Peralatan SIAK; Koordinasi Pengelolaan Informasi Adminduk Arah Kebijakan 2027 : Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku Arah Kebijakan 2027: Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku yang dilaksanakan melalui aktivitas Pelayanan jemput bola dokumen Pendaftaran Penduduk; Sosialisasi Pendaftaran Penduduk; Koordinasi pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan sektor lain; Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting; Pelayanan jemput bola dokumen Pencatatan Sipil; Koordinasi Pencatatan Peristiwa Penting dengan sektor terkait, Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan; Koordinasi pemanfaatan data kependudukan; Fasilitasi SIAK dan layanan online ke Instansi Pengguna; Monitoring Jaringan dan Peralatan SIAK; Koordinasi Pengelolaan Informasi Adminduk Arah Kebijakan 2028 : Pemantapan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku Arah Kebijakan 2028: Pemantapan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku yang dilaksanakan melalui aktivitas Pelayanan jemput bola dokumen Pendaftaran Penduduk; Sosialisasi Pendaftaran Penduduk; Koordinasi pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan sektor lain; Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting; Pelayanan jemput bola dokumen Pencatatan Sipil; Koordinasi Pencatatan Peristiwa Penting dengan sektor terkait, Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan; Koordinasi pemanfaatan data kependudukan; Fasilitasi SIAK dan layanan online ke Instansi Pengguna; Monitoring Jaringan dan Peralatan SIAK; Koordinasi Pengelolaan Informasi Adminduk NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Arah Kebijakan 2029 : Perwujudan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku Arah Kebijakan 2029: Perwujudan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku yang dilaksanakan melalui aktivitas Pelayanan jemput bola dokumen Pendaftaran Penduduk; Sosialisasi Pendaftaran Penduduk; Koordinasi pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan sektor lain; Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting; Pelayanan jemput bola dokumen Pencatatan Sipil; Koordinasi Pencatatan Peristiwa Penting dengan sektor terkait; Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan; Koordinasi pemanfaatan data kependudukan; Fasilitasi SIAK dan layanan online ke Instansi Pengguna; Monitoring Jaringan dan Peralatan SIAK; Koordinasi Pengelolaan Informasi Adminduk Arah Kebijakan 2030 : Peneguhan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku Arah Kebijakan 2030: Peneguhan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku yang dilaksanakan melalui aktivitas Pelayanan jemput bola dokumen Pendaftaran Penduduk; Sosialisasi Pendaftaran Penduduk; Koordinasi pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan sektor lain; Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting; Pelayanan jemput bola dokumen Pencatatan Sipil; Koordinasi Pencatatan Peristiwa Penting dengan sektor terkait; Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan; Koordinasi pemanfaatan data kependudukan;Fasilitasi SIAK dan layanan online ke Instansi Pengguna; Monitoring Jaringan dan Peralatan SIAK; Koordinasi Pengelolaan Informasi Adminduk Arah Kebijakan 2026 : Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Arah Kebijakan 2026: Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Arah Kebijakan 2027 : Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Arah Kebijakan 2027: Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Arah Kebijakan 2028 : Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Arah Kebijakan 2028: Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Arah Kebijakan 2029 : Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Arah Kebijakan 2029: Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Arah Kebijakan 2030 : Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Arah Kebijakan 2030: Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keterkaitan antara pernyataan visi-misi, tujuan strategis, sasaran Pembangunan maupun permasalahan yang dituangkan dalam bentuk Kegiatan dan sub kegiatan dapat ditelusuri secara jelas dan logis. Penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan juga telah mengacu pada nomenklatur resmi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang bertujuan untuk menjamin keselarasan antara perencanaan daerah dan kebijakan nasional, serta mendukung efektivitas dalam penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan. Rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diuraikan dalam dokumen ini dirancang untuk mencapai kinerja perangkat daerah secara bertahap dan berkelanjutan, dengan rentan waktu 2025 hingga tahun 2029. Setiap program mencantumkan indikator kinerja utama, target tahunan, serta pagu indikatif sebagai dasar pengalokasian sumber daya. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan kinerja perangkat daerah. Hal ini menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), sehingga terdapat kesinambungan antar dokumen perencanaan tahunan dan menengah. Perumusan Program, Kegiatan, dan sub kegiatan yang saling berkesinambungan disajikan pada Tabel 4.1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD berikut: Tabel 4.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Bahan/Material Tersedianya Bahan/Material Penyediaan Bahan/Material Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Mebel Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Digital PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Terlaksananya Layanan Pendaftaran penduduk Digital Layanan pendaftaran penduduk Digital Pelayanan Pendaftaran Penduduk Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Terlasaksananya Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk Tertatanya Layanan Pendaftaran penduduk digital Layanan Pendaftaran Penduduk Digital yang Tertata Penataan Pendaftaran Penduduk Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Terselenggaranya Layanan pendaftaran penduduk digital Layanan pendaftaran penduduk digital yang meningkat Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Pendaftaran Penduduk Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Digital PROGRAM PENCATATAN SIPIL Terselenggaranya Layanan pencatatan sipil digital Layanan pencatatan sipil digital Pelayanan Pencatatan Sipil Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Terselenggaranya Layanan pencatatan sipil digital yang meningkat Layanan pencatatan sipil digital yang meningkat Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan Persentase Desa dan Kelurahan Pengguna yang Memanfaatkan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Tersedianya Data Kependudukan Ketersediaan Data Kependudukan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Tertatanya Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan Jumlah Dokumen Tatacara Penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Terlaksananya Layanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Layanan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meningkat Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Meningkatnya kualitas profil kependudukan Persentase Kesesuaian Profil dengan Regulasi yang Berlaku PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Tersedianya Profil Kependudukan Ketersediaan Profil Kependudukan Penyusunan Profil Kependudukan Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu perencanaan 2025–2029 menetapkan lima program utama yang menjadi kerangka operasional dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan. Program urusan sebanyak 4 dan program non urusan 1. Program-program ini disusun dengan mengacu pada prioritas nasional, arah kebijakan pemerintah daerah, serta kebutuhan nyata masyarakat dalam memperoleh layanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, dan inklusif. Kelima program yang dimaksud terdiri dari:
31. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
32. 2.Program Pendaftaran Penduduk
33. 3.Program Pencatatan Sipil
34. 4.Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
35. 5.Program Pengelolaan Profil Kependudukan Untuk mendukung pelaksanaan program sebagaimana yang tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo menetapkan sejumlah kegiatan yang dirancang secara sistematis dan berorientasi pada pencapaian hasil. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan implementasi teknis dari masing-masing program dan dilaksanakan secara terukur melalui indikator kinerja yang relevan. Setiap kegiatan mencerminkan upaya peningkatan efisiensi kerja perangkat daerah, optimalisasi pelayanan kependudukan, pemutakhiran data, serta penguatan kapasitas kelembagaan dalam tata kelola administrasi kependudukan. Pelaksanaan kegiatan juga diarahkan untuk menjawab tantangan pelayanan di tengah dinamika sosial masyarakat, serta untuk mendukung agenda digitalisasi dan reformasi birokrasi secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah. Setiap program dan kegiatan disusun dengan indikator kinerja yang terukur dan didukung oleh pagu indikatif yang menjadi acuan penganggaran selama periode 2025–2029. Dengan pendekatan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo berkomitmen mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif demi meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada seluruh masyarakat Kabupaten Purworejo. Lebih jelasnya disajikan pada Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan berikut: Tabel 4.2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL

(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 1 Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 0 70,45 72,89 75,33 77,76 80,02 80,02 Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital % 8,49 12 20 30 40 50 50 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Angka 90 90,5 90,9 91,3 91,7 92,1 92,1 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 0 70,45 72,89 75,33 77,76 80,02 80,02 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7.027.619.927 7.097.896.000 5.909.552.000 5.909.552.000 5.909.552.000 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah % 100 100 7.027.619.927 100 7.097.896.000 100 5.909.552.000 100 5.909.552.000 100 5.909.552.000 100 Sekretariat Kabupaten Purworejo 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 23 24 10.997.300 24 12.700.000 24 14.200.000 24 14.200.000 24 19.500.000 120 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 22 22 5.417.700 22 5.500.000 22 6.000.000 22 6.000.000 22 7.500.000 110 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 22 22 5.579.600 22 5.700.000 22 5.700.000 22 5.700.000 22 7.000.000 110 2.12.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Dokumen 0 0 0 1 1.500.000 1 2.500.000 1 2.500.000 1 5.000.000 4 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan 45 45 6.310.556.058 45 6.314.196.000 45 4.004.352.000 45 4.005.352.000 45 4.506.052.000 225 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 40 65 6.306.458.958 65 6.309.996.000 65 4.000.052.000 65 4.000.852.000 65 4.500.052.000 325 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan 44 44 4.097.100 44 4.200.000 44 4.300.000 44 4.500.000 44 6.000.000 220 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Laporan 11 0 0 11 10.000.000 11 12.000.000 11 15.000.000 33 2.12.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 11 0 0 0 0 11 10.000.000 11 12.000.000 11 15.000.000 33 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen 0 0 0 1 35.000.000 18 29.000.000 18 56.000.000 37 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 0 0 0 0 0 65 35.000.000 0 0 0 0 65 2.12.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 17 4.000.000 17 6.000.000 34 2.12.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 0 0 0 0 0 0 0 10 25.000.000 10 50.000.000 20 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan 8 8 174.516.300 8 186.000.000 8 229.000.000 8 239.000.000 8 338.000.000 40 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 130 5.488.800 130 7.000.000 130 15.000.000 130 15.000.000 130 20.000.000 650 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 25 10.660.400 25 12.000.000 25 16.000.000 25 26.000.000 25 26.000.000 125 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 12 78.258.600 12 80.000.000 12 92.000.000 12 92.000.000 12 95.000.000 60 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 2 5 5.107.400 5 6.000.000 5 7.000.000 5 7.000.000 6 10.000.000 26 2.12.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket 3 22 13.569.600 22 15.000.000 22 15.000.000 22 15.000.000 22 20.000.000 110 2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12 2.415.000 12 3.000.000 12 5.000.000 12 5.000.000 12 7.000.000 60 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 12 56.134.000 12 58.000.000 12 70.000.000 12 70.000.000 12 135.000.000 60 2.12.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 2 2 2.882.500 2 5.000.000 2 9.000.000 2 9.000.000 2 25.000.000 10 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan Unit 0 0 20 40.000.000 81 1.057.000.000 19 995.000.000 4 287.000.000 124 2.12.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 0 0 0 0 0 1 500.000.000 0 0 0 0 1 2.12.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 0 0 0 0 0 0 0 1 350.000.000 0 0 1 2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 0 0 0 0 0 0 0 12 60.000.000 0 0 12 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 0 0 0 20 40.000.000 18 312.000.000 5 285.000.000 4 287.000.000 47 2.12.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 0 0 0 0 0 0 0 1 300.000.000 0 0 1 2.12.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 0 0 0 0 0 62 245.000.000 0 0 0 0 62 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan 24 24 262.592.269 24 270.000.000 24 275.000.000 24 300.000.000 24 315.000.000 120 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 12 210.320.269 12 215.000.000 12 220.000.000 12 240.000.000 12 240.000.000 60 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 12 52.272.000 12 55.000.000 12 55.000.000 12 60.000.000 12 75.000.000 60 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Unit 6 6 268.958.000 6 275.000.000 6 285.000.000 6 315.000.000 6 373.000.000 30 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 1 1 39.950.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 45.000.000 1 55.000.000 1 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 20 26 132.960.000 26 135.000.000 26 135.000.000 26 135.000.000 26 150.000.000 26 2.12.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 82 40 2.560.000 40 3.000.000 40 10.000.000 40 32.000.000 40 35.000.000 40 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 47 46 21.300.000 46 22.000.000 46 22.000.000 46 25.000.000 46 33.000.000 46 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 4 4 56.938.000 4 58.000.000 4 60.000.000 4 60.000.000 4 75.000.000 4 2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 18 7 15.250.000 7 17.000.000 7 18.000.000 7 18.000.000 7 25.000.000 7 2 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital % 8,49 12 20 30 40 50 50 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Angka 90 90,5 90,9 91,3 91,7 92,1 92,1 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 920.000.800 1.159.464.000 920.001.000 934.536.000 949.303.000 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Digital % 98,3 99,91 872.394.000 99,93 886.178.000 99,94 872.394.000 99,95 886.178.000 99,97 900.179.000 99,97 Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Purworejo 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Terlaksananya Layanan Pendaftaran penduduk Digital Layanan pendaftaran penduduk Digital Bulan 12 12 862.394.000 12 862.394.000 12 840.394.000 12 850.894.000 12 867.179.000 60 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Dokumen 418 0 0 0 0 0 0 650 3.500.000 650 6.785.000 1.300 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) Rentan Administrasi Kependudukan Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Dokumen 182.718 166.000 862.394.000 166.000 862.394.000 166.000 840.394.000 166.000 847.394.000 166.000 857.394.000 830.000 2.12.02.2.01.0003 Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk Orang 382 0 0 0 0 0 0 0 0 200 3.000.000 200 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk Tertatanya Layanan Pendaftaran penduduk digital Layanan Pendaftaran Penduduk Digital yang Tertata Jenis 1 0 1 13.784.000 1 22.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia Dokumen 38.800 0 0 35.000 13.784.000 35.000 22.000.000 35.000 20.000.000 35.000 20.000.000 140.000 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Terselenggaranya Layanan pendaftaran penduduk digital Layanan pendaftaran penduduk digital yang meningkat Layanan 0 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10.000.000 4 15.284.000 4 13.000.000 4 2.12.02.2.03.0001 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk Laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.000.000 1 2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Dokumen 0 41.650 10.000.000 41.650 10.000.000 41.650 10.000.000 41.650 10.000.000 41.650 8.000.000 208.250 2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk Laporan 0 0 0 0 0 0 0 1 5.284.000 0 0 1 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Digital % 89,91 91,75 39.739.200 93 113.503.000 94,25 39.739.000 95,5 40.367.000 96,75 41.005.000 96,75 Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Terselenggaranya Layanan pencatatan sipil digital Layanan pencatatan sipil digital Bulan 12 12 39.739.200 12 74.739.200 12 30.739.000 12 30.367.000 12 31.005.000 60 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Dokumen 57.511 44.000 39.739.200 44.000 39.739.200 44.000 30.739.000 44.000 30.367.000 44.000 31.005.000 220.000 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan Layanan 2 0 0 2 35.000.000 0 0 0 0 0 0 2 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Terselenggaranya Layanan pencatatan sipil digital yang meningkat Layanan pencatatan sipil digital yang meningkat Layanan 9 0 9 38.763.800 9 9.000.000 9 10.000.000 9 10.000.000 9 2.12.03.2.02.0001 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam Laporan 1 0 0 1 5.000.000 0 0 0 0 0 0 1 2.12.03.2.02.0003 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil Laporan 0 0 0 1 8.000.000 0 0 0 0 0 0 1 2.12.03.2.02.0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Laporan 1 0 0 1 25.763.800 1 9.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 4 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan Persentase Desa dan Kelurahan Pengguna yang Memanfaatkan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik % 0 23 2.570.800 41 146.837.000 61 2.571.000 80 2.611.000 100 2.653.000 100 Bidang PIAK dan Pemanfataan Data Kabupaten Purworejo 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Tersedianya Data Kependudukan Ketersediaan Data Kependudukan Jenis 2 0 2 66.000.000 0 0 0 2 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan Dokumen 2 0 0 2 30.000.000 0 0 0 0 0 0 2 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Dokumen 106 0 0 99 36.000.000 0 0 0 0 0 0 99 2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tertatanya Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan Jumlah Dokumen Tatacara Penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan Dokumen 0 0 5 10.837.000 0 0 0 5 2.12.04.2.02.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun Dokumen 0 0 0 5 10.837.000 0 0 0 0 0 0 5 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Terlaksananya Layanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Layanan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meningkat Bulan 12 12 2.570.800 12 70.000.000 12 2.571.000 12 2.611.000 12 2.653.000 60 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Laporan 1 1 2.570.800 1 70.000.000 1 2.571.000 1 2.611.000 1 2.653.000 5 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Meningkatnya kualitas profil kependudukan Persentase Kesesuaian Profil dengan Regulasi yang Berlaku % 100 100 5.296.800 100 12.946.000 100 5.297.000 100 5.380.000 100 5.466.000 100 Bidang PIAK dan Pemanfataan Data Kabupaten Purworejo 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Tersedianya Profil Kependudukan Ketersediaan Profil Kependudukan Dokumen 1 1 5.296.800 1 12.946.000 1 5.297.000 1 5.380.000 1 5.466.000 5 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun Dokumen 1 1 5.296.800 1 12.946.000 1 5.297.000 1 5.380.000 1 5.466.000 5 Jumlah 7.947.620.727 8.257.360.000 6.829.553.000 6.844.088.000 6.858.855.000 ub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dirancang sebagai bagian dari upaya mendukung prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pendekatan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan mengedepankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sub kegiatan ini juga berperan penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan untuk memberikan layanan administrasi kependudukan yang cepat dan tepat. Berbagai kegiatan seperti pelayanan jemput bola, digitalisasi dokumen kependudukan, pengembangan sistem informasi pelayanan, serta fasilitasi kerja sama data dengan lembaga lain, menjadi strategi utama dalam mempercepat transformasi digital di sektor pelayanan publik. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat terpencil, tetapi juga untuk mendorong integrasi data dan sinergi lintas sektor. Berbagai upaya yang dilaksanakan untuk mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dirinci sebagaimana Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah berikut: Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Pencatatan, Penatusahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Pencatatan, Penatusahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Penyediaan Ribbon KTP-el dan KIA Penyediaan sarana pencetakan KTP-el dan KIA Koordinasi ketersediaan blangko KTP-el di Dirjend. Dukcapil Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk Penataan Pendaftaran Penduduk Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Penyediaan blangko KIA Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk Koordinasi pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan sektor lain Koordinasi pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan sektor lain Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Pelayanan jemput bola dokumen Pendaftaran Penduduk Pelayanan jemput bola dokumen Pendaftaran Penduduk Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 2 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil Pelayanan Pencatatan Sipil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Pemeliharaan Arsip Vital Dokumen Pencatatan Sipil Pemeliharaan Arsip Vital Dokumen Pencatatan Sipil Penyelenggaraan Pencatatan Sipil NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam Koordinasi Pencatatan Peristiwa Penting dengan Kementerian Agama Kabupaten/Kota Koordinasi Pencatatan Peristiwa Penting dengan sektor terkait Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil Koordinasi Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Pelayanan jemput bola dokumen Pencatatan Sipil Pelayanan jemput bola dokumen Pencatatan Sipil 3 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Koordinasi pemanfaatan data kependudukan Koordinasi pemanfaatan data kependudukan NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Penyusunan tata cara pengelolaan informasi adminduk Penyusunan tata cara pengelolaan informasi adminduk Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Fasilitasi SIAK dan layanan online ke Instansi Pengguna Fasilitasi SIAK dan layanan online ke Instansi Pengguna Monitoring Jaringan dan Peralatan SIAK Monitoring Jaringan dan Peralatan SIAK Koordinasi Pengelolaan Informasi Adminduk Koordinasi Pengelolaan Informasi Adminduk 4 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Meningkatnya kualitas profil kependudukan Penyusunan Profil Kependudukan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Penyusunan profil kependudukan Penyusunan profil kependudukan 4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah Dalam rangka mendukung arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo secara aktif mengambil peran strategis melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang selaras dengan visi pembangunan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sebagai berikut:

1.Dukungan terhadap Arah Kebijakan Nasional Sebagai bagian dari komitmen terhadap Asta Cita Presiden, khususnya Asta Cita ke-6, yakni “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan”, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo melaksanakan kegiatan Pelayanan Jemput Bola Dokumen Kependudukan Terintegrasi. Program ini merupakan pendekatan proaktif dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, terutama kelompok rentan dan masyarakat di wilayah terpencil, dengan tujuan meningkatkan akses terhadap dokumen kependudukan sebagai dasar memperoleh berbagai layanan dasar pemerintah. 4.4 Dukungan terhadap Asta Cita No Asta Cita Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026 Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Pelayanan Jemput Bola Dokumen Kependudukan Terintegrasi Pelayanan Jemput Bola Dokumen Kependudukan Terintegrasi Adminduk capil Dindukcapil
2.Dukungan terhadap Program Strategis Nasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo mendukung pelaksanaan program strategis nasional yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan, terutama pada upaya "Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem". Dukungan ini diwujudkan melalui: • Program Pendaftaran Penduduk • Program Pencatatan Sipil • Program Pengelolaan Profil Kependudukan Pelaksanaan ketiga program tersebut dilakukan secara terintegrasi melalui pendekatan Pelayanan Jemput Bola Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta penyusunan Profil Kependudukan yang akurat, sebagai dasar perencanaan program penanggulangan kemiskinan oleh berbagai sektor. 4.5 Dukungan terhadap Program Strategis Nasional No Program Strategis Nasional Program Dukungan di Kabupaten Purworejo Aktivitas Pendukung di 2026-2030 Bidang Urusan Perangka t Daerah Terkait Aktivitas Pendukung di 2026 1 Penanggulanga n kemiskinan PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Pelayanan Jemput Bola Dokumen Kependudukan Admind uk capil Disduk capil Pelayanan Jemput Bola Dokumen Kependudu kan

a.Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem PROGRAM PENCATATAN SIPIL Pelayanan Jemput Bola Dokumen Pencatatan Sipil Admind uk capil Disduk capil Pelayanan Jemput Bola Dokumen Pencatatan Sipil PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUK AN Penyusunan Profil Kependudukan Admind uk capil Disduk capil Penyusuna n Profil Kependudu kan
1. 3.Dukungan terhadap Prioritas Nasional Dalam mendukung prioritas nasional terkait “Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas”, Disdukcapil Kabupaten Purworejo menjalankan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Melalui kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan subkegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Disdukcapil terus mengembangkan sistem layanan berbasis teknologi informasi yang transparan, cepat, dan akurat demi mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. 4.6 Dukungan terhadap Prioritas Nasional No Prioritas Nasional Kegiatan Prioritas Utama Dukungan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada 2026 Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Prioritas Nasional 7 Transformasi digital layanan publik prioritas Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Subkegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Admindukcapil Disdukcapil
2. 4.Dukungan terhadap Program Delegasi Provinsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo juga berperan dalam mendukung program yang didelegasikan oleh pemerintah provinsi, yakni “Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, profesionalitas, dan kualitas ASN dan perangkat desa”. Dukungan ini dilaksanakan melalui aktivitas Pelayanan Jemput Bola Dokumen Kependudukan Terintegrasi, yang tidak hanya memperluas jangkauan pelayanan, tetapi juga memperkuat sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah dan desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. 4.7 Dukungan terhadap Program Delegasi Provinsi No. Program Delegasi Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026- 2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026 13 Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa Pelayanan Jemput Bola Dokumen Kependudukan Terintegrasi Admindukcapil Disdukcapil Pelayanan Jemput Bola Dokumen Kependudukan Terintegrasi
3. 5.Dukungan terhadap Kegiatan Unggulan Daerah Sebagai bentuk dukungan terhadap Program Unggulan Kabupaten Purworejo yang dirumuskan dalam “Pitulungan Bupati”, khususnya program “Sejahtera Wargane”, Disdukcapil Kabupaten Purworejo melaksanakan kegiatan berupa Pelayanan Jemput Bola Dokumen Kependudukan dan Pelayanan Jemput Bola Dokumen Pencatatan Sipil. Kegiatan ini sejalan dengan tujuan program untuk “Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih, berkeadilan, responsif, dan inovatif berbasis teknologi informasi”. Dengan memperluas akses layanan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo turut serta dalam meringankan beban masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga secara merata. 4.8 Dukungan terhadap Kegiatan Unggulan Daerah No. Program Unggulan Kegiatan Unggulan Aktivitas di 2026 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah 4 Sejahtera Wargane Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih, berkeadilan, responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi. Pelayanan jemput bola dokumen kependudukan Pelayanan jemput bola dokumen kependudukan Adminduk capil Dindukcapil Pelayanan jemput bola dokumen pencatatan sipil Pelayanan jemput bola dokumen pencatatan sipil Adminduk capil Dindukcapil 4.1 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) tahun 2025–2029 diukur melalui sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan dan terukur. Beberapa Indikator Kinerja utama meliputi persentase kepemilikan identitas digital penduduk, Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) terhadap layanan administrasi kependudukan, serta nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Indikator-indikator ini dipilih untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas dan efisiensi pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, baik dari sisi output pelayanan maupun dampaknya terhadap masyarakat. Target pencapaian IKU tersebut diarahkan untuk mencerminkan peningkatan kualitas layanan yang inklusif, cepat, transparan, dan berbasis teknologi. Peningkatan persentase kepemilikan identitas digital, misalnya, diharapkan dapat memperkuat akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik dan keuangan secara digital. Sementara itu, peningkatan nilai IKM menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam hal kepuasan dan kenyamanan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Di sisi lain, perolehan nilai SAKIP yang tinggi mencerminkan tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel dan berorientasi pada hasil. Seluruh indikator ini secara sinergis menjadi tolok ukur untuk memastikan bahwa pelaksanaan Renstra PD benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 4.9. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah berikut: Tabel 4.9. Indikator Kinerja Utama PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital % 9.00% 12.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% Tujuan PD / Sasaran PD (urusan) 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) angka 90.10 90.50 90.90 91.30 91.70 92.10 Tujuan PD / Sasaran PD (urusan) 3 Nilai SAKIP Perangkat Daerah angka 77.80 77.85 78.35 79.10 79.35 80.05 Tujuan PD / Sasaran PD (non urusan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolok ukur pencapaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Penetapan IKK ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dikategorikan ke dalam indikator outcome yang secara langsung mencerminkan hasil dari pelaksanaan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo terhadap masyarakat dan lembaga pengguna layanan. Selama periode perencanaan tahun 2025–2029, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo menetapkan lima IKK outcome yang menjadi sasaran utama kinerja sebagai berikut: 1) Persentase Perekaman KTP Elektronik Indikator ini mengukur capaian jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman data untuk KTP Elektronik (KTP-el) dibandingkan dengan total wajib KTP. Perekaman KTP-el merupakan langkah strategis dalam menjamin identitas tunggal (single identity number) yang mendukung pelayanan publik, perencanaan pembangunan, hingga pemilihan umum. Meningkatnya persentase perekaman KTP-el mencerminkan salah satu bukti kesadaran penduduk dan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan. 2) Persentase Anak yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) Indikator ini menunjukkan sejauh mana cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak bagi anak usia 0–17 tahun. KIA merupakan bentuk perlindungan dan pengakuan hukum atas identitas anak serta menjadi dasar untuk mengakses berbagai layanan, termasuk pendidikan dan kesehatan. 3) Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Indikator ini menggambarkan proporsi anak usia 0–18 tahun yang telah memiliki akta kelahiran terhadap total populasi anak pada rentang usia tersebut. Akta kelahiran adalah dokumen dasar yang menjamin status hukum seorang anak dan menjadi dasar untuk memperoleh dokumen kependudukan lainnya. 4) Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan Indikator ini mengukur jumlah Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemerintah daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan secara legal melalui kerja sama pemanfaatan data (PKS) dengan Disdukcapil. Tingginya pemanfaatan data kependudukan menunjukkan integrasi dan sinkronisasi data antarinstansi, yang berdampak pada peningkatan efisiensi layanan publik, akurasi perencanaan, serta pengambilan kebijakan yang berbasis data. 5) Anak Usia 0–59 Bulan Mendapatkan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) Indikator ini fokus pada kelompok anak usia dini yaitu 0–59 bulan, untuk menjamin bahwa sejak usia dini anak telah tercatat secara sah dalam sistem administrasi kependudukan melalui penerbitan akta kelahiran dan KIA. Hal ini penting untuk memastikan hak identitas anak sejak lahir terpenuhi, serta sebagai bagian dari perlindungan anak. Seluruh IKK tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan target tahunan serta pengukuran kinerja capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo sepanjang tahun 2026 hingga 2030. Penjabaran masing-masing indikator disajikan dalam Tabel 4.10. Indikator Kinerja Kunci berikut. Tabel 4.10. Indikator Kinerja Kunci NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Perekaman KTP elektronik % 100 99.74 99.78 99.82 99.86 99.9 Permendagri No. 18 Tahun 2020 2 Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA % 100 100 100 100 100 100 Permendagri No. 18 Tahun 2021 3 Kepemilikan akta kelahiran % 100 100 100 100 100 100 Permendagri No. 18 Tahun 2022 4 Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama % 92.5 23 41 61 80 100 Permendagri No. 18 Tahun 2023 5 Anak usia 0-59 bulan mendapatkan Akta Kelahiran dan Kartu ldentitas Anak (KlA) % 100 100 100 100 100 100 Surat edaran mendagri nomor 400.5.7/1685/Bangda tentang stunting Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:
a.Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
b.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Tahun 2025- 2029 kepada masyarakat. 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Tahun 2025- 2029 meliputi:
a.Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
b.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
c.Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. Bupati Purworejo, Ttd Yuli Hastuti LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/ Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota. Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:
1. 1.persiapan penyusunan;
2. 2.penyusunan rancangan awal;
3. 3.penyusunan rancangan
4. 4.pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. 5.perumusan rancangan akhir; dan
6. 6.penetapan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam gambar 1.1 Gambar 1.1 Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah) 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
7. 1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
9. 3.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
15. 9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
16. 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
17. 11.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);
22. 16.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;
23. 17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
24. 18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
25. 19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
26. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10- 133/2021);
27. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
28. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupatem Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
29. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
30. 24.Peraturan Bupati Purworejo Nomor 127 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo. 1.3 Maksud Dan Tujuan 1.3.1 Maksud Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah:
31. 1.Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
32. 2.Memberikan acuan landasan yang kuat dan jelas bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
33. 3.Sebagai pedoman dalam mengevaluasi hasil pembangunan daerah berdasarkan target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026. 1.3.2 Tujuan Tujuan dari Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah:
34. 1.Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029;
35. 2.Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo;
36. 3.Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun. 1.4 Sistematika Penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2025 - 2029 secara garis besar disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 2.2.2 Isu Strategis BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Bagian ini menarasikan ringkas apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi dan Kegiatan Unggulan Daerah 4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan BAB VI P E N U T U P Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berupaya memberikan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo merupakan Dinas Daerah Tipe A, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo. Dan berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 127 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo mempunyai tugas: - membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:
a.perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penataan dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat;
b.pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penataan dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penataan dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat;
d.pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPPPAPMD; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, terdiri atas :
1. 1.Kepala DPPPAPMD;
2. 2.Sekretariat;
3. 3.Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. 4.Bidang Penataan dan Kerjasama Desa;
5. 5.Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
6. 6.Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
7. 7.UPT; dan
8. 8.Jabatan Fungsional. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, adalah:
9. 1.Sekretariat : Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan DPPPAPMD. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a.pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
b.pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
c.pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan;
d.pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
e.pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
f.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPPPAPMD sesuai dengan tugas dan fungsi. Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas:

(1)Subbagian Perencanaan Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, yang meliputi : a) menyelenggarakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja; b) menyusun perjanjian kinerja; dan c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.
(2)Subbagian Keuangan Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi : a) menyelenggarakan administrasi keuangan; b) melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.
(3)Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi : a) menyelenggarakan administrasi barang milik daerah; b) menyelenggarakan administrasi umum; c) menyelenggarakan pengadaaan barang milik daerah; d) menyediakan jasa penunjang urusan e) menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah; f) menyelenggarakan administrasi kepegawaian; g) menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan, dan hukum; dan h) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

2.Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, menyelenggarakan pengelolaan sistem data gender dan anak, mengoordinasikan kegiatan pemenugan hak anak, melakukan peningkatan kualitas keluarga, dan melakukan perlindungan khusus anak. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

a.pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah kewenangan Daerah;
b.pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, social, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Daerah;
c.penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Daerah;
d.pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah;
e.peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat Daerah;
f.penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam wilayah Daerah;
g.penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten;
h.pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan daerah;
i.penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan daerah;
j.pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah;
k.penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah;
l.penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah; dan
m.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala DPPPAPND berkaitan dengan tugas dan fungsi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dibantu oleh:
a.Pejabat Fungsional; dan
b.Pelaksana.
1. 3.Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas menyelenggarakan penataan desa, dan meningkatkan kerjasama desa. Dalam melaksanakan tugas Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, menyelenggarakan fungsi :
a.penyelenggaran penataan desa;
b.pelaksanaan fasilitasi kerja sama antar desa; dan
c.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPPPAPMD berkaitan dengan tugas dan fungsi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, dibantu oleh:
a.Pejabat Fungsional; dan
b.Pelaksana.
1. 4.Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan administasi pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas Bidang Administrasi Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:
a.Pembinaan dan pengawan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa; dan
b.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPPPAPMD berkaitan dengan tugas dan fungsi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, dibantu oleh:
a.Pejabat Fungsional; dan
b.Pelaksana.
1. 5.Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat. Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
a.Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah serta pemberdayaan masyarakat hukum adar yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah; dan
b.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPPPAPMD berkaitan dengan tugas dan fungsi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, dibantu oleh:
a.Pejabat Fungsional; dan
b.Pelaksana.
1. 6.UPT UPT mempunyai tugas teknis operasional dan/atau tugas teknos penunjang tertentu di lingkungan DPPPAPMD.Pembentukan UPT dilakukan dengan terlebih dahulu membuat kajian berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. 7.Kelompok Jabatan Fungsional Pejabat fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada DPPPAPMD.Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.Kedudukan Pejabat Fungsional ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisi tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan dengan dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Perangkat Daerah. 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Sumber Daya Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo berdasarkan kondisi Tahun 2025 yang dimiliki saat ini adalah:
3. 1.Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai pada Dinas DPPPAPMD adalah 30 orang. Adapun rincian sumber daya manusia di DPPPAPMD Kabupaten Purworejo sebagai berikut : Pegawai Berdasar Eselon DPPPAPMD Kabupaten Purworejo NO ESELON JUMLAH 1 Kepala Dinas/Eselon II a 1 orang 2 Sekretaris Dinas/Eselon III a 1 orang 3 Kepala Bidang /Eselon IIIb 4 orang 4 Kepala Subagian/Eselon IV a 3 orang 5 Jabatan Fungsional/Eselon IVa 2 orang Sumber : DPPAPMD Kabupaten Purworejo (Bulan Januari 2025) Pegawai Berdasar Pangkat dan Golongan DPPPAPMD Kabupaten Purworejo NO PANGKAT / GOLONGAN JUMLAH 1 Pembina Utama Muda (IVc) 1 orang 2 Pembina Tk. I (IV b) 1 orang 3 Pembina (IV a) 2 orang 4 Penata Tk. I (III d) 3 orang 5 Penata (III c) 9 orang 6 Penata Muda Tk. I (III b) 0 orang 7 Penata Muda (III a) 4 orang 8 Pengatur Tk. I (II d) 3 orang 9 Pengatur (II c) 2 orang 10 Pengatur Muda Tk. I (II b) 4 orang 11 Pengatur Muda (II a) 1 orang Sumber : DPPAPMD Kabupaten Purworejo (Bulan Januari 2025) Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan DPPPAPMD Kabupaten Purworejo NO PENDIDIKAN JUMLAH 1 Pasca Sarjana (S 2) 7 orang 2 Sarjana (S 1) 10 orang 3 Sarjana Muda (D 3) 5 orang 4 SLTA 7 orang 5 SLTP 1 orang 6 SD - orang Sumber : DPPAPMD Kabupaten Purworejo (Bulan Januari 2025) Jumlah SDM Non PNS pada DPPPAPMD Kabupaten Purworejo adalah 18 orang, penempatan pada: Jumlah Non PNS DPPPAPMD Kabupaten Purworejo No Penempatan Jumlah 1 Sekretariat 7 orang 2 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 orang 3 Bidang Administrasi Pemerintahan Desa 1 orang 4 Bidang Penataan dan Kerjasama Desa 1 orang 5 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 3 orang 6 UPT PPA 4 orang Jumlah 18 orang Sumber : DPPAPMD Kabupaten Purworejo (Bulan Januari 2025)
4. 2.Perlengkapan Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan kinerja sebagai unsur penunjang untuk mencapai tujuan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPPPAPMD Kabupaten Purworejo. Jumlah Aset Tahun 2025 DPPPAPMD Kabupaten Purworejo No Nama Sarana Gedung dan Peralatan Jumlah Satuan 1 Mobil 7 unit 2 Motor 20 unit 3 Komputer PC 24 unit 4 Laptop 20 unit 5 Printer 14 unit 6 AC Split 21 unit 7 Gedung kantor 1710 m2 8 LCD Proyektor 2 unit 9 Sound System 1 unit 10 Mesin Ketik 2 unit 11 Meja Kerja 65 unit 12 Kursi Kerja 45 unit 13 Meja Rapat 27 unit 14 Kursi Rapat 153 unit 15 Meja Kursi Tamu 10 unit 16 Telepon PABX 1 unit 17 Handy Talky 8 unit 18 Thermogun 2 unit 19 Televisi 3 unit 20 Filling Kabinet 19 unit Sumber : DPPAPMD Kabupaten Purworejo (Bulan Januari 2025) 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kinerja pelayanan perangkat daerah adalah hasil kerja atau capaian pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah.Kinerja pelayanan ini dapat diukur menggunakan indikator kinerja yang telah ditentukan.Indikator kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo periode Renstra 2021-2026 telah di revisi 3 (tiga) kali. 2.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Pencapaian kinerja perangkat daerah merupakan gambaran persentase tingkat keberhasilan suatu program dan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah.Kesesuaian perencanaan dengan sasaran yang berorientasi pada hasil. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 A Indikator Tujuan 1 Peningkatan pemberdayaan gender dan kualitas keluarga 94.97 74,16 85,49 95,33 74,16 85,5 100,8% 100% 100% 2 Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Desa 0.6177 0.6302 0.6427 0,6934 0,7135 0,7229 112% 113% 112% 3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 83,6 84 84,5 84 85,22 84,5 100% 101% 100% 4 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 95,69 95,75 95,02 95,11 99,63% 5 Indeks Desa Membangun (IDM) 0.738 0.7534 0.7688 0.7352 99,62% 6 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa 82.5 83 83.5 NA 0 B Indikator Sasaran 1 Meningkatnya pemberdayaan gender dan kualitas keluarga 71.05 74,16 85,49 70.09 74,16 85,5 98,65% 100% 100% 2 Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Desa 0.6177* 0.6302 0.6427 0,6934 0,7135 0,7229 112% 113% 112% 3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 83,6 84 84,5 85 85.5 86 84 85,22 84,5 91,23 100% 101% 100% 107% 4 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 74.18 75.22 76.27 73,18 98,6% 5 Persentase Desa Mandiri dan Maju 33.26% 35.39% 37.53% 64,81% 194% 6 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 83,6 84 84,5 85 85.5 86 84 85,22 84,5 91,23 100% 101% 100% 107% 7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintahan Desa 80 80.5 81 NA NA C Indikator Program 1 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender 41,46% 41,46% 41,46% 41,46% 41,46% 41,46% 41,46% 41,46% 100% 100% 100% 100% 241% 241% 3 Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 Persentase Keluarga yang Mendapatkan Pelayanan Peningkatan Kualitas Keluarga 20% 20% 87,5% 88% 88,5% 89% 20% 20% 87,5% 100% 100% 100% 100% 113% 5 Persentase Data Anak dan Gender Teranalisis dan Tersaji dalam Kelembagaan Data 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6 Persentase Layanan Pemenuhan Hak Anak 83% 83,5% 84% 85% 86% 86,5% 83% 83,5% 84% 90% 100% 100% 100% 105% 7 Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8 Persentase Penataan Desa sesuai peraturan yang berlaku 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 9 Persentase Desa yang Terfasilitasi dalam Kerjasama antar Desa 36,67% 100% 100% 100% 100% 100% 36,67% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10 Persentase tertibnya administrasi pemerintahan desa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 11 Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran
5. 1.Peningkatan pemberdayaan gender dan kualitas keluarga Pemberdayaan gender dan peningkatan kualitas keluarga adalah dua konsep yang saling terkait, di mana pemberdayaan gender (terutama perempuan) melalui peningkatan akses terhadap kesempatan ekonomi, pendidikan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas keluarga. Konsep ini diwujudkan melalui berbagai program dan kebijakan.Peningkatan pemberdayaan gender dan kualitas keluarga, dengan definisi operasional peningkatan kualitas layanan perempuan dan anak untuk capaian target program :1) persentase perangkat daerah yang melaksanakan program dan kegiatan responsif gender, 2) persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif, 3) persentase keluarga yang mendapatkan pelayanan peningkatan kualitas keluarga, 4) cakupan data anak dan gender teranalisis dan tersaji dalam kelembagaan data, 5) persentase layanan pemenuhan hak anak, 6) persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif. Indikator ini dilaksanakan di tahun 2021, 2022, dan 2023, dengan capaian lebih dari target.
6. 2.Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Desa Penilaian kemampuan ekonomi desa dalam mensejahterakan kehidupan desa berdasarkan tingkat kemajuan/pembangunan desa dilihat dari penilaian Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. IDM Kabupaten Purworejo pada tahun 2020-2024 selalu mengalami peningkatan. Kemajuan IDM sendiri merupakan tolak ukur dari kesuksesan pelaksanaan dana desa di desa. Dan dari IDM menentukan status desa, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan peningkatan jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Purworejo, diikuti juga dengan meningkatnya jumlah Desa Maju. Tetapi pertumbuhan Desa Mandiri masih sangat rendah, sementara jumlah desa maju semakin bertambah. Meskipun jumlah Desa Berkembang semakin turun namun jumlah tersebut masih cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Purworejo masih banyak desa yang mempunyai potensi sosial, potensi ekonomi dan potensi ekologi atau lingkungan, akan tetapi desa belum mampu mengelolanya dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Selain itu desa berkembang juga masih rentan dengan goncangan untuk turun level menjadi desa tertinggal apabila tidak dikelola dengan baik.
7. 3.Indeks Pembangunan Gender (IPG) IPG menggambarkan kesenjanganpencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.IPG yangdifokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan diberbagai level. IPG Kabupaten Purworejo tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 meningkat setiap tahunnya Tahun 2023 mencapai 95,38. Pada tahun 2024, nilai Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Purworejo yaitu 95,34 atau mengalami sedikit penurunan dari nilai tahun 2023 yang mencapai 95,38. IPG Kabupaten Purworejo tercatat lebih tinggi dibanding Jawa Tengah dan kabupaten-kabupaten sekitar. Hal ini menunjukkan kesenjangan gender dalam pembangunan di Kabupaten Purworejo sudah semakin menurun dibandingkan dengan kabupaten sekitar. Namun meskipun nilai IPG Kabupaten Purworejo semakin meningkat, nilai IPG masih di bawah 100, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian pembangunan laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan capaian pembangunan perempuan. Pencapaian hasil baik IPG menyisakan pekerjaan dan tugas yang tidak ringan, terutama yang terkait dengan isu disparitas pencapaian pembangunan manusia antar gender.
8. 4.Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomiyaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatankerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen,serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagaitenaga manajer, professional, administrasi, teknisi.Meski masih belum menyamai laki-laki, kualitas pembangunanperempuan di Kabupaten Purworejo senantiasa mengalami perkembangan.Halini tidak terlepas dari berbagai upaya yang terkait dengan pemberdayaan gender.IDG Kabupaten Purworejo cenderung selalu mengalami peningkatan dari tahun2010 hingga 2023.Meskipun begitu Kabupaten Purworejo selalu berada dibawah Provinsi Jawa Tengah. Setelah sempat meningkat padatahun 2021 kemudian turun menjadi 46,81 di tahun2022. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Purworejo peran laki-lakisebagai tenaga profesional lebih tinggi dibandingkan perempuan di tahun 2022setelah sebelumnya cenderung seimbang bahkan lebih tinggi perempuan.Sementara sumbangan pendapatan perempuan pada tahun 2017 sampaidengan 2023 cenderung stabil dengan peningkatan yang sangat sedikit.Sumbangan pendapatan dari laki-laki jauh lebih tinggi dari sumbanganperempuan.Peran aktif perempuan dalam politik dapat dilihat dari komposisi dankontribusi dalam lembaga-lembaga strategis, salah satunya parlemen.Selamaini, parlemen di Purworejo masih didominasi oleh laki-laki.Upaya untukmeningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dilakukan denganditetapkannya Undang- undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan UmumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah.Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwasekurang-kurangnya harus ada 30 persen keterwakilan perempuan padakepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggota DPR/DPRDlembaga legislatif. Keterlibatan perempuan di Kabupaten Purworejo Tahun 2023tercatat sebesar 17,78. Angka ini jika dilihat dalam lingkup KabupatenPurworejo cenderung turun jika dibandingkan tahun 2018 yang tercatat 20,00% dan sama sejak tahun 2019 yaitu 17,78%.
9. 5.Indeks Desa Membangun Dengan adanya Indeks Desa Membangun (IDM) dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Dan dalam penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat dan Desa mendorong peningkatan status desa berdasarkan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM). Penyusunan Indeks Desa Membangun (IDM) dimaksudkan untuk menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian desa.Indeks Desa Membangun (IDM) bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan integrasi, afirmasi, dan sinergi pembangunan.Harapannya adalah agar terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri. Indeks Desa Membangun (IDM) adalah Indeks Komposit, yang dibentuk dari: Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi danIndeks Ketahanan Ekologi Desa.IDM Kabupaten Purworejo pada tahun 2020-2024 selalu mengalami peningkatan. Kemajuan IDM sendiri merupakan tolak ukur dari kesuksesan pelaksanaan dana desa di desa.
10. 6.Persentase Desa Mandiri dan Maju Status desa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan peningkatan jumlah Desa Mandiri, diikuti juga dengan meningkatnya jumlah Desa Maju. Pertumbuhan Desa Mandiri masih sangat rendah, sementara jumlah desa maju semakin bertambah. Meskipun jumlah Desa Berkembang semakin turun namun jumlah tersebut masih cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Purworejo masih banyak desa yang mempunyai potensi sosial, potensi ekonomi dan potensi ekologi atau lingkungan, akan tetapi desa belum mampu mengelolanya dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Selain itu desa berkembang juga masih rentan dengan goncangan untuk turun level menjadi desa tertinggal apabila tidak dikelola dengan baik. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa menempatkan desa sebagai subjek pembangunan agar desa mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya dan nilai-nilai kearifan setempat seperti ekonomi, pariwisata, kebudayaan, sosial, dan lingkungan hidup. Berdasarkan data Indeks Desa dari Kementrian PPN / Bappenas tahun 2024, Persentase Desa Mandiri tahun 2019 hingga tahun 2021 hanya ada 1 desa dengan perbandingan jumlah desa di Kabupaten Purworejo 469 Desa atau hanya sebanyak 0,21%. Namun, pada tahun 2024, persentase desa mandiri di Kabupaten Purworejo meningkat menjadi 25,8%.
11. 7.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa Salah satu fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat,dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan maka perlu terus menerus upaya peningkatan kualitas pelayanan. Dalam mewujudkan kualitas pelayanan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran kinerja pelayanan publik yang dihasilkan dari pengukuran pendapat masyarakat melalui survei.IKM digunakan untuk menilai kinerja pelayanan, mengidentifikasi kelemahan dan keunggulan pelayanan, serta sebagai dasar untuk menyusun kebijakan perbaikan pelayanan di masa mendatang.IKM bertujuan sebagai berikut :
a.Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
b.Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
c.Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik Capaian Indeks Kepuasan Mayarakat (IKM) Perangkat Daerah dari tahun ke tahun meningkat dikarenakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo berkomiten meningkatkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan pelayanan publik yang profesional, artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah).Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa untuk target Renstra 2021-2026 pada tahun 2024, 2025 dan
1. 2026.Pelaksanaan SKM DPPPAPMD dilaksanakan oleh DPPPAPMD dan UPT PPA sehingga nilai IKM perangkat daerah tahun 2024 tercapai 107%. Sedangkan Pemerintah Desa sebagai pelayan publik tetapi belum melaksanakan Survai Kepuasan Masyarakat (SKM), sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. Dari 469 Desa yang sudah melaksanakan SKM Tahun 2024 hanya 4 (empat) Desa, sebagai berikut:
2. 1.Desa Jelok Kecamatan Kaligesing
3. 2.Desa Girimulyo Kecamatan Kemiri
4. 3.Desa Pekacangan Kecamatan Pituruh
5. 4.Desa Tunjungtejo Kecamatan Pituruh 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Anggaran difokuskan pada program atau kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama, penyusunan anggaran memperhatikan program kerja tahunan dengan memperhatikan tingkat risiko yang ada sehingga anggaran akan digunakan untuk kegiatan yang benar-benar prioritas. Penggunaan sumber daya anggaran yang dilakukan untuk mencapai indikator program, kegiatan dan sub kegiatan dengan menggunakan anggaran APBD.
a.Tahun 2021 realisasi anggaran tidak tercapai 100% Faktor yang mempengaruhi, efisiensi pagu anggaran pada beberapa sub kegiatan dikarenakan untuk penanganan Covid -19 di Kabupaten Purworejo pada perubahan anggaran melalui efisiensi dan penyesuaian terhadap target kinerja dengan tetap memperhatikan capaian target kinerja yang telah ditetapkan.
b.Tahun 2022, 2023 dan 2024 realisasi melebihi dari pagu anggaran Renstra 2021-2026. Faktor yang mempengaruhi pada perubahan APBD adanya penambahan pagu anggaran antara lain (1)DAK Non Fisik untuk Bidang PPPA dan UPT PPA dari KemenPPPA untuk pencegahan kasus kekerasan dan penganganan kasus kekerasan perempuan dan anak pada tahun 2022, tahun 2023 dan Tahun 2025.(2) Bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk kegiatan TMMD : tahun 2021 untuk 3 (tiga) Desa tahun 2022 untuk 3 (tiga) Desa, tahun 2023 untuk 3 (tiga) Desa, tahun 2024 untuk 4 (empat) Desa, dan tahun 2025 untuk 4 (empat) Desa. Dan realisasi anggaran tahun 2022, 2023, dan tahun 2024 menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah. Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo. Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.818.193. 917 3.710.252. 625 3.865.679. 539 4.248.513. 131 4.363.723. 622 4.386.557. 462 4.358.223. 128 4.565.984. 651 4.147.785. 364 4.261.290. 357 4.435.343. 274 4.558.398. 614 90,45 123,06 107,30 100,30 101,64 103,92 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.148.45 0 27.664.80 0 38.700.00 0 42.500.00 0 3.600.000 43.900.00 0 39.148.30 0 30.804.70 0 23.452.90 0 9.738.356 40.040.60 0 38.450.80 0 100,00 111,35 60,60 93,50 91,84 87,59 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 32.023.050 15.096.600 20.000.000 22.000.000 22.500.000 22.600.000 32.023.000 18.870.000 11.498.800 32.076.556 35.347.900 34.783.100 100,00 125,00 57,49 145,80 157,10 153,91 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.076.000 2.500.000 2.600.000 2.750.000 2.750.000 1.630.000 652.000 650.000 0 0 151,49 26,08 25,00 0,00 0,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.076.000 2.500.000 2.600.000 2.750.000 2.750.000 1.629.900 1.372.000 625.000 0 0 151,48 54,88 24,04 0,00 0,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.467.000 1.100.000 1.250.000 1.300.000 1.350.000 1.467.000 1.400.000 1.300.000 1.025.000 - 100,00 127,27 104,00 78,85 0,00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.467.000 1.100.000 1.250.000 1.300.000 1.350.000 1.467.000 1.400.000 625.000 0 0 100,00 127,27 50,00 0,00 0,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.686.900 3.000.000 3.300.000 3.300.000 3.350.000 2.240.800 2.240.900 727.700 0 0 132,84 74,70 22,05 0,00 0,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.125.400 5.795.300 8.500.000 9.500.000 9.700.000 9.750.000 7.125.300 3.500.000 4.889.200 3.734.100 3.667.700 3.667.700 100,00 60,39 57,52 39,31 37,81 37,62 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.511.757. 833 3.427.852. 925 3.592.579. 539 3.948.413. 131 4.055.523. 622 4.076.657. 462 4.058.181. 996 4.222.227. 253 3.756.312. 592 3.652.304. 670 3.795.047. 689 3.999.709. 014 89,95 123,17 104,56 92,50 93,58 98,11 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.502.270. 633 3.420.852. 925 3.580.679. 539 3.935.313. 131 4.042.023. 622 4.063.157. 462 4.048.694. 796 4.210.253. 053 3.745.398. 392 3.643.367. 770 3.788.508. 789 3.993.170. 114 89,93 123,08 104,60 92,58 93,73 98,28 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.151.400 3.300.000 3.600.000 3.750.000 3.700.000 4.109.400 3.300.000 3.107.600 2.281.000 2.281.000 356,90 100,00 86,32 60,83 61,65 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 9.487.200 5.848.600 8.600.000 9.500.000 9.750.000 9.800.000 9.487.200 7.864.800 7.614.200 5.829.300 4.257.900 4.257.900 100,00 134,47 88,54 61,36 43,67 43,45 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.000.00 0* 30.000.00 0* 35.000.00 0* 40.000.00 0* 0 0 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 25.000.000 * 30.000.000 * 35.000.000 * 40.000.000 * 0 0 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Administrasi Umum Perangkat Daerah 50.816.33 4 76.778.70 0 77.000.00 0 84.600.00 0 86.900.00 0 87.350.00 0 50.800.33 4 111.081.3 00 133.326.3 83 118.320.8 80 95.881.10 0 104.397.2 00 99,97 144,68 173,15 139,86 110,33 119,52 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.509.000 2.000.000 2.200.000 2.250.000 2.250.000 2.509.000 1.390.100 4.517.100 4.500.000 3.750.000 100,00 69,51 205,32 200,00 166,67 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.974.600 4.750.000 5.200.000 5.350.000 5.400.000 5.970.100 1.923.400 9.246.300 6.968.000 3.256.500 99,92 40,49 177,81 130,24 60,31 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.850.800 12.500.000 13.850.000 14.250.000 14.300.000 28.945.800 31.500.000 46.200.000 46.197.000 35.490.000 182,61 252,00 333,57 324,19 248,18 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.238.200 7.500.000 8.100.000 8.300.000 8.350.000 9.238.200 6.392.400 5.773.900 2.499.000 2.499.000 100,00 85,23 71,28 30,11 29,93 Penyediaan Bahan/Material 5.981.500 4.750.000 5.250.000 5.350.000 5.400.000 5.981.500 4.181.400 2.706.300 1.343.100 1.248.700 100,00 88,03 51,55 25,10 23,12 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.816.334 37.224.600 45.500.000 50.000.000 51.400.000 51.650.000 50.800.334 58.436.700 87.939.083 49.877.280 34.374.000 58.153.000 99,97 156,98 193,27 99,75 66,88 112,59 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 64.238.00 0* 64.238.00 0* 132.173.2 00 0 0 - 13.012.40 0 85.470.00 0 0 6.513.000 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 75.000.000 * Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - 54.300.000 0 0 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.500.000. 000* Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 64.238.000 * 64.238.000 * 132.173.20 0 132.173.20 0 132.173.20 0 - 13.012.400 31.170.000 0 6.513.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 146.195.5 00 127.886.4 00 101.700.0 00 111.750.0 00 114.800.0 00 115.400.0 00 139.927.1 98 107.065.3 98 98.006.62 3 145.338.4 51 146.215.8 85 130.145.6 00 95,71 83,72 96,37 130,06 127,37 112,78 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.266.000 10.266.000 100,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 82.928.500 80.400.000 64.000.000 70.250.000 72.200.000 72.500.000 76.868.422 59.108.694 50.015.695 60.961.115 63.922.885 53.921.600 92,69 73,52 78,15 86,78 88,54 74,37 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 53.001.000 47.486.400 37.700.000 41.500.000 42.600.000 42.900.000 52.792.776 47.956.704 47.990.928 84.377.336 82.293.000 76.224.000 99,61 100,99 127,30 203,32 193,18 177,68 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.275.80 0 50.069.80 0 55.700.00 0 61.250.00 0 62.900.00 0 63.250.00 0 70.165.30 0 94.806.00 0 123.674.4 66 220.118.0 00 358.158.0 00 279.183.0 00 99,84 189,35 222,04 359,38 569,41 441,40 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 40.000.000 20.000.000 31.800.000 35.000.000 35.900.000 36.100.000 40.000.000 60.840.000 72.471.966 101.301.00 0 38.220.000 39.950.000 100,00 304,20 227,90 289,43 106,46 110,66 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 257.350.00 0* 257.350.00 0* 257.350.00 0* 125.200.00 0 124.390.00 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.709.000 5.400.000 5.750.000 6.000.000 6.050.000 10.644.000 14.999.000 29.925.000 30.380.000 30.260.000 158,65 277,76 520,43 506,33 500,17 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.275.800 23.360.800 18.500.000 20.500.000 21.000.000 21.100.000 30.165.300 23.322.000 36.203.500 88.892.000 164.358.00 0 72.383.000 99,64 99,83 195,69 433,62 782,66 343,05 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12.200.000 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 577.000.0 00 416.000.0 00 457.000.0 00 469.000.0 00 468.000.0 00 562.303.5 35 355.234.9 40 466.240.2 78 181.705.3 00 272.893.9 00 97,45 85,39 102,02 38,74 58,31 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 40.130.40 0 29.000.00 0 31.787.70 0 32.000.00 0 31.000.00 0 30.802.66 8 19.591.74 4 103.955.9 28 41.273.80 0 42.709.30 0 76,76 67,56 327,03 128,98 137,77 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 40.130.400 29.000.000 31.787.700 32.000.000 31.000.000 30.802.668 19.591.744 103.955.92 8 41.273.800 42.709.300 76,76 67,56 327,03 128,98 137,77 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 20.000.00 0* 22.000.00 0* 24.000.00 0* 26.000.00 0* 0 11.672.90 0 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 20.000.000 * 22.000.000 * 24.000.000 * 26.000.000 * 0 11.672.900 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 536.869.6 00 387.000.0 00 425.212.3 00 437.000.0 00 437.000.0 00 531.500.8 67 335.643.1 96 362.284.3 50 140.431.5 00 218.511.7 00 99,00 86,73 85,20 32,14 50,00 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 18.069.600 13.000.000 14.264.800 15.000.000 15.000.000 12.748.400 - 12.966.600 6.270.800 0 70,55 0,00 90,90 41,81 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 518.800.00 0 374.000.00 0 410.947.50 0 422.000.00 0 422.000.00 0 518.752.46 7 335.643.19 6 349.317.75 0 134.160.70 0 218.511.70 0 99,99 89,74 85,00 31,79 51,78 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 31.000.000 * 32.000.000 * 33.000.000 * 34.000.000 * - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 449.000.0 00 299.000.0 00 306.000.0 00 315.000.0 00 300.000.0 00 212.614.2 06 278.739.8 82 367.071.3 14 432.511.0 00 370.445.7 00 47,35 93,22 119,96 137,31 123,48 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 81.053.00 0 54.000.00 0 55.050.00 0 56.500.00 0 53.000.00 0 77.431.37 8 97.311.46 8 50.298.86 8 94.304.00 0 - 95,53 180,21 91,37 166,91 0,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 81.053.000 54.000.000 55.050.000 56.500.000 53.000.000 77.431.378 97.311.468 50.298.868 94.304.000 - 95,53 180,21 91,37 166,91 0,00 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 367.947.0 00 245.000.0 00 250.950.0 00 258.500.0 00 247.000.0 00 135.182.8 28 181.428.4 14 316.772.4 46 338.207.0 00 282.287.7 00 36,74 74,05 126,23 130,83 114,29 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 43.997.000 30.000.000 30.000.000 31.000.000 30.000.000 43.249.888 39.287.014 316.772.44 6 191.822.00 0 135.902.70 0 98,30 130,96 1.055,91 618,78 453,01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 323.950.00 0 215.000.00 0 220.950.00 0 227.500.00 0 217.000.00 0 91.932.940 142.141.40 0 - 146.385.00 0 146.385.00 0 28,38 66,11 0,00 64,35 67,46 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 32.000.00 0* 34.000.00 0* 36.000.00 0* 38.000.00 0* 0 88.158.00 0 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 32.000.000 * 34.000.000 * 36.000.000 * 38.000.000 * 0 88.158.000 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 25.000.00 0 50.000.00 0 50.000.00 0 64.000.00 0 4.891.900 20.802.90 0 7.958.200 8.127.600 14.232.20 0 83,21 15,92 16,26 22,24 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 25.000.00 0 25.000.00 0 25.000.00 0 25.000.00 0 4.891.900 20.802.90 0 7.958.200 0 0 83,21 31,83 0,00 0,00 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 40.000.000 * 42.000.000 * 44.000.000 * 44.000.000 * 4.891.900 20.802.900 7.958.200 0 0 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota - 25.000.00 0 25.000.00 0 39.000.00 0 8.127.600 14.232.20 0 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000 * 25.000.000 25.000.000 25.000.000 8.127.600 14.232.200 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000 * 32.000.000 * 34.000.000 * 14.000.000 - - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 30.000.00 0* 31.000.00 0* 32.000.00 0* 33.000.00 0* 0 0 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000 * 31.000.000 * 32.000.000 * 33.000.000 * 0 0 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 9.000.000 6.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 8.264.500 5.114.800 29.722.89 6 13.450.00 0 0 91,83 85,25 424,61 192,14 0,00 Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 9.000.000 6.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 8.264.500 5.114.800 29.722.89 6 13.450.00 0 0 91,83 85,25 424,61 192,14 0,00 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 9.000.000 6.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 8.264.500 5.114.800 29.722.896 13.450.000 0 91,83 85,25 424,61 192,14 0,00 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 101.000.0 00 73.000.00 0 80.000.00 0 82.000.00 0 82.000.00 0 162.608.4 04 56.805.29 6 191.933.2 00 124.707.9 00 134.182.3 00 161,00 77,82 239,92 152,08 163,64 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 101.000.0 00 73.000.00 0 80.000.00 0 82.000.00 0 82.000.00 0 162.608.4 04 56.805.29 6 191.933.2 00 124.707.9 00 134.182.3 00 161,00 77,82 239,92 152,08 163,64 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 67.595.500 49.000.000 53.000.000 55.000.000 55.000.000 65.418.504 7.011.800 77.217.980 56.379.600 43.223.400 96,78 14,31 145,69 102,51 78,59 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 33.404.500 24.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 97.189.900 49.793.496 114.715.22 0 68.328.300 90.958.900 290,95 207,47 424,87 253,07 336,88 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 82.000.00 0 59.000.00 0 65.000.00 0 67.000.00 0 67.000.00 0 215.441.0 33 9.998.400 13.641.90 0 107.688.4 00 192.077.0 00 262,73 16,95 20,99 160,73 286,68 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 82.000.00 0 59.000.00 0 65.000.00 0 67.000.00 0 67.000.00 0 138.636.0 33 9.998.400 13.641.90 0 107.688.4 00 108.322.0 00 169,07 16,95 20,99 160,73 161,67 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 29.810.000 21.500.000 24.000.000 25.000.000 25.000.000 25.977.233 9.998.400 13.641.900 - - 87,14 46,50 56,84 0,00 0,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 52.190.000 37.500.000 41.000.000 42.000.000 42.000.000 112.658.80 0 - - - - 215,86 0,00 0,00 0,00 0,00 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/ program/kegiatan pencegahan KTA 107.688.40 0 108.322.00 0 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 25.000.00 0* 28.000.00 0* 34.000.00 0* 36.000.00 0* - 83.755.00 0 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 25.000.000 * 28.000.000 * 34.000.000 * 36.000.000 * - 83.755.000 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 76.806.00 0* 80.000.00 0* 83.000.00 0* 85.000.00 0* 87.000.00 0* 76.805.00 0 - - - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 76.806.000 * 80.000.000 * 83.000.000 * 85.000.000 * 87.000.000 * 76.805.000 - - - - PROGRAM PENATAAN DESA 63.000.00 0 45.000.00 0 50.000.00 0 51.000.00 0 51.000.00 0 55.008.20 0 95.649.97 2 69.951.25 6 94.986.20 0 96.099.60 0 87,31 212,56 139,90 186,25 188,43 Penyelenggaraan Penataan Desa 63.000.00 0 45.000.00 0 50.000.00 0 51.000.00 0 51.000.00 0 55.008.20 0 95.649.97 2 69.951.25 6 94.986.20 0 96.099.60 0 87,31 212,56 139,90 186,25 188,43 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 20.000.000 - - - - - - - - - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 43.000.000 45.000.000 50.000.000 51.000.000 51.000.000 55.008.200 95.649.972 69.951.256 94.986.200 96.099.600 127,93 212,56 139,90 186,25 188,43 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 11.839.65 0 101.000.0 00 73.000.00 0 80.000.00 0 82.000.00 0 82.000.00 0 11.839.65 0 80.035.07 6 49.160.13 2 71.885.55 6 59.605.20 0 0 100,00 79,24 67,34 89,86 72,69 0,00 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 11.839.65 0 101.000.0 00 73.000.00 0 80.000.00 0 82.000.00 0 82.000.00 0 11.839.65 0 80.035.07 6 49.160.13 2 71.885.55 6 59.605.20 0 0 100,00 79,24 67,34 89,86 72,69 0,00 Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 11.839.650 51.500.000 37.000.000 40.000.000 41.000.000 41.000.000 11.839.650 48.952.576 36.889.732 44.333.556 20.287.700 0 100,00 95,05 99,70 110,83 49,48 0,00 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 49.500.000 36.000.000 40.000.000 41.000.000 41.000.000 31.082.500 12.270.400 27.552.000 39.317.500 0 62,79 34,08 68,88 95,90 0,00 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 352.647.6 97 5.556.000. 000 4.005.000. 000 4.400.000. 000 4.518.000. 000 4.508.000. 000 350.796.6 11 5.184.697. 304 5.101.105. 480 5.566.949. 763 5.875.318. 300 6.523.559. 500 99,48 93,32 127,37 126,52 130,04 144,71 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa 352.647.6 97 5.556.000. 000 4.005.000. 000 4.400.000. 000 4.518.000. 000 4.508.000. 000 350.796.6 11 5.184.697. 304 5.101.105. 480 5.566.949. 763 5.875.318. 300 6.523.559. 500 99,48 93,32 127,37 126,52 130,04 144,71 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 33.983.000 69.192.200 50.000.000 54.800.000 56.000.000 56.000.000 33.983.000 67.586.500 - 18.849.088 13.419.000 6.911.300 100,00 97,68 0,00 34,40 23,96 12,34 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 59.732.275 5.111.561. 500 3.697.000. 000 4.044.837. 000 4.150.000. 000 4.145.000. 000 59.546.602 4.816.198. 952 4.809.052. 816 5.077.608. 624 5.434.025. 200 5.953.028. 300 99,69 94,22 130,08 125,53 130,94 143,62 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 111902000 80000000 88.627.000 91.000.000 91.000.000 83471676 0 79532020 100.290.20 0 40.851.800 74,59 0,00 89,74 110,21 44,89 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 0 25.000.000 * 27.000.000 * 29.000.000 * 30.000.000 * 0 0 0 0 0 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 50.155.022 65.034.800 50.000.000 54.675.000 56.000.000 56.000.000 49.988.424 51.836.500 37.592.000 30.050.740 60.528.100 26.612.900 99,67 79,71 75,18 54,96 108,09 47,52 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 0 236.500.00 0* 200.000.00 0* 700.000.00 0* - 0 201.612.23 2 3.549.500 51.670.900 137.768.30 0 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 25.874.000 40.000.000 30.000.000 31.680.000 32.500.000 32.000.000 25.745.728 31.937.676 25.914.032 58.905.656 26.576.200 2.144.800 99,50 79,84 86,38 185,94 81,77 6,70 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 167.986.40 0 40.000.000 28.000.000 31.680.000 35.000.000 32.000.000 166.649.05 7 30.608.000 16.496.000 18.126.375 4.891.400 60.004.000 99,20 76,52 58,91 57,22 13,98 187,51 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 5.702.500 36.338.100 26.000.000 28.780.000 30.000.000 29.000.000 5.702.300 28.849.900 10.438.400 11.257.900 8.323.600 34.207.800 100,00 79,39 40,15 39,12 27,75 117,96 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 31.971.400 22.000.000 25.321.000 26.000.000 26.000.000 31.968.700 - 57.689.500 23.062.000 34.691.800 99,99 0,00 227,83 88,70 133,43 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa 20.000.000 - 15.840.000 16.500.000 16.000.000 16.264.600 - 177.874.60 0 151.074.70 0 227.338.50 0 81,32 1.122,95 915,60 1.420,87 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 9.214.500 30.000.000 22.000.000 23.760.000 25.000.000 25.000.000 9.181.500 25.974.800 - 33.505.760 1.457.000 - 99,64 86,58 0,00 141,02 5,83 0,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 1.698.308. 450 2.066.000. 000 1.489.000. 000 1.636.000. 000 1.680.000. 000 1.676.000. 000 1.678.317. 244 2.021.427. 637 2.890.737. 442 2.500.379. 690 2.369.404. 600 2.157.077. 900 98,82 97,84 194,14 152,83 141,04 128,70 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.698.308. 450 2.066.000. 000 1.489.000. 000 1.636.000. 000 1.680.000. 000 1.676.000. 000 1.678.317. 244 2.021.427. 637 2.890.737. 442 2.500.379. 690 2.369.404. 600 2.157.077. 900 98,82 97,84 194,14 152,83 141,04 128,70 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1.566.734. 900 1.452.087. 400 929.000.00 0 1.046.000. 000 1.088.000. 000 1.088.000. 000 1.546.884. 538 1.437.081. 076 2.279.108. 324 1.993.113. 950 44.860.300 59.690.800 98,73 98,97 245,33 190,55 4,12 5,49 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 34.000.000 15.000.000 27.000.000 28.000.000 28.000.000 29.043.500 7.999.800 12.299.040 6.444.100 5.338.900 85,42 53,33 45,55 23,01 19,07 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 29.670.200 34.912.600 20.000.000 27.000.000 28.000.000 28.000.000 29.631.862 31.077.176 112.068.50 2 100.774.07 6 44.244.500 30.748.900 99,87 89,01 560,34 373,24 158,02 109,82 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 25.000.000 10.000.000 20.000.000 20.000.000 17.000.000 6.283.000 3.953.140 1.422.500 1.969.889. 800 1.786.949. 100 25,13 39,53 7,11 9.849,4 5 10.511,4 7 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 20.000.000 15.000.000 16.000.000 16.000.000 15.000.000 18.831.000 313.400 0 0 0 94,16 2,09 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 101.903.35 0 500.000.00 0 500.000.00 0 500.000.00 0 500.000.00 0 500.000.00 0 101.800.84 4 499.111.88 5 487.294.27 6 392.770.12 4 303.965.90 0 274.350.20 0 99,90 99,82 97,46 78,55 60,79 54,87 6.880.989. 714 12.714.25 2.625 10.355.67 9.539 11.379.51 3.131 11.684.72 3.622 11.691.55 7.462 6.399.176. 633 13.073.27 6.446 13.011.13 4.608 13.547.02 4.410 13.702.84 7.774 14.318.96 6.714 93,00 102,82 125,64 119,05 117,27 122,47 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 - 2024 Evaluasi capaian pelaksanaan urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo adalah perwujudan kewajiban DPPPAPMD Kabupaten Purworejo untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 - 2024 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Ket 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 A Indikator Tujuan PD 1 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 0,34 0,40 0,36 0,19 0,26 2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 94,96 95,33 95,59 95,34 95,11 3 Indeks Perlindungan Anak (IPA) - - - - 601 4 Persentase Desa Mandiri NA NA NA NA 25,80 5 Nilai SAKIP Perangkat Daerah 58,66 58,81 65,36 B Indikator Sasaran PD 1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 69,83 70,09 71,13 70,77 73,18 2 Indeks Perlindungan Anak (IPA) - - - - 601 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 62,57 61,29 63,86 63,86 62,87 4 Persentase Desa Mandiri NA NA NA NA 25,80 5 Nilai SAKIP Perangkat Daerah 58,66 58,81 65,36 C Indikator Program PD 1 Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) tingkat Kabupaten - 51,53 28,47 30,27 13,88 2 Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani 100 100 100 100 100 3 Hasil Penilaian PUSPAGA 4 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) - 60,4 63,01 61,46 61,54 5 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) - 69,39 68,57 69,24 69,3 8 Persentase Desa yang Tertib Administrasi 100 100 100 100 100 9 Persentase Bumdesma Mandiri dan kerjasama desa yang aktif 10 Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 100 100 100 100 100 D IUP 1 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 0,34 0,40 0,36 0,19 0,26 2 Persentase Desa Mandiri NA NA NA NA 25,80 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 62.57 61.29 63.86 63.86 62,87 E Permendagri 18 2020 1 Persentase ARG pada belanja langsung APBD - 51,53 28,47 30,27 13,88 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Ket 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 2 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten 0,01 0,02 0,01 100,00 3 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) 9,52 11,46 9,93 0,01 4 Persentase pengentasan desa tertinggal 100,00 100,00 0,00 100,00 5 Persentase peningkatan status desa mandiri 1,16 2,30 7,80 0,00 Sumber:DPPPPAPMDKabupatenPurworejo,2025 DPPPAPMD Kabupaten Purworejo melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu (1) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (2) pemberdayaan masyarakat dan Desa, sebagai berikut:
a.Capaian Kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak A. Capaian Indikator Kinerja Indikator Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi yang spesifik terkait pembangunan yang mengarusutamakan gender.Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan perempuan dan anak, memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan mempertimbangkan perspektif gender dan kebutuhan khusus mereka. Capaian kinerja urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut;
1. 1.Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan kegagalan dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. IKG menujukkan ketidakoptimalan pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan pencapaian pembangunan perempuan dan laki-laki. Semakin rendah nilai IKG maka semakin baik kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.Pada tahun 2023, IKG di Kabupaten Purworejo menurun menjadi 0,193 dibandingkan dengan 2022 sebesar 0,356. Menurunnya IKG terutama dipengaruhi oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi. Hal yang paling mempengaruhi penurunan ketimpangan gender di Kabupaten Purworejo adalah penurunan proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan. Akan tetapi, pada tahun 2024 nilai IKG Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan menjadi 0,26. Peningkatan nilai IKG perlu ditangani dan diantisipasi agar kedepannya ketimpangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan tidak semakin besar. Berdasarkan data IKG Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 termasuk mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun meningkat kembali di tahun 2024. Peningkatan tersebut disebabkan aspek kesehatan mengalami penurunan kinerja yaitu meningkatnya perempuan yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan dan meningkatnya perempuan melahirkan hidup di usia kurang dari 20 tahun. Selain itu TPAK baik laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan.
2. 2.Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG yang difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level.Pada tahun 2024, nilai Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Purworejo yaitu 95,34 atau mengalami sedikit penurunan dari nilai tahun 2023 yang mencapai 95,38. Namun disisi lain nilai IPG Kabupaten Purworejo masih di bawah 100, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian pembangunan laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan capaian pembangunan perempuan. Pencapaian hasil baik IPG menyisakan pekerjaan dan tugas yang tidak ringan, terutama yang terkait dengan isu disparitas pencapaian pembangunan manusia antargender.
3. 3.Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indeks komposit yang digunakan dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender di Indonesia. Berbeda dengan IPG, IDG lebih fokus untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi, teknisi.Meski masih belum menyamai laki-laki, kualitas pembangunan perempuan di Kabupaten Purworejo senantiasa mengalami perkembangan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang terkait dengan pemberdayaan gender.Secara umum nilai IDG Kabupaten Purworejo cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 nilai IDG Kabupaten Purworejo adalah 69,83 dan meningkat menjadi 73,18 pada tahun 2024 meski sempat mengalami penurunan nilai pada tahun 2023 yakni 70,77 dibanding tahun sebelumnya yakni tahun 2022 yang mencapai 71,13.
4. 4.Indeks Perlindungan Anak (IPA) Indeks Perlindungan Anak (IPA)adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan perlindungan anak di Indonesia, mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA). IPA terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA), yang masing-masing mencakup 4 klaster hak anak dan 1 klaster perlindungan khusus. IPA bertujuan sebagai tolok ukur bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan perlindungan anakserta menciptakan sistem yang terintegrasi. Secara umum nilai IPA Kabupaten Purworejo cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dengan meningkatnya nilai IPA menggambarkan anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan mereka.
5. 5.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan TPAK perempuan di Kabupaten Purworejo menunjukkan tren peningkatan meskipun bersifat fluktuatif. Pada tahun 2020, TPAK perempuan tercatat sebesar 60,14 dan meningkat menjadi 62,57 pada tahun 2021. Terjadi penurunan TPAK perempuan pada tahun 2022 menjadi 61,29 dan meningkat kembali menjadi 63,86 pada tahun 2023, hingga pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 62,87. Meskipun angka TPAK Perempuan Kabupaten Purworejo mengalami perbaikan dibandingkan awal periode, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja masih relatif rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Sepanjang periode lima tahun tersebut, selisih TPAK antara laki-laki dan perempuan konsisten berada di kisaran 21 hingga 23 poin, yang menunjukkan masih adanya kesenjangan gender yang signifikan dalam pasar tenaga kerja di Kabupaten Purworejo. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih kuat dari pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam dunia kerja, melalui kebijakan yang inklusif gender, penguatan pelatihan keterampilan kerja, penyediaan infrastruktur pendukung, serta perubahan pola pikir masyarakat terkait peran perempuan dalam pembangunan ekonomi. B. Capaian Kinerja Program Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kinerja program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mencakup program pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, perlindungan kekerasan perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak. Tabel 2.4 Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 1 Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan program dan kegiatan Responsif gender 24 18 41 41 41 2 Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat kabupaten NA NA 28,47% 30,27% 13,88% 3 Cakupan penanganan perempuan dan anak Korban kekerasan 100% 100% 100% 100% 100% 4 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) NA 60,40 63,01 61,46 61.54 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 5 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) NA 69,39 68,57 69,24 69.30 Sumber:DPPPAPMD Kabupaten Purworejo, 2025
6. 1.Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo pada tahun 2020-2024 yang sudah melaksanakan program dan kegiatan responsive gender sudah mencapai 100% pada tahun 2023. Indikator tersebut diukur dari perangkat daerah yang telah melakukan tagging pada minimal 2 sub kegiatan responsif gender sejak proses perencanaan dan penganggaran. Dengan begitu diharapkan perangkat daerah dalam melaksanaan kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih responsif gender. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan yang dilakukan juga untuk mengurangi ketimpangan gender yang ada di Kabupaten Purworejo. Tahun 2023 Kabupaten Purworejo meraih penghargaan Anugerah Prahita Ekapraya (APE) yaitu penilaian terkait pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dengan predikat Nindya.
7. 2.Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap kesehatan fisik, mental, sosial, dan psikologis korban. Penanganan korban kekerasan tidak hanya mencakup aspek perlindungan hukum, tetapi juga layanan pemulihan, seperti pendampingan psikologis, medis, dan sosial. Oleh karena itu, jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tertangani menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap isu perlindungan kelompok rentan.Di Kabupaten Purworejo, perhatian terhadap isu kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat dalam lima tahun terakhir. Hal ini tercermin dari semakin kuatnya sistem pelaporan dan respons kasus melalui unit layanan terpadu, serta penguatan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, serta jejaring organisasi masyarakat sipil.Pada tahun 2020 sampai dengan 2024, data kasus kekerasan yang ditangani P2TP2A dan UPT PPA Kabupaten Purworejo cenderung meningkat meski sempat mengalami penurunan di tahun 2023 (terutama kekerasan terhadap perempuan dewasa dan anak perempuan). Selain karena masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, hal ini juga menunjukkan bahwa kesadaran dan keberanian korban untuk melaporkan tindak kekerasan semakin meningkat. Namun demikian, tantangan masih ada, terutama dalam menjangkau korban di wilayah terpencil, menangani kekerasan berbasis digital, serta memperkuat layanan purna penanganan agar korban benar-benar pulih dan mandiri. Masih terdapat kasus yang tidak terlaporkan karena alasan rasa malu, takut stigma sosial, atau kurangnya informasi tentang mekanisme pengaduan. Pemerintah daerah perlu terus memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak, melalui peningkatan kapasitas tenaga pendamping, layanan konseling, integrasi data kekerasan, dan penguatan peran lintas sektor termasuk pendidikan, kesehatan, hukum, dan sosial. Upaya kolektif ini akan mendukung terciptanya lingkungan yang aman, setara, dan ramah bagi perempuan dan anak.
8. 3.Layanan pemenuhan hak anak yang dilakukan yaitu Layanan pemenuhan hak anak atas pendidikan, hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan, hak anak atas pengasuhan keluarga dan lingkungan, hak anak atas partisipasi dan informasi sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak. Secara umum, cakupan penanganan sudah mencapai 100%. Seiring pelayanan yang semakin baik maka tingkat penyelesaian kasus yang terlayani pun semakin meningkat. Pada tahun 2023 Kabupaten Purworejo telah memiliki UPT PPA yang memudahkan para korban kekerasan dalam melaporkan kasus. Selain menunjukkan meningkatnya jumlah kasus, hal ini juga menunjukkan bahwa semakin banyak korban yang berani melaporkan kasus yang dialaminya. Layanan dan jenis layanan yang harus didapatkan seorang perempuan korban kekerasan hanya dapat dilakukan oleh pendamping atau manajer kasus setelah melalui proses asesmen mendalam dan bersifat subyektif serta kasuistik. Dengan kata lain, jumlah dan jenis layanan yang diberikan oleh unit pelayanan sangat bergantung pada kebutuhan korban, kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan tingkat resiliensi korban. Lebih lanjut, Kabupaten Purworejo juga masih memiliki tantangan dalam perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi tidak hanya oleh orang tua dan keluarga tetapi juga oleh masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.Dalam hal ini, sejak tahun 2015 Kabupaten Purworejo selalu meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak.Diawali dari pratama selama 4 kali dan madya 2 kali terturut-turut. Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media dalam rangka pemenuhan hak anak dinilai relatif baik. Kebijakan Kabupaten Layak Anak merupakan tanggung jawab publik terhadap pelaksanaan konstitusi UUD 1945 yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan hak anak untuk memberikan kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan kemiskinan. Meskipun demikian diperlukan peningkatan peran klaster Perangkat Daerah dan lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan inovasi-inovasi guna mendukung Kabupaten Layak Anak (KLA). Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah sistem yang mengintegrasikan komitmen dan sumb er daya untuk memenuhi hak anak dalam berbagai aspek pembangunan. Setelah penilaian KLA oleh KemenPPPA terhadap Kabupaten Purworejo pada tahun 2022 yang hasilnya rilis di tahun 2024 adalah memperoleh predikat pratama. Selanjutnya untuk hasil penilaian KLA Tahun 2023 baru saja rilis di tahun 2025 hasilnya masih pratama. Predikat tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan kabupaten dalam memenuhi hak anak. Kabupaten Purworejo masih memperoleh nilai tingkat dasar yang artinya masih perlu upaya pengembangan untuk membangun inisiatif pemerintahan daerah yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
b.Capaian Kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa A. Capaian Indikator Kinerja Indikator kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa mempunyai tujuan meningkatnya pembangunan pedesaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup yang lebih baik, serta menanggulangi kemiskinan melalui berbagai aspek seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Pembangunan ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan desa yang sehat, kreatif, dan memiliki partisipasi masyarakat yang aktif dalam pengambilan keputusan. Capaian indikator kinerja urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut :
1. 1.Persentase Desa Mandiri Persentase Desa Mandiri merupakan perbandingan antara jumlah desa dengan status pembangunan mandiri dibandingkan dengan total jumlah desa di tingkat nasional maupun provinsi/kabupaten/kota. Status pembangunan desa ditetapkan berdasarkan data capaian pembangunan desa yang bersumber dari Indeks Desa. Desa Mandiri merupakan desa yang dianggap telah memenuhi seluruh aspek strategis pembangunan desa berdasarkan tujuan pembangunan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa Mandiri Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan yang sudah sangat baik. Berdasarkan data Indeks Desa dari Kementrian PPN/ Bappenas tahun 2024, Persentase Desa Mandiri tahun 2019 hingga tahun 2021 hanya ada 1 desa, dengan perbandingan jumlah desa di Kabupaten Purworejo 469 Desa atau hanya sebanyak 0,21%. Namun, pada tahun 2024, persentase desa mandiri di Kabupaten Purworejo meningkat menjadi 25,8%. B. Capaian Kinerja Program Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. 1.Perkembangan Desa dan Kemandiran Desa Sebelum lahirnya Indeks Desapengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa dilihat dari penilaian Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa.Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Tabel 2.5 Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Mandiri 0 0% 0 0% 4 1% 17 4% 38 8% 2 Maju 80 17% 116 25% 160 34% 234 50% 266 57% 3 Berkembang 362 77% 346 74% 305 65% 218 46% 165 35% 4 Tertinggal 27 6% 7 1% 0 0% 0 0% 0 0% 5 Sangat Tertinggal 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6 Jumlah Desa 469 100% 469 100% 469 100% 469 1% 469 100% 7 Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Purworejo 0,661 0,6764 0,6934 0,7229 0,7352 Sumber:Kemendesa,2024 IDM Kabupaten Purworejo pada tahun 2020-2024 selalu mengalami peningkatan. Kemajuan IDM sendiri merupakan tolak ukur dari kesuksesan pelaksanaan dana desa di desa. Status desa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan peningkatan jumlah Desa Mandiri, diikuti juga dengan meningkatnya jumlah Desa Maju. Pertumbuhan Desa Mandiri masih sangat rendah, sementara jumlah desa maju semakin bertambah.Meskipun jumlah Desa Berkembang semakin turun namun jumlah tersebut masih cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Purworejo masih banyak desa yang mempunyai potensi sosial, potensi ekonomi dan potensi ekologi atau lingkungan, akan tetapi desa belum mampu mengelolanya dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Selain itu desa berkembang juga masih rentan dengan goncangan untuk turun level menjadi desa tertinggal apabila tidak dikelola dengan baik.
3. 2.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan masyarakat berperan cukup penting dalam proses pembangunan daerah, dimana masyarakat berpartisipasi dan berinisiatif untuk melaksanakan proses kegiatan ekonomi maupun sosial. Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Purworejo adalah melalui penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa. Kelembagaan ekonomi desa melalui berbagai bentuk badan usaha yang dibentuk oleh masyarakat desa untuk mengelola sumber daya ekonomi dan menggerakkan potensi lokal. Contoh utama kelembagaan ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Koperasi, yang bertujuan untuk mencapai kemandirian dan daya saing ekonomi desa. BUMDes usaha yang di bentuk oleh Pemerintah Desa dan dikelola bersama masyarakat untuk mengelola asset dan potensi ekonomi desa, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Tabel 2.6 Lembaga Kemasyarakatan danLembaga Ekonomi Desadi Kabupaten Purworejo Tahun 2020- 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 1 Jumlah Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Desayangberperan aktifdalampembangunandesa 469 469 469 469 469 2 JumlahPKKDesa/KelurahanAktif 494 494 494 494 494 3 JumlahPosyanduAktif 1.645 1.645 1.645 1.642 1.642 4 JumlahBumdes 374 419 442 465 468 5 Badan Kerjasama AntarDesa(BKAD) Aktif 16 17 15 15 15 6 Produk Unggulan Kawasan Perdesaan 16 16 163 3 3 7 JumlahUnit Bumdes Bersama 3 3 2 3 3 8 Jumlah Karang Taruna 402 402 402 402 402 9 Jumlah RT dan RW 6468 6468 6468 6468 6468 Sumber: DPPPPAPMD Kabupaten Purworejo, 2025 Dalam kurun waktu 2020-2024 terlihat adanya peningkatan pada jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama desa. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah desa yang melaksanakan Kerjasama meningkat.Fasilitasi dilaksanakan melalui sosialisasi perlunya Kerjasama desa dan pendampingan ke desa.Dalam melaksanakan penataan desa permasalahan yang dihadapi yaitu belum optimalnya desa dalam menggali potensi PADesa dan belum optimal dalam mengembangkan serta memanfaatkan potensi alam.Dalam melaksanakan administrasi desa, desa masih belum optimal dalam melakukan pemetaan potensi desa dalam membentuk rintisan kawasan pedesaan.Sedangkan terkait dengan lembaga kemsyarakatan, masih kurangnya pemahaman dan komitmen dari pihak terkait dalam fasilitasi kegiatan kelembagaan seperti peningkatan kapasitas dan pemberdayaan.Desa di Kabupaten Purworejo telah memiliki RPJM-Des dan tertib dalam penyelenggaraan keuangan desa.Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) di setiap kecamatan telah terbentuk dan berperan aktif dalam musyawarah pembangunan.Faktor penghambat dalam bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah masih rendahnya pemberdayaan dan kemandirian desa dalam rangka mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan status desa maju.Selain itu, masih rendahnya jumlah unit usaha BUMDesa Bersama.Penyelenggaraan program pembangunan kawasan perdesaan dapat mendorong pengembangan kawasan perdesaan melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan BUMDesa Bersama, kurang optimalnya pengembangan pasar desa yang aktif akibat rendahnya kapasitas SDM serta buruknya fasilitas pasar, masih rendahnya jumlah unit usaha BUMDesa Bersama, dan masih kurangnya Posyandu yang aktif. 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
a.Tantangan dan Peluang DPPPAPMD Kabupaten Purworejo Potensi aparatur pemerintah yang kompeten merupakan salah satu kekuatan strategis Kabupaten Purworejo dalam mendorong efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah. Kompetensi aparatur menjadi pondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, serta mampu merespons dinamika kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Potensi aparatur yang kompeten ini dapat dioptimalkan untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi, perumusan kebijakan berbasis data, serta pelayanan publik yang cepat dan berkualitas. Aparatur yang mumpuni juga menjadi penggerak utama dalam implementasi berbagai agenda strategis daerah, seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan daya saing daerah, transformasi digital, pengelolaan lingkungan hidup, dan penguatan ekonomi lokal. Sebelum menentukan isu strategis jangka menengah Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029, dilakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap isu jangka panjang yang diangkat Kabupaten Purworejo dalam RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Adapun isu strategis jangka panjang Kabupaten Purworejo dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan antara lain:
1. 1.Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan lingkungan sosial masyarakat,
2. 2.Menurunnya kualitas lingkungan hidup,
3. 3.Tingginya risiko bencana,
4. 4.Belum terpadunya infrastruktur wilayah,
5. 5.Belum optimalnya produktivitas dan kondisi inklusivitas perekonomian daerah, dan
6. 6.Tata kelola pemerintahan yang belum agile, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya dalam RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041, terdapat beberapa isu strategis:
a.Rencana pembangunan double track jalan kereta api Purworejo-Kroya,
b.Rencana pembangunan jalan bebas hambatan (jalan tol),
c.Keberadaan Bandar Udara Yogyakarta International Airport (YIA),
d.Rencana pembangunan Jalan lingkar Timur,
e.Pengembangan kawasan pariwisata Badan Otorita Borobudur (BOB),
f.Pembangunan Bendungan Bener. Sementara itu pada KLHS RPJMD, dimunculkan beberapa isu:
a.Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia,
b.Distribusi kesejahteraan yang belum merata dan inklusif,
c.Belum optimalnya ekonomi daerah terutama pada sektor pertanian dan pariwisata,
d.Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
e.Tingginya risiko bencana dan dampak perubahan iklim, dan
f.Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi. DPPPAPMD Kabupaten Purworejo menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam mewujudkan pencapaian keberhasilan pengembangan pelayanan DPPPAPMD Kabupaten Purworejo kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Berdasarkan hasil analisis terhadap RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, maka dapat diketahui bahwa DPPPAPMD Kabupaten Purworejo menghadapi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah, antara lain: 1.Tantangan pengembangan pelayanan DPPPAPMD Kabupaten Purworejo:
a.Penerapan tata kelola pemerintahan desa yang baik secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan desa, efektivitas tata laksana, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
b.Alokasi Dana Desa melalui APBN yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tentunya akan dapat optimal pemanfaatannya apabila didukung dengan berfungsinya kelembagaan desa dan aparatur yang kompeten.
c.Peran lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat masih lemah.
d.Desa belum mampu meningkatkan pendapatan asli desa.
e.Pengembangan kerjasama desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
f.Masih adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di masyarakat.
g.Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
h.Tingkat capaian Pemenuhan Hak Anak belum optimal.
i.Penguatan jaringan kelembagaan lembaga layanan korban kekerasan masih perlu ditingkatkan.
j.Kapasitas Pengurus Organisasi Perempuan dan Anak masih perlu ditingkatkan.
k.Belum terbentuknya informasi data gender yang lengkap.
l.Kurangnya pemahaman masyarakat dalam melaksanakan perencanaan dan pengganggaran pembangunan yang responsif gender
1. 2.Peluang pengembangan pelayanan DPPPAPMD Kabupaten Purworejo:
a.Dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, provinsi terhadap pembangunan di sektor pedesaan yang merupakan tulang punggung perekonomian daerah dan nasional;
b.Letak kabupaten Purworejo yang diapit oleh Kabupaten/Kota lain yang memiliki Perguruan Tinggi bermutu memudahkan transfer teknologi tepat guna;
c.Sarana pendidikan dan pelatihan bagi aparatur, perangkat desa, dan masyarakat tersedia;
d.Jumlah Desa sebesar 469 Desa dapat diberdayakan menjadi desa maju sesuai dengan potensi desanya;
e.Kekayaan Desa dapat dijadikan sumber pendapatan asli desa untuk meningkatkan kemajuan pembangunan desa;
f.Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, Kabupaten Purworejo Layak Anak, dan Jaringan layanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat;
g.Kualitas hidup perempuan dan anak semakin baik;
h.Kapasitas SDM pendamping terlatih semakin memadai;
i.Adanya jaringan Sistem Informasi yang mendukung pelaksanaan tugas;
j.Kepedulian masyarakat untuk peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat.
b.Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada tahun 2025 berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025. Ini adalah periode RPJM pertama yang mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas”. RPJMN 2025-2029: merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode lima tahun pertama kepresidenan 2025-2029. Dokumen ini menjadi dasar hukum bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan bagi pemerintah daerah dalam menyusun RPJM Daerah. Selanjutnya, sesuai dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, terdapat isu strategis regional di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Beberapa isu strategis tersebut di antaranya: perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan; penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana; kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia; kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat; serta tata kelola pemerintahan yang dinamis. 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan
a.Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kelompok sasaran dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagai berikut:
1. 1.Tim Pokja dan Tim Teknis Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Kabupaten, sebagai Tim yang menyusun rencana kerja tahunan memfasilitasi OPD untuk menyusun anggaran responsif gender (meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan pentingnya upaya untuk mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing OPD dan pengisi penilaian mandiri PPE.
2. 2.Perempuan dalam organisasi melalui organisasi Dharma Wanita dan Gabungan Organisasi Wanita untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam advokasi dan gerakan sosial.
3. 3.Sekolah Perempuan Cerdas Masa Kini (SERAT KARTINI) perempuan yang berdaya, yang memiliki daya ungkit yang besar dalam peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga.
4. 4.Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), partisipasi publik dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5. 5.Forum Komunikasi Anak (Forkare) forum ini membantu pemerintah kabupaten untuk memastikan hak anak dapat terpenuhi.
6. 6.Perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus, mencakup perempuan dari berbagai usia dan latar belakang, serta anak-anak dari segala usia dan kondisi.
b.Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan masyarakat dan desa tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, melalui peningkatan partisipasi, kelembagaan, dan kemandirian. Mencakup semua lembaga yang ada di desa, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), lembaga adat, karang taruna, kelompok PKK, dan lembaga lainnya. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerja sama antar desa dengan desa, desa dengan perusahaan, desa dengan perguruan tinggi melalui kegiatan KKN di Desa. Kerjasama desa bertujuan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat desa. 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Permasalahan dalam pembangunan daerah merupakan isu penting karena menunjukkan ketidakselarasan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi nyata selama pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, perumusan permasalahan harus dilakukan dengan cermat, karena menjadi dasar bagi penyusunan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam perencanaan pembangunan. Di Kabupaten Purworejo, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 merupakan langkah awal menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 2025-2045. RPJMD ini adalah bagian dari RPJPD, sehingga setiap kebijakan dan program yang direncanakan harus selaras dengan tujuan jangka panjang yang ditetapkan dalam RPJPD. Analisis dan kajian terhadap permasalahan pembangunan daerah sangat penting, karena hasilnya akan memberikan panduan lebih lanjut tentang arah kebijakan pembangunan untuk tahap pertama periode 2025-2029 dalam RPJPD. 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Permasalahan dijabarkan ke dalam 2 urusan yang diampu oleh DPPPAPMD, yaitu
1. 1.Permasalahan Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kualitas hidup perempuan dan anak di Kabupaten Purworejo masih belum setara dan merata, yang ditunjukkan oleh masih lemahnya pemenuhan hak dasar, tingginya kasus kekerasan, serta adanya kesenjangan gender dalam berbagai aspek pembangunan. Permasalahan ini bersumber dari belum optimalnya pemenuhan hak anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak, baik dari aspek kebijakan maupun implementasi di lapangan. Dalam pelaksanaanya, permasalahan yang masih perlu perhatian antara lain:
a.Pemenuhan Hak Anak Belum Optimal. Pemenuhan hak anak menurut Kementerian PPPA yang terbaru berfokus pada Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2024 yang mengatur acuan penyelenggaraan layanan pemenuhan hak anak, serta penekanan pada kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child), hak untuk tumbuh dan berkembang, terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak partisipasi anak dalam pembangunan melalui Forum Anak. Upaya ini juga didukung dengan penguatan pendidikan karakter, literasi digital yang aman, dan lingkungan yang mendukung melalui kerja sama lintas sektor. Mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) dalam setiap kebijakan dan layanan.
b.Perlindungan Perempuan dan Anak Belum Optimal. Masih banyak kasus kekerasan, diskriminasi, dan masalah lain yang dihadapi oleh perempuan dan anak di Kabupaten Purworejo. KemenPPPA terus berupaya melalui berbagai program dan kebijakan untuk mengatasi tantangan tersebut. Perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja. Diperlukan sinergi hukum, kelembagaan, serta layanan perlindungan yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan korban. Banyak perempuan dan anak korban kekerasan yang menghadapi tekanan psikologis berlapis saat memasuki proses peradilan. Oleh karena itu, kerja sama lintas lembaga ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan keadilan yang berpihak pada korban. UPTD PPA menjadi ujung tombak layanan. Menteri PPPA mendorong penguatan kelembagaan UPTD PPA melalui dukungan anggaran, tenaga profesional, rumah aman, serta sistem pelaporan yang terintegrasi, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik diharapkan dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas layanan secara merata dan akuntabel.
c.Masih Rendahnya Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Keterlibatan perempuan dalam bidang ipoleksosbud (ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya) masih rendah di Kabupaten Purworejo, terutama di bidang politik dan pengambilan keputusan strategis, meskipun adanya upaya dan kebijakan seperti kuota 30%.Faktor penyebabnya meliputi kondisi sosial budaya yang masih kental dengan stereotip pembagian peran gender, dominasi laki- laki dalam partai politik, serta interpretasi agama yang menghambat partisipasi perempuan di ruang publik. Rendahnya partisipasi perempuan mengurangi perspektif yang beragam dalam pembuatan kebijakan, serta menghambat pencapaian kesetaraan gender dan tujuan pembangunan yang lebih inklusif.
d.Masih rendahnya Penerapan Kebijakan Responsif Gender. Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga menjadi fokus SDGs. Isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan sumber daya manusia berperspektif gender dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan. Di samping itu peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui peran partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Dalam pelaksanaanya, permasalahan gender yang masih perlu perhatian antara lain:
1. 1.Rendahnya kesadaran Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan responsif gender;
2. 2.Rendahnya kesadaran desa untuk menerapkan kebijakan responsif gender dalam perencanaan anggaran desa;
3. 3.Kurangnya perhatian terhadap isu gender dan pemberdayaan perempuan dalam perumusan kebijakan.
4. 2.Permasalahan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tingkat kemandirian desa di Kabupaten Purworejo masih tergolong rendah dan belum mampu menjadi motor penggerak pembangunan di tingkat lokal secara optimal. Hal ini disebabkan oleh permasalahan yang masih perlu perhatian antara lain:
a.Masih Rendahnya Peran BUMDes/BUMDesMa dalam Pembangunan Desa. Rendahnya peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan BUMDesma (BUM Desa Bersama) dalam pembangunan desa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk minimnya keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat, kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang manfaat BUMDes, keterbatasan sumber daya manusia (termasuk kurangnya motivasi pengelola), ketidakjelasan tata kelola keuangan, serta kelemahan dalam kepemimpinan dan pendampingan yang belum optimal. Faktor tersebut berdampak pada potensi ekonomi desa tidak dapat digali dan dimanfaatkan secara maksimal dan nilai kebermanfaatan BUMDes yang seharusnya dapat dirasakan masyarakat menjadi hilang atau tidak optimal.
b.Masih Rendahnya Kerjasama antar Desa dan Pihak Ketiga. Rendahnya kerja sama desa dengan pihak ketiga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran (APB Desa), kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat kerja sama, risiko keamanan data, potensi ketergantungan pada pihak ketiga, serta masalah dalam negosiasi dan penyusunan perjanjian yang mengikat para pihak. Solusi untuk mengatasi ini adalah melalui fasilitasi pemerintah daerah, pemanfaatan dukungan dan pelatihan dari pihak ketiga, serta pemilihan mitra yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa. c.Belum Tercukupinya Sarana dan Prasarana Desa. Meskipun ada dana desa, keterbatasan sumber daya dan dana yang tersedia dapat memengaruhi kecepatan pemenuhan sarana dan prasarana di semua desa secara merata, dikarenakan pembangunan desa tidak hanya fokus pada sarana fisik, tetapi juga pada aspek non- fisik seperti sosial budaya dan sosial ekonomi. Berbagai peraturan, seperti Permendesa PDTT, dibuat untuk mengatur dan memastikan penggunaan Dana Desa sesuai prioritas yang telah ditetapkan, termasuk yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana di desa.
d.Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yangGood Governance. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang good governance disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, seperti korupsi, birokrasi yang kaku, kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), serta lemahnya akuntabilitas dan pengawasan. Untuk mencapainya, diperlukan partisipasi publik, penegakan hukum yang tegas, SDM yang profesional, serta komitmen dari pemerintah desa untuk menerapkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas.Adanya perbedaan akses dan kemampuan masyarakat dalam teknologi informasi dapat menghambat partisipasi dan transparansi.
e.Belum Optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Kurangnya pemahaman tentang fungsi LKD di lapangan, keterbatasan kapasitas SDM, kurangnya pendampingan dari pemerintah desa, serta keterbatasan anggaran dan perencanaan kegiatan yang menyebabkan LKD tidak efektif.Hal ini menyebabkan LKD tidak maksimal dalam menjalankan tugas pemberdayaan masyarakat, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan desa. Fungsi LKD sebagai mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih jauh dari kata baik.
f.Kelembagaan dan Pelayanan Desa. Pelayanan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan dasar, pemberdayaan, dan pembangunan, yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga desa tersebut sesuai dengan Undang-Undang Desa. Di mana kelembagaan desa meliputi organisasi pemerintah desa (Pemerintah Desa, BPD) dan lembaga kemasyarakatan (PKK, RT/RW, LPMD, Karang Taruna, BUMDes) yang berperan memfasilitasi pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan desa melalui musyawarah desa. Pelayanan desa dengan pemanfaatan SPBE adalah upaya pemerintah desa untuk menyelenggarakan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sehingga menjadi lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.
g.Tata Kelola Keuangan Desa. Proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang harus transparan, akuntabel, dan partisipatif, diatur oleh UU Desa dan Permendagri Nomor 20/2018. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa, dokumen rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang memuat sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa untuk satu tahun anggaran. Sumber-sumber pendapatan desa, seperti dari pajak, retribusi, dana alokasi umum (ADD), dana desa, serta pendapatan asli desa lainnya dari pemanfaatan aset desa.
1. 3.Permasalahan Bidang Urusan Penunjang. Dimensi pemerintahan di Kabupaten Purworejo memegang peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah.Namun, dalam praktiknya masih dijumpai sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian serius.Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal, pelayanan publik prima belum merata, serta tata kelola pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya baik.Selain itu, penyelenggaraan statistik sektoral dan reformasi hukum juga belum berjalan optimal.Belum optimalnya implementasi kualitas kebijakan semakin menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo perlu memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahannya agar mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.Permasalahan pada dimensi pemerintahan (management) DPPPAPMD Kabupaten Purworejo antara lain sebagai berikut :
a.Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah belum Optimal Permasalahan mengenai akuntabilitas kinerja di DPPPAPMD Kabupaten Purworejo terindikasi dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diperoleh pada tahun 2024, yakni sebesar 65,36 (kategori B). Nilai ini mencerminkan beberapa akar masalah utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan di DPPPAPMD Kabupaten Purworejo. Pertama, kualitas perencanaan perangkat daerah belum optimal, yang ditandai dengan belum optimalnya keselarasan antardokumen perencanaan, perencanaan kinerja belum memenuhi standar yang baik karena logframe dan crosscutting belum tersusun dengan baik, belum tersedianya pedoman teknis perencanaan kinerja, perencanaan kinerja belum dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, belum optimalnya manajemen risiko Perangkat Daerah, serta perencanaan kinerja yang belum belum menjawab isu strategis perangkat daerah karena kualitas data belum optimal serta pengendalian dan evaluasi belum optimal. Kedua, pengukuran kinerja perangkat daerah juga belum optimal.Hal ini disebabkan oleh implementasi capaian kinerja yang seringkali tidak disertaidengan bukti yang memadai, sehingga sulit untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian secara akurat.Selain itu, pengukuran kinerja juga belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment.Ketiga, pelaporan kinerja belum optimal.Hal ini disebabkan oleh dokumen pelaporan yang belum memenuhi standar serta pelaporan kinerja yang belum digunakan sepenuhnya dalam penyusunan perencanaan berikutnya.Keempat, evaluasi kinerja belum optimal.Hal tersebut disebabkan oleh evaluasi akuntabilitas kinerja yang belum dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai serta evaluasi SAKIPbelum memberikan dampak nyata dalam efektivitas dan efisiensi kinerja.Kelima, akuntabilitas keuangan belum optimal.Hal tersebut disebabkan oleh belum stabilnya kondisi keuangan daerah, anggaran belanja perangkat daerah yang kurang efektif dan efisien, penyerapan anggaran kurang efektif, dan kurangnya kemudahan akses informasi keuangan perangkat daerah oleh publik.Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran yang belum sepenuhnya berlandaskan kemampuan keuangan daerah.Selain itu, akar masalah utama yang perlu diatasi yaitu belum terciptanya lingkungan yang berintegritas. Hal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya penerapan manajemen kepegawaian berbasis merit sistem, pelaksanaan pengawasan, serta kapabilitas APIP. 2.2.2 Isu Strategis Isu strategis dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, yakni laporan resmi dari lembaga pemerintah dan lembaga internasional, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo 2025-2045, serta Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Purworejo. Tabel 2.7 Isu Strategis PD POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PDGLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Bonus Demografi Pemenuhan Hak Anak Belum Optimal Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia Dampak buruk teknologi AI Involuntary migration Aging population negara maju Transformasi sosial Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Belum Setara dan Merata Perlindungan Perempuan dan Anak Belum Optimal Masih Rendahnya Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masih rendahnya Penerapan Kebijakan Responsif Gender Masih Rendahnya Peran BUMDes/BUMDesMa dalam Pembangunan Desa Masih Rendahnya Kemandirian DesaMasih Rendahnya Kerjasama antar Desa dan Pihak Ketiga Belum Tercukupinya Sarana dan Prasarana Desa Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Good Governance Belum Optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Kelembagaan dan Pelayanan Desa Tata Kelola Keuangan Desa Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi Misinformasi dan disinformasi Transformasi tata kelola Tata kelola pemerintahan yang dinamis Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal Sumber:DPPPPAPMDKabupatenPurworejo,2025 Isu strategis berdasarkan permasalahan DPPPAPMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 :
a.Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Belum Setara dan Merata Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender, pemberdayaan organisasi perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan. Melaksanakan kebijakan untuk memastikan perempuan dan laki-laki memiliki akses dan kesempatan yang setara dalam pembangunan.Memberikan dukungan dan pengembangan kepada organisasi perempuan agar lebih berperan aktif dalam masyarakat.Meningkatkan dan mengembangkan kualitas hidup perempuan melalui berbagai program.Sementara itu, urusan perlindungan anak mencakup pencegahan dan penanganan kekerasan serta eksploitasi anak, pengelolaan dan analisis data perlindungan anak serta melaksanakan program pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, termasuk penanganan kasus dan pemulihan korban.Mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk pemenuhan hak anak dan sebagai penyelenggaraan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA).KLA adalah kabupaten/kota yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak, dengan mengintegrasikan komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi anak untuk tumbuh dan berkembang, dengan adanya kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung hak-hak anak. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis jangka menengah tahun 2025- 2029 terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai berikut: 1.Pemenuhan Hak Anak Belum Optimal 2.Perlindungan Perempuan dan Anak Belum Optimal 3.Masih Rendahnya Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya 4.Masih rendahnya Penerapan Kebijakan Responsif Gender
b.Masih Rendahnya Kemandirian Desa Pemberdayaan masyarakat desa adalah proses pembangunan yang berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa untuk menentukan nasib sendiri. Proses ini melibatkan berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Tujuannya adalah untuk memandirikan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan desa yang maju dan sejahtera. Penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat dan desa dapat mendorong peningkatan status desa berdasarkan pengukuran Indeks Desa.Penyusunan Indeks Desa dimaksudkan untuk menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian desa.Harapannya adalah agar terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri.Desa Mandiri merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan yang sudah sangat baik.Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis jangka menengah tahun 2025- 2029 terkait urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut :
1. 1.Masih Rendahnya Peran BUMDes/BUMDesMa dalam Pembangunan Desa
2. 2.Masih Rendahnya Kerjasama antar Desa dan Pihak Ketiga
3. 3.Belum Tercukupinya Sarana dan Prasarana Desa
4. 4.Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yangGood Governance
5. 5.Belum Optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
c.Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal Akuntabilitas kinerja memberikan kontrol demokratis dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah daerah.Melalui akuntabilitas, masyarakat akan memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap kinerja pemerintah daerah dan layanan publik yang diberikan. Dan merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah (perangkat daerah) untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuannya.Pertanggungjawaban ini disampaikan melalui laporan kinerja kepada para pemangku kepentingan.Melalui pelaksanaan SAKIP yang melibatkan pengukuran, pengumpulan, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja secara berkala dan hasil kinerja kemudian dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat resmi pertanggungjawaban perangkat daerah.
1. 1.Meningkatkan kualitas SDM yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan YME serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera
2. 2.Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal
3. 3.Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-halyang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategisdaerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkandari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalamjangka waktu 5 (lima) tahun ke depan (Reff. PermendagriNomor 86 tahun 2017). Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tujuan: Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan anak, kemandirian desa, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 0,33 0,32 0,32 0,31 0,30 0,29 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 95,37 95,38 95,39 95,41 95,42 95,43 Indeks Perlindungan Anak (IPA) 64,56 65,15 65,74 66,32 66,91 67,5 Persentase Desa Mandiri 25.91 26.01 26.23 26.44 26.44 26.65 Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 S1, Meningkatnya kualitas manusia Indikator kinerja : Indeks Pembangunan Manusia Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 73,38 73,58 73,98 74,38 74,78 75,22 Indeks Perlindungan Anak (IPA) 64,56 65,15 65,74 66,32 66,91 67,5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 65,07 66,07 67,06 68,06 69,05 70,05 S4, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Indikator kinerja : Laju Pertumbuhan Ekonomi Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 25.91 26.01 26.23 26.44 26.44 26.65 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 S5, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Indikator kinerja : Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Sumber: DPPPPAPMD Kabupaten Purworejo ,2025
a.Tujuan DPPPAPMD Kabupaten Purworejo Tujuan yang ditetapkan berdasarkan misi pembangunan lima tahun ke depan DPPPAPMD Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut “Meningkatkan Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak, Kemandirian Desa serta Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” Indikator tujuan:
1. 1.Indeks Ketimpangan Gender (IKG) IKG adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan (pendidikan dan keterwakilan politik), serta partisipasi dalam pasar kerja. Semakin tinggi nilai IKG, semakin besar ketimpangan yang ada dan semakin besar pula potensi hilangnya pembangunan manusia akibat ketidaksetaraan gender. Sehingga diharapkan adanya penurunan IKG setiap tahunnya, menunjukkan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender di berbagai bidang.
2. 2.Indeks Pembangunan Gender (IPG) IPG merupakan salah satu indeks yang setiap tahun dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender.IPG diperoleh melalui perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki. IPG dapat menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan.Sebaliknya, semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) setiap tahunnya, diperlukan upaya konkret dalam berbagai bidang, termasuk peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, perlindungan perempuan dan anak, serta pengarusutamaan gender dalam seluruh kebijakan dan program pemerintah.Selain itu, perlu adanya komitmen dan penganggaran yang responsif gender untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
3. 3.Indeks Perlindungan Anak (IPA) Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan perlindungan anak di Indonesia, mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA). IPA terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA), yang masing-masing mencakup 4 klaster hak anak dan 1 klaster perlindungan khusus. IPA bertujuan sebagai tolok ukur bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan perlindungan anakserta menciptakan sistem yang terintegrasi. Indeks Perlindungan Anak (IPA) terdiri dari dua komponen utama, sebagai berikut :
a.Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA): Menggambarkan capaian pemenuhan hak-hak anak, yang mencakup empat klaster:
1. 1.Klaster 1 : Hak sipil dan Kebebasan
2. 2.Klaster 2 : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. 3.Klaster 3 : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
4. 4.Klaster 4 : Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang
b.Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) : Menggambarkan capaian perlindungan khusus anak dari kekerasan dan diskriminasi
1. 4.Persentase Desa Mandiri Persentase Desa Mandiri merupakan perbandingan antara jumlah desa dengan status pembangunan mandiri dibandingkan dengan total jumlah desa di tingkat nasional maupun provinsi/kabupaten/kota.Persentase Desa mandiri diukur dengan menggunakan Indeks Desa.Indeks Desa adalah ukuran tunggal yang dirancang untuk menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa di Indonesia, yang dimulai digunakan secara resmi pada tahun 2025 oleh Kementerian PPN/Bappenas.Indeks ini menggabungkan berbagai data pembangunan desa, seperti layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan, untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi desa.Desa mandiri merupakan salah satu tujuan dari pembangunan desa di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.Desa mandiri memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara mandiri, memiliki seperti ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang memadai, infrastruktur yang baik, aksesibilitas yang mudah, pelayanan umum yang berkualitas, serta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif melalui tata kelola pemerintahan desa.
2. 5.Nilai SAKIP Perangkat Daerah SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasiterhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapananggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukurankinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja.SAKIP yang diterapkan pada unit kerja perangkat daerah itu sendiri, sebagai rangkaian sistematis dari aktivitas, alat, dan prosedur untuk menetapkan dan mengukur, mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan kinerja. Tujuannya adalah untuk memastikan sumber daya yang digunakan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi kinerja pemerintah.
b.Sasaran Sementara itu yang dimaksud dengan sasaran pembangunan adalah kondisi yang menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan untuk periode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :
1. 1.Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Indikator kinerja;
a.Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) IDG adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, khususnya dalam pengambilan keputusan, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan pendapatan.IDG berfokus pada partisipasi aktif perempuan dalam berbagai bidang.IDG memberikan gambaran tentang sejauh mana perempuan memiliki kesempatan dan kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan yang penting untuk kemajuan sosial dan ekonomi. Semakin tinggi nilai IDG, semakin baik tingkat pemberdayaan dan kesetaraan gender dalam suatu wilayah.
b.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan TPAK adalah persentase jumlah perempuan usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja, baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan, dibandingkan dengan total jumlah penduduk perempuan usia kerja. Ini adalah indikator penting yang mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan pemberdayaan ekonomi perempuan dan potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
c.Indeks Perlindungan Anak (IPA)
1. 2.Meningkatnya Kemandirian Desa, indikator kinerja Persentase Desa Mandiri.
2. 3.Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah. 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah DPPPAPMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui strategi dan arahkebijakan pembangunan daerah. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan ini menjadi panduan dalam menentukan program prioritas serta fokus pembangunan daerah yang dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Arah kebijakan Renstra DPPPAPMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi DPPPAPMD Kabupaten Purworejo dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Tabel 3.2. Penahapan Renstra PD TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 Menguatkan pengarusutamaa n gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak Meningkatkan pengarusutamaa n gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak Memantabkan pengarusutamaa n gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak Mewujudkan pengarusutamaa n gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak Meneguhkan pengarusutamaa n gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak Menguatkan pembangunan desa dalam mewujudkan kemandirian desa Meningkatkan pembangunan desa dalam mewujudkan kemandirian desa Memantabkan pembangunan desa dalam mewujudkan kemandirian desa Mewujudkan pembangunan desa dalam mewujudkan kemandirian desa Meneguhkan pembangunan desa dalam mewujudkan kemandirian desa Menguatkan sistem manejemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Memantapkan Kapasitas Sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Sumber: DPPPPAPMDKabupatenPurworejo,2025 Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra PD NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 1 Meningkatnya kualitas manusia Penguatan kesetaraan gender melalui penguatan peran dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, peningkatan ketahanan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, penurunan kekerasan berbasis gender, dan penyediaan data pilah gender yang berkualitas, Penguatan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak guna meningkatnya kualitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif, layanan pengaduan dan penjangkauan penganganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tahun 2026 Peningkatan kesetaraan gender melalui penguatan peran dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, peningkatan ketahanan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, penurunan kekerasan berbasis gender, dan penyediaan data pilah gender yang berkualitas, Peningkatan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak guna meningkatnya kualitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif, layanan pengaduan dan penjangkauan penganganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tahun 2027 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Pemantapan kesetaraan gender melalui penguatan peran dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, peningkatan ketahanan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, penurunan kekerasan berbasis gender, dan penyediaan data pilah gender yang berkualitas, Pemantapan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak guna meningkatnya kualitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif, layanan pengaduan dan penjangkauan penganganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tahun 2028 Perwujudan kesetaraan gender melalui penguatan peran dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, peningkatan ketahanan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, penurunan kekerasan berbasis gender, dan penyediaan data pilah gender yang berkualitas, Perwujudan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak guna meningkatnya kualitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif, layanan pengaduan dan penjangkauan penganganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tahun 2029 Peneguhan kesetaraan gender melalui penguatan peran dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, peningkatan ketahanan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, penurunan kekerasan berbasis gender, dan penyediaan data pilah gender yang berkualitas, Peneguhan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak guna meningkatnya kualitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif, layanan pengaduan dan penjangkauan penganganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tahun 2030 2 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Penguatan produktivitas desa berorientasi pada kemandirian, kerja sama, perbaikan tata kelola dan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan masyarakat Penguatan produktivitas desa berorientasi pada kemandirian desa, kerja sama desa dengan desa, desa dengan pihak ketiga, desa dengan perguruan tinggi, perbaikan tata kelola pemerintah desa, peningkatan lembaga ekonomi desa melalui Bumdes dan Bumdesma, serta pemberdayaan masyarakat melalui lembaga desa Tahun 2026 Peningkatan produktivitas desa berorientasi pada kemandirian, kerja sama, perbaikan tata kelola dan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan masyarakat Peningkatan produktivitas desa berorientasi pada kemandirian desa, kerja sama desa dengan desa, desa dengan pihak ketiga, desa dengan perguruan tinggi, perbaikan tata kelola pemerintah desa, peningkatan lembaga ekonomi desa melalui Bumdes dan Bumdesma, serta pemberdayaan masyarakat melalui lembaga desa Tahun 2027 Pemantapan produktivitas desa berorientasi pada kemandirian, kerja sama, perbaikan tata kelola dan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan masyarakat Pemantapan produktivitas desa berorientasi pada kemandirian desa, kerja sama desa dengan desa, desa dengan pihak ketiga, desa dengan perguruan tinggi, perbaikan tata kelola pemerintah desa, peningkatan lembaga ekonomi desa melalui Bumdes dan Bumdesma, serta pemberdayaan masyarakat melalui lembaga desa Tahun 2028 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Perwujudan produktivitas desa berorientasi pada kemandirian, kerja sama, perbaikan tata kelola dan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan masyarakat Perwujudan produktivitas desa berorientasi pada kemandirian desa, kerja sama desa dengan desa, desa dengan pihak ketiga, desa dengan perguruan tinggi, perbaikan tata kelola pemerintah desa, peningkatan lembaga ekonomi desa melalui Bumdes dan Bumdesma, serta pemberdayaan masyarakat melalui lembaga desa Tahun 2029 Peneguhan produktivitas desa berorientasi pada kemandirian, kerja sama, perbaikan tata kelola dan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan masyarakat Peneguhan produktivitas desa berorientasi pada kemandirian desa, kerja sama desa dengan desa, desa dengan pihak ketiga, desa dengan perguruan tinggi, perbaikan tata kelola pemerintah desa, peningkatan lembaga ekonomi desa melalui Bumdes dan Bumdesma, serta pemberdayaan masyarakat melalui lembaga desa Tahun 2030 3 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Tahun 2026 Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Tahun 2027 Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Tahun 2028 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Tahun 2029 Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Tahun 2030 Sumber: DPPPPAPMD Kabupaten Purworejo,2025 Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo selama 5 (lima) tahun kedepan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output yang telah diidentifikasi dengan mempertimbangkan

(1)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045 (3) RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja perangkat daerah dimulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2030.Program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.Program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra PD berdasar NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan dengan sasaran pemerintah daerah dan sesuai dengan tugas dan fungsi DPPPAPMD Kabupaten Purworejo, sebagai berikut. A. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan peran mereka dalam pembangunan serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Program ini mencakup kegiatan koordinasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG); koordinasi dan pembinaan terkait perencanaan dan penganggaran responsif gender; koordinasi dan fasilitasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA); fasilitasi dan koordinasi Program Kecamatan Berdaya; pembinaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota; fasilitasi Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Dharma wanita persatuan, dan sekolah Perempuan Cerdas Masa Kini (Serat Kartini) Kabupaten Purworejo. Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase anggaran responsif gender (ARG) tingkat kabupaten sebesar 14,5% pada akhir periode RPJMD.
2.Program Perlindungan Perempuan Program perlindungan perempuan bertujuan untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya untuk mendukung Program Prioritas Sejahtera Wargane.Program perlindungan perempuan diarahkan melalui koordinasi perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan; pembinaan dan pembekalan pengasuhan keluarga rentan; serta penyediaan layanan kasus kekerasan terhadap perempuan.Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani sebesar 100% selama periode 2026 hingga 2030.
3.Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program peningkatan kualitas keluarga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga melalui berbagai aspek seperti kesehatan, ekonomi, sosial, dan pendidikan.Program ini mencakup kegiatan koordinasi dan fasilitasi peningkatan kualitas keluarga yang mendorong kesetaraan gender, perlindungan anak, dan pembentukan keluarga yang harmonis untuk mendukung Program Prioritas Sejahtera Wargane.Program ini ditargetkan untuk pencapaian hasil penilaian Pusat Perlindungan Keluarga (PUSPAGA) sebesar 245 pada akhir periode RPJMD.
4.Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) adalah upaya konkrit untuk memastikan setiap anak dapat menikmati hak-haknya, termasuk hak hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi, dan mendapatkan perlindungan. Program ini mencakup kegiatan fasilitasi Forum Komunikasi Anak Kabupaten Purworejo (Forkare); koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraanKabupaten Layak Anak (KLA); pelaksanaan pencegahan pernikahan anak dan pekerja anak; koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak/Konvensi Hak Anak (KHA); serta pembinaan, monitoring, evaluasi pelaksanaan Kecamatan/Desa Layak Anak.Program ini ditargetkan untuk pencapaian Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)sebesar 62 pada akhir periode RPJMD.
5.Program Perlindungan Khusus Anak Program Perlindungan Khusus Anak (PPA) bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman bagi anak dalam situasi dan kondisi tertentu, serta memastikan mereka mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan tumbuh kembang mereka. Program ini mencakup kegiatan koordinasi perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak; advokasi pencegahan kekerasan terhadap anak; dan kampanye perlindungan perempuan dan anak di sekolah. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) sebesar 69,90 pada akhir periode RPJMD. B. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.Program Administrasi Pemerintahan Desa Tata kelola pemerintahan desa adalah proses pengelolaan dan pengawasan sumber daya serta kebijakan di tingkat desa oleh pemerintah desa, yang bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat desa. Tata kelola yang baik di desa melibatkan partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tujuan pemerintahan desa yang good governance. Program ini diarahkan melalui kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa; Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa; Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; Penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa; Pembinaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama antar Desa; Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Kawasan Pedesaan; Fasilitasi dan Koordinasi BUMDes, BUMDesma, dan Lembaga Kerjasama Desa; Fasilitasi Penyusunan Prodeskel, Penyusunan Regulasi terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa; Penyediaan Data BPD se-Kabupaten; Pembinaan BPD; fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa; serta Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kabupaten dan Pengiriman Peserta ke Tingkat Provinsi.Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Desa yang Tertib Administrasi sebesar 100%; Persentase Bumdesma Mandiri dan kerjasama desa yang aktif sebesar 21,75% di akhir periode RPJMD.
2.Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta melibatkan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Lembaga kemasyarakatan, seperti RT/RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu dan LPM, memiliki fungsi penting dalam penampungan aspirasi masyarakat dan peningkatan kualitas hidup. Program ini diarahkan melalui kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna); Fasilitasi Lembaga RT RW; Fasilitasi dan Koordinasi penyelenggaraan Posyandu 6 SPM; Pembinaan dan pengembangan pasar desa; Pembinaan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa; Fasilitasi penyelenggaraan TTG; Fasilitasi kegiatan TMMD; Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; serta Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPPPAPMD Kabupaten Purworejo yang akan dilaksanakan selama periode 2025-2030 dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut : Tabel 4.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Tujuan: Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan anak, kemandirian desa, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Perlindungan Anak (IPA) Persentase Desa Mandiri Nilai SAKIP Perangkat Daerah S1, Meningkatnya kualitas manusia Indikator kinerja : Indeks Pembangunan Manusia Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Indeks Perlindungan Anak (IPA) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Kabupaten PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Meningkatnya Anggaran Responsif Gender (ARG) tingkat kabupaten Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksanaya Peningkatan Kapasitas di Sektor Ipoleksosbud pada Organisasi Wanita Jumlah Organisasi Wanita yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas di Sektor Ipoleksosbud Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi kewenangan kabupaten/kota Terfasilitasinya Organisasi Wanita Kewenangan Kabupaten Jumlah Organisasi wanita kewenangan kabupaten yang terfasilitasi Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub kegiatan Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota Menurunnya kekerasan terhadap perempuan Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Sub kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Sub kegiatan Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengembangan pada Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Layanan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Sub kegiatan Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya kualitas keluarga Hasil Penilaian PUSPAGA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Terlaksananya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan dikembangkan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan dikembangkan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Terlaksananya kegiatan pemenuhan hak anak yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pemenuhan hak anak yang dilaksanakan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota Sub kegiatan Pendampingan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Terlaksananya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak lingkup daerah kabupaten/ kota yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak lingkup daerah kabupaten/ kota yang dilaksanakan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan pencegahan KTA NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Sub kegiatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kta kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan kewenangan kabupaten/kota Terlaksananya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus sesuai standar Persentase Anak Korban Kekerasan yang Tertangani Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub kegiatan Layanan pendampingan korban bagi anak korban kekerasan tingkat kabupaten/kota S4, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Indikator kinerja : Laju Pertumbuhan Ekonomi Meningkatnya kemandirian desa Persentase Desa Mandiri Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatn. Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Terlaksananya pemberdayaan dan fasilitasi dalam peningkatan kapasitas pada lembaga kemasyarakatan Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sub kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Sub kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa Sub kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8
1.Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa
1.Persentase Desa yang Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Desa PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
1.Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Desa
1.Jumlah Desa yang Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Desa Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Sub kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Sub kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Sub kegiatan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Sub kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Sub kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Sub kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
2.Meningkatnya kerja sama desa
2.Persentase Bumdesma Mandiri dan Kerja Sama Desa yang Aktif PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
2.Terlaksanya Bumdes/ Bumdesma Maju dan kerjasama desa yang aktif
2.Persentase Desa yang Melaksanakan Kerjasama Antar Desa Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa Sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa S5, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Indikator kinerja : Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber:DPPPPAPMDKabupatenPurworejo,2025 Tabel 4.2. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL

(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 1 Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan anak, kemandirian desa, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 65,36 70,45 72,89 72,89 77,76 80,2 80,2 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Angka 0,263 0,262 - 0,243 0,260 - 0,232 0,258 - 0,221 0,257 - 0,210 0,255 - 0,200 0,255 - 0,200 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Angka 95,11 95,38 95,39 95,41 95,42 95,43 95,43 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Angka 0 65,15 65,74 66,32 66,91 67,5 67,5 Persentase Desa Mandiri % 25,8 26,01 26,23 26,44 26,44 26,65 26,65 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 65,36 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 80,2 02.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4.613.636.814 4.659.773.000 4.439.604.000 4.439.604.000 4.439.604.000 02.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah % 100 100 4.613.636.814 100 4.659.773.000 100 4.439.604.000 100 4.439.604.000 100 4.439.604.000 100 Sekretariat Kabupaten Purworejo 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 7 7 38.450.800 7 43.000.000 7 38.950.800 7 39.500.000 7 43.000.000 35 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 15 22 34.783.100 22 37.000.000 22 34.783.100 23 35.000.000 22 37.000.000 111 2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 6 22 3.667.700 22 5.500.000 22 3.667.700 22 4.000.000 22 5.500.000 110 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 2.08.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Dokumen 0 0 0 1 500.000 1 500.000 1 500.000 1 500.000 5 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan 36 45 4.054.947.214 45 4.033.946.200 45 3.889.323.315 45 3.887.921.000 45 3.842.924.000 225 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ Bulan 37 34 4.048.408.314 40 4.026.446.200 38 3.882.784.415 36 3.880.421.000 34 3.835.424.000 182 2.08.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD Laporan 26 44 6.538.900 44 7.500.000 44 6.538.900 44 7.500.000 44 7.500.000 220 2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Laporan 0 0 11 500.000 11 500.000 11 500.000 11 500.000 43 2.08.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 0 0 0 11 500.000 11 500.000 11 500.000 11 500.000 55 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen 0 0 17 500.000 17 500.000 17 500.000 17 500.000 68 2.08.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dokumen 0 0 0 17 500.000 17 500.000 17 500.000 17 500.000 85 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 6 8 104.397.200 8 112.497.000 8 101.000.000 8 101.000.000 8 112.497.000 40 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 3 3.750.000 3 4.500.000 3 2.500.000 3 2.500.000 3 4.500.000 15 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 16 3.256.500 16 3.700.000 16 2.500.000 16 2.500.000 16 3.700.000 80 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 11 1 35.490.000 1 36.197.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 36.197.000 5 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 2 3 2.499.000 3 3.200.000 3 1.500.000 3 1.500.000 3 3.200.000 15 2.08.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket 1 6 1.248.700 6 1.400.000 6 1.500.000 6 1.500.000 6 1.400.000 30 2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 0 0 0 12 1.000.000 12 500.000 12 500.000 12 1.000.000 60 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 12 58.153.000 12 62.000.000 12 62.000.000 12 62.000.000 12 62.000.000 60 2.08.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 0 0 0 2 500.000 2 500.000 2 500.000 2 500.000 10 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan Unit 2 1 6.513.000 10 50.000.000 0 0 5 30.000.000 16 2.08.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.08.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 4 0 0 5 30.000.000 0 0 0 0 5 30.000.000 24 2.08.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 3 1 6.513.000 5 20.000.000 0 0 0 0 0 0 21 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan 2 24 130.145.600 24 130.146.800 24 130.146.885 24 131.000.000 24 131.000.000 120 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 12 53.921.600 12 53.922.800 12 53.922.885 12 54.000.000 12 54.000.000 60 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 12 76.224.000 12 76.224.000 12 76.224.000 12 77.000.000 12 77.000.000 60 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan 3 5 279.183.000 5 289.183.000 5 279.183.000 5 279.183.000 5 279.183.000 25 2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 8 1 39.950.000 1 39.950.000 1 39.950.000 1 39.950.000 1 39.950.000 5 2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 0 15 124.390.000 15 124.390.000 15 124.390.000 15 124.390.000 15 124.390.000 75 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 42 43 30.260.000 43 30.260.000 43 30.260.000 43 30.260.000 43 30.260.000 215 2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi Unit 1 4 72.383.000 5 82.383.000 5 72.383.000 5 72.383.000 4 72.383.000 23 2.08.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi Unit 0 7 12.200.000 7 12.200.000 9 12.200.000 10 12.200.000 10 12.200.000 43 2 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Indeks Perlindungan Anak (IPA) Angka 0 65,15 65,74 66,32 66,91 67,5 67,5 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Angka 73,18 73,58 73,98 74,38 74,78 75,22 75,22 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan % 62,87 66,07 67,06 68,06 69,05 70,05 70,05 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 02.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 983.831.100 1.244.894.000 983.831.000 999.376.000 1.015.165.000 02.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Meningkatnya kualitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Kabupaten % 13,88 14 272.893.900 14,2 439.295.000 14,3 272.894.000 14,4 277.206.000 14,5 281.585.000 14,5 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Anggaran Responsif Gender (ARG) tingkat kabupaten Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan PPRG Perangkat daerah 41 43 42.709.300 43 91.242.800 43 45.000.000 43 46.000.000 43 50.000.000 43 2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG Laporan 1 1 42.709.300 1 91.242.800 1 45.000.000 1 46.000.000 1 50.000.000 5 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksanaya Peningkatan Kapasitas di Sektor Ipoleksosbud pada Organisasi Wanita Jumlah Organisasi Wanita yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas di Sektor Ipoleksosbud Organisasi 0 34 11.672.900 34 38.052.200 34 12.000.000 34 12.000.000 34 13.000.000 34 2.08.02.2.02.0008 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi Orang 0 0 0 40 20.000.000 0 0 0 0 0 0 40 2.08.02.2.02.0009 Peningkatan Kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi kewenangan kabupaten/kota Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan Orang 0 60 11.672.900 60 18.052.200 60 12.000.000 60 12.000.000 60 13.000.000 300 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Terfasilitasinya Organisasi Wanita Kewenangan Kabupaten Jumlah Organisasi wanita kewenangan kabupaten yang terfasilitasi Organisasi 2 3 218.511.700 3 310.000.000 3 215.894.000 3 219.206.000 3 218.585.000 3 2.08.02.2.03.0007 Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan Lembaga 2 3 218.511.700 3 310.000.000 3 215.894.000 3 219.206.000 3 218.585.000 3 02.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Menurunnya kekerasan terhadap perempuan Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani % 100 100 370.445.700 100 429.091.000 100 370.446.000 100 376.299.000 100 382.244.000 100 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/ kota Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan kegiatan 1 0 1 25.000.000 0 0 1 20.000.000 5 2.08.03.2.01.0006 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota Lembaga 16 0 0 16 25.000.000 0 0 0 0 16 20.000.000 16 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Perlindungan % 100 100 282.287.700 100 315.933.000 100 282.288.000 100 288.141.000 100 274.086.000 100 2.08.03.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota Orang 89 55 135.902.700 60 169.548.000 60 135.903.000 60 141.756.000 60 127.701.000 295 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 2.08.03.2.02.0009 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota Orang 0 20 146.385.000 20 146.385.000 20 146.385.000 20 146.385.000 20 146.385.000 100 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengembangan pada Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Layanan Lembaga 0 16 88.158.000 16 88.158.000 16 88.158.000 16 88.158.000 16 88.158.000 16 2.08.03.2.03.0007 Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan Orang 0 16 88.158.000 16 88.158.000 16 88.158.000 16 88.158.000 16 88.158.000 16 02.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Meningkatnya kualitas keluarga Hasil Penilaian PUSPAGA Angka 215 225 14.232.200 230 20.429.000 235 14.232.000 240 14.457.000 245 14.685.000 245 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan dikembangkan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan dikembangkan Lembaga 0 1 14.232.200 1 20.429.000 1 14.232.000 1 14.457.000 1 14.685.000 1 2.08.04.2.02.0007 Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas Lembaga 0 16 14.232.200 16 20.429.000 16 14.232.000 16 14.457.000 16 14.685.000 16 02.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Angka 61,54 61,7 134.182.300 61,78 157.100.000 61,86 134.182.000 61,94 136.302.000 62 138.456.000 62 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya kegiatan pemenuhan hak anak yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pemenuhan hak anak yang dilaksanakan kegiatan 0 2 134.182.300 2 157.100.000 2 134.182.000 2 136.302.000 2 138.456.000 2 2.08.06.2.02.0007 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) Lembaga 106 106 43.223.400 100 48.000.000 100 44.000.000 100 44.000.000 100 45.000.000 100 2.08.06.2.02.0009 Pendampingan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan Lembaga 1.135 150 90.958.900 150 109.100.000 150 90.182.000 150 92.302.000 150 93.456.000 150 02.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan. eksploitasi. penelantaran. perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Angka 69,3 69,5 192.077.000 69,6 198.979.000 69,7 192.077.000 69,8 195.112.000 69,9 198.195.000 69,9 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak lingkup daerah kabupaten/ kota yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak lingkup daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan kegiatan 0 1 108.322.000 2 115.224.000 2 108.322.000 2 111.357.000 2 114.440.000 9 2.08.07.2.01.0006 Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota Dokumen 0 0 0 1 6.902.000 0 0 1 3.035.000 1 6.118.000 1 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 2.08.07.2.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat Kab/Kota Kegiatan 0 1 108.322.000 1 108.322.000 1 108.322.000 1 108.322.000 1 108.322.000 1 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus sesuai standar Persentase Anak Korban Kekerasan yang Tertangani % 0 100 83.755.000 100 83.755.000 100 83.755.000 100 83.755.000 100 83.755.000 100 2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi anak korban kekerasan tingkat kabupaten/kota Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban tingkat kabupaten/kota Orang 0 50 83.755.000 50 83.755.000 50 83.755.000 50 83.755.000 50 83.755.000 50 3 Meningkatnya kemandirian desa Persentase Desa Mandiri % 25,8 26,01 26,23 26,44 26,44 26,65 26,65 02.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8.776.737.000 8.943.377.000 8.776.738.000 8.812.022.000 8.951.251.000 02.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya kerja sama desa Persentase Bumdesma Mandiri dan Kerja Sama Desa yang Aktif % 19,19 20,04 6.619.659.100 20,47 6.715.217.000 20,9 6.619.660.000 21,32 6.620.862.000 21,75 6.725.471.000 21,75 Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Kabupaten Purworejo Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa Persentase Desa yang Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Desa % 100 100 100 100 100 100 100 Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten Purworejo 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Desa Jumlah Desa yang Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Desa Desa 469 469 6.619.659.100 469 6.715.217.000 469 6.619.660.000 469 6.620.862.000 469 6.725.471.000 469 Terlaksananya Bumdes/ Bumdesma Maju dan kerjasama desa yang aktif Persentase Desa yang Melaksanakan Kerjasama Antar Desa % 19,19 20,04 20,47 20,9 21,32 21,75 21,75 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Dokumen 1 1 6.911.300 1 10.000.000 1 7.000.000 1 7.000.000 1 7.000.000 1 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dokumen 1 1 6.029.127.900 1 5.955.739.000 1 6.119.821.500 1 6.110.523.500 1 6.215.132.500 1 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Orang 469 469 40.851.800 469 42.000.000 469 40.000.000 469 40.000.000 469 40.000.000 469 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Dokumen 1 1 26.612.900 1 80.000.000 1 50.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Laporan 1 341 157.768.300 341 223.784.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun Dokumen 1 1 2.144.800 1 7.460.000 1 3.500.000 1 4.000.000 1 4.000.000 1 2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Dokumen 1 1 60.004.000 1 62.500.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 1 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Dokumen 1 1 34.207.800 1 35.000.000 1 32.000.000 1 32.000.000 1 32.000.000 1 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Orang 469 469 34.691.800 469 50.000.000 469 40.000.000 469 40.000.000 469 40.000.000 469 2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Desa 12 29 227.338.500 40 238.734.000 50 227.338.500 60 227.338.500 70 227.338.500 70 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Dokumen 1 0 0 1 10.000.000 0 0 0 0 0 0 1 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 02.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat % 97,62 98,09 2.157.077.900 98,19 2.228.160.000 98,76 2.157.078.000 99,32 2.191.160.000 100 2.225.780.000 100 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pemberdayaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dalam peningkatan kapasitas Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan Lembaga 6 6 2.157.077.900 6 2.228.160.000 6 2.157.078.000 6 2.191.160.000 6 2.225.780.000 6 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Lembaga 6 6 59.690.800 6 60.000.000 6 60.000.000 6 60.000.000 6 60.000.000 6 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Dokumen 1 1 5.338.900 1 5.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 1 5.000.000 1 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Laporan 1 1 30.748.900 1 54.303.500 1 25.221.500 1 19.303.500 1 41.923.500 1 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGE T PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Laporan 1 1 1.786.949.100 1 1.788.856.500 1 1.788.856.500 1 1.788.856.500 1 1.788.856.500 1 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Dokumen 1 1 274.350.200 1 320.000.000 1 280.000.000 1 320.000.000 1 330.000.000 1 Jumlah 14.374.204.914 14.848.044.000 14.200.173.000 14.251.002.000 14.406.020.000 Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan dokumen perencanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan laporan kinerja Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyusunan dokumen data dasar pembangunan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai selama 12 bulan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Penyusunan Dokumen administrasi kepegawaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan/ penggandaan Penyediaan Bahan/Material Penyediaan bahan/ material Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi kunjungan tamu dalam kurun waktu satu tahun Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Layanan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Laporan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan/ mesin lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana/ prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana/ prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan/ mesin lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya 2 PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Meningkatnya kualitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Rakor Pengarusutamaan Gender (PUG), Pelatihan PPRG, Rapat Penerimaan Penganugerahan Ekapraya (PPE), Fasilitasi dan Monev GAP GBS OPD, Rakor Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), fasilitasi kecamatan berdaya Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Sosialisasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Peningkatan Kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi kewenangan kabupaten/kota Pembekalan Perempuan di Bidang Politik Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota Fasilitasi Kegiatan organisasi wanita

1.Dharma Wanita Kab. Purworejo
2.Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kab. Purworejo
3.Sekolah Perempuan Cerdas Masa Kini (Serat Kartini) 3 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Menurunnya kekerasan terhadap perempuan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Rakor Pencegahan Kekerasan Keluarga Rentan, Sosialisasi Pembentukan PATBM di Desa, Pelatihan Konseling Kader Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Menerima laporan pengaduan langsung dan tidak langsung, Pelayanan Penjangkauan, Pelayanan Penampungan Sementara, Pelayanan Pendampingan Korban, Gelar kasus, mediasi, Layanan Pengelolaan kasus Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Layanan pendampingan korban kekerasan dan mediasi Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi penguatan lembaga penyedia layanan 4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Meningkatnya kualitas keluarga Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rapat Koordinasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Sosialisasi Peningkatan Kualitas Keluarga, Rapat Koordinasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) 5 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota
1.Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Anak dan Pekerja Anak
2.Sosialisasi Sekolah Ramah Anak / Konvensi Hak Anak (KHA)
3.Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)
4.Kabupaten Layak Anak : Rakor Tim KLA
5.Evaluasi Kecamatan/ Desa Layak Anak Pendampingan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota
1.Fasilitasi Kegiatan Rembugan Bocah Purworejo dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Anak Kabupaten Purworejo (Forkare)
2.Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Anak Kabupaten Purworejo (Forkare)
3.Penyuluhan Forkare ke sekolah 6 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan. eksploitasi. penelantaran. perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/ program/kegiatan pencegahan KTA Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan pencegahan KTA Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kta kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan kewenangan kabupaten/kota
1.Pelatihan Trust and safety trainning internet aman
2.Kampanye Perlindungan Perempuan dan Anak di sekolah Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Layanan pendampingan korban bagi anak korban kekerasan tingkat kabupaten/kota
1.Pelayanan Pengaduan Masyarakat
2.Pelayanan Penjangkauan
3.Pelayanan Pendampingan Korban
4.Gelar Kasus
5.Mediasi
6.Pelayanan Penampungan Sementara 7 PROGRAM PENATAAN DESA Meningkatnya kualitas penataan desa Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Sosialisasi Bantuan Gubernur tahun 2026 dan Banbup 2026, Sosialisasi Penyusunan LPJ Bantuan Gubernur tahun 2026 dan Banbup, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Bantuan Gubernur tahun 2026 dan Bantuan Bupati 2026 Sosialisasi Bangub 2026 tingkat Prop Jateng, Rakor Percepatan Pencairan Bangub tahun 2026 tingkat Prop Jateng, Pengiriman berkas pencairan Bangub 2026 dan LPJ Bangub 2025 8 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
1.Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa
2.Meningkatnya kerja sama desa Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Rakor Camat/Sekcam/ Kasi Pemerintahan Kecamatan, TAPM//Korcam PD untuk Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi/Juknis baru, koordinasi pelaksaaan program kerja, Updating data personil Aparatur Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Penyaluran Dana Transfer Desa (DD, ADD, PDRD, Bankeu Siltap Staf, Insentif Tambahan DD), Pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi Kades dan Perangkat Desa, Penyusunan Regulasi yang mengatur Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan Desa Anti Korupsi Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kades dan Perangkat Desa, pelayanan konsultasi pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Desa, pemberian persetujuan/penolakan Bupati untuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap kinerja perangkat desa Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa Updating data Pengurus Bumdes se Kabupaten, Pemeringkatan Status Bumdes, Pembinaan Manajemen Pengelolaan Bumdes, Fasilitasi kegiatan Pameran produk Bumdes Rakor Pengembangan Kawasan Perdesaan tingkat Kabupaten, Monitoring dan evaluasi ke Kawasan yang sudah terbentuk, Pembekalan Mahasiswa KKN, Monitoring dan evaluasi ke Desa tempat pelaksanaan KKN Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Penyusunan Regulasi terkait Pilkades dan Pilkades PAW, Fasilitasi Proses Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kades Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Updating data (pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan data dan informasi Prodeskel, Status Desa Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Fasilitasi penyusunan Perbup yang mengatur kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Inventarisasi Aset Desa se Kabupaten, Pelatihan SiPades. Fasilitasi ijin Tukar Menukar TKD, Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Aset Desa Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Tersedianya data pengurus BPD dan pembinaan anggota BPD dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Penentuan Titik Koordinat dan BA Kesepakatan serta Peta 12 Batas Desa di Kecamatan Grabag, Verifikasi Pembuatan Peta Desa dengan BIG, Perbup Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Updating data perkembangan desa pada aplikasi Epdeskel, Fasilitasi kegiatan Lomba desa tingkat kabupaten dan propinsi 9 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatn. Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat - Peningkatan mutu Kader Posyandu - Peran aktif KPMD dalam pembangunan partisipatif - Fasilitasi insentif RT dan RW Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Pembinaan/bintek pengurus pasar desa Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Bintek TTG, Seleksi TTG Kategori Unggulan, TTG Kategori Inovasi dan TTGKategori Posyantekdes Berprestasi tingkat kabupaten, Tk. Provinsi dan Tk. Nasional, Mengikuti Gelar TTG Nasional Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Bulan Bhakti Gotong Royong (Pencanangan Upacara BBGRM) Fasilitasi kegiatan TMMD (Sosialisasi, Penyuluhan,Pelaksanaan pembukaan dan penutupan TMMD) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Peningkatan mutu kader PKK Tk. Kecamatan dan Desa Memantau, membina dan memverifikasi kegiatan PKK di Kecamatan dan Desa Sumber:DPPPPAPMDKabupatenPurworejo,2025 4.2. Dukungan terhadap Nasional, Provinsi dan Kegiatan Unggulan Daerah Arah kebijakan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 disusun sebagai acuan bagi penyusunan tema 5 (lima) lima tahunan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Purworejo. Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2025- 2045 disusun dengan mengacu kepada arah kebijakan di dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) tahun 2025- 2045 dan arah kebijakan kewilayahan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025- 2045 untuk Kabupaten Purworejo. Kabupaten Purworejo akan dikembangkan sebagai pusat kegiatan pertanian, perikanan dan pariwisata berdasarkan arah kebijakan kewilayahan Provinsi Provinsi Jawa Tengah.

a.Dukungan terhadap Asta Cita No Asta Cita Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Penjangkauan, pemberian perlindungan, pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan PPPA DPPPAPPMD Sumber:DPPPPAPMDKabupatenPurworejo,2025
b.Dukungan terhadap Program Nasional No Program Strategis Nasional Program Dukungan di Kabupaten Purworejo Aktivitas Pendukung di 2026- 2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah Terkait 1 Penanggulangan kemiskinan Program Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Permasdes DPPPAPMD
a.Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa Monitoring dan evaluasi Bumdesma LKD, Fasilitasi kerjasama Desa dengan Desa, kerjasama Desa dengan perusahaan dan kerjasama Desa dengan Universitas/KKN Permasdes DPPPAPMD Program Perlindungan Perempuan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten PPPA DPPPAPMD Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Permasdes DPPPAPMD Sumber:DPPPPAPMDKabupatenPurworejo,2025
c.Dukungan terhadap Program Delegasi Provinsi No Program Delegasi Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center) Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak PPPA DPPPAPMD 2 Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan Layanan rumah perlindungan PPPA DPPPAPMD 3 BUMDES Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng) Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa Permasdes DPPPAPMD 4 Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan, dan anak Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan PPPA DPPPAPMD 5 Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana Fasilitasi peningkatan kawasan perdesaan (kerjasama antar desa atau kerja sama dengan pihak ketiga) Permasdes DPPPAPMD Fasilitasi kegiatan BUMDesma Permasdes DPPPAPMD 6 Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan bio gas, hydro, maupun tenaga surya Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna Permasdes DPPPAPMD Fasilitasi pemerintah desa dalam peningkatan desa mandiri energi 7 Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan Pemberdayaan wanita mandiri PPPA DPPPAPMD Sumber:DPPPPAPMDKabupatenPurworejo,2025
d.Dukungan terhadap Kegiatan Unggulan Daerah/Pitulungan No Program Unggulan Kegiatan Unggulan 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Sejahtera Wargane Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Perangkat Daerah. Semua Sub Kegiatan OPD dapat di PPRGkan PPPA DPPPAPMD Pemberian bantuan hukum, pendidikan, pembinaan, dan pengembangan organisasi perempuan dan perempuan difabel. Pemberian bantuan hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan PPPA DPPPAPMD Membentuk lembaga/forum/ satuan tugas yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat desa/ kelurahan. Optimalisasi Pembentukan RPPA di Kecamatan Berdaya PPPA DPPPAPMD No Program Unggulan Kegiatan Unggulan 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah Penguatan koordinasi, kerja sama, dan sinergi antar satuan kerja dan lembaga jejaring dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak. Fasilitasi penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak yang berjenjang dari pemulihan korban secara berkelanjutan dan menyediakan akses rujukan PPPA DPPPAPMD Pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak Penanganan kasus kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak PPPA DPPPAPMD 2 Rame Pasare Hilirisasi hasil penelitian/ penerapan teknologi tepat guna.
1. 1.Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan tekhnis, pelayanan informasi dan promosi berbagai jenis TTG kepada masyarakat
2. 2.Melaksanakan lomba TTG dan pemenang juara pertama diusulkan mengikuti lomba di tingkat Provinsi Permasdes DPPPAPMD Sumber: DPPPPAPMD Kabupaten Purworejo,2025 4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
a.Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penentuan indikator dan target kinerja dalam penyelenggaraan bidang urusan adalah proses menetapkan ukuran keberhasilan dan target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi atau instansi, baik di tingkat daerah maupun kementerian/lembaga. Indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur, sedangkan target kinerja adalah angka kuantitatif yang ingin dicapai dari indikator tersebut. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 telah disusun indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam5 (lima) tahun mendatang dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sesuai tugas dan fungsi DPPPAPMD Kabupaten Purworejo, sebagai berikut
1. 1.Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indikator bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan dan anak, serta kualitas hidup mereka. Aspek penting dalam penyelenggaraan bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagai berikut:
a.Pengarusutamaan Gender, integrasi perspektif gender dalam semua kebijakan dan program pembangunan
b.Penguatan Kelembagaan, peningkatan kapasitas lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. c.Peningkatan Kualitas Hidup, upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. d.Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Program dan kegiatan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memberikan dukungan bagi korban. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara, di mana perempuan dan anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi diri dan hidup sejahtera.
1. 2.Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kinerja urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di tingkat kabupaten mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, memperkuat kelembagaan desa, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Faktor sosial budaya juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi desa, misalnya adanya semangat gotong royong, kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam, dan tradisi yang mendukung kegiatan ekonomi dapat menjadi potensi untuk pertumbuhan desa. Kemitraan antara pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan sumber daya dan pengembangan usaha dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui kerja sama desa dan pembentukan kawasan perdesaan.Kualitas SDM yang baik, termasuk pendidikan dan keterampilan, sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa. SDM yang berkualitas akan lebih produktif dan inovatif dalam mengelola sumber daya desa.
b.Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran. Indikator kinerja dalam sebuah organisasi merupakan alat atau mediayang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan entitas organisasidalam mencapai tujuan dan sasarannya.Indikator kinerja yang baik akanmenghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baikdan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Indikator kinerjayang didukung oleh suatu sistem pengumpulan dan pengelolahan data yangkinerja yang memadahi, akan dapat memberikan arah organisasi pada hasilpengukuran yang handal realliable mengenai hasil apa saja yang telahdiperoleh selama periode aktivitasnya. Indikator kinerja sebenarnya tidakhanya dapat digunakan pada saat penyusunan laporanpertanggungjawaban saja, namun indikator kinerja juga dapat menjadikomponen yang sangat penting pada saat perencanaan kinerja.Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alatukur yang akan yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencanayang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saatmerencanakan kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebihmeningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektifkeberhasilannya. Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama PD NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Angka 0,33 0,32 0,32 0,31 0,30 0,29 Tujuan PD 2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Angka 95,37 95,38 95,39 95,41 95,42 95,43 Tujuan PD 3 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Angka 64,56 65,15 65,74 66,32 66,91 67,5 Tujuan PD 4 Persentase Desa Mandiri Persentase 25.91 26.01 26.23 26.44 26.44 26.65 Tujuan PD 5 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Tujuan PD 6 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Angka 73,38 73,58 73,98 74,38 74,78 75,22 Sasaran PD 7 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Angka 64,56 65,15 65,74 66,32 66,91 67,5 Sasaran PD 8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Persentase 65,07 66,07 67,06 68,06 69,05 70,05 Sasaran PD 9 Persentase Desa Mandiri Persentase 25.91 26.01 26.23 26.44 26.44 26.65 Sasaran PD 10 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Sasaran PD Sumber: DPPPPAPMD Kabupaten Purworejo, 2025 Indikator tujuan dan sasaran yang mempengaruhi pencapaian kinerja penyelenggaraan DPPPAPMD Kabupaten Purworejo, sebagai berikut : A. Indikator tujuan :
1. 1.Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Ukuran yang digunakan untuk mengukur kesenjangan antara laki- laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan (pendidikan dan keterwakilan politik), serta partisipasi dalam pasar kerja. Nilai IKG berkisar antara 0 hingga 1, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan ketimpangan yang lebih besar antara laki-laki dan perempuan. IKG digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana ketimpangan gender berdampak pada pencapaian pembangunan manusia dan memberikan gambaran tentang keberhasilan program-program pengarusutamaan gender. Dengan kata lain, semakin rendah nilai IKG, semakin baik kesetaraan gender di suatu wilayah.
2. 2.Indeks Pembangunan Gender (IPG) IPG mengukur pencapaian dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia: kesehatan (misalnya, harapan hidup), pendidikan (misalnya, tingkat melek huruf dan partisipasi sekolah), dan penguasaan sumber daya ekonomi (misalnya, pendapatan dan kesempatan kerja). IPG membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana ketidaksetaraan gender masih menjadi masalah dan memberikan informasi yang diperlukan untuk merancang kebijakan dan program yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
3. 3.Indeks Perlindungan Anak (IPA) Indeks Perlindungan Anak (IPA)adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan perlindungan anak di Indonesia, mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA). IPA terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA), yang masing-masing mencakup 4 klaster hak anak dan 1 klaster perlindungan khusus. IPA bertujuan sebagai tolok ukur bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan perlindungan anakserta menciptakan sistem yang terintegrasi. Indeks Perlindungan Anak (IPA) terdiri dari dua komponen utama, sebagai berikut :
a.Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA): Menggambarkan capaian pemenuhan hak-hak anak, yang mencakup empat klaster:
1. 1.Klaster 1 : Hak sipil dan Kebebasan
2. 2.Klaster 2 : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. 3.Klaster 3 : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
4. 4.Klaster 4 : Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang
b.Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) : Menggambarkan capaian perlindungan khusus anak dari kekerasan dan diskriminasi
1. 6.Persentase Desa Mandiri Persentase status desa mandiri adalah perbandingan jumlah desa yang berstatus mandiri dengan total desa di suatu wilayah (misalnya, kabupaten, provinsi, atau bahkan skala nasional). Ini memberikan gambaran tentang seberapa banyak desa dalam wilayah tersebut yang telah mencapai tingkat kemandirian tertinggi.Proporsi desa- desa yang mencapai tingkat kemandirian tertinggi dalam pembangunan desa, diukur berdasarkan Indeks Desa.Desa mandiri adalah desa yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kuat, serta pemerintahan yang efektif dan partisipatif.Persentase ini menunjukkan sejauh mana suatu wilayah atau daerah telah berhasil dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
2. 5.Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. B. Indikator sasaran :
3. 1.Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) IDG bertujuan untuk mengukur sejauh mana perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik, termasuk keterlibatan dalam posisi pengambilan keputusan, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan pendapatan. IDG yang tinggi menunjukkan bahwa perempuan memiliki akses dan kesempatan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan dibandingkan dengan IDG yang rendah.
4. 6.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Persentase jumlah perempuan usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja, baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan, dibandingkan dengan total jumlah penduduk perempuan usia kerja. Ini adalah indikator penting yang mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi.
5. 7.Indeks Perlindungan Anak (IPA) Indeks Perlindungan Anak (IPA)adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan perlindungan anak di Indonesia, mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA). IPA terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA), yang masing-masing mencakup 4 klaster hak anak dan 1 klaster perlindungan khusus. IPA bertujuan sebagai tolok ukur bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan perlindungan anakserta menciptakan sistem yang terintegrasi. Indeks Perlindungan Anak (IPA) terdiri dari dua komponen utama, sebagai berikut :
a.Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA): Menggambarkan capaian pemenuhan hak-hak anak, yang mencakup empat klaster:
1. 1.Klaster 1 : Hak sipil dan Kebebasan
2. 2.Klaster 2 : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. 3.Klaster 3 : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
4. 4.Klaster 4 : Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang
b.Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) : Menggambarkan capaian perlindungan khusus anak dari kekerasan dan diskriminasi
1. 8.Persentase Desa Mandiri Persentase status desa mandiri adalah perbandingan jumlah desa yang berstatus mandiri dengan total desa di suatu wilayah (misalnya, kabupaten, provinsi, atau bahkan skala nasional). Ini memberikan gambaran tentang seberapa banyak desa dalam wilayah tersebut yang telah mencapai tingkat kemandirian tertinggi.Proporsi desa-desa yang mencapai tingkat kemandirian tertinggi dalam pembangunan desa, diukur berdasarkan Indeks Desa.Desa mandiri adalah desa yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kuat, serta pemerintahan yang efektif dan partisipatif.Persentase ini menunjukkan sejauh mana suatu wilayah atau daerah telah berhasil dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
2. 9.Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Bidang Penanggung Jawab KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Angka 0,33 0,32 0,32 0,31 0,30 0,29 BIDANG PPPA IUP 2 Persentase Desa Mandiri % 25,91 26,01 26,23 26,44 26,44 26,65 BIDANG APD, BIDANG PKD, BIDANG PM IUP 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan % 65,07 66,07 67,06 68,06 69,05 70,05 BIDANG PPPA IUP 4 Persentase ARG pada belanja langsung APBD % 14 14 14,2 14,3 14,4 14,5 BIDANG PPPA Permendag ri No.18 Tahun 2020 5 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten % 100 100 100 100 100 100 BIDANG PPPA Permendag ri No.18 Tahun 2020 6 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) per 100.000 jiwa 0,014 0,015 0,016 0,017 0,018 0,019 BIDANG PPPA Permendag ri No.18 Tahun 2020 7 Persentase pengentasan desa tertinggal % 100 100 100 100 100 100 BIDANG APD, BIDANG PKD Permendag ri No.18 Tahun 2020 8 Persentase peningkatan status desa mandiri % 25,59 26.01 26.23 26.44 26.65 26,86 BIDANG APD, BIDANG PKD Permendag ri No.18 Tahun 2020 Sumber:DPPPPAPMDKabupatenPurworejo,2025 Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten PurworejoTahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana KerjaDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo setiap tahunnya. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana StrategisDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:
a.Rencana StrategisDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejosetiap tahun.
b.Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c.KepalaDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana StrategisDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten PurworejoKabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat. 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:
a.Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
b.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025- 2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
c.Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Renstra memuat tentang tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan indikatif Perangkat Daerah, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah. Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo selaku Kepala Perangkat Daerah, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bapperida Kabupaten Purworejo. Selain itu Renstra juga berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran Perangkat daerah serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat daerah dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui sebagai berikut :
a.Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan dimulai dengan kegiatan orientasi mengenai Renstra, penyusunan agenda kerja serta pengumpulan data dan informasi.
b.Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah.
c.Tahapan penetapan Renstra PD. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo. Selain itu, Renstra Perangkat Daerah juga berpedoman pada Renstra K/L dan Renstra Provinsi. Selanjutnya, Renstra yang merupakan rencana jangka menengah dijabarkan melalui Rencana Tahunan / Rencana Jangka Pendek dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja). Apabila diilustrasikan dengan gambar, Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut : Gambar 1.2 Adapun tahapan persiapan penyusunan Renstra yang dilakukan oleh Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :
1. 1.Persiapan Penyusunan Persiapan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah meliputi: a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; b) Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah; c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. 2.Penyusunan Rancangan Awal Renstra Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD yang mencakup : a) Analisis gambaran pelayanan; b) Analisis permasalahan; c) Penelaahan dokumen perencanaan lainnya; d) Analisis isu strategis; e) Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD; f) Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan g) Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (f) serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat : a) Pendahuluan; b) Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah; c) Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah; d) Tujuan dan Sasaran; e) Strategi dan Arah Kebijakan; f) Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan; g) Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; serta h) Penutup.
3. 3.Penyusunan Rancangan Renstra Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah selanjutnya dibahas dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dengan hasil kesepakatan dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bapperida untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD. Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Hasil verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra Perangkat Daerah.
4. 4.Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bapperida serta dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
5. 5.Perumusan Rancangan Akhir Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
6. 6.Penetapan Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bapperida untuk diverifikasi paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah. Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Apabila pada hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Bapperida dapat menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bapperida untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah. Bapperida menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut : Tabel 1.1 Agenda Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kab. Purworejo Tahun 2025 – 2029 NO TAHAPAN WAKTU PELAKSANAAN
7. 1.Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Minggu ke-2 Februari 2025
8. 2.Penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Minggu ke-4 Maret 2025
9. 3.Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Minggu ke-3 April 2025
10. 4.Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Minggu ke-4 April 2025
11. 5.Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Minggu ke-2 Agustus 2025
12. 6.Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Minggu ke-3 Agustus 2025
13. 7.Penetapan Renstra Perangkat Daerah Minggu ke-1 September 2025nggu ke – 3 Sember021 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN Memuat tentang Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :
14. 1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
15. 2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
16. 3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
17. 4.Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
18. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
19. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
20. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
22. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan;
23. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
24. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
25. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
27. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
28. 15.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
29. 16.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
30. 17.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
31. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
33. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. 22.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
36. 23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
37. 24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
38. 25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
39. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
40. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
41. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024);
42. 29.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025);
43. 30.Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Seri D Nomor 13). 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
a.Maksud Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029 adalah untuk penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan 5 (lima) tahunan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo.
b.Tujuan Tujuan penyusunan renstra adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, rencana tersebut tidak semata mata hanya disusun dan didiamkan, tapi melainkan rencana yang telah dibuat harus dilaksanakan sebagai acuan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang bekerja efektif dan berkinerja, dalam menilai apakah organisasi tersebut memiliki kinerja yang baik, maka bisa dilihat dari seberapa banyak rencana strategi yg dilaksanakan. Selengkapnya mengenai tujuan disusunnya Renstra sebagai berikut :
1. 1.Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.
2. 2.Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.
3. 3.Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur.
4. 4.Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika Penulisan Renstra Dinas Kabupaten Purworejo sebagai berikut :
5. 1.Kepala Dinas;
6. 2.Sekretariat, membawahi :
a.Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
b.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
1. 3.Bidang Lalu Lintas, membawahi :
a.Seksi Pengembangan Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan; dan
b.Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
1. 4.Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran, membawahi :
a.Seksi Angkutan;
b.Seksi Pengelolaan Terminal; dan
c.Seksi Perparkiran
1. 5.Bidang Pengujian Kendaraan dan Perbengkelan, membawahi :
a.Pejabat Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor; dan
b.Pelaksana Administrasi Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.
1. 6.Kelompok Jabatan Fungsional. BAGAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWOREJO LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 128 TAHUN 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT BIDANG LALU LINTAS BIDANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BIDANG ANGKUTAN, TERMINAL DAN PERPARKIRAN Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor SEKSI Angkutan SEKSI Pengembangan Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan SEKSI Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas SEKSI Pengelolaan TerminalUPT SEKSI Perparkiran Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :
2. 1.Tugas Pokok Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, yang meliputi lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, serta angkutan terminal dan perparkiran.
3. 2.Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
a.perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan yang meliputi bidang lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, angkutan, terminal dan perparkiran;
b.penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang perhubungan yang meliputi bidang lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, angkutan, terminal dan perparkiran;
c.pembinaan dan pengendalian teknis bidang perhubungan yang meliputi bidang bidang lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, angkutan, terminal dan perparkiran;
d.penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang perhubungan yang meliputi bidang lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, angkutan, terminal dan perparkiran;
e.pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang perhubungan yang meliputi bidang lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, angkutan, terminal dan perparkiran;
f.pembinaan UPT dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
g.penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang perhubungan yang meliputi bidang lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, angkutan, terminal dan perparkiran;
h.penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perhubungan; dan
i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
1. 3.Tata Kerja Untuk mempermudah pembagian tugas dan tanggung jawab, Dinas Perhubungan membawahkan 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) bidang yang masing – masing mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda – beda. Adapun Sekretariat dan Bidang tersebut adalah :
a.Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas-tugas Bidang secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan dan keuangan serta umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a.pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
b.pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
c.pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
d.pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian;
e.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsi. Sekretariat membawahkan : 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang perencanaan dan keuangan yang meliputi menyelenggarakan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja, menyusun perjanjian kinerja; menyelenggarakan administrasi keuangan dan menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah kewenangan DINHUB serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas jabatannya. 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi menyelenggarakan administrasi barang milik daerah, menyelenggarakan administrasi umum, menyelenggarakan pengadaaan barang milik daerah, menyediakan jasa, menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah, dan menyelenggarakan administrasi kepegawaian serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas jabatannya.
b.Bidang Lalu Lintas Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang lalu lintas, yang meliputi Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten, Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten, dan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan. Dalam penyelenggaraan tugas Bidang Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :
a.penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten;
b.penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten;
c.penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten;
d.penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten;
e.penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;
f.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinhub sesuai dengan tugas dan fungsi. Bidang Lalu Lintas dan membawahkan: 1) Seksi Pengembangan Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan Seksi Pengembangan Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang Pengembangan Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan, yang meliputi: a) menetapkan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten, yang meliputi:
1. 1.melaksanakan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
2. 2.menetapkan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
3. 3.mengendalikan pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten. b) menyediakan perlengkapan jalan di jalan kabupaten, yang meliputi:
4. 1.pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten;
5. 2.menyediakan perlengkapan jalan di jalan kabupaten;
6. 3.merehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan;
7. 4.merehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan; c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan tugas jabatannya. 2) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas ,yang meliputi : a) melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten yang meliputi:
8. 1.menata manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
9. 2.melakukan pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas;
10. 3.melakukan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
11. 4.melakukan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten;
12. 5.melaksanakan forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten. b) membuat persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas ( andalalin) untuk jalan kabupaten yang meliputi:
13. 1.menetapkan kebijakan tata kelola andalalin;
14. 2.meningkatkan kapasitas penilai andalalin;
15. 3.mengoordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin;
16. 4.mengawasi pelaksanaan rekomendasi andalalin. c) audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan yang meliputi:
17. 1.meningkatan kapasitas auditor dan inspektor LLAJ;
18. 2.melakanakan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;
19. 3.melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan terminal;
20. 4.melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten;
21. 5.melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum. d) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan tugas jabatannya.
c.Bidang Angkutan Terminal dan Perparkiran Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang angkutan, terminal dan perparkiran, yang meliputi angkutan orang dan barang, pengelolaan terminal dan perparkiran. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran menyelenggarakan fungsi:
a.penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang angkutan orang dan barang;
b.penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengelolaan terminal ;
c.penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perparkiran ;
d.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinhub sesuai dengan tugas dan fungsi. Bidang Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran membawahkan: 1) Seksi Angkutan Seksi Angkutan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan di bidang angkutan orang dan barang, yang meliputi:
a.menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten:
1. 1.menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
2. 2.mengendalikan dan mengawasi ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten;
b.menetapkan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten:
1. 1.merumuskan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten;
2. 2.mensosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten.
c.menetapkan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten:
1. 1.melaksanakan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
2. 2.menetapkan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
3. 3.mengendalikan pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
4. 4.merumuskan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten;
5. 5.mensosialisasi dan menguji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten.
d.menetapkan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah kabupaten:
1. 1.merumuskan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten;
2. 2.mensosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten.
e.menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah kabupaten:
1. 1.memfasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten. dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
2. 2.mengoordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten.
f.menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten:
1. 1.memfasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
2. 2.mengoordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan kabupaten.
g.menetapkan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten:
1. 1.menganalisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
2. 2.menyediakan data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
3. 3.mengendalikan dan mengawasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang angkutan, terminal dan perparkiran sesuai dengan tugas jabatannya. 2) Seksi Pengelolaan Terminal Seksi Pengelolaan Terminal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan di bidang pengelolaan terminal, yang meliputi: a) mengelola terminal penumpang tipe C:
1. 1.menyusun rencana pembangunan terminal penumpang tipe C;
2. 2.membangun gedung terminal;
3. 3.mengembangkan sarana dan prasarana terminal;
4. 4.merehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung); dan
5. 5.meningkatkan kapasitas SDM pengelola terminal tipe C. b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran sesuai dengan tugas jabatannya. 3) Seksi Perparkiran Seksi Pengelolaan Terminal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan di bidang perparkiran, yang meliputi: a) menerbitkan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir:
6. 1.memfasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
7. 2.mengoordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten; b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang angkutan, Terminal dan Perparkiran sesuai dengan tugas jabatannya.
d.Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor Bidang Pengujian Kendaraan bermotor mempunyai tugas menyiapkan menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang pengujian kendaraan bermotor yang meliputi : a) melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor, meliputi :
1. 1.menyediakan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
2. 2.meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor;
3. 3.meregistrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor;
4. 4.menyediakan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor;
5. 5.mensosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor;
6. 6.mengidentifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji;
7. 7.memelihara sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor; mengoordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
8. 8.menetapkan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor;
9. 9.memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor. b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsi. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pengujian Kendaraan dan Perbengkelan menyelenggarakan fungsi:
a.penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengujian kendaraan bermotor;
b.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinhub sesuai dengan tugas dan fungsi. Bidang Pengujian Kendaraan dan Perbengkelan, membawahkan:
a.Pejabat Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
b.Pelaksana Administrasi Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.
e.UPT UPT berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinhub. (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPT diatur dengan Peraturan Bupati.
f.Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan : 1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Perhubungan; 2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan fungsional; 3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; 4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; 5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Pemerintahan yang baik (good governance) adalah syarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas. Tabel 1.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan No Uraian Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV Staf Non PNS Jml 1 Kepala Dinas 0 1 0 0 0 0 1 2 Sekretariat 0 0 1 2 11 3 17 3 Bidang lalu Lintas 0 0 1 1 15 23 40 4 Bidang Pengujian Kendaraan dan Perbengkelan 0 0 1 0 3 0 4 5 Bidang Angkutan dan Terminal 0 0 1 3 11 11 26 6 Fungsional Penguji Kendaraan 0 0 0 0 6 0 6 7 Fungsional Pranata Komputer 0 0 0 0 3 0 3 JUMLAH 0 1 4 6 49 37 97 Ket : Kondisi per Agustus 2025 Jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan baik berstatus ASN dan Non ASN sebanyak 97 orang. Sekretariat memiliki pejabat eselon dan pegawai sebanyak 17 orang, berstatus PNS 14 orang dan tenaga non PNS 3 orang merupakan Tenaga Administrasi Analisis Data, Tenaga Jaga Malam dan Kebersihan. Sedangkan jumlah pejabat eselon dan pegawai pada Bidang Lalu Lintas sebanyak 40 orang, berstatus PNS 17 orang dan non PNS 23 orang yang terdiri dari petugas penjaga perlintasan sebidang, penjaga underpass dan pengemudi mobil derek. Bidang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor jumlah pegawai sebanyak 4 orang yaitu berstatus PNS 4 orang. Jumlah pegawai pada Bidang Angkutan, terminal dan perparkiran PNS sebanyak 15 orang dan non PNS 11 orang. Tenaga fungsional yang ada adalah 6 orang Fungsional penguji kendaraan dan 3 orang Fungsional Pranata Komputer. Kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo adalah mengenai kualitas dan kuantitas pejabat fungsional Penguji Kendaraan. Di bagian pelayanan administrasi Pengujian kendaraan juga diperlukan peningkatan kemampuan personal dalam hal pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Pengujian. Dengan berkembangnya teknologi pada Traffic Light maka juga diperlukan SDM khusus untuk menangani ATCS yang saat ini belum ada. Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian Dinas Perhubungan Berdasarkan Pangkat dan Golongan No Uraian Pangkat Golongan Jml D C B A 1 Kepala Dinas 1 Golongan IV 1 1 Golongan III Golongan II Golongan I 2 Sekretariat 9 Golongan IV 1 1 Golongan III 3 1 1 5 Golongan II 1 1 1 3 Golongan I 3 Bidang Lalu Lintas 7 Golongan IV 1 1 Golongan III 1 1 2 Golongan II 3 1 4 Golongan I 4 Bidang Pengujian Kendaraan dan Perbengkelan 1 Golongan IV Golongan III 1 1 Golongan II Golongan I 5 Bidang Angkutan dan Terminal 7 Golongan IV 1 1 Golongan III 3 2 5 Golongan II 1 1 Golongan I 6 Pejabat Fungsional 7 Golongan IV Golongan III 4 2 6 Golongan II 1 1 Golongan I 7 PPPK Fungsional 28 JUMLAH 60 Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo menempati kantor dengan alamat di Jalan Gajah Mada Km.7 No.2 Bayan Purworejo terdiri dari gedung kantor, gedung pengujian, tempat parkir dan halaman. Beberapa perlengkapan penunjang kinerja baik yang berada di Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut : Kendaraan dinas/operasional 4 unit, kendaraan operasional lalu lintas sebanyak 8 unit terdiri atas Kendaraan Patwal, Truck Crane, Truck Derek, dan Kendaraan Operasional Perlengkapan Jalan. Kendaraan roda 2 sebanyak 19 unit, Peralatan uji kendaraan 1 paket, serta peralatan dan perlengkapan kantor lainnya. Alat kelengkapan Jalan yang telah terpasang di wilayah Kabupaten Purworejo saat ini terdiri dari Traffic Light 26 lokasi (ATCS : 11 lokasi ), Warning Light 82 unit, Pelican Crossing 3 lokasi, Rambu 2699 buah, RPPJ 215 buah, Cermin Tikungan 124 buah, 6.090 unit LPJU dan Halte 15 lokasi. Pemerintah Kabupaten Purworejo memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus. Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas mapun peralatan penunjang pekerjaan dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai. Permasalahan pada asset, sarana dan prasarana di Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo berkaitan dengan kapasitas gedung yang tidak berimbang dengan jumlah personil maupun keberadaan peralatan penunjang pekerjaan, serta tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang dan dokumen produk (arsip). 2.1.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannnya yaitu Urusan Perhubungan. Tabel 2.1 (T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Adapun capaian dari 2 Indikator Kinerja Program setiap tahunnya mengalami peningkatan meskipun belum seluruhnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perencanaan merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan. Selain itu, faktor pendukung pencapaian target indikator program diantaranya adanya pengadaan Alat Kelengkapan Jalan yang bersumber dari dana APBN maupun APBD Provinsi. Sedangkan beberapa indikator yang belum memenuhi target karena sumber dana hanya dari APBD saja, banyak ruas jalan yang semula dilalui angkudes tidak lagi dilalui angkudes sehingga berkurangnya juga penumpang angkutan umum dan tidak dilaksanakannya KIR kendaraan sehubungan dengan adanya biaya KIR yang gratis sehingga tidak adanya denda. Solusi yang akan dilakukan adalah pengusulan kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator RPJMD. Indikator dengan predikat Tercapai yaitu Persentase Penurunan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dikarenakan tren turun sehingga apabila nilai lebih kecil dari target maka tercapai. Faktor pendukung ketercapaian target diantaranya :
1. 1.Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan.
2. 2.Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
3. 3.Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan. Adapun faktor pendukung pencapaian yang Melebihi target pada indikator Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia dan Persentase Penurunan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas, diantaranya :
4. 1.Adanya pengadaan Alat Perlengkapan Jalan yang bersumber dari dana APBN maupun APBD Provinsi.
5. 2.Telah ada kesadaran dari beberapa Masyarakat dalam berkendara dan berlalu lintas sehingga menurunnya Tingkat kecelakaan lalu lintas di Jalan Kabupaten. Sedangkan untuk indikator dengan predikat Tidak Tercapai pada indikator Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia Faktor penyebab tidak tercapainya target diantaranya :
6. 1.Adanya pengadaan Alat Perlengkapan Jalan pada tahun 2024 kurang maksimal di beberapa titik karena telah ada sedikit kesadaran Masyarakat mengenai ketertiban lalu lintas.
7. 2.Banyak ruas jalan yang semula dilalui angkudes, dengan tidak beroperasinya beberapa angkudes maka ruas jalan tersebut tidak lagi dilalui angkudes sehingga menyebabkan penurunan penumpang.
8. 3.Pelayanan KIR Kendaraan mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2024 biaya KIR Kendaraan gratis termasuk denda. Dikarenakan tidak adanya denda sehingga banyak Kendaraan yang tidak melakukan KIR. Untuk operasi di jalan dari Dinas Perhubungan harus bekerja sama dengan stakeholder terkait. Rekomendasi Langkah yang akan ditempuh dalam pencapaian target diantaranya :
9. 1.Perencanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan target, baik dari dana yang bersumber dari DAU, APBD Prov, DAK sesuai dengan kewenangannya maupun Sektoral Pusat dan Provinsi.
10. 2.Melakukan monitoring dan evaluasi Jaringan Trayek.
11. 3.Meningkatkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor secara rutin / berkala.
12. 4.Melakukan perencanaan Program dan Kegiatan lebih baik untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut : Tabel 2.2 (T-C.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
13. 1.Target dan Realisasi Belanja untuk rasio antara anggaran dan realisasi anggaran cenderung tidak stabil. Dikarenakan tahun 2025 anggaran menurun disebabkan dengan adanya efisiensi. Untuk realisasi penurunan tahun 2024 sebesar 89% dikarenakan adanya sisa Tender Pengadaan.
14. 2.Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah diantaranya :
a.Adanya sisa tender pengadaan barang/jasa.
b.Adanya kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan undangan dari pihak luar sehingga mempengaruhi pengelolaan anggaran belanja. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020-2024 Dinas Perhubungan dengan menggunakan Indikator Renstra terbaru beserta analisisnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut : Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 - 2024 N o Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rasio Konektivitas 71 73 73 73 74 Sesuai dengan realisasi trayek yang dilayani saat tahun tersebut 2 Penurunan Angka Kecelakaan 505 482 688 761 562 Capaian yang didapat dari pihak Kepolisian terkadang mengalami penurunan/peningkatan dikarenakan faktor kecelakaan tidak hanya dari alat perlengkapan jalan tetapi juga terkadang dari faktor manusia/ pengguna kendaraan 3 Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten 33,50 33,90 34,40 34,80 36,56 Pengadaan alat perlengkapan jalan sesuai dengan lokasi yaitu Jalan Kabupaten (PJU, rambu, cermin) Persentase Angkutan Umum, Terminal, dan Titik Parkir yang Tersedia 41,24 41,25 42,29 55,14 53,17 Terjadi penurunan pada tahun 2024 dikarenakan berkurangnya penumpang angkutan umum Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terlaksana 71,16 70,76 87,03 79,42 71,84 Capaian yang tidak stabil dikarenakan biaya KIR kendaraan dan denda gratis serta kurang aktifnya melaksanakan operasi dan sosialisasi pada pengguna kendaraan di jalan 4 Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten 33,50 33,90 34,40 34,80 36,56 IUP 5 Rasio Konektivitas 71 73 73 73 74 Kinerja Lalu Lintas 0,37 0,44 0,05 0,32 Capaian tidak stabil dikarenakan kinerja lalu lintas disesuaikan dengan kebijakan yang ada di jalan (pengalihan arus atau event tertentu) 2.1.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Berbagai kondisi eksternal yang berkembang turut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kab. Purworejo. Kondisi eksternal tersebut dapat merupakan suatu peluang maupun ancaman yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang. Peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Perhubungan Kab. Purworejo meliputi : A. Tantangan Tantangan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo di masa mendatang adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:
1. 1.Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, mengakibatkan penurunan tingkat keselamatan lalu lintas jalan.
2. 2.Belum maksimalnya pemeliharaan alat perlengkapan jalan.
3. 3.APJ yang belum berbasis IT.
4. 4.Disiplin berlalu lintas pengguna jalan masih rendah, sehingga mengakibatkan sering terjadi pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan.
5. 5.Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya sarana dan fasilitas transportasi
6. 6.Jaringan trayek belum terstruktur, teratur dan terpadu, mengakibatkan pelayanan angkutan umum belum efisien.
7. 7.Usia kendaraan angkutan umum yang beroperasi di jalan rata-rata diatas 10 tahun, mengakibatkan pelayanan angkutan umum tidak optimal dan menyebabkan kecelakaan.
8. 8.Masih terdapat kendaraan angkutan umum orang dan barang yang kurang laik jalan.
9. 9.Masih terdapat perlintasan sebidang kereta api yang tidak dijaga dan tidak dilengkapi fasilitas keselamatan, mengakibatkan rawan kecelakaan di perlintasan sebidang.
10. 10.Masih terdapat kendaraan wajib uji yang belum melakukan pengujian kendaraan dikarenakan tidak adanya denda / sanksi. Tantangan dalam pengelolaan Pendapatan :
11. 1.Belum berfungsinya karcis parkir dengan baik.
12. 2.Masih kurang disiplinnya petugas pemungut parkir / juru parkir di lapangan. B. Peluang Peluang yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo di masa mendatang adalah sebagai berikut :
13. 1.Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Kab. Purworejo.
14. 2.Posisi geostrategis Kabupaten Purworejo sebagai lintasan penghubung antar kabupaten dan antar provinsi.
15. 3.Keberadaan jaringan transportasi sebagai modal dasar pengembangan transportasi Kabupaten Purworejo.
16. 4.Meningkatnya sistem layanan transportasi darat semakin meningkatkan kelancaran proses koneksi dan distribusi barang/jasa.
17. 5.Meningkatnya kualitas jaringan prasarana lalu lintas semakin mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara.
18. 6.Semakin bertumbuh kembangnya minat dan partisipasi masyarakat luas dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk di bidang perhubungan.
19. 7.Adanya kerjasama dan hubungan baik dengan Lembaga Pendidikan Transoprtasi Darat memudahkan mendapat alokasi Pendidikan dan Pelatihan.
20. 8.Sistem dan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor yang terakreditasi dan ter kalibrasi dengan baik.
21. 9.Terdapat Inovasi KIREJO berupa system aplikasi pendaftaran dan pengaduan secara online pada pelayanan pengujian kendaraan bermotor agar pelayanan lebih cepat dan pemilik kendaraan mudah untuk menyampaikan aduan.
22. 10.Adanya pula inovasi SIMPEL MPU PANJALU berupa system informasi pelayanan lampu penerangan jalan umum serta data Lokasi lampu penerangan jalan umum di kabupaten purworejo sehingga dapat dengan cepat dalam pemeliharaan lampu penerangan jalan umum Peluang Pendapatan :
23. 1.Penambahan titik parkir.
24. 2.Perbaikan penentuan target pendapatan berdasarkan analisa potensi.
25. 3.Adanya kerjasama dengan Bank dalam pengelolaan e-retribusi.
26. 4.Peningkatan kesadaran pengguna layanan retribusi dalam meminta karcis retribusi.
27. 5.Peningkatan kesadaran pemungut retribusi dalam disiplin di lapangan.
28. 6.Terdapat inovasi Menduan Nyengkir (layanan pengaduan dan informasi tentang perparkiran) yang dapat meningkatkan pendapatan dengan bantuan masyarakat dalam pengawasan perparkiran. C. Kekuatan Kekuatan yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo di masa mendatang adalah sebagai berikut :
29. 1.Tersedianya kuantitas SDM yang cukup memadai dalam melaksanakan tugas.
30. 2.Terdapatnya regulasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yang jelas.
31. 3.Tersedianya dukungan sumber dana dari APBD, APBD Prov serta APBN.
32. 4.Terdapatnya pendelegasian tugas dan kewenangan dari Pemerintah Daerah.
33. 5.Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang cukup memadai.
34. 6.Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait.
35. 7.Terdapatnya 4 Terminal Tipe C yang masih berjalan hingga saat ini.
36. 8.Terdapatnya titik parkir sebagai salah satu sumber pendapatan.
37. 9.Terpenuhinya kuantitas SDM penarik restribusi rerminal dan parkir.
38. 10.Adanya regulasi terkait pelayanan Uji KIR.
39. 11.Tersedianya sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang memadai dan terakreditasi serta terkalibrasi secara rutin. D. Kelemahan Kelemahan yang dapat menghambat dalam penyelenggaraan tugas pokok fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo di masa mendatang adalah sebagai berikut :
40. 1.Kurangnya motivasi dan produktivitas kerja pegawai;
41. 2.Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang perhubungan.
42. 3.Masih lemahnya pelaksanaan sistem monitoring dan pengendalian.
43. 4.Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi internal dan eksternal.
44. 5.Belum memadainya angkutan orang dan barang yang beroperasi.
45. 6.Kurangnya rambu-rambu lalu lintas.
46. 7.Kurangnya sarana dan prasarana terminal yang memadai.
47. 8.Kurangnya kualitas SDM penarik retribusi parkir. 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perhubungan mayoritas tertuju ke masyarakat pada pelayanan Lalu Lintas yaitu pengadaan alat perlengkapan jalan di beberapa ruas jalan kabupaten (Lampu PJU, rambu, cermin, APILL) dan rekayasa lalu lintas serta pengaturan lalu lintas apabila ada kegiatan tertentu. Untuk pelayanan pengujian kendaraan bermotor yaitu pelaksanaan KIR kendaraan yang sesuai dengan prosedur. Dan pelayanan angkutan, terminal, perparkiran yang dirasakan langsung oleh masyarakat dalam penggunaan angkutan umum, pengelolaan terminal tipe C yang ada serta penataan perparkiran yang ada harus mewujudkan pelayanan yang aman, nyaman, terjangkau dan berkualitas. 2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Transportasi memiliki peran penting dan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menunjang pengembangan wilayah di Kabupaten Purworejo. Namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan di sektor Perhubungan khususnya di Wilayah Kabupaten Purworejo diantaranya :
48. 1.Masih kurangnya ketersediaan Alat Perlengkapan Jalan.
49. 2.Perlunya meningkatkan kualitas kendaraan umum laik jalan.
50. 3.Masih rendahnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas.
51. 4.Masih adanya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.
52. 5.Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya sarana dan fasilitas transportasi.
53. 6.Banyaknya kendaraan angkutan umum orang dan barang yang beroperasi kurang laik jalan dan tidak sesuai dengan trayek.
54. 7.Belum adanya kebijakan terkait subsidi angkutan umum untuk pelajar agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kendaraan umum.
55. 8.Kurangnya angkutan umum yang masuk ke Terminal Tipe C.
56. 9.Kurangnya kendaraan yang tertib melaksanakan Uji KIR.
57. 10.Masih kurang tertibnya petugas pemungut retribusi parkir dalam menjalankan tugasnya.
58. 11.Gedung kantor yang ada masih belum representative/memadai. 2.2.2 Isu Strategis Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan aksetabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Metoda yang digunakan dalam penentuan isu – isu strategis adalah dengan mereview kembali faktor – faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang ditinjau dari : - Gambaran pelayanan Perangkat Daerah. - Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; - Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; - Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan - Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah. Berdasarkan kondisi dan kewenangan Dinas Perhubungan, isu-isu strategis yang akan menjadi pertimbangan dalam perencanaan Urusan Perhubungan adalah : - Masih kurangnya jumlah Alat Perlengkapan Jalan di wilayah Kabupaten Purworejo; - Perlu adanya Sistem Aplikasi Pengelolaan Perlengkapan Jalan; - Masih kurangnya kemampuan personil dalam hal pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Bidang Perhubungan; - Keberadaan Yogyakarta International Airport dan KSPN Borobudur, serta Bendungan Bener membutuhkan dukungan prasarana jalan yang lebih lengkap dan memadai di wilayah jalan menuju Bandara dan menuju KSPN Borobudur serta menuju Bendungan Bener. - Perlunya meningkatkan kualitas kendaraan umum laik jalan. - Masih rendahnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas. - Masih adanya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. - Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya sarana dan fasilitas transportasi. - Banyaknya kendaraan angkutan umum orang dan barang yang beroperasi kurang laik jalan dan tidak sesuai dengan trayek. - Belum adanya kebijakan terkait subsidi angkutan umum untuk pelajar agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kendaraan umum. - Kurangnya angkutan umum yang masuk ke Terminal Tipe C. - Kurangnya kendaraan yang tertib melaksanakan Uji KIR. - Masih kurang tertibnya petugas pemungut retribusi parkir dalam menjalankan tugasnya. - Gedung kantor yang sekarang ada masih belum representative Adapun secara garis besar permasalahan perangkat daerah Dinas Perhubungan yaitu Aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah yang belum merata sehingga isu strategis yang bisa disimpulkan yaitu pemerataan layanan infrastruktur dasar seperti jumlah alat perlengkapan jalan dan kendaraan angkutan umum, dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut : Tabel 2.4 Isu Strategis PD POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHA N PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Wilayah Pengembang an Keburejo (Kebumen- Purworejo) Aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah belum merata Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Transisi energi untuk mendorong pemerataan Transformas i Ekonomi Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan Pemerataan layanan infrastruktur dasar dan pelayanan pada bidang Perhubungan Potensi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Masih adanya kendaraan yang belum memenuhi standar emisi Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Polusi Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana Penurunan emisi gas rumah kaca “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)” Visi ini merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2021 – 2026. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka perwujudan visi. Misi merupakan sebuah komitmen bersama yang terus dijaga dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan guna mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Guna mewujudkan visi Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri) 2025, rumusan misi pembangunan Kabupaten Purworejo periode tahun 2025-2030 diwujudkan dalam “Purworejo Berseri”. Urusan Perhubungan mendukung Misi 2 : Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah. Sedangkan pendukung urusan mendukung Misi 5 : Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan yang responsive dan inovatif berbasis teknologi informasi. “Alus Dalane” adalah program unggulan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing infrastruktur di sepanjang Jalan Kabupaten. Dinas Perhubungan berkontribusi dalam infrastruktur PJU yang merupakan infrastruktur penunjang penting bagi masyarakat di malam hari untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Purworejo untuk beraktivitas di malam hari. A. Faktor Penghambat : Jumlah Lampu Penerangan Jalan yang ada, belum dapat mengakomodir kebutuhan Lampu Penerangan Jalan di ruas jalan kabupaten. Semakin bertambahnya ruas jalan kabupaten dan jalan poros desa yang membutuhkan lampu penerangan jalan, berkurangnya umur ekonomis lampu penerangan jalan yang sudah terpasang membutuhkan biaya pemeliharaan yang tinggi. B. Faktor Pendorong : Adanya alokasi anggaran pengadaan perlengkapan jalan ( lampu penerangan jalan umum ) dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat serta pihak ketiga yang bisa menambah angka capaian pengadaan lampu penerangan jalan umum. 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan tersebut didukung oleh 4 (empat) faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi dan sarana serta prasarana kerja, faktor-faktor ini sangatlah berpengaruh terhadap tercapainya tujuan yang diinginkan oleh perangkat daerah dimana apabila salah satu factor tersebut tidak ada maka dapat berpengaruh signifikan terhadap tercapainya tujuan perangkat daerah. Adapun tujuan yang ditetapkan pada Urusan Perhubungan sebagai langkah pemfokusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah “Meningkatkan layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau serta akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah”. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo adalah “Meningkatnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau”. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo beserta indicator dan targetnya sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1 berikut ini : Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah Meningkatkan layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Rasio Konektivitas 76 83 85 86 88 89 Penurunan angka kecelakaan 562 546 530 514 498 480 Meningkatnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau Rasio Konektivitas 76 83 85 86 88 89 Penurunan angka kecelakaan 562 546 530 514 498 480 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan diperlukan arah kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan bagaimana penyelesaian isu strategis pembangunan daerah. Arah Kebijakan merupakan Pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah Kebijakan berguna untuk membantu menghubungkan setiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan merupakan fokus/tema pembangunan tahunan dalam RKPD. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Purworejo Urusan Perhubungan pada 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 berikut ini : Tabel 3.2. Penahapan Renstra PD TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 Menguatkan sistem manajemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Memantapkan Kapasitas Sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Menguatkan penyelenggaraan keselamatan transportasi dan fasilitas keselamatan Meningkatkan penyelenggaraan keselamatan transportasi dan fasilitas keselamatan Memantapkan penyelenggaraan keselamatan transportasi dan fasilitas keselamatan Mewujudkan penyelenggaraan keselamatan transportasi dan fasilitas keselamatan Meneguhkan penyelenggaraan keselamatan transportasi dan fasilitas keselamatan Tabel 3.5. Arah Kebijakan Renstra PD NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 2026 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Penguatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui aktivitas perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum 2027 Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui aktivitas perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum 2028 Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Pemantapan akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui aktivitas perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum 2029 Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Perwujudan akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui aktivitas perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum 2030 Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peneguhan akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui aktivitas perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum 2026 Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah Penguatan pengembangan sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, dan terintegrasi, serta pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi Penguatan sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, terintegrasi, merata dan infrastruktur transportasi yang berkualitas serta konektivitas antar wilayah melalui aktivitas penyediaan perlengkapan jalan, pemeliharaan perlengkapan jalan, pengelolaan terminal, penataan perparkiran, pengelolaan pengujian, pengaturan lalu lintas, rekomendasi andalalin dan pengendalian pengawasan angkutan 2027 Peningkatan pengembangan sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, dan terintegrasi, serta pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi Peningkatan sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, terintegrasi, merata dan infrastruktur transportasi yang berkualitas serta konektivitas antar wilayah melalui aktivitas penyusunan rencana induk, penyediaan perlengkapan jalan, pemeliharaan perlengkapan jalan, pengelolaan terminal, penataan perparkiran, pengelolaan pengujian, pengaturan lalu lintas, rekomendasi andalalin dan pengendalian pengawasan angkutan 2028 Pemantapan pengembangan sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, dan terintegrasi, serta pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi Pemantapan sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, terintegrasi, merata dan infrastruktur transportasi yang berkualitas serta konektivitas antar wilayah melalui aktivitas penyediaan perlengkapan jalan, pemeliharaan perlengkapan jalan, pengelolaan terminal, penataan perparkiran, pengelolaan pengujian, pengaturan lalu lintas, rekomendasi andalalin dan pengendalian pengawasan angkutan 2029 Perwujudan pengembangan sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, dan terintegrasi, serta pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi Perwujudan sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, terintegrasi, merata dan infrastruktur transportasi yang berkualitas serta konektivitas antar wilayah melalui aktivitas penyediaan perlengkapan jalan, pemeliharaan perlengkapan jalan, pengelolaan terminal, penataan perparkiran, pengelolaan pengujian, pengaturan lalu lintas, rekomendasi andalalin dan pengendalian pengawasan angkutan 2030 Peneguhan pengembangan sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, dan terintegrasi, serta pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi Peneguhan sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, terintegrasi, merata dan infrastruktur transportasi yang berkualitas serta konektivitas antar wilayah melalui aktivitas penyediaan perlengkapan jalan, pemeliharaan perlengkapan jalan, pengelolaan terminal, penataan perparkiran, pengelolaan pengujian, pengaturan lalu lintas, rekomendasi andalalin dan pengendalian pengawasan angkutan Pada Urusan Perhubungan didukung 1 (satu) program, yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Program ini mendukung program unggulan Alus Dalane dengan rencana implementasi Pembangunan PJU (infrastruktur) melalui Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota. PJU merupakan infrastruktur penunjang penting bagi masyarakat di malam hari untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Purworejo untuk beraktivitas di malam hari. Pada RTRW, program ini memiliki keterkaitan terhadap pengembangan dan pengelolaan kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kawasan rawan pada sekitar kawasan peruntukan industri Purwodadi- Ngombol-Grabag serta kawasan kota perbatasan (border city) sekitar Bandara YIA. Program ini juga terkait dengan percepatan pengembangan dan peningkatan fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), pemantapan fungsi PPK melalui pengembangan infrastruktur kawasan, serta pengembangan dan pemantapan PPL dalam koteks perwujudan struktur ruang pada sistem perkotaan. 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
59. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten.
60. 2.Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten, Persentase Angkutan Umum, Terminal, dan Titik Parkir yang Tersedia dan Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terlaksana. Dari program tersebut diimplementasikan melalui kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :
61. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
a.Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
b.Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 1) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
c.Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
d.Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
e.Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 5) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
f.Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6) Penyediaan Bahan/Material 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
g.Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2) Pengadaan Alat Besar 3) Pengadaan Mebel 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
h.Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
i.Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1. 2.PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
a.Kegiatan : Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 2) Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 3) Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
b.Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
c.Kegiatan : Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Sub Kegiatan : 1) Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C 2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
d.Kegiatan : Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Sub Kegiatan : 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
e.Kegiatan : Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sub Kegiatan : 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 3) Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor 4) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 5) Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 6) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 7) Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 8) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
f.Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota 2) Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 3) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 4) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 5) Monitoring dan Evaluasi Zona Selamat Sekolah (ZOSS) 6) Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
g.Kegiatan : Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
h.Kegiatan : Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Sub Kegiatan : 1) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 2) Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C 3) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
i.Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 2) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
j.Kegiatan : Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1) Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota 2) Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
k.Kegiatan : Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota Dari uraian tersebut di atas secara rinci rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan 4.2 berikut ini : Tabel 4.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah Meningkatkan layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Rasio Konektivitas Penurunan angka kecelakaan Meningkatnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau Rasio Konektivitas Penurunan angka kecelakaan Meningkatnya Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Ditetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Tersedianya Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Monitoring dan Evaluasi Zona Selamat Sekolah (ZOSS) Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin Jumlah Laporan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Meningkatnya Penyelenggaraan Angkutan Umum, Terminal dan Titik Parkir yang Tersedia Persentase Angkutan Umum, Terminal, dan Titik Parkir yang Tersedia Terkelolanya Terminal Tipe C Jumlah Dokumen Pengelolaan Terminal Penunpang Tipe C Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Kegiatan Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Terwujudnya Layanan Perparkiran yang Tertib dan Terkelola Dengan Baik Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Jumlah Laporan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Ditetapkan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota Diterbitkannya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terlaksana Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terlaksana Terlayaninya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tabel 4.2. Adapun berdasarkan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Tahun 2026 – 2030 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo dengan 2 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang terbagi menjadi kegiatan dan sub kegiatan rutin seperti tahun sebelumnya. Kecuali pada tahun 2027 yang direncanakan pada Dinas Perhubungan membuat Dokumen Tatralok (Tatanan Transportasi Lokal) pada sub kegiatan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota. Pada masing-masing sub kegiatan terdapat aktivitas untuk memperjelas rencana kegiatan pada sub kegiatan tersebut seperti adanya Penyediaan perlengkapan jalan (Pengadaan PJU, APILL, Rambu, Marka), Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Pemeliharaan Rambu, APILL, PJU), Pengelolaan Terminal, Penataan perparkiran, Pengelolaan Pengujian, Pengaturan Lalu Lintas, Rekomendasi Andalalin dan Pengendalian Pengawasan Angkutan. Dari uraian tersebut di atas secara rinci daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan hingga aktivitas sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini : Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Meningkatnya Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Tatralok Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Evaluasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Pengadaan APILL, PJU, Rambu, Marka Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Pemeliharaa n Rambu, APILL, PJU Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Pengaturan dan Ketertiban Lalu Lintas Jalan Pengawasan dan Pengendalia n Ketertiban Lalu Lintas, Fasilitasi Patwal, Pemeliharaa n Perlintasan Sebidang Monitoring dan Evaluasi Zona Selamat Sekolah (ZOSS) Monitoring ZOSS Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) Pembangunan ZOSS Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Forum LLAJ Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Pengadaan Perlintasan Sebidang Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Rekayasa Lalu Lintas dan Penyediaan Posko Lebaran Tahun Baru Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Fasilitasi Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Rekomendas i Persetujuan Andalalin Meningkatnya Penyelenggaraa n Angkutan Umum. Terminal dan Titik Parkir yang Tersedia Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Fasilitasi Operasional Terminal Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C Pemeliharaa n Terminal Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Penataan Perparkiran Pengawasan dan Penyelengga raan Perparkiran Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal Audit dan Pemantauan Terminal Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Fasilitasi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Orang atau Barang Pengawasan dan Pengendalia n angkutan umum Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Penyediaan Angkutan Umum Penyediaan Angkutan Mudik Gratis Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota Sosialisasi Kebijakan Rencana Umum Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi Pelaksanaan Angkutan Orang Evaluasi trayek, re- routing trayek, Fasilitasi Izin Penyelengga raan Angkutan Meningkatnya Penyelenggaraa n Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terlaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Penyediaan Sarana Prasarana Pengujian Penyediaan Alat Uji Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Peningkatan Kapasitas SDM Diklat dan Uji Kompetensi Tenaga Uji Kendaraan Bermotor Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Registrasi Kendaraan Wajib Uji Fasilitasi dan Operasional Pengujian Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Penyediaan Bukti Lulus Uji Bukti Lulus Uji Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sosialisasi SOP Pengujian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengujian Pemeliharaa n Alat Uji Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Koordinasi Pengujian Kendaraan Koordinasi Pengujian Kendaraan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Evaluasi Pengujian PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Renja, RKT, PK, RKO, KAK, ASB, RUP, RKA, DPA, GAP GBS, Renstra, MR, Forum OPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Bulanan, Triwulanan, LKJIP, LKPJ, LPPD, SPIP, SKM Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Dokumen Walidata Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji Pegawai Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD Rekon Gaji, Fungsional, LRA, Semesteran, akhir tahun Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD RKBMD, RKPBMD, Semesteran, Aset, Triwulanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Data retribusi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian DUK, Rekap Kehadiran, Nominatif Pegawai, Realisasi Disiplin Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan Bulanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan Bulanan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Laporan Semesteran Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Laporan per bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan per bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi dan Kegiatan Unggulan Daerah Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo dalam renstra 2025-2029 disusun untuk mendukung Kegiatan Unggulan Kabupaten Purworejo (Pitulungan) yaitu Program Alus Dalane “Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di semua wilayah Kabupaten Purworejo” untuk Program Urusan Perhubungan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur penerangan jalan umum di sepanjang Jalan Kabupaten. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Dinas Perhubungan mendukung program tersebut dengan rencana implementasi melalui Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yaitu Penyediaan Rambu Jalan, Cermin Tikung, Lampu PJU dan Marka. Untuk peningkatan aksesibilitas dan konektivitas didukung melalui kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang ada di Kabupaten Purworejo yang dapat terintegrasi antar moda transportasi. Secara rinci Dinas Perhubungan mendukung program unggulan tersebut hingga ke aktivitas untuk 5 tahun kedepan yaitu pada tabel berikut : Tabel 4.4 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah (Breakdown Pitulungan) No Program Unggulan Kegiatan Unggulan Aktivitas di 2026 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah 5 Alus Dalane Pemerataan pembangunan infrastruktur di semua wilayah Kabupaten Purworejo Penyediaan alat perlengkapan jalan Penyediaan alat perlengkapan jalan Perhubungan Dinhub Pengaturan dan ketertiban lalu lintas jalan Pengaturan dan ketertiban lalu lintas jalan Perhubungan Dinhub Fasilitasi pengujian kendaraan angkutan Fasilitasi pengujian kendaraan angkutan Perhubungan Dinhub Penataan parkir Penataan parkir Perhubungan Dinhub Fasilitasi dan pengelolaan terminal penumpang Fasilitasi dan pengelolaan terminal penumpang Perhubungan Dinhub Fasilitasi penyediaan angkutan orang atau barang Fasilitasi penyediaan angkutan orang atau barang Perhubungan Dinhub 4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo berdasarkan Renstra terbaru 2025-2029 terdiri dari 2 Indikator yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan IUP dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 dengan rincian target Tahun 2025 – 2030 dapat dilihat pada tabel 4.5 dan 4.6 berikut ini : Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama PD NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Nilai SAKIP Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 Tujuan dan Sasaran PD 2 Rasio Konektivitas % 76 83 85 86 88 89 Tujuan dan Sasaran PD 3 Penurunan Angka Kecelakaan Angka 562 546 530 514 498 480 Tujuan dan Sasaran PD Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Bidang Penanggung Jawab KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten % 39,21 40,09 41,4 1 42,2 9 43,61 44,49 Bidang Lalu Lintas IUP 2 Rasio Konektivitas % 76 83 85 86 88 89 Bidang Angkutan Permendagri No. 18 Tahun 2020 3 Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota Angka 0,25 0,27 0,30 0,30 0,32 0,32 Bidang Lalu Lintas Permendagri No. 18 Tahun 2020 Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-
1. 2029.Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Perhubungan, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan setiap tahunnya. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:
a.Rencana Strategis Dinas Perhubungan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan setiap tahun.
b.Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c.Kepala Dinas Perhubungan wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat. 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:
a.Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
b.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
c.Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 sesuai urusan dan kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo atau merupakan penjabaran dari capaian-capaian sasaran yang ditargetkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo selama tahun 2025-2029. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 Pasal 16, bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun dalam beberapa tahap yaitu :
a.persiapan penyusunan;
b.penyusunan rancangan awal;
c.penyusunan rancangan;
d.pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e.perumusan rancangan akhir; dan
f.penetapan. Proses persiapan penyusunan renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo diawali dengan pembentukan tim penyusun yang selanjutnya mengumpulkan data dan informasi untuk menyusun rancangan renstra yang berasal dari Rancangan Awal RPJMD. Setelah rancangan renstra jadi maka selanjutnya dilaksanakanlah forum Perangkat Daerah dengan mengundang stakeholders Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Hasil kesepakatan dalam forum Perangkat Daerah selanjutnya disajikan dalam rancangan renstra dan dilakukan verifikasi menjadi usulan Rancangan RPJMD dan selanjutnya setelah RPJMD ditetapkan dilakukan penyempurnaan akhir untuk ditetapkan Renstra dengan Keputusan Bupati. Adapun tahapan penyusunan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana Gambar 1.1 Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Dokumen Renstra PD Adapun Tahapan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo Tahun 2025- 2029 seperti terlihat pada Tabel 1.1 berikut: Tabel 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 No. Tahapan Waktu Pelaksanaan
1. 1.Penyusunan Rancangan Awal Pebruari-April 2025 - Pemetaan Visi Misi kedalam draf tujuan, sasaran, indikator sasaran dan targetnya, strategi, kebijakan, program, indikator outcome dan target dengan tupoksi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian - Desk bahan rancangan awal Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selaku Perangkat Daerah - Penyesuaian dengan prioritas pusat dan provinsi
2. 2.Koordinasi Tim Penyusun Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan Steakholders April - Agustus 2025
3. 4.Penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Agustus 2025 5 Desk Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029 Agustus 2025 6 Penyerahan Rancangan Renstra ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Agustus 2025 7 Penetapan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian September 2025 Renstra ini kemudian akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo serta sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan perangkat daerah periode tahun 2025-2029. Sasaran-sasaran dalam RPJMD pada umumnya perlu ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan mengunakan pendekatan common goals dan non common goals. Pendekatan ini digunakan untuk memilah sasaran mana yang menjadi core business Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan sasaran lain sebagai pendukung atau penunjang. Terdapat hubungan antara dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen lain. Adapun hubungan keterkaitan antara tahapan penyusunan RPJMD dan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut: Gambar 1.2. Hubungan antara dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen lain Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029. Selain itu penyusunan Renstra juga mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu dokumen KLHS RPJMD 2025-2029, dokumen RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2025- 2029 dan Renstra Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029, Renstra Badan Pusat Statistik 2025-2029, Renstra Badan Siber Sandi Nasional 2025-2029. 1.2 LANDASAN HUKUM Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2026 mengacu pada:
4. 1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
6. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. 4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
12. 9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
13. 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
14. 11.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. 16.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
20. 17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor
21. 161.Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B- 278/2024);
22. 18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
23. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
24. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupatem Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
25. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024;
26. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025);
27. 23.Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo Nomor 129 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang harus dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo selama kurun waktu Tahun 2025- 2029. Maksud penyusunan dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo adalah untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan dan subkegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman pada RPJMD. 1.3.2. Tujuan Tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut : a) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan, sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah. b) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah. c) Menjadi instrument pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala. d) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut: Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian sesuai dengan kewenangan Daerah, yang meliputi informasi dan komunikasi publik, dan teknologi informasi, statistik dan persandian serta, pengembangan dan pengelolaan pemerintahan elektronik (e-government) sesuai dengan kewenangan Daerah. Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi:
a.perumusan kebijakan bidang informasi dan komunikasi publik, teknologi informatika, statistik dan persandian, serta pengembangan kota cerdas (smart city);
b.pelaksanaan kebijakan bidang informasi dan komunikasi publik, teknologi informatika, statistik dan persandian, serta pengembangan kota cerdas (smart city);
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang informasi dan komunikasi publik, teknologi informatika, statistik dan persandian, serta pengembangan kota cerdas (smart city);
d.pelaksanaan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinkominfostasandi; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi. Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo dipimpin oleh seorang Kepala Dinkominfostasandi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekrtetaris Daerah. Dalam melaksakan tugasnya Kepala Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) bidang yang masing- masing mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Susunan Organisasi Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo terdiri dari :
1. 1.Kepala Dinkominfostasandi;
2. 2.Sekretariat
3. 3.Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
4. 4.Bidang Teknologi Informatika, Statistik Dan Persandian;
5. 5.Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Kota Cerdas (smart city);
6. 6.UPT; dan
7. 7.Jabatan Fungsional Adapun tugas dan fungsi dari Sekretariat, bidang, UPT dan Jabatan Fungsional tersebut adalah :
8. 1.Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinkominfostasandi. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas Bidang, serta memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinkominfostasandi. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a.Pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
b.pengkoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
c.pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
d.pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian;
e.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kominfostatsandi sesuai dengan tugas dan fungsi. Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas 2 subbagian sebagai berikut :
a.Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
b.Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang perencanaan dan keuangan yang meliputi :
a.menyelenggarakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
b.menyusun perjanjian kinerja;
c.menyelenggarakan pengadministrasian keuangan;
d.menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah kewenangan Dinkominfostatsandi; dan
e.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi :
a.menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
b.menyelenggarakan administrasi umum;
c.menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah;
d.menyediakan jasa penunjang;
e.menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
f.menyelenggarakan pengadministrasian kepegawaian;
g.menyelenggarakan adminitrasi organisasi, kehumasan dan hukum;
h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.
1. 2.Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Bidang Informasi dan Komunikasi Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinkominfostasandi. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas megelola informasi dan komunikasi publik, serta mengelola aplikasi informatika. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :
a.pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
b.pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusan dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah;
c.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinkominfostasandi berkaitan dengan tugas dan fungsi. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
1. 3.Bidang Teknologi Informatika, Statistik Dan Persandian; Bidang Teknologi Informatika, Statistik dan Persandian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinkominfostasandi. Bidang Teknologi Informatika, Statistik dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Teknologi Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan statistik sektoral dan persandian untuk pengamanan informasi, infrastruktur teknologi informasi, statistik dan manajemen data, serta persandian, telekomunikasi dan keamanan informasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Teknologi Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi :
a.penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah;
b.penyelenggaraaan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
c.penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah
d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinkominfostasandi berkaitan dengan tugas dan fungsi Kepala Bidang Teknologi Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
1. 4.Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Kota Cerdas (Smart City); Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Kota Cerdas (Smart City) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinkominfostasandi. Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Kota Cerdas (Smart City) dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Kota Cerdas (Smart City) mempunyai tugas menyelenggarakan mengelola aplikasi informatika, layanan kota cerdas, serta tata kelola pemerintahan elektronik (e-government). Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Kota Cerdas (Smart City) menyelenggarakan fungsi:
a.pengelolaan pemerintahan elektronik (e-government) di lingkup Pemerintah Daerah;
b.pembinaan, pengembangan dan pengendalian layanan Kota Cerdas (Smart City) beserta layanan pendukung yang terintegrasi;
c.pembinaan, pengembangan dan pengendalian pemerintahan elektronik (e-government) meliputi sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah, ekosistem Sistem Pemerintahahn Berbasis Elektronik (SPBE) dan kebijakan terpadu implementasi pemerintahan elektronik (e-government) di Daerah; dan
d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinkominfostasandi berkaitan dengan tugas dan fungsi Kepala Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Kota Cerdas (Smart City) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
1. 5.UPT UPT dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinkominfostasandi. Pembentukan UPT dilakukan dengan terlebih dahulu membuat kajian berdasarkan peraturan perundang-undangan. UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinkominfostasandi. Untuk saat ini tidak ada UPT di lingkungan Dinkominfostasandi.
2. 6.Jabatan Fungsional Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinkominfostandi. Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. kedudukan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten adalah sebagai berikut: Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinkominfostasandi 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Ketersediaan sumber daya manusia menjadi salah satu kendala pada Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo. Kendala tersebut adalah mengenai kuantitas dan kualitas pegawai dengan latar belakang bidang Telekomunikasi, bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik serta bidang Persandian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 didukung oleh 52 (lima puluh dua) orang aparatur yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) orang Aparatur Sipil Negara dan 17 (tujuh belas) orang Tenaga Non ASN. Kondisi aparatur Dinkominfostasandi saat ini berdasarkan eselon, golongan adalah sebagaimana Tabel 2.1 berikut : Tabel 2.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan No Uraian JPT/ Es III Es IV JFT/ PPPK Non ASN Jml Es II JFU 1 Kepala Dinas 1 - - - - - 1 2 Sekretariat - 1 2 4 1 5 13 3 Bidang Komunikasi Informasi dan Komunikasi Publik - 1 - 4 3 3 11 4 Bidang Teknologi Informatika Statistik dan Persandian - 1 - 5 3 6 15 5 Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Kota Cerdas - 1 - 4 4 3 12 Jumlah 1 4 2 17 11 17 52 Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kondisi aparatur Dinkominfostasandi saat ini berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagaimana Tabel 2.2 berikut : Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Uraian S3 S2 S1 D III SMA SMP SD Jml 1 Kepala Dinas - 1 - - - - - 1 2 Sekretariat - 1 4 1 7 - - 13 3 Bidang Komunikasi Informasi dan Komunikasi Publik - 1 3 1 6 - - 11 4 Bidang Teknologi Informatika Statistik dan Persandian - - 6 5 4 - - 15 5 Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Kota Cerdas - 1 7 3 1 - - 12 Jumlah 0 4 20 10 18 0 0 52 Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Selain adanya ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, sarana dan prasarana yang memadai merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh organisasi dalam mencapai tujuannya. Permasalahan pada terbatasnya aset, sarana dan prasarana pada Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo berkaitan dengan belum memiliki Gedung sendiri yang memadai, dimana saat ini menumpang pada Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo. Kapasitas gedung yang tidak berimbang dengan jumlah personil, peralatan penunjang yang sudah mulai usang, tidak memiliki mobil pemeliharaan jaringan, serta tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang dan dokumen produk (arsip). Selain itu biaya pemeliharaan yang belum bisa menjangkau semua asset yang dimiliki juga menjadi sebuah kendala tersendiri. Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 tertuang dalam tabel 2.3 berikut: Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki No Nama Barang Jumlah Keterangan 1 Tanah 1 bidang di tempati Irama FM 2 Bangunan 2 lokasi lingkungan Setda dan Irama FM 3 Kendaraan Roda 4 3 unit 4 Kendaraan Roda 2 9 unit 5 Rak besi 10 buah 6 Filling besi 5 buah 7 Lemari kaca 1 buah 8 Lemari kayu 4 buah 9 Meja Besi 1 buah 10 Meja Kayu 3 buah 11 Meja rapat 4 buah 12 Kursi rapat 84 buah 13 Kursi putar 84 buah dengan jenis tipe merek yang beda 14 Meja Komputer 45 buah dengan jenis tipe merek yang beda 15 AC 12 unit dengan jenis tipe merek yang beda 16 PC Unit 63 unit dengan jenis tipe merek yang beda 17 Sound System 2 unit 18 Peralatan jaringan 303 unit 19 Mebelair 6 unit 20 Printer 10 unit 21 Camera shoting digital 4 unit 22 Camera Digital 1 unit 23 Slide Projektor 2 unit 24 Televise LED 2 unit 25 Monitor Whaiboard 2 unit 26 Video wall 12 unit Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian 2.1.3 Kinerja Pelayanan Capaian Kinerja Pelayanan Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo yang berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannnya yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statitik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian tertuang dalam tabel 2.4. Hasil pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu sebagaimana Tabel 2.4, menunjukkan bahwa:
3. 1.Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten telah tercapai 100%.
4. 2.Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi telah tercapai 100%.
5. 3.Persentase kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan subdomain instansi penyelenggara negara telah tercapai 100%.
6. 4.Cakupan ketersediaan statistik dasar dan sektoral telah tercapai 100%.
7. 5.Persentase layanan persandian telah tercapai 100%. Faktor pendukung keberhasilan dalam mencapai target adalah optimalisasi sumber daya yang ada, perencanaan kegiatan yang berfokus untuk mencapai target yang ditentukan sesuai dengan skala prioritas, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Adapun Capaian Realisasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo selama 5 tahun sebelumnya tertera dalam tabel 2.5. Sedangkan Evaluasi terhadap Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020-2024 Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo tersaji dalam tabel 2.6. Secara garis besar capaian kinerja pelayanan selama pelaksanaan periode renstra sebelumnya berjalan dengan baik dan dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah ditargetkan. Hal ini tidak lepas dari peran seluruh stake holder dalam pelaksanaan pelayanan Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo. Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 Persentase Layanan Publik yang diselenggara kan secara online dan terintegrasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Persentase kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara negara 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 Cakupan ketersediaan statistik dasar dan sektoral 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5 Persentase layanan persandian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 2.5 Capaian Realisasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.232.360.5 53 2.473.501.7 50 2.662.763.2 92 2.832.342.0 87 2.908.299.0 82 2.924.371.6 41 2.879.151.2 19 3.043.064.9 92 3.447.979.4 83 3.573.925.0 03 2.213.544.3 45 0 89,07% 123,03% 129,49% 126,18% 76,11% 0,00% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 63.015.000 36.000.000 40.000.000 78.000.000 69.150.000 80.000.000 63.014.800 61.366.740 69.108.956 76.748.848 42.137.554 0 100,00% 170,46% 172,77% 98,40% 60,94% 0,00% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 58.015.000 31.000.000 34.550.000 58.015.000 55.335.440 64.747.156 100,00% 178,50% 187,40% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 71.550.000 63.550.000 72.100.000 72.847.248 38.973.954 0 101,81% 61,33% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 750.000 800.000 1.640.800 1.001.000 218,77% 125,13% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000 800.000 1.250.000 606.000 606.000 0 60,60% 75,75% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 750.000 800.000 1.640.800 1.001.000 218,77% 125,13% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1.000.000 800.000 1.250.000 606.000 240.000 0 60,60% 30,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000 1.100.000 750.000 692.800 75,00% 62,98% Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.250.000 1.100.000 1.500.000 852.000 852.000 0 68,16% 77,45% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.000.000 1.100.000 750.000 692.800 75,00% 62,98% Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.250.000 1.100.000 1.500.000 612.000 0 0 48,96% 0,00% 0,00% Sub Keg; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD 1.000.000 1.100.000 749.800 468.200 74,98% 42,56% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Sub Keg; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD 1.250.000 1.100.000 1.500.000 604.000 844.000 0 48,32% 76,73% 0,00% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 500.000 550.000 4.999.800 499.900 506.000 100,00% 99,98% 92,00% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 700.000 700.000 900.000 621.600 621.600 88,80% 88,80% 0,00% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.777.015.2 53 2.201.501.7 50 2.225.419.6 92 2.332.342.0 87 2.404.149.0 82 2.451.371.6 41 2.490.076.1 27 2.582.993.4 62 2.664.375.2 74 2.875.430.7 71 1.853.838.3 43 0 89,67% 117,33% 119,72% 123,29% 77,11% 0,00% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.765.015.2 53 2.199.001.7 50 2.222.669.6 92 2.478.093.5 27 2.580.493.5 62 2.662.175.2 74 89,62% 117,35% 119,77% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.329.342.0 87 2.400.949.0 82 2.447.871.6 41 2.874.622.7 71 1.853.038.3 43 123,41% 77,18% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000 1.100.000 1.000.000 1.000.000 100,00% 90,91% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.250.000 1.350.000 1.500.000 410.000 620.000 32,80% 45,93% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 12.000.000 1.500.000 1.650.000 11.982.600 1.499.900 1.200.000 99,86% 99,99% 72,73% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 1.750.000 1.850.000 2.000.000 398.000 180.000 22,74% 9,73% 0,00% Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 60.000.000 20.000.000 25.000.000 40.000.000 30.000.000 30.000.000 62.347.800 395.977.999 311.721.500 134.525.605 0 0,00% 311,74% 1583,91% 779,30% 448,42% 0,00% Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi 60.000.000 20.000.000 20.000.000 58.280.000 62.347.800 84.085.399 97,13% 311,74% 420,43% Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - - 0,00% 0,00% 0,00% Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan 5.000.000 311.892.600 6237,85% Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan 30.000.000 20.000.000 20.000.000 311.721.500 134.525.605 1039,07% 672,63% 0,00% Administrasi Umum Perangkat Daerah 113.694.400 20.500.000 43.700.000 121.000.000 138.000.000 100.000.000 113.656.797 106.600.528 116.698.896 92.159.763 34.117.200 0 99,97% 520,00% 267,05% 76,17% 24,72% 0,00% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 113.694.400 20.500.000 43.700.000 113.656.797 106.600.528 116.698.896 99,97% 520,00% 267,05% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 121.000.000 138.000.000 100.000.000 92.159.763 34.117.200 76,17% 24,72% 0,00% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 40.000.000 55.000.000 59.000.000 60.000.000 50.000.000 47.740.000 0 0 0 0 0,00% 119,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.000.000 0,00% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.000.000 55.000.000 47.740.000 0 0,00% 119,35% 0,00% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 59.000.000 60.000.000 0 0 0,00% 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 94.888.300 65.500.000 80.000.000 88.000.000 90.000.000 93.000.000 88.812.192 75.811.540 82.143.656 66.320.348 95.281.541 0 93,60% 115,74% 102,68% 75,36% 105,87% 0,00% Penyediaan Jasa Surat Menyurat 54.889.100 15.000.000 17.500.000 52.469.600 24.264.500 30.284.800 95,59% 161,76% 173,06% Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.000.000 18.250.000 18.500.000 10.922.600 8.999.380 60,68% 49,31% 0,00% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.000.000 10.000.000 12.500.000 10.000.000 9.167.000 8.077.400 100,00% 91,67% 64,62% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.250.000 13.500.000 13.750.000 8.868.600 55.461.273 66,93% 410,82% 0,00% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 29.999.200 40.500.000 50.000.000 26.342.592 42.380.040 43.781.456 87,81% 104,64% 87,56% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 56.750.000 58.250.000 60.750.000 46.529.148 30.820.888 81,99% 52,91% 0,00% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 123.747.600 90.000.000 193.643.600 114.000.000 117.000.000 120.000.000 123.591.303 106.204.922 119.674.702 151.543.773 53.644.102 0 99,87% 118,01% 61,80% 132,93% 45,85% 0,00% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan 66.785.600 60.000.000 68.000.000 66.775.303 54.929.922 67.477.702 99,98% 91,55% 99,23% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan 74.000.000 60.000.000 62.000.000 92.531.773 33.424.102 125,04% 55,71% 0,00% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 56.962.000 30.000.000 40.000.000 56.816.000 51.275.000 52.197.000 99,74% 170,92% 130,49% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.000.000 38.000.000 40.000.000 59.012.000 20.220.000 147,53% 53,21% 0,00% Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 85.643.600 0 0 0,00% 0,00% 0,00% Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 19.000.000 18.000.000 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 917.066.900 2.097.000.0 00 1.512.000.0 00 1.661.000.0 00 1.705.000.0 00 1.701.000.0 00 913.654.641 2.489.538.2 41 1.638.193.8 52 1.312.855.1 73 672.081.963 0 99,63% 118,72% 108,35% 79,04% 39,42% 0,00% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 917.066.900 2.097.000.0 00 1.512.000.0 00 1.661.000.0 00 1.705.000.0 00 1.701.000.0 00 913.654.641 2.489.538.2 41 1.638.193.8 52 1.312.855.1 73 672.081.963 0 99,63% 118,72% 108,35% 79,04% 39,42% 0,00% Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 20.000.000 20.000.000 19.999.900 9.860.872 0,00% 100,00% 49,30% Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 20.000.000 0 0 0,00% 0,00% 0,00% Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 295.147.000 360.000.000 200.000.000 294.611.800 356.657.253 237.324.800 99,82% 99,07% 118,66% Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 200.000.000 241.348.300 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik 300.000.000 300.000.000 51.985.200 0,00% 17,33% 0,00% Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 68.000.000 68.000.000 68.718.900 118.675.332 101,06% 174,52% Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 89.000.000 59.576.374 0,00% Penyusunan Konten 200.000.000 200.000.000 26.837.279 0,00% 13,42% 0,00% Pengelolaan Media Komunikasi Publik 488.048.100 389.000.000 380.000.000 485.937.937 438.243.900 401.186.206 99,57% 112,66% 105,58% Pengelolaan Media Komunikasi Publik 440.000.000 380.716.870 86,53% Pengelolaan Media Komunikasi Publik 500.000.000 500.000.000 328.125.416 65,63% 0,00% Pelayanan Informasi Publik 85.727.800 68.000.000 68.000.000 85.038.981 67.779.104 142.717.126 99,20% 99,68% 209,88% Pelayanan Informasi Publik 136.000.000 134.382.391 98,81% Pelayanan Informasi Publik 100.000.000 100.000.000 70.171.336 70,17% 0,00% Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 48.144.000 52.577.000 50.000.000 48.065.923 59.999.896 0 99,84% 114,12% 0,00% Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 50.000.000 0 10.473.796 0,00% 0,00% 0,00% Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 17.123.000 15.000.000 16.944.950 0 0,00% 98,96% 0,00% Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 30.000.000 0 3.803.561 0,00% 0,00% 0,00% Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 15.500.000 15.000.000 15.494.362 22.652.360 0,00% 99,96% 151,02% Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 30.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 1.006.800.0 00 597.000.000 1.347.671.3 46 705.777.156 0,00% 133,86% 118,22% Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 567.000.000 496.831.238 87,62% Relasi Media 250.000.000 250.000.000 180.685.375 72,27% Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat 155.000.000 151.000.000 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik 200.000.000 200.000.000 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupatan/Kota 100.000.000 99.000.000 98.028.630 0 98,03% 0,00% Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupatan/Kota 99.000.000 0 0,00% Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 5.553.637.9 00 6.373.000.0 00 4.594.000.0 00 5.046.000.0 00 5.183.000.0 00 5.171.000.0 00 5.025.563.5 26 7.108.014.6 47 6.079.692.4 35 5.348.269.1 99 2.844.209.0 26 - 90,49% 111,53% 132,34% 105,99% 54,88% 0,00% Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 4.830.000.0 00 3.151.000.0 00 3.500.000.0 00 135.000.000 125.000.000 0 5.753.983.1 84 4.030.557.6 85 4.826.500.9 83 8.084.500 0 0,00% 119,13% 127,91% 137,90% 5,99% 0,00% Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 4.830.000.0 00 3.151.000.0 00 5.753.983.1 84 4.030.557.6 85 119,13% 127,91% Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 3.500.000.0 00 4.826.500.9 83 137,90% Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa 135.000.000 125.000.000 8.084.500 5,99% 0,00% Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5.553.637.9 00 1.543.000.0 00 1.443.000.0 00 1.546.000.0 00 5.048.000.0 00 5.046.000.0 00 5.025.563.5 26 1.354.031.4 63 2.049.134.7 50 521.768.216 2.836.124.5 26 0 90,49% 87,75% 142,01% 33,75% 56,18% 0,00% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 607.360.200 320.000.000 320.000.000 501.108.145 320.955.700 160.445.835 82,51% 100,30% 50,14% Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 320.000.000 22.742.058 7,11% Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 100.000.000 100.000.000 12.637.520 12,64% 0,00% Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah 400.000.000 300.000.000 382.876.100 95,72% 0,00% Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah 400.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00% Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi 60.000.000 60.000.000 99.843.800 166,41% 0,00% Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi 60.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00% Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 268.000.000 268.000.000 216.220.634 34.276.231 80,68% 12,79% Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 268.000.000 136.354.042 50,88% Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 348.000.000 348.000.000 49.274.504 14,16% 0,00% Pengembangan dan Pengelolaan Ekositem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas 4.946.277.7 00 55.000.000 55.000.000 4.524.455.3 81 192.545.600 369.670.866 91,47% 350,08% 672,13% Pengembangan dan Pengelolaan Ekositem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas 55.000.000 351.183.116 638,51% Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas 200.000.000 200.000.000 1.561.600 0,78% 0,00% Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas 450.000.000 498.000.000 67.689.282 15,04% 0,00% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 400.000.000 400.000.000 121.634.529 1.469.170.4 18 0,00% 30,41% 367,29% Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 400.000.000 0 0,00% Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE 40.000.000 40.000.000 19.955.100 15.571.400 49,89% 38,93% Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE 43.000.000 11.489.000 26,72% Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE 100.000.000 100.000.000 3.254.900 3,25% 0,00% Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo 250.000.000 300.000.000 4.598.000 1,84% 0,00% Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 3.600.000.0 00 3.500.000.0 00 2.697.108.7 20 74,92% 0,00% URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 109.111.000 226.000.000 163.000.000 179.000.000 184.000.000 183.000.000 104.551.344 222.630.062 248.458.876 109.793.012 39.532.138 0 95,82% 98,51% 152,43% 61,34% 21,48% 0,00% Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 109.111.000 226.000.000 163.000.000 179.000.000 184.000.000 183.000.000 104.551.344 222.630.062 248.458.876 109.793.012 39.532.138 0 95,82% 98,51% 152,43% 61,34% 21,48% 0,00% Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 109.111.000 146.000.000 84.000.000 104.551.344 146.236.162 98.741.826 95,82% 100,16% 117,55% Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 81.000.000 71.650.512 88,46% Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 30.000.000 30.000.000 29.102.900 31.977.300 0,00% 97,01% 106,59% Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 40.000.000 0 0,00% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional 100.000.000 100.000.000 33.676.138 33,68% 0,00% Membangun Metadata Statistik Sektoral 0 0 0 0 0,00% 0,00% Membangun Metadata Statistik Sektoral 10.000.000 12.291.000 122,91% Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral 40.000.000 40.000.000 0 0,00% 0,00% 0,00% Pengembangan Infrastruktur 50.000.000 49.000.000 47.291.000 117.739.750 0,00% 94,58% 240,29% Pengembangan Infrastruktur 48.000.000 25.851.500 53,86% Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 44.000.000 43.000.000 5.856.000 13,31% 0,00% URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 29.342.500 165.000.000 119.000.000 131.000.000 134.000.000 134.000.000 21.683.931 228.461.411 507.105.852 135.769.071 22.004.982 0 73,90% 138,46% 426,14% 103,64% 16,42% 0,00% Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 29.342.500 145.000.000 99.000.000 101.000.000 90.000.000 90.000.000 21.683.931 183.097.095 490.862.025 114.690.700 11.810.000 0 73,90% 126,27% 495,82% 113,56% 13,12% 0,00% Penetepan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 115.000.000 69.000.000 108.616.095 0 0,00% 94,45% 0,00% Penetepan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 71.000.000 50.000.000 50.000.000 101.984.200 900.000 143,64% 1,80% 0,00% Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Derah Kabupaten/Kota 29.342.500 30.000.000 30.000.000 21.683.931 74.481.000 490.862.025 73,90% 248,27% 1636,21% Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Derah Kabupaten/Kota 30.000.000 40.000.000 40.000.000 12.706.500 10.910.000 42,36% 27,28% 0,00% Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 0 20.000.000 20.000.000 30.000.000 44.000.000 44.000.000 0 45.364.316 16.243.827 21.078.371 10.194.982 0 0,00% 226,82% 81,22% 70,26% 23,17% 0,00% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000 20.000.000 45.364.316 16.243.827 0,00% 226,82% 81,22% Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000 44.000.000 44.000.000 21.078.371 10.194.982 70,26% 23,17% 0,00% Tabel 2.6 Evaluasi terhadap Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020-2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Indeks Pemerintah Digital - - - - 0.00 2 Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 61.81 60.53 69.44 64.34 3 Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 61.81 60.53 69.44 64.34 4 Indeks Keterbukaan Informasi Publik 35.8 57.43 65.98 82.22 84.66 5 Indeks Satu Data Indonesia - - 40.05 58.25 59.80 6 Indeks KAMI - - 584.00 590.00 779.00 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Tantangan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:
8. 1.Cepatnya perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan perlunya penyesuaian dan antisipasi yang cepat dan tepat, baik dari sisi SDM dan dukungan sarana prasarana.
9. 2.Pelayanan, pengelolaan serta pemanfaatan informasi publik belum optimal.
10. 3.Pelaksanaan Kota Cerdas dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum sepenuhnya optimal dikarenakan Perangkat Daerah pendukung masih beranggapan ini merupakan tugas Dinkominfostasandi saja sehingga peran Perangkat Daerah lain belum optimal.
11. 4.Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, khususnya jenis statistik sektoral, koordinasi dilakukan dengan BPS, instansi vertikal lain dan Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo, sehingga ketersediaan data dan informasi dari instansi lain yang tepat waktu merupakan permasalahan eksternal yang perlu dicarikan solusinya dengan meningkatkan koordinasi
12. 5.Penanganan urusan statistik secara bersama antara BPS, Perangkat Daerah dan instansi serta lembaga terkait lainnya, sering terjadi perbedaan angka atau data, hal tersebut merupakan tantangan untuk menyamakan data dengan definisi yang disepakati bersama.
13. 6.Fungsi persandian bukan hanya sebatas kirim terima surat/berita sandi, akan tetapi diperluas sebagai pengamanan informasi belum optimal. Peluang yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfostandi Kabupaten Purworejo di masa mendatang adalah sebagai berikut :
14. 1.Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo.
15. 2.Posisi strategis Kabupaten Purworejo sebagai lintasan penghubung dengan antar kabupaten dan antar provinsi.
16. 3.Keberadaan jaringan transportasi sebagai modal dasar pengembangan transportasi Kabupaten Purworejo seiring dengan adanya Bandar Udara YIA di Kulon Progo.
17. 4.Semakin berkembangnya perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak kepada semakin mudahnya mengakses informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan.
18. 5.Semakin bertumbuhkembangnya minat dan partisipasi masyarakat luas dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk di bidang, komunikasi dan informatika.
19. 6.Mengembangkan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan kemampuan dengan integrasi wilayah
20. 7.Kinerja Urusan Statistik diprediksikan akan semakin meningkat khususnya terjadi perkembangan penyediaan data statistik dan informasi daerah, serta dokumen statistik bagi kalangan dunia usaha dan masyarakat.
21. 8.Manajemen penyimpanan data secara elektronik semakin meningkat seiring dengan penggunaan sistem informasi manajemen di berbagai bidang pembangunan.
22. 9.Penyediaan data statistik juga mengalami kemajuan, tidak terbatas pada data manual, tapi juga dalam bentuk data digital, sehingga mempermudah proses akan memudahkan kalangan dunia usaha dan masyarakat semakin mudah mengakses data dan informasi tentang pembangunan daerah.
23. 10.Validitas dan kemutakhiran data semakin meningkat, sehingga dapat menjamin ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas, sehingga jenis statistik yang tersusun di Kabupaten Purworejo diperkirakan juga akan semakin bervariasi.
24. 11.Pengelolaan dan perlindungan informasi sudah diklasifikasikan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan berdasar Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemberian akses terhadap layan informasi publik kepada masyarakat. Dalam pelayanan informasi publik telah dibentuk PPID. PPID adalah singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. PPID adalah badan publik yang ditunjuk untuk mengelola, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan melayani informasi publik sesuai dengan undang-undang. PPID dibentuk sebagai pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu Dinkominfostasandi memberikan pelayanan kepada semua Perangkat Daerah untuk penyediaan akses intranet pemerintah. Dinkominfostasandi juga menyediakan akses internet kepada seluruh Perangkat Daerah serta memberikan layanan internet gratis di beberapa area publik. Penyediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik dilaksanakan dalam rangka menunjang pelayanan kepada masyarakat serta mefasitilasi pelayan kota cerdas. Dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahahn Bidang Statistik, Dinkominfo juga menyediakan data sektoral yang dihimpun dari penyedia data seluruh Perangkat Daerah. Data sektoral ini dapat dipakai oleh masyarakat serta perangkat daerah sendiri. Penyediaan Data sektoral ini juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, Dinkominfostasandi bekerjasama dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN). Layanan persandian melayani pengamanan informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah, termasuk kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaannya. Bidang ini juga bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan tugas di bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, serta pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian. 2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH Analis permasalahan dan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi permasalahan dan isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo dalam mengemban tugas dan fungsinya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Perencanaan Strategis Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun selanjutnya. Permasalahan terkait komunikasi, informatika, statistik dan persandian merupakan persoalan yang kompleks dan dinamis. Kompleksitas persoalan tidak hanya menyangkut variabel masalah yang luas, namun juga menyangkut optimalisasi integrasi dan sinergitas lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam pengembangan perencanaan dan pengendalian kebijakan, strategi dan progam agar lebih menyentuh akar permasalahan yang mendasar. Sementara sisi dinamis dari persoalan komunikasi, informatika, statistik dan persandian adalah terkait bahwa persoalan tersebut memiliki kecenderungan untuk meningkat, dengan faktor penyebab yang beragam dari tahun ke tahun sehingga memerlukan penanganan yang komperehensif, tidak hanya penanganan masalahnya semata namun juga penanganan yang bersifat antisipatif atas potensi permasalahan yang dapat muncul dikemudian hari. Sumber daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan capaian kinerja pelayanan tahun-tahun sebelumnya dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan identifikasi terhadap potensi dan permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi pada 5 (lima) tahun kedepan, maka yang menjadi permasalahan dalam pelayanan dan isu strategis Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo dapat diidentifikasi seperti yang tersaji dalam tabel 2.7 sebagai berikut : Tabel 2.7 Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD ISU LINGKUNGAN DINASMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi Misinformasi dan disinformasi Transformasi tata kelola Tata kelola pemerintahan yang dinamis Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Pelayanan publik prima belum optimal Cyber insecurity Jangkauan penyebaran Informasi Publik terhadap masyarakat belum optimal Literasi Digital Masyarakat masih rendah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum optimal Pelaksanaan Kota Cerdas belum optimal Infrastruktur dan jaringan TIK belum optimal Keamanan informasi belum optimal Penyelenggaraan Statistik Sektoral Belum Optimal Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan,tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2025 – 2029 yaitu: “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (PURWOREJO BERSERI)” Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Terpilih yang menyangkut bidang komunikasi dan informatika adalah Misi 5 yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi. Misi 5 memiliki sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi yang diukur keberhasilannya melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Penentuan Tujuan dan Sasaran Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 didasarkan pada :
a.Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;
b.Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
c.Mempertimbangkan kondisi Perangkat Daerah yang ada saat ini, Untuk merealisasikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo 2025-2029, Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo perlu meneetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Adapun tujuan Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029, yaitu: “Mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah”. Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur, maka Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo menjabarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut kedalam beberapa sasaran sebagai berikut :
1. 1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
2. 2.Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan kematangan digital pemerintahan;
3. 3.Meningkatnya kualitas statistik sektoral;
4. 4.Meningkatnya layanan persandian dan keamanan informasi pemerintah daerah. Secara rinci tujuan dan sasaran serta target yang telah ditetapkan dan akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan oleh Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo dapat dilihat dalam tabel 3.1. Penetapan tujuan dan sasaran sejalan dengan RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 dan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan tujuan dan sasaran renstra sebelumnya. Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Indeks Pemerintah Digital 0 1,70 1,70 2,00 2,00 2,20 Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan kematangan digital pemerintahan Indeks Keterbukaan Informasi Publik 85,00 85,50 86,00 86,50 87,00 87,50 Nilai Aspek Teknologi Digital pada Indeks Pemerintah Digital 3,25 3,38 3,38 3,50 3,50 3,63 Meningkatnya kualitas statistik sektoral Indeks Satu Data Indonesia 59,80 61,60 61,60 63,40 63,40 65,20 Meningkatnya layanan persandian dan keamanan informasi pemerintah daerah Indeks KAMI 780 790 800 810 820 825 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Renstra Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah- langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo. Penahapan Renstra Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo dapat dilihat dalam tabel 3.2. Tabel 3.2. Penahapan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian TAHAP I

(2026)TAHAP II
(2027)TAHAP III
(2028)TAHAP IV
(2029)TAHAP V
(2030)2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 Menguatkan sistem menejemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Memantapkan Kapasitas Sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Menguatkan keterbukaan informasi publik Meningkatkan keterbukaan informasi publik Memantapkan keterbukaan informasi publik Mewujudkan keterbukaan informasi publik Meneguhkan keterbukaan informasi publik Menguatkan kualitas statistik sektoral Meningkatkan kualitas statistik sektoral Memantapkan kualitas statistik sektoral Mewujudkan kualitas statistik sektoral Meneguhkan kualitas statistik sektoral Menguatkan layanan persandian dan keamanan informasi pemerintah daerah Meningkatkan layanan persandian dan keamanan informasi pemerintah daerah Memantapkan layanan persandian dan keamanan informasi pemerintah daerah Mewujudkan layanan persandian dan keamanan informasi pemerintah daerah Meneguhkan layanan persandian dan keamanan informasi pemerintah daerah Arah kebijakan Renstra Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinkominfostasandi Kabupate Purworejo. Adapun Arah kebijakan Renstra Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam tabel 3.3. Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KETERANGAN 1 2 3 4 5 2026 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui aktivitas Konsolidasi pondasi Purworejo cerdas dan sinergi kebijakan, digitalisasi layanan publik, pengembangan kota cerdas, fasilitasi SPBE, penyediaan internet, optimalisasi website PD, pengintegrasian/ pengembangan sistem informasi, publikasi informasi, penguatan PPID, Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Penyusunan Konten, Penguatan SDM Penguatan sistem dan kolaborasi satu data dengan berbagai instansi Penguatan sistem dan kolaborasi satu data dengan berbagai instansi melalui aktivitas Koordinasi, Evaluasi, Monitoring, Workshop, Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral, dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Statistik Sektoral Penguatan sistem pengaduan dan umpan balik masyarakat yang responsif dan partisipatif Penguatan sistem pengaduan dan umpan balik masyarakat yang responsif dan partisipatif melalui aktivitas Monitoring Opini dan Aspirasi publik, Monitoring dan Cepat Tanggap Respon Layanan Aduan NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KETERANGAN 1 2 3 4 5 2027 Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui aktivitas Integrasi dan optimalisasi inovasi Purworejo Cerdas, digitalisasi layanan publik, pengembangan kota cerdas, fasilitasi SPBE, penyediaan internet, optimalisasi website PD, pengintegrasian/ pengembangan sistem informasi, publikasi informasi, penguatan PPID, Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Penyusunan Konten, Penguatan SDM Peningkatan sistem dan kolaborasi satu data dengan berbagai instansi Peningkatan sistem dan kolaborasi satu data dengan berbagai instansi melalui aktivitas Koordinasi, Evaluasi, Monitoring, Workshop, Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral, dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Statistik Sektoral Peningkatan sistem pengaduan dan umpan balik masyarakat yang responsif dan partisipatif Peningkatan sistem pengaduan dan umpan balik masyarakat yang responsif dan partisipatif melalui aktivitas Monitoring Opini dan Aspirasi publik, Monitoring dan Cepat Tanggap Respon Layanan Aduan NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KETERANGAN 1 2 3 4 5 2028 Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui aktivitas Akselerasi inovasi berbasissektor unggulan, digitalisasi layanan publik, pengembangan kota cerdas, fasilitasi SPBE, penyediaan internet, optimalisasi website PD, pengintegrasian/ pengembangan sistem informasi, publikasi informasi, penguatan PPID, Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Penyusunan Konten, Penguatan SDM Pemantapan sistem dan kolaborasi satu data dengan berbagai instansi Pemantapan sistem dan kolaborasi satu data dengan berbagai instansi melalui aktivitas Koordinasi, Evaluasi, Monitoring, Workshop, Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral, dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Statistik Sektoral Pemantapan sistem pengaduan dan umpan balik masyarakat yang responsif dan partisipatif Pemantapan sistem pengaduan dan umpan balik masyarakat yang responsif dan partisipatif melalui aktivitas Monitoring Opini dan Aspirasi publik, Monitoring dan Cepat Tanggap Respon Layanan Aduan NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KETERANGAN 1 2 3 4 5 2029 Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui aktivitas Ekspansi Ekosistem dan Kolaborasi, digitalisasi layanan publik, pengembangan kota cerdas, fasilitasi SPBE, penyediaan internet, optimalisasi website PD, pengintegrasian/ pengembangan sistem informasi, publikasi informasi, penguatan PPID, Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Penyusunan Konten, Penguatan SDM Perwujudan sistem dan kolaborasi satu data dengan berbagai instansi Perwujudan sistem dan kolaborasi satu data dengan berbagai instansi melalui aktivitas Koordinasi, Evaluasi, Monitoring, Workshop, Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral, dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Statistik Sektoral Perwujudan sistem pengaduan dan umpan balik masyarakat yang responsif dan partisipatif Perwujudan sistem pengaduan dan umpan balik masyarakat yang responsif dan partisipatif melalui aktivitas Monitoring Opini dan Aspirasi publik, Monitoring dan Cepat Tanggap Respon Layanan Aduan NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KETERANGAN 1 2 3 4 5 2030 Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui aktivitas Purworejo Cerdas Berkelanjutan, digitalisasi layanan publik, pengembangan kota cerdas, fasilitasi SPBE, penyediaan internet, optimalisasi website PD, pengintegrasian/ pengembangan sistem informasi, publikasi informasi, penguatan PPID, Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Penyusunan Konten, Penguatan SDM Peneguhan sistem dan kolaborasi satu data dengan berbagai instansi Peneguhan sistem dan kolaborasi satu data dengan berbagai instansi melalui aktivitas Koordinasi, Evaluasi, Monitoring, Workshop, Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral, dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Statistik Sektoral Peneguhan sistem pengaduan dan umpan balik masyarakat yang responsif dan partisipatif Peneguhan sistem pengaduan dan umpan balik masyarakat yang responsif dan partisipatif melalui aktivitas Monitoring Opini dan Aspirasi publik, Monitoring dan Cepat Tanggap Respon Layanan Aduan Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo yaitu pijakan penyusunan Renja Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2030. Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Adapun Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 seperti digambarkan dalam tabel 4.1 sedangkan Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 digambarkan dalam tabel 4.2 sebagai berikut: Tabel 4.1. Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Indeks Pemerintah Digital Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan : Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Administrasi Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Daerah Daerah yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Meningkatnya keterbukaan informasi publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik Meningkatnya jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik. mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan, dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Relasi Media Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Pelayanan Informasi Publik Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Diseminasi Informasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik Penyusunan Konten Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Meningkatnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Terselenggaranya kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Terselenggaranya perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo Kegiatan : Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE Penyediaan Akses Internet Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Kota Cerdas Meningkatnya kualitas statistik sektoral Indeks Satu Data Indonesia Meningkatnya jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Terselenggaranya layanan statistik sektoral Layanan Statistik Sektoral Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Meningkatnya layanan persandian dan keamanan informasi Indeks KAMI NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 pemerintah daerah Meningkatnya keamanan informasi pemerintah Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Terlaksananya Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Terlayaninya Persandian Prosentase layanan persandian Kegiatan : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tabel 4.2 4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2024 memiliki Visi “Indonesia Emas 2045”. RPJPN menjadi dasar hukum dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN dibagai menjadi periodisasi 5 Tahunan. Saat ini adalah periode RPJMN I Tahun 2025-2029. Dalam rangka menjaga kesimbungan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah maka Pemerintah Daerah membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah dengan jangka waktu 20 tahun. RPJPD kemudian dijabarkan kedalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 tahun. Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam Menyusun RPJMDnya berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memastikan keselarasan antara Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo sebagai sebuah Dinas yang melaksanakan tugas dari Bupati Purworejo menyusun rencana program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung terhadap program nasional, provinsi, dan kegiatan unggulan daerah. Dukungan yang diberikan Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo sesuai dengan 3 urusan yang menjadi kewenangannya yaitu: Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang mencakup program, kegiatan, dan subkegiatan terkait Pelayanan Administrasi Umum, Pelayanan Bidang Komunikasi Publik, Pelayanan Bidang Informatika yang salah satunya terkait dengan dukungan terhadap Riset Unggulan Daerah tentang Smart City (Penyediaan internet, Pelaksanaan SPBE, Pengembangan Aplikasi, Fasilitasi Pengelolaan Kota Cerdas dan lain lain), Pelayanan bidang Statistik utamanya Statistik Sektoral dan Pelayanan Bidang Persandian yang terkait dengan pengamanan informasi. Penjabaran Program Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo yang Mendukung Program Nasional (Asta Cita dan Program Strategis Nasional), Mendukung Program Prioritas Nasional, Mendukung Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi) dan Mendukung Program Kabupaten (Pitulungan) dapat dijabarkan seperti dalam Tabel 4.3 tentang Penjabaran Program yang Mendukung Program Nasional (Asta Cita dan Program Strategis Nasional) Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025- 2029, Tabel 4.4 tentang Penjabaran Program yang Mendukung Program Prioritas Nasional Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025- 2029, Tabel 4.5 tentang Penjabaran Program yang Mendukung Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi) Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dan Tabel 4.6 tentang Penjabaran Program yang Mendukung Program Kabupaten (Pitulungan) Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 sebagai berikut: Penjabaran Program yang Mendukung Program Nasional (Asta Cita dan Program Strategis Nasional) yang dilaksanakan Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo sebagai berikut: Tabel 4.3 Penjabaran Program yang Mendukung Program Nasional (Asta Cita dan Program Strategis Nasional) Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 No Asta Cita Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026 Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 2 3 4 5 6 1 Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Mendiseminasikan informasi kepada Publik terkait Ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM Mendiseminasikan informasi kepada Publik terkait Ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Dinkominfostasandi 2 Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Fasilitasi publikasi dan mendiseminasikan informasi terkait industri kreatif Fasilitasi publikasi dan mendiseminasikan informasi terkait industri kreatif Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Dinkominfostasandi Pelatihan Konten Kreator untuk turut mengembangkan industri Kreatif Pelatihan Konten Kreator untuk turut mengembangkan industri Kreatif Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Dinkominfostasandi No Asta Cita Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026 Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 2 3 4 5 6 3 Asta Cita 4: Memperperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Fasilitasi publikasi dan mendiseminasikan informasi terkait Asta Cita 4 Fasilitasi publikasi dan mendiseminasikan informasi terkait Asta Cita 4 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Dinkominfostasandi Pelatihan konten kreator untuk turut membangun SDM Pelatihan Konten Kreator untuk turut membangun SDM Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Dinkominfostasandi 4 Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Dinkominfostasandi Fasilitasi publikasi dan mendiseminasikan informasi terkait produk hukum, birokrasi, pencegahan dan pemberantasan Korupsi narkoba, judi, dan penyelundupan Fasilitasi publikasi dan mendiseminasikan informasi terkait produk hukum, birokrasi, pencegahan dan pemberantasan Korupsi narkoba, judi, dan penyelundupan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Dinkominfostasandi 5 Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Fasilitasi publikasi dan mendiseminasikan informasi tentang toleransi antar umat beragama Fasilitasi publikasi dan mendiseminasikan informasi tentang toleransi antar umat beragama Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Dinkominfostasandi Penjabaran Program yang Mendukung Program Prioritas Nasional yang dilaksanakan Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo sebagai berikut: Tabel 4.4 Penjabaran Program yang Mendukung Program Prioritas Nasional Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 No Prioritas Nasional Kegiatan Prioritas Utama Dukungan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 2 3 4 5 6 1 Prioritas Nasional 3 Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital Program: PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Kegiatan: Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Dinkominfostasandi Program: PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Kegiatan: Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Dinkominfostasandi No Prioritas Nasional Kegiatan Prioritas Utama Dukungan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 2 3 4 5 6 Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim Program: PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Kegiatan: Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Dinkominfostasandi 2 Prioritas Nasional 7 Transformasi digital layanan publik prioritas Program: PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Kegiatan: Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Dinkominfostasandi Penjabaran Program yang Mendukung Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi) yang dilaksanakan Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo sebagai berikut: Tabel 4.5 Penjabaran Program yang Mendukung Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi) Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 No Program Delegasi Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026 Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 2 3 4 5 6 1 Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center) Pemberian akses internet gratis di kecamatan dan kelurahan Pemberian akses internet gratis di kecamatan dan kelurahan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Dinkominfostasandi 2 Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata Penyusunan konten Penyusunan konten Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Dinkominfostasandi Pembuatan podcast Pembuatan podcast Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Dinkominfostasandi Pelatihan konten kreator Pelatihan konten kreator Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Dinkominfostasandi 3 Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau Penyediaan data statistik yang akurat dan relevan Penyediaan data statistik yang akurat dan relevan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Dinkominfostasandi Penjabaran Program yang Mendukung Program Kabupaten (Pitulungan) yang dilaksanakan Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo sebagai berikut: Tabel 4.6 Penjabaran Program yang Mendukung Program Kabupaten (Pitulungan) Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 No Program Unggulan Kegiatan Unggulan Aktivitas 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 2 3 4 5 6 1 Sejahtera Wargane Peningkatan citra dan positioning kepariwisataan Purworejo Dukungan promosi digital dan media sosial Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Dinkominfostasandi Dukungan pemuatan konten digital Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Dinkominfostasandi Sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi Pengembangan Infrastruktur Jaringan Intranet & pusat data Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Dinkominfostasandi Pengembangan inovasi dan kompetensi teknologi informasi bagi ASN Pengembangan Infrastruktur Jaringan Intranet & pusat data Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Dinkominfostasandi Pelatihan Konten Kreator Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Dinkominfostasandi No Program Unggulan Kegiatan Unggulan Aktivitas 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 2 3 4 5 6 Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih, berkeadilan, responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi. Pengembangan Infrastruktur Jaringan Intranet & pusat data Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Dinkominfostasandi Pengelolaan Data Statistik Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Dinkominfostasandi Penguatan Keamanan Siber dan Perlindungan Data Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Dinkominfostasandi 4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi, unit kerja, atau individu dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. IKU membantu dalam memantau dan mengevaluasi kinerja, serta menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja di masa depan. Dengan menggunakan IKU, organisasi dapat memastikan bahwa mereka berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan strategis mereka dan dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data dan informasi yang akurat. Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo mempunyai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan disertai dengan target yang realistis untuk bisa dicapai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta stakeholder lainnya. Kemduian target yang telah ditetapkan akan selalu dievaluasi guna memantau capaian target dalam periode tertentu sebagai salah satu dasar mengambil keputusan serta melakukan perbaikan kinerja dimasa mendatang. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dilihat dalam tabel 4.7 sebagai berikut: Tabel 4.7 Indikator Kinerja Utama Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Indeks Pemerintah Digital Angka 3,49 1,70 1,70 2,00 2,00 2,20 Indikator Tujuan 2 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 Indikator Tujuan 3 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 Indikator Sasaran 4 Indeks Keterbukaan Informasi Publik Angka 85,00 85,50 86,00 86,50 87,00 87,50 Indikator Sasaran 5 Nilai Aspek Teknologi Digital pada Indeks Pemerintah Digital Angka 3,25 3,38 3,38 3,50 3,50 3,63 Indikator Sasaran 6 Indeks Satu Data Indonesia Angka 59,80 61,60 61,60 63,40 63,40 65,20 Indikator Sasaran 7 Indeks KAMI Angka 780 790 800 810 820 825 Indikator Sasaran Selain Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo juga menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai aturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 13 Permendagri No. 18 Tahun 2020, Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah Indikator kinerja yang paling menentukan atau paling berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara sederhana, IKK adalah ukuran-ukuran paling strategis (makro) yang digunakan untuk menilai sejauh mana seorang Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) beserta jajarannya berhasil menjalankan roda pemerintahan dan mencapai janji-janji yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah. IKK dalam kerangka Permendagri No. 18 Tahun 2020 adalah "rapor" utama bagi seorang Kepala Daerah dan pemerintahannya. Indikator ini bersifat strategis, tingkat tinggi, dan menjadi penentu utama dalam laporan serta evaluasi kinerja oleh pemerintah pusat, yang pada akhirnya mencerminkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat dan negara. Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui IKK adalah proses menetapkan ukuran kinerja yang spesifik dan terukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan di suatu daerah. IKK digunakan untuk mengukur pencapaian target, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dan menjadi dasar dalam penyusunan laporan kinerja dan evaluasi. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam tabel 4.8 sebagai berikut: Tabel 4.8 Indikator Kinerja Kunci Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Bidang Penanggung Jawab KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo % 100 100 100 100 100 100 PPLKC Permendagri No 18 Tahun 2020 2 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi % 100 100 100 100 100 100 PPLKC dan TISP Permendagri No 18 Tahun 2020 3 Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota % 62,00 63,00 64,00 65,00 66,00 67,00 IKP Permendagri No 18 Tahun 2020 B URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah % 100 100 100 100 100 100 TISP Permendagri No 18 Tahun 2020 2 Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah % 100 100 100 100 100 100 TISP Permendagri No 18 Tahun 2020 C URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Bidang Penanggung Jawab KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PERSANDIAN 1 Tingkat keamanan informasi pemerintah % 84,97 86,06 87,15 88,24 89,32 89,87 TISP Permendagri No 18 Tahun 2020 2 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet % 83,28 83,63 83,98 84,33 84,68 85,03 TISP IUP 3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik / Indeks Pemerintahan Digital Angka 3,55 3,61 3,68 3,74 3,80 3,86 PPLKC IUP Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo setiap tahunnya. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:
1. a.Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo setiap tahun.
2. b.Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
3. c.Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025- 2029 kepada masyarakat. 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:
4. a.Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
5. b.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025- 2029 dan mengoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
6. c.Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Persiapan penyusunan meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah, dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD. Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPERIDA. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RPJMD. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPERIDA untuk diverifikasi. Verifikasi harus dapat harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPERIDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPERIDA. BAPPERIDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. B. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 - 2029 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
  1. 1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 adalah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
  9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
  10. 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
  11. 11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
  12. 12.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  17. 17.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  18. 18.Permendag No 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
  19. 19.Permenkop UKM No 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil
  20. 20.Permendag No 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal
  21. 21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
  22. 22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  23. 23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
  24. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
  25. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
  26. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
  27. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
  28. 28.Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo; C. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renstra Tahun 2025-2029 adalah memberikan arah dan dasar bagi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan kabupaten Purworejo dalam pengambilan keputusan dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama lima tahun yang akan datang Tujuan disusunnya Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 - 2029:
  29. 1.Dasar Penyusunan Renja Perangkat Daerah tiap tahunnya;
  30. 2.Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang;
  31. 3.Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah. D. Sistematika Penulisan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 - 2029 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:
  32. 1.Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output.
  33. 2.Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Mneteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya
  34. 3.Daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2029 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2029 merupakan bagian dari upata menjaga kesinambungan perencanaan PD yatitu pijakan penyusunan Renja PD tahun 2029 BAB V PENUTUP BAB ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah. Fungsi yang dilaksanakan oleh DKUKMP adalah :
7. a.Perumusan kebijakan bidang koperasi dan usaha mikro, perizinan, barang pokok dan penting, dan kemetrologian serta sarana prasarana pengembangan perdagangan
8. b.Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi dan usaha mikro, perizinan, barang pokok dan penting, dan kemetrologian serta sarana prasarana pengembangan perdagangan
9. c.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi dan usaha mikro, perizinan, barang pokok dan penting, dan kemetrologian serta sarana prasarana pengembangan perdagangan
10. d.Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi dilingkungan DKUKMP
11. e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tigas dan fungsi. Struktur yang ada di DKUKMP adalah sebagai berikut : 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Untuk melaksanakan semua program kerja dan kegiatan DKUKMP Kabupaten Purworejo didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagaimana dalam tabel berikut : Gambar 2.1 SDM DKUKMP Kabupaten Purworejo berdasarkan Pendidikan Tabel 2.2. Data Pegawai Berdasar Golongan NO GOL JUMLAH ASN 1 ID 1 PNS 2 IIA 3 3 IIB 1 4 IIC 7 5 IID 11 6 IIIA 24 7 IIIB 4 8 IIIC 1 9 IIID 5 10 IVA 3 11 IVB 2 JUMLAH TOTAL PNS 62 1 V 12 PPPK2 VII 1 3 IX 42 JUMLAH TOTAL PPPK 55 2.1.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kinerja Pelayanan perangkat daerah DKUKMP mencakup berbagai aspek pelayanan terkait dengan pengelolaan kopersi, pengembangan UMKM serta sektor perdagangan. Tugas utama dari DKUKMP adalah mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan sekotr koperasi dan UMKM serta pengelolaan sektor perdagangan yang efisien dan transparan. Berikut adalah pencapaian kinerja: Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Targe t IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 75,38 76,00 76,50 77,00 77,50 80,00 90 90,61 90,67 118,54 118,44 117,75 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 75,38 76,00 76,50 77,00 77,50 80,00 90,00 90,61 90,67 118,54 118,44 117,75 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100,00 100,00 100 100 100 Persentase Koperasi Modern 2,02 3,03 7,07 11,11 15,15 19,19 7,07 10,81 100,01 152,91 Persentase Koperasi yang Berkualitas 34,79 36,26 37,73 39,19 40,66 42,12 48,35 40,66 39,19 128 107,77 101,53 Persentase Rekomendasi Izin Koperasi (simpan pinjam dan usaha simpan pinjam) yang tepat waktu 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 0,00 100 100 0 100 Persentase Koperasi yang kelembagaan dan Pengelolaan Usahanya Sesuai dengan Peraturan Perkoperasian 66,66 67,40 71,06 74,73 78,39 82,05 83,8 84,15 97,54 124,34 118,43 115,41 Persentase Koperasi Sehat 69,33 86,05 86,36 86,67 86,96 87,23 100 95,2 92,68 116,21 110,24 96,54 Persentase Koperasi yang Memiliki SDM Berkompeten 0,00 6,59% 10% 15% 20% 25% 6,59 75% 78,76 100 747,75 97,14 Persentase Koperasi yang Dibina 10,99 14,65 18,32 21,98 25,64 29,30 15,25 18,32 35,21 104,08 99,97 160,2 Persentase Usaha Mikro Berizin yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global 1,49 1,72% 2,13% 2,38% 3,11% 3,69% 9,86 438,07 462,95 Persentase Usaha Mikro Berizin yang Sudah Melakukan Kemitraan 1,29 1,97% 2,29% 2,62% 2,95% 3,28% 2,29 2,29 2,62 116,41 149,49 234,45 Persentase Usaha Mikro yang Dibina 22,44 4,47 5,96 7,46 8,95 10,44 6,19 7,69 8,41 138,44 129,1 109,36 Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Targe t IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Persentase Usaha Mikro Berizin yang Meningkat Menjadi Wira Usaha 3,60 5,08 6,55 8,03 9,5 10,97 6,54 7,09 8,32 128,77 108,28 103,62 Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda 0,00 4,00% 4,59% 5,18% 5,76% 6,35% 2,55 63,75 55,56 PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda 1.754.95 1,40 1.825.14 9,50 1.908.92 3,80 2.007.80 6,10 2.123.45 5,70 2.258.29 5,10 1 870 043 ,35 1917785 ,35 2000760 105,07 100,46% 99,65% persentase belanja penggunaan produk dalam negeri di pemeritah daerah 0 0 0 65 70 75 0 0 0 88,74 0 0 0 136,52 Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik 17,24 19,35 22,58 25,81 29,03 32,26 19,35 22,58 38,71 100 100 149,98 Persentase Ketertiban Pengelola Sarana Distribusi 15,91 20,00 24,00 28,00 32,00 36,00 25,64 39,66 67,86 128,21 165,24 168,94 Persentase koefisien variasi harga antar waktu 5,80 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 11,48 9,91 8,7 57,4 49,55 43,5 Persentase kinerja realisasi pupuk 36,54 74,00 78 82 86 90 91,72 79,41 93,43 123,95 101,81 113,94 Persentase Produk UMKM yang Dipromosikan Ekspor 0,00 6,67 13,33 20,00 26,67 33,33 25 35 40 374,81 262,57 111,11 Persentase Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku 57,39 61,00 64 68 72 76 124,28 105,45 100 203,74 164,77 147,06 Persentase Jenis Produk Lokal yang Dipromosikan 0,00 14,29 29 43 57 71 57,14 57,14 57,14 399,88 200,01 100,01 Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 11.870.243.732,00 985.184.700 9.784.953.350,00 958.986.244 82,43% 97,34% 2.052.549.748,00 635.184.700 2.029.521.245,00 619.106.244 98,88% 97,47% PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 10.820.000,00 6.775.000,00 2.499.000 10.810.000,00 6.758.100,00 2.374.000 99,91% 99,75% 95,00% Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten kota 6.820.000,00 3.387.500,00 1.237.500 6.820.000,00 3.379.050,00 1.124.400 100,00% 99,75% 90,86% Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 6.820.000,00 3.387.500 1.237.500 6.820.000,00 3.379.050 1.124.400 100,00% 99,75% 90,86% Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.000.000,00 3.387.500,00 1.261.500 3.990.000,00 3.379.050,00 1.249.600 99,75% 99,75% 99,06% Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.000.000,00 3.387.500 1.261.500 3.990.000,00 3.379.050 1.249.600 99,75% 99,75% 99,06% PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 20.000.000,00 11.857.000,00 4.649.000 20.000.000,00 11.839.150,00 3.689.200 100,00% 99,85% 79,35% Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000,00 11.857.000,00 4.649.000 20.000.000,00 11.839.150,00 3.689.200 100,00% 99,85% 79,35% Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 4.649.000 3.689.200 79,35% Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 10.000.000,00 5.928.500 10.000.000,00 5.919.400 100,00% 99,85% Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap PeraturanPerundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 10.000.000,00 5.928.500 10.000.000,00 5.919.750 100,00% 99,85% PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP 71.279.600,00 40.470.600,00 24.629.600 71.279.400,00 40.419.350,00 24.549.900 100,00% 99,87% 99,68% KOPERASI Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan 71.279.600,00 40.470.600,00 24.629.600 71.279.400,00 40.419.350,00 24.549.900 100,00% 99,87% 99,68% Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP 58.910.800,00 34.139.100 24.629.600 58.910.800,00 34.106.200 24.549.900 100,00% 99,90% 99,68% Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Penghargaan kesehatan Ksp/USP koperasi kewenangan Kabupaten/Kota 12.368.800,00 6.331.500 12.368.600,00 6.313.150 100,00% 99,71% PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN 404.200.000,00 496.151.000,00 516.346.000 401.491.600,00 490.424.500,00 501.612.544 99,33% 98,85% 97,15% PERKOPERASIAN Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota 404.200.000,00 496.151.000,00 516.346.000 401.491.600,00 490.424.500,00 501.612.544 99,33% 98,85% 97,15% Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta 404.200.000,00 496.151.000 516.346.000 401.491.600,00 490.424.500 501.612.544 99,33% 98,85% 97,15% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 112.525.000,00 72.424.000,00 66.808.000 112.525.000,00 72.042.480,00 66.763.900 100,00% 99,47% 99,93% PERLINDUNGAN KOPERASI Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 112.525.000,00 72.424.000,00 66.808.000 112.525.000,00 72.042.480,00 66.763.900 100,00% 99,47% 99,93% Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai 112.525.000,00 72.424.000 66.808.000 112.525.000,00 72.042.480 66.763.900 100,00% 99,47% 99,93% Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 - 2024 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) 1,57 2,37 1,50 1,70 2,02 IUP 2 Rasio Kewirausahaan 1,64 1,89 3,11% 2,3% 1,49% IUP 3 Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor -4,36 6,56 2,55 4,33 3,52 Tujuan PD 4 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB 1,57 2,37 1,50 1,70 2,02 Tujuan PD 5 Persentase Ketercapaian kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Program PD 6 Persentase Koperasi yang Memiliki Akuntabilitas Baik 54,95 45,36 44,72 44,01 43,31 Program PD 7 Persentase Koperasi Sehat 23,66 55,36 52,23 53,13 50,89 Program PD 8 Persentase SDM Koperasi yang Tersertifikasi 10,88 11,44 0,00 22,18 34,59 Program PD 9 Persentase Koperasi Aktif yang Berkembang Usahanya 0,00 0,00 0,00 1,76 2,46 Program PD 10 Persentase UMKM yang Berkualitas 1,38% 2,96% 4,76% 6,71% 8,71% Program PD 11 Persentase UMKM yang mengalami Peningkatan Usaha 0,29% 0,61% 0,89% 1,18% 1,53% Program PD 12 Persentase Pasar Rakyat menuju Ber-SNI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,23% Program PD 13 Disparitas Harga -0,5 +1,0 +2,5 -0,6 +2,0 Program PD 14 Persentase Distribusi Pupuk Bersubsidi sampai dengan Kios Pupuk Lengkap 0,96 0,88 0,99 0,79 0,93 Program PD 15 Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang difasilitasi pameran dagang 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Program PD 16 Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku 40% 89% 100% 100% 100% Program PD 17 Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang dipromosikan 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Program PD 18 Meningkatnya Koperasi yang berkualitas 48,35% 40,66% 39,19% 25,52% IKK Outcome 19 Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha 2,32% 1,51% IKK Outcome 20 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) 100% 100% 100% IKK Outcome 21 Persentase Kinerja realisasi Pupuk 91,72% 79,41% 93,44% IKK Outcome 22 Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku 100% 100% 100% IKK Outcome Kinerja Pelayanan pada DKUKMP dapat dilihat dari SKM (Survey Kepuasan Masyarakat). SKM dilakukan secara mandiri dengan menggunakan kuisioner manual yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuisioner terdiri atas 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 9 usur tersebut yaitu :
  1. 1.Persyaratan Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif
  2. 2.Sistem mekanisme dan prosedur Adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan
  3. 3.Waktu penyelesaian Adalah jangka wktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
  4. 4.Biaya/tarif Adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
  5. 5.Produk spesisifikasi jenis pelayanan Adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dngan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan
  6. 6.Kompetensi pelaksana Adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, kahlian, keterampilan dan pengalaman
  7. 7.Perilaku pelaksana Adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan
  8. 8.Maklumat pelayanan Adalah pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
  9. 9.Penanganan pengaduan saran dan masukan Adalah tata cara pelaksanaan penanganan pngaduan dan tindak lanjut. Pada semester 1 tahun 2025 dilakukan penilaian SKM dengan melibatkan 135 responden yang dipilih secara acak. Jenis pelayanan yang di survei adalah pelayanan permohonan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi untuk Usaha Mikro. 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembang Pelayanan Perangkat Daerah Tantangan pertumbuhan ekonomi inklusif di Purworejo bagi Dinas Koperasi UKM Perdagangan meliputi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pelaku UMKM dalam adaptasi teknologi dan riset pasar, serta akses permodalan. Peluangnya adalah memperkuat UMKM melalui kebijakan yang tepat, pelatihan dan pendampingan oleh dinas, serta akses ke teknologi dan pembiayaan untuk memperluas pasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  10. 1.Tantangan a Koperasi dan UMKM menjadi Motor Penggerak Ekonomi Lokal ➢ Keterbatasan Modal dan Akses Pembiayaan Banyak pelaku UMKM dan Koperasi kesulitan mengakses kredit dari Bank atau lembaga keuangan lain karena kendala teknis dan non-teknis. Terkadang modal dari internal koperasi atau UMKM tidak cukup dan ketergantungan pada modal eksternal pun dapat membebani keuangan ➢ Rendahnya SDM dan Kualitas Manajemen Kualitas manajemen dan profesionalisme SDM pengelola Koperasi dan UMKM masih perlu ditingkatkan. Pemilik UMKM seringkali kurang memiliki pengetahuan tentang pencatatan, pengelolaan keuangan dan adaptasi teknologi digital yang menghambat keputusan keuangan yang tepat. ➢ Akses dan pemanfaatan teknologi yang terbatas Keterbatasan kemampuan dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital, termasuk untuk administrasi dan keuangan menjadi kendala signifikan di era digital. Kurangnya infrastruktur teknologi informasi yang memadai juga menghambat efisiensi dan pelayanan ➢ Kualitas Produk dan Inovasi Koperasi dan UMKM sering menbghadpai masalah dalam standar kualitas produk untuk meningkatkan daya saing. Tantangan dlam menciptakan inovasi produk dan strategis bisnis yang mampu menciptakan pasar dan memberikan keuntungan. ➢ Pemasaran dan Jangkauan Pasar Keterbatasan strategis pemasaran dan akses ke saluran distribusi yang efektif membuat UMKM sulit memperluas jangkauan pasar.
12. b.Perdagangan Produk UMKM Lokal ➢ Infratruktur dan Sarana Perdagangan yang kurang memadai Pasar daerah banyak yang belum tertata baik (sanitasi, tata letak dan fsilitas umum). ➢ Kualitas SDM Perdagangan masih rendah Kurangnya literasi bisnis dan pemasaran modern, minimnya kemampuan dalam pengelolaan usaha, manajemen stok, keuangan, layanan pelanggan. Rendahnya adaptasi terhadap teknologi digital dalam operasional usaha ➢ Daya saing produk masih rendah Produk lokal belum memiliki diferensial atau keunggulan kompetitif yang kuat, kurangnya branding dan promosi produk lokal ➢ Regulasi dan Tata Kelola Pasar Belum ada regulasi secara spesifik mendorong transformasi digital dan perdagangan modern serta regulasi terhadap pengawasan toko modern
  1. 2.Peluang
13. a.Pemberian fasilitas, pendampingan serta akses ke berbagai program dan kebijakan untuk mendukung UMKM
14. b.Kebijakan yang tepat dan akses pembiayaan misal melalui koperasi yang bisa memperkuat UMKM dan mendorong pertumbuhan yang inklusif
15. c.Penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi, akses pasar dan daya saing UMKM.
16. d.Pertumbuhan UMKM berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan mengurangi ketimpangan ekonomi
17. e.Dengan memberdayakan UMKM, kesejahgteraan masyarakat dapat meningkat karena mereka menjadi penggerak utama dalam perekonomian daerah 2.1.5 Kelompok sasaran layanan Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas KUKMP Nomor : 800.1/1799/2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan DUKMP adalah sebagai berikut :
  1. 1.Pelayanan Pendirian Koperasi
  2. 2.Pelayanan Pembukaan Kantor Cabang
  3. 3.Pelayanan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu
  4. 4.Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi
  5. 5.Pelayanan pemantauan koperasi
  6. 6.Pelayanan hibah
  7. 7.Pelayanan Penerbitan Rekomendasi BBM Jenis tertentu
  8. 8.Pelayanan Penerbitan Surat SP-PKL
  9. 9.Pelayanan Pendaftaran Calon Peserta Pelathan
  10. 10.Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan
  11. 11.Pelayanan Penerbitan Izin Menggunakan Tempat Berdagang di Pasar Daerah secara tetap
  12. 12.Pelayanan Keamanan dan Ketertiban Pasar
  13. 13.Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Distributor Pupuk
  14. 14.Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Tanda Daftar Gudang
  15. 15.Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP di Dinas
  16. 16.Pelayanan sidang Tera ulang di luar dinas
  17. 17.Pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP di tempat UTTP terpakai, UTTP terpasang atap, Gudang Importir, Pabrik atau Laboratorium lain
  18. 18.Pelayanan Fasilitasi Pembuatan NIB
  19. 19.Pelayanan Kemasan Produk UMKM
  20. 20.Pelayanan Kurasi Produk UMKM
  21. 21.Pelayanan Pelatihan dan Pengembangan UMKM
  22. 22.Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pendampingan Tenant
  23. 23.Pelayanan Pendataan UMKM
  24. 24.Pelayanan Promosi Produk UMKM
  25. 25.Pelayanan Standarisasi dan Sertifikasi Produk UMKM
  26. 26.Pelayanan Sertifikasi Produk UMKM
  27. 27.Pelayanan Inkubasi Bisnis Purworejo Mulyo Dari keseluruhan pelayanan tersebut maka kelompok sasaran layanan DKUKMP adalah koperasi, UMKM, Pedagang Pasar Daerah, Pemilik Gudang, SPBU, SPBE. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah A. Permasalahan
  28. 1.Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kinerja koperasi selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan baik dalam jumlah maupun kesehatan koperasi. Meskipun jumlah koperasi aktif di Kabupaten Purworejo cenderung meningkat pada tahun 2024, namun jumlah koperasi sehat mengalami penurunan dari 119 tahun 2023 menjadi 114 tahun 2024. Penurunan jumlah koperasi yang sehat menyoroti tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan manajemen kelembagaan koperasi. Permasalahan yang dihadapi adalah
18. a.Ketergantungan pada pembiayaan internal atau kurangnya modal usaha. karena tidak memiliki modal dari luar yang cukup untuk operasi dan pertumbuhan. Kondisi ini dapat menghambat operasional, menghalangi pengembangan produk, membatasi ekspansi, dan bahkan mengancam keberlanjutan bisnis, serta dapat menyebabkan keengganan dalam berinovasi atau merespons perubahan pasar.
19. b.Keterbatasan SDM pelaku perkoperasian dan UMKM dalam manajemen, pemasaran, keuangan dan teknologi, kurangnya keterampilan dalam manajemen, pemasaran, keuangan, dan adopsi teknologi. Hambatan ini diperparah dengan keterbatasan anggaran untuk pelatihan, akses teknologi yang belum memadai, minimnya pengetahuan digital, serta kurangnya karyawan atau divisi khusus untuk mengelola area- area tersebut. Hal ini menyebabkan penggunaan metode tradisional, kurangnya efisiensi operasional, dan kesulitan bersaing dalam ekonomi digital yang pesat
20. c.Rendahnya kesadaran berkoperasi mengacu pada kurangnya pemahaman anggota dan masyarakat umum terhadap konsep, prinsip, manfaat, serta potensi koperasi, yang mengakibatkan rendahnya partisipasi aktif dan kontribusi mereka dalam usaha koperasi Jumlah UMKM di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024, kontribusi DKUKMP dalam membina usaha mikro hanya mencapai 8,41% dari keseluruhan UMKM. Peningkatan jumlah UMKM disebabkan adanya program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), yang hanya mensyaratkan NIB untuk membantu pelaku usaha mikro bertahan selama pandemi Covid-19. Pertumbuhan jumlah UMKM terutama sektor kuliner dan kriya menunjukkan kemajuan, peningkatan omzet tidak sejalan dengan pertumbuhan tersebut. Permasalahan yang dihadapi adalah
21. a.Rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha
22. b.Kualitas produk yang belum memenuhi standar
23. c.Kurangnya inovasi dan jaringan pemasaran
24. d.Kesulitan dalam mengakses pasar dan teknologi
  1. 2.Bidang Perdagangan Dari tahun 2020 hingga 2024 kontribusi sektor perdagangan di Kabupaten Purworejo menunjukkan penurunan yang relatif konsisten. Pada tahun 2020 sektor perdagangan menyumbang laju pertumbuhan sebesar 4,36% laju tersebut dipengaruhi oleh pembatasan aktivitas masyarakat akibat pandemi COVID-19 yang menghambat kegiatan perdagangan. Laju pertumbuhan 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Permasalahan yang dihadapi adalah
25. a.Peningkatan transaksi perdagangan online, toko banyak berada di luar Purworejo
26. b.Nilai barang yang diekspor lebih rendah jika dibandingkan barang yang diimpor mayoritas barang yang diekspor oleh Kabupaten Purworejo merupakan bahan mentah (hasil-hasil pertanian, perikanan dan kehutanan) sehingga bernilai lebih rendah jika dibandingkan barang-barang yang diimpor
27. c.Kondisi pasar daerah yang belum memadai sebagai tempat transaksi jual beli
28. d.Kurangnya alat UTTP dalam upaya memenuhi perlindungan konsumen B. Isu Strategis Berdasarkan Surat Edaran Bersama Nomor 100.2.4/3207/SJ, Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2025 – 2029 pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Salah satu Program Strategis Nasional yaitu Pertumbuhan Ekonomi dengan proyek/kegiatan :
  1. 1.Pencegahan inflasi
  2. 2.Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
  3. 3.Kemudahan Perizinan di daerah Dinas KUKMP memiliki kendali atas:
  4. 1.Pencegahan inflasi yaitu berupa stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan kegiatan menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dan barang penting dan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar serta penawasan pupuk bersubsidi di tingkat kabupaten
  5. 2.Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yaitu berupa sosialisasi dan pendampingan dalam pembentukan KDMP. Setelah koperasi sudah terbentuk maka DKUKMP akan memberikan pelatihan kepada pengurus, pengawas, pengelola, melakukan pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta menilai kesehatan koperasi dan juga akan melakukan pemberdayaan koperasi dengan harapan koperasi aktif dan berkembang usahanya. Tabel 2.4 Isu Strategis POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL Koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi lokal Ketergantungan pada pembiayaan internal atau Kurangnya modal usaha Pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia Transformasi Ekonomi Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan Kinerja Koperasi dan UMKM belum efektif sebagai lembaga ekonomi masyarakat Keterbatasan SDM pelaku perkoperasian dan UMKM dalam manajemen, pemasaran, keuangan dan teknologi keterbatasan akses pemasaran dan kualitas produk Perdagangan produk UMKM lokal kondisi pasar yang belum memadai Rendahnya Daya Saing Sektor Perdagangan keterbatasan SDM di pasar daerah Rendahnya produk ekspor Panjangnya rantai distribusi perdagangan Keterbatasan kepedulian pelaku usaha untuk tertib ukur Berdasarkan perkembangan dan kondisi pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Purworejo 5 (lima) tahun yang akan datang, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Rumusan visi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut. “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (PURWOREJO BERSERI)” Untuk mewujudkan visi “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)” ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut.
  6. 1.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera.
  7. 2.Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah.
  8. 3.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
  9. 4.Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ketahanan pangan.
  10. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan DKUKMP, tidak lepas dari aturan yang berada di atasnya sesuai dengan bagan dibawah ini : Gambar 3.1 Konsep renstra Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra PD Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan DKUKMP tidak lepas dari RPJMD Kabupaten Purworejo, RPJMN serta visi misi Presiden 2025-2029. Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Misi Presiden tertuang dalam 8 Asta Cita yaitu :
  11. 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia
  12. 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru
  13. 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
  14. 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan pemuda dan penyandang disabilitas
  15. 5.Melanjutkan hilirisasi dan mengambangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
  16. 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
  17. 7.Memperkuat reformasi poltik, hukum dan birokrasi serta memerkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
  18. 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur Asta cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah- langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat / Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. Untuk mendukung program Pemerintah, Kabupaten Purworejo memiliki visi “ Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius dan Inovatif”. Serta memiliki 4 misi yaitu : Misi 1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, dan sejahtera Misi 2 Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah Misi 3 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana Misi 4 Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ketahanan pangan Misi 5 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi Dengan tujuan yaitu mewujudkan Purworejo berdaya saing, sejahtera, religius dan inovatif. Untuk DKUKMP berada di sasaran 4 dan 5 yaitu Sasaran Pemda Indikator Sasaran Pemda S4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Laju Pertumbuhan Ekonomi S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Indeks Reformasi Birokrasi Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan sasaran pemda di atas, DKUKMP Kabupaten Purworejo merumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai berikut:
29. a.Tujuan Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, UMKM dan peranan koperasi terhadap perekonomian daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Tujuan tersebut diukur kinerjanya menggunakan indikator :
  1. 1.Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
  2. 2.Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB; dan
  3. 3.Nilai SAKIP Perangkat Daerah
30. b.Sasaran Terdapat 4 sasaran perangkat daerah untuk mendukung ketercapaian tujuan tersebut yaitu:
  1. 1.Meningkatnya daya saing sektor perdagangan yang diukur menggunakan indikator kinerja PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)
  2. 2.Meningkatnya volume usaha koperasi dengan indikator Jumlah volume usaha koperasi.
  3. 3.Meningkatnya kemitraan UMKM dan koperasi, dengan indikator kinerja Persentase UMKM yang Bermitra dengan Koperasi
  4. 4.Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Berikut penetapan target tujuan dan sasaran DKUKMP Kabupaten Purworejo: Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DKUKMP 2025-2029 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 S4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, UMKM dan peranan koperasi terhadap perekonomian daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4,02 4,53 5,03 5,54 6,04 6,54 % Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK) 3.106,12 3.246,76 3.410,14 3.598,92 3.816,30 4.066,04 Miliar Rupiah Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, UMKM dan peranan koperasi terhadap perekonomian daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB 2,03% 2,04% 2,05% 2,06% 2,07% 2,08% % Meningkatnya volume usaha koperasi Jumlah volume usaha koperasi 503.460 505.940 508.421 510.901 513.381 515.861 Juta Rupiah Meningkatnya kemitraan UMKM dan koperasi Persentase UMKM yang Bermitra dengan Koperasi 10,03 10,75 12,10 13,44 14,79 16,13 % S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, UMKM dan peranan koperasi terhadap perekonomian daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70,9 71,5 72,89 75,33 77,76 80,2 Angka Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70,9 71,5 72,89 75,33 77,76 80,2 Angka 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD. Penahapan Renstra DKUKMP Tahun 2025-2029 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut. Tabel 3.2 Penahapan Renstra TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 Penguatan Fondasi Pelayanan dan Kebijakan pada Sektor Perdagangan yang efisien Peningkatan kualitas sarana perdagangan yang disertai tranformasi digital pada sektor perdagangan Penguatan mutu dan nilai tambah produk lokal Ekspansi pasar dan integrasi pasar dengan jaringan perdagangan luar daerah Perwujudan daya saing sektor perdagangan Penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM Pemantapan Kapasitas serta Kualitas Sumber Daya Manusia koperasi dan UMKM Penguatan jejaring kemitraan antara koperasi dan UMKM Perluasan akses pasar dan inovasi digital pada sektor koperasi dan UMKM Perwujudan daya saing koperasi dan UMKM Menguatkan sistem Manajemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meningkatkan Komitmen Perangkat Daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Memantapkan kapasitas sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Perwujudan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra NO OPERASIONALIS ASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 1 S4, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Penguatan sistem distribusi perdagangan dan jejaring pemasaran produk lokal Penguatan Fondasi Pelayanan dan Kebijakan pada Sektor Perdagangan yang efisien melalui aktivitas penyediaan dan fasilitasi sarana distribusi perdagangan, penstabilian menjamin ketersediaan barang pokok dan penting, pengendalian harga dan stok, pengawasan pupuk bersubsidi, promosi dagang melalui pameran, pelaksanaan metrologi legal, melaksanakan promosi pemasaran peningkatan penggunaan produk dalam negeri Tahun 2026 NO OPERASIONALIS ASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 2 Peningkatan sistem distribusi perdagangan dan jejaring pemasaran produk lokal Peningkatan kualitas sarana perdagangan yang disertai tranformasi digital pada sektor perdagangan melalui aktivitas penyediaan dan fasilitasi sarana distribusi perdagangan, penstabilian menjamin ketersediaan barang pokok dan penting, pengendalian harga dan stok, pengawasan pupuk bersubsidi, promosi dagang melalui pameran, pelaksanaan metrologi legal, melaksanakan promosi pemasaran peningkatan penggunaan produk dalam negeri Tahun 2027 3 Pemantapan sistem distribusi perdagangan dan jejaring pemasaran produk lokal Penguatan mutu dan nilai tambah produk lokal melalui aktivitas penyediaan dan fasilitasi sarana distribusi perdagangan, penstabilian menjamin ketersediaan barang pokok dan penting, pengendalian harga dan stok, pengawasan pupuk bersubsidi, promosi dagang melalui pameran, pelaksanaan metrologi legal, melaksanakan promosi pemasaran peningkatan penggunaan produk dalam negeri Tahun 2028 Perwujudan sistem distribusi perdagangan dan jejaring pemasaran produk lokal Ekspansi pasar dan integrasi pasar dengan jaringan perdagangan luar daerah melalui aktivitas penyediaan dan fasilitasi sarana distribusi perdagangan, penstabilian menjamin ketersediaan barang pokok dan penting, pengendalian harga dan stok, pengawasan pupuk bersubsidi, promosi dagang melalui pameran, pelaksanaan metrologi legal, melaksanakan promosi pemasaran peningkatan penggunaan produk dalam negeri Tahun 2029 4 Peneguhan sistem distribusi perdagangan dan jejaring pemasaran produk lokal Perwujudan daya saing sektor perdagangan melalui aktivitas penyediaan dan fasilitasi sarana distribusi perdagangan, penstabilian menjamin ketersediaan barang pokok dan penting, pengendalian harga dan stok, pengawasan pupuk bersubsidi, promosi dagang melalui pameran, pelaksanaan metrologi legal, melaksanakan promosi pemasaran peningkatan penggunaan produk dalam negeri Tahun 2030 5 Penguatan daya saing koperasi dan UMKM yang disertai perluasan jejaring pemasaran produk lokal melalui kemitraan strategis Penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM melalui aktivitas pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, peningkatan pemahaman perkoperasian, pemberdayaan dan perlndungan koperasi, memberdayakan usaha Tahun 2026 NO OPERASIONALIS ASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 mikro dan mengembangkan usaha mikro 6 Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM yang disertai perluasan jejaring pemasaran produk lokal melalui kemitraan strategis Pemantapan Kapasitas serta Kualitas Sumber Daya Manusia koperasi dan UMKM melalui aktivitas pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, peningkatan pemahaman perkoperasian, pemberdayaan dan perlndungan koperasi, memberdayakan usaha mikro dan mengembangkan usaha mikro Tahun 2027 7 Pemantapan daya saing koperasi dan UMKM yang disertai perluasan jejaring pemasaran produk lokal melalui kemitraan strategis Penguatan jejaring kemitraan antara koperasi dan UMKM melalui aktivitas pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, peningkatan pemahaman perkoperasian, pemberdayaan dan perlndungan koperasi, memberdayakan usaha mikro dan mengembangkan usaha mikro Tahun 2028 8 Perwujudan daya saing koperasi dan UMKM yang disertai perluasan jejaring pemasaran produk lokal melalui kemitraan strategis Perluasan akses pasar dan inovasi digital pada sektor koperasi dan UMKM melalui aktivitas pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, peningkatan pemahaman perkoperasian, pemberdayaan dan perlndungan koperasi, memberdayakan usaha mikro dan mengembangkan usaha mikro Tahun 2029 9 Peneguhan daya saing koperasi dan UMKM yang disertai perluasan jejaring pemasaran produk lokal melalui kemitraan strategis Perwujudan daya saing koperasi dan UMKM melalui aktivitas pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, peningkatan pemahaman perkoperasian, pemberdayaan dan perlndungan koperasi , memberdayakan usaha mikro dan mengembangkan usaha mikro Tahun 2030 10 S5, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Menguatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah Menguatkan sistem Manajemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui aktivitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah, administrasi pendapatan daerah, aministrasi kepegawaian daerah, administrasi umum, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang pemeliharaan barang milik daerah Tahun 2026 11 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah Meningkatkan Komitmen Perangkat Daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui aktivitas perencanaan, Tahun 2027 NO OPERASIONALIS ASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah, administrasi pendapatan daerah, aministrasi kepegawaian daerah, administrasi umum, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang pemeliharaan barang milik daerah 12 Memantapkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah Memantapkan kapasitas sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui aktivitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah, administrasi pendapatan daerah, aministrasi kepegawaian daerah, administrasi umum, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang pemeliharaan barang milik daerah Tahun 2028 13 Mewujudkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui aktivitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah, administrasi pendapatan daerah, aministrasi kepegawaian daerah, administrasi umum, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang pemeliharaan barang milik daerah Tahun 2029 14 Meneguhkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah Perwujudan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui aktivitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah, administrasi pendapatan daerah, aministrasi kepegawaian daerah, administrasi umum, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang pemeliharaan barang milik daerah Tahun 2030 Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KET S4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, peranan koperasi dan UMKM terhadap perekonomian daerah yang disertai peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK) Meningkatnya pasar rakyat yang memenuhi indikator Pasar Ber-SNI Persentase Pasar Rakyat menuju Ber-SNI PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Terkelolanya Sarana Distribusi Perdagangan Sarana Distribusi Perdagangan yang Dikelola Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Terbinanya Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang Dibina Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Terlaksananya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting serta terjaminnya distribusi pupuk bersubsidi sampai dengan Kios pupuk lengkap Disparitas Harga PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase Distribusi Pupuk Bersubsidi sampai dengan Kios Pupuk Lengkap Terlaksananya Koordinasi Ketersediaan Barang Jumlah Koordinasi Ketersediaan Barang Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KET Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Tersedianya Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Dokumen Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Meningkatnya omzet pelaku usaha yang difasilitasi pameran dagang Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang difasilitasi pameran dagang PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Terlaksananya Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pameran Dagang Nasional Pameran Dagang Lokal Peningkatan Citra Produk Ekspor Meningkatnya alat UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KET Bertanda Tera Sah yang Berlaku Terlayaninya metrologi legal dan pengawasannya Dokumen Hasil Pelayanan dan Pengawasan Metrologi Legal Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Meningkatnya omzet pelaku usaha yang dipromosikan penggunaan produk dalam negeri Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang dipromosikan PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Terlaksananya Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kegiatan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, peranan koperasi dan UMKM terhadap perekonomian daerah yang serta meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Meningkatnya volume usaha koperasi Jumlah volume usaha koperasi Meningkatnya koperasi dengan akuntabilitas baik Persentase Koperasi yang Memiliki Akuntabilitas Baik PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Jumlah Laporan Koperasi yang Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KET Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya koperasi sehat Persentase Koperasi Sehat PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Terukurnya Kesehatan KSP/USP Jumlah Koperasi yang Sehat Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Meningkatnya koperasi yang memiliki SDM yang berkompeten Persentase SDM Koperasi yang Tersertifikasi PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Terlaksananya peningkatan kualitas SDM koperasi Jumlah Koperasi yang Ditingkatkan Kualitas SDMnya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Meningkatnya perkembangan usaha koperasi Persentase Koperasi Aktif yang Berkembang Usahanya PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Meningkatnya koperasi yang berkembang usahanya Jumlah koperasi yang berkembang usahanya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya kemitraan UMKM dan koperasi Persentase UMKM yang Bermitra dengan Koperasi Meningkatnya UMKM yang berkualitas dilihat pada aspek Persentase UMKM yang Berkualitas PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KET kelembagaan, legalitas, dan kemitraan Meningkatnya usaha mikro yang produktif Jumlah usaha mikro yang produktif Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Meningkatnya UMKM yang mengalami peningkatan usaha pada aspek jumlah tenaga kerja, penjualan produk, dan area pemasaran Persentase UMKM yang mengalami Peningkatan Usaha PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Meningkatnya jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil jumlah usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, peranan koperasi dan UMKM terhadap Nilai SAKIP Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KET responsif berbasis teknologi informasi perekonomian daerah yang serta meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KET Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan/Material Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KET Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET.
(01)(02) (03) (04) (05) (06)

1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitas pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah penyelenggaraan walidata guna mendukung data statistik sektoral daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan laporan keuangan pada bulanan/triwulanan/ semesteran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Penyusunan Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan bahan logistik kantor: minum harian pegawai Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan penyediaan cetak banner atau spanduk dan fotokopi dokumen. Penyediaan Bahan/Material Penyedian bahan material, seperti: ATK, benda pos. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Layanan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD: rapat koordinasi (internal & eksternal), konsultasi dalam dan luar daerah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penata usahaan arsip dinamis perangkat daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET.

(01)(02) (03) (04) (05) (06) Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik: pembayaran rekening telepon, internet, air, listrik, jasa tambah daya/ pemeliharaan jaringan listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jasa pelayanan umum kantor: jasa tenaga kebersihan, dan jasa teknis lainnya. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan pada tahun tertentu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Peralatan/ mesin lainnya yang dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi: gedung kantor, rumah dinas pada tahun tertentu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan pada tahun tertentu

2.2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Meningkatnya koperasi dengan akuntabilitas baik Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Pemeriksaan dan pengawasan koperasi
3.2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Meningkatnya koperasi sehat Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Penilaian Kesehatan KSP/USP Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Penilaian Kesehatan seluruh koperasi
4.2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Meningkatnya koperasi yang memiliki SDM yang berkompeten Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET.

(01)(02) (03) (04) (05) (06) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Pelaksanaan pendidikan pelatihan bagi SDM koperasi

5.2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Meningkatnya perkembangan usaha koperasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Pembinaan koperasi Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi akses permodalan koperasi Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan koperasi
6.2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Meningkatnya UMKM yang berkualitas dilihat pada aspek kelembagaan. legalitas. dan kemitraan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro fasilitasi kemitraan usaha mikro Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro fasilitasi kemudahan perizinan UMKM Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro menyusun barang milik daerah Pengembangan PD Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil fasilitasi HAKI Penyusunan Basis Data Usaha Mikro penyusunan basis data usaha mikro Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan pelatihan bagi UMKM
7.2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Meningkatnya UMKM yang mengalami peningkatan usaha pada aspek jumlah tenaga kerja. penjualan produk. dan area pemasaran Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan pengembangan kewirausahaan Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro inkubasi usaha mikro Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi fasilitasi peningkatan produksi pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan teknologi pada UMKM
8.3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA Meningkatnya pasar rakyat yang memenuhi Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET.

(01)(02) (03) (04) (05) (06) DISTRIBUSI PERDAGANGAN indikator pasar ber-SNI Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Pembangunan Pasar Kutoarjo, pembangunan dan rehabilitasi pasar daerah sesuai kemampuan keuangan daerah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan fasilitasi pengelolaan pasar daerah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan

9.3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting serta terjaminnya distribusi pupuk bersubsidi sampai dengan Kios pupuk lengkap Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat koordinasi ketersediaan bahan pokok dan bahan penting pada tingkat agen dan pasar Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat koordinasi ketersediaan bahan pokok dan bahan penting pada tingkat agen dan pasar aksesbilitasnya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota pemantauan harga dan stok bahan pokok dan bahan penting pada pelaku usaha distribusi Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan pemantauan harga dan stok bahan pokok dan bahan penting terintegrasi sistem informasi Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota pelaksanaan operasi pasar Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan pengawasan dokumen penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi ke tingkat agen Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi ke tingkat agen
10.3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Meningkatnya omzet pelaku usaha yang difasilitasi pameran dagang Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pameran Dagang Nasional pameran dagang nasional Pameran Dagang Lokal pameran dagang lokal NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET.

(01)(02) (03) (04) (05) (06) Peningkatan Citra Produk Ekspor peningkatan kapasitas dan daya saing produk unggulan daerah

11.3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Meningkatnya alat UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang pelayanan metrologi legal Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal pengawasan metrologi legal
12.3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Meningkatnya omzet pelaku usaha yang dipromosikan penggunaan produk dalam negeri Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota promosi produk dalam negeri Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota pemasaran produk dalam negeri 4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

a.Dukungan terhadap Nasional Dinas KUKMP ikut berkontribusi untuk mendukung Program Nasional (Asta Cita dan Program Strategis Nasional) No Asta Cita Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) 1 Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pembinaan dan pelatihan UMKM Pembinaan dan pelatihan koperasi No Program Strategis Nasional Program Dukungan di Kabupaten Purworejo Aktivitas Pendukung di 2026-2030 1 a. Pengendalian inflasi PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar No Program Strategis Nasional Program Dukungan di Kabupaten Purworejo Aktivitas Pendukung di 2026-2030 2 b. Percepatan pembentukan koperasi desa/ kelurahan merah putih PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Pembinaan koperasi merah putih (2027-2030) PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Pelatihan koperasi merah putih (2027-2030) PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Pengawasan dan pemeriksaan koperasi merah putih (2027-2030) PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Penilaian kesehatan koperasi (2027-2030)
b.Dukungan terhadap Provinsi Program DKUKMP yang mendukung terhadap Program Delegasi Provinsi adalah No Program Delegasi Propinsi Program Dukungan di kabupaten Purworejo Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) 1 Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Pendampingan HAKI Pendampingan P-IRT 2 Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Pembinaan dan pelatihan UMKM 3 Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Pembinaan dan pelatihan koperasi
c.Kegiatan Unggulan Daerah Program DKUKMP yang mendukung Program Unggukan Daerah (Pitulungan) No Program Unggulan Daerah Kegiatan Unggulan Program Dukungan Aktivitas di 2026 1 Rame Pasare Memperbesar peluang kepada pelaku ekonomi lokal untuk berperan serta dalam berbagai kegiatan pembangunan PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM), PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Mendorong para pelaku usaha/UMKM lokal untuk bisa tayang produk di Katalog PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Pameran dagang lokal dan nasional PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Pembuatan e- katalog UMKM Fasilitas akses permodalan, pemasaran, pelatihan, dll untuk usaha mikro dan kecil, terutama bagi industri rumahan yang dikelola perempuan PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Pameran dagang lokal dan nasional PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Inkubasi bisnis 4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan IKU adalah singkatan dari Indikator Kinerja Utama. IKU mengacu pada ukuran atau indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan dna sasaran strategis. Tujuan IKU adalah :
1. 1.Mengetahui kinerja organisasi, unit kerja atau individu
2. 2.Meningkatkan kinerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
3. 3.Memberikan target yang harus dicapai
4. 4.Memberikan tolak ukur untuk mengukur kemajuan
5. 5.Memberikan wawasan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik Prinsip yang dipake adalah SMART – C yaitu Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound dan Cintinuously Improved. IKU yang ada di DKUKMP untuk tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut : Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama DKUKMP No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 TARGET TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030
6. 1.Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB % 1.98 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 Tujuan PD/ IUP
7. 2.Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor % 3,52 4,02 4,53 5,03 5,54 6,04 6,54 Tujuan PD
8. 3.Jumlah Volume Usaha Koperasi Juta Rupiah 492,233 503,460 505,940 508,4 21 510,90 1 513,38 1 515,86 1 Sasaran PD
9. 4.Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 70,71 70,9 71,5 72,89 75,33 77,76 80,2 Tujuan PD/ No Indikator Satuan Baseline Tahun 2024 TARGET TAHUN Ket. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Sasaran PD
10. 5.PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK) Milyar Rupiah 2.985,96 3.106,12 3.246,76 3.410 ,14 3.598,9 2 3.816,3 4.066,0 4 Sasaran PD
11. 6.Persentase UMKM yang Bermitra dengan Koperasi % 9,17 10,03 10,75 12,1 13,44 14,79 16,13 Sasaran PD IKK adalah Indikator Kinerja Kunci yaitu suatu indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Perbedaan dengan IKU adalah jika IKU berfokus pada pencapain tujuan strategis dan hasil akhir. Sedangkan IKK kebih berfokus pada kinerja pada tingkat kegiatan atau proses yang lebih operasional. IKK yang ada di DKUKMP adalah sebagai berikut : Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci No Indikator Satuan TARGET TAHUN Bidang Penanggung Jawab KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Meningkatnya Koperasi yang berkualitas % 42,60 44,01 45,07 46,12 47,18 48,23 Bidang Koperasi UKM IKK dalam Permendagri 18 2020 2 Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha % 1,79 1,67 1,72 1,77 1,83 1,88 Bidang Koperasi UKM IKK dalam Permendagri 18 2020 3 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SI UP Toko Swalayan) % 100,0 0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 0 Bidang Perizinan, Barang Pokok Penting dan Kemetrologian IKK dalam Permendagri 18 2020 4 Persentase kinerja realisasi pupuk % 94,43 94,45 94,47 94,49 94,51 94,53 Bidang Perizinan, Barang Pokok Penting dan Kemetrologian IKK dalam Permendagri 18 2020 5 Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku % 100,0 0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 0 Bidang Perizinan, Barang Pokok Penting dan Kemetrologian IKK dalam Permendagri 18 2020 6 Rasio Kewirausahaa n % 2,47 3,15 3,21 3,41 3,51 3,62 Bidang Koperasi UKM IUP 7 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB % 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 Bidang Koperasi UKM IUP 8 Disparitas Harga % +/- 10 +/- 10 +/- 10 +/- 10 +/- 10 +/- 10 Bidang Perizinan, Barang Pokok Penting dan Kemetrologian IUP Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan setiap tahunnya. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:
a.Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan tahun.
b.Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c.Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2025- 2029 kepada masyarakat. Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan setiap tahunnya. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:
a.Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan setiap tahun;
b.Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas;
c.Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat. 5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:
a.Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan dilakukan setiap tahun selama periode renstra;
b.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
a.Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Dalam kaitan itu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah. Oleh karena itu diperlukan kegiatan penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk menjamin agar arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selaras dengan/tidak menyimpang dari arah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029 sesuai urusan dan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau merupakan penjabaran dari capaian-capaian sasaran yang ditargetkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama tahun 2025 – 2029. Untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang berkualitas dan kompetitif serta meningkatkan citra kualitas Pemerintah Kabupaten Purworejo, khususnya yang terlibat langsung dengan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia yang ada dapat diwujudkan aparat yang berkualitas, tumbuh kreativitas dan penuh prakarsa. Mengingat pentingnya kegiatan – kegiatan tersebut diatas, perlu adanya peningkatan dalam hal sistem kerja aparatur yang disiplin, berkemampuan tinggi, punya motivasi kerja yang kuat dan bersih dari korupsi. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:
1. 1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. 9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. 11.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No.459);
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. 16.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. 17.Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
18. 18.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga;
19. 19.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
20. 20.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
21. 21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
22. 22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
23. 23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
24. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
25. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
26. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
27. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
28. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
29. 29.Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
30. 30.Peraturan Bupati Purworejo Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud Dengan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, dan program prioritas dalam bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dapat terarah, terukur, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra ini dimaksudkan untuk memastikan adanya keselarasan antara kebijakan pusat, provinsi, dan daerah dalam mendorong iklim investasi yang kondusif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah melalui pengelolaan penanaman modal yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 1.3.2. Tujuan Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sinergis program dan kegiatan maupun pengendalian dalam pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat serta diharapkan semua pegawai dapat memahami, mengerti dan melaksanakan semua kegiatan yang telah direncanakan sehingga dapat dijadikan pedoman baku jangka waktu yang telah ditentukan untuk diaplikasikan dan dioptimalkan. Selain itu dokumen Rencana Strategis digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja DPMPTSP tiap tahunnya. 1.4. Sistematika Penulisan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo ditetapkan menjadi dokumen menggunakan sistematika penulisan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Bappeda Kabupaten Purworejo sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :
31. 1.Penyusunan dan perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
32. 2.Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
33. 3.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
34. 4.Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
35. 5.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Gambar 2.1. Struktur Organisasi DPMPTSP 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo memiliki 14 ASN yang terdiri dari 6 orang laki – laki dan 8 orang perempuan dengan klasifikasi sebagai berikut
36. 1.Berdasarkan Golongan
a.Golongan IV : 2 orang ● IV/a : - ● IV/b : 1 orang ● IV/c : 1 orang
b.Golongan III : 5 orang ● III/a : 2 orang ● III/b : 2 orang ● III/c : 1 orang ● III/d : -
c.Golongan II : 2 orang ● II/a : - ● II/b : - ● II/c : - ● II/d : 2 orang
d.Golongan I : 2 orang ● I/a : ● I/b : ● I/c : ● I/d : 2 orang
e.Golongan V : 12 orang
f.Golongan VII : 1 orang
g.Golongan IX : 2 orang
1. 2.Berdasarkan Pendidikan
a.SD : 2 orang
b.SMP : -
c.SMA : 13 orang
d.D3 : 2 orang
e.S1 : 7 orang
f.S2 : 1 orang Gedung kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo berlokasi di Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo. Kepemilikan tanah gedung kantor adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. Saat ini gedung kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo menjadi satu dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Purworejo. Guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo memiliki 1 unit kendaraan dinas jabatan, 2 unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 5 unit kendaraan dinas operasional roda dua. Selain itu dalam memaksimalkan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo memiliki aplikasi Si IDA dan e-Permit yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam proses perizinan. 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja mengampu bidang urusan Penanaman Modal. Oleh karena itu, realisasi penanaman modal menjadi indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) DPMPTSP Kabupaten Purworejo. Data capaian kinerja urusan penanaman modal selama kurun waktu 2020 – 2024 tersaji dalam Tabel 2.1. Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah (%) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1. 1.Realisasi Penanaman Modal √ 45,79 67,65 74,415 81,86 90,04 99,05 45,78 71,24 139,20 125,94 99,98 105,31 187,06 153,85 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00 100,00 100,00 100,00 Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal 5% 5% 5% 5% 5% 5% N/A -24,33% 142% - 1100% - 486,60 2839,00 -220,00 Persentase Nomor Induk Berusaha yang Terbit terhadap Jumlah Kepeminatan 99,5% 99,5% 99,5% 99,5% 99,5% 99,5% 100% 99,87% 100% 100% 100,50 100,37 100,50 100,50 Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Ketentuan NSPK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Disediakan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00 100,00 100,00 100,00 Dari Tabel 2.1. terlihat bahwa terdapat pergerakan realisasi penanaman modal yang tidak konsisten mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 terdapat penurunan realisasi penanaman modal yang disebabkan adanya pandemi COVID-19. Sedangkan penurunan realisasi penanaman modal pada tahun 2024 lebih disebabkan tidak adanya penambahan penanaman modal baru sehingga tidak terjadi peningkatan pada laporan LKPM pelaku usaha. Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 *) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PENANAMAN MODAL 3.542.126.604 3.280.584.718 4.054.313.580 3.828.719.992 3.839.674.004 7.681.717.110 3.790.303.276 4.129.740.882 3.968.035.394 4.089.369.826 216,87% 115,54% 101,86% 103,64% 106,50% PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.262.126.604 2.356.584.718 2.996.313.580 2.766.719.992 2.780.674.004 6.201.703.180 2.990.355.376 2.492.744.197 2.966.758.034 3.433.738.896 - 274,15% 126,89% 83,19% 107,23% 123,49% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.500.000 15.950.000 23.897.500 26.287.250 28.915.975 19.750.000 12.411.000 7.709.000 4.816.000 4.816.000 - 136,21% 77,81% 32,26% 18,32% 16,66% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.250.000 5.775.000 - - - 5.250.000 12.411.000 - - - - 100,00% 214,91% - - - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.352.500 6.987.750 7.686.525 - - 4.375.000 4.816.000 4.816.000 - - - 68,87% 68,92% 62,66% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.500.000 1.650.000 - - - 1.500.000 - - - - - 100,00% 0,00% - - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.815.000 1.996.500 2.196.150 - - 1.004.000 - - - - - 55,32% 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.500.000 1.650.000 - - - 1.500.000 - - - - - 100,00% 0,00% - - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.815.000 1.996.500 2.196.150 - - 200.000 - - - - - 11,02% 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.000.000 2.200.000 - - - 2.000.000 - - - - - 100,00% 0,00% - - - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.420.000 2.662.000 2.928.200 - - 240.000 - - - - - 9,92% 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.000.000 2.200.000 - - - 2.000.000 - - - - - 100,00% 0,00% - - - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.420.000 2.662.000 2.928.200 - - 240.000 - - - - - 9,92% 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.500.000 2.750.000 - - - 2.500.000 - - - - - 100,00% 0,00% - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.025.000 3.327.500 3.660.250 - - 650.000 - - - - - 21,49% 0,00% 0,00% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 5.500.000 - - - 5.000.000 - - - - 100,00% 0,00% - - - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.050.000 6.655.000 7.320.500 - - 1.000.000 - - - - - 16,53% 0,00% 0,00% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.943.217.104 2.005.784.268 2.204.080.585 2.235.263.698 2.206.072.080 2.188.962.012 2.182.402.012 1.624.996.297 2.051.018.574 2.590.541.640 - 112,65% 108,81% 73,73% 91,76% 117,43% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.920.445.104 1.980.735.068 - - - 2.166.066.544 2.166.066.544 - - - - 112,79% 109,36% - - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 *) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.176.526.465 2.204.954.166 2.172.731.595 - - 1.599.221.297 2.039.363.574 2.590.541.640 - - - 73,48% 92,49% 119,23% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.000.000 2.200.000 - - - 2.000.000 - - - - - 100,00% 0,00% - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.420.000 2.662.000 2.928.200 - - 1.000.000 - - - - - 41,32% 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18.772.000 20.649.200 - - - 18.895.468 16.335.468 - - - - 100,66% 79,11% - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 22.714.120 24.985.532 27.484.085 - - 23.400.000 11.655.000 - - - - 103,02% 46,65% 0,00% Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.000.000 2.200.000 - - - 2.000.000 - - - - - 100,00% 0,00% - - - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.420.000 2.662.000 2.928.200 - - 1.375.000 - - - - - 56,82% 0,00% 0,00% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 29.000.000 31.900.000 35.090.000 38.599.000 42.458.900 29.000.000 - - - - - 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 29.000.000 31.900.000 - - - 29.000.000 - - - - - 100,00% 0,00% - - - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 35.090.000 38.599.000 42.458.900 - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00% Administrasi Umum Perangkat Daerah 142.000.400 156.200.440 171.820.484 189.002.532 207.902.786 192.367.000 165.000.400 165.275.500 125.099.500 121.603.671 - 135,47% 105,63% 96,19% 66,19% 58,49% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - - - - - - - - - 3.702.400 - - - - - - Penyediaan Bahan/Material - - - - - - - - - 14.327.475 - - - - - - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 142.000.400 156.200.440 - - - 192.367.000 165.000.400 - - - - 135,47% 105,63% - - - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 171.820.484 189.002.532 207.902.786 - - 165.275.500 125.099.500 103.573.796 - - - 96,19% 66,19% 49,82% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.000.000.000 - 400.000.000 - - 3.254.306.200 - - 52.945.500 - - 162,72% - 0,00% - - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 400.000.000 - - - - - - - - 0,00% - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 *) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.000.000.000 - - - - 3.254.306.200 - - - - - 162,72% - - - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - - - - 52.945.500 - - - - - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.214.500 79.435.950 87.379.545 96.117.500 105.729.249 410.327.164 534.551.864 575.688.400 620.528.460 605.277.585 - 568,21% 672,93% 658,84% 645,59% 572,48% Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23.484.500 25.832.950 - - - 23.484.500 24.963.500 - - - - 100,00% 96,63% - - - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 28.416.245 31.257.870 34.383.656 - - 22.859.250 15.250.875 - - - - 80,44% 48,79% 0,00% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.500.000 33.550.000 - - - 147.300.000 173.596.164 - - - - 482,95% 517,43% - - - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.905.000 40.595.500 44.655.050 - - 183.873.400 195.849.085 195.849.085 - - - 498,23% 482,44% 438,58% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18.230.000 20.053.000 - - - 239.542.664 335.992.200 - - - - 1314,00% 1675,52% - - - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 22.058.300 24.264.130 26.690.543 368.955.750 409.428.500 409.428.500 - - - 1672,64% 1687,38% 1533,98% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 61.194.600 67.314.060 74.045.466 181.450.013 189.595.014 106.990.804 95.990.100 119.075.000 112.350.000 111.500.000 - 174,84% 142,60% 160,81% 61,92% 58,81% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.786.600 39.365.260 - - - 59.772.804 55.990.100 - - - - 167,03% 142,23% - - - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 43.301.786 47.631.965 52.395.161 - - 71.850.000 38.220.000 39.950.000 - - - 165,93% 80,24% 76,25% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - 50.000.000 50.000.000 - - - 31.620.000 34.880.000 - - - - 63,24% 69,76% Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - 50.000.000 50.000.000 - - 19.325.000 15.000.000 15.000.000 - - - - 30,00% 30,00% Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.408.000 27.948.800 - - - 47.218.000 40.000.000 - - - - 185,84% 143,12% - - - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.743.680 33.818.048 37.199.853 - - 27.900.000 27.510.000 21.670.000 - - - 90,75% 81,35% 58,25% PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 195.000.000 141.000.000 199.000.000 179.000.000 178.000.000 228.320.000 49.811.500 81.893.720 199.165.160 111.053.530 - 117,09% 35,33% 41,15% 111,27% 62,39% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 *) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 195.000.000 100.000.000 154.000.000 90.000.000 90.000.000 228.320.000 46.011.500 20.626.660 - - - 117,09% 46,01% 13,39% 0,00% 0,00% Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 195.000.000 100.000.000 - - - 228.320.000 46.011.500 - - - - 117,09% 46,01% - - - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 154.000.000 70.000.000 70.000.000 - - 20.626.660 - - - - - 13,39% 0,00% 0,00% Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 0 0 0 20.000.000 20.000.000 - - - - - - - - - 0,00% 0,00% Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota - 41.000.000 45.000.000 89.000.000 88.000.000 - 3.800.000 61.267.060 199.165.160 111.053.530 - - 9,27% 136,15% 223,78% 126,20% Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 0 0 - - - - - - - - - - - - - - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 59.000.000 58.000.000 - - - 188.654.080 43.297.450 - - - - 319,75% 74,65% Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 41.000.000 - - - - 3.800.000 - - - - - 9,27% - - - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 45.000.000 30.000.000 30.000.000 - - 61.267.060 10.511.080 67.756.080 - - - 136,15% 35,04% 225,85% PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 183.000.000 132.000.000 145.000.000 149.000.000 148.000.000 203.144.150 56.211.700 277.716.990 329.994.900 155.416.700 - 111,01% 42,58% 191,53% 221,47% 105,01% Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 183.000.000 132.000.000 145.000.000 149.000.000 148.000.000 203.144.150 56.211.700 277.716.990 329.994.900 155.416.700 - 111,01% 42,58% 191,53% 221,47% 105,01% Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 66.000.000 - - - 143.254.450 46.211.700 - - - - 143,25% 70,02% - - - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 72.600.000 74.500.000 74.000.000 - - 277.716.990 329.994.900 155.416.700 - - - 382,53% 442,95% 210,02% Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 83.000.000 66.000.000 - - - 59.889.700 10.000.000 - - - - 72,16% 15,15% - - - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 72.400.000 74.500.000 74.000.000 - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00% PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 380.000.000 274.000.000 301.000.000 309.000.000 308.000.000 498.437.208 294.662.100 413.711.450 175.004.200 157.388.400 - 131,17% 107,54% 137,45% 56,64% 51,10% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 *) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 380.000.000 274.000.000 301.000.000 309.000.000 308.000.000 498.437.208 294.662.100 413.711.450 175.004.200 157.388.400 - 131,17% 107,54% 137,45% 56,64% 51,10% Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 200.000.000 68.500.000 - - - 334.722.800 189.683.200 - - - - 167,36% 276,91% - - - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 75.250.000 77.250.000 77.000.000 - - 256.687.250 122.789.000 126.519.000 - - - 341,11% 158,95% 164,31% Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 100.000.000 68.500.000 - - - 126.490.808 99.985.900 - - - - 126,49% 145,96% - - - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko 75.250.000 77.250.000 77.000.000 - - 96.029.500 50.840.400 - - - - 127,61% 65,81% 0,00% Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 40.000.000 68.500.000 - - - 12.913.000 2.493.000 - - - - 32,28% 3,64% - - - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 75.250.000 77.250.000 77.000.000 - - 58.494.700 1.374.800 30.869.400 - - - 77,73% 1,78% 40,09% Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 40.000.000 68.500.000 - - - 24.310.600 2.500.000 - - - - 60,78% 3,65% - - - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 75.250.000 77.250.000 77.000.000 - - 2.500.000 - - - - - 3,32% 0,00% 0,00% PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 402.000.000 290.000.000 318.000.000 327.000.000 328.000.000 399.818.468 366.700.000 798.985.000 265.109.000 210.935.000 - 99,46% 126,45% 251,25% 81,07% 64,31% Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 402.000.000 290.000.000 318.000.000 327.000.000 328.000.000 399.818.468 366.700.000 798.985.000 265.109.000 210.935.000 - 99,46% 126,45% 251,25% 81,07% 64,31% Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal - - - - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 268.000.000 250.000.000 - - - 382.754.276 337.630.808 - - - - 142,82% 135,05% - - - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - - 119.847.000 - - - - - 239,69% 0,00% 0,00% Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 162.000.000 168.000.000 168.000.000 - - 439.443.000 178.375.000 166.421.000 - - - 271,26% 106,18% 99,06% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 *) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 134.000.000 40.000.000 - - - 17.064.192 29.069.192 - - - - 12,73% 72,67% - - - Pengawasan Penanaman Modal 106.000.000 109.000.000 110.000.000 - - 239.695.000 86.734.000 44.514.000 - - - 226,13% 79,57% 40,47% PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 120.000.000 87.000.000 95.000.000 98.000.000 97.000.000 150.294.104 32.562.600 64.689.525 32.004.100 20.837.300 - 125,25% 37,43% 68,09% 32,66% 21,48% Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 120.000.000 87.000.000 95.000.000 98.000.000 97.000.000 150.294.104 32.562.600 64.689.525 32.004.100 20.837.300 - 125,25% 37,43% 68,09% 32,66% 21,48% Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 120.000.000 87.000.000 - - - 150.294.104 32.562.600 - - - - 125,25% 37,43% - - - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 95.000.000 98.000.000 97.000.000 - - 64.689.525 32.004.100 20.837.300 - - - 68,09% 32,66% 21,48% Keterangan : *) berdasarkan RKA DPMPTSP tahun 2026 Berdasarkan Tabel 2.2 dapat disimpulkan bahwa rasio anggaran dibandingkan dengan anggaran yang tercantum dalam dokumen Renstra DPMPTSP secara keseluruhan hampir mendekati 100% bahkan lebih dari 100%. Rasio terbesar ada di tahun 2022 sebesar 216,87% atau 2x lipat dari anggaran yang direncanakan pada dokumen Renstra DPMPTSP. Hal ini disebabkan antara lain :
2. 1.Operasional MPP Kabupaten Purworejo mulai berjalan di tahun 2022 sehingga adanya kenaikan kebutuhan anggaran listrik;
3. 2.Sebagai bentuk layanan publik yang prima, DPMPTSP Kabupaten Purworejo membutuhkan anggaran untuk outsourcing petugas keamanan dan kebersihan. Evaluasi terhadap Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah akan dijelaskan pada tabel berikut Tabel 2.3. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keteran gan2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Indikator Tujuan Pembentukan Modal Tetap Bruto 26,09 26,89 26,39 25,71 26,14 Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 75,36 28,16 66,51 - 2 Indikator Sasaran PD Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 75,36 28,16 66,51 - Realisasi Penanaman Modal 73,14 Miliar 45,79 Miliar 82,66 Miliar 147,12 Miliar 135,86 Miliar Indeks Kepuasan Masyarakat (Perizinan) 85,67 92,74 94,39 95,48 96,41 3 Indikator Program PD Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase penyediaan informasi potensi penanaman modal yang siap dipublikasikan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Jumlah kepeminatan (LOI) 5 1 6 6 9 Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tingkat Kepatuhan LKPM 17,64 29,41 46,67 29,41 17,64 Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Disediakan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 IUP Pembentukan Modal Tetap Bruto 26,09 26,89 26,39 25,71 26,14 5 SPM - 6 Permendagri 18 2020 Persentase Peningkatan Nilai Investasi 5,76 16 134 95,40 -9,53 7 Mandatory Lain - 2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kebijakan nasional pasca UU Cipta Kerja menempatkan OSS Berbasis Risiko sebagai tulang punggung perizinan dan pengawasan investasi. Beberapa kebijakan nasional yang berhubungan langsung dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo antara lain :
a.PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (basis OSS–RBA, klasifikasi risiko & jenis perizinan/standar);
b.PP 6/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PTSP daerah, integrasi elektronik, pembagian kewenangan & pengawasan);
c.Perpres 10/2021 jo. Perpres 49/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (DPI/sektor prioritas & pembukaan bidang usaha);
d.PermenPANRB 92/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
e.Peraturan Menteri Investasi/BKPM 5/2021 tentang Pedoman & Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (termasuk kewajiban LKPM); Tantangan implementasi di daerah terutama bagi DPMPTSP Kabupaten Purworejo antara lain :
a.Konsistensi penerapan berbasis risiko di level KBLI Masih terjadi perbedaan interpretasi dokumen/standar antara front office, verifikator, dan dinas teknis. Hal ini berdampak pada waktu layanan dan kepastian pelaku usaha.
b.Sinkronisasi kewenangan & sistem PP 6/2021 menuntut integrasi proses elektronik end-to-end. Daerah perlu memastikan single source of truth (OSS terintegrasi dengan aplikasi daerah/SiCantik/arsip digital) agar tidak ada “perizinan bayangan”.
c.Kualitas pelaporan investasi (LKPM) & pengawasan Banyak pelaku usaha UMK belum patuh/tepat waktu; tanpa LKPM yang baik, data realisasi & pengawasan berbasis risiko melemah.
d.Perubahan peta sektor prioritas Revisi Daftar Prioritas Investasi (DPI) mengubah daya tarik subsektor contohnya kemitraan UMKM, persyaratan tertentu. Pemerintah Daerah perlu agile menyesuaikan promosi dan layanan.
e.Standarisasi layanan MPP Penataan SOP lintas-instansi sesuai petunjuk teknis MPP dan kepastian service level ketika terjadi gangguan operasional (akses/gedung/sistem) masih jadi salah satu permasalahan yang harus diselesaikan. Disisi lain, kebijakan nasional memberikan peluang bagi DPMPTSP Kabupaten Purworejo yaitu :
a.Kepastian & percepatan layanan dengan OSS–RBA Dengan pemetaan KBLI-risiko dan daftar prasyarat yang jelas, banyak izin berisiko rendah cukup NIB + Sertifikat Standar (pernyataan). Hal ini mempersingkat time-to-permit.
b.Penajaman promosi pada Daftar Prioritas Investasi (DPI) Daerah dapat menyasar investor sesuai Perpres 10/2021 jo. 49/2021 (contohnya industri pengolahan pertanian/hasil hutan, logistik, pariwisata), serta memfasilitasi kemitraan UMKM lokal.
c.Penguatan MPP sebagai single front door PermenPANRB 92/2021 memberi kerangka kolokasi dan joint SOP. MPP dapat menjadi pusat konsultasi praperizinan, helpdesk OSS, dan, edukasi LKPM triwulanan.
d.Pengawasan berbasis data (post-audit) Perizinan sederhana di depan, pengawasan kuat di belakang melalui sampling risiko & kepatuhan LKPM. Hal ini berdampak pada biaya kepatuhan pelaku usaha turun, namun kualitas tata kelola naik. 2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo adalah pihak-pihak yang menjadi target utama dalam pemberian layanan oleh dinas ini, terutama dalam bidang perizinan dan penanaman modal. Target utama dalam memberikan layanan antara lain kepada masyarakat pemohon perizinan dan non perizinan, investor, dan pelaku usaha yang membutuhkan layanan terkait penanaman modal, perizinan, dan pelayanan administrasi terpadu. Dalam memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, DPMPTSP Kabupaten Purworejo telah didukung dengan hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diisi oleh perangkat daerah Kabupaten Purworejo, instansi vertikal, BUMD dan BUMN. MPP Kabupaten Purworejo diisi oleh 31 gerai pelayanan dengan jumlah layanan kurang lebih 120 layanan diharapkan sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Purworejo. 31 gerai layanan MPP terdiri dari :
1. 1.DPMPTSP
2. 2.DISDUKCAPIL
3. 3.BPKPAD
4. 4.DINLHP
5. 5.DINAS PERHUBUNGAN
6. 6.DPUPR
7. 7.DINPERKIMTAN
8. 8.DINAS KESEHATAN DAERAH
9. 9.DINAS PERINTRANSNAKER
10. 10.DINKUKMP
11. 11.DINSOSDALDUKKB
12. 12.Bagian BARJAS
13. 13.PDAM
14. 14.Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) / SAMSAT JATENG
15. 15.BPJS Kesehatan
16. 16.BPJS Ketenagakerjaan
17. 17.Kantor Pertanahan
18. 18.KPP Pratama Kebumen
19. 19.Kantor Kemenag
20. 20.Bank Jateng KC Purworejo
21. 21.POLRES Purworejo
22. 22.Bank BRI KC Purworejo
23. 23.Balai Besar POM di Semarang
24. 24.BP2MI Provinsi Jawa Tengah
25. 25.Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo
26. 26.TASPEN KC Purwokerto
27. 27.PENGADILAN NEGERI PURWOREJO
28. 28.KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO
29. 29.Kantor Pos Purworejo
30. 30.Kantor Cabang ASABRI
31. 31.Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Magelang 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat optimalisasi fungsi dan kualitas layanan publik serta dalam mencapai tujuan sasaran perangkat daerah. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Purworejo antara lain :
32. 1.Koordinasi dengan perangkat daerah dan kementerian/lembaga terkait belum optimal; Hal ini disebabkan belum ada mekanisme koordinasi rutin, sistem informasi belum terintegrasi lintas instansi. Akibatnya layanan perizinan tidak sinkron, proses lambat, investor bingung dengan alur.
33. 2.Proses perizinan yang rumit dan lama; Hal ini disebabkan prosedur manual masih dominan, belum semua perizinan terintegrasi OSS secara penuh. Akibatnya Investor menunda atau membatalkan rencana investasi.
34. 3.Pengawasan penanaman modal kurang optimal; Minimnya SDM pengawas dan keterbatasan anggaran untuk monitoring mengakibatkan timbulnya potensi pelanggaran perizinan meningkat dan realisasi investasi tidak terukur.
35. 4.Kurangnya promosi penanaman modal; Alokasi anggaran terbatas dan strategi promosi belum terarah ke sektor prioritas mengakibatkan potensi unggulan daerah tidak dikenal investor sehingga investasi rendah.
36. 5.Respon perangkat daerah terkait investasi kurang; Rendahnya kesadaran bahwa investasi butuh dukungan lintas sektor menciptakan hambatan birokrasi meningkat dan kepuasan investor menurun.
37. 6.Infrastruktur penunjang kurang memadai; Keterbatasan anggaran pembangunan jalan, energi, dan kawasan industri mengakibatkan investor menilai biaya operasional tinggi sehingga daya tarik investasi menurun.
38. 7.Pemutakhiran data investasi belum dilaksanakan; Sistem basis data belum berjalan serta pelaporan investor tidak terpantau sehingga data realisasi investasi tidak valid dan sulit untuk perencanaan.
39. 8.Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan belum tersedia; Hal ini disebabkan belum adanya regulasi daerah (Perda/Perbup) yang mengatur arah kebijakan investasi sehingga tidak ada kepastian hukum bagi investor dan ruang interpretasi terlalu luas.
40. 9.Keterbatasan SDM; Jumlah pegawai terbatas, kompetensi teknis OSS dan investasi belum merata mengakibatkan pelayanan lambat dan kapasitas pengawasan lemah.
41. 10.Rendahnya kesadaran pelaporan LKPM; Kurangnya sosialisasi dan investor menganggap LKPM tidak penting mengakibatkan DPMPTSP kesulitan memantau realisasi investasi.
42. 11.Pemutakhiran data investasi belum dilaksanakan; Sistem basis data belum berjalan sehingga data potensi dan realisasi investasi tidak valid.
43. 12.Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan belum tersedia; Belum adanya regulasi daerah (Perda/Perbup) yang mengatur arah kebijakan investasi sehingga tidak ada kepastian hukum bagi investor.
44. 13.Iklim investasi yang belum kondusif. Iklim investasi yang belum kondusif merupakan kombinasi antara hambatan birokrasi, infrastruktur belum siap dan kepastian hukum rendah. Hal ini membuat calon investor ragu menanamkan modal sehingga pertumbuhan ekonomi lokal terhambat. 2.2.2. Isu Strategis Dalam menentukan isu strategis perangkat daerah perlu mempertimbangkan beberapa faktor antara lain potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah, isu KLHS yang relevan dan isu lingkungan dinamis yang relevan. Isu strategis DPMPTSP Kabupaten Purworejo dan analisisnya tersaji dalam Tabel 2.3. Tabel 2.4. Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH GLOBAL NASIONAL REGIONAL

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi Koordinasi dengan perangkat daerah dan kementerian/lembaga terkait belum optimal Belum optimalnya ekonomi daerah terutama pada sektor pertanian dan pariwisata Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia Transformasi Ekonomi Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan Rendahnya investasi yang berdampak pada perekonomian secara luas Proses perizinan yang rumit dan lama Pengawasan penanaman modal kurang optimal Kurangnya promosi penanaman modal Respon perangkat daerah terkait investasi kurang Infrastruktur penunjang kurang memadai Pemutakhiran data investasi belum dilaksanakan Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan belum tersedia Keterbatasan SDM Rendahnya kesadaran pelaporan LKPM Pemutakhiran data investasi belum dilaksanakan Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan belum tersedia Iklim investasi yang belum kondusif Berdasarkan hasil analisis isu strategis di atas, didapatkan isu strategis terkait penanaman modal di Kabupaten Purworejo adalah Rendahnya investasi yang berdampak pada perekonomian secara luas. Rendahnya realisasi investasi yang berdampak pada terbatasnya perputaran ekonomi daerah, rendahnya penciptaan lapangan kerja, serta lambatnya peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi investasi yang dimiliki Purworejo belum sepenuhnya dioptimalkan, sehingga diperlukan strategi yang lebih agresif dan terarah dalam promosi, fasilitasi, serta penyediaan iklim usaha yang kondusif agar mampu menarik minat investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

1.Mendukung Misi : Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi

a.DPMPTSP berperan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan dan kepastian layanan, sehingga dapat menarik investor pada sektor unggulan daerah;
b.Melaksanakan promosi potensi investasi daerah dan memfasilitasi kemitraan antara investor dengan pelaku ekonomi lokal, sehingga kontribusi UMKM, koperasi, serta petani dapat meningkat;
c.Menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan investasi agar pelaku usaha lokal dapat berkembang dan bersaing.
d.Melaksanakan pengawasan penanaman modal serta mendorong kepatuhan pelaporan LKPM secara digital, guna memastikan data investasi valid dan mendukung perencanaan pembangunan.
1. 2.Mendukung Misi : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi
a.Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara cepat, transparan, dan berbasis OSS-RBA, yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);
b.Mengembangkan inovasi pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat pelayanan lintas instansi yang mudah diakses masyarakat dan dunia usaha; 3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Sasaran perangkat daerah merujuk pada hasil yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sasaran perangkat daerah bersifat lebih spesifik dan terukur, serta berfokus pada pencapaian yang dapat langsung mempengaruhi kinerja, pelayanan, dan dampak sosial ekonomi di daerah tersebut. Pada periode rencana strategis 2025 – 2029 sasaran DPMPTSP Kabupaten Purworejo tersaji dalam Tabel 3.1. Tabel 3.1. Sasaran Renstra DPMPTSP NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Meningkatnya produktivitas, pemerataan dan inklusivitas perekonomian daerah Meningkatkan peranan investasi dalam perekonomian daerah dan meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Pembentukan Modal Tetap Bruto 26,68 26,84 27,00 27,16 27,32 27,48 % Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Angka Meningkatnya realisasi penanaman modal dan meningkatnya kualitas pelayanan perizinan Realisasi Penanaman Modal 128,41 131,03 133,65 136,32 139,05 141,83 Miliar Rupiah Indeks Kepuasan Masyarakat (Perizinan) 96,41 96,42 96,43 96,44 96,45 96,46 Angka Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Angka 3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi perangkat daerah adalah rencana Tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau Upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran rencana strategis. Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penahapan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo tersaji dalam Tabel 3.2. Tabel 3.2. Penahapan Renstra TAHAP I
(2026)TAHAP II
(2027)TAHAP III
(2028)TAHAP IV
(2029)TAHAP V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Penguatan branding investasi daerah Peningkatan kapasitas sdm, fasilitasi investor dan Kerjasama lintas sektor Intensifikasi promosi investasi dan fasilitasi pemberian insentif dan kemudahan investasi Pemantapan digitalisasi layanan perizinan dan nonperizinan serta informasi potensi penanaman modal Mendorong realisasi komitmen investasi dan sustainability business (investasi yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal secara berkelanjutan, ramah lingkungan, dan bermanfaat bagi masyarakat) Menguatkan sistem manajemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Memantapkan kapasitas sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, visi misi diperlukan sebagai kondisi umum serta abstraksi kondisi dan kualitas daerah yang diinginkan dalam jangka waktu 5 tahun. Visi misi tersebut kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran masing-masing perangkat daerah. Arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo tersaji pada Tabel 3.3. Tabel 3.3. Arah Kebijakan DPMPTSP NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET.
(1)(2) (3) (4) (5)

1.Peraturan perundangan- undangan terkait tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perizinan di Kementerian/ Lembaga Penguatan investasi daerah melalui penguatan koordinasi, jejaring investor, insentif, dan integrasi antar pemangku kepentingan
1.Penguatan sistem pelayanan berbasis OSS- RBA, MPP Digital dan Si IDA
2.Penyusunan database potensi investasi per sektor dan wilayah 2026 Peningkatan investasi daerah
1.Peningkatan kompetensi SDM pelayanan (pelatihan 2027 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. SASARAN RPJMD: S4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui penguatan koordinasi, jejaring investor, insentif, dan integrasi antar pemangku kepentingan frontliner, investasi, dan digitalisasi)
2.Peluncuran program Klinik Investasi untuk pendampingan investor
3.Kerja sama lintas OPD untuk integrasi data perizinan dan potensi daerah Pemantapan investasi daerah melalui penguatan koordinasi, jejaring investor, insentif, dan integrasi antar pemangku kepentingan
1.Promosi intensif potensi unggulan (seperti Kawasan Industri, pariwisata, dan pertanian modern)
2.Partisipasi aktif pada event nasional/internasional (booth pameran investasi, forum bisnis, dll)
3.Pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan investasi 2028 Perwujudan investasi daerah melalui penguatan koordinasi, jejaring investor, insentif, dan integrasi antar pemangku kepentingan
1.Pemantapan implementasi OSS, MPP Digital dan Si IDA
2.Penyusunan peta tematik investasi berbasis GIS untuk integrasi RPJMD dan RTRW 2029 Peneguhan investasi daerah melalui penguatan koordinasi, jejaring investor, insentif, dan integrasi antar pemangku kepentingan
1.Fasilitasi dan percepatan realisasi investasi yang telah berkomitmen
2.Meningkatkan daya tarik investasi yang ramah lingkungan dan inklusif
3.Mendorong kontribusi sosial dan pemberdayaan ekonomi lokal oleh investor
4.Menjamin kesinambungan usaha dan keberlanjutan pembangunan 2030 SASARAN RPJMD: S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi. Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum 2026 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 2027 Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 2028 Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang 2029 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 2030 Tabel 4.1. Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra DPMPTSP NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET.

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Meningkatkan Peranan Investasi dalam Perekonomian Daerah serta Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Pembentukan Modal Tetap Bruto Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya realisasi penanaman modal dan meningkatnya kualitas pelayanan perizinan Realisasi Penanaman Modal Indeks Kepuasan Masyarakat (Perizinan) Meningkatnya kualitas informasi Persentase penyediaan informasi potensi penanaman modal Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET. potensi penanaman modal yang siap dipublikasikan yang siap dipublikasikan Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal Jumlah kepeminatan (LOI) Program Promosi Penanaman Modal Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Persentase pelayanan Program Pelayanan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET. kualitas layanan penanaman modal sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria penanaman modal sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria Penanaman Modal Terlaksananya Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Meningkatnya kepatuhan pelaporan LKPM Tingkat Kepatuhan Pelaporan LKPM Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Terpenuhinya Jumlah LKPM yang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET. Kepatuhan LKPM dilaporkan menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Pengawasan Penanaman Modal Meningkatnya pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Disediakan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET. Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET. Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET. Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dalam merencanakan alokasi pendanaan pembangunan, penting untuk mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan memastikan bahwa alokasi tersebut sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Pendekatan yang digunakan berfokus pada money follow program dan money follow function, dimana anggaran difokuskan pada program atau kegiatan yang langsung terkait dengan prioritas pembangunan daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan memberikan dampak positif bagi Masyarakat dan sesuai dengan tugas dan fungsi utama perangkat daerah. Berikut merupakan daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja DPMPTSP dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 dimana pada perencanaan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan DPMPTSP yaitu pijakan penyusunan Renja DPMPTSP pada tahun 2030. Tabel 4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Subkegiatan prioritas DPMPTSP Kabupaten Purworejo diarahkan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas layanan perizinan dan penanaman modal. Hal ini diwujudkan antara lain dengan penyederhanaan dan percepatan layanan perizinan berbasis OSS-RBA, penguatan peran Mal Pelayanan Publik sebagai pusat layanan terpadu, peningkatan kegiatan promosi investasi pada sektor unggulan daerah, serta fasilitasi kemitraan antara investor dengan pelaku usaha lokal. Selain itu, DPMPTSP juga memprioritaskan pemutakhiran data penanaman modal dan penguatan kepatuhan pelaporan LKPM, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan inovasi pelayanan digital. Seluruh subkegiatan tersebut ditujukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, mempercepat realisasi investasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing. Tabel 4.3. Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET.
(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Program Pengembangan Iklim Penanaman Meningkatnya kualitas informasi potensi penanaman modal yang siap dipublikasikan Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Subkegiatan :
1.Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
2.Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
1.Pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada pelaku usaha
2.Penyusunan rencana umum penanaman modal
3.Penyusunan peta potensi investasi daerah
2.Program Promosi Penanaman Modal Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
1.Pameran investasi
2.Penyelenggaraa n forum bisnis dan investasi
3.Pertemuan one- on-one meeting dengan calon investor strategis
4.Kampanye investasi melalui platform digital
5.Fasilitasi Satgas gugus investasi
3.Program Pelayanan Penanaman Modal Meningkatnya kualitas layanan penanaman modal sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi
1.Pelayanan perizinan non non perizinan
2.Konsultasi dan penanganan pengaduan NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan :
1.Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2.Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko masyarakat
4.Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Meningkatnya kepatuhan pelaporan LKPM Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan :
1.Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya
2.Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
3.Pengawasan Penanaman Modal
1.Penyelesaian masalah pelaku usaha
2.Bimbingan teknis dan sosialisasi kepada pelaku usaha
3.Pengawasan pelaku usaha
5.Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Meningkatnya pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Penyedian data dan informasi perizinan dan non perizinan 4.2. Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah Program Strategis Nasional memiliki keterkaitan erat dengan peran DPMPTSP Kabupaten Purworejo, khususnya dalam mendorong percepatan investasi, peningkatan pelayanan perizinan, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif di daerah. Sebagai ujung tombak pelayanan terpadu, DPMPTSP berperan mengimplementasikan kebijakan nasional di tingkat daerah melalui optimalisasi Sistem Online Single Submission (OSS), penyediaan data dan informasi investasi yang akurat, serta fasilitasi kemudahan berusaha bagi pelaku usaha dan investor. Dengan demikian, DPMPTSP Purworejo tidak hanya menjadi pelaksana teknis pelayanan, tetapi juga mitra strategis pemerintah pusat dalam mendukung realisasi Program Strategis Nasional yang berorientasi pada peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan ekonomi di wilayah Purworejo. Uraian program dukungan DPMPTSP Kabupaten Purworejo sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 4.4. berikut. Tabel 4.4. Dukungan Program Strategis Nasional N O Program Strategis Nasional Program Dukungan di Kabupaten Purworejo Aktivitas Pendukung di 2026 -2030
1.Kemudahan Perizinan Daerah Program Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan perizinan dan non perizinan baik secara online maupun offline (MPP dan jemput bola) Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Penyediaan data perizinan dan non perizinan Program Pitulungan Bupati Purworejo “Rame Pasare” menekankan penguatan sektor perdagangan rakyat, pemberdayaan UMKM, serta penghidupan kembali pasar tradisional, memiliki sinergi erat dengan tugas DPMPTSP Kabupaten Purworejo dalam mendukung pertumbuhan investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Melalui layanan perizinan yang cepat, mudah, dan transparan, DPMPTSP mendorong legalitas usaha bagi pelaku UMKM serta memberikan pendampingan melalui klinik investasi agar usaha kecil dapat naik kelas dan terhubung dengan peluang pasar yang lebih luas. Selain itu, DPMPTSP juga berperan dalam promosi potensi perdagangan daerah serta fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha lokal dan investor. Dengan dukungan tersebut, program “Rame Pasare” tidak hanya menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat ekosistem investasi daerah yang berkelanjutan di Purworejo. Tabel 4.5. Program Pitulungan Bupati Wakil Bupati Terpilih N O Program Unggulan Kegiatan Unggulan Aktivitas 2026 - 2030
1.Rame Pasare Menciptakan iklim investasi yang kondusif
1.Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (2026)
2.Evaluasi RUPM (2028 dan 2030)
3.Sosialisasi Iklim Investasi
4.Mengikuti kegiatan temu usaha di luar daerah
5.Menyelenggarakan temu usaha
6.Pelayanan perizinan penanaman modal
7.Pelayanan non perizinan penanaman modal
8.Penyusunan IPRO
9.Penyediaan data perizinan dan nonperizinan 4.3. Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten Purworejo pada dasarnya mencerminkan capaian strategis yang berkaitan dengan peningkatan investasi dan kualitas pelayanan publik. IKU tersebut antara lain meliputi persentase pembentukan modal tetap bruto, indeks akuntabilitas kinerja serta nilai realisasi investasi, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan. Seluruh indikator ini berfungsi untuk mengukur keberhasilan DPMPTSP dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta membangun tata kelola pelayanan yang responsif dan inovatif. Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPMPTSP Kabupaten Purworejo difokuskan pada Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan peningkatan nilai investasi. PMTB menjadi ukuran penting dalam melihat besarnya penanaman modal yang terealisasi dalam bentuk aset tetap, sehingga mencerminkan pertumbuhan kapasitas produksi dan keberlanjutan ekonomi daerah. Sementara itu, indikator peningkatan nilai investasi menunjukkan keberhasilan daerah dalam menarik minat investor dan memperluas basis usaha yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua indikator ini menjadi tolok ukur utama efektivitas peran DPMPTSP dalam menggerakkan roda perekonomian lokal melalui fasilitasi, promosi, dan kemudahan layanan penanaman modal. Tabel 4.6. Indikator Kinerja DPMPTSP NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

1.Pembentukan Modal Tetap Bruto % 26,68 26,84 27,00 27,16 27,32 27,48 Tujuan Perangkat Daerah
2.Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Tujuan Perangkat Daerah
3.Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Sasaran Perangkat Daerah
4.Realisasi Penanaman Modal Miliar Rupiah 138,53 141,30 144,13 147,01 149,95 152,95 Sasaran Perangkat Daerah
5.Indeks Kepuasan Masyarakat (Perizinan) Angka 96,41 96,42 96,43 96,44 96,45 96,46 Sasaran Perangkat Daerah Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah
1.Pembentukan Modal Tetap Bruto % 26,68 26,84 27,00 27,16 27,32 27,48 IUP
2.Peningkatan Nilai Investasi % 2 2 2 2 2 2 Permendag ri No. 18 Tahun 2020 Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setiap tahunnya. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a.Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setiap tahun.
b.Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat. 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:
a.Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
b.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
c.Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, yang akan dicapai oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo 5 (lima) tahun kedepan serta strategi, kebijakan serta rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo terpilih. Dokumen Rencana Strategis ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan serta penganggaran dapat lebih terpadu, terarah serta konsisten dalam mencapai tujuan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu mendapat perhatian adalah aspek perencanaan pembangunan daerah Dimana dalam Undang-Undang ini mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan RPJMD sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis (Renstra) ini menjadi dasar penyusunan kegiatan tahunan yang diselaraskan dengan hasil Musrenbang Kecamatan dan Kajian Teknis lapangan, serta evaluasi bersama Bapperida dan DPRD yang selanjutnya dibahas dalam Musrenbang Kabupaten dan Forum Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas. Keterkaitan antara berbagai dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar dibawah ini: Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:
1. 1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. 9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. 11.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. 16.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. 17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18. 18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. 19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
20. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
21. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
22. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
23. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
24. 24.Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo.
25. 25.Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo Nomor 112 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Alun-Alun pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo. 1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud Dokuman Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo disusun dengan maksud sebagai arah dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan tahunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya, 1.3.2. Tujuan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan:
a.Memenuhi amanat peraturan perundang-undangan tentang perencanaan dan penganggaran.
b.Memberikan pedoman untuk penyusunan rencana kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo tiap tahunnya.
c.Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi apparat pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dengan pembangunan sub sektor kepemudaan, olahraga dan pariwisata dalam rangka menentukkan prioritas program dan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
d.Mempermudah seluruh jajaran aparatur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata serta pemangku kepentingan lainnya dalam memahami dan menterjemahkan arah kebijakan, program dan kegiatan operasional selama periode renstra.
e.Menggambarkan kondisi bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada saat sekarang dan yang ingin dicapai pada 5 tahun ke depan serta tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Purworejo.
f.Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang transparan, partisipatif, adil, akuntabel, responsive dan berkelanjutan. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo terdiri dari: 1.2. Landasan Hukum Menguraikan regulasi yang menjadi landasan dalam penyusunan dokumen renstra, termasuk Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, serta kebijakan nasional dan daerah yang berkaitan dengan sektor kepemudaan, olahraga dan pariwisata. 1.3. Maksud dan Tujuan Menjelaskan tujuan utama penyusunan renstra, yakni sebagai acuan bagi Dinporapar dalam menjalankan tugas dan fungsi, serta memastikan kesinambunagan program yang selaras dengan visi dan misi pembangunan. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan struktur dan isi dokumen renstra, sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Berisi menguraikan peran dan tanggung jawab dalam pembangunan daerah, termasuk strukutur organisasi yang mendukung pelaksanaan tugasnya 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Menjelaskan potensi dan kapasitas yang dimiliki oleh Dinporapar, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun infrastruktur pendukung. 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Menganalisis capaian dan efektivitas pelayanan yang telah diberikan oleh Dinporapar dalam bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata. 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Mengidentifikasi kelompok masyarakat yang menjadi target layanan Dinporapar, seperti organisasi kepemudaan, atlet dan klub olahraga, pelaku usaha pariwisata. 2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan Menguraikan pihak-pihak yang menjadi mitra strategis Dinporapar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk instansi pemerintah, komunitas, organisasi pemuda, pelaku olahraga, pelaku industri pariwisata, dan media. 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Menjelaskan berbagai tantangan dan isu penting yang dihadapi Dinporapar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pembahasan mencakup faktor internal dan eksternal yang memengaruhi capaian kinerja, baik dari aspek kepemudaan, keolahragaan, maupun pariwisata. 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berisi identifikasi kendala utama dalam pemberian layanan publik oleh Dinporapar, seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam program-program yang diselenggarakan. 2.2.2. Isu Strategis Mengidentifikasi isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian khusus ke depan, seperti transformasi digital dalam promosi wisata, peningkatan kualitas event olahraga dan pemuda, serta pengembangan destinasi wisata berkelanjutan dan berbasis potensi lokal. 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 Menguraikan sasaran prioritas Dinporapar yang mencerminkan target kinerja pelayanan publik dan pengembangan sektor yang menjadi kewenangannya. 3.3. Strategi Perangkat Daerah Menguraikan langkah-langkah umum dan pendekatan yang digunakan Dinporapar untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra. Strategi dirancang berdasarkan analisis kondisi, potensi daerah, serta isu-isu strategis yang dihadapi selama periode perencanaan. 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah memuat kebijakan-kebijakan utama yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung pencapaian sasaran serta menyesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah. 4.2. Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah Menjelaskan bagaimana program dan kegiatan perangkat daerah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, serta mendukung pelaksanaan kegiatan unggulan daerah. 4.3. Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Berisi penetapan indikator kinerja dan target yang terukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangann daerah bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo memiliki 1 (satu) sekretariat, 3 (bidang) yaitu Bidang Kepemudaan, Bidang Olahraga, Bidang Pariwisata, serta 1 (satu) Unit Pelayanan Teknis. Adapun tugas dan fungsi dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut: a) Tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. b) Fungsi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai fungsi:
a.Perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata;
b.Penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata;
c.pembinaan dan pengendalian teknis bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata;
d.penyelenggaraan pelayanan umum bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata;
e.pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata;
f.penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata,;
g.pengelolaan sarana prasarana rekreasi dan olahraga milik Pemerintah Daerah;
h.penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Sampai dengan 31 Juli 2025 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo memiliki 123 pegawai yang terdiri dari 50 orang ASN dan 73 orang Non ASN. Dari 50 orang ASN terdapat 31 orang laki-laki dan 19 orang Perempuan. Untuk lebih jelasnya, komposisi pegawai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagai berikut: - Adapun rincian golongan PNS terdiri:
a.Golongan IV : 6 orang;
b.Golongan III : 19 orang;
c.Golongan II : 12 orang dan;
d.Golongan I : 2 orang. - Adapun rincian golongan PPPK terdiri:
a.Golongan V : 9 orang;
b.Golongan I : 2 orang. - Sedangkan tingkat pendidikan pada ASN dan Non ASN terdiri:
a.S2 sebanyak 6 orang,
b.S1 sebanyak 31orang,
c.D4 1 orang
d.SM/D3 sebanyak 13 orang,
e.D II 1 orang
f.SLTA sebanyak 64 orang
g.SLTP sebanyak 4 orang
h.SD sebanyak 3 orang Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo telah didukung dengan pemenuhan serta perbaikan sarana kerja. Dengan adanya sarana kerja yang baik sangat mendukung semua aktivitas dinas, sehingga semua program kegiatan yang telah direncanakan dan kebijakan yang telah ditetapkan dapat terwujud. 2.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo memiliki peran strategis dalam peningkatan kualitas kepemudaan, olaharaga serta pengembangan sektor pariwisata di daerah. Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Selama periode perencanaan 2021-2025, berbagai capaian telah diraih terutama dalam pembinaan kepemudaan dan olahraga, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat tantangan dan kendala yang mempengaruhi efektivitas pelayanan, seperti keterbatasan infrastruktur, keterjangkaun akses, serta dampak pandemi COVID-19 yang sempat menghambat kegiatan di sektor pemuda, olahraga dan pariwisata. Data capain kinerja dalam bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata tersaji dalam tabel berikut: Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tar get NS PK Tar get IKK Targe t Indik ator Lain nya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 Persentase Peningkatan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga 102, 86% 105,5 6% 107,8 9% 109,7 8% 111,1 1% 112,0 0% 102,8 6% 100% 100 % 100 % 100, 00 94,7 3 92,6 9 91,0 9 2 Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah Pariwisata 10% 15,14 % 27,90 % 31,95 % 35,30 % 38,73 % 10% - 26,0 3% 45,9 0% 100, 00 - 93,3 0 143, 66 3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 78,4 9 inde ks 82,00 indek s 82,50 indek s 82,24 indek s 82,00 indek s 83,00 indek s 78,49 indek s 82,00 indek s 84,1 6 indek s 85,2 5 indek s 100, 00 100, 00 102, 01 103, 96 4 Persentase Organisasi Kepemudaan dan Olahraga yang Aktif 98,8 1% 98,81 % 98,81 % 98,81 % 98,81 % 100% 99% 100% 100 % 100 % 100, 00 101, 20 101, 20 101, 20 5 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3,04 % 24,3 1% 100, 00 100, 00 152, 00 1215 ,50 6 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 78,4 9 inde ks 82,00 indek s 82,50 indek s 82,24 indek s 82,00 indek s 83,00 indek s 78,49 indek s 82,00 indek s 84,1 6 indek s 85,2 5 indek s 100, 00 100, 00 102, 01 103, 96 7 Persentase organisasi kepemudaan yang aktif 95,2 4% 95,24 % 95,24 % 95,24 % 98,81 % 100% 95,24 % 100% 100 % 100 % 100, 00 105, 00 105, 00 105, 00 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tar get NS PK Tar get IKK Targe t Indik ator Lain nya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 8 Persentase organisasi keolahragaan yang aktif 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100, 00 100, 00 100, 00 100, 00 9 Persentase organisasi kepramukaan 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100, 00 100, 00 100, 00 100, 00 10 Persentase Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 39,5 5% 72,80 % 87,58 % 94,77 % 98,18 % 100% 38,10 % 47,62 % 76,1 9% 96,3 3 65,4 1 86,9 9 0,00 11 Persentase Jumlah Sarana Promosi/Pemasa ran Pariwisata 10% 10,33 % 19,00 % 20,67 % 24,33 % 25,67 % 60% 80% 100 % 600, 00 774, 44 526, 32 0,00 12 Persentase Fasilitasi Sub Sektor Ekonomi Kreatif 0% 0% 16,67 % 16,67 % 16,67 % 33,33 % 0% 100% 100 % 0,00 0,00 599, 88 0,00 13 Persentase Jumlah Sumber Daya Manusia yang Dilatih 0% 20% 20% 20% 20% 20% 105% 173% 173 % 0,00 865, 00 865, 00 14 Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daera h 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % Dari Tabel 2.1 di atas, disimpulkan bahwa beberapa indikator telah menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target, seperti dalam bidang kepemudaan dan peningkatan perjalanan wisatawan. Keberhasilan tersebut tercermin dari konsistennya capaian indikator prestasi kepemudaan dan organisasi kepemudaan aktif yang selalu memenuhi bahkan melampaui target Renstra setiap tahunnya. Selain itu, peningkatan perjalanan wisatawan mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2024, yang menunjukkan efektivitas program promosi pariwisata dan pengembangan destinasi yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah. Namun di sisi lain, terdapat sektor yang masih mengalami kendala dalam pencapaian target, yaitu kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pariwisata yang mengalami penurunan pada beberapa tahun terakhir. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, antara lain belum optimalnya pengelolaan objek wisata, terbatasnya promosi destinasi unggulan, rendahnya daya tarik investasi di sektor pariwisata, serta dampak dari kondisi eksternal seperti pandemi dan perubahan tren pariwisata masyarakat. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai potensi serta tantangan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan di periode mendatang. Dengan memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan meupun kendala yang dihadapi, strategi yang lebih efektif dapat dirumuskan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat dan mendukung pertumbuhan sektor kepemudaan, olahraga dan pariwisata di Kabupaten Purworejo. Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 202 1 2022 2023 2024 202 5 202 6 202 1 2022 2023 2024 202 5 202 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 88.675.798.4 53 29.173.046.1 71 31.455.237.8 08 32.744.175.7 59 33.079.200.9 94 - 68.144.546.3 56 80.270.967.0 74 26.712.966.0 51 - - 76,85 275,2 84,92 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 17.566.798.4 53 13.957.046.1 71 15.334.237.8 08 15.508.302.5 59 15.899.327.7 94 - 17.793.844.1 87 26.390.691.5 65 13.820.422.1 12 - - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA 3.985.086.15 3 4.152.026.17 1 4.563.217.80 8 4.482.462.40 9 4.899.487.64 4 - 4.742.583.47 2 4.798.917.60 3 4.876.887.52 9 - - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 80.119.000 74.774.950 81.063.697 88.491.882 94.566.476 - 76.033.688 68.310.010 58.531.354 - - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 63.119.000 55.774.950 58.563.697 61.491.882 64.566.476 62.996.288 58.132.010 46.045.854 99,81 104,23 78,63 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.000.000 695.100 680.000 980.000 69,51 56,67 65,33 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.000.000 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.000.000 987.400 680.000 980.000 98,74 56,67 65,33 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.000.000 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.000.000 676.100 680.000 1.000.000 67,61 56,67 66,67 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.000.000 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.000.000 695.100 680.000 980.000 69,51 56,67 65,33 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.000.000 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2.000.000 695.100 680.000 976.000 69,51 56,67 65,07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.000.000 13.000.000 15.000.000 18.000.000 20.000.000 9.288.600 6.778.000 7.569.500 77,41 52,14 50,46 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.607.331.75 3 3.216.551.22 1 3.479.404.11 1 3.714.820.52 8 4.053.052.66 8 - 4.385.318.16 6 4.360.516.06 7 4.404.288.69 4 - - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.573.656.35 3 3.180.051.22 1 3.439.754.11 1 3.671.005.52 8 4.006.056.16 8 4.352.269.87 8 4.335.949.34 4 4.377.686.82 6 121,7 9 136,35 127,2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.469.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 5.459.000 1.168.000 1.500.000 99,82 19,47 21,43 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 27.203.400 29.000.000 31.000.000 34.000.000 36.000.000 26.586.288 21.025.723 22.625.268 97,73 72,50 72,98 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.003.000 1.500.000 1.650.000 1.815.000 1.996.500 1.003.000 2.373.000 2.476.600 158,20 150,1 0 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 39.000.000 3.000.000 2.999.999 3.000.000 - - 8.093.600 4.672.200 - - 20,75 155,7 4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD - 35.000.000 2.000.000 1.999.999 2.000.000 - 5.677.600 2.754.000 16,22 137,7 0 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD - 4.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - 2.416.000 1.918.200 60,40 191,8 2 Administrasi Umum Perangkat Daerah 156.072.000 206.700.000 218.250.000 226.500.000 538.350.000 - 138.703.947 124.905.734 148.413.169 - - 88,87 60,43 68,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.059.600 3.200.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 2.924.000 3.233.000 5.025.300 95,57 101,03 143,5 8 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 202 1 2022 2023 2024 202 5 202 6 202 1 2022 2023 2024 202 5 202 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.698.600 5.000.000 5.500.000 6.000.000 7.500.000 4.585.800 5.836.000 5.874.300 97,60 116,72 106,8 1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 47.770.800 50.000.000 52.000.000 55.000.000 60.000.000 47.695.200 36.692.600 43.859.700 99,84 73,39 84,35 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.614.600 9.500.000 10.000.000 12.000.000 15.000.000 4.605.800 5.145.800 8.986.975 53,47 54,17 89,87 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5.000.000 5.000.000 500.000 5.000.000 - 2.200.000 2.420.000 0,00 44,00 48,40 Penyediaan Bahan/Material 25.111.400 27.000.000 28.000.000 30.000.000 320.000.000 13.064.100 16.108.200 19.030.200 52,02 59,66 67,97 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 66.817.000 82.000.000 88.000.000 92.000.000 98.000.000 65.829.047 55.690.134 63.216.694 98,52 67,91 71,84 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - 25.000.000 26.250.000 27.000.000 28.350.000 - 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 450.000.000 600.000.000 250.000.000 - - - - - - - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - 250.000.000 - - - 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - 600.000.000 - - - 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebel - 50.000.000 - - - - 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 75.000.000 - - - - 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 25.000.000 - 50.000.000 - - 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 50.000.000 - 200.000.000 - - 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.818.400 63.500.000 69.850.000 76.835.000 84.518.500 - 40.531.650 72.093.910 103.832.316 - - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.292.000 23.500.000 25.850.000 28.435.000 31.278.500 29.144.742 53.241.466 83.479.448 130,7 4 226,56 322,9 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 22.526.400 40.000.000 44.000.000 48.400.000 53.240.000 11.386.908 18.852.444 20.352.868 50,55 47,13 46,26 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96.745.000 101.500.000 111.650.000 122.815.000 126.000.000 - 101.996.021 164.998.282 157.149.796 - - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 45.254.000 47.000.000 51.700.000 56.870.000 58.000.000 50.907.021 85.179.282 85.739.796 112,4 9 181,23 165,8 4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.337.000 17.500.000 19.250.000 21.175.000 22.000.000 16.284.500 16.835.000 14.360.000 99,68 96,20 74,60 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 31.392.000 33.000.000 36.300.000 39.930.000 41.000.000 31.052.000 60.336.000 52.560.000 98,92 182,84 144,7 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.762.000 4.000.000 4.400.000 4.840.000 5.000.000 3.752.500 2.648.000 4.490.000 99,75 66,20 102,0 5 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 350.712.300 267.020.000 294.020.000 294.020.000 294.020.000 - 337.418.200 678.574.640 462.174.450 - - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 267.689.700 207.020.000 234.020.000 234.020.000 234.020.000 - 288.005.600 507.548.860 230.953.450 - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 202 1 2022 2023 2024 202 5 202 6 202 1 2022 2023 2024 202 5 202 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota 12.546.000 12.289.600 12.289.600 12.289.600 12.289.600 13.431.900 28.127.240 45.209.900 107,0 6 228,87 367,8 7 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota 23.783.800 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 24.733.800 21.847.820 28.117.150 103,9 9 109,24 140,5 9 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota 24.812.400 21.000.000 168.000.000 - - 20.554.800 92.104.000 67.882.600 82,84 438,59 40,41 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota 168.000.000 168.000.000 - 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota 13.422.800 13.442.800 13.442.800 13.442.800 13.442.800 14.372.800 16.065.400 35.256.300 107,0 8 119,51 262,2 7 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 20.287.600 20.287.600 20.287.600 20.287.600 22.287.600 54.487.500 0,00 0,00 268,5 8 Penyelenggaran Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 193.124.700 120.000.000 - - - 192.624.700 349.404.400 99,74 291,17 0,00 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 83.022.600 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 - 49.412.600 171.025.780 231.221.000 - - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha 58.024.400 40.000.000 40.000.000 - - 23.014.400 53.207.400 45.707.400 39,66 133,02 114,2 7 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota - - - 40.000.000 40.000.000 - - 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organiasasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 24.998.200 20.000.000 20.000.000 - - 26.398.200 117.818.380 185.513.600 105,6 0 589,09 927,5 7 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota - - - 20.000.000 20.000.000 - 0,00 0,00 0,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 12.919.000.0 00 9.313.000.00 0 10.230.000.0 00 10.477.820.1 50 10.452.820.1 50 - 12.413.842.5 15 20.613.199.3 22 8.136.245.13 3 - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 202 1 2022 2023 2024 202 5 202 6 202 1 2022 2023 2024 202 5 202 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 10.761.735.4 00 7.155.735.40 0 8.072.735.40 0 8.348.735.40 0 8.323.735.40 0 - 9.556.577.91 5 16.140.765.0 69 5.562.989.20 0 - - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota 10.392.626.5 00 6.792.626.50 0 7.689.626.50 0 7.959.626.50 0 7.940.626.50 0 8.764.636.31 5 14.859.405.7 08 3.944.690.70 3 84,34 218,76 51,30 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 369.108.900 363.108.900 383.108.900 389.108.900 383.108.900 791.941.600 1.281.359.36 1 1.618.298.49 7 214,5 5 352,89 422,4 1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 523.145.300 523.145.300 523.145.300 494.965.450 494.965.450 - 723.145.300 528.985.033 524.862.521 - - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 388.672.100 388.672.100 388.672.100 360.492.250 360.492.250 588.672.100 347.592.500 359.856.100 151,4 6 89,43 92,59 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 134.473.200 134.473.200 134.473.200 134.473.200 181.392.533 165.006.421 100,0 0 134,89 122,7 1 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga 134.473.200 134.473.200 - 0,00 0,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 57.488.100 57.488.100 57.488.100 57.488.100 57.488.100 - 57.488.100 11.777.100 44.911.200 - - Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) 57.488.100 57.488.100 57.488.100 57.488.100 57.488.100 57.488.100 11.777.100 44.911.200 100,0 0 20,49 78,12 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 1.500.000.00 0 1.500.000.00 0 1.500.000.00 0 1.500.000.00 0 1.500.000.00 0 - 2.000.000.00 0 3.801.562.02 0 1.978.883.21 2 - - Pengembangan Organisasi Keolahragaan 1.500.000.00 0 1.500.000.00 0 1.500.000.00 0 2.000.000.00 0 3.801.562.02 0 1.978.883.21 2 133,3 3 253,44 131,9 3 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait 1.500.000.00 0 1.500.000.00 0 - 0,00 0,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 76.631.200 76.631.200 76.631.200 76.631.200 76.631.200 - 76.631.200 130.110.100 24.599.000 - - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 76.631.200 76.631.200 76.631.200 76.631.200 130.110.100 24.599.000 100,0 0 169,79 32,10 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasiona 76.631.200 76.631.200 0,00 0,00 0,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 312.000.000 225.000.000 247.000.000 254.000.000 253.000.000 - 300.000.000 300.000.000 345.115.000 - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 202 1 2022 2023 2024 202 5 202 6 202 1 2022 2023 2024 202 5 202 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 312.000.000 225.000.000 247.000.000 254.000.000 253.000.000 - 300.000.000 300.000.000 345.115.000 - - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 312.000.000 225.000.000 247.000.000 254.000.000 253.000.000 300.000.000 300.000.000 345.115.000 96,15 133,33 139,7 2 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 71.109.000.0 00 15.216.000.0 00 16.121.000.0 00 17.235.873.2 00 17.179.873.2 00 - 50.350.702.1 69 53.880.275.5 09 12.892.543.9 39 - - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 67.834.000.0 00 12.856.000.0 00 13.607.000.0 00 14.674.873.2 00 14.640.873.2 00 - 46.473.231.2 29 47.948.276.2 51 8.858.655.13 4 - - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 385.000.000 409.250.000 1.064.212.50 0 579.923.125 616.419.281 - 300.509.000 80.280.900 568.919.523 - - 78,05 19,62 53,46 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 100.000.000 110.000.000 99.996.000 17.221.100 100,0 0 15,66 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 285.000.000 299.250.000 549.212.500 579.923.125 616.419.281 200.513.000 63.059.800 55.489.800 70,36 21,07 10,10 Perencanaan dan Perancangan daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 515.000.000 - 513.429.723 0,00 0,00 99,70 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 64.704.023.5 00 10.249.250.0 00 11.265.412.5 00 11.500.333.1 25 11.308.699.7 81 - 41.680.915.1 41 40.413.705.5 86 3.612.295.51 5 - - Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 2.465.000.00 0 - 50.000.000 2.035.139.80 5 221.007.300 220.893.730 82,56 0,00 441,7 9 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 61.577.023.5 00 8.799.250.00 0 11.215.412.5 00 11.500.333.1 25 11.308.699.7 81 38.990.535.3 36 39.958.604.6 51 3.391.401.78 5 63,32 454,11 30,24 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 612.000.000 1.450.000.00 0 - - - 612.000.000 234.093.635 100,0 0 16,14 0,00 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata 50.000.000 - - - - 43.240.000 86,48 0,00 0,00 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2.444.976.50 0 1.732.500.00 0 789.125.000 2.041.831.25 0 2.137.335.31 3 - 4.222.146.80 6 7.382.767.26 5 4.642.351.89 6 - - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 - - - 131.750.000 131.750.000 - 249.679.600 0,00 0,00 0,00 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 2.444.976.50 0 1.732.500.00 0 789.125.000 1.910.081.25 0 2.005.585.31 3 3.999.436.80 6 7.133.087.66 5 4.642.351.89 6 163,5 8 411,72 588,2 9 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 222.710.000 0,00 0,00 0,00 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 300.000.000 465.000.000 488.250.000 552.785.700 578.418.825 - 269.660.282 71.522.500 35.088.200 - - Pengelolaan Investiasi Pariwisata 300.000.000 315.000.000 488.250.000 512.662.500 538.295.625 269.660.282 31.064.400 89,89 9,86 0,00 Pembinaan dan Pangawasan Usaha Pariwisata 150.000.000 40.458.100 0,00 26,97 0,00 Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota 40.123.200 40.123.200 35.088.200 0,00 0,00 0,00 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.544.000.00 0 1.113.000.00 0 1.223.000.00 0 1.256.000.00 0 1.253.000.00 0 - 2.474.094.33 3 5.088.612.90 8 2.807.961.43 8 - - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi 1.544.000.00 0 1.113.000.00 0 1.223.000.00 0 1.256.000.00 0 1.253.000.00 0 - 2.474.094.33 3 5.088.612.90 8 2.807.961.43 8 - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 202 1 2022 2023 2024 202 5 202 6 202 1 2022 2023 2024 202 5 202 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 74.847.100 54.212.065 63.498.200 99,80 72,28 84,66 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 800.000.000 369.000.000 479.000.000 512.000.000 509.000.000 1.792.947.55 1 4.429.476.46 1 1.941.005.74 5 224,1 2 1200,4 0 405,2 2 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Neger 669.000.000 669.000.000 669.000.000 669.000.000 669.000.000 606.299.682 604.924.382 803.457.493 90,63 90,42 120,1 0 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 235.000.000 169.000.000 186.000.000 191.000.000 171.000.000 - 234.700.560 76.049.700 41.246.900 - - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 235.000.000 169.000.000 186.000.000 191.000.000 171.000.000 - 234.700.560 76.049.700 41.246.900 - - 99,87 45,00 22,18 Pengembangan Sistem Pemasaran - 119.000.000 136.000.000 141.000.000 121.000.000 38.155.800 31.858.500 0,00 32,06 23,43 Pemberian Insentif 125.000.000 20.000.000 - - - 79.850.850 19.459.600 63,88 97,30 0,00 Fasilitasi Pemberian Insentif 20.000.000 20.000.000 20.000.000 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Kekayaan Intelektual 20.000.000 11.154.300 0,00 55,77 0,00 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual 20.000.000 20.000.000 20.000.000 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 110.000.000 154.849.710 140,7 7 0,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatiF 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.280.000 9.388.400 0,00 72,80 93,88 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.496.000.00 0 1.078.000.00 0 1.105.000.00 0 1.114.000.00 0 1.115.000.00 0 - 1.168.676.04 7 767.336.650 1.184.680.46 7 - - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 1.496.000.00 0 1.078.000.00 0 1.105.000.00 0 1.114.000.00 0 1.115.000.00 0 - 1.168.676.04 7 767.336.650 1.184.680.46 7 - - 78,12 71,18 107,2 1 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 376.087.400 375.000.000 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 375.000.000 375.000.000 375.000.000 287.839.367 0,00 0,00 76,76 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 786.912.600 370.000.000 840.948.701 616.405.200 106,8 7 166,60 0,00 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) 333.000.000 333.000.000 327.727.346 150.931.450 98,42 45,32 0,00 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 49.430.000 702.000.000 702.000.000 242.906.300 0,00 0,00 491,4 1 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 25.000.000 27.000.000 28.000.000 22.375.800 0,00 0,00 89,50 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 202 1 2022 2023 2024 202 5 202 6 202 1 2022 2023 2024 202 5 202 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI 645.570.000 631.559.000 0,00 0,00 97,83 Dari tabel 2.2 yang tersaji dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya data rasio antara realisasi dan anggaran mengungkapan kinerja yang bervariasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, rasio realisasi anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata belum mencapai target yang ditetapkan, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan anggaran belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pencapaian program dan kegiatan prioritas. Melangkah ke tahun berikutnya, menunjukkan rasio yang baik pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, dimana rasio ini menandakan bahwa realisasi anggaran melebihi target yang ditetapkan, mencerminkan pencapaian yang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ini sangat beragam, pengelolaan anggaran yang transparan dan efektif merupakan faktor kunci. Keterlibatan stakeholder dalam merancanag dan menjalankan program sangat berpengaruh terhadap pencapain hasil. Selain itu, pelatihan dan dukungan bagi pemuda, atlet, paleku usaha akan meningkatkan kapasitas mereka. Ketersediaan infrastruktur yang memadai juga dapat mendukung kegiatan pariwisata. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap program yang ada juga sangat diperlukan untuk memperbaiki kekurangan di masa mendatang. Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 - 2024 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri - 0,06 0,31 0,31 0,35 Pemendagri 18 Tahun 2020 2 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan - 17,76 28,86 0,3 0,53 Pemendagri 18 Tahun 2021 3 Peningkatan prestasi olahraga - 0 39 14 32 Pemendagri 18 Tahun 2022 4 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan - -100 0 910 46,53 Pemendagri 18 Tahun 2023 5 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota - -49,71 115,16 1,88 24,16 Pemendagri 18 Tahun 2024 6 Tingkat hunian akomodasi - 22,83 22,83 21,93 21,48 Pemendagri 18 Tahun 2025 7 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku - 0 2,26 25,63 2,3 Pemendagri 18 Tahun 2026 8 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD - 88,90 0,32 0,44 07.55 Pemendagri 18 Tahun 2027 9 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara 133 0 0 101 148 IUP 10 Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan - - - - 9,02 Tujuan PD 11 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum 2,07 2,1 2,21 2,26 2,3 Tujuan PD 12 Nilai SAKIP Perangkat Daerah - - - - 63,91 Tujuan PD 13 Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan - - - - 9,02 Sasaran PD No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 14 Nilai SAKIP Perangkat Daerah - - - - 63,91 Sasaran PD 15 Persentase Pemuda Berprestasi - - - - 7,395 Program PD 16 Persentase Organisasi Keolahragaan yang Aktif 100 100 100 100 100 Program PD 17 Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif 100 100 100 100 100 Program PD 18 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara 492.411 246.911 617.606 636.498 790.969 Program PD 19 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara 133 0 0 101 148 Program PD 20 Persentase Layanan Pemasaran Pariwisata 5 6 8 10 19 Program PD 21 Presentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual - - - 7,14 7,14 Program PD 22 Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Meningkat Kapasitasnya 10 21 34 47 60 Program PD 23 Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah 100 100 100 100 100 Program PD Pada Tabel 2.3 menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata secara umum mengalami tren positif, terutama dalam bidang kepemudaan, keolahragaan, serta kunjungan dan kontribusi pariwisata. Namun, terdapat beberapa indikator yang masih perlu perhatian, seperti penguatan sektor ekonomi kreatif, peningkatan kontribusi subsektor kuliner dan akomodasi, serta optimalisasi perlindungan kekayaan intelektual pelaku usaha. 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dalam upaya mempercepat pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan, masih terdapat berbagai tantangan lintas sektor yang perlu segera diatasi. Tantangan-tantangan ini mencakup aspek kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif—semuanya memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat. Di sektor kepemudaan, tantangan utama meliputi rendahnya akses dan kualitas pendidikan, terbatasnya lapangan kerja, lemahnya budaya wirausaha, serta fenomena urbanisasi yang mendorong migrasi pemuda ke wilayah lain. Selain itu, partisipasi generasi muda dalam pembangunan masih rendah, diperparah oleh persoalan sosial seperti pernikahan dini dan penyalahgunaan narkoba. Kesenjangan teknologi dan lemahnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, serta organisasi kepemudaan semakin menambah kompleksitas permasalahan. Meski demikian, terdapat peluang besar untuk mengatasinya melalui peningkatan pelatihan keterampilan, penguatan literasi digital, serta penciptaan ruang partisipasi yang aktif dan produktif bagi pemuda. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, pemuda dapat menjadi motor penggerak inovasi dan perubahan positif di daerah. Di bidang olahraga, keterbatasan fasilitas latihan, kurangnya pelatih bersertifikat, dan belum optimalnya pembinaan di sekolah dan klub menjadi hambatan dalam mencetak atlet unggul. Koordinasi antar pemangku kepentingan belum solid, ditambah minat masyarakat terhadap olahraga prestasi yang masih rendah. Namun, dengan pembinaan yang terarah serta sinergi antara pemerintah, sekolah, pelatih, komunitas, dan sektor swasta, terbuka peluang untuk menciptakan sistem pengembangan olahraga yang lebih profesional dan berprestasi di tingkat regional hingga nasional. Sektor pariwisata menghadapi tantangan berupa infrastruktur yang belum memadai, aksesibilitas yang terbatas, serta minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi. Promosi yang belum efektif juga menyebabkan potensi wisata belum tergarap secara optimal. Peluangnya dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas infrastruktur pendukung, pelibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan wisata, dan strategi promosi yang lebih modern, terintegrasi, serta berbasis digital. Dengan pendekatan partisipatif, pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Dalam sektor ekonomi kreatif, khususnya yang berbasis kekayaan intelektual (HKI), tantangan utamanya adalah rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya HKI, terbatasnya akses pembiayaan berbasis HKI, serta lemahnya perlindungan hukum terhadap karya kreatif. Solusi yang dapat ditempuh mencakup sosialisasi dan edukasi intensif mengenai HKI, fasilitasi akses pembiayaan, peningkatan perlindungan hukum, serta pemberdayaan UMKM lokal. Dengan dukungan ekosistem yang tepat, ekonomi kreatif dapat tumbuh menjadi sektor unggulan yang menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat. 2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo adalah pihak-pihak yang menjadi target utama dalam pemberian layanan oleh dinas ini, terutama dalam bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata. Target utama dalam memberikan layanan antara lain kepada masyarkat umum, pemuda, atlet dan pembina olahraga, serta pelaku pariwisata. 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1. Permasalahan Pelayananan Perangkat Daerah Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode perencanaan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menghadapi berbagai permasalahan strategis yang perlu menjadi perhatian dan ditindaklanjuti secara terarah dan berkelanjutan. Permasalahan tersebut mencakup aspek pemberdayaan pemuda, pengembangan olahraga, serta pembangunan sektor pariwisata. Pertama, pada bidang kepemudaan, masih ditemukan terbatasnya pemberdayaan pemuda dalam kegiatan produktif dan inovatif, yang mengakibatkan rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah. Hal ini diperparah dengan minimnya sarana serta program pembinaan olahraga yang merata dan berkelanjutan, sehingga pembinaan atlet maupun peningkatan kualitas hidup masyarakat belum optimal. Di bidang kepariwisataan, terdapat sejumlah tantangan serius, antara lain rendahnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata, yang berimplikasi pada kualitas pelayanan serta pengelolaan destinasi yang belum memenuhi standar. Selain itu, terbatasnya program pelatihan, pembinaan, dan sertifikasi secara berkelanjutan menyebabkan rendahnya profesionalitas SDM di sektor ini.Masalah lainnya adalah aksesibilitas menuju destinasi wisata yang belum memadai, sehingga menyulitkan wisatawan dalam menjangkau lokasi wisata, terutama di daerah terpencil atau kurang berkembang. Kapasitas SDM pariwisata yang terbatas juga menghambat pengembangan potensi wisata secara menyeluruh. Permasalahan juga muncul dari sisi ketersediaan fasilitas penunjang. Amenitas pada destinasi wisata masih terbatas, termasuk akomodasi yang tidak memadai, sehingga pengalaman wisatawan belum optimal. Di samping itu, kurangnya efektivitas promosi pariwisata menyebabkan rendahnya tingkat kunjungan, karena potensi yang ada belum tersampaikan secara luas kepada pasar. Selanjutnya, terdapat rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat di sekitar destinasi wisata, yang menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan pariwisata berbasis komunitas. Terakhir, pengelolaan objek wisata yang belum optimal menjadi kendala dalam menjaga keberlanjutan dan daya saing destinasi di tingkat lokal maupun nasional. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan tujuan, sasaran, serta strategi dan arah kebijakan perangkat daerah, guna mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah secara holistik dan berkelanjutan. 2.2.2. Isu Strategis Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis, telah diidentifikasi beberapa isu strategis yang mempengaruhi capaian pembangunan daerah secara keseluruhan. Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian utama adalah rendahnya daya saing dalam aspek kemudahan dan olahraga. Permasalahan ini mencerminkan belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung, pelayanan publik yang efisien, serta minimnya inovasi dan kolaborasi dalam pengembangan sektor olahraga. Kondisi ini berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi. Selain itu, isu strategis lainnya yang juga menjadi perhatian adalah rendahnya daya saing sektor pariwisata. Hal ini mengindikasikan masih terbatasnya pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan, keterbatasan promosi dan pemasaran, serta kurangnya dukungan infrastruktur dan kualitas layanan kepariwisataan. Padahal, sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak utama perekonomian daerah yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu, peningkatan daya saing di kedua sektor tersebut menjadi prioritas strategis yang perlu mendapat perhatian serius melalui perencanaan program dan kegiatan yang terintegrasi, inovatif, dan berkelanjutan dalam periode rencana strategis mendatang. Tabel 2.4 Isu Strategis POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Bonus Demografi Terbatasnya pemberdayaan pemuda dalam kegiatan produktif dan inovatif Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia Dampak buruk teknologi AI Transformasi sosial Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Rendahnya daya saing kepemudaan dan olahraga Minimnya sarana dan program pembinaan olahraga yang merata dan berkelanjutan Involuntary migration Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat Rendahnya kompetensi SDM pariwisata Aging population negara majuTerbatasnya program pelatihan, pembinaan, dan sertifikasi secara berkelanjutan Potensi Pertanian dan Pariwisata Aksebilitas menuju destinasi wisata Belum optimalnya ekonomi daerah terutama pada sektor pertanian dan pariwisata Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia Transformasi Ekonomi Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan Rendahnya daya saing sektor pariwisata Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Kapasits SDM Pariwisata terbatas Kawasan Pesisir Pantai Selatan Amenitas pada destinasi wisata terbatas Akomodasi terbatas Kurang efektifnya promosi pariwisata Rendahnya kepedulian masyakat di sekitar destinasi pariwisata Pengelolaan obyek wisata belum optimal Dalam mendukung Misi ke-1, yaitu “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Kompeten, Produktif, dan Bertaqwa Serta Masyarakat yang Sehat dan Berbudaya”, Dinporapar fokus pada pengembangan potensi pemuda melalui pembinaan organisasi, pelatihan, dan pemberdayaan karakter. Selain itu, melalui pembinaan dan pengembangan olahraga, Dinporapar mendorong terciptanya masyarakat yang sehat, aktif, dan berprestasi. Sementara itu, dalam mendukung Misi ke-4, yaitu “Meningkatkan Produktivitas dan Inklusivitas Ekonomi Melalui Kontribusi Pelaku Ekonomi Lokal yang Mendukung Ketahanan Pangan”, Dinporapar berperan melalui pengembangan sektor pariwisata berbasis potensi lokal. Program-program seperti pengembangan desa wisata, pelibatan UMKM, dan promosi wisata daerah dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta memperkuat peran pelaku ekonomi lokal. Dengan sinergi antara bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata, Dinporapar turut mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing Kabupaten Purworejo di berbagai sektor. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Tujuan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo adalah Meningkatkan daya saing pemuda dan olahraga, peranan pariwisata dalam perekonomian daerah yang disertai peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Sedangkan sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo terbagi menjadi 3 yaitu meningkatnya prestasi olahraga serta daya saing pemuda, meningkatnya kunjungan wisatawan, dan meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Sasaran perangkat daerah bertujuan untuk mendukung tercapainya pembangunan daerah. Sasaran perangkat daerah bersifat leboh spesifik dan terukur, serta berfokus pada pencapaian yang dapat langsung mempengaruhi kinerja, pelayanan, dan dampak sosial ekonomi di daerah tersebut. Disajikan dalam tabel berikut: Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 S5, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan daya saing pemuda dan olahraga, peranan pariwisata dalam perekonomian daerah yang disertai peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan 9,11 9,22 9,33 9,40 9,50 9,55 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum 2,58 2,86 3,15 3,43 3,71 3,99 Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20
1. 1.Meningkatnya daya saing pemuda dan olahraga Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan 9,11 9,22 9,33 9,40 9,50 9,55
2. 2.Meningkatnya peranan pariwisata dalam perekonomian daerah Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum 2,58 2,86 3,15 3,43 3,71 3,99
3. 3.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,62 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, diperlukan strategi yang tepat serta arah kebijakan yang jelas. Strategi dan kebijakan ini disusun untuk memberikan panduan dalam perencanan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kegiatan yang mendukung pembangunan sektor kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang berkelanjutan. Pembangunan sektor kepemudaan, olahraga dan pariwisata di Kabupaten Purworejo dalam lima tahun ke depan menuntut adanya strategi yang tepat dan arah kebijakan yang terarah. Strategi pembangunan harus mampu menjawab berbagai tantangan serta memanfaatkan peluan yang ada guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerh yang telah ditetapkan. Perumusan startegi didasarkan pada hasil analisis lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, serta mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Penahapan rencana strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo disajikan dalam tabel 3.4 berikut. Tabel 3.4. Penahapan Renstra PD TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan Menguatkan prestasi olahraga serta daya saing pemuda pada tingkat lokal dan regional sebagai dasar pengembangan program. Meningkatkan prestasi olahraga serta daya saing pemuda melalui pelatihan intensif dan peningkatan fasilitas olahraga yang memadai Memantapkan prestasi olahraga serta daya saing pemuda dengan mengadakan kompetisi tingkat nasional dan menjalin kemitraan strategis. Mewujudkan prestasi olahraga serta daya saing pemuda yang berkelanjutan dengan memperluas program pembinaan dan dukungan teknologi olahraga. Meneguhkan prestasi olahraga serta daya saing pemuda pada tingkat internasional melalui kolaborasi global dan inovasi dalam pengembangan sumber daya manusia Urusan Pariwisata Penguatan kelembagaan dan kebijakan yang meningkatkan peranan pariwisata dalam perekonomian daerah Peningkatan kapasitas SDM dan keterlibatan masyarakat yang mendukung pada peranan sektor pariwisata dalam perekonomian daerah Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran yang efektif mendorong pada peningkatan peranan pariwisata dalam perekonomian daerah Membangun kemitraan lintas sektor dan sinergi yang meningkatkan peranan pariwisata dalam perekonomian daerah Penguatan kelembagaan dan kebijakan yang meningkatkan peranan pariwisata dalam perekonomian daerah Penunjang Urusan Menguatkan sistem manajemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Memantapkan Kapasitas Sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, visi misi diperlukan sebagai kondisi umum serta abstraksi kondisi dan kualitas daerah yang diinginkan dalam jangka waktu 5 tahun. Visi misi tersebut kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran masing- masing perangkat daerah. Arah kebijakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo disusun dalam dokumen ini mencerminkan upaya nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas serta daya saing sumber daya manusia di bidang kepemudaan dan olahraga, mengembangkan sektor pariwisata, serta memperkuat tata kelola kelembagaan yang efektof dan berkelanjutan. Hal ini disusun dalam tabel 3.5 berikut. Tabel 3.5. Arah Kebijakan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 1 S1, Meningkatnya kualitas manusia Penguatan peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan serta peningkatan prestasi pemuda di bidang keolahragaan dan non keolahragaan melalui pembinaan, pengembangan dan optimalisasi fasilitas olahraga Arah kebijakan ini menitikberatkan pada penguatan peran dan kapasitas pemuda melalui pembinaan keterampilan, pengembangan prestasi di bidang olahraga dan non-olahraga, serta optimalisasi fasilitas olahraga. Kegiatan utama meliputi pelatihan, pembinaan atlet muda, penyediaan fasilitas yang representatif, dan penyelenggaraan kompetisi. Pemberdayaan organisasi kepemudaan dan kolaborasi lintas sektor diupayakan untuk meningkatkan partisipasi dan kontribusi pemuda dalam pembangunan secara berkelanjutan. 2026 Peningkatan peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan serta peningkatan prestasi pemuda di bidang keolahragaan dan non keolahragaan melalui pembinaan, pengembangan dan optimalisasi fasilitas olahraga Arah kebijakan ini berfokus pada peningkatan peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan melalui pembinaan yang terpadu dan pengembangan kompetensi di bidang keolahragaan maupun non- keolahragaan. Optimalisasi fasilitas olahraga dilakukan untuk mendukung peningkatan prestasi dan partisipasi pemuda secara maksimal. Melalui kegiatan pelatihan, pembinaan berkelanjutan, penyediaan fasilitas yang memadai, serta kolaborasi dengan organisasi kepemudaan dan stakeholder terkait, diharapkan pemuda mampu berkontribusi aktif dan berprestasi dalam berbagai bidang pembangunan. 2027 Pemantapan peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan serta peningkatan prestasi pemuda di bidang keolahragaan dan non keolahragaan melalui pembinaan, pengembangan dan optimalisasi fasilitas olahraga Arah kebijakan ini menekankan pemantapan peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan melalui pembinaan dan pengembangan kompetensi di bidang keolahragaan dan non-keolahragaan. Optimalisasi fasilitas olahraga dilakukan untuk mendukung peningkatan prestasi pemuda secara berkelanjutan. Kegiatan utama meliputi pelatihan, pembinaan atlet muda, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas olahraga, serta penguatan peran organisasi kepemudaan dan sinergi antar pemangku kepentingan untuk mendorong partisipasi aktif dan prestasi pemuda. 2028 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Perwujudan peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan serta peningkatan prestasi pemuda di bidang keolahragaan dan non keolahragaan melalui pembinaan, pengembangan dan optimalisasi fasilitas olahraga Perwujudan peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan serta peningkatan prestasi pemuda di bidang keolahragaan dan non-keolahragaan dilakukan melalui pelaksanaan pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan, pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan pendampingan, serta optimalisasi fasilitas olahraga yang representatif dan mudah diakses. Selain itu, penyelenggaraan kompetisi dan kegiatan pengembangan bakat secara rutin, pemberdayaan organisasi kepemudaan, serta kolaborasi lintas sektor menjadi bagian integral untuk mendukung kontribusi aktif dan pencapaian prestasi pemuda secara optimal dalam berbagai bidang. 2029 Peneguhan peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan serta peningkatan prestasi pemuda di bidang keolahragaan dan non keolahragaan melalui pembinaan, pengembangan dan optimalisasi fasilitas olahraga Peneguhan peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan serta peningkatan prestasi pemuda di bidang keolahragaan dan non-keolahragaan diwujudkan melalui penguatan pembinaan yang sistematis, pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan bimbingan teknis, serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas olahraga yang memadai. Selain itu, peneguhan juga dilakukan dengan memperkuat peran organisasi kepemudaan, meningkatkan partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan, dan mendorong kolaborasi lintas sektor guna mendukung pencapaian prestasi yang berkelanjutan. 2030 2 S4, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Penguatan skema pola pengelolaan pariwisata daerah yang disertai pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat menuju pariwisata berkelanjutan Penguatan pengelolaan pariwisata daerah dengan mengembangkan ekonomi kreatif dilakukan melalui kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan membentuk forum kemitraan, mengadakan pelatihan ekonomi kreatif, mempromosikan produk budaya lokal, membangun fasilitas ramah lingkungan, serta menyusun kebijakan pendukung pariwisata berkelanjutan. 2026 Peningkatan skema pola pengelolaan pariwisata daerah yang disertai pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat menuju pariwisata berkelanjutan Peningkatan skema pengelolaan pariwisata daerah dengan pengembangan ekonomi kreatif diwujudkan melalui penguatan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, meliputi pembentukan forum koordinasi, pelatihan kreatif bagi pelaku lokal, pengembangan produk budaya, pembangunan fasilitas ramah lingkungan, dan penyusunan kebijakan pendukung pariwisata berkelanjutan. 2027 Pemantapan skema pola pengelolaan pariwisata daerah yang disertai pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat Pemantapan skema pengelolaan pariwisata daerah dengan pengembangan ekonomi kreatif dilakukan melalui penguatan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, yang mencakup pembentukan forum koordinasi, pelatihan ekonomi kreatif, pengembangan produk lokal, 2028 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 menuju pariwisata berkelanjutan pembangunan fasilitas ramah lingkungan, serta penyusunan kebijakan untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Perwujudan skema pola pengelolaan pariwisata daerah yang disertai pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat menuju pariwisata berkelanjutan Perwujudan skema pengelolaan pariwisata daerah yang mengintegrasikan pengembangan ekonomi kreatif dilakukan melalui peningkatan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan langkah-langkah seperti pembentukan forum koordinasi, pelatihan kreatif bagi pelaku lokal, pengembangan produk budaya, pembangunan fasilitas ramah lingkungan, serta penyusunan kebijakan pendukung pariwisata berkelanjutan. 2029 Peneguhan skema pola pengelolaan pariwisata daerah yang disertai pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat menuju pariwisata berkelanjutan Peneguhan skema pengelolaan pariwisata daerah yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif dilakukan melalui penguatan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan kegiatan seperti pembentukan forum koordinasi, pelatihan ekonomi kreatif, pengembangan produk lokal, pembangunan fasilitas ramah lingkungan, dan penyusunan kebijakan pendukung pariwisata berkelanjutan. 2030 3. S5, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik melalui kegiatan Perencanaan, Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2026 Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik melalui kegiatan Perencanaan, Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2027 Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik melalui kegiatan Perencanaan, Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Umum 2028 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik melalui kegiatan Perencanaan, Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2029 Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik melalui kegiatan Perencanaan, Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2030 Tabel 4.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya kualitas manusia Meningkatkan daya saing pemuda dan olahraga. peranan pariwisata dalam perekonomian daerah. serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya daya saing pemuda dan olahraga Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan Meningkatnya daya saing kepemudaan Persentase Pemuda Berprestasi PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Terlaksananya Pembinaan Kelompok Pemuda Persentase Pembinaan Kelompok Pemuda yang dilaksanakan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/k Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Terlaksananya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Presentase Pelaksanaan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga Persentase Organisasi Keolahragaan yang Aktif PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Terlaksananya pembinaan olahraga pada satuan pendidikan Persentase pembinaan olahraga pada satuan pendidikan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Terlaksananya penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten Persentase penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Terlaksananya Atlet yang dibina Jumlah Atlet yang di bina Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Pemberian Penghargaan Olahraga bagi yang Berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Terbinanya organisasi olahraga Persentase Pembinaan Organisasai Olahraga Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Terbinanya Olahraga Rekreasi Persentase Pembinaan Olahraga Rekreasi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Meningkatnya kapasitas kepramukaan Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Terlaksananya organisasi kepramukaan yang aktif Persentase organisasi kepramukaan yang aktif Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Meningkatnya peranan pariwisata dalam perekonomian daerah Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Meningkatnya kunjungan wisatawan Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Terlaksananya kegiatan Pembinaan Pengelola Daya Tarik Wisata Jumlag DTW yang Dikelola dan Dibina Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya pengelolan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Fasilitasi dan Rekomendasi Perizinan Usaha Pariwisata Jumlah fasilitsi dan Rekomendasi Perizinan Usaha Pariwisata Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota Meningkatnya kualitas layanan pemasaran pariwisata Persentase Layanan Pemasaran Pariwisata PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Terlaksananya Kegiatan Promosi Pariwisata Jumlah Kegiatan Promosi Pariwisata Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Meningkatnya fasilitasi sub sektor ekonomi kreatif Presentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya pengembangan ekosistem ekraf melalui pembentukan Komite Ekonomi Kreatif, Fasilitasi HAKI dan pelatihan Jumlah pengembangan ekosistem ekraf melalui pembentukan Komite Ekonomi Kreatif, Fasilitasi HAKI dan Pelatihan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Pengembangan Sistem Pemasaran Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual Meningkatnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkompeten Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Meningkat Kapasitasnya PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Terlaksananya Pelatihan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilatih Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilatih Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dalam merencanakan alokasi pendanaan pembangunan, penting untuk mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan memastikan bahwa alokasi tersebut sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Pendekatan yang digunakan berfokus pada money follow program dan money follow function, dimana anggaran difokuskan pada program atau kegiatan yang langsung terkait dengan prioritas pembangunan daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan sesuai dengan tugas dan fungsi utama perangkat daerah. Rencana program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata selama 5 tahun, dijabarkan pada tabel berikut. Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah penyelenggaraan walidata guna mendukung data statistik sektoral daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan laporan keuangan pada bulanan/triwulanan/ semesteran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pembuatan pelaporan penatausahaan barang milik daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan bahan logistik kantor: minum harian pegawai Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan penyediaan cetak banner atau spanduk dan fotokopi dokumen. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Penyedian bahan material, seperti: ATK, benda pos. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Layanan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD: rapat koordinasi (internal & eksternal), konsultasi dalam dan luar daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Peralatan/ mesin lainnya yang diadakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik: pembayaran rekening telepon, internet, air, listrik, jasa tambah daya/ pemeliharaan jaringan listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jasa pelayanan umum kantor: jasa tenaga NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 kebersihan, dan jasa teknis lainnya. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan pada tahun tertentu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Peralatan/ mesin lainnya yang dipelihara Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi: gedung kantor, rumah dinas pada tahun tertentu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Meningkatnya daya saing kepemudaan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan lintas program terkait kepemudaan untuk penyelarasan data pada dokumen Rencana Aksi Daerah dan penyusunan dokuemen pembaruan Rencana Aksi Daerah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota penumbuhan minat pemuda dalam berwirausaha dengan penyelenggaraan seminar pada wirausaha muda. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota pengembangan kepemimpinan pemuda dalam rangka penumbuhan jiwa kepemimpinan, kepeloporan, dan kesukarelawanan pemuda yang diselenggarakan dengan pelatihan kesukarelawanan di bidang pendidikan, kepedulian lingkungan, dan kesehatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota pemilihan pemuda pelopor dan seleksi jambore pemuda pada tingkat Kabupaten Purworejo. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Pembinaan organisasi kepemudaan NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Penyediaan dan pemeliharaan sarana olahraga, pemeliharaan dan pengembangan fasilutas olahraga serta fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga kepada masyarakat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar penyelenggaraan Popda tingkat Kabupaten, Popda tingkat Kedu dan Popda tingkat Provinsi Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota penyelenggaraan pekan olahraga kabupaten Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga pengiriman atlet dalam berbagai event kejuaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Pemberian Penghargaan Olahraga bagi yang Berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga pemberian penghargaan kepada atlet yang berpestasi di Kabupaten Purworejo Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Pembinaan dan fasilitasi organisasi olahraga Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional kegiatan yang dilaksanakan untuk masyarakat umum berupa senam dan pengiriman pada kegiatan Festival Olahraga Rekreasi Daerah (Forda) dan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas). PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Meningkatnya kapasitas kepramukaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Pembinaan dan fasilitasi organisasi kepramukaan PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Meningkatnya PAD Pariwisata yang bersumber dari destinasi wisata yang dikelola oleh Pemda Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota melakukan monitoring desa wisata yang berada di daerah wilayah Kabupaten Purworejo. NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Aktivitas yang dilaksanakan dalam subkegiatan ini adalah Operasional dan Pemeliharaan Alun- Alun Purworejo dan Alun-alun Kutoarjo, Pengembangan hotel melalui mekanisme kerjasama pengelolaan dengan pihak ketiga. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Operasional ODTW berupa pemeliharaan dan operasional destinasi wisata yang dikelola pemerintah seperti Pantai Jatimalang, Kolam Renang Artha Tirta, Goa Seplawan, Geger Menjangan, Ganesha Convention Hall. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan dokumen RIPPDA Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai standar yang berlaku dan pendampingan teknis agar pelaku usaha dapat menerapkan standar secara tepat. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Meningkatnya kualitas layanan pemasaran pariwisata Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri promosi dengan melibatkan pegiat media sosial, influencer, komunitas dan pembuatan Calender of Event. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota penyelenggaran event promosi wisata dan event promosi lainnya. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri pembuatan materi promosi, publikasi, dan pameran wisata. Materi promosi berupa pembuatan pamflet, media sosial, souvenir, dan pemeliharaan baliho PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Meningkatnya fasilitasi sub sektor ekonomi kreatif Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Pengembangan Sistem Pemasaran Pengembangan system pemasaran melalui penguatan kekayaan intelektual, monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual Fasilitasi kekayaan intelektual ekonomi kreatif NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Meningkatnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkompeten Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Pembinaan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Fasilitasi dan Kerjasama dengan pelaku usaha pariwisata Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi SDM Pariwisata. 4.2. Dukungan terhadap Nasional, Provinsi dan Kegiatan Unggulan Daerah
a.Dukungan terhadap Nasional Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pembangunan nasional di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata mendukung asta cita dan program nasional. Dukungan terhadap Asta Cita No Asta Cita Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pendampingan dan sertifikasi kekayaan intelektual kepada pelaku ekonomi kreatif Pariwisata Dinporapar 2 Asta Cita 4: Memperperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pelaksanaan POPDA Kabupaten dan fasilitasi pengiriman atlet POPDA Pora Dinporapar Pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten Pora Dinporapar Pendampingan, monitoring, dan evaluasi KONI Pora Dinporapar Fasilitasi Pekan Paralimpik Pelajar Daerah bagi disabilitas Pora Dinporapar Pelaksanaan pemassalan olahraga rekreasi Pora Dinporapar Fasilitasi partisipasi kejuaraan olahraga Pora Dinporapar Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga Pora Dinporapar Pendampingan wirausaha pemula Pora Dinporapar Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo mendukung terhadap nasional yang tertuang dalam astacita khususnya cita ke-3 “Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur” dan cita ke-4 “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, dengan didukung melalui berbagai program dan kegiatan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata berupaya menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong tumbuhnya wirausaha muda dan industri kreatif, serta membangun infrastruktur pendukung sektor kepemudaan, olahraga, dan pariwisata. Selain itu, penguatan sumber daya manusia juga menjadi prioritas, dengan fokus pada peningkatan prestasi olahraga, pemberdayaan pemuda, pelatihan keterampilan, sertifikasi kompetensi, serta peningkatan kapasitas pelaku pariwisata lokal.
b.Dukungan terhadap Provinsi Dukungan Dinporapar terhadap Provinsi No Program Delegasi Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center) Fasilitasi sarana dan prasarana olahraga kepada masyarakat Pora Dinporapar 2 Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru Pendampingan dan monitoring desa wisata Pariwisata Dinporapar 3 Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim Pengelolaan destinasi wisata yang ramah muslim Pariwisata Dinporapar 4 Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata Pelatihan pemasaran digital dan pembuatan konten promosi desa wisata Pariwisata Dinporapar 5 Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga Pelaksanaan POPDA Kabupaten dan fasilitasi pengiriman atlet POPDA Pora Dinporapar Pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten Pora Dinporapar Pendampingan, monitoring, dan evaluasi KONI Pora Dinporapar Fasilitasi Pekan Paralimpik Pelajar Daerah bagi disabilitas Pora Dinporapar Pelaksanaan pemassalan olahraga rekreasi Pora Dinporapar Fasilitasi partisipasi kejuaraan olahraga Pora Dinporapar Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga Pora Dinporapar Dari tabel diatas dapat di jabarkan sebagai berikut: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata berkomitmen penuh dalam mendukung berbagai program strategis Pemerintah Provinsi yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah keterlibatan aktif dalam Pembentukan Kecamatan Berdaya, yang menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan ekonomi kreatif, serta peningkatan fasilitas olahraga berbasis gaya hidup sehat dan inovatif. Melalui sinergi lintas sektor, program ini difasilitasi melalui pelatihan, penguatan kapasitas, dan penyediaan ruang-ruang ekspresi yang produktif. Selaras dengan visi tersebut, Dinas juga turut mendukung program pembangunan 1.000 desa/kampung wisata baru dengan fokus pada pelatihan, pendampingan, serta promosi wisata. Tujuannya adalah membekali masyarakat desa untuk mengelola potensi wisata secara mandiri dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat infrastruktur dan akses digital sebagai bagian dari transformasi ekonomi lokal. Di sisi lain, Dinas juga berperan dalam melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan standar layanan halal, penyediaan fasilitas ibadah, serta informasi yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim, sebagai langkah membangun sektor pariwisata yang inklusif dan kompetitif. Untuk mendukung promosi digital, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata juga menggagas pelatihan 1.000 konten kreator desa wisata, dengan memberikan keterampilan teknis seperti fotografi, videografi, penulisan narasi promosi, hingga optimalisasi media sosial. Inisiatif ini diharapkan mampu memperkuat storytelling destinasi serta membuka peluang ekonomi kreatif di tingkat desa. Terakhir, dalam bidang olahraga, perhatian juga difokuskan pada peningkatan kesejahteraan atlet, pelatih, dan manajemen olahraga sebagai bagian dari pembangunan SDM unggul. Kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga pendidikan terus dikembangkan untuk mendukung pembinaan berkelanjutan serta membuka jalan bagi kesejahteraan jangka panjang di sektor ini. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata terus berperan aktif dalam mewujudkan Provinsi sebagai daerah yang maju, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
c.Dukungan terhadap Kegiatan Unggulan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan unggulan sebagai bagian dari komitmen dalam mendorong pengembangan potensi kepemudaan, peningkatan prestasi olahraga, serta penguatan sektor pariwisata daerah. Hal ini sesuai dengan tabel yang disajikan berikut: Dukungan terhadap Kegiatan Unggulan No Program Unggulan Kegiatan Unggulan 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Pinter Bocahe Fasilitasi teknologi informasi yang mendukung pendidikan dan pembelajaran yang inovatif Pelatihan kepemimpinan bagi pemuda Pora Dinporapar 3 Sehat Penduduke Pembangunan dan optimalisasi fasilitas olah raga bagi pemuda dan masyarakat Fasilitasi dan penyediaan sarana prasarana olahraga Pora Dinporapar 6 Rame Pasare Menyelenggarakan berbagai festival berbasis agroindustri, religi, dan budaya untuk meningkatkan daya tarik wisata. Penyelenggaraan event promosi wisata Pariwisata Dinporapar Pengembangan pariwisata kreatif Pendampingan dan sertifikasi kekayaan intelektual kepada pelaku ekonomi kreatif Pariwisata Dinporapar Peningkatan citra dan positioning kepariwisataan Purworejo. Pemasaran dan promosi pariwisata Pariwisata Dinporapar Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata Pariwisata Dinporapar Penguatan kolaborasi antar stakeholder dalam pengembangan wisata Pariwisata Dinporapar Memperkuat kolaborasi pengembangan pariwisata kreatif Pendampingan dan sertifikasi kekayaan intelektual kepada pelaku ekonomi kreatif Pariwisata Dinporapar Membuka peluang baru dalam sektor ekonomi kreatif, pariwisata budaya, dan kerja sama komunitas Penguatan kolaborasi antar stakeholder dalam pengembangan wisata Pariwisata Dinporapar Inovasi teknologi tepat guna bagi pelaku ekonomi kreatif Pendampingan dan sertifikasi kekayaan intelektual kepada pelaku ekonomi kreatif Pariwisata Dinporapar Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Purworejo berkomitmen mendukung berbagai kegiatan unggulan daerah di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata. Dalam penguatan kapasitas pemuda, Dinporapar menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan sebagai bagian dari fasilitasi pendidikan berbasis teknologi informasi. Di sektor olahraga, dukungan diberikan melalui penyediaan sarana dan prasarana olahraga bagi pemuda dan masyarakat. Di bidang pariwisata, Dinporapar berperan dalam penyelenggaraan festival berbasis agroindustri, religi, dan budaya untuk menarik wisatawan, serta mendorong pengembangan pariwisata kreatif melalui pendampingan dan sertifikasi kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif. Guna meningkatkan citra pariwisata daerah, Dinporapar melakukan promosi wisata, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan kolaborasi antar-stakeholder. Selain itu, Dinporapar juga mendorong inovasi teknologi tepat guna dan membuka peluang baru melalui sinergi antara sektor ekonomi kreatif, budaya, dan komunitas. Dengan berbagai langkah strategis ini, Dinporapar terus mendorong pertumbuhan sektor kepemudaan, olahraga, dan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing. 4.3. Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penentuan indikator dan target kinerja merupakan langkah strategis dalam penyelenggaraan bidang urusan untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif dan terukur. Indikator kinerja disusun sebagai alat ukur yang jelas dan relevan untuk menilai pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan. Sementara itu, target kinerja ditentukan sebagai capaian yang ingin diraih dalam jangka waktu tertentu, sehingga memudahkan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dengan penetapan indikator dan target yang tepat, pengelolaan bidang urusan dapat lebih terarah, transparan, dan akuntabel demi peningkatan kualitas pelayanan public. Penentuan target keberhasilan pencapain tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kepemudaan didukung melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disajikan dalam tabel 4.5 dan 4.6 berikut: Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olaharaga dan Pariwisata NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan Angka 9,11 9,22 9,33 9,40 9,50 9,55 Tujuan PD 2 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum % 2,58 2,86 3,15 3,43 3,71 3,99 Tujuan PD 3 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 Tujuan PD 4 Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan Angka 9,11 9,22 9,33 9,40 9,50 9,55 Sasaran PD 5 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum % 2,58 2,86 3,15 3,43 3,71 3,99 Sasaran PD 6 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,62 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 Sasaran PD Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci Dinas Kepemudaan, Olaharaga dan Pariwisata NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Bidang Penanggung Jawab KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum % 2,58 2,86 3,15 3,43 3,71 3,99 Destinasi Dinporapar IUP 2 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Orang 265 277 289 300 312 324 Destinasi Dinporapar IUP 3 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri % 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 Kepemudaan Dinporapar IKK 4 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan % 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Kepemudaan Dinporapar IKK 5 Peningkatan prestasi olahraga % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Keolahragaan Dinporapar IKK 6 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan % 46,54 46,55 46,56 46,57 46,58 46,59 Destinasi Dinporapar IKK NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Bidang Penanggung Jawab KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota % 24,17 24,18 24,19 24,20 24,21 24,22 Destinasi Dinporapar IKK 8 Tingkat hunian akomodasi % 21,49 21,50 21,51 21,52 21,53 21,54 Destinasi Dinporapar IKK 9 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku % 2,31 2,32 2,33 2,34 2,35 2,36 Destinasi Dinporapar IKK 10 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD % 2,34 2,35 2,36 2,37 2,38 2,39 Destinasi Dinporapar IKK Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata setiap tahunnya. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kepemudaaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:
a.Rencana Strategis Dinas Kepemudaaan, Olahraga dan Pariwisata sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kepemudaaan, Olahraga dan Pariwisata setiap tahun.
b.Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c.Kepala Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat. 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Kepemudaaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo Tahun 2025- 2029 meliputi:
a.Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Kepemudaaan, Olahraga dan Pariwisata dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
b.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
d.Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025–2029 adalah dokumen perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 dan merupakan penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 sejalan dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terbaru. Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029 dimulai dari pembentukan Tim Penyusun dan Pelaksana Forum Perangkat Daerah, Penyusunan Pohon Masalah dan Pohon Kinerja, Penyusunan Cascading, Identifikasi Risiko Strategis, Penyusunan Rancangan Awal Renstra, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan dilakukan secara simultan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 - 2029 mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017, sebagaimana dalam gambar berikut ini: Gambar 1.1 Dalam rangka penyusunan Renstra PD telah dilakukan tahapan-tahapan penyusunan renstra sebagai berikut:
1. 1.Persiapan Penyusunan Renstra Persiapan Penyusunan Renstra meliputi:
a.penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah.
b.orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah.
c.penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
d.penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
1. 2.Penyusunan Rancangan Awal Renstra Rancangan awal renstra disusun setelah diterimanya surat Sekretaris Daerah perihal Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Nomor 000.7.2/2202/2025 tanggal 21 Februari
2. 2025.Rancangan awal Renstra memuat perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD. Dalam penyusunan rancangan awal Renstra dilaksanakan:
a.Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah guna mencapai tujuan dan sasaran dan target kinerja perangkat daerah.
b.perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
1. 3.Penyusunan Rancangan Renstra Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara Forum Perangkat Daerah.
2. 4.Forum Penyusunan Renstra PD Forum perangkat daerah dalam rangka penyusunan renstra Perangkat daerah adalah forum para pemangku kepentingan pelayanan perangkat daerah untuk membahas rancangan renstra perangkat daerah dibawah koordinasi Kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah. Kesepakatan yang dihasilkan oleh Forum tersebut menjadi acuan perangkat daerah dalam penyempurnaan materi rancangan Renstra PD.
3. 5.Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD Rancangan Akhir Renstra PD merupakan merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Penyempurnaan rancangan renstra PD bertujuan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
4. 6.Penetapan Renstra Perangkat Daerah Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bapperida untuk diverifikasi guna menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bapperida untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah. Bapperida menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum sebagai berikut:
5. 1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
7. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
13. 9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
14. 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
15. 11.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. 16.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. 17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
22. 18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
23. 19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
24. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
25. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
26. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
27. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
28. 24.Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:
a.Merupakan penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang digambarkan dalam bentuk Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Kepala Daerah.
b.Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pelayanan, sehingga sasaran, tujuan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tersebut dapat tercapai.
c.Dipergunakan sebagai tolok ukur kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo, melalui perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap kebijaksanaan, program dan kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra PD adalah:
a.Menjabarkan rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo dalam jangka waktu 5 tahun;
b.Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang;
c.Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah. 1.4 Sistematika Penulisan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029 terdiri dari 5 BAB, yaitu : Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 4.2 . Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah 4.3 . Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan BAB V PENUTUP Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran umum atas capaian, serta analisis diagnostik guna mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan maupun kendala dalam penyelenggaraan urusan. Fokus utama penyajian evaluasi kinerja diarahkan pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merepresentasikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Selanjutnya, data dan informasi yang disajikan baik dalam bentuk tabel, grafik, maupun gambar akan dipaparkan secara naratif dengan menekankan pada makna dan kesimpulan dari data tersebut, bukan sekadar menjelaskan angka-angka yang tersaji. 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 131 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :
1. 1.perumusan kebijakan bidang perpustakaan dan kearsipan
2. 2.pelaksanaan kebijakan bidang perpustakaan dan kearsipan
3. 3.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan dan kearsipan
4. 4.pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINPUSIP; dan
5. 5.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi :
a.Sekretariat
b.Bidang Perpustakaan
c.Bidang Kearsipan
d.Jabatan Fungsional Adapun tugas pokok Sekretariat, Bidang Perpustakaan, Bidang Kearsipan dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:
a.Sekretariat Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 1) pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis; 2) pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu; 3) pengoordinasian pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan; 4) pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi yang meliputi umum dan kepegawaian; dan 5) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPUSIP berkaitan dengan tugas dan fungsi.
b.Bidang Perpustakaan 1) Bidang Perpustakaan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DINPUSIP. 2) Bidang Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Bidang Perpustakaan. Bidang Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan perpustakaan dan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno. Bidang Perpustakaan menyelenggarakan fungsi: a) Pengelolaan perpustakaan; b) Pembudayaan dan pengembangan gemar membaca; c) Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno; d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPUSIP berkaitan dengan tugas dan fungsi; − mengelola dan mengembangkan bahan pustaka; − menyusun data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten; Kepala Bidang Perpustakaan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh : a) Pejabat Fungsional; dan b) Pelaksana
c.Bidang Kearsipan 1) Bidang Kearsipan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPUSIP. 2) Bidang Kearsipan dipimpin oleh Kepala Bidang Kearsipan. Bidang Kearsipan menyelenggarakan fungsi: a) Pengelolaan arsip dinamis; b) Pengelolaan arsip statis; c) Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan; d) Pemusnahan arsip yang memiliki rentensi di bawah 10 (sepuluh) tahun; e) Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana; f) Penyelamatan arsip Perang Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran kecamatan dan desa atau kelurahan; g) Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media; h) Pencarian arsip statis yang dinyatakan hilang; i) Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup; dan; j) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPUSIP berkaitan dengan tugas dan fungsi.
d.Jabatan Fungsional 1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada DINPUSIP. 2) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan fungsional. 3) Kedudukan Pejabat Fungsional ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Sedangkan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo sesuai Peraturan Bupati adalah sebagai berikut: JABATAN FUNGSIONAL KEPALA DINAS JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERPUSTAKAAN BIDANG KEARSIPAN SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT Gambar 2.1 BAGAN ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PURWOREJO Sumber : Peraturan Bupati No. 131 Tahun 2022 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo didukung oleh sumber daya yang meliputi sumber daya manuasi, sumber daya keuangan serta sarana dan prasarana pendukung.
1. 1.Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber daya manusia merupakan asset utama dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di perpustakaan dan kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo memiliki aparatur yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta didukung oleh tenaga Non-ASN yang membantu pelaksanaan tugas teknis operasional. SDM tersebut tersebar pada sekretariat dan bidang. Komposisi aparatur didominasi oleh jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan pelaksana. Dari sisi kualifikasi pendidikan, sebagian besar aparatur telah berpendidikan sarjana (S1), diikuti dengan tingkat pendidikan pascasarjana (S2), diploma dan sekolah menengah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan didukung dengan komposisi pegawai dengan jumlah orang yang terdiri dari 36 orang ASN dan 2 orang tenaga harian lepas. Untuk 36 orang ASN terbagi menjadi 26 PNS dan 10 orang PPPK. Klasifikasi pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo bulan September 2025 sebagai berikut: Data pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan TP Status S2 S1 D III D II SLTA SLTP SD Jml PNS 6 7 7 - 6 - - 26 P3K - 2 - - 8 - - 10 THL - 1 - - 1 - - 2 Sumber : Data Nominatif Dinpusip Dari komposisi tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar ASN memiliki pendidikan menengah atas (SLTA), sementara yang berpendidikan tinggi (S1 dan S2) jumlahnya cukup signifikan untuk menopang kebutuhan teknis dan manajerial. Namun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan berkelanjutan guna memperkuat kapasitas dan kompetensi aparatur dalam menjawab tantangan pelayanan di masa depan. Data pegawai berdasarkan Tingkat Golongan Gol I Gol II Gol III Gol IV - Jml PNS - 8 11 7 26 P3K 10 10 Sumber : Data Nominatif Dinpusip Dari data tersebut terlihat bahwa komposisi ASN didominasi oleh golongan II dan III, dengan jumlah relatif kecil pada golongan IV. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas, pembinaan karier, serta peningkatan kompetensi ASN agar keberlanjutan pelayanan publik dapat berjalan optimal di masa mendatang. Jumlah ASN sebanyak 28 orang terdiri : ● Pejabat Struktural : 4 orang ● Pejabat Fungsional - Arsiparis : 7 orang - Pustakawan ▪ PNS : 3 orang ▪ P3K : 2 orang − Pranata Komputer : 1 orang − Perencana : 1 orang ● Pejabat Non Struktural : 10 orang
2. 2.Sumber Daya Keuangan Sumber daya keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berasal dari beberapa sumber pendanaan, yaitu : 1) Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Purworejo, yang digunakan untuk mendukung pembiayaan operasional, program dan kegiatan bidang perpustakaan dan kearsipan; 2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, yang digunakan untuk pembangunan gedung perpustakaan dan penyediaan sarana dan prasarana layanan perpustakaan. Alokasi anggaran dari kedua sumber dana tersebut setiap tahunnya disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah dan kebijakan pemerintah pusat. Ketersediaan sumber daya keuangan tersebut telah memberikan dukungan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. 3) Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak kalah pentingnya, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas serta kenyamanan dalam bekerja. Sarana dan prasarana yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) meliputi: No. Uraian Jumlah KIB A
3. 1.Tanah Bangunan Kantor 2 Lokasi KIB B
4. 1.Kendaraan Dinas Roda 4 • Kendaraan Jabatan 1 unit • Kendaraan Operasional 3 unit • Kendaraan Perpusling 3 unit
5. 2.Kendaraan Roda 3 2 unit
6. 3.Sepeda Motor 8 unit
7. 4.Portable Generating Set 1 unit
8. 5.Lemari Besi/Metal 44 unit
9. 6.Lemari Kayu 11 unit
10. 7.Rak Besi 98 unit
11. 8.Rak Kayu 32 unit
12. 9.Filling Cabinet 14 unit
13. 10.Kardex Besi 2 unit
14. 11.Lemari Kaca 2 unit
15. 12.CCTV 17 unit
16. 13.Papan Visual 3 unit
17. 14.Peta 1 unit
18. 15.Alat Penghancur Kertas 3 unit
19. 16.Overhheat Projector 2 unit
20. 17.Display 5 unit
21. 18.LCD Projector 2 unit
22. 19.Papan Nama Instansi 1 unit
23. 20.Papan Pengumuman 4 unit
24. 21.Meja Kerja Besi/Metal 20 unit
25. 22.Meja Kerja Kayu 11 unit
26. 23.Kursi Besi/Metal 74 unit
27. 24.Kursi Kayu 1 unit
28. 25.Sice 3 unit
29. 26.Meja Rapat 1 unit
30. 27.Meja Recepsionis 3 unit
31. 28.Meja ½ Biro 82 unit
32. 29.Kursi Rapat 88 unit
33. 30.Kursi Putar 1 unit
34. 31.Kursi Biasa 79 unit
35. 32.Kursi Lipat 124 unit No. Uraian Jumlah
36. 33.Meja Komputer 11 unit
37. 34.Sofa 2 set
38. 35.Mesin Potong Rumput 2 unit
39. 36.AC 50 unit
40. 37.Kipas Angin 5 unit
41. 38.Lift 1 unit KIB C
42. 1.Bangunan Gedung Kantor 6 unit KIB D
43. 1.Jalan Khusus Kompleks 1 lokasi
44. 2.Jaringan Transmisi Lain-lain 2 lokasi 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kinerja pelayanan perangkat daerah pada periode ini diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam bidang perpustakaan dan kearsipan. Pengukuran kinerja pelayanan dilakukan dengan mengacu pada sasaran dan target yang tercantum dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo periode sebelumnya, serta memperhatikan indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja kunci (IKK), dan indikator yang ditetapkan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib bidang sosial. Evaluasi capaian kinerja juga mempertimbangkan indikator sektoral lain yang relevan, baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021-2026 terdapat pada tabel 2.1 berikut ini: Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Indikator Tujuan (renstra 2021-2026) 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 83,64 82,3 82,7 84,7 85 85,3 83,64 83,97 84,03 84,75 85,03 102,03% 101,61% 100,06% 100,06% 100,04% 2 Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan 1,73% 5,00% 20,00% 25,00% 25,00% 25,00% 1,73% 5,72% 35,33% 40,73% -81,42% 114,40% 176,65% 162,93% 162,93% - 325,67% 3 Persentase Arsip yang Dikelola sesuai dengan Kaidah Kearsipan 15,00% 30,00% 45,00% 60,00% 80,00% 100,00% 15,00% 33,46% 67,18% 72,48% 0,00% 111,53% 149,29% 120,80% 120,80% 0,00% Indikator Sasaran (renstra 2021-2026) 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 83,64 82,3 82,7 84,7 85 85,3 83,64 83,97 84,03 84,75 85,03 102,03% 101,61% 100,06% 100,06% 100,04% 2 Persentase Jumlah Perpustakaan yang Terakreditasi 0 30,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 0 80% 85,71% 100% 0 266,67% 107,14% 125,00% 125,00% 0,00% 3 Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip 12,00% 12,00% 29,00% 34,00% 41,00% 51,00% 12,00% 40,00% 41,46% 37,50% 64,29% 333,33% 142,97% 110,29% 110,29% 156,79% Indikator Program (renstra 2021-2026) 1 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 2 Persentase Perpustakaan yang Layak 2,52% 3,69% 4,86% 6,03% 7,19% 8,36% 3% 3,78% 4,86% 6,03% 0% 102,44% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 3 Persentase Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten yang Dilestarikan 0 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 0 5,00% 10,00% 20,00% 0% 100,00% 100,00% 133,33% 133,33% 0,00% 4 Persentase Arsip yang Dikelola 79,17% 83,33% 87,50% 91,67% 95,83% 100,00% 79,17% 83,66% 88,05% 88,74% 0,00% 100,40% 100,63% 96,80% 96,80% 0,00% 5 Persentase Arsip yang Dilindungi dan Diselamatkan 50,00% 57,50% 67,50% 77,50% 90,00% 100,00% 50,00% 60,70% 70,52% 85,60% 97,32% 105,57% 104,47% 110,45% 110,45% 108,13% Secara umum, capaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo menunjukkan adanya kemajuan pada beberapa aspek, meskipun masih terdapat sejumlah indikator yang belum sepenuhnya mencapai target. Hal ini mencerminkan adanya keberhasilan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan ke depan. Di bidang Perpustakaan, beberapa parameter bisa menjadi indikator, antara lain TGM (Tingkat Gemar Membaca), yakni ukuran perilaku masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi, yang diukur melalui frekuensi, durasi, dan jumlah buku yang dibaca. TGM Kabupaten Purworejo terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana untuk tahun 2024 sebesar 70,24 (sedang). Berbagai kegiatan seperti perpustakaan keliling dan menetap, pembinaan perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah, safari perpustakaan di desa-desa merah, ternyata mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kegemaran membaca masyarakat. Demikian pula IPLM (Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat), sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai upaya pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai sarana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan budaya literasi masyarakat. Indeks ini mengukur berbagai unsur seperti pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, jumlah tenaga perpustakaan, dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan. Pada Tahun 2024, IPLM Kabupaten Purworejo sebesar 78,31 (sedang), atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 sebesar 56,98. Hal ini tak lepas dari upaya yang dilakukan, dengan mengoptimalkan perpustakaan dengan berbagai aktivitas komunitas yang inklusif, tidak hanya sebagai lembaga penyedia buku. Jumlah kunjungan ke Perpustakaan Umum juga mengalami peningkatan dari 4.751 orang pada tahun 2021 menjadi 56.401 orang pada tahun 2024. Kondisi tersebut terjadi karena berbagai faktor, antara lain keberadaan gedung layanan Perpustakaan yang representatif, setelah dibangun mulai tahun 2021 dan diresmikan penggunaannya pada tahun 2024. Gedung yang megah dan nyaman, memberikan kontribusi terhadap peningkatan kunjungan ke Perpustakaan umum dan meningkatnya minat baca masyarakat. Apalagi pada tahun 2022, pandemi Covid-19 berangsur-angsur membaik, sehingga masyarakat mulai bisa beraktivitas seperti biasa. Demikian juga koleksi Perpustakaan Umum terus mengalami penambahan baik secara kuantitas maupun kualitas. Koleksi buku Perpustakaan yang pada tahun 2020 masih berjumlah 28.204 eksemplar, mengalami penambahan menjadi 31.169 eksemplar pada tahun 2024. Sedangkan e-book sebanyak 1.595 eksemplar. Beberapa indikator kinerja bidang kearsipan menunjukkan capaian yang konsisten memenuhi bahkan melampaui target. Indikator capaian kinerja yang sesuai dengan target pada indikator Persentase Arsip yang Dikelola sesuai dengan Kaidah Kearsipan, Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip dan Persentase Arsip yang Dilindungi dan Diselamatkan. Keberhasilan pencapaian kinerja layanan perangkat daerah di bidang kearsipan didukung oleh pemenuhan regulasi di bidang kearsipan, program-program kearsipan, kebijakan nasional dan kebijakan regional, sumber daya manusia yang berkompeten, sarana prasarana yang representatif pada sebagian perangkat daerah. Capaian kinerja perangkat daerah di bidang kearsipan pada periode 2021-2024, dapat diidentifikasi secara umum kinerja pelayanan menunjukkan pencapaian yang optimal, namun capaian kinerja program pada indikator persentase arsip yang dikelola tahun 2024 belum sesuai target kinerja sebesar 91,67% dengan realisasi sebesar 88,74% (2,93%). Adapun untuk indikator persentase arsip yang dikelola tahun 2024 belum memenuhi target kinerja, hal ini karena dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menghambat belum terpenuhinya target dikarenakan jumlah arsiparis yang belum sesuai kebutuhan. Faktor eksternal yang menghambat adalah rendahnya komitmen pimpinan perangkat daerah, belum optimalnya fungsi kepala unit kearsipan pada perangkat daerah dan rendahnya kesadaran pemindahan arsip inaktif dengan retensi sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan penyerahan arsip statis perangkat daerah ke Lembaga Kearsipan Daerah (LKD). Capaian kinerja tersebut tentu tidak terlepas dari dukungan pendanaan yang dialokasikan kepada Dinpusip dalam periode 2020–
45. 2024.Untuk memberikan gambaran mengenai dukungan pendanaan berikut disajikan data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo pada Tabel 2.2. Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 56.696.000 67.600.000 64.400.000 70.000.000 73.600.000 36.768.000 50.266.668 41.243.868 41.896.500 21.433.900 19.433.600 - 88,66% 61,01% 65,06% 30,62% 26,40% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 49.422.000 55.000.000 60.000.000 65.000.000 68.000.000 33.760.000 45.874.668 37.579.068 38.805.900 19.964.200 17.963.900 92,82% 68,33% 64,68% 30,71% 26,42% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.266.400 2.500.000 - - - - 1.000.000 - - - - 78,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.266.400 2.500.000 - - - - 600.000 - - - - 47,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.181.400 2.000.000 - - - - 477.000 - - - - 40,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.181.400 2.000.000 - - - - 715.000 - - - - 60,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.178.400 1.800.000 2.200.000 2.500.000 2.800.000 - 600.000 2.198.400 2.198.400 1.057.700 - 50,92% 122,13% 99,93% 42,31% 0,00% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.200.000 1.800.000 2.200.000 2.500.000 2.800.000 3.008.000 1.000.000 1.466.400 892.200 412.000 1.469.700 83,33% 81,47% 40,55% 16,48% 52,49% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 2.498.169.824 2.380.926.299 2.508.575.271 2.511.416.959 2.521.699.460 3.498.101.864 3.753.722.863 3.681.280.755 3.657.689.511 3.730.336.972 4.356.065.485 - 150,26% 154,62% 145,81% 148,54% 172,74% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.495.542.224 2.374.926.299 2.498.575.271 2.496.416.959 2.501.699.460 3.482.898.264 3.751.095.263 3.676.133.155 3.654.356.511 3.728.645.772 4.354.374.585 150,31% 154,79% 146,26% 149,36% 174,06% Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - 1.000.000 1.200.000 1.500.000 1.700.000 - - 1.113.600 557.200 340.000 - 0,00% 111,36% 46,43% 22,67% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - 1.000.000 1.200.000 1.500.000 1.700.000 - - 548.200 548.200 293.900 - 0,00% 54,82% 45,68% 19,59% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.627.600 4.000.000 7.600.000 12.000.000 16.600.000 15.203.600 2.627.600 3.485.800 2.227.600 1.057.300 1.690.900 100,00% 87,15% 29,31% 8,81% 10,19% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 - - 39.980.000 19.263.700 - - - - 99,95% 38,53% 0,00% 0,00% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian - - - - - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 40.000.000 50.000.000 60.000.000 75.000.000 - - 39.980.000 19.263.700 - - 0,00% 99,95% 38,53% 0,00% 0,00% Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - - - - - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Administrasi Umum Perangkat Daerah - 106.080.600 149.700.000 182.500.000 218.300.000 174.100.000 65.691.000 134.813.700 169.582.100 130.060.700 95.337.250 101.536.400 - 127,09% 113,28% 71,27% 43,67% 58,32% Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.713.600 7.500.000 8.500.000 10.000.000 12.000.000 3.613.000 15.080.400 16.939.900 14.809.000 14.753.600 97,29% 201,07% 199,29% 148,09% 122,95% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000 12.000.000 - - - - - 0,00% 0,00% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.951.600 8.000.000 10.000.000 12.000.000 - 4.951.600 9.365.700 9.363.300 6.759.000 6.758.200 100,00% 117,07% 93,63% 56,33% Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.643.200 40.000.000 50.000.000 60.000.000 15.000.000 30.643.200 51.975.000 35.910.000 42.651.750 42.638.400 100,00% 129,94% 71,82% 71,09% 284,26% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.906.000 15.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 8.690.000 8.258.000 7.547.500 4.144.000 4.174.000 67,33% 55,05% 41,93% 23,02% 23,19% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.332.000 1.700.000 2.000.000 2.300.000 2.600.000 1.332.000 1.332.000 1.332.000 - - 100,00% 78,35% 66,60% 0,00% 0,00% Penyediaan Bahan/Material 8.443.500 10.000.000 12.500.000 15.000.000 15.000.000 8.443.500 7.924.800 5.029.600 2.922.500 4.859.300 100,00% 79,25% 40,24% 19,48% 32,40% Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.155.000 3.000.000 3.500.000 4.500.000 4.500.000 1.155.000 3.375.000 3.375.000 1.130.000 1.130.000 100,00% 112,50% 96,43% 25,11% 25,11% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 39.365.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 85.000.000 65.691.000 72.765.000 67.500.000 47.389.000 20.514.100 24.816.000 184,85% 112,50% 67,70% 25,64% 29,20% Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.570.700 4.500.000 8.000.000 6.500.000 10.000.000 3.220.400 4.771.200 3.174.400 2.406.900 2.406.900 90,19% 106,03% 39,68% 37,03% 24,07% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 595.000.000 660.000.000 1.280.000.000 620.000.000 - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00% Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - 600.000.000 600.000.000 - - - - - - - - 0,00% 0,00% Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - 60.000.000 60.000.000 - - - - - - - - 0,00% 0,00% Pengadaan Mebel 270.000.000 - 250.000.000 250.000.000 - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 150.000.000 - 170.000.000 170.000.000 - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00% Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 175.000.000 - 200.000.000 200.000.000 - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 189.936.000 260.000.000 290.000.000 305.000.000 320.000.000 172.609.000 206.387.468 216.002.560 374.634.300 271.101.600 280.916.400 - 108,66% 83,08% 129,18% 88,89% 87,79% Penyediaan Jasa Surat Menyurat 27.709.000 - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 174.000.000 225.000.000 250.000.000 260.000.000 270.000.000 139.900.000 193.440.000 203.620.000 361.372.800 263.796.600 280.916.400 111,17% 90,50% 144,55% 101,46% 104,04% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.936.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 50.000.000 5.000.000 12.947.468 12.382.560 13.261.500 7.305.000 - 81,25% 35,38% 33,15% 16,23% 0,00% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 99.978.000 180.000.000 217.000.000 249.000.000 266.000.000 71.063.000 107.686.000 257.956.800 260.961.000 215.061.000 234.617.000 - 107,71% 143,31% 120,26% 86,37% 88,20% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 100.000.000 120.000.000 125.000.000 53.500.000 77.630.000 111.125.400 110.380.000 108.530.000 39.950.000 110,38% 90,44% 31,96% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 73.522.000 90.000.000 - - - - - 58.580.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pemeliharaan Mebel 296.000 5.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 - 296.000 1.480.000 1.440.000 1.440.000 1.280.000 100,00% 29,60% 20,57% 16,00% 11,64% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.696.000 15.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 - 6.296.000 21.242.000 24.140.000 21.300.000 24.140.000 233,53% 141,61% 68,97% 53,25% 53,64% Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.503.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 7.605.000 15.503.000 109.610.400 109.550.000 69.560.000 98.266.000 100,00% 243,58% 243,44% 154,58% 218,37% Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.961.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 - 7.961.000 14.499.000 15.451.000 14.231.000 12.401.000 100,00% 58,00% 51,50% 40,66% 31,00% Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.958.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2.809.000.000 2.025.000.000 2.224.000.000 2.284.000.000 2.279.000.000 10.482.069.650 1.619.510.144 6.091.650.272 1.648.047.530 1.541.746.800 1.609.066.300 57,65% 300,82% 74,10% 67,50% 70,60% Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.656.569.800 1.042.000.000 1.928.000.000 1.189.000.000 1.719.000.000 114.046.400 1.496.278.244 1.781.308.272 1.453.246.730 852.952.200 788.000.000 56,32% 170,95% 75,38% 71,74% 45,84% Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 22.353.500 312.683.500 1.930.000 1.903.500 111,77% 1250,73% 6,43% 5,44% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.024.282.800 200.000.000 984.000.000 280.000.000 350.000.000 1.136.811.900 36.341.700 593.233.100 4.312.000 753.002.000 56,16% 18,17% 60,29% 1,54% 215,14% Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 50.000.000 292.485.000 0,00% Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 17.001.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 17.001.000 14.250.000 19.128.400 10.026.000 6.418.800 100,00% 71,25% 76,51% 33,42% 18,34% Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 9.000.000 7.000.000 9.000.000 10.000.000 3.778.600 1.343.400 41,98% 19,19% 0,00% 0,00% Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 2.770.000 2.592.600 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 62.167.900 100.000.000 200.000.000 230.000.000 300.000.000 12.878.000 55.122.900 32.708.600 42.307.950 10.363.000 12.014.300 88,67% 32,71% 21,15% 4,51% 4,00% Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 267.534.100 383.000.000 435.000.000 450.000.000 535.000.000 75.590.400 201.758.444 132.305.572 168.725.640 340.162.800 319.913.500 75,41% 34,54% 38,79% 75,59% 59,80% Pengembangan Bahan Pustaka 281.648.000 100.000.000 245.000.000 122.500.000 360.000.000 256.120.000 292.155.720 0,00% 256,12% 119,25% 0,00% 0,00% Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 3.936.000 10.000.000 15.000.000 17.500.000 20.000.000 25.578.000 3.936.000 12.821.000 12.060.500 177.000.000 380.693.600 100,00% 128,21% 80,40% 1011,43% 1903,47% Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 28.000.000 20.000.000 24.000.000 185.797.000 11.608.520 13.933.400 11.296.000 92,90% 41,46% 69,67% 47,07% Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 152.430.200 983.000.000 296.000.000 1.095.000.000 560.000.000 10.368.023.250 123.231.900 4.310.342.000 194.800.800 688.794.600 121.232.000 80,84% 438,49% 65,81% 62,90% 21,65% Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 54.095.600 100.000.000 155.000.000 165.000.000 180.000.000 36.726.100,00 83.239.100 80.386.900 394.785.400 57.424.900 67,89% 83,24% 51,86% 239,26% 31,90% Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 800.000.000 1.000.000.000 790.000.000 176.000.000 10.368.023.250 0 4.146.481.700 29.246.000 58.855.000 25.078.000 518,31% 2,92% 7,45% 14,25% Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 3.000.000 6.000.000 8.000.000 9.000.000 8.610.000 13.482.200 223.178.200 287,00% 224,70% 2789,73% 0,00% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 71.667.000 75.000.000 100.000.000 125.000.000 150.000.000 70.100.900,00 68.811.800 53.448.350 10.726.000 33.184.000 97,81% 91,75% 53,45% 8,58% 22,12% Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 26.667.600 5.000.000 35.000.000 7.000.000 45.000.000 16.404.900,00 3.199.300 18.237.350 1.250.000 5.545.100 61,52% 63,99% 52,11% 17,86% 12,32% PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 15.000.000 11.000.000 12.000.000 22.000.000 12.000.000 10.680.000 13.529.300 16.942.000 24.565.000 5.689.300 71,20% 122,99% 141,18% 111,66% 47,41% Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota 15.000.000 11.000.000 12.000.000 22.000.000 12.000.000 10.680.000 13.529.300 16.942.000 24.565.000 5.689.300 71,20% 122,99% 141,18% 111,66% 47,41% Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 15.000.000 4.000.000 10.000.000 4.000.000 10.680.000 10.013.200 22.365.000 1.884.000 71,20% 250,33% 223,65% 47,10% Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 11.000.000 8.000.000 12.000.000 8.000.000 13.529.300 6.928.800 2.200.000 3.805.300 122,99% 86,61% 18,33% 47,57% BIDANG KEARSIPAN PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 244.000.000 126.000.000 133.000.000 128.000.000 168.000.000 148.778.200 292.199.708 402.167.912 377.181.430 229.035.500 560.940.500 119,75% 319,18% 283,60% 178,93% 333,89% Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota 153.000.000 106.000.000 110.000.000 104.000.000 104.000.000 151.030.608 87.027.342 66.216.550 61.628.600 45.793.600 98,71% 82,10% 60,20% 59,26% 44,03% Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 153.000.000 106.000.000 110.000.000 104.000.000 104.000.000 151.030.608 87.027.342 66.216.550 61.628.600 45.793.600 98,71% 82,10% 60,20% 59,26% 44,03% Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 17.176.000 18.000.000 20.000.000 20.000.000 60.000.000 89.607.000 67.176.000 168.645.370 208.653.630 50.754.000 441.409.000 391,10% 936,92% 1043,27% 253,77% 735,68% Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 17.176.000 18.000.000 20.000.000 20.000.000 60.000.000 89.607.000 67.176.000 168.645.370 208.653.630 50.754.000 441.409.000 391,10% 936,92% 1043,27% 253,77% 735,68% Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 73.824.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000 59.171.200 73.993.100 146.495.200 102.311.250 116.652.900 73.737.900 100,23% 7324,76% 3410,38% 2916,32% 1843,45% Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 73.824.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000 59.171.200 73.993.100 146.495.200 102.311.250 116.652.900 73.737.900 100,23% 7324,76% 3410,38% 2916,32% 1843,45% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 50.000.000 60.000.000 70.000.000 70.000.000 - 3.000.000 52.171.100 50.004.100 11.819.800 18.991.600 104,34% 83,34% 16,89% 27,13% Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun 15.000.000 10.000.000 20.000.000 - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00% Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun - - - 15.000.000 10.000.000 20.000.000 0,00% 0,00% 0,00% Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota 4.000.000 20.000.000 - 35.000.000 14.716.400 32.215.100 - - 367,91% 161,08% 0,00% Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana 2.000.000 10.000.000 - 17.500.000 7.363.800 12.337.800 368,19% 123,38% 0,00% Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana 2.000.000 10.000.000 - 17.500.000 7.352.600 19.877.300 367,63% 198,77% 0,00% Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan 42.000.000 15.000.000 48.000.000 - 27.511.600 7.632.150 7.171.800 65,50% 50,88% 0,00% Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 42.000.000 7.500.000 40.000.000 27.511.600 7.632.150 7.171.800 65,50% 101,76% 0,00% Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 7.500.000 8.000.000 - 0,00% 0,00% Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota 4.000.000 10.000.000 12.000.000 15.000.000 3.000.000 9.943.100 10.156.850 11.819.800 11.819.800 248,58% 101,57% 98,50% 78,80% Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 4.000.000 10.000.000 12.000.000 15.000.000 3.000.000 9.943.100 10.156.850 11.819.800 11.819.800 248,58% 101,57% 98,50% 78,80% Dalam upaya meningkatkan pembangunan literasi masyarakat, Program Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota menjadi salah satu langkah yang sangat penting dan strategis. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka keberadaan sarana prasarana fisik sangatlah dibutuhkan. Namun keterbatasan keuangan daerah membuat program-program pembangunan fisik sangat sulit diwujudkan. Setelah melalui berbagai upaya, Pemerintah Pusat memberikan bantuan dana alokasi khusus (DAK), berupa pembangunan gedung perpustakaan pada tahun 2021. Kemudian dilanjutkan pembangunan gedung penunjang layanan perpustakaan pada tahun 2023 menggunakan dana APBD, yang semakin mengokohkan keberadaan perpustakaan umum daerah sebagai sarana peningkatan literasi masyarakat. Tahun 2024, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo kembali mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari Perpusnas yang dialokasikan untuk pengadaan sarana prasarana pendukung gedung perpustakaan dan perangkat teknologi informasi. Dengan telah dimilikinya sarana prasarana yang representatif, maka upaya peningkatan pembangunan literasi masyarakat dapat difokuskan pada pembangunan non fisik, seperti peningkatan kualitas layanan dan koleksi perpustakaan, sosialisasi, inovasi dan pembinaan perpustakaan sekolah maupun perpustakaan khusus; serta upaya penelusuran naskah kuno secara lebih intensif. Pembangunan non fisik mendapat dukungan dana pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF). Tahun 2025 mendapat DAK Non Fisik untuk berbagai kegiatan sebesar Rp 750 juta dan tahun 2026, Dinpusip akan mendapat DAK Non Fisik Rp 500 juta. Bidang kearsipan yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan dan pengolahan arsip dengan tujuan terwujudnya tertib pengelolaan arsip. Adapun indikator tertib pengelolaan arsip bisa dilihat dari persentase arsip yang dikelola sesuai kaidah kearsipan. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan alokasi dana untuk pembinaan, pengolahan arsip dan pemenuhan sarana prasaran penyimpanan arsip. Renstra Tahun 2021 – 2026, pagu anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan bidang kearsipan sangat minim terutama di subkegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis. Namun demikian, hal ini tidak mempengaruhi pemenuhan target kinerja karena sebagian arsip yang akan diolah merupakan hasil akuisisi tahun sebelumnya yang selesai diolah pada tahun 2023. Khusus untuk tahun 2024, meskipun bidang arsip sudah berupaya melakukan berbagai usaha baik melalui penerbitan surat edaran bupati, penetapan peraturan bupati tentang jadwal retensi arsip mengadakan rakor bagi unit kearsipan pada perangkat daerah, dan penerbitan surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah tentang penyerahan arsip statis namun sebagian besar perangkat daerah belum memberikan respon yang signifikan. Hal ini berakibat penyerahan arsip statis dan arsip dinamis dengan masa simpan sekurang-kurangnya 10 tahun, persentasenya belum memenuhi target. Pada subkegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota, meskipun pagu renstra tahun 2021 – 2026 belum sesuai kebutuhan namun pada DPA jumlahnya sesuai kebutuhan sehingga target kinerja dapat terpenuhi. Pada subkegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis khususnya pada aktivitas pengolahan depot arsip tahun 2026 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 441.409.000. Anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk belanja modal sarana prasarana kearsipan, pemeliharaan, penyimpanan dan pelestarian arsip statis sebesar Rp. 348.708.000 dan untuk belanja operasional pengelolaan arsip sebesar Rp. 93.331.000. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja Dinpusip, selain dilihat dari capaian indikator dan efektivitas pendanaan, juga perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas. Evaluasi ini meliputi pelaksanaan urusan perpustakaan dan kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo selama tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut: Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 – 2024 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Indikator Tujuan PD a Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat - - 56,98 78,43 78,32 Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indikator dari tujuan perangkat daerah, yang menilai upaya dan perkembangan literasi masyarakat, yang diukur berdasarkan berbagai unsur seperti layanan perpustakaan, koleksi, tenaga ahli, partisipasi masyarakat, serta ketersediaan anggota perpustakaan dan bertujuan untuk membina dan mengembangkan literasi masyarakat sebagai bagian dari upaya menuju budaya literasi. b Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan - 68,02 73,16 81,92 75,78 Angka ini hasil gabungan dari nilai pengawasan kearsipan eksternal pada Dinpusip sebesar 60% dan hasil pengawasan kearsipan internal pada perangkat daerah sebesar 40%. c Nilai SAKIP Perangkat Daerah - - - - 2 Indikator Sasaran PD a Tingkat Gemar Membaca - - 59,80 57,07 70,24 Ukuran atau indikator yang menggambarkan seberapa besar perilaku dan kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi melalui aktivitas membaca dan sumber media lainnya secara berkelanjutan b Persentase Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN 0 0 0,00 0 21,74% Jumlah arsip statis yang dmasukkan dalam aplikasi SIKN c Nilai SAKIP Perangkat Daerah - - - - 68,91 3 Indikator Program PD a Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100% 100% 100% 100% 100% b Persentase Perpustakaan yang 2,43% 2,43% 3,85% 5,56% 7,42% No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 Terakreditasi c Persentase Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten yang Dilestarikan 0 0 5,26% 10,53% 21,05% d Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip sesuai Kaidah Kearsipan dengan Kategori Cukup 0 0 25,00% 40,00% 37,50% e Tingkat Digitalisasi Arsip Daerah 0 0 12,81% 34,12% 57,66% 4 IUP a Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan 0 0 0 0,0298% 0,046% Tingkat pemanfaatan perpustakaan dihitung dengan banyaknya pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan per hari di tahun tersebut dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100% 5 SPM - - - - - 6 Permendagri 18 2020 a Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat - 0 59,80 57,07 70,24 b Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat - 0 11,85 78,43 78,32 c Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan) - 75,00% 75,00% 83,41% 54,83% Prosentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip, prosentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip (daftar berkas dan daftar isi berkas) d Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat - 16,67% 50,00% 66,67% 75,35% Indikator ini diperoleh dari tingkat kesesuaian kegiatan berdasarkan NSPK 7 Mandatory Lain - - - - - Berdasarkan tabel diatas, bahwa pelaksanaan urusan perpustakaan ditunjukkan dengan indikator tujuan berupa indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) dengan nilai kategori sedang di tahun 2022 hingga 2024. Perbedaan nilai yang signifikan d tahun 2022 ke 2023 disebabkan oleh perbedaan cara penilaian tetapi masih dalam kategori yang sama. Sedangkan Tahun 2020 dan 2021 Dinpusip belum melakukan penghitungan IPLM. Selain dengan IPLM indikator sasaran berupa tingkat gemar membaca (TGM) dengan nilai kategori sedang meskipun ada peningkatan nilai yang signifikan di tahun 2024. Hal itu terjadi juga disebabkan cara penilaian yang berbeda. Begitu juga dengan TGM, di tahun 2020 dan 2021 Dinpusip belum melakukan penghitungan nilai. Indikator program berupa jumlah perpustakaan terakreditasi yang semakin meningkat setiap tahunnya kecuali di tahun 2021 tidak meningkat. Tahun tersebut tidak melakukan pembinaan dan pendampingan serta pengajuan penilaian aktreditasi perpustakaan karena pandemi covid. Pelestarian naskah kuno milik daerah mulai dilakukan sejak tahun 2023 dengan menghasilkan 1 naskah kuno yang dialihmediakan setiap tahunnya. Kualitas layanan perpustakaan dinilai dari animo masyarakat untuk menggunakan perpustakaan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat peningkatan capaian kinerja urusan perpustakaan yang cukup signifikan, dilihat dari peningkatan indikator-indikator tersebut dari tahun ke tahun. Indikator tujuan bidang kearsipan yaitu nilai hasil pengawasan kearsipan, pengawasan kearsipan dilaksanakan mulai tahun 2021. Hasil nilai pengawasan kearsipan yang fluktuatif disebabkan karena adanya audit, monitoring dan adanya perubahan SOTK pada Perangkat Daerah. Secara umum nilai audit lebih rendah dibanding dengan nilai monitoring, hal ini dikarenakan nilai monitoring adalah pemenuhan hasil audit kearsipan tahun sebelumnya. Indikator sasaran bidang kearsipan adalah Persentase Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN sebesar 21,74 di tahun 2024. Hal ini disebabkan karena Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Purworejo baru bergabung dengan SIKN JIKN di tahun 2024. Untuk indikator program bidang kearsipan yaitu Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip sesuai Kaidah Kearsipan dengan Kategori Cukup merupakan hasil dari pengawasan kearsipan internal yang dimulai pada tahun 2022 dan Tingkat Digitalisasi Arsip Daerah dilaksanakan mulai tahun 2022. Indikator tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan) tahun 2024 mengalami penurunan hal ini disebabkan karena formula penghitungan indikator tersebut mengalami perubahan, dimana obyek penghitungan dari unit pengolah di lingkungan DINPUSIP sedangkan tahun 2024 obyek penghitungannya menjadi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Purworejo. Sedangkan indikator tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat setiap mengalami peningkatan karena adanya peningkatan perangkat daerah yang melakukan penilaian dan pemusnahan arsip. 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan. Sehingga perangkat daerah di Kabupaten/Kota tidak melewati proses KLHS dan fokus pada pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi, globalisasi, dan kebutuhan masyarakat akan informasi. Adapun tantangan dan peluang bidang perpustakaan dan kearsipan adalah sebagai berikut: ⮚ Tantangan
46. 1.Literasi digital dan persaingan informasi. Masyarakat saat ini memiliki akses informasi yang tidak terbatas melalui internet, sehingga perpustakaan harus bersaing dengan sumber-sumber lain yang lebih cepat dan mudah diakses;
47. 2.Perpustakaan harus mampu mengelola koleksi dalam berbagai format (cetak, digital, dan multimedia) secara efektif, yang membutuhkan keahlian dan infrastruktur yang memadai;
48. 3.Belum terbentuknya perpustakaan di sebagian besar desa/kelurahan di Kabupaten Purworejo;
49. 4.Masih minimnya perpustakaan yang pengelolaannya sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan;
50. 5.Pengelolaan arsip digital, diperlukan infrastruktur yang kuat, SDM yang kompeten, dan standar kebijakan yang jelas untuk mengelola dan melestarikan arsip digital agar tidak hilang atau rusak;
51. 6.Masih rendahnya kesadaran akan pentingnya kearsipan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat umum menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan kearsipan yang efektif;
52. 7.Meningkatkan khazanah arsip bernilai guna berkelanjutan, guna memastikan bahwa arsip statis yang memiliki nilai sejarah dan kebangsaan terus bertambah, terjaga kelestariannya, dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus oleh masyarakat luas untuk berbagai keperluan.
53. 8.Pergeseran preferensi pengguna dari fisik ke digital baik dari pemanfaatan perpustakaan maupun kearsipan. ⮚ Peluang
54. 1.Pengembangan pengelolaan kearsipan melalui e-arsip sebagai perwujudan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dan sebagai pondasi manajemen pengetahuan pemerintah;
55. 2.Peningkatan kapasitas lembaga kearsipan daerah dalam pembinaan kearsipan pada perangkat daerah;
56. 3.Tersedianya gedung layanan perpustakaan dan gedung depot arsip yang representatif;
57. 4.Adanya kegiatan pengembangan kapasitas yang berkaitan dengan perpustakaan dan kearsipan;
58. 5.Adanya dukungan kebijakan untuk pengembangan perpustakaan dan kearsipan;
59. 6.Perkembangan teknologi yang makin cepat memudahkan akses terhadap layanan perpustakaan dan kearsipan;
60. 7.Jumlah penduduk yang besar di Kabupaten Purworejo merupakan potensi yang besar dalam pemanfaatan perpustakaan;
61. 8.Minat stakeholder terhadap pengembangan literasi cukup tinggi;
62. 9.Program Nasional Pengawasan Kearsipan, tersedianya instrumen pengawasan (Perka ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan). 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo terutama bidang perpustakaan meliputi Komunitas, pelajar/mahasiswa, masyarakat dan LPKA. Dalam rangka pemberian layanan berupa pembinaan perpustakaan, Dinpusip bermitra dengan:
63. 1.Dindikbud sebagai perangkat daerah yang membawahi satuan pendidikan dasar
64. 2.DP3APMD sebagai perangkat daerah yang membawahi Pemdes (Perpusdes)
65. 3.Kemenag sebagai perangkat daerah yang membawahi MI/Mts
66. 4.Ponpes sebagai pemilik naskah kuno Dalam rangka mewujudkan peningkatan nilai pengawasan kearsipan Kabupaten, Lembaga Kearsipan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pembinaan pada perangkat daerah, BUMD, Ormas/Orpol dan Pemerintah Desa dalam lingkungan Kabupaten Purworejo. Selain itu guna percepatan pemenuhan target kinerja maka Lembaga Kearsipan Daerah melakukkan kerjasama atau bermitra dengan DP3APMD, untuk pembinaan arsip pemerintah desa dan Bakesbangpol untuk pembinaan arsip pada Ormas dan Orpol serta Setda Bagian Perekonomian untuk pembinaan BUMD. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinpusip, terdapat berbagai permasalahan yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi program serta layanan kepada masyarakat. Permasalahan tersebut muncul dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang terkait dengan sumber daya manusia, kelembagaan, koordinasi antar sektor, ketersediaan data, serta akses dan kualitas layanan bagi kelompok sasaran. Selain itu, terdapat isu-isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam perencanaan Renstra, yang harus ditangani secara terintegrasi untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Identifikasi permasalahan dan isu strategis ini menjadi dasar bagi penyusunan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang relevan, sehingga strategi pembangunan sosial, kependudukan, dan keluarga berencana dapat berjalan secara efektif, efisien dan berkelanjutan. 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan hasil analisis Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025- 2029, Laporan KLHS RPJMD, dan aspirasi yang dihimpun, terdapat sejumlah permasalahan dominan yang terkait langsung dengan pelayanan Dinpusip. Permasalahan ini muncul dari kesenjangan antara kondisi aktual pelayanan dengan standar dan target yang diharapkan, baik dari sisi kualitas, cakupan, maupun efektivitas layanan. Permasalahan di bidang perpustakaan yang semula cukup banyak, berangsur-angsur tertangani dengan diterimanya dana alokasi khusus (DAK) fisik dan non fisik dalam beberapa tahun terakhir. Namun masih ada permasalahan yang masih dialami, antara lain :
67. 1.Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan masih rendah Rendahnya minat baca masyarakat sedikit banyak berpengaruh terhadap tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Meskipun telah didukung dengan sarana prasarana yang representatif, namun masyarakat belum sepenuhnya tergerak untuk berkunjung ke perpustakaan. Oleh karena itu, berbagai kegiatan terus dilaksanakan seperti gerakan bersama wajib baca buku (BERJIBAKU), safari perpustakan gema literasi (SAPUGELI), serta berbagai promosi melalui media sosial.
68. 2.Pemerataan dan Kompetensi Tenaga Perpustakaan Permasalahan pemerataan tenaga perpustakaan terletak pada distribusi yang tidak merata dan kurangnya SDM di berbagai wilayah perpustakaan di Kabupaten Purworejo, menyebabkan kurangnya tenaga profesional di daerah terpencil dan pelayanan yang tidak optimal. Sementara itu, masalah kompetensi tenaga perpustakaan muncul akibat kurangnya pelatihan, ketidaksesuaian keahlian dengan perkembangan teknologi, dan tuntutan tugas yang meningkat, yang berdampak pada kualitas pelayanan yang tidak memenuhi kebutuhan pemustaka.
69. 3.Keterbatasan Sumber Pengetahuan Ketersediaan sumber pengetahuan berkualitas adalah aspek penting lainnya dalam upaya perpustakaan untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan di masyarakat. Hal ini menyangkut bagaimana perpustakaan mengelola, memperbarui, dan memperkaya koleksinya untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berkembang dari penggunanya. Perpustakaan menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa koleksinya tidak hanya luas tetapi juga relevan dan terkini. Koleksi yang berkualitas tinggi mencakup berbagai genre dan subjek, serta sumber yang akurat dan terpercaya, yang penting untuk mendukung penelitian dan pembelajaran. Untuk meningkatkan ketersediaan sumber pengetahuan berkualitas, perpustakaan juga harus mempertimbangkan kebutuhan khusus berbagai kelompok pengguna, termasuk anak-anak, remaja, akademisi, dan peneliti. Mereka harus menyediakan materi yang sesuai dan bermanfaat untuk semua kelompok usia dan tingkat pendidikan.
70. 4.Masih rendahnya frekuensi dan durasi membaca masyarakat Banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya frekuensi dan durasi membaca masyarakat. Antara lain pergeseran pola pikir dan gaya hidup masyarakat, dari budaya membaca menjadi budaya menonton. Membaca buku baik yang cetak maupun e-book, cenderung ditinggalkan oleh sebagian masyarakat, dan lebih memilih menonton berbagai konten melalui platform digital dan media sosial. Hal ini mengakibatkan rendahnya budaya literasi masyarakat, sehingga mudah termakan oleh berita bohong (hoaks). Dalam kaitan ini, maka perpustakaan hadir dengan berbagai kegiatan seperti menambah koleksi buku-buku best seller, mempermudah akses e-book, melaksanakan bimtek pembuatan konten lokal, bimtek penyusunan resensi buku dan sebagainya, yang diharapkan dapat mendorong masyarakat dalam membangun budaya literasi. Sedangkan permasalahan dibidang kearsipan antara lain :
71. 1.Rendahnya Nilai Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Purworejo Sebagian besar pencipta arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo belum berpedoman pada kaidah kearsipan dalam penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, penyusutan arsip, penyediaan sarana prasarana kearsipan yang sesuai dan ketersediaan sumber daya manusia kearsipan yang kompeten. Hal ini berpengaruh pada nilai Reformasi Birokrasi, nilai SPBE, nilai SPIP dan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) Kabupaten Purworejo. Dampak langsung yang dirasakan oleh pencipta arsip bila arsip belum dikelola secara baku adalah rendahnya akuntabilitas kinerja dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Selain itu, ketika perangkat daerah tidak melakukan penyerahan arsip statis maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku LKD Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Purworejo akan kehilangan arsip statis sebagai memori kolektif bangsa dan jati diri sejarah perjalanan kabupaten di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan salah satunya adalah untuk penelitian bagi mahasiswa.
72. 2.Sumber Daya Manusia Kearsipan Dalam penyelenggaran kearsipan daerah, peran SDM Kearsipan terutama pimpinan unit kearsipan, bersifat kolaboratif yang dapat menjamin terlaksananya kebijakan kearsipan yang optimal. Namun, saat ini jumlah SDM Kearsipan khususnya di perangkat daerah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif belum terpenuhi. Selain itu, dengan makin digunakannya TIK dalam penyelenggaraan kearsipan, menuntut SDM kearsipan harus terus meningkatkan kemampuan di bidang TIK. Berkembangnya Srikandi mengindikasikan otomasi dalam penyelenggaraan kearsipan makin dominan, yang menjadikan ketergantungan pengelolaan arsip oleh arsiparis menjadi makin berkurang. Kualitas arsiparis harus dikelola dengan baik, tidak hanya menjadi bagian record manajemen namun arsiparis menjadi pelaksana yang secara aktif dalam pencapaian transformasi digital dan mampu merubah arsip menjadi informasi, knowledge, dan wisdom.
73. 3.Stakeholder Kearsipan Terbatasnya anggaran menjadi bagian yang perlu diperhatikan, agar kolaborasi kearsipan baik lembaga kearsipan daerah dan pencipta arsip tidak menjadi kendala. Khusus pada perangkat daerah, kondisi SDM kearsipan yang minimalis, adanya kebijakan mutasi dan berbagai keterbatasan serta problematik lainnya berakibat pada terkendalanya penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah, harus dihadapi dengan strategi yang tepat agar penyelenggaraan kearsipan tetap berjalan optimal, sehingga tidak menghambat keberlanjutan program dan kebijakan kearsipan daerah.
74. 4.Penyelamatan dan Pemanfaatan Arsip Berbagai narasi sejarah dari sumber arsip yang lengkap di masa lalu masih sangat terbatas, sehingga masyarakat masih perlu mencari berbagai sumber informasi tentang sejarah dari berbagai sumber di luar Kabupaten Purworejo. Selain itu, pengelolaan arsip cenderung hanya terbatas pada penanganan arsip sebagai sebuah entitas dokumen. Penyajian arsip kurang berorientasi pada potensi arsip sebagai data dan informasi untuk memberikan kontribusi dalam proses pengambilan keputusan atau pembentukan kebijakan. Selain itu, arsip belum sepenuhnya dipandang sebagai instrumen strategis dalam perumusan kebijakan dan pembangunan daerah. Sulitnya melakukan valuasi terhadap nilai arsip berdampak pada kurangnya perhatian akan besarnya nilai arsip sebagai aset negara yang harus dijaga dan dipelihara oleh negara.
75. 5.Teknologi Informasi dan Komunikasi Kearsipan Transformasi digital sangat bergantung pada platform yang menaunginya, sehingga tingkat keamanan yang rendah akan berdampak serius. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kearsipan, media penyimpanan, metadata, maupun interoperabilitas juga menjadi permasalahan apabila tidak diprioritaskan mitigasi resikonya, misalnya dalam penyelamatan arsip bentuk digital dari luar Lembaga Kearsipan Daerah, agar tetap autentik, utuh, dan terpercaya.
76. 6.Perluasan Khasanah Arsip Rendahnya kesadaran pencipta arsip untuk menyelamatkan dan menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah mengakibatkan terbatasnya khasanah arsip dan berdampak pada belum optimalnya pelayanan kearsipan pada pengguna. 2.2.2 Isu Strategis Berbagai isu-isu yang akan dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan penyelenggaraan layanan perpustakaan dan kearsipan atau diperlukan sebagai mitigasi untuk menyusun strategi agar tidak menjadi halangan dalam kinerja. Isu-isu ini diperoleh dari berbagai aspirasi baik itu dari masyarakat, forum-forum perangkat daerah, maupun forum-forum lainnya, sehingga diperoleh isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo. Berikut tabel 2.4 tentang permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo : Tabel 2.4 Permasalahan dan Isu Strategis POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Bonus Demografi
77. 1.Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan masih rendah
78. 2.Pemerataan dan Kompetensi Tenaga Perpustakaan
79. 3.Keterbatasan Sumber Pengetahuan
80. 4.Masih rendahnya frekuensi dan durasi membaca masyarakat Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia Dampak buruk teknologi AI Transformasi sosial Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia
81. 1.Pembangunan Literasi Masyarakat
82. 2.Transformasi Digital Perpustakaan
83. 3.Penguatan Peran Perpustakaan sebagai Pusat Literasi dan Inklusi Sosial Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan
84. 1.Rendahnya Nilai Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Purworejo
85. 2.Sumber Daya Manusia Kearsipan
86. 3.Penyelamatan dan Pemanfaatan Arsip
87. 4.Teknologi Informasi dan Komunikasi Kearsipan
88. 5.Pemerataan dan Kompetensi Tenaga Perpustakaa Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi Misinformasi dan disinformasi Transformasi tata kelola kearsipan Tata kelola pemerintahan yang dinamis
89. 1.Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan
90. 2.Kepatuhan Publik terhadap Kebijakan Kearsipan
91. 3.Transformasi Digital dalam Penyelenggara an Kearsipan
92. 6.Perluasan Khasanah Arsip frekuensi dan durasi Berdasarkan tabel di atas, isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo yaitu
93. 1.Pembangunan Literasi Masyarakat Dalam menghadapi kemajuan ilmu dan teknologi informasi, maka peningkatan minat dan budaya literasi masyarakat menjadi suatu kondisi yang harus terus diupayakan. Tanpa budaya literasi yang memadai, maka upaya pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan produktif tidak akan terwujud. Perpustakaan terus diupayakan dapat menjadi rumah yang nyaman bagi upaya peningkatan budaya literasi tersebut.
94. 2.Transformasi Digital dalam Pengelolaan Perpustakaan Aksesibilitas layanan melalui digitalisasi koleksi perpustakaan dan perlu terus ditingkatkan, melalui pengembangan sistem informasi berbasis teknologi untuk layanan yang lebih cepat dan memuaskan. Keberadaan e-pusda menjadi piranti penting agar masyarakat dapat mengakses koleksi perpustakaan secara digital.
95. 3.Penguatan Peran Perpustakaan sebagai Pusat Literasi dan Inklusi Sosial Membangun perpustakaan sebagai pusat literasi dan inklusi sosial, merupakan salah satu cara meningkatkan eksistensi perpustakaan. Melalui ekosistem yang integratif, perpustakaan terus memberikan layanan yang inklusif bagi semua kelompok masyarakat.
96. 4.Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan Mencakup seberapa baik pengelolaan arsip dilakukan, di mana pengawasan kearsipan menjadi instrumen utamanya. Pengawasan ini meliputi aspek kebijakan, pembinaan, pengelolaan arsip dinamis dan statis, serta penguatan SDM dan sarana prasarana di lembaga kearsipan daerah dan perangkat daerah. Hasil pengawasan ini kemudian menjadi bagian dari penilaian, termasuk dalam konteks digitalisasi arsip.
97. 5.Transformasi Digital dalam Penyelenggaraan Kearsipan Munculnya format arsip yang terlahir elektronik dalam bentuk beragam dan kompleks, ancaman keamanan informasi arsip yang telah terdigitalisasi, serta kesulitan migrasi arsip analog ke digital, merupakan tanggungjawab seluruh insan kearsipan untuk mencegah segala bentuk ancaman kehilangan dan kerusakan arsip digital, serta menjaganya agar tetap autentik, utuh, dan terpercaya. Sistem Srikandi harus diperkuat sebagai platform utama digitalisasi arsip daerah yang aman, efisien, dan terintegrasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, sehingga mempermudah informasi arsip untuk dilayankan kepada publik melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) maupun layanan kearsipan lainnya. Berdasarkan perkembangan dan kondisi pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Purworejo 5 (lima) tahun yang akan datang, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Visi yang ditetapkan mencerminkan cita-cita jangka panjang yang ingin diwujudkan oleh kepala daerah selama masa kepemimpinannya. Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada dalam menciptakan Kabupaten Purworejo sebagaimana yang dicita-citakan. Rumusan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih termuat dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut : “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (PURWOREJO BERSERI)”. Visi pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 menuju pada kondisi masyarakat yang sejahtera, memiliki keterkaitan dengan visi RPJMN dalam rangka terwujudnya masyarakat yang maju serta berdaulat, dan dalam RPJMD Jawa Tengah berkaitan dengan terwujudnya masyarakat yang maju dan sejahtera. Visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Purworejo dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo selama periode tahun 2025 - 2029. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan lima misi pembangunan daerah, yaitu:
98. 1.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera.
99. 2.Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah.
100. 3.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
101. 4.Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ketahanan pangan.
102. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi. Sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo sesuai tugas pokok dan fungsinya, mendukung misi ke-1 untuk bidang perpustakaan dan mendukung misi ke-5 untuk bidang kearsipan. Dalam rangka mendukung misi 1, Dinpusip berfokus pada peningkatan budaya literasi dan peningkatan kualitas layanan melalui kegiatan pengembangan dan pembinaan perpustakaan, peminjaman bahan pustaka, inklusi sosial, sosialisasi budaya baca dan pelestarian naskah kuno. Sedangkan untuk misi 5, Dinpusip berfokus pada penguatan tata kelola kearsipan, peningkatan sistem informasi dan administrasi pelayanan melalui pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan arsip daerah. Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, kemudian dirumuskan tujuan atau strategi utama (goals) serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai beserta indikator pengukurnya. Proses perumusan ini dilakukan dengan pendekatan perencanaan strategis, yang melibatkan analisis faktor internal dan eksternal serta mempertimbangkan program-program yang dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo terpilih untuk periode 2025- 2029. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029 Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang dalam rentang waktu tahun 2025-2029. Tujuan dimaksud merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan prioritas pembangunan. Sedangkan sasaran merupakan indikator yang lebih spesifik dan terukur untuk memastikan efektivitas dan efisiensi layanan. Perumusan tujuan dan sasaran disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo, selaras dengan RPJMD, kondisi saat ini, serta norma, standar, prosedur dan kriterian (NSPK) yang berlaku. Dengan demikian, tujuan dan sasaran ini menjadi landasan bagi strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Purworejo. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran Renstra, Dinpusip berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. NSPK menjadi dasar acuan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan standar nasional, efektif, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang mengatur penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan antara lain :
103. 1.Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
104. 2.Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
105. 3.PP Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
106. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Selain itu, tujuan dan sasaran perangkat daerah berpedoman pada sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029. Urusan bidang perpustakaan dan kearsipan Dinpusip mengacu pada sasaran ke-1, yaitu meningkatnya kualitas manusia dan sasaran ke-5, yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi karena arsip yang autentik, utuh, lengkap dan terpercaya merupakan sumber data primer dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Government). Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearipan Kabupaten Purworejo dirumuskan untuk memudahkan pemahaman dan pemetaan capaian yang ingin dicapai selama periode 2025 – 2029. Tabel ini menyajikan tujuan utama perangkat daerah, diikuti oleh sasaran spesifik yang terukur sesuai urusan yang diampu, sehingga setiap sasaran dapat dijadikan indikator keberhasilan program dan kegiatan. Dengan adanya tabel ini, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo dapat dilakukan secara lebih terarah, sistematis, dan akuntabel, sekaligus memudahkan pemantauan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Tujuan, sasaran dan indikator serta target kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029 terdapat dalam tabel 3.1 berikut ini: Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 S1, Meningkatnya kualitas manusia Meningkatkan budaya literasi masyarakat, tertib arsip perangkat daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 78,50 78,8 79,24 79,54 79,75 80,00 Tingkat Gemar Membaca 70,40 71,21 71,53 71,75 72,30 72,50 S5, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan 75,90 76,00 76,15 76,5 76,75 76,90 Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 Meningkatkan budaya literasi masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 78,50 78,8 79,24 79,54 79,75 80,00 Tingkat Gemar Membaca 70,40 71,21 71,53 71,75 72,30 72,50 Meningkatnya layanan dan akses arsip serta menjaga keberlanjutan arsip Persentase Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN 21,74 % 24,19% 26,50% 28,67% 30,71% 32,65% Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 Berdasarkan tabel 3.1 tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo adalah Meningkatkan budaya literasi masyarakat, tertib arsip perangkat daerah serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinpusip menetapkan sejumlah indikator kinerja yang terukur dan terintegrasi dengan sasaran Renstra PD.
107. 1.Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Gemar Membaca (TGM) merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo. Indikator tersebut bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi perkembangan literasi masyarakat melalui perpustakaan. IPLM menilai sejauh mana pemerintah daerah berhasil mengembangkan perpustakaan dan kegiatan literasi guna meningkatkan budaya literasi masyarakat dan diukur berdasarkan tujuh komponen utama yang disebut Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) yang meliputi Meliputi pemerataan layanan, kecukupan koleksi, kecukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan, jumlah perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP), tingkat keterlibatan masyarakat, dan jumlah anggota perpustakaan. IPLM mendukung sasaran pembangunan yang ke-1 yaitu Meningkatnya kualitas manusia. Sedangkan Tingkat Gemar Membaca (TGM) adalah ukuran atau nilai yang menunjukkan tingkat perilaku dan kebiasaan masyarakat dalam mendapatkan pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media bacaan. Tingkat ini diukur melalui beberapa aspek seperti frekuensi dan durasi membaca, jumlah buku yang dibaca, serta frekuensi dan durasi akses internet untuk bahan bacaan.
108. 2.Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan indikator tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo bidang kearsipan. Nilai ini untuk mengukur penyelenggaraan kearsipan yang baik, yang meliputi aspek internal dan eksternal, di mana nilai pengawasan eksternal memiliki bobot 60% dan nilai internal 40%. Hasil penilaian ini kemudian digunakan untuk meningkatkan pengelolaan arsip, memastikan akuntabilitas, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Indikator ini mendukung sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi (S5).
109. 3.Persentase Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN merupakan indikator sasaran Dinpusip bidang kearsipan. Persentase ini diukur dengan jumlah arsip statis dan dinamis yang diunggah oleh lembaga kearsipan daerah kedalam aplikasi SIKN melalui JIKN. Sehingga masyarakat dapat mencari dan mengakses informasi arsip yang telah diunggah ke SIKN. Sistem SIKN JIKN bertujuan untuk menyajikan informasi kearsipan secara lengkap, cepat, mudah, dan murah, serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Hal ini mendukung sasaran pembangunan (S5) yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi. Target pengunggahan arsip ke dalam aplikasi SIKN bertambah setiap tahunnya sebanyak 100 arsip.
110. 4.Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah juga menjadi indikator untuk sasaran S5, serta mendukung sasaran Renstra Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Nilai SAKIP ditargetkan naik dari 68,02 pada 2025 menjadi 80,20 pada 2030. Peningkatan ini menunjukkan fokus Dinpusip dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peningkatan indikator tersebut mencerminkan upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo dalam mewujudkan kualitas manusia yang lebih baik dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif berbasis teknologi informasi. Dengan sasaran dan target yang jelas, Dinpusip mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program secara terarah, sehingga seluruh kegiatan berdampak nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian visi-misi Kabupaten Purworejo. 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Untuk mewujudkan visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo (RPJMD), serta mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo dalam periode 2025 – 2029, diperlukan adanya strategi dan arah kebijakan yang harus ditempuh. Strategi Renstra PD Tahun 2025 – 2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, diperlukan adanya penahapan prioritas pembangunan tahunan. Penahapan Renstra PD disajikan dalam tabel berikut ini : Tabel 3.2. Penahapan Renstra PD TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 Menguatkan budaya literasi masyarakat Meningkatkan budaya literasi masyarakat Memantapkan budaya literasi masyarakat Mewujudkan budaya literasi masyarakat Meneguhkan budaya literasi masyarakat Menguatkan pengelolaan arsip yang tertib dan berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan arsip yang tertib dan berkelanjutan Memantapkan pengelolaan arsip yang tertib dan berkelanjutan Mewujudkan pengelolaan arsip yang tertib dan berkelanjutan Meneguhkan pengelolaan arsip yang tertib dan berkelanjutan Menguatkan sistem menejemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Memantapkan Kapasitas Sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Arah kebijakan dalam Renstra tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus relevan dan konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 dengan memperhatikan penahapan Renstra. Visi dan misi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD yang kemudian diterjemahkan oleh setiap perangkat daerah (PD) menjadi tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang lebih spesifik/fokus, konkrit dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Arah kebijakan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo tahun 2025 – 2029 disajikan dalam tabel 3.3 berikut ini : Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra PD NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 S1, Meningkatnya kualitas manusia Penguatan budaya gemar membaca dan pengembangan literasi masyarakat serta pelestarian dan pemanfaatan naskah kuno sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang cerdas, berbudaya, dan berkarakter. Arah Kebijakan 2026 Penguatan budaya gemar membaca dan pengembangan literasi masyarakat yang dilaksanakan melalui pengembangan koleksi, layanan, inovasi dan pembinaan perpustakaan serta pelestarian naskah kuno Perpustakaan Peningkatan budaya gemar membaca dan pengembangan literasi masyarakat serta pelestarian dan pemanfaatan naskah kuno sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang cerdas, berbudaya, dan berkarakter. Arah Kebijakan 2027 Peningkatan budaya gemar membaca dan pengembangan literasi masyarakat yang dilaksanakan melalui pengembangan koleksi, layanan, inovasi dan pembinaan perpustakaan serta pelestarian naskah kuno Pemantapan budaya gemar membaca dan pengembangan literasi masyarakat serta pelestarian dan pemanfaatan naskah kuno sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang cerdas, berbudaya, dan berkarakter. Arah Kebijakan 2028 Pemantapan budaya gemar membaca dan pengembangan literasi masyarakat yang dilaksanakan melalui pengembangan koleksi, layanan, inovasi dan pembinaan perpustakaan serta pelestarian naskah kuno Perwujudan budaya gemar membaca dan pengembangan literasi masyarakat serta pelestarian dan pemanfaatan naskah kuno sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang cerdas, berbudaya, dan berkarakter. Arah Kebijakan 2029 Perwujudan budaya gemar membaca dan pengembangan literasi masyarakat yang dilaksanakan melalui pengembangan koleksi, layanan, inovasi dan pembinaan perpustakaan serta pelestarian naskah kuno Peneguhan budaya gemar membaca dan pengembangan literasi masyarakat serta pelestarian dan pemanfaatan naskah kuno sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang cerdas, berbudaya, dan berkarakter. Arah Kebijakan 2030 Peneguhan budaya gemar membaca dan pengembangan literasi masyarakat yang dilaksanakan melalui pengembangan koleksi, layanan, inovasi dan pembinaan perpustakaan serta pelestarian naskah kuno S5 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Arah Kebijakan 2026 Penguatan lembaga kearsipan daerah selaku pembina kearsipan dan pengelola arsip bernilai guna berkelanjutan yang dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas LKD, pemenuhan sarana prasarana penyimpanan arsip, pembinaan dan pengawasan kearsipan, sosialisasi, bimtek, rakor dan pengelolaan arsip Kearsipan Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Arah Kebijakan 2027 Peningkatan lembaga kearsipan daerah selaku pembina kearsipan dan pengelola arsip bernilai guna berkelanjutan yang dilaksanakan melalui NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 peningkatan kapasitas LKD, pemenuhan sarana prasarana penyimpanan arsip, pembinaan dan pengawasan kearsipan, sosialisasi, bimtek, rakor dan pengelolaan arsip Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Arah Kebijakan 2028 Pemantapan lembaga kearsipan daerah selaku pembina kearsipan dan pengelola arsip bernilai guna berkelanjutan yang dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas LKD, pemenuhan sarana prasarana penyimpanan arsip, pembinaan dan pengawasan kearsipan, sosialisasi, bimtek, rakor dan pengelolaan arsip Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Arah Kebijakan 2029 Perwujudan lembaga kearsipan daerah selaku pembina kearsipan dan pengelola arsip bernilai guna berkelanjutan yang dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas LKD, pemenuhan sarana prasarana penyimpanan arsip, pembinaan dan pengawasan kearsipan, sosialisasi, bimtek, rakor dan pengelolaan arsip Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Arah Kebijakan 2030 Peneguhan lembaga kearsipan daerah selaku pembina kearsipan dan pengelola arsip bernilai guna berkelanjutan yang dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas LKD, pemenuhan sarana prasarana penyimpanan arsip, pembinaan dan pengawasan kearsipan, sosialisasi, bimtek, rakor dan pengelolaan arsip Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Arah Kebijakan 2026 Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Penunjang Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Arah Kebijakan 2027 Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Arah Kebijakan 2028 Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Arah Kebijakan 2029 Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Arah Kebijakan 2030 Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Arah kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo bidang perpustakaan adalah budaya gemar membaca dan pengembangan literasi masyarakat yang dilaksanakan melalui aktivitas pengembangan koleksi, layanan, inovasi dan pembinaan perpustakaan serta pelestarian naskah kuno. Perpustakaan mempunyai peran penting dalam membangun budaya gemar membaca dan mengembangkan literasi masyarakat melalui serangkaian aktivitas yang terintegrasi. Tidak hanya menyediakan bahan bacaan, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung kegiatan membaca dan pemahaman literasi secara lebih luas.
111. 1.Pengembangan koleksi Perpustakaan tidak hanya harus menyediakan buku, tetapi juga majalah, koran, jurnal, dan sumber digital yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan serta minat masyarakat.
112. 2.Layanan Layanan perpustakaan adalah jembatan yang menghubungkan koleksi dengan masyarakat. Tujuannya adalah membuat perpustakaan menjadi tempat yang nyaman dan menarik untuk belajar.
113. 3.Inovasi Inovasi adalah upaya untuk menyesuaikan perpustakaan dengan perkembangan zaman agar tetap relevan.
114. 4.Pembinaan Perpustakaan Memberikan bimbingan dan pelatihan kepada para pustakawan untuk meningkatkan kompetensi mereka, karena pustakawan adalah penggerak utama dalam membangun budaya literasi.
115. 5.Pelestarian Naskah Kuno Pelestarian naskah kuno merupakan bagian penting dari pengembangan literasi karena menghubungkan masyarakat dengan warisan budaya dan sejarah bangsanya. Sedangkan arah kebijakan dibidang kearsipan yaitu Lembaga Kearsipan Daerah selaku pembina kearsipan dan pengelola arsip bernilai guna berkelanjutan yang dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas LKD, pemenuhan sarana prasarana penyimpanan arsip, pembinaan dan pengawasan kearsipan, sosialisasi, bimtek, rakor dan pengelolaan arsip. Peran Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten Purworejo sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan arsip di tingkat daerah. LKD bertugas sebagai pembina bagi pencipta arsip (Perangkat Daerah/PD) dan mengelola arsip yang memiliki nilai guna berkelanjutan, yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan terpadu.
116. 1.Peningkatan kapasitas LKD Merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan LKD maupun perangkat daerah. Peningkatan kapasitas ini dapat berupa:
117. 1.Penguatan SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi para arsiparis dan pengelola arsip baik di lingkungan LKD maupun perangkat daerah agar mampu mengelola arsip sesuai dengan kaidah dan standar kearsipan.
118. 2.Mengembangkan strategi yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas kearsipan di daerah.
119. 3.Mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk mendukung pengelolaan arsip yang lebih modern, seperti melalui aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).
120. 2.Pemenuhan sarana dan prasarana penyimpanan arsip Bertujuan memastikan arsip tersimpan dengan aman dan terpelihara dengan baik. Kegiatan ini meliputi:
a.Melengkapi tempat penyimpanan arsip yang memenuhi standar, seperti tahan api, memiliki pengaturan suhu dan kelembapan, serta aman dari risiko kerusakan.
b.Menyediakan sarana prasarana untuk penerapan arsip elektronik seperti komputer yang representatif dan perangkat digitalisasi.
1. 3.Pembinaan dan pengawasan kearsipan LKD Kabupaten Purworejo bertanggung jawab untuk memastikan semua Perangkat Daerah melaksanakan kearsipan sesuai aturan. Ini dilakukan dengan:
a.Menyusun dan menetapkan pedoman berupa norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam mengelola arsip.
b.Melakukan audit atau pengawasan kearsipan secara berkala untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dan memberikan rekomendasi perbaikan.
c.Memberikan pendampingan teknis kepada Perangkat Daerah untuk memastikan pengelolaan arsip dinamis dan statis berjalan sesuai aturan.
1. 4.Sosialisasi, bimtek dan rakor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo selaku LKD dalam menyebarkan pengetahuan dan menyelaraskan kebijakan kearsipan melalui:
a.Sosialisasi pedoman kearsipan serta pentingnya tertib arsip kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat luas.
b.Bimbingan teknis (bimtek) atau pelatihan teknis secara mendalam tentang pengelolaan arsip, termasuk penataan arsip inaktif, penyusutan dan penggunaan aplikasi Srikandi.
c.Rapat koordinasi (rakor) secara rutin dengan pencipta arsip (perangkat daerah) dan pihak terkait untuk menyusun strategi, mengevaluasi program, dan mengatasi kendala dalam pelaksanaan kearsipan.
1. 5.Pengelolaan arsip bernilai guna berkelanjutan Arsip yang memiliki nilai guna berkelanjutan adalah arsip statis yang menjadi memori kolektif bangsa. LKD memiliki peran sentral dalam pengelolaan arsip yang meliputi:
a.Menerima arsip inaktif dari Perangkat Daerah dengan masa simpan sekurang-kurangnya 10 tahun dan menerima arsip statis atau memiliki nilai guna sekunder.
b.Pelestarian arsip dengan melakukan konservasi dan restorasi untuk memastikan arsip-arsip tersebut bertahan lama, namun hal ini belum dapat direalisasikan karena depot arsip belum dilengkapi dengan ruangan dan sarana konservasi dan restorasi.
c.Menyediakan akses bagi publik untuk memanfaatkan arsip statis sebagai sumber informasi sejarah, akuntabilitas dan pelayanan publik. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo selaku LKD Kabupaten tidak hanya mengumpulkan dan menyimpan arsip, tetapi juga berperan aktif dalam membangun sistem kearsipan yang andal, berkelanjutan dan dapat diakses oleh publik, sehingga mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk mencapai target kinerja perangkat daerah, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi nyata terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah, serta program prioritas dan unggulan Kabupaten Purworejo. Oleh karena itu, setiap rumusan program disertai indikator kinerja yang terukur sehingga dapat menjadi acuan dalam pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan Renstra. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo tahun 2025 – 2029 merupakan hasil penjabaran cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output perangkat daerah. Proses ini memastikan setiap tingkatan kegiatan, dari yang paling operasional hingga paling strategis, saling berkaitan dan berkontribusi secara logis untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sehingga tercipta keselarasan kinerja dari tingkat atas ke tingkat bawah dalam suatu organisasi atau sistem perencanaan. Cascading Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo tahun 2025 – 2029 tercantum dalam tabel 4.1 berikut ini : Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 S1, Meningkatnya kualitas manusia Meningkatkan budaya literasi masyarakat, tertib arsip perangkat daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Gemar Membaca Meningkatkan budaya literasi masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Gemar Membaca Terwujudnya perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan Persentase Perpustakaan yang Terakreditasi PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan Layak Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan informasi Perpustakaan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Meningkatnya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Terlaksananya pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten Persentase Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten yang Dilestarikan PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Bertambahnya Koleksi Naskah Kuno yang Dialihmediakan Koleksi Naskah Kuno yang Dialihmediakan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan S5, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatnya layanan dan akses arsip Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis Persentase Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis pada Perangkat Daerah sesuai Kaidah Kearsipan Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola arsip sesuai Kaidah Kearsipan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten / Kota Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang dikelola Lembaga Kearsipan Daerah Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis Terlaksananya Layanan Kearsipan melalui JIKN pada Perangkat Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang telah menjadi Kontributor JIKN Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK Tingkat Digitalisasi Arsip Daerah PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Terlaksananya Pemusnahan Arsip oleh Perangkat Daerah Jumlah Arsip yang Dimusnahkan oleh Perangkat Daerah Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Terselamatkannya Arsip Vital dan Arsip Penting dari Bencana Jumlah Arsip yang Dilakukan Pelindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyelamatan Arsip dari Perangkat Daerah yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Kecamatan dan Desa/Kelurahan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Jumlah Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dilakukan Autentikasi Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Penyediaan Bahan/Material Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Mebel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Mebel yang Dipelihara Pemeliharaan Mebel Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Program, kegiatan, dan sub-kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo tahun 2025–2030 merupakan hasil dari proses penjabaran (cascading) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029. Mengingat sifat perencanaan yang berkesinambungan, program dan kegiatan pada tahun 2030 tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari kerangka perencanaan jangka menengah tersebut. Penyusunan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2030 ini merupakan langkah final dalam melaksanakan visi dan misi yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo periode 2025–2029. Upaya ini memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2030 terintegrasi secara utuh dalam mencapai target kinerja lima tahunan. Oleh karena itu, dokumen Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2030 ini menjadi pijakan terakhir yang strategis untuk mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah sesuai dengan amanat RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025 - 2029. Rencana program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo tahun 2025-2030 tertuang dalam tabel 4.2 berikut ini : TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL

(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 1 Meningkatkan budaya literasi masyarakat, tertib arsip perangkat daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,91 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 80,2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nilai 78,32 78,8 79,24 79,54 79,75 80 80 Tingkat Gemar Membaca Nilai 70,24 71,21 71,53 71,75 72,3 72,5 72,5 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Angka 75,78 76 76,15 76,5 76,75 76,9 76,9 1 Meningkatkan budaya literasi masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nilai 78,32 78,8 79,24 79,54 79,75 80 80 Tingkat Gemar Membaca Nilai 70,24 71,21 71,53 71,75 72,3 72,5 72,5 02.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 1.414.755.600 897.423.000 892.807.000 906.914.000 921.244.000 02.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Terwujudnya Perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan Persentase Perpustakaan yang Terakreditasi % 7,42 10,27 1.409.066.300 11,7 873.320.000 13,12 887.118.000 14,55 901.135.000 15,98 915.373.000 15,98 Bidang Perpustakaan Kabupaten Purworejo 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan Layak Perpustakaan 67 20 968.737.700 20 653.069.200 20 660.650.499 20 708.676.496 20 704.205.749 100 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Perpustakaan 12 10 6.418.800 10 8.989.000 10 6.438.450 10 7.082.295 10 7.790.524 50 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya Perpustakaan 12 6 153.002.000 2 106.685.970 2 108.819.689 2 119.701.658 2 62.595.000 10 2.23.02.2.01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi Layanan 19 21 319.913.500 22 302.913.500 23 306.971.770 24 337.668.950 25 371.435.758 25 2.23.02.2.01.0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan Perpustakaan 1 10 2.592.600 10 2.951.000 10 3.098.550 10 3.408.405 10 3.750.000 50 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Orang 150 70 12.014.300 100 23.215.730 110 24.376.517 120 26.814.168 130 29.495.000 530 2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan informasi Perpustakaan Dokumen 1 1 11.296.000 1 5.814.000 1 6.104.700 1 6.715.170 1 7.386.600 5 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Eksemplar 4,889 3.500 380.893.600 1.990 200.000.000 2.000 202.215.823 2.010 204.398.350 2.100 218.576.617 11.600 2.23.02.2.01.0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yangÂ Dikembangkan Eksemplar 0 1 80.703.400 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Perpustakaan 1 1 1.903.500 1 2.500.000 1 2.625.000 1 2.887.500 1 3.176.250 1 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan % 0,046 0,26 440.328.600 0,366 220.250.800 0,473 226.467.501 0,58 192.458.504 0,687 211.167.251 0,687 2.23.02.2.02.0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya Orang 1 1 5.545.100 1 5.700.000 1 5.822.355 1 6.840.000 1 6.986.826 2 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan Perpustakaan 2 2 33.184.000 3 40.000.000 4 40.800.000 5 44.880.000 6 49.368.000 6 2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Perpustakaan 1 1 200.078.000 1 90.643.000 1 92.455.860 1 44.610.299 1 49.071.400 1 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota Orang 3 3 144.096.600 9 23.796.800 9 24.272.736 9 26.700.000 9 29.370.000 39 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Lokus 6 4 57.424.900 4 60.111.000 5 63.116.550 5 69.428.205 6 76.371.025 24 02.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten Persentase Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten yang Dilestarikan % 21,05 31,58 5.689.300 36,84 24.103.000 42,11 5.689.000 47,37 5.779.000 52,63 5.871.000 52,63 Bidang Perpustakaan Kabupaten Purworejo KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Bertambahnya Koleksi Naskah Kuno yang Dialihmediakan Koleksi Naskah Kuno yang Dialihmediakan Dokumen 2 1 5.689.300 1 24.103.000 1 5.689.000 1 5.779.000 1 5.871.000 5 2.23.03.2.01.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno Orang 32 32 3.689.300 30 16.103.000 30 3.689.000 30 3.779.000 30 3.871.000 152 2.23.03.2.01.0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan Eksemplar 1 1 2.000.000 1 8.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 5 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,91 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 80,2 02.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 5.047.170.885 5.097.643.000 4.313.981.000 4.313.981.000 4.313.981.000 02.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah % 100 100 5.047.170.885 100 5.097.643.000 100 4.313.981.000 100 4.313.981.000 100 4.313.981.000 100 Sekretariat Kabupaten Purworejo 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 7 45 24.208.800 45 23.575.000 45 25.125.000 45 31.650.000 46 40.150.000 226 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 19 22 23.602.700 22 20.000.000 22 20.000.000 22 25.000.000 23 30.000.000 111 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 6 22 556.100 22 3.500.000 22 5.000.000 22 6.500.000 22 10.000.000 110 2.23.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Dokumen 0 1 50.000 1 75.000 1 125.000 1 150.000 1 150.000 5 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan 4 45 4.356.332.785 45 4.358.824.585 45 3.278.049.955 45 3.573.464.600 45 3.588.464.600 225 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 29 35 4.354.374.585 35 4.354.374.585 35 3.270.549.955 35 3.563.964.600 35 3.577.964.600 35 2.23.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 24 44 1.958.200 44 4.450.000 44 7.500.000 44 9.500.000 44 10.500.000 220 2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Laporan 0 0 11 10.000.000 11 10.000.000 11 14.000.000 11 16.000.000 44 2.23.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 0 0 0 11 10.000.000 11 10.000.000 11 14.000.000 11 16.000.000 44 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen 0 0 1 25.000.000 1 15.000.000 1 20.000.000 1 25.000.000 4 2.23.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dokumen 0 0 0 17 25.000.000 17 15.000.000 17 20.000.000 17 25.000.000 68 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 0 8 110.659.400 8 109.160.000 9 113.600.000 9 139.000.000 9 139.500.000 43 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 1 14.753.600 8 10.000.000 8 10.000.000 8 25.000.000 8 25.000.000 33 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 1 12.061.100 28 11.000.000 28 15.000.000 28 18.000.000 28 18.000.000 113 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 1 42.638.400 1 38.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 5 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 1 4.694.400 3 7.000.000 3 8.500.000 3 10.000.000 3 10.000.000 13 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 1 0 0 0 0 1 3.500.000 1 4.000.000 1 4.000.000 3 2.23.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket 1 1 5.688.300 23 7.500.000 23 8.500.000 23 8.500.000 23 9.000.000 93 2.23.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12 1.160.000 12 1.160.000 12 2.600.000 12 3.500.000 12 3.500.000 60 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 12 26.221.000 12 30.000.000 12 25.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 60 2.23.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 4 2 3.442.600 2 4.500.000 2 5.500.000 2 5.000.000 2 5.000.000 10 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan Unit 0 0 33 90.125.000 9 445.000.000 33 61.000.000 0 75 2.23.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 0 0 0 0 0 1 200.000.000 0 0 0 0 1 2.23.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 0 0 0 0 0 3 230.000.000 0 0 0 0 3 2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 0 0 0 20 15.000.000 0 0 20 20.000.000 0 0 40 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 0 0 0 3 55.125.000 0 0 3 21.000.000 0 0 6 2.23.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 0 0 0 10 20.000.000 5 15.000.000 10 20.000.000 0 0 25 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan 2 12 280.916.400 12 280.916.400 12 280.916.400 12 280.916.400 12 280.916.400 60 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 12 280.916.400 12 280.916.400 12 280.916.400 12 280.916.400 12 280.916.400 60 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan 5 6 275.053.500 6 200.042.015 6 146.289.645 6 193.950.000 6 223.950.000 30 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 11 1 39.950.000 1 35.000.000 1 39.950.000 1 39.950.000 1 39.950.000 5 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 0 7 99.016.500 7 70.000.000 7 28.339.645 7 50.000.000 7 80.000.000 35 2.23.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 18 16 1.280.000 100 4.500.000 120 9.000.000 125 10.000.000 125 10.000.000 486 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 34 34 24.140.000 41 20.000.000 41 18.000.000 43 30.000.000 45 30.000.000 204 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 3 3 98.266.000 4 57.042.015 4 40.000.000 4 40.000.000 4 40.000.000 19 2.23.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 26 21 12.401.000 31 13.500.000 31 11.000.000 35 24.000.000 35 24.000.000 153 2 Meningkatnya layanan dan akses arsip serta menjaga keberlanjutan arsip Persentase Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN % 21,74 24,19 26,5 28,67 30,71 32,65 32,65 02.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 185.902.100 445.150.000 185.903.000 188.840.000 191.823.000 02.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip sesuai Kaidah Kearsipan dengan Kategori Cukup % 37,5 39,53 166.910.500 41,86 416.957.000 44,19 166.911.000 46,51 169.548.000 48,84 172.227.000 48,84 Bidang Kearsipan Kabupaten Purworejo 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis pada Perangkat Daerah sesuai Kaidah Kearsipan Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola arsip sesuai Kaidah Kearsipan Perangkat Daerah 15 17 46.774.500 19 194.000.000 21 86.911.000 24 106.911.000 27 106.911.000 27 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Laporan 2 2 46.774.500 2 94.000.000 2 30.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 10 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 2.24.02.2.01.0010 Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Implementasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada ORMAS, ORPOL, OPD/SKPD, BUMD Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis Instansi 0 0 0 19 100.000.000 19 56.911.000 19 56.911.000 19 56.911.000 19 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang dikelola Lembaga Kearsipan Daerah Arsip 303 100 47.379.000 100 100.000.000 100 45.000.000 100 45.000.000 100 45.000.000 500 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis Arsip 303 100 47.379.000 100 100.000.000 100 45.000.000 100 45.000.000 100 45.000.000 500 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Terlaksananya Layanan Kearsipan melalui JIKN pada Perangkat Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang telah menjadi kontributor JIKN Perangkat Daerah 1 1 72.757.000 1 122.957.000 1 35.000.000 1 17.637.000 1 20.316.000 1 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Pengguna 1 0 0 1 10.000.000 1 10.000.000 2 10.000.000 3 10.000.000 3 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Laporan 5 5 72.757.000 5 112.957.000 5 25.000.000 5 7.637.000 5 10.316.000 25 02.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK Tingkat Digitalisasi Arsip Daerah % 57,66 60,98 18.991.600 62,52 28.193.000 63,99 18.992.000 65,39 19.292.000 66,35 19.596.000 66,35 Bidang Kearsipan Kabupaten Purworejo 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun Terlaksananya Pemusnahan Arsip oleh Perangkat Daerah Jumlah Arsip yang Dimusnahkan oleh Perangkat Daerah Arsip 923 0 300 9.193.000 400 5.000.000 500 5.000.000 600 5.000.000 1.800 2.24.03.2.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Arsip 923 0 0 300 9.193.000 400 5.000.000 500 5.000.000 600 5.000.000 1.800 2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota Terselamatkannya Arsip Vital dan Arsip Penting dari Bencana Jumlah Arsip yang Dilakukan Pelindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana Arsip 213 0 0 150 6.000.000 150 6.000.000 150 6.000.000 450 2.24.03.2.02.0001 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana Arsip 213 0 0 0 0 150 3.000.000 150 3.000.000 150 3.000.000 450 2.24.03.2.02.0002 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencama Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana Arsip 213 0 0 0 0 150 3.000.000 150 3.000.000 150 3.000.000 450 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Terlaksananya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyelamatan Arsip dari Perangkat Daerah yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Kecamatan dan Desa/Kelurahan Daftar 1 1 7.172.600 1 8.000.000 1 3.992.000 1 3.992.000 1 3.992.000 4 2.24.03.2.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Daftar 1 1 7.172.600 1 8.000.000 1 3.992.000 1 3.992.000 1 3.992.000 5 2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Terlaksananya Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Jumlah Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dilakukan Autentikasi Arsip 754 100 11.819.000 100 11.000.000 100 4.000.000 100 4.300.000 100 4.604.000 500 2.24.03.2.04.0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Arsip 754 100 11.819.000 100 11.000.000 100 4.000.000 100 4.300.000 100 4.604.000 500 Jumlah 6.647.828.585 6.440.216.000 5.392.691.000 5.409.735.000 5.427.048.000 Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan No PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET 1 2 3 4 5 6 1 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Terwijudnya perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Pembinaan dan Pendampingan akreditasi perpustakaan sekolah Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Sarpras perpustakaan Monitoring perpustakaan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Layanan perpustakaan menetap dan keliling Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Pembinaan perpustakaan umum (Kecamatan, Desa) sesuai SNP Pembinaan perpustakaan khusus (ponpes, lembaga) sesuai Standar Nasional Perpustakan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bimtek kearsipan Rakor Seminar/workshop Pelatihan Bedah buku Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Sosialisasi Sistem Informasi Pengumpulan dan Penyusunan Data Perpustakaan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Pengadaan Bahan Pustaka/perpustakaan Pengolahan Bahan Pustaka Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Pemeliharaan aplikasi otomasi perpustakaan Pemeliharaan aplikasi otomasi perpustakaan Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan dan pelantikan Duta Baca,Bunda Baca/Bunda Lierasi Pendampingan Kegiatan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Pelatihan keterampilan Lomba Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan sarana Perpustakaan Pemeliharaan sarana prasarana perpustakaan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Pemberian Penghargaan kepada pemustaka aktif dan Pegiat Literasi Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Safari/Roadshow perpustakaan Pameran Perpustakaan No PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET 1 2 3 4 5 6 2 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Terlaksananya pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Sosialisasi Naskah Kuno Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Penelusuran naskah kuno Pengalihmediaan Naskah kuno 3 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten / Kota Pembinaan dan pengawasan Kearsipan Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota Pendampingan Kearsipan Perangkat Daerah Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis Akuisisi Arsip Statis, Pengelolaan Depot Arsip Pendataan dan Penataan Arsip Statis Pengolahan Arsip Statis Penyediaan Sarana Prasarana Kearsipan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Sosialisasi dan Rakor JIKN/SIKN Bimtek JIKN/SIKN Monev JIKN/SIKN Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Bimtek Kearsipan Rakor Kearsipan Sosialisasi Kearsipan Penyusunan Peraturan Bupati Kearsipan Partisipasi Lomba Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi Pameran Kearsipan 4 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Pemusnahan Arsip Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana Pendampingan, identifikasi dan Penyelamatan Arsip akibat bencana Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana Pendampingan Penyelamatan Arsip akibat bencana Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah akibat perubahan SOTK Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Autentikasi Arsip 4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang dan mengalami kemajuan, sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan cara berpikir manusia. Bangsa Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak akan bisa maju selama belum memperbaiki kualitas sumber daya manusianya. Kualitas hidup bangsa dapat meningkat jika ditunjang dengan sistem pendidikan yang mapan. Dengan sistem pendidikan yang mapan, memungkinkan kita berpikir kritis, kreatif, dan produktif. Hal ini sangat mendukung salah satu Program Unggulan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 yang disebut Pitulungan. Program Pitulungan disusun guna menyelesaikan berbagai permasalahan dan merespon berbagai isu strategis yang ada di Kabupaten Purworejo. Setiap program unggulan mencakup beberapa kegiatan unggulan yang mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Purworejo. Program unggulan Pinter Bocahe merupakan program prioritas dibidang pendidikan. Di dalam program unggulan pinter bocahe terdapat beberapa kegiatan unggulan antara lain Pengembangan pusat pembelajaran masyarakat. Perpustakaan memiliki peran yang krusial sebagai pusat pembelajaran masyarakat. Hal ini karena perpustakaan menjadi sarana pendidikan informal dan pembelajaran sepanjang hayat bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu perpustakaan menyediakan akses gratis ke berbagai sumber pengetahuan, mulai dari buku cetak, jurnal ilmiah, hingga sumber daya digital seperti e-book dan internet. Sehingga dapat membantu masyarakat dari berbagai latar belakang untuk memperluas wawasan dan mendapatkan informasi yang relevan. Bidang perpustakaan dalam melakukan pengembangan pusat pembelajaran masyarakat melalui aktivitas sebagai berikut :

1.Layanan Perpustakaan Menetap dan Keliling Layanan perpustakaan yang berkualitas sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan sebagai modal dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Purworejo memiliki wilayah yang luas sehingga tidak memungkinkan masyarakat untuk datang ke perpustakaan. Layanan perpustakaan keliling merupakan salah satu solusi agar layanan perpustakaan dapat tersampaikan ke masyarakat terutama anak-anak guna menumbuhkembangkan minat baca mereka agar tumbuh budaya gemar membaca.
2.Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Sumber daya manusia yang tangguh dibentuk masyarakat yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Penyediaan sumber informasi yang berkualitas dan up to date sangat dibutuhkan sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan.
3.Safari Perpustakaan Saat ini masyarakat belum semua mengerti dan memahami kemanfaatan perpustakaan. Guna meningkatkan kemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat dibutuhkan sosialisasi dan pengenalan layanan yang tersedia di perpustakaan.
4.Pelestarian Naskah Kuno Naskah kuno memiliki peran penting bagi generasi muda sebagai jendela pengetahuan tentang budaya, sejarah, dan nilai-nilai luhur nenek moyang. Melalui naskah kuno, generasi muda dapat memahami akar budaya mereka, belajar dari pengalaman masa lalu, dan mengapresiasi warisan intelektual bangsa.
5.Pelatihan Keterampilan Masyarakat/ Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Perpustakaan berbasis inklusi sosial menawarkan banyak manfaat bagi masyarakat terutama generasi muda yakni guna peningkatan literasi, akses informasi yang lebih luas, pengembangan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi yang pada akhirnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membangun kepercayaan diri, serta mengurangi kesenjangan akses informasi. Dalam rangka mewujudkan program Bupati Purworejo khususnya kegiatan unggulan Sejahtera Wargane, bidang arsip mendukung kesejahteraan warga dalam hal mengakses arsip sejarah perjalanan pemerintahan Kabupaten Purworejo melalui layanan pemutaran film documenter di Office Theatre dan layanan penelusuran arsip statis di Depot Arsip Pemerintah Kabupaten Purworejo. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo melaksanakan pengawasan kearsipan terhadap pencipta arsip dalam hal penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, penyusutan arsip, penyediaan sarana prasarana kearsipan yang sesuai dan ketersediaan sumber daya manusia kearsipan yang kompeten sesuai Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 yang menghasilkan nilai pengawasan kearsipan internal bagi pencipta arsip sebagai indikator tertib tidaknya pada pencipta arsip. Kearsipan yang dikelola secara baku sesuai kaidah kearsipan merupakan salah satu sumber informasi akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih, berkeadilan, responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi. Guna mendukung program unggulan Bupati Purworejo tersebut, bidang kearsipan melakukan aktivitas antara lain :
1.Pengawasan Kearsipan di Perangkat Daerah Rapat koordinasi Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT), audit dan monitoring serta gelar pengawasan kearsipan bagi pencipta arsip di lingkungan Kabupaten Purworejo
2.Penguatan Unit Kearsipan pada Perangkat Daerah Peningkatan kapasitas unit kearsipan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas penyelenggaraan kearsipan dinamis aktif dan dinamis inaktif dilingkungannya. Peningkatan kompetensi bagi SDM kearsipan melalui pemberdayaan kapasitas unit kearsipan pada perangkat daerah, rakor, sosialisasi, bimtek, pelatihan kearsipan.
3.Pengelolaan Arsip Statis Didalam aktifitas tersebut meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses layanan arsip statis (penggunaan arsip statis yang ada di LKD dan pemutaran film dokumenter).
4.Pengelolaan Depot Arsip Depot arsip merupakan bangunan yang dirancang secara khusus untuk menyimpan arsip statis sebagai bukti identitas dan jati diri Pemerintah Kabupaten Purworejo. Untuk menjamin keselamatan dan keawetan arsip statis dibutuhkan sarana prasarana yang sesuai standar. 4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025- 2029. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat dalam tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) PD dan tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029. Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nilai 78,5 78,8 79,24 79,54 79,75 80 Tujuan & Sasaran PD 2 Tingkat Gemar Membaca Nilai 70,4 71,21 71,53 71,75 72,3 72,5 Tujuan & Sasaran PD 3 Nilai Hasil Pengawasan Kerasipan Angka 75,9 76,00 76,15 76,5 76,75 76,9 Tujuan PD 4 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Tujuan PD 5 Persentase Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN % 21,74 24,19 26,5 28,67 30,71 32,65 Sasaran PD 6 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Sasaran PD Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Bidang Penanggung Jawab KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan % 0,153 0,260 0,366 0,473 0,580 0,687 Bidang Perpustakaan IUP 2 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Nilai 70,40 71,21 71,53 71,75 72,30 72,50 Bidang Perpustakaan Permendagri No. 18 Tahun 2020 3 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nilai 78,50 78,80 79,24 79,54 79,75 80,00 Bidang Perpustakaan Permendagri No. 18 Tahun 2020 4 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan % 55,27 56,77 57,45 58,79 59,25 60,51 Bidang Kearsipan Permendagri No. 18 Tahun 2020 5 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat % 76,01 76,85 77,13 77,93 78,25 78,97 Bidang Kearsipan Permendagri No. 18 Tahun 2020 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa salah satu indikator kinerja kunci (IKK) yang harus dilaporkan oleh Pemerintah Daerah adalah IKK bidang perpustakaan yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Tingkat Gemar Membaca yang menjadi indikator kondisi hulu literasi masyarakat Indonesia. Sedangkan IKK bidang kearsipan yaitu Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nodqmor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo setiap tahunnya. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi :

a.Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo setiap tahun.
b.Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c.Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat. 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi :
a.Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
b.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025- 2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
d.Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain perubahan iklim, alih fungsi lahan pertanian, rendahnya produktivitas, keterbatasan akses teknologi dan modal, serta dinamika pasar yang kurang kondusif. Kondisi tersebut menuntut adanya langkah-langkah strategis dan terencana guna mengatasi tantangan tersebut dan mendorong revitalisasi sektor pertanian sebagai basis ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo menjadi sangat penting. Renstra ini disusun sebagai pedoman perencanaan dan pengelolaan program serta kegiatan yang fokus pada peningkatan produktivitas, diversifikasi usaha tani, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ketahanan pangan. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan mampu memberikan arah kebijakan yang jelas dalam mendukung pertumbuhan dan kemajuan sektor pertanian yang berdampak positif terhadap PDRB dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo secara keseluruhan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo merupakan kewajiban yang diatur secara jelas dalam berbagai regulasi perundang-undangan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Amanat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun Renstra sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode tertentu. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah memberikan pedoman teknis dan sistematis mengenai substansi dan tahapan penyusunan Renstra. Regulasi ini mengharuskan perangkat daerah, termasuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo, untuk menyelaraskan Renstra dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya, sehingga tercipta sinergi dan konsistensi dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan daerah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi landasan operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Nilai strategis Renstra terletak pada kemampuannya untuk menjadi pedoman utama dalam menyusun, melaksanakan, dan mengendalikan program serta kegiatan pembangunan sesuai dengan visi dan misi daerah. Renstra berfungsi sebagai alat perencanaan yang memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan perangkat daerah selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, sehingga tercipta sinergi dan integrasi antar sektor. Selain itu, Renstra menjadi instrumen kunci dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran, sehingga mendukung pencapaian target-target pembangunan secara optimal. Lebih jauh, Renstra memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan strategis, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah kepada publik. Dengan adanya Renstra, perangkat daerah mampu mengantisipasi berbagai tantangan dan peluang pembangunan, merumuskan strategi adaptif, serta mengarahkan inovasi dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, Renstra bukan sekadar dokumen administratif, melainkan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:
1. 1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. 9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. 11.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dalam Kepmendagri No 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. 16.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. 17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18. 18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. 19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
20. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
21. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
22. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024);
23. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025);
24. 24.Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dimaksudkan sebagai upaya untuk merumuskan arah kebijakan, strategi, dan program kerja yang terintegrasi dan terarah dalam rangka meningkatkan kinerja sektor ketahanan pangan dan pertanian di Kabupaten Purworejo, serta memberikan landasan perencanaan yang sistematis, konsisten, dan terukur untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah serta mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:
25. 1.Menetapkan arah dan prioritas pembangunan sektor ketahanan pangan dan pertanian yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo.
26. 2.Mengembangkan strategi dan program kerja yang efektif dan efisien dalam meningkatkan produktivitas, diversifikasi, dan nilai tambah produk pertanian serta ketahanan pangan.
27. 3.Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar unit kerja dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian.
28. 4.Menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan yang mendukung peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah.
29. 5.Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tiap tahunnya.
30. 6.Memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Dengan maksud dan tujuan tersebut, Renstra ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dalam pembangunan sektor ketahanan pangan dan pertanian, serta mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo secara berkelanjutan. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 sebagai berikut:
31. 1.Ketersediaan Pangan Utama Ketersediaan pangan utama, khususnya beras, merupakan indikator penting dalam menjamin ketahanan pangan di Kabupaten Purworejo. Untuk mengukur ketersediaan beras secara riil bagi masyarakat, dilakukan konversi produksi padi yang dihasilkan di tingkat daerah menjadi ketersediaan beras per kapita. Berdasarkan data hasil konversi produksi padi, diketahui bahwa rata- rata ketersediaan beras per kapita di Kabupaten Purworejo mengalami fluktuasi dalam periode empat tahun terakhir. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi cuaca, perubahan luas panen, teknologi pertanian yang diterapkan, serta dinamika pasar dan distribusi. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023 dan stabilisasi pada 2024 setelah kenaikan di tahun 2022, ketersediaan beras per kapita di Kabupaten Purworejo masih menunjukkan angka yang relatif memadai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo terus berupaya meningkatkan produktivitas dan stabilitas produksi padi melalui berbagai program penyediaan sarana dan prasarana pertanian, pengendalian ancaman organisme pengganggu tanaman, serta peningkatan kapasitas petani melalui penyuluhan. Dengan demikian, diharapkan ketersediaan beras akan semakin terjamin untuk mendukung ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan. Gambar 2.1. Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Purworejo Ketersediaan pangan utama 0 100 200 300 2021 2022 2023 2024 246,09 295,96 254,73 254,54 2021 2022 2023 2024 Ketersediaan pangan utama 246,09 295,96 254,73 254,54 Ketersediaan pangan utama
32. 2.Persentase Kenaikan Produksi Pertanian Kenaikan produksi pertanian merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan sektor pertanian di Kabupaten Purworejo. Data pertumbuhan produksi pertanian selama empat tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif namun secara umum positif. Perubahan tingkat kenaikan produksi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi iklim, ketersediaan sarana produksi, teknologi budidaya yang diterapkan, serta dukungan kebijakan dan program pemerintah daerah. Kenaikan produksi yang signifikan pada tahun 2023 menandakan efektivitas berbagai upaya peningkatan produktivitas yang dilakukan, termasuk peningkatan penyuluhan pertanian, penggunaan benih unggul, dan optimalisasi penggunaan input pertanian. Meski terdapat fluktuasi pada tahun-tahun tertentu, secara keseluruhan tren kenaikan produksi pertanian di Kabupaten Purworejo menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terus berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui inovasi teknologi, pendampingan intensif kepada petani, serta perbaikan infrastruktur pertanian, guna memastikan peningkatan produksi yang berkelanjutan dan mendukung ketahanan pangan daerah Gambar 2.2. Persentase Kenaikan Produksi Pertanian
33. 3.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Perangkat Daerah Pelayanan publik yang prima menjadi komitmen utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), diperoleh gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Hasil IKM selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tren membaik, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya dalam hal kecepatan layanan, keterbukaan informasi, dan kemudahan akses terhadap layanan teknis, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan. Persentase kenaikan Produksi pertanian 0 2 4 6 2021 2022 2023 2024 2,74 1,37 4,39 1,28 2021 2022 2023 2024 Persentase kenaikan Produksi pertanian 2,74 1,37 4,39 1,28 Persentase kenaikan produksi pertanian Gambar 2.3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
34. 4.Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo memiliki peran strategis dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah, khususnya cadangan beras, sebagai upaya menjaga stabilitas ketersediaan pangan dan mengantisipasi situasi darurat atau gangguan pasokan pangan. Pengadaan cadangan pangan dilakukan melalui pembelian gabah dari petani lokal yang kemudian diproses dan disimpan dalam gudang khusus milik pemerintah daerah. Beras cadangan ini dikelola secara terencana dan dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan, baik untuk distribusi dalam penanganan kerawanan pangan maupun untuk menjaga stabilitas harga di pasar lokal. Persentase ketersediaan cadangan pangan beras dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah beras cadangan yang tersedia di gudang dengan jumlah cadangan pangan beras yang menjadi kewajiban penyediaan pemerintah Kabupaten Purworejo. Data persentase ini menjadi indikator penting dalam menilai kesiapan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis. Perlu dicermati bahwa ketersediaan cadangan pangan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh tidak dilakukannya pengadaan cadangan pangan setiap tahun, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketersediaan anggaran, kondisi produksi pertanian, dan kebutuhan strategis daerah. Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terus melakukan perencanaan dan pengelolaan cadangan pangan secara hati-hati untuk memastikan ketersediaan beras yang cukup saat dibutuhkan. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)… 75,00 80,00 85,00 90,00 2021 2022 2023 2024 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Gambar 2.4. Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan
35. 5.Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun Produktivitas lahan menjadi indikator penting untuk mengukur efisiensi usaha tani. Dinas telah memberikan layanan berupa bimbingan teknis melalui penyuluhan, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman untuk mendorong peningkatan produktivitas pertanian. Hasilnya menunjukkan perbaikan produktivitas pada beberapa komoditas, meskipun peningkatan tersebut belum optimal di seluruh wilayah karena masih adanya keterbatasan sarana produksi dan perubahan iklim yang memengaruhi hasil panen. Pelayanan ke depan diarahkan pada intensifikasi pertanian ramah lingkungan dan adopsi pertanian presisi. Gambar 2.5. Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun
36. 6.Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Dalam rangka menjamin keamanan pangan asal ternak dan melindungi populasi hewan ternak di daerah, Dinas memberikan layanan pengawasan dan pengendalian penyakit hewan menular, termasuk vaksinasi, pemeriksaan kesehatan hewan, serta respon cepat terhadap laporan penyakit. Upaya ini telah menunjukkan dampak positif dengan menurunnya tren kejadian penyakit seperti PMK (Penyakit Mulut dan Persentase ketersediaan pangan… 0,00 5,00 10,00 2021 2022 2023 2024 3,34 0,44 0,00 5,55 2021 2022 2023 2024 Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) 3,34 0,44 0,00 5,55 Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) Produktivitas pertanian per hektar per tahun 6,70 6,80 6,90 7,00 2021 2022 2023 2024 6,77 6,91 6,87 6,90 2021 2022 2023 2024 Produktivitas pertanian per hektar per tahun 6,77 6,91 6,87 6,90 Produktivitas pertanian per hektar per tahun Kuku). Keberhasilan ini tidak lepas dari peningkatan koordinasi dengan peternak, dokter hewan, dan aparatur desa, serta layanan kesehatan hewan yang semakin responsif. Namun, kesiapsiagaan perlu terus ditingkatkan mengingat potensi ancaman penyakit hewan bersifat dinamis dan lintas wilayah. Gambar 2.6. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Secara umum, pelayanan yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo menunjukkan kemajuan dalam berbagai aspek strategis. Namun, untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks di sektor pangan dan pertanian, diperlukan peningkatan efektivitas pelayanan secara berkelanjutan. Hal ini mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan sinergi antarstakeholder, guna memastikan pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada hasil. 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah Tugas, fungsi, dan struktur organisasi berpedoman kepada Peraturan Bupati Purworejo Nomor 124 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 124 Seri D Nomor 9).
37. 1.Tugas DKPP bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian sesuai dengan kewenangan Daerah.
38. 2.Fungsi DKPP dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
a.Perumusan kebijakan bidang pangan, sarana dan perlindungan pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta prasarana dan penyuluhan pertanian;
b.Pelaksanaan kebijakan bidang pangan, sarana dan perlindungan pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta prasarana dan penyuluhan pertanian;
c.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pangan, sarana dan perlindungan pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta prasarana dan penyuluhan pertanian; Persentase Penurunan kejadian dan…-50,00 0,00 50,00 100,00 150,00 2021 2022 2023 2024 130,77 2,21 -15,44 -16,14 2021 2022 2023 2024 Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular 130,77 2,21 -15,44 -16,14 Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
d.Pelaksanaan administrasi dinas bidang pangan, sarana dan perlindungan pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta prasarana dan penyuluhan pertanian; dan
e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi
1. 3.Struktur Organisasi Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo terdiri atas:
a.Kepala Dinas Kepala Dinas bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo.
b.Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Sekretariat bertugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: ▪ pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis; ▪ penggoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu; ▪ penggoordinasian pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan; ▪ pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan; ▪ pengoordinasian enyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan ▪ pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo berkaitan dengan tugas dan fungsi. Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas: ▪ Subbagian Perencanaan; ▪ Subbagian Keuangan; dan ▪ Subbagian Umum dan Kepegawaian. Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
c.Bidang Pangan Bidang Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Bidang Pangan bertugas mengelola sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, menangani kerawanan pangan dan mengawasi keamanan pangan. Bidang Pangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: ▪ penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan; ▪ penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; ▪ pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan; ▪ penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi; ▪ pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/ tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi; ▪ penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan; ▪ penanganan kerawanan pangan kewenangan; ▪ pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar; dan ▪ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo berkaitan dengan tugas dan fungsi. Kepala Bidang Pangan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
d.Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian bertugas menyediakan dan mengembangkan sarana pertanian dan melaksanakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: ▪ pengawasan penggunaan sarana pertanian; ▪ peningkatan mutu dan peredaran benih/ bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan; ▪ pengawasan obat hewan di tingkat pengecer; ▪ pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak; ▪ pengelolaan sumber daya genetik hewan, tumbuhan dan mikro organisme; ▪ penyediaan benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu Daerah kabupaten/ kota lain; ▪ pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan ▪ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo berkaitan dengan tugas dan fungsi. Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
e.Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner bertugas melaksanakan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: ▪ penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular; ▪ pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan; ▪ pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner; ▪ penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner; ▪ penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan; dan ▪ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo berkaitan dengan tugas dan fungsi Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
f.Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian bertugas menyediakan dan mengembangkan prasarana pertanian, melaksanakan penyuluhan pertanian, dan menerbitkan perizinan usaha pertanian. Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: ▪ pengembangan prasarana pertanian; ▪ pembangunan prasarana pertanian; ▪ pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/ galur ternak; ▪ pengembangan lahan penggembalaan umum; ▪ pelaksanaan penyuluhan pertanian; ▪ penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam wilayah daerah; ▪ penerbitan izin usaha produksi benih/ bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan, rumah sakit hewan/ pasar hewan, rumah potong hewan; ▪ izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan; dan ▪ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo berkaitan dengan tugas dan fungsi Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana. Gambar 2.7. Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Berdasarkan data terkini, jumlah pegawai sebanyak 199 orang, dengan komposisi tingkat pendidikan yang cukup beragam. Berdasarkan tingkat pendidikan formal, tidak terdapat pegawai yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD), yang menunjukkan bahwa seluruh pegawai telah memiliki jenjang menengah atau lebih tinggi. Pegawai dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 1 orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 50 orang, sementara yang berlatar belakang pendidikan Diploma III (D-III) sebanyak 21 orang. Selanjutnya, pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana (S1)/Diploma IV (D-IV) merupakan kelompok terbanyak, yaitu 105 orang, yang mencerminkan kapasitas intelektual dan kompetensi yang cukup kuat dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis maupun administratif. Sementara itu, sebanyak 22 orang pegawai telah menempuh pendidikan hingga jenjang Strata 2 (S2), yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam inovasi kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor ketahanan pangan dan pertanian. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa secara umum, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo telah didukung oleh sumber daya manusia dengan kualifikasi pendidikan yang memadai untuk menjalankan fungsi-fungsi strategis kelembagaan, serta mampu menjawab tantangan dan dinamika pembangunan di bidang pertanian dan ketahanan pangan. Gambar 2.8. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo telah menetapkan beberapa indikator kinerja utama yang dijadikan acuan dalam perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Indikator tersebut meliputi Skor Pola Pangan Harapan, Ketersediaan Pangan Utama, Persentase Kenaikan Produksi Pertanian, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Berikut ini adalah penjelasan capaian kinerja berdasarkan target Renstra dan realisasi capaian dari tahun 2021 hingga 2024:
1. 1.Skor Pola Pangan Harapan Target capaian skor Pola Pangan Harapan yang ditetapkan mulai tahun 2021 sebesar 85,89 dan bertambah secara bertahap hingga mencapai target 89,92 pada tahun 2026. Realisasi capaian dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan hasil yang memuaskan dengan angka capaian 85,89 pada tahun 2021, meningkat menjadi 88,50 pada tahun 2022, 89,40 pada tahun 2023, dan 90,40 pada tahun 2024. Rasio capaian terhadap target Renstra bahkan mencapai 100% pada tahun 2021 dan meningkat di atas 100% pada tahun-tahun berikutnya, yang menandakan Dinas berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.
2. 2.Ketersediaan Pangan Utama Indikator ketersediaan pangan utama, yang diukur dalam kilogram beras per kapita, menunjukkan tren yang cukup stabil dengan target meningkat dari 246,09 kg pada tahun 2021 menjadi 252,00 kg pada tahun 2026. Realisasi capaian ketersediaan beras per kapita pada tahun 2021 tercatat sesuai target yaitu 246,09 kg, meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi 295,96 kg, kemudian menurun sedikit pada tahun 2023 menjadi 254,73 kg dan relatif stabil pada tahun 2024 dengan 254,54 kg. Rasio capaian terhadap target Renstra pada indikator ini mencapai 100% pada tahun 2021, kemudian melonjak hingga 119,34% pada tahun 2022, dan tetap di atas 100% pada tahun- tahun berikutnya, menunjukkan keberhasilan daerah dalam menjaga ketersediaan pangan utama melebihi target yang ditetapkan. SD; 0 SMP; 1 SMA; 50 D III; 21 S 1 / D IV; 105 S 2; 22 SD SMP SMA D III S 1 / D IV S 2
3. 3.Persentase Kenaikan Produksi Pertanian Target kenaikan produksi pertanian disepakati sebesar 1,25% setiap tahunnya dari 2021 hingga 2026. Namun realisasi kenaikan produksi menunjukkan capaian yang jauh melampaui target tersebut, dengan angka kenaikan sebesar 2,74% pada tahun 2021, 1,37% pada tahun 2022, 4,39% pada tahun 2023, dan 1,28% pada tahun 2024. Rasio capaian terhadap target Renstra pada indikator ini sangat tinggi, mencapai 219,20% pada tahun 2021, 109,60% pada tahun 2022, dan bahkan mencapai 351,20% pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan produksi yang signifikan di atas ekspektasi.
4. 4.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas ditargetkan meningkat secara bertahap dari 80,37 pada tahun 2021 menjadi 83,00 pada tahun 2026. Realisasi capaian menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dengan IKM sebesar 80,37 pada tahun 2021, meningkat menjadi 83,00 pada tahun 2022, 84,00 pada tahun 2023, dan mencapai 88,66 pada tahun 2024. Rasio capaian IKM terhadap target Renstra berada pada angka 100% di tahun 2021 dan meningkat menjadi 109,46% pada tahun 2024, menunjukkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas semakin diterima dengan baik dan memuaskan masyarakat.
5. 5.Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Indikator ini menunjukkan konsistensi sempurna, dengan capaian 100% setiap tahunnya sejak 2021 hingga 2024, menunjukkan bahwa seluruh kewajiban dukungan terhadap fungsi pemerintahan daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.
6. 6.Persentase Infrastruktur yang Disediakan Indikator ini menunjukkan peningkatan yang tajam dari 0% pada 2021 menjadi 60% pada 2022 dan 2023, dengan pencapaian sesuai target di tahun 2024 (60%). Rasio pencapaian sempat sangat tinggi (300%) karena target awal yang masih rendah, namun telah normal pada 2024 (100%).
7. 7.Persentase Ketersediaan Pangan Utama Pengukuran capaian indikator ini dihitung dengan membandingkan antara ketersediaan beras daerah dengan kebutuhan konsumsi beras masyarakat, yang diperoleh melalui data hasil survei konsumsi rumah tangga. Pencapaian indikator ini jauh melebihi target setiap tahunnya, dengan capaian tahun 2024 mencapai 286,64%. Indikator Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Purworejo menunjukkan capaian yang sangat baik dan konsisten melebihi target. Hal ini tidak lepas dari peran strategis Kabupaten Purworejo sebagai daerah sentra produksi beras di Jawa Tengah, yang ditunjang oleh faktor sumber daya alam, kebijakan yang berpihak pada petani, serta peran aktif masyarakat tani dalam menjaga produktivitas lahan. Dengan demikian, indikator ini mencerminkan keberhasilan daerah dalam menjamin ketersediaan pangan pokok masyarakat secara berkelanjutan.
8. 8.Penanganan Daerah Rawan/Rentan Pangan Kinerja sangat positif dengan pencapaian tahun 2024 mencapai 21,13%, jauh melebihi target 9,86% (rasio pencapaian 214,27%). Jumlah desa rentan rawan pangan yang berhasil diintervensi melalui pelatihan pemanfaatan pekarangan menunjukkan capaian yang melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam upaya peningkatan ketahanan pangan di tingkat desa, sekaligus menjadi indikator positif terhadap partisipasi aktif masyarakat dalam mengoptimalkan sumber daya lokal. Namun demikian, perlu disadari bahwa pelatihan saja tidak cukup untuk secara menyeluruh mengentaskan desa dari status kerentanan pangan. Permasalahan ketahanan pangan bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan yang terpadu lintas sektor. Diperlukan dukungan yang sinergis dari berbagai pihak, baik dari sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur dan kelembagaan, agar intervensi yang dilakukan dapat berkelanjutan dan berdampak jangka panjang. Dengan kolaborasi yang kuat antar sektor serta penguatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan, diharapkan desa rentan rawan pangan dapat bertransformasi menjadi desa yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
9. 9.Persentase Pangan Segar Aman Capaian indikator ini sempurna selama empat tahun berturut-turut (100%). Artinya, seluruh pangan segar yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar keamanan, berkat pengawasan yang efektif dan edukasi terhadap pelaku usaha pangan.
10. 10.Persentase Penyediaan Sarana Pertanian bagi Kelompok Tani Target terus meningkat setiap tahun. Pada 2024, capaian mencapai 143,03%, melebihi target 60%. Hal ini menunjukkan program penyediaan alat dan bahan pertanian berjalan efektif untuk mendukung produktivitas petani.
11. 11.Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Tani Capaian tahun 2024 sebesar 81,85%, melebihi target 60% (rasio 136,42%). Ini menunjukkan pembangunan dan rehabilitasi sarana pertanian (jalan usaha tani, rehabilitasi jaringan irigasi tersier) semakin baik dan berkontribusi terhadap peningkatan hasil pertanian.
12. 12.Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Indikator ini memiliki dinamika yang cukup kompleks. Tahun 2022 terjadi lonjakan kasus (capaian hanya 2,21 terhadap target penurunan -12), namun pada 2023 dan 2024 mulai terkendali, dengan capaian - 15,44 dan -16,14, hampir mendekati target penurunan -16. Rasio pencapaian tahun 2024 adalah 100,86%, menandakan bahwa program pengendalian penyakit hewan seperti vaksinasi dan biosekuriti mulai menunjukkan hasil positif.
13. 13.Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Capaian indikator ini sempurna dari tahun 2021 hingga 2024 (100%), menunjukkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit tanaman dilakukan secara konsisten dan menyeluruh.
14. 14.Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian Rasio capaian konsisten di angka 100%, artinya seluruh permohonan izin usaha pertanian yang diajukan telah difasilitasi, mendukung pengembangan agribisnis dan legalitas usaha tani.
15. 15.Persentase Kenaikan Jumlah Petani Milenial Capaian konsisten setiap tahun sesuai target bertahap, yakni 20%, 40%, dan 60% pada tahun 2022–2024. Capaian rasio juga mencapai 100%, menandakan keberhasilan program regenerasi petani melalui pelibatan generasi muda dalam bidang pertanian modern dan digital. Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo sangat baik dan progresif, dengan mayoritas indikator melampaui target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini mencerminkan bahwa program-program strategis dinas telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Beberapa indikator bahkan menunjukkan lonjakan capaian yang signifikan, terutama dalam hal ketersediaan pangan, penanganan daerah rawan pangan, serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan pada indikator yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti penyakit hewan menular dan fluktuasi produksi pertanian, yang perlu terus dimitigasi melalui inovasi kebijakan, peningkatan sinergi antar sektor, serta pemanfaatan teknologi pertanian modern. Capaian ini juga menunjukkan bahwa Dinas telah berkontribusi signifikan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan nasional, khususnya dalam hal ketahanan pangan, kemandirian petani, dan pemberdayaan generasi muda di sektor pertanian. Pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo tersaji pada Tabel 2.1. Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 Skor pola pangan harapan 85,89 87,83 88,88 89,72 89,82 89,92 85,89 88,50 89,40 90,40 100,00 100,76 100,59 100,76 2 Ketersediaan pangan utama 246,09 248,00 249,00 250,00 251,00 252,00 246,09 295,96 254,73 254,54 100,00 119,34 102,30 101,82 3 Persentase kenaikan Produksi pertanian 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 2,74 1,37 4,39 1,28 219,20 109,60 351,20 102,67 4 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 80,37 80,50 80,55 81,00 82,00 83,00 80,37 83,00 84,00 88,66 100,00 103,11 104,28 109,46 5 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6 Persentase Infrastruktur yang Disediakan - 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 - 60,00 60,00 60,00 #DIV/0! 300,00 150,00 100,00 7 Persentase Ketersediaan Pangan Utama 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 308,65 272,87 286,87 286,64 308,65 272,87 286,87 286,64 8 Persentase Penanganan pada Daerah Rawan/ Rentan Pangan 1,40 2,11 4,93 9,86 14,79 19,72 1,40 5,63 19,72 21,13 100,00 266,82 399,97 214,27 9 Persentase Pangan Segar Aman 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 10 Persentase Penyediaan Sarana Pertanian bagi Kelompok Tani - 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 - 35,15 89,90 143,03 #DIV/0! 175,76 224,75 238,38 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 11 Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Tani - 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 - 25,19 54,07 81,85 #DIV/0! 125,93 135,18 136,42 12 Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular - - 12,00 - 14,00 - 16,00 - 19,00 - 23,00 130,77 2,21 - 15,44 - 16,14 #DIV/0! -18,39 110,27 100,86 13 Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 14 Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 15 Persentase Kenaikan Jumlah Petani Milenial - 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 - 20,00 40,00 60,00 #DIV/0! 100,00 100,00 100,00 Secara umum, realisasi pendanaan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu tertentu telah melampaui target anggaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Hal ini menunjukkan adanya komitmen dan upaya maksimal dari dinas dalam mengoptimalkan sumber daya anggaran guna mendukung program-program ketahanan pangan dan pertanian di daerah. Namun, jika dicermati lebih lanjut secara terperinci, terdapat ketidaksesuaian antara realisasi anggaran pada masing-masing program atau kegiatan dengan anggaran yang telah direncanakan dalam Renstra. Beberapa kegiatan menunjukkan realisasi anggaran yang melebihi target, sementara sebagian lainnya justru mengalami kekurangan alokasi atau tidak terealisasi sesuai rencana. Ketidaksesuaian ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:
16. 1.Perubahan prioritas kebijakan di tingkat daerah maupun nasional,
17. 2.Penyesuaian alokasi anggaran akibat keterbatasan fiskal,
18. 3.Hambatan teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan,
19. 4.Perubahan kondisi di lapangan yang memengaruhi pelaksanaan program. Oleh karena itu, meskipun secara agregat total realisasi pendanaan pelayanan sudah melampaui target Renstra, perlu dilakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap pencapaian di tingkat program dan kegiatan. Hal ini penting agar ke depan penyusunan anggaran dapat lebih tepat sasaran, selaras dengan perencanaan strategis, serta mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di sektor ketahanan pangan dan pertanian. Realisasi anggaran selama periode renstra 2021-2026 seperti tersaji pada Tabel 2.2. Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah (%) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 URUSAN PANGAN 15.870.892.570 15.360.665.043 15.225.872.128 15.940.942.375 16.072.483.661 - 18.224.267.411 15.826.963.037 18.996.195.984 22.458.077.863 - 114,83 103,04 124,76 140,88 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.055.892.570 13.602.665.043 14.949.872.128 15.434.942.375 15.545.483.661 - 15.723.312.607 15.606.379.237 18.717.501.584 20.120.625.763 - 120,43 114,73 125,20 130,36 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 107.600.000 112.300.000 123.500.000 126.800.000 127.400.000 - 144.326.400 135.103.400 102.441.900 49.685.300 - 134,13 120,31 82,95 39,18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.000.000 20.900.000 29.300.000 30.000.000 30.100.000 23.826.400 27.445.000 30.610.000 23.852.600 119,13 131,32 104,47 79,51 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.100.000 1.100.000 1.500.000 136,36 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.400.000 1.500.000 1.500.000 107,14 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.400.000 1.500.000 2.000.000 142,86 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.400.000 1.500.000 2.000.000 142,86 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.400.000 7.800.000 8.500.000 8.800.000 8.800.000 13.500.000 19.186.400 1.284.800 182,43 245,98 15,12 0,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 74.900.000 78.000.000 85.700.000 88.000.000 88.500.000 100.000.000 88.472.000 70.547.100 25.832.700 133,51 113,43 82,32 29,36 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.280.592.570 12.629.765.043 13.977.072.128 14.358.542.375 14.434.083.661 - 14.572.378.691 14.612.760.437 17.704.411.861 19.226.323.113 - 118,66 115,70 126,67 133,90 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.268.492.570 12.617.165.043 13.963.172.128 14.344.242.375 14.419.783.661 14.556.012.091 14.597.113.437 17.688.764.861 19.218.500.013 118,65 115,69 126,68 133,98 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 700.000 700.000 800.000 800.000 800.000 1.036.000 1.000.000 1.000.000 500.000 148,00 142,86 125,00 62,50 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 11.400.000 11.900.000 13.100.000 13.500.000 13.500.000 15.330.600 14.647.000 14.647.000 7.323.100 134,48 123,08 111,81 54,25 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 700.000 700.000 800.000 800.000 800.000 - 1.000.000 709.000 - - - 142,86 101,29 0,00 0,00 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 700.000 700.000 800.000 800.000 800.000 1.000.000 709.000 142,86 101,29 0,00 0,00 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah (%) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 700.000 800.000 800.000 900.000 900.000 - 1.033.000 1.027.000 1.026.800 513.200 - 147,57 128,38 128,35 57,02 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 700.000 800.000 800.000 900.000 900.000 1.033.000 1.027.000 1.026.800 513.200 147,57 128,38 128,35 57,02 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.400.000 45.800.000 46.900.000 47.200.000 47.300.000 - 54.092.600 25.872.000 - 460.000 - 520,12 56,49 0,00 0,97 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 700.000 700.000 800.000 800.000 800.000 1.000.000 710.000 460.000 142,86 101,43 0,00 57,50 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 9.700.000 10.100.000 11.100.000 11.400.000 11.500.000 53.092.600 9.294.000 547,35 92,02 0,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 15.868.000 #DIV/0! 79,34 0,00 0,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 297.500.000 309.800.000 340.600.000 349.900.000 351.600.000 - 395.902.700 381.742.000 346.586.200 291.392.300 - 133,08 123,22 101,76 83,28 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.700.000 3.900.000 4.200.000 4.400.000 4.400.000 5.000.000 4.023.000 4.031.700 5.513.800 135,14 103,15 95,99 125,31 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.600.000 2.700.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.499.800 2.792.000 2.782.400 3.603.000 134,61 103,41 92,75 120,10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 132.700.000 138.300.000 152.000.000 156.000.000 157.000.000 156.273.600 188.179.800 202.025.600 203.591.300 117,76 136,07 132,91 130,51 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.100.000 6.300.000 7.000.000 7.100.000 7.200.000 11.601.900 15.273.300 9.300.600 8.400.000 190,20 242,43 132,87 118,31 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.300.000 2.400.000 2.600.000 2.700.000 2.700.000 3.092.000 2.400.000 134,43 100,00 0,00 0,00 Penyediaan Bahan/Material 5.900.000 6.200.000 6.800.000 7.000.000 7.000.000 7.999.400 7.180.000 6.814.900 3.380.000 135,58 115,81 100,22 48,29 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.600.000 2.700.000 3.000.000 3.100.000 3.100.000 13.260.000 3.750.000 3.000.000 1.800.000 510,00 138,89 100,00 58,06 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 137.600.000 143.300.000 157.500.000 161.800.000 162.600.000 183.651.000 153.600.400 105.131.000 52.081.200 133,47 107,19 66,75 32,19 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4.000.000 4.000.000 4.500.000 4.800.000 4.600.000 11.525.000 4.543.500 13.500.000 13.023.000 288,13 113,59 300,00 271,31 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 130.000.000 50.000.000 100.000.000 130.000.000 - 74.854.800 - 58.282.600 - - #DIV/0! 0,00 116,57 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.000.000 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Pengadaan Mebel 50.000.000 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 #DIV/0! Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000 58.282.600 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000 50.000.000 74.854.800 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah (%) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 80.000.000 80.000.000 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 196.800.000 205.100.000 225.300.000 215.500.000 216.600.000 - 264.392.816 240.944.600 248.742.223 232.708.250 - 134,35 117,48 110,40 107,99 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.600.000 14.200.000 15.600.000 18.317.668 134,69 0,00 0,00 #DIV/0! Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 78.700.000 82.000.000 90.000.000 92.500.000 93.000.000 105.100.000 85.400.600 90.850.975 88.075.250 133,55 104,15 100,95 95,22 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 104.500.000 108.900.000 119.700.000 123.000.000 123.600.000 140.975.148 155.544.000 157.891.248 144.633.000 134,90 142,83 131,91 117,59 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 161.600.000 168.400.000 184.900.000 235.300.000 236.800.000 - 215.331.600 208.220.800 256.010.000 319.543.600 - 133,25 123,65 138,46 135,80 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 45.000.000 45.000.000 43.960.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 97,69 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 113.300.000 118.100.000 129.800.000 133.300.000 134.000.000 151.360.000 146.448.200 163.890.000 196.320.000 133,59 124,00 126,26 147,28 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.000.000 9.400.000 10.300.000 10.600.000 10.600.000 12.056.000 12.000.000 12.050.000 17.320.000 133,96 127,66 116,99 163,40 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 34.900.000 36.400.000 40.000.000 41.000.000 41.300.000 46.720.000 38.777.600 72.660.000 51.900.000 133,87 106,53 181,65 126,59 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.500.000 2.600.000 2.800.000 2.900.000 2.900.000 3.376.000 9.170.000 5.490.000 8.540.000 135,04 352,69 196,07 294,48 Pemeliharaan/Rehabilita si Tanah 1.900.000 1.900.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 1.819.600 1.825.000 1.920.000 1.503.600 95,77 96,05 96,00 60,14 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 2.500.000.000 1.500.000.000 - - - - 2.151.000.000 - - 1.019.576.000 - 86,04 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.500.000.000 1.500.000.000 - - - - 2.151.000.000 - - 1.019.576.000 - 86,04 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Penyediaan infrastruktur lumbung pangan 2.500.000.000 1.500.000.000 2.151.000.000 86,04 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 1.500.000.000 1.500.000.000 1.275.000.000 1.019.576.000 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 67,97 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah (%) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 180.000.000 161.000.000 168.000.000 400.000.000 415.000.000 - 244.415.304 139.743.800 132.574.800 1.231.619.700 - 135,79 86,80 78,91 307,90 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 105.000.000 97.000.000 110.000.000 142.000.000 127.000.000 - 111.561.136 45.092.000 80.457.800 67.963.900 - 106,25 46,49 73,14 47,86 Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan 35.000.000 37.000.000 30.708.068 24.679.000 87,74 66,70 #DIV/0! #DIV/0! Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 27.223.000 10.708.000 #DIV/0! #DIV/0! 108,89 42,83 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 35.000.000 35.000.000 40.000.000 24.350.000 12.251.300 #DIV/0! #DIV/0! 69,57 35,00 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 70.000.000 50.000.000 50.000.000 82.000.000 57.000.000 69.251.268 20.413.000 28.884.800 45.004.600 98,93 40,83 57,77 54,88 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia 10.000.000 5.000.000 11.601.800 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 - - - - 1.145.555.800 - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 572,78 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 200.000.000 200.000.000 1.145.555.800 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 572,78 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 75.000.000 64.000.000 58.000.000 58.000.000 88.000.000 - 132.854.168 94.651.800 52.117.000 18.100.000 - 177,14 147,89 89,86 31,21 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 5.625.000 8.000.000 70,31 100,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 67.000.000 56.000.000 50.000.000 50.000.000 80.000.000 127.229.168 86.651.800 52.117.000 18.100.000 189,89 154,74 104,23 36,20 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 22.000.000 16.000.000 19.000.000 14.000.000 20.000.000 - 19.000.000 30.244.000 106.794.000 61.464.900 - 86,36 189,03 562,07 439,04 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan 11.000.000 - 5.000.000 - 5.000.000 - - - - 7.410.500 - 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah (%) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 11.000.000 5.000.000 5.000.000 7.410.500 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 11.000.000 16.000.000 14.000.000 14.000.000 15.000.000 - 19.000.000 30.244.000 106.794.000 54.054.400 - 172,73 189,03 762,81 386,10 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 11.000.000 16.000.000 14.000.000 14.000.000 15.000.000 19.000.000 30.244.000 106.794.000 54.054.400 172,73 189,03 762,81 386,10 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 113.000.000 81.000.000 89.000.000 92.000.000 92.000.000 - 86.539.500 50.596.000 39.325.600 24.791.500 - 76,58 62,46 44,19 26,95 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 113.000.000 81.000.000 89.000.000 92.000.000 92.000.000 - 86.539.500 50.596.000 39.325.600 24.791.500 - 76,58 62,46 44,19 26,95 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000 20.000.000 17.625.000 15.372.000 88,13 76,86 #DIV/0! #DIV/0! Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 25.000.000 27.000.000 27.000.000 15.372.000 7.501.900 #DIV/0! #DIV/0! 61,49 27,78 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 55.000.000 23.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 35.199.600 10.624.000 10.624.000 4.675.700 64,00 46,19 42,50 18,70 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 38.000.000 38.000.000 33.714.900 24.600.000 88,72 64,74 #DIV/0! #DIV/0! Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 39.000.000 40.000.000 40.000.000 13.329.600 12.613.900 #DIV/0! #DIV/0! 34,18 31,53 URUSAN PERTANIAN 19.194.623.000 16.320.405.000 13.605.000.000 15.740.350.000 15.902.000.000 - 16.087.238.683 17.003.766.300 19.491.816.650 17.521.385.995 - 83,81 104,19 143,27 111,32 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 9.420.973.000 8.646.405.000 6.230.000.000 6.200.000.000 6.200.000.000 - 5.280.069.583 6.986.978.100 7.577.713.550 8.158.794.875 - 56,05 80,81 121,63 131,59 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 2.000.000.000 2.000.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 - 3.612.084.283 4.506.371.800 4.401.596.650 4.851.803.800 - 180,60 225,32 125,76 138,62 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1.000.000.000 1.000.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 1.714.843.483 3.955.416.500 4.013.172.650 4.525.923.800 171,48 395,54 160,53 181,04 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.897.240.800 550.955.300 388.424.000 325.880.000 189,72 55,10 38,84 32,59 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah (%) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 1.649.136.000 849.568.000 2.700.000.000 2.700.000.000 2.700.000.000 - 1.667.985.300 2.480.606.300 3.176.116.900 3.306.991.075 - 101,14 291,98 117,63 122,48 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman 200.000.000 200.000.000 200.000.000 7.472.000 494.288.700 418.147.500 #DIV/0! #DIV/0! 247,14 209,07 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 1.649.136.000 849.568.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 1.660.513.300 2.480.606.300 2.681.828.200 2.888.843.575 100,69 291,98 107,27 115,55 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijaun Pakan Ternak dalam daerah kabupaten/Kota 25.000.000 30.000.000 - - - - - - - - #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak 25.000.000 30.000.000 #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Lainnya 5.771.837.000 5.771.837.000 - - - - - - - - - 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 5.771.837.000 5.771.837.000 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain - - 7.180.874.000 7.180.874.000 7.180.874.000 - 5.104.744.400 6.963.045.100 5.732.694.900 5.813.659.925 - #DIV/0! #DIV/0! 79,83 80,96 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 7.180.874.000 7.180.874.000 7.180.874.000 5.104.744.400 6.963.045.100 5.732.694.900 5.813.659.925 #DIV/0! #DIV/0! 79,83 80,96 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 7.652.650.000 6.145.000.000 5.695.000.000 7.816.350.000 7.981.000.000 - 7.425.732.100 7.495.881.800 10.430.509.400 6.875.803.500 - 97,03 121,98 183,15 87,97 Pengembangan Prasarana Pertanian 40.000.000 20.000.000 - - - 145.500.000 - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 20.000.000 20.000.000 145.500.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian 20.000.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00 Pembangunan Prasarana Pertanian 7.622.650.000 6.115.000.000 5.660.000.000 7.736.350.000 7.921.000.000 - 7.398.019.000 7.468.131.800 10.254.989.800 6.851.453.100 - 97,05 122,13 181,18 88,56 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 2.472.500.000 1.986.000.000 2.171.750.000 2.331.410.700 87,84 117,39 #DIV/0! #DIV/0! Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah (%) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 1.986.000.000 2.217.000.000 2.371.000.000 1.422.320.100 1.435.840.400 #DIV/0! #DIV/0! 71,62 64,77 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 5.100.150.000 2.958.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 4.308.000.000 5.136.721.100 5.852.723.800 5.349.097.700 84,47 173,66 195,09 178,30 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan 500.000.000 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan 550.000.000 350.000.000 2.649.945.900 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya 671.000.000 674.000.000 1.100.000.000 66.515.000 #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 50.000.000 1.100.000.000 918.269.000 330.000.000 1.836,5 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan 1.969.350.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 40.000.000 - 27.713.100 27.750.000 30.019.600 24.350.400 - 92,38 92,50 85,77 60,88 Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak 30.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 40.000.000 27.713.100 27.750.000 30.019.600 24.350.400,00 92,38 92,50 85,77 60,88 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 212.000.000 153.000.000 168.000.000 172.000.000 172.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan menular dalam daerah kabupaten/kota 20.000.000 - - - - - 15.797.100 - - - - 78,99 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis 20.000.000 15.797.100 78,99 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - - - - - - #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah (%) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 5.000.000 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) 5.000.000 5.000.000 5.000.000 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 90.000.000 54.000.000 101.000.000 61.000.000 61.000.000 - 266.976.704 558.544.404 798.837.500 93.383.600 - 296,64 1.034,3 4 790,93 153,09 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium 40.000.000 240.000.000 #DIV/0! #DIV/0! 600,00 #DIV/0! Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 90.000.000 54.000.000 61.000.000 61.000.000 61.000.000 266.976.704 558.544.404 558.837.500 93.383.600 296,64 1.034,3 4 916,13 153,09 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 102.000.000 94.000.000 102.000.000 95.000.000 95.000.000 - 98.587.204 - 105.079.800 66.649.000 - 96,65 0,00 103,02 70,16 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 102.000.000 94.000.000 102.000.000 95.000.000 95.000.000 98.587.204 105.079.800,00 66.649.000 96,65 0,00 103,02 70,16 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 150.000.000 108.000.000 119.000.000 122.000.000 122.000.000 - 146.650.000 539.367.900 115.990.200 154.209.400 - 97,77 499,41 97,47 126,40 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 150.000.000 108.000.000 119.000.000 122.000.000 122.000.000 - 146.650.000 539.367.900 115.990.200 154.209.400 - 97,77 499,41 97,47 126,40 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 150.000.000 108.000.000 119.000.000 122.000.000 122.000.000 146.650.000 539.367.900 115.990.200 154.209.400 97,77 499,41 97,47 126,40 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 25.000.000 18.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 - 24.843.600 15.757.000 - 10.680.000 99,37 87,54 0,00 53,40 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000 18.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 - 24.843.600 15.757.000 - 10.680.000 99,37 87,54 0,00 53,40 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian 25.000.000 18.000.000 24.843.600 15.757.000 99,37 87,54 #DIV/0! #DIV/0! Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian 20.000.000 20.000.000 20.000.000 10.680.000 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 53,40 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 1.759.000.000 1.268.000.000 1.393.000.000 1.430.000.000 1.427.000.000 - 3.234.787.000 1.981.538.500 1.367.603.500 2.332.578.220 183,90 156,27 98,18 163,12 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah (%) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 1.759.000.000 1.268.000.000 1.393.000.000 1.430.000.000 1.427.000.000 - 3.234.787.000 1.981.538.500 1.367.603.500 2.332.578.220 - 183,90 156,27 98,18 163,12 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 440.621.200 491.976.000 500.000.000 510.000.000 510.000.000 388.163.000 222.154.100 393.392.400 1.357.814.000 88,09 45,16 78,68 266,24 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 518.378.800 436.024.000 743.000.000 755.000.000 737.000.000 446.624.000 819.014.000 888.731.100 904.104.220 86,16 187,84 119,61 119,75 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 200.000.000 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! Pembentukan Badan Usaha Milik Petani 15.000.000 15.000.000 #DIV/0! 100,00 #DIV/0! #DIV/0! Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani 20.000.000 25.000.000 30.000.000 12.270.000 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 49,08 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota 800.000.000 125.000.000 130.000.000 140.000.000 150.000.000 2.400.000.000 925.370.400 85.480.000 58.390.000 300,00 740,30 65,75 41,71 Selama periode tahun 2020 hingga 2024, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo telah menunjukkan berbagai capaian penting dalam pelaksanaan urusan ketahanan pangan dan pertanian. Berdasarkan data indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah, dapat disampaikan beberapa poin analisis sebagai berikut:
20. 1.Peningkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Capaian Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) menunjukkan tren yang terus meningkat dari 55,67 pada tahun 2020 menjadi 73,30 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan perbaikan signifikan dalam aspek tata kelola, efisiensi pelaksanaan program, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
21. 2.Perbaikan Akses dan Konsumsi Pangan Indikator prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan mengalami penurunan dari 16,51% (2020) menjadi 11,51% (2024). Ini menunjukkan bahwa program-program yang diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan dan akses pangan telah memberikan dampak positif terhadap masyarakat, terutama dalam menurunkan tingkat kerawanan pangan.
22. 3.Fluktuasi Produksi Pertanian Kinerja produksi pertanian, khususnya pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam dari tahun ke tahun. Misalnya, persentase peningkatan produksi hortikultura sempat mencapai angka tinggi (217,27%) pada 2023, namun kembali mengalami penurunan drastis (-11,95%) di tahun
23. 2024.Hal serupa juga terjadi pada produksi tanaman pangan dan perkebunan yang tidak stabil. Hal ini mencerminkan adanya tantangan di tingkat teknis dan eksternal seperti iklim, serangan hama, serta ketergantungan pada pola tanam musiman yang tidak selalu konsisten.
24. 4.Stabilitas Pangan dan Gizi Masyarakat Angka kecukupan energi dan protein menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, meskipun masih berada dalam ambang batas yang layak. Pada 2020, angka kecukupan energi tercatat 1992,8 kkal/ kapita/ hari, dan menurun menjadi 1896,62 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap kualitas konsumsi pangan masyarakat, bukan hanya dari sisi kuantitas tetapi juga aspek gizi seimbang.
25. 5.Produksi Komoditas Utama Beberapa komoditas utama seperti padi dan cabai mengalami peningkatan produksi pada tahun-tahun terakhir, namun komoditas lain seperti jagung, biofarmaka, kelapa, dan durian justru mengalami penurunan. Penurunan yang konsisten pada produksi jagung dari 19.616 ton (2020) menjadi 6.635 ton (2024) perlu menjadi perhatian khusus, mengingat jagung merupakan salah satu komoditas pangan strategis.
26. 6.Populasi Ternak dan Penyakit Hewan Populasi ternak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari 100.431 ST pada 2020 menjadi 117.322 ST pada 2024. Namun demikian, jumlah kasus penyakit hewan menular strategis meningkat signifikan pada 2022 (472 kasus) dan masih cukup tinggi di tahun- tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan masih perlunya penguatan sistem pengawasan, vaksinasi, dan biosekuriti untuk mengendalikan penyakit hewan.
27. 7.Teknologi Pertanian dan Kapasitas Petani Indikator penerapan teknologi pertanian dan peningkatan kapasitas kelompok tani menunjukkan tren positif. Penerapan teknologi meningkat dari 8,40% pada tahun 2020 menjadi 15,01% di tahun 2024. Sementara itu, kapasitas kelompok tani juga meningkat dari skor 204 menjadi 239. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kompetensi petani dan adaptasi terhadap teknologi yang mendorong efisiensi usaha tani.
28. 8.Ketersediaan Cadangan Pangan dan Ketahanan Saat Krisis Indikator ketersediaan cadangan pangan (beras/ jagung) menunjukkan capaian yang masih rendah, dengan nilai yang tidak konsisten dan sempat turun menjadi 0,44% pada tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan kerentanan dalam ketahanan pangan saat terjadi krisis atau bencana, dan perlu menjadi prioritas kebijakan ke depan. Secara umum, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo telah berhasil mencatat sejumlah capaian positif, terutama dalam hal tata kelola, peningkatan akses pangan, dan peningkatan kapasitas petani. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, seperti ketidakstabilan produksi pertanian, rendahnya cadangan pangan, dan meningkatnya penyakit hewan menular. Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 – 2024 No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Satuan Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Indikator Tujuan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 55,67 59,40 66,00 71,14 73,30 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Angka 16,51 15,87 16,57 14,71 11,51 Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan % -8,52 -11,02 16,60 -1,07 Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura % 66,41 -76,12 217,27 -11,95 Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan % -11,49 -0,81 0,96 -8,87 Persentase Peningkatan Produksi Daging % 6,59 45,89 28,98 2,04 2 Indikator Sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 55,67 59,40 66,00 71,14 73,30 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Angka 85,90 90,60 91,10 89,40 90,42 Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan % -8,52 -11,02 16,60 -1,07 Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura % 66,41 -76,12 217,27 -11,95 Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan % -11,49 -0,81 0,96 -8,87 Persentase Peningkatan Produksi Daging % 6,59 45,89 28,98 2,04 3 Indikator Program Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah % 100 100 100 100 100 Rasio Lumbung Pangan Aktif % 2,29 Angka Kecukupan Energi kkal/ kapita/ hari 1992,8 1986,7 1828,6 1866 1896,62 Angka Kecukupan Protein gram/ kap/ hari 57,90 56,2 54,60 55,7 55,08 Persentase penanganan desa rentan rawan pangan % 2,29 Persentase Pangan Segar Aman % 100 100 100 100 100 Jumlah Produksi Padi Ton/ tahun 367.305 365.352 338.084 399.915 390.600 Jumlah Produksi Jagung Ton/ tahun 19.616 14.985 6.667 7.395 6.635 Jumlah Produksi Cabai Ton/ tahun 1.307 4.937 2.339 3.076 3.251 Jumlah Produksi Durian Ton/ tahun 3.587 6.983 7.201 10.058 5.880 Jumlah Produksi Biofarmaka Ton/ tahun 9.301 12.553 9.584 6.607 4.464 Jumlah Produksi Kelapa Ton/ tahun 44.172 39.809 41.288 40.335 36.752 Jumlah Produksi Kopi Ton/ tahun 171 169 187 176 165 Jumlah Produksi Tembakau Ton/ tahun 248 130 78 363 292 Jumlah Populasi Ternak ST/ tahun 100.431 105.623 109.453 111.772 117.322 No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Satuan Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Persentase kemanfaatan penyediaan prasarana pertanian % 100 100 100 100 100 Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis Kasus 0 0 472 365 306 Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian % 100 100 100 100 100 Persentase Penerapan Teknologi Pertanian % 8,40 9,32 14,40 15,80 15,01 Peningkatan kapasitas kelompok tani Skor 204 208 218 224 239 4 Indikator Kinerja Kunci Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) % - 3,34 0,44 - 5,55 Produktivitas pertanian per hektar per tahun ton/ ha - 6,77 6,91 6,87 6,90 Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular % - 130,77 2,21 -15,44 -16,14 2.1.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Tantangan dalam pengembangan pelayanan untuk menghasilkan produk pangan yang mendukung terwujudnya ketahanan pangan diantaranya adalah peningkatan jumlah penduduk, alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke non pertanian, industrialisasi dan hilirisasi sektor non pangan serta perubahan iklim dan gas rumah kaca. Kondisi ini perlu disikapi secara bijak karena produksi dan produktivitas sektor pangan sebagai penopang ketahanan pangan yang didukung oleh infrastruktur dan distribusi yang merata. Peluang Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dalam pengembangan pelayanan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, arah pembangunan Provinsi Jawa Tengah salah satunya adalah pengembangan kawasan swasembada pangan, air, dan energi yang hal ini sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Purworejo dalam konstelasi kewilayahan Provinsi Jawa Tengah yaitu sebagai kawasan swasembada pangan, air, dan energi Dieng-Serayu- Bogowonto yang meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purworejo. Dilihat dari aspek geografi, Kabupaten Purworejo memiliki keunggulan kompetitif berupa ketersediaan lahan pertanian yang relatif subur dan luas ditopang oleh sistem irigasi teknis seperti Daerah Irigasi Wadaslintang serta dukungan dari proyek Bendungan Bener yang sedang dibangun. Komoditas utama yang dikembangkan mencakup padi, jagung, kedelai, hortikultura (sayuran dan buah-buahan), serta komoditas perkebunan rakyat seperti kelapa dan kakao. Selain itu, sektor peternakan yang berpotensi dikembangkan dengan pemanfaatan limbah pertanian yang ada. 2.1.5.Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran layanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo mencakup seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan ketahanan pangan dan pertanian di daerah. Sasaran utama meliputi pelaku utama sektor pertanian seperti petani, peternak, pekebun, nelayan, dan rumah tangga tani yang secara langsung berperan dalam produksi pangan. Selain itu, kelompok dan kelembagaan tani, antara lain Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), koperasi, serta lembaga ekonomi petani juga menjadi sasaran layanan dalam rangka penguatan kapasitas dan kelembagaan usaha. Pelaku usaha dan UMKM di bidang pangan dan pertanian, termasuk pengolah, pedagang, serta penyedia sarana dan prasarana produksi, turut menjadi bagian penting dalam rantai layanan yang disediakan. Masyarakat luas sebagai konsumen juga menjadi penerima manfaat dari upaya terjaminnya ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan. Di samping itu, perangkat daerah terkait, lembaga pendidikan, dan mitra strategis lainnya diposisikan sebagai kelompok sasaran pendukung yang berperan dalam memperkuat sinergi pembangunan. Dengan penetapan kelompok sasaran tersebut, diharapkan seluruh program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dapat dilaksanakan secara tepat guna, tepat sasaran, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan. 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo memegang peranan penting dalam penyediaan pelayanan publik yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan pengembangan sektor pertanian. Namun, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, terdapat sejumlah permasalahan pelayanan yang berdampak pada efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah. Berikut ini adalah penjabaran permasalahan pelayanan yang dihadapi:
29. 1.Konsumsi pangan masyarakat yang kurang beragam, bergizi, aman, dan seimbang Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat keberagaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penyuluhan gizi yang efektif dan pembinaan terhadap pola konsumsi pangan yang sehat dan seimbang. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pangan bergizi serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai keamanan pangan turut memperburuk kondisi ini. Permasalahan ini menunjukkan masih belum optimalnya pelayanan informasi dan edukasi dari Dinas kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas konsumsi pangan.
30. 2.Penanganan kerawanan pangan yang belum komprehensif Penanganan kerawanan pangan di Kabupaten Purworejo masih belum berjalan secara menyeluruh dan terintegrasi. Koordinasi antarinstansi terkait dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penanganan masalah ini masih kurang maksimal. Selain itu, sistem pemantauan dan evaluasi kerawanan pangan yang ada belum berjalan secara optimal, sehingga respons terhadap kerentanan pangan di tingkat komunitas masih kurang cepat dan tepat sasaran. Hal ini menandakan perlunya peningkatan kapasitas dan sinergi pelayanan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam menangani kerawanan pangan secara komprehensif. Penanganan kerawanan pangan di Kabupaten Purworejo juga menghadapi tantangan signifikan yang disebabkan oleh belum optimalnya sistem distribusi pangan. Meskipun secara kuantitatif ketersediaan pangan di daerah relatif mencukupi, ketidakefisienan dan ketidakteraturan dalam proses distribusi menyebabkan sebagian wilayah dan kelompok masyarakat tetap mengalami kesulitan akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan terjangkau. Kendala dalam distribusi pangan ini meliputi infrastruktur yang belum memadai, seperti jaringan transportasi yang kurang lancar di beberapa wilayah, keterbatasan sarana penyimpanan dan pengelolaan pangan, serta lemahnya koordinasi antar pelaku dalam rantai pasok pangan. Akibatnya, pangan yang tersedia di sentra produksi sulit tersalurkan secara merata ke daerah-daerah yang rentan kerawanan pangan, sehingga menimbulkan disparitas akses dan meningkatkan risiko kekurangan pangan di tingkat rumah tangga.
31. 3.Ketersediaan pangan surplus namun cenderung menurun Meskipun secara kuantitatif Kabupaten Purworejo memiliki ketersediaan pangan yang surplus, data menunjukkan adanya tren penurunan produksi pangan yang dapat mengancam ketahanan pangan jangka panjang. Permasalahan pelayanan terkait diantaranya adalah kurang optimalnya pendataan dan perencanaan produksi pangan serta belum efektifnya pengendalian stok dan cadangan pangan oleh Dinas. Selain itu, belum tersedianya sistem informasi yang terintegrasi untuk memantau ketersediaan dan kebutuhan pangan secara real-time menjadi tantangan tersendiri dalam menjamin ketersediaan pangan yang berkelanjutan.
32. 4.Menurunnya produksi pertanian Produksi pertanian yang menurun menjadi permasalahan serius yang membutuhkan perhatian khusus. Permasalahan pelayanan yang muncul terkait dengan hal ini adalah keterbatasan pendampingan teknis kepada petani, rendahnya akses terhadap teknologi pertanian modern, serta belum optimalnya fasilitasi dukungan input produksi seperti benih, pupuk, dan sarana produksi lainnya. Selain itu, koordinasi pelayanan dengan sektor terkait juga masih perlu diperkuat untuk mengatasi berbagai kendala yang menghambat peningkatan produksi.
33. 5.Rantai pasok pertanian yang panjang Rantai pasok pertanian yang panjang dan kurang efisien menyebabkan tingginya biaya distribusi dan menurunnya daya saing produk pertanian lokal. Permasalahan pelayanan yang terkait adalah kurangnya fasilitasi Dinas dalam membangun jaringan pemasaran yang efektif dan mempersingkat jalur distribusi. Kurangnya dukungan terhadap pengembangan infrastruktur logistik serta minimnya pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rantai nilai pertanian turut menjadi kendala dalam meningkatkan efisiensi rantai pasok.
34. 6.Minimnya pengelolaan hasil pertanian Pengelolaan hasil pertanian yang masih minim menyebabkan rendahnya nilai tambah produk dan terjadinya pemborosan hasil panen. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian belum memberikan pelayanan optimal dalam bentuk pelatihan pengolahan hasil, fasilitasi sarana dan prasarana pasca panen, serta dukungan pengembangan agroindustri skala kecil dan menengah. Hal ini berdampak pada rendahnya kemampuan petani dan pelaku usaha dalam mengolah hasil pertanian menjadi produk yang bernilai jual lebih tinggi. Permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo di atas menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan efektivitas dalam berbagai bidang, mulai dari penyuluhan, pendampingan teknis, manajemen data, hingga fasilitasi pengembangan usaha pertanian. Upaya perbaikan pelayanan yang terintegrasi dan berbasis kebutuhan masyarakat sangat diperlukan untuk mendorong tercapainya ketahanan pangan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Purworejo. 2.2.2. Isu Strategis Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo, dilakukan identifikasi dan analisis terhadap potensi, permasalahan, serta tantangan yang dihadapi perangkat daerah dalam lingkup kewenangannya. Proses ini mempertimbangkan keterkaitan antara aspek internal (potensi dan permasalahan sektoral) serta aspek eksternal (isu lingkungan hidup strategis dan dinamika global, nasional, dan regional), guna merumuskan isu strategis yang tepat dan relevan untuk dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Penetapan isu strategis dilakukan melalui pendekatan analisis tematik berdasarkan lima komponen utama:
35. 1.Potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah
36. 2.Permasalahan daerah yang dihadapi
37. 3.Isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
38. 4.Isu Lingkungan Dinamis (Global, Nasional, dan Regional)
39. 5.Sintesis permasalahan menjadi isu strategis Perangkat Daerah Melalui pendekatan ini, dihasilkan rumusan isu strategis yang mencerminkan kebutuhan intervensi kebijakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis terhadap tabel data yang memuat berbagai aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi sektor ketahanan pangan dan pertanian, maka ditetapkan dua isu strategis utama sebagai berikut:
40. 1.Tingginya Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Meskipun Kabupaten Purworejo memiliki potensi sumber daya pangan yang cukup melimpah, tingkat konsumsi pangan masyarakat masih menunjukkan ketidakcukupan, baik dari segi keragaman, kandungan gizi, keamanan, maupun keseimbangan. Permasalahan ini berdampak langsung pada kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia, yang menjadi kunci dalam memanfaatkan momentum bonus demografi. Dalam konteks isu global, fenomena aging population di negara maju mengingatkan akan pentingnya penguatan kualitas SDM sejak dini. Sementara pada skala nasional, transformasi sosial menuntut peningkatan akses masyarakat terhadap pangan bergizi dan berkualitas. Oleh karena itu, isu ini ditetapkan sebagai isu strategis prioritas. Ketersediaan pangan di Purworejo secara agregat tergolong surplus, namun terdapat kecenderungan penurunan, serta belum meratanya distribusi dan akses pangan bagi seluruh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kerawanan pangan belum dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Isu ini erat kaitannya dengan urgensi pengembangan kawasan swasembada pangan, air, dan energi sebagai bagian dari strategi adaptif terhadap perubahan iklim dan kondisi sosial ekonomi yang dinamis. Penguatan sistem distribusi pangan, early warning system kerawanan pangan, dan pengembangan cadangan pangan lokal menjadi solusi yang perlu diprioritaskan.
41. 2.Menurunnya Daya Saing Sektor Pertanian Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah, namun saat ini menghadapi tantangan serius berupa penurunan produksi, panjangnya rantai pasok, serta rendahnya nilai tambah hasil pertanian akibat minimnya pengelolaan pasca panen. Permasalahan ini mengindikasikan belum optimalnya peran sektor pertanian dan pariwisata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam skala nasional, strategi hilirisasi mulai menunjukkan dampak positif, namun belum sepenuhnya dirasakan di tingkat daerah. Oleh karena itu, isu menurunnya daya saing sektor pertanian menjadi isu strategis yang membutuhkan intervensi terintegrasi dalam bentuk modernisasi pertanian, efisiensi rantai nilai, dan penguatan agroindustri lokal. Isu-isu strategis tersebut menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program prioritas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dalam dokumen Rencana Strategis lima tahunan. Dengan penetapan isu strategis yang berbasis data dan kontekstual, diharapkan perencanaan pembangunan sektor pangan dan pertanian dapat lebih efektif, terukur, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Tabel 2.4. Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Bonus Demografi Konsumsi Pangan Masyarakat yang Kurang Beragam dan Bergizi, Aman, Seimbang Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia Aging population negara maju Transformasi sosial Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Tingginya ketidakcukupan konsumsi pangan Penanganan Kerawanan Pangan Belum Komprehensif Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Ketersediaan pangan surplus namun cenderung menurun Potensi Pertanian dan Pariwisata Menurunnya Produksi Pertanian Belum optimalnya ekonomi daerah terutama pada sektor pertanian dan pariwisata Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia Transformasi ekonomi Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan Menurunnya daya saing sektor pertanianRantai Pasok Pertanian Panjang Minimnya Pengelolaan Hasil Pertanian Peningkatan ini akan berdampak pada nilai sosial ekonomi yang berkorelasi terhadap misi Bupati dan Wakil Bupati yang keempat yaitu meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melal ui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ketahanan pangan. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang melakukan pembinaan dan pendampingan pada masyarakat petani yang merupakan penggerak perekonomian daerah, dimana sebagian besar masayarakat menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Misi Bupati dan Wakil Bupati yang keempat menyebutkan adanya peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal, disinilah peran serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berkontribusi mendukung pencapaian misi kepala Daerah melalui kegiatan pemeberdayaan ekonomi di sektor pertanian mulai dari hulu sampai hilir. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, juga merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Selama lima tahun kedepan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tujuan meningkatkan produksi pertanian, kecukupan konsumsi pangan, dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah. Selaras dengan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, Dan Inovatif (Purworejo Berseri) Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Daerah serta menindaklanjuti arah kebijakan pembangunan daerah di sektor pangan dan pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menetapkan sejumlah sasaran strategis yang menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan selama periode lima tahun ke depan. Sasaran strategis yang dirumuskan bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan perangkat daerah. Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah yang berbasis pada sektor unggulan yang disertai peningkatan kapasitas ekosistem riset dan inovasi Meningkatkan produksi pertanian, kecukupan konsumsi pangan, dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Produksi tanaman pangan 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Persentase Peningkatan Produksi hortikultura 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Persentase Peningkatan Produksi perkebunan 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Persentase Peningkatan Produksi Daging 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Menurunnya ketidakcukupan konsumsi pangan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) 11,30 11,00 10,80 10,50 10,23 10,00 Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 Meningkatnya produksi pertanian Persentase Peningkatan Produksi tanaman pangan 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Persentase Peningkatan Produksi hortikultura 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Persentase Peningkatan Produksi perkebunan 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Persentase Peningkatan Produksi Daging 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Meningkatnya keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat Skor Pola Pangan Harapan 90,73 91,70 92,00 92,50 93,00 93,50 Meningkatnya profesionalisme dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana tindakan yang komprehensif dan terstruktur yang memuat langkah-langkah serta upaya- upaya strategis yang akan dilaksanakan dalam periode tersebut. Strategi ini dirancang sebagai respons terhadap dinamika lingkungan eksternal dan internal yang terus berkembang, dengan tujuan memastikan keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam strategi ini, optimalisasi sumber daya menjadi salah satu fokus utama, mencakup pemanfaatan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, serta teknologi secara efisien dan efektif. Melalui pengelolaan sumber daya yang optimal, diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan produktivitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penetapan tahapan pelaksanaan juga menjadi bagian integral dari strategi ini, dengan penyusunan rencana kerja yang jelas dan sistematis agar setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat terlaksana secara berurutan dan terukur. Tahapan tersebut dirancang untuk menghadapi tantangan dan peluang yang muncul seiring perubahan lingkungan yang dinamis, sehingga memungkinkan penyesuaian yang cepat dan tepat. Fokus strategi diarahkan pada pencapaian prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan tugas dan fungsi, sehingga seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah secara menyeluruh. Penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan prioritas strategis, dengan memperhatikan potensi, tantangan, serta sumber daya yang tersedia. Tabel 3.2. Penahapan Rentra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian TAHAP I
(2026)TAHAP II
(2027)TAHAP III
(2028)TAHAP IV
(2029)TAHAP V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Penguatan kebijakan dan sistem kelembagaan yang mendukung ketahanan pangan Penguatan produksi pangan lokal untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat Memperkuat akses pangan melalui rantai pasok yang inklusif Diversifikasi komoditas pangan lokal untuk stabilitas dan pemanfaatan pangan yang lebih baik Mewujudkan ketercukupan konsumsi pangan masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas Penguatan rantai pasok komoditas pertanian strategis serta kebijakan yang mendukung pada peningkatan daya saing sektor pertanian Penguatan sarana dan prasarana pertanian, serta Sumber Daya Manusia untuk efisiensi pada proses produksi Meningkatkan adopsi teknologi untuk modernisasi pertanian Optimalisasi kemitraan strategis lintas sektor untuk meningkatkan nilai tambah pada produk hasil pertanian Terwujudnya daya saing sektor pertanian Menguatkan Sistem Manajemen Kinerja yang Efektif dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan Komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Memantapkan kapasitas sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Memperkuat sinergi dalam Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Perwujudan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

1.Urusan Pangan Pembangunan ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas strategis yang memerlukan perencanaan jangka menengah secara bertahap, terarah, dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai kondisi ketahanan pangan yang kokoh dan berkeadilan, telah disusun pentahapan program dan kebijakan selama periode renstra, yang terdiri dari lima tahapan utama. Setiap tahapan memiliki fokus strategis yang saling mendukung, dimulai dari penguatan kelembagaan hingga perwujudan ketercukupan konsumsi pangan masyarakat secara kuantitas dan kualitas.

a.Tahap I – Tahun 2026: Penguatan Kebijakan dan Sistem Kelembagaan Tahap awal pembangunan diarahkan pada penguatan kebijakan dan sistem kelembagaan yang mendukung ketahanan pangan. Hal ini menjadi fondasi penting untuk memastikan tersedianya kerangka regulasi, kelembagaan, serta tata kelola yang solid dalam mengarahkan pembangunan pangan. Penataan regulasi, harmonisasi kebijakan lintas sektor, serta pembentukan kelembagaan pangan yang efektif menjadi kunci utama dalam tahap ini.
b.Tahap II – Tahun 2027: Penguatan Produksi Pangan Lokal Setelah sistem kelembagaan diperkuat, fokus pada tahun kedua diarahkan kepada penguatan produksi pangan lokal. Tahap ini menitikberatkan pada peningkatan kapasitas produksi melalui pemanfaatan sumber daya lokal, penyediaan sarana produksi, penguatan kelembagaan petani, serta dukungan teknologi pertanian. Tujuannya adalah agar kebutuhan konsumsi pangan masyarakat dapat dipenuhi secara mandiri dan berkelanjutan dari potensi pangan lokal.
c.Tahap III – Tahun 2028: Penguatan Akses Pangan melalui Rantai Pasok yang Inklusif Pada tahap ketiga, strategi difokuskan pada penguatan akses pangan melalui pembangunan rantai pasok yang inklusif dan efisien. Hal ini mencakup perbaikan sistem distribusi pangan, pembangunan infrastruktur pendukung (seperti gudang, pasar, dan transportasi), serta pelibatan seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM dan koperasi. Tujuannya agar pangan yang diproduksi dapat tersedia secara merata, terjangkau, dan menjangkau seluruh kelompok masyarakat.
d.Tahap IV – Tahun 2029: Diversifikasi Komoditas Pangan Lokal Memasuki tahap keempat, fokus diarahkan pada diversifikasi komoditas pangan lokal untuk mendukung stabilitas dan pemanfaatan pangan yang lebih baik. Diversifikasi bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan utama (seperti beras), dengan mengembangkan pangan sumber karbohidrat, protein, dan nutrisi lainnya dari potensi lokal. Strategi ini juga mendorong pemanfaatan pangan alternatif dan peningkatan nilai tambah melalui pengolahan produk.
e.Tahap V – Tahun 2030: Mewujudkan Ketercukupan Konsumsi Pangan Tahap akhir pembangunan ditujukan untuk mewujudkan ketercukupan konsumsi pangan masyarakat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pada tahap ini diharapkan seluruh sistem yang telah dibangun mulai dari kebijakan, produksi, distribusi, hingga konsumsi telah berfungsi secara optimal. Fokus diberikan pada peningkatan konsumsi pangan bergizi seimbang, penguatan program edukasi gizi masyarakat, serta pemantapan ketahanan pangan rumah tangga. Kelima tahapan ini saling terintegrasi dan membentuk kerangka kerja strategis yang komprehensif dalam membangun ketahanan pangan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan bertahap, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih adaptif dalam merespons tantangan serta mampu mencapai tujuan akhir, yaitu terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas.
1. 2.Urusan Pertanian Peningkatan daya saing sektor pertanian merupakan bagian penting dari agenda pembangunan jangka menengah daerah, mengingat peran strategis sektor ini dalam mendukung ketahanan pangan, perekonomian lokal, serta kesejahteraan petani. Untuk mencapai daya saing pertanian yang berkelanjutan, disusunlah strategi melalui lima tahapan bertahap dan terintegrasi dalam dokumen Renstra. Masing- masing tahapan dirancang untuk memperkuat elemen-elemen kunci yang menjadi fondasi pertanian modern dan kompetitif.
a.Tahap I – Tahun 2026: Penguatan Rantai Pasok dan Kebijakan Pendukung Pada tahap awal, fokus diarahkan pada penguatan rantai pasok komoditas pertanian strategis serta pengembangan kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing. Tujuan utama pada fase ini adalah membangun sistem logistik dan distribusi pertanian yang efisien, transparan, dan terintegrasi dari hulu ke hilir, serta menyusun kerangka regulasi dan kebijakan yang kondusif untuk investasi, perdagangan, dan inovasi di sektor pertanian.
b.Tahap II – Tahun 2027: Penguatan Sarana, Prasarana, dan SDM Setelah fondasi kebijakan dan rantai pasok diperkuat, tahap selanjutnya menitikberatkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pertanian, seperti irigasi, jalan usaha tani, gudang, dan alat mesin pertanian (alsintan). Sejalan dengan itu, dilakukan pula penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya petani dan penyuluh, melalui pelatihan teknis dan manajerial untuk meningkatkan efisiensi dalam proses produksi dan manajemen usaha tani.
c.Tahap III – Tahun 2028: Meningkatkan Adopsi Teknologi Pertanian Tahap ketiga berfokus pada peningkatan adopsi teknologi modern di sektor pertanian, termasuk penerapan pertanian presisi, digitalisasi pertanian, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Inovasi teknologi ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya, serta ketahanan terhadap perubahan iklim dan gangguan eksternal. Pendampingan, insentif, dan kemitraan dengan penyedia teknologi akan menjadi bagian penting dari strategi ini.
d.Tahap IV – Tahun 2029: Optimalisasi Kemitraan Strategis Lintas Sektor Tahap keempat menekankan pada penguatan dan optimalisasi kemitraan lintas sektor, baik dengan pelaku usaha, BUMDes, koperasi, swasta, perguruan tinggi, maupun lembaga penelitian. Tujuannya adalah untuk mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk hasil pertanian, memperluas akses pasar, serta membangun ekosistem agribisnis yang inklusif dan berkelanjutan.
e.Tahap V – Tahun 2030: Terwujudnya Daya Saing Sektor Pertanian Tahap akhir merupakan fase konsolidasi dan pencapaian, di mana seluruh upaya yang telah dilakukan diarahkan untuk mewujudkan sektor pertanian yang berdaya saing tinggi. Ciri utamanya adalah meningkatnya produktivitas dan kualitas hasil pertanian, efisiensi sistem produksi, kuatnya jaringan pasar, tingginya adopsi teknologi, dan keterlibatan aktif berbagai pihak dalam pengembangan pertanian daerah. Melalui lima tahapan strategis ini, sektor pertanian Kabupaten dapat berkembang dari sistem tradisional menuju sistem pertanian modern, efisien, dan adaptif terhadap dinamika global. Daya saing sektor pertanian bukan hanya ditentukan oleh hasil produksi semata, tetapi juga oleh kualitas sistem pendukung, kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta kapasitas kelembagaan dan SDM yang mengelolanya.
1. 3.Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel merupakan landasan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah menjadi salah satu fokus strategis dalam dokumen renstra. Untuk mencapai hal tersebut, disusunlah lima tahapan berkelanjutan yang saling mendukung dan membentuk proses penguatan kelembagaan dan tata kelola kinerja yang sistematis dan berorientasi hasil.
a.Tahap I – Tahun 2026: Menguatkan Sistem Manajemen Kinerja yang Efektif Tahap pertama merupakan fondasi dari seluruh proses, yaitu dengan menguatkan sistem manajemen kinerja perangkat daerah. Fokus diarahkan pada penataan struktur, prosedur, serta alat ukur kinerja yang selaras dengan perencanaan pembangunan. Penguatan ini mencakup perbaikan perencanaan kinerja, pelaporan, evaluasi, serta sistem informasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas.
b.Tahap II – Tahun 2027: Meningkatkan Komitmen Perangkat Daerah Setelah sistem manajemen kinerja diperkuat, tahap berikutnya adalah peningkatan komitmen perangkat daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas secara konsisten. Ini mencakup internalisasi nilai akuntabilitas di seluruh tingkatan organisasi, penguatan kepemimpinan birokrasi, dan penegakan integritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
c.Tahap III – Tahun 2028: Memantapkan Kapasitas Sumber Daya Pada tahap ketiga, strategi difokuskan pada pemantapan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan untuk mendukung sistem kinerja yang telah dibangun. Ini dilakukan melalui peningkatan kompetensi ASN, penyusunan standar kinerja individu dan unit kerja, serta penguatan peran pengawas internal dalam menjaga mutu pelaksanaan kinerja.
d.Tahap IV – Tahun 2029: Memperkuat Sinergi dalam Mewujudkan Akuntabilitas Tahap keempat diarahkan pada penguatan sinergi lintas perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja secara kolektif. Kolaborasi dan integrasi antar unit kerja menjadi krusial untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja berjalan selaras dan saling mendukung. Termasuk di dalamnya adalah sinergi antara pengelola program, keuangan, dan evaluasi.
e.Tahap V – Tahun 2030: Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahap akhir merupakan puncak dari seluruh proses, yaitu terwujudnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pada tahap ini, seluruh perangkat daerah diharapkan telah memiliki budaya kinerja yang kuat, sistem evaluasi yang transparan, serta kemampuan untuk mempertanggungjawabkan capaian kinerja kepada publik secara terbuka dan berbasis data. Kelima tahapan ini membentuk kerangka strategis yang terintegrasi untuk menciptakan pemerintahan daerah yang akuntabel, responsif, dan profesional. Akuntabilitas bukan hanya menjadi kewajiban administratif, melainkan komitmen kolektif dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada hasil. Arah kebijakan renstra perangkat daerah mengacu pada beberapa prinsip utama. Pertama, operasionalisasi NSPK diwujudkan melalui penyelarasan dengan sasaran-sasaran strategis yang tercantum dalam RPJMD, khususnya yang relevan dan sejalan dengan kewenangan perangkat daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah tetap berada dalam koridor kebijakan nasional maupun daerah. Kedua, arah kebijakan Renstra PD disusun dengan menyesuaikan secara langsung terhadap arah kebijakan RPJMD. Meskipun redaksionalnya bersifat operasional dan lebih teknis, substansi arah kebijakan Renstra harus konsisten dan tidak menyimpang dari arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah secara keseluruhan. Ketiga, dalam proses penyusunannya, perangkat daerah wajib memperhatikan penahapan strategi dalam dokumen Renstra, agar kebijakan yang dirancang tidak hanya responsif terhadap isu aktual, tetapi juga mencerminkan perencanaan yang berkelanjutan, terukur, dan realistis. Dengan demikian, arah kebijakan renstra merupakan perangkat penting yang memastikan bahwa setiap langkah operasional perangkat daerah tidak hanya sesuai dengan tugas dan fungsinya, tetapi juga selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Tabel 3.5. Arah Kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET.

(1)(2) (3) (4) (5) PANGAN 1 S4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan. keterjangkauan dan pemanfaatan pangan beragam. bergizi. seimbang dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat Penguatan kebijakan dan sistem kelembagaan yang mendukung ketahanan pangan melalui aktivitas:

1.Penyusunan dan revisi kebijakan pangan daerah
2.Penguatan kelembagaan ketahanan pangan
3.Pengembangan sistem pemantauan ketahanan pangan terpadu
4.Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah
5.Peningkatan sinergi dengan pelaku usaha dan masyarakat TAHUN 2026 2 Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan. keterjangkauan dan pemanfaatan pangan beragam. bergizi. seimbang dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat Penguatan produksi pangan lokal untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan Masyarakat melalui aktivitas:
1.Pengembangan kawasan sentra produksi pangan
2.Fasilitasi akses sarana dan prasarana produksi
3.Penguatan kelembagaan Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani
4.Diversifikasi produksi pangan non beras
5.Pemanfaatan lahan pekarangan TAHUN 2027 3 Pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan. keterjangkauan dan pemanfaatan pangan beragam. bergizi. seimbang dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat Memperkuat akses pangan melalui rantai pasok yang inklusif melalui aktivitas:
1.Pengembangan infrastruktur distribusi pangan
2.Fasilitasi kemitraan antara petani, pengolah dan pedagang
3.Pengembangan sistem informasi dan teknologi pasar pangan
4.Peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam manajemen rantai pasok
5.Penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung rantai pasok inklusif
6.Penyelenggaraan pasar tani TAHUN 2028 4 Perwujudan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan. keterjangkauan dan pemanfaatan pangan beragam. bergizi. seimbang dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat Diversifikasi komoditas pangan lokal untuk stabilitas dan pemanfaatan pangan yang lebih baik melalui aktivitas:
1.Pengembangan dan promosi komoditas pangan lokal alternatif
2.Pelatihan dan pendampingan teknologi budidaya diversifikasi pangan
3.Pengembangan produk olahan berbasis pangan lokal diversifikasi
4.Kampanye edukasi dan sosialisasi konsumsi pangan diversifikasi
5.Fasilitasi akses pasar dan penguatan rantai pasok komoditas diversifikasi TAHUN 2029 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET.

(1)(2) (3) (4) (5)

6.Pengembangan kebijakan pendukung diversifikasi pangan 5 Peneguhan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan. keterjangkauan dan pemanfaatan pangan beragam. bergizi. seimbang dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat Mewujudkan ketercukupan konsumsi pangan masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas melalui aktivitas:
1.Peningkatan produksi dan distribusi pangan pokok
2.Bantuan pangan untuk kelompok rentan
3.Kampanye dan edukasi gizi seimbang
4.Peningkatan akses pasar pangan segar dan bergizi
5.Pendampingan dan pelatihan keterampilan memasak dan pengolahan pangan
6.Monitoring dan evaluasi status konsumsi pangan masyarakat TAHUN 2030 PERTANIAN 1 S4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Penguatan kemandirian dan skala ekonomi pertanian melalui modernisasi pertanian berbasis teknologi dan penguatan kelembagaan/ korporasi petani guna meningkatkan skala usaha pertanian. Penguatan rantai pasok komoditas pertanian strategis serta kebijakan yang mendukung pada peningkatan daya saing sektor pertanian melalui aktivitas:
1.Pengembangan kawasan sentra produksi komoditas strategis
2.Penguatan kelembagaan petani dan pelaku usaha tani
3.Peningkatan kualitas dan standar produk pertanian
4.Penguatan sistem logistik dan rantai distribusi pertanian
5.Digitalisasi rantai pasok dan pasar komoditas pertanian
6.Penyusunan dan harmonisasi kebijakan sektor pertanian yang mendukung daya saing TAHUN 2026 2 Peningkatan kemandirian dan skala ekonomi pertanian melalui modernisasi pertanian berbasis teknologi dan penguatan kelembagaan/ korporasi petani guna meningkatkan skala usaha pertanian. Penguatan sarana dan prasarana pertanian, serta Sumber Daya Manusia untuk efisiensi pada proses produksi melalui aktivitas:
1.Penyediaan sarana pertanian
2.Pembangunan dan rehabilitasi prasarana pertanian
3.Pelatihan teknis dan manajerial bagi petani
4.Penguatan kapasitas penyuluh pertanian
5.Fasilitasi transfer teknologi pertanian
6.Pemberdayaan generasi muda dan wanita di sektor pertanian TAHUN 2027 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET.

(1)(2) (3) (4) (5) 3 Pemantapan kemandirian dan skala ekonomi pertanian melalui modernisasi pertanian berbasis teknologi dan penguatan kelembagaan/ korporasi petani guna meningkatkan skala usaha pertanian. Meningkatkan adopsi teknologi untuk modernisasi pertanian melalui aktivitas:

1.Sosialisasi dan kampanye penggunaan teknologi pertanian
2.Pengembangan dan penyebaran model pertanian presisi
3.Fasilitasi akses pembiayaan untuk teknologi pertanian
4.Peningkatan infrastruktur digital pertanian
5.Kolaborasi dengan startup dan perusahaan teknologi pertanian TAHUN 2028 4 Perwujudan kemandirian dan skala ekonomi pertanian melalui modernisasi pertanian berbasis teknologi dan penguatan kelembagaan/ korporasi petani guna meningkatkan skala usaha pertanian. Optimalisasi kemitraan strategis lintas sektor untuk meningkatkan nilai tambah pada produk hasil pertanian melalui aktivitas:
1.Identifikasi dan pemetaan potensi mitra strategis
2.Fasilitasi forum dan platform kolaborasi
3.Pengembangan model kemitraan berbasis rantai nilai
4.Fasilitasi akses pembiayaan dan investasi
5.Pengembangan produk bernilai tambah dan branding TAHUN 2029 5 Peneguhan kemandirian dan skala ekonomi pertanian melalui modernisasi pertanian berbasis teknologi dan penguatan kelembagaan/ korporasi petani guna meningkatkan skala usaha pertanian. Terwujudnya daya saing sektor pertanian melalui aktivitas:
1.Peningkatan produksi dan produktivitas
2.Penguatan infrastruktur pertanian
3.Pengembangan rantai pasok dan akses pasar
4.Pengembangan inovasi dan teknologi
5.Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan TAHUN 2030 PENUNJANG URUSAN 1 S-5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. TAHUN 2026 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET.

(1)(2) (3) (4) (5) 2 Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. TAHUN 2027 3 Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. TAHUN 2028 4 Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. TAHUN 2029 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET.
(1)(2) (3) (4) (5) 5 Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. TAHUN 2030 Setiap elemen dalam struktur Renstra ini tidak hanya bersifat sebagai sekadar rincian administratif, namun juga sebagai bagian integral dari upaya pencapaian tujuan jangka panjang. Oleh karena itu, program, kegiatan, dan sub kegiatan harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang saling mendukung, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kinerja. Dengan demikian, melalui proses cascading ini, setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai outcome dan output yang diinginkan. Penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renstra ini mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dalam Kepmendagri No 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini selaras dengan kebijakan yang lebih besar, serta mendukung pencapaian kinerja pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, penyusunan nomenklatur yang tepat dan sesuai dengan regulasi yang ada akan menjadi dasar penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien. Penetapan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo sebagaimana tertuang pada Tabel 4.1. Tabel 4.1. Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Keterangan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) S4. Meningkatnya produktivitas, pemerataan dan inklusivitas perekonomian daerah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Meningkatkan produksi pertanian, kecukupan konsumsi pangan, dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan Persentase Peningkatan Populasi Ternak Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya produksi pertanian Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan Persentase Peningkatan Populasi Ternak Meningkatnya produksi komoditas pertanian strategis Jumlah Produksi Padi PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Jumlah Produksi Jagung Jumlah Produksi Cabai Jumlah Produksi Durian Jumlah Produksi Biofarmaka Jumlah Produksi Kelapa Jumlah Produksi Kopi Jumlah Produksi Tembakau Meningkatnya populasi ternak Jumlah Populasi Ternak Terlaksananya Pengawasan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang Dilaksanakan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Keterangan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Penggunaan Sarana Pertanian Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Terkelolanya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan yang Dikelola Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ KotaTerkelolanya Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan yang Dikelola Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman Terlaksananya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lainnya Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain yang Dilaksanakan Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Keterangan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Termanfaatkannya prasarana pertanian yang disediakan Persentase Kemanfaatan Prasarana Pertanian PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian Pengembangan Prasarana Pertanian yang Dilaksanakan Pengembangan Prasarana Pertanian Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian Pembangunan Prasarana Pertanian yang Dilaksanakan Pembangunan Prasarana Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Keterangan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Terlaksananya Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Kambing Kaligesing Wilayah Sumber Bibit Kambing Kaligesing yang Dikelola Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak Menurunnya kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan dan menular strategis Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Terlaksananya Layanan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Layanan Pengendalian Penyakit Hewan Menular yang Dilaksanakan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan menular dalam daerah kabupaten/kota Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Laporan Hasil Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Keterangan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) dan/ atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Terkelolanya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang Dikelola Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Dilaksanakan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Terlayaninya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Persentase Fasilitasi Pengendalian Penanggulangan Bencana Pertanian PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Dilaksanakan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Keterangan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Meningkatnya penerapan teknologi pertanian dan kapasitas kelompok tani Persentase Penerapan Teknologi Pertanian PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Skor Kapasitas Kelompok Tani Terlaksananya Penyuluhan Pertanian Penyuluhan Pertanian yang Dilaksanakan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani Meningkatnya keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat Skor Pola Pangan Harapan Meningkatnya rasio lumbung pangan aktif Rasio Lumbung Pangan Aktif PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang Disediakan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Keterangan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Meningkatnya angka kecukupan energi dan protein Angka Kecukupan Energi PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Angka Kecukupan Protein Tersusunnya Dokumen Ketersediaan Pangan Dokumen Ketersediaan Pangan yang Disusun Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Keterangan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang yang Dilaksanakan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Meningkatnya penanganan desa rentan rawan pangan Persentase penanganan desa rentan rawan pangan PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Disediakan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tertanganinya Kerawanan Pangan Kerawanan Pangan yang Ditangani Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Keterangan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Meningkatnya pangan segar aman asal tumbuhan Persentase Pangan Segar Aman PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Tersedianya Data Pengawasan Pangan Segar Data Pengawasan Pangan Segar yang Disediakan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Keterangan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Keterangan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan/ Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Keterangan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Keterangan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Dalam penyusunan Renstra ini, daftar program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan disusun untuk periode waktu yang mencakup tahun 2025 hingga tahun 2030. Setiap tahunnya, program dan kegiatan akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan dinamika di tingkat daerah maupun pusat. Rencana jangka panjang ini juga memastikan bahwa setiap tahapan program dan kegiatan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi selama periode tersebut. Penting untuk ditekankan bahwa program yang direncanakan pada tahun 2030 merupakan bagian integral dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, penyusunan program untuk tahun 2030 ini bukan hanya merupakan rencana jangka panjang yang terpisah, melainkan merupakan pijakan penting dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2030. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil pada tahun 2025 hingga 2029 dapat memperkuat dasar perencanaan untuk tahun 2030, sehingga terjalin kontinuitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintahan. Dengan demikian, perencanaan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pencapaian hasil dalam jangka waktu tertentu, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Program tahun 2030 menjadi salah satu fondasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan dalam periode tersebut dapat terus meningkatkan kinerja pemerintahan daerah serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Program merupakan wujud konkret dari visi dan misi yang ingin dicapai oleh instansi atau organisasi. Program berisi sekumpulan kegiatan yang terorganisir dan bertujuan untuk mencapai hasil tertentu. Dalam Renstra, program dijabarkan secara rinci dengan mempertimbangkan prioritas, urgensi, dan dampaknya terhadap tujuan jangka panjang. Setiap program direncanakan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan yang ada, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait. Hal ini bertujuan agar setiap program memiliki relevansi yang tinggi dengan kondisi faktual yang ada di lapangan, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat atau pihak yang menjadi sasaran dari program tersebut. Kegiatan adalah langkah-langkah yang lebih operasional dan spesifik dalam rangka mencapai tujuan dari suatu program. Kegiatan-kegiatan ini biasanya memiliki durasi waktu tertentu, melibatkan berbagai sumber daya, serta melibatkan koordinasi antara berbagai pihak. Kegiatan ini dapat berupa penyuluhan, pelatihan, pembangunan infrastruktur, atau kegiatan lainnya yang mendukung pencapaian tujuan program. Dalam Renstra, setiap kegiatan disusun dengan merinci jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, serta output yang ingin dicapai. Setiap kegiatan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan program yang lebih besar. Subkegiatan merupakan rincian lebih lanjut dari kegiatan. Pada level ini, pelaksanaan kegiatan dipastikan dapat dilakukan secara lebih terperinci dengan alokasi sumber daya yang jelas. Subkegiatan umumnya mengandung langkah-langkah yang lebih teknis dan mendetail untuk mendukung kelancaran kegiatan utama. Penentuan subkegiatan dalam Renstra harus dilakukan dengan teliti, mempertimbangkan berbagai aspek operasional yang ada, serta memberikan ruang bagi evaluasi untuk memastikan bahwa setiap subkegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pendanaan merupakan elemen penting dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan. Tanpa adanya alokasi pendanaan yang jelas dan memadai, program-program yang direncanakan tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, dalam Renstra, setiap program, kegiatan, dan subkegiatan harus dilengkapi dengan estimasi biaya yang diperlukan. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan dalam Renstra merupakan bagian integral dari perencanaan yang harus disusun dengan cermat dan rinci. Penyusunan yang baik akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, serta penggunaan sumber daya dan anggaran dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Dengan adanya perencanaan yang matang, diharapkan tujuan jangka panjang dapat tercapai dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Penetapan rencana program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kabupaten Purworejo Tahun 2025 sampai dengan 2030 sebagaimana tertuang pada Tabel 4.2. Tabel 4.2. Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan Pembangunan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam rangka mendukung tujuan tersebut, setiap daerah merumuskan program prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan dengan cermat dan terencana. Untuk memastikan pencapaian tujuan program tersebut, diperlukan serangkaian subkegiatan yang terfokus dan terkoordinasi. Subkegiatan prioritas ini akan menjadi bagian integral dari upaya mencapai visi dan misi daerah, serta menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, subkegiatan prioritas adalah aktivitas-aktivitas yang dirancang untuk mendukung dan mempercepat pencapaian tujuan program-program prioritas. Subkegiatan ini biasanya bersifat lebih teknis dan spesifik, dengan fokus pada kebutuhan nyata di lapangan. Oleh karena itu, daftar subkegiatan prioritas ini perlu disusun dengan mengacu pada kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur daerah yang bersangkutan. Daftar subkegiatan prioritas dirancang untuk mendukung pencapaian program-program pembangunan daerah yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Setiap subkegiatan yang diusulkan tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah mendesak, tetapi juga untuk menciptakan landasan yang kuat bagi pembangunan berkelanjutan. Prioritas dalam penyusunan subkegiatan ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat setempat, potensi daerah, serta tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan pembangunan. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan subkegiatan prioritas ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan warganya. Penetapan daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang pada Tabel 4.3. Tabel 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUB KEGIATAN AKTIVITAS KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUB KEGIATAN AKTIVITAS KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan/ Material Penyediaan Bahan/ Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUB KEGIATAN AKTIVITAS KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Meningkatnya rasio lumbung pangan yang aktif Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUB KEGIATAN AKTIVITAS KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik 3 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Meningkatnya angka kecukupan energi dan protein Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) Penyelenggaraan Pasar Tani Pemantauan Stok Pangan Penyusunan Dokumen Pemantauan Stok Bahan Pangan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Penyusunan Dokumen Neraca Bahan Makanan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Penyusunan dokumen Pola Pangan Harapan (PPH) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pelatihan Pangan Lokal NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUB KEGIATAN AKTIVITAS KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Sosialisasi pola konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) Lomba Olahan Pangan Lokal Lomba Cipta Menu 4 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Meningkatnya penanganan desa rentan rawan pangan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota Pelatihan di desa rentan rawan pangan Sosialisasi Stop Boros Pangan 5 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Meningkatnya pangan segar aman asal tumbuhan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan Pembinaan dan Monitoring ke Pelaku Usaha pangan segar asal tumbuhan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan Pangan NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUB KEGIATAN AKTIVITAS KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan 6 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Meningkatnya produksi komoditas pertanian strategis Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Pengadaan alat dan mesin pertanian Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Pengembangan varietas unggul Fasilitasi indikasi geografis komoditas pertanian Pelatihan UPJA (Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Pengadaan bibit tanaman Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman penjaminan kelestarian sumber daya genetik kambing Kaligesing Layanan inseminasi buatan Kontes kambing kaligesing Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUB KEGIATAN AKTIVITAS KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain penyediaan bibit ternak kepada kelompok masyarakat 7 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Meningkatnya kemanfaatan prasarana pertanian yang disediakan Pengembangan Prasarana Pertanian Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Update data jaringan irigasi tersier Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/ Kota Update Peta LP2B Pembangunan Prasarana Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Pembangunan Air Tanah Dangkal (ATD) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan Puskeswan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan Rumah Potong Hewan (RPH) Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUB KEGIATAN AKTIVITAS KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak Pengawasan wilayah sumber bibit Kambing Kaligesing 8 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Menurunnya kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan menular dalam daerah kabupaten/ kota Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis Pelatihan kader zoonosis Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium Layanan jasa laboratorium kesehatan hewan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Layanan kesehatan dan vaksinasi hewan Promosi dan preventif kesehatan hewan Survailans/ pengamatan penyakit hewan NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUB KEGIATAN AKTIVITAS KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha) Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan (BPAH) Pengawasan hewan kurban Operasional Rumah Potong Hewan (RPH) Pembinaan pelaku usaha peternakan 9 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Penyediaan pestisida/ insektisida Sekolah Lapang Agensia Hayati Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu 10 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Meningkatnya penerapan teknologi pertanian dan kapasitas kelompok tani Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Fasilitasi Balai Penyuluhan Pertanian Fasilitasi Komisi Penyuluhan NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUB KEGIATAN AKTIVITAS KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 Penyusunan Programa Penyuluhan Pelatihan bagi penyuluh pertanian Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Pelatihan petani Penilaian kelompok tani Fasilitasi Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Pembinaan petani muda Pembinaan kelembagaan petani Penyuluhan pertanian ramah lingkungan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Penyelenggaraan sekolah lapang pertanian Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) 4.2. Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah Rencana Strategis (Renstra) bukan hanya berfungsi sebagai alat perencanaan internal untuk pencapaian tujuan suatu daerah, tetapi juga harus sejalan dengan arah kebijakan nasional dan provinsi. Hal ini penting agar setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan tidak hanya relevan dengan kebutuhan lokal, tetapi juga mendukung upaya pembangunan yang lebih besar dan holistik. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Renstra adalah bagaimana daerah memberikan dukungan terhadap kebijakan nasional, provinsi, serta kegiatan unggulan yang telah ditetapkan.
1. a.Program yang Mendukung Program Nasional (Asta Cita dan Program Strategis Nasional) Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo disusun dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, serta sebagai implementasi atas komitmen pemerintah dalam mewujudkan delapan agenda prioritas pembangunan nasional atau Asta Cita. Salah satu agenda penting dalam Asta Cita adalah Asta Cita 2, yaitu Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo memiliki posisi strategis dalam mendukung pencapaian Asta Cita 2, khususnya pada aspek swasembada pangan sebagai pilar utama kemandirian bangsa dan ketahanan nasional. Dukungan tersebut tercermin dalam berbagai kebijakan, program, dan kegiatan strategis yang tertuang dalam dokumen Renstra tahun 2025–2029, antara lain:
  1. 1.Penguatan Produksi Pangan Lokal sebagai Basis Swasembada Melalui program peningkatan produksi komoditas pangan strategis, seperti padi, jagung, dan hortikultura, serta pengembangan subsektor peternakan, Dinas mendorong optimalisasi sumber daya lahan yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo. Upaya ini diarahkan untuk mencapai ketersediaan pangan yang cukup, berkelanjutan, dan berbasis pada potensi lokal daerah.
  2. 2.Peningkatan Kemandirian Pangan Masyarakat Dinas melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti pengembangan pemanfaatan pekarangan, gerakan diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, serta edukasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri secara pangan dan tidak bergantung pada produk luar.
  3. 3.Penguatan Cadangan dan Distribusi Pangan Daerah Guna mendukung stabilitas dan ketahanan pangan, Renstra Dinas juga memuat arah kebijakan peningkatan kapasitas cadangan pangan pemerintah daerah, penguatan sistem logistik pangan, serta pengendalian inflasi komoditas pangan strategis. Kegiatan ini berperan dalam menjamin ketersediaan pangan yang merata, terutama dalam kondisi darurat atau bencana.
  4. 4.Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian Dalam mendukung agenda kemandirian yang berkelanjutan, Dinas mendorong transformasi digital di sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk sistem pertanian cerdas (smart farming), akses pasar digital, serta integrasi data produksi dan distribusi pangan. Langkah ini selaras dengan semangat pengembangan ekonomi digital dalam Asta Cita 2.
  5. 5.Penguatan Ekonomi Hijau dalam Pertanian Penerapan praktik pertanian ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, pengendalian hama terpadu, dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), menjadi bagian dari strategi Dinas untuk mendukung ekonomi hijau. Ini juga merupakan langkah konkret dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pertanian serta ketahanan sumber daya alam daerah. Melalui pelaksanaan berbagai strategi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo berperan langsung dalam membangun fondasi kemandirian daerah yang kuat, terutama dalam aspek ketahanan pangan yang menjadi unsur vital dalam sistem pertahanan negara. Ketahanan pangan yang kokoh bukan hanya menjamin kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi komponen penting dalam menciptakan stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Dengan demikian, pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo tahun 2025–2029 merupakan bentuk nyata dukungan terhadap Asta Cita 2, khususnya dalam memperkuat kemandirian bangsa melalui pencapaian swasembada pangan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berkeadilan. Penetapan dukungan terhadap asta cita sebagaimana tertuang pada Tabel 4.4. Tabel 4.4. Dukungan terhadap Asta Cita No Asta Cita Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 2 3 4 5 1 Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Pangan DKPP Penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) Pangan DKPP Penyelenggaraan Pasar Tani Pangan DKPP Penyusunan Dokumen Pemantauan Stok Bahan Pangan Pangan DKPP Penyusunan Dokumen Neraca Bahan Makanan Pangan DKPP Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pangan DKPP Penyusunan dokumen Pola Pangan Harapan (PPH) Pangan DKPP Pelatihan Pangan Lokal Pangan DKPP Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pangan DKPP Pelatihan di desa rentan rawan pangan Pangan DKPP Sosialisasi Stop Boros Pangan Pangan DKPP Pengawasan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan Pangan DKPP Pembinaan dan Monitoring ke Pelaku Usaha pangan segar asal tumbuhan Pangan DKPP Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan Pangan Pertanian DKPP No Asta Cita Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 2 3 4 5 Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Pertanian DKPP Pengadaan alat dan mesin pertanian Pertanian DKPP Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Pertanian DKPP Pengembangan varietas unggul Pertanian DKPP Fasilitasi indikasi geografis komoditas pertanian Pertanian DKPP Pelatihan UPJA (Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian) Pertanian DKPP Pengadaan bibit tanaman Pertanian DKPP penjaminan kelestarian sumber daya genetik kambing Kaligesing Pertanian DKPP Layanan inseminasi buatan Pertanian DKPP Kontes kambing kaligesing Pertanian DKPP Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Pertanian DKPP penyediaan bibit ternak kepada kelompok masyarakat Pertanian DKPP Update data jaringan irigasi tersier Pertanian DKPP Update Peta LP2B Pertanian DKPP Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Pertanian DKPP Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Pertanian DKPP Pembangunan Air Tanah Dangkal (ATD) Pertanian DKPP No Asta Cita Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 2 3 4 5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) Pertanian DKPP Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan Puskeswan Pertanian DKPP Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan Rumah Potong Hewan (RPH) Pertanian DKPP Pengawasan wilayah sumber bibit Kambing Kaligesing Pertanian DKPP Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis Pertanian DKPP Pelatihan kader zoonosis Pertanian DKPP Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Pertanian DKPP Layanan jasa laboratorium kesehatan hewan Pertanian DKPP Layanan kesehatan dan vaksinasi hewan Pertanian DKPP Promosi dan preventif kesehatan hewan Pertanian DKPP Survailans/ pengamatan penyakit hewan Pertanian DKPP Pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha) Pertanian DKPP Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan (BPAH) Pertanian DKPP Pengawasan hewan kurban Pertanian DKPP Operasional Rumah Potong Hewan (RPH) Pertanian DKPP Pembinaan pelaku usaha peternakan Pertanian DKPP Penyediaan pestisida/ insektisida Pertanian DKPP Sekolah Lapang Agensia Hayati Pertanian DKPP No Asta Cita Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 2 3 4 5 Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pertanian DKPP Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Pertanian DKPP Fasilitasi Balai Penyuluhan Pertanian Pertanian DKPP Fasilitasi Komisi Penyuluhan Pertanian DKPP Pelatihan bagi penyuluh pertanian Pertanian DKPP Pelatihan petani Pertanian DKPP Pembinaan petani muda Pertanian DKPP Pembinaan kelembagaan petani Pertanian DKPP Penyelenggaraan sekolah lapang pertanian Pertanian DKPP Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, sasaran, strategi, serta program prioritas pembangunan sektor pangan dan pertanian di daerah. Renstra ini tidak hanya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah, tetapi juga berorientasi pada pencapaian agenda nasional, termasuk Program Strategis Nasional Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, merupakan tantangan multidimensional yang berdampak pada kesejahteraan, ketahanan pangan, dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo memegang peran strategis dalam mendukung upaya pemerintah daerah dan pusat dalam menurunkan angka kemiskinan melalui pendekatan berbasis penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan petani dan pekebun kecil, serta peningkatan akses terhadap sumber penghidupan yang produktif. Dukungan tersebut dituangkan dalam Renstra Dinas melalui beberapa kebijakan dan program berikut:
  6. 1.Peningkatan Ketersediaan dan Aksesibilitas Pangan bagi Rumah Tangga Miskin Dinas melaksanakan program penguatan cadangan pangan pemerintah daerah, pengendalian inflasi komoditas pangan strategis, serta fasilitasi distribusi pangan bersubsidi. Langkah ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan memastikan tidak terjadi kelangkaan atau lonjakan harga yang dapat memperparah kondisi kemiskinan, terutama di wilayah rentan.
  7. 2.Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga Petani Melalui program bantuan sarana dan prasarana pertanian, pelatihan keterampilan, serta penguatan kelembagaan ekonomi petani seperti kelompok tani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan), Dinas mendukung peningkatan pendapatan dan kapasitas produksi masyarakat miskin yang bergantung pada sektor pertanian.
  8. 3.Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dinas mendorong pembentukan kawasan pertanian terpadu (integrated farming) dan lumbung pangan desa yang melibatkan masyarakat miskin sebagai pelaku utama. Model ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan di pedesaan.
  9. 4.Pemanfaatan Pekarangan dan Diversifikasi Sumber Pangan Keluarga Salah satu strategi pengurangan kemiskinan ekstrem adalah melalui pemanfaatan sumber daya yang ada di sekitar rumah tangga miskin. Program pemanfaatan pekarangan menjadi sarana untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan mengurangi beban pengeluaran pangan harian.
  10. 5.Sinergi dan Kolaborasi dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo secara aktif menjalin sinergi lintas perangkat daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, serta lembaga sosial masyarakat dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan, termasuk melalui program padat karya, pendampingan usaha tani, dan fasilitasi akses permodalan serta pemasaran. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 juga disusun untuk mendukung pembangunan nasional adalah melalui partisipasi aktif dalam Program Strategis Nasional terkait Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/ Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Kabupaten Purworejo sebagai salah satu lumbung pangan strategis di wilayah selatan Provinsi Jawa Tengah, memiliki peran penting dalam mendukung ketersediaan dan stabilisasi beras nasional. Oleh karena itu, Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo memuat arah kebijakan dan strategi yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat pengelolaan komoditas gabah/beras dalam negeri, sekaligus mengoptimalkan fungsi cadangan beras pemerintah untuk menjamin ketahanan pangan masyarakat, terutama pada saat krisis, bencana, atau gejolak harga. Adapun bentuk dukungan Renstra Dinas terhadap program strategis nasional tersebut meliputi:
  11. 1.Penguatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Padi Renstra Dinas menempatkan peningkatan produksi padi sebagai salah satu prioritas utama. Melalui program intensifikasi pertanian, penyediaan benih unggul, pemanfaatan teknologi tepat guna, perbaikan jaringan irigasi pertanian, serta perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), Dinas berupaya menjaga dan meningkatkan volume produksi gabah/ beras lokal untuk mendukung pengadaan dalam negeri.
  12. 2.Sinergi dalam Pengelolaan dan Penyerapan Gabah Petani Dinas mendorong koordinasi antara petani, koperasi tani, Bulog, dan pelaku usaha penggilingan padi guna memperkuat sistem rantai pasok gabah. Upaya ini bertujuan agar harga gabah di tingkat petani tetap stabil dan penyerapan hasil panen oleh pemerintah atau mitra strategis dapat berjalan optimal, sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
  13. 3.Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Sebagai bagian dari sistem cadangan pangan nasional, Dinas memiliki peran dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Renstra Dinas mengarahkan penguatan CPPD melalui pengadaan beras lokal berkualitas, pengelolaan gudang penyimpanan yang memenuhi standar, serta pemantauan berkala terhadap ketersediaan dan ketahanan stok.
  14. 4.Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Kondisi Darurat dan Gejolak Harga Dinas berperan aktif dalam mendukung penyaluran CBP untuk intervensi pasar, bantuan bencana alam, serta bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan. Hal ini dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dan pemutakhiran data penerima manfaat agar penyaluran CBP dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.
  15. 5.Peningkatan Sistem Informasi dan Monitoring Pangan Untuk mendukung pengambilan kebijakan yang responsif dan berbasis data, Dinas mengembangkan sistem informasi pangan daerah yang mencakup data produksi, konsumsi, distribusi, harga, dan stok gabah/ beras. Sistem ini menjadi landasan dalam merumuskan intervensi kebijakan dan perencanaan pengadaan serta penyaluran cadangan beras pemerintah secara efektif. Dengan pelaksanaan program-program tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem secara bertahap dan berkelanjutan. Renstra ini secara konkret menunjukkan bahwa sektor pangan dan pertanian memiliki peranan sentral dalam mendukung agenda pengentasan kemiskinan melalui pendekatan produktif, berkeadilan, dan berbasis pemberdayaan. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya pada aspek pengelolaan beras sebagai pangan pokok strategis. Peran aktif ini tidak hanya memperkuat stabilitas pasokan dan harga beras, tetapi juga menjadi bagian integral dari perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak bencana, krisis ekonomi, maupun gejolak pasar. Melalui optimalisasi pelaksanaan program strategis ini, diharapkan terwujud masyarakat Purworejo yang lebih sejahtera, mandiri secara ekonomi, serta memiliki ketahanan pangan yang kokoh sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Penetapan dukungan terhadap Program Strategis Nasional tertuang pada Tabel 4.5. Tabel 4.5. Dukungan Terhadap Program Strategis Nasional No Program Strategis Nasional Program Dukungan di Kabupaten Purworejo Aktivitas Pendukung di 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah Terkait 1 2 3 4 5 6 1 Penanggulangan kemiskinan Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Pasar Tani Pangan DKPP Memantau harga dan pasokan pangan Pangan DKPP Pengadaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah Pangan DKPP Pelatihan olahan pangan lokal Pangan DKPP PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Pelatihan pemanfaatan pekarangan untuk desa rentan rawan pangan Pangan DKPP PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Penyuluhan pertanian Pertanian DKPP PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Penyediaan jaringan irigasi tersier, air tanah dangkal, dan jalan usaha tani Pertanian DKPP PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Penyediaan Alsintan Pertanian DKPP Penyediaan bibit ternak Pertanian DKPP PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Pelayanan kesehatan hewan Pertanian DKPP PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Pertanian DKPP No Program Strategis Nasional Program Dukungan di Kabupaten Purworejo Aktivitas Pendukung di 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah Terkait 1 2 3 4 5 6 2 Ketahanan pangan
2. a.Pengadaan dan pengelolaan gabah/ beras dalam negeri PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Pengadaan cadangan pangan Pangan DKPP
3. b.Penyaluran cadangan beras pemerintah PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Penyaluran cadangan pangan Pangan DKPP
4. b.Program yang Mendukung Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi) Dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas yang didelegasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo telah memasukkan agenda peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor peternakan, khususnya dalam bidang pemotongan hewan, ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Salah satu bentuk nyata dari dukungan tersebut adalah pelaksanaan program pelatihan dan sertifikasi Juru Sembelih Halal (Juleha), serta pembinaan terhadap penerapan standar teknis Rumah Pemotongan Hewan (RPH) sesuai dengan ketentuan teknis dan syariat Islam. Program ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjamin keamanan, higienitas, dan kehalalan produk pangan asal hewan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk peternakan lokal. Dukungan Renstra difokuskan pada beberapa hal berikut:
  1. 1.Fasilitasi Pelatihan dan Sertifikasi Juru Sembelih Halal (Juleha) Dinas menyelenggarakan pelatihan teknis bekerja sama dengan lembaga sertifikasi halal dan instansi terkait, guna mencetak tenaga juru sembelih yang kompeten, bersertifikat, serta memahami prinsip animal welfare dan syarat-syarat penyembelihan halal.
  2. 2.Pembinaan dan Pengawasan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Dalam rangka pemenuhan standar nasional dan syariat Islam, Dinas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan RPH yang mencakup aspek kebersihan, sanitasi, perizinan, hingga tata cara pemotongan. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian operasional RPH dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan regulasi halal.
  3. 3.Sosialisasi dan Edukasi kepada Pelaku Usaha Peternakan dan Masyarakat Renstra juga mencakup kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha peternakan, pemilik RPH, serta masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal dan standar pemotongan hewan yang benar guna menjamin keamanan pangan dan perlindungan konsumen.
  4. 4.Kolaborasi dan Sinkronisasi Program dengan Pemerintah Provinsi Dinas secara aktif menjalin koordinasi dan sinkronisasi program dengan Dinas Provinsi sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan desentralisasi teknis, serta memastikan kelancaran pelaksanaan program delegasi. Melalui dukungan ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk turut andil dalam peningkatan mutu produk hewani, menjaga nilai-nilai kehalalan dalam proses produksi pangan, serta memperkuat sistem jaminan pangan daerah yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Penetapan dukungan terhadap program delegasi provinsi sebagaimana tertuang pada Tabel 4.6. Tabel 4.6. Dukungan Terhadap Program Delegasi Provinsi No Program Delegasi Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 2 3 4 5 1 Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan Pertanian DKPP Pelatihan juru sembelih halal Pertanian DKPP
5. c.Program yang Mendukung Program Kabupaten (Pitulungan) Sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan yang menyeluruh dan berkelanjutan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo telah menetapkan dukungan strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah terhadap Program Unggulan Daerah: Sejahtera Wargane. Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang mencakup aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan, serta penguatan sistem pengawasan keamanan pangan di seluruh rantai pasok. Beberapa bentuk konkret dukungan Renstra antara lain:
  1. 1.Peningkatan Pengawasan dan Edukasi Keamanan Pangan Dinas melaksanakan program pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan dan hewan. Selain itu, dilakukan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai praktik keamanan pangan, sanitasi, dan higiene dalam produksi serta pengolahan pangan.
  2. 2.Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Pangan Segar Dalam rangka menjamin mutu dan keamanan pangan, dinas mendorong pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi seperti Prima 3, NKV (Nomor Kontrol Veteriner), dan label pangan segar. Upaya ini bertujuan meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi konsumen.
  3. 3.Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Untuk meningkatkan aksesibilitas pangan, khususnya saat terjadi krisis atau bencana, dinas mengelola cadangan pangan pemerintah daerah. Penguatan cadangan ini mencakup penyimpanan, rotasi stok, dan penyaluran pangan untuk penanganan rawan pangan serta stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok.
  4. 4.Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dan Toko Tani Renstra juga memuat dukungan terhadap pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan Toko Tani Indonesia (TTI) yang berperan sebagai simpul distribusi pangan murah dan sehat bagi masyarakat. Program ini diarahkan untuk memperpendek rantai distribusi dan memastikan keterjangkauan harga pangan di tingkat konsumen.
  5. 5.Peningkatan Akses Pangan bagi Wilayah Rawan Pangan dan Rentan Gizi Dinas melakukan pemetaan wilayah rawan pangan dan menyusun intervensi spesifik, seperti distribusi pangan, dan pemberdayaan kelompok tani untuk diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo juga disusun selaras dengan Program Unggulan Daerah: Ayem Petanine. Adapun bentuk dukungan strategis dalam Renstra terhadap enam fokus program unggulan daerah tersebut adalah sebagai berikut:
  6. 1.Penambahan Penggunaan Alat Teknologi Pertanian (Pompa Air, Sprayer, Traktor Tangan, Sel Surya, dan Lainnya) Renstra memuat program fasilitasi dan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani guna mendukung mekanisasi pertanian. Peningkatan penggunaan teknologi seperti pompa air untuk irigasi, sprayer untuk pengendalian hama terpadu, traktor tangan untuk olah lahan, serta pemanfaatan energi alternatif seperti sel surya diarahkan untuk meningkatkan efisiensi usaha tani dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja konvensional.
  7. 2.Revitalisasi Sistem Pertanian Dalam rangka memperbaiki sistem produksi yang berkelanjutan, Renstra mengakomodasi kegiatan penguatan kelembagaan petani, perbaikan sistem irigasi, peningkatan kualitas input pertanian, dan pengembangan sistem pertanian terpadu. Langkah-langkah ini mendukung terciptanya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika pasar.
  8. 3.Optimalisasi Pemakaian Pupuk Organik Dinas mendorong penggunaan pupuk organik melalui pelatihan pembuatan pupuk kompos dan biofertilizer, serta pemberdayaan kelompok tani organik. Upaya ini selaras dengan tujuan untuk menjaga kesuburan tanah, mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia, dan menghasilkan produk pertanian yang lebih ramah lingkungan dan sehat.
  9. 4.Pengembangan Infrastruktur Pertanian dalam Arti Luas Renstra mengarahkan pengembangan infrastruktur pertanian yang mencakup pembangunan jalan usaha tani dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, serta prasarana pendukung pertanian lainnya. Infrastruktur ini sangat penting untuk mendukung kelancaran proses produksi, distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses petani ke pasar.
  10. 5.Memperkuat Akses pada Informasi dan Teknologi Pertanian Dinas mendukung penguatan sistem penyuluhan pertanian berbasis digital dan peningkatan kapasitas penyuluh. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, petani dapat memperoleh akses terhadap data iklim, harga pasar, teknologi budidaya, dan inovasi pertanian secara cepat dan akurat.
  11. 6.Modernisasi Pertanian Renstra secara keseluruhan diarahkan untuk mendorong transformasi sektor pertanian menuju sistem pertanian modern melalui mekanisasi, digitalisasi, peningkatan SDM pertanian, serta pengembangan model pertanian presisi. Modernisasi ini juga didukung dengan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha. Melalui strategi-strategi tersebut, Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo secara aktif berkontribusi dalam menciptakan sistem pangan daerah yang aman, berkelanjutan, dan inklusif serta mewujudkan sistem pertanian yang tangguh, produktif, efisien, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Diharapkan, dukungan ini mampu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman kerawanan pangan sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Penetapan dukungan terhadap Program Unggulan Daerah sebagaimana tertuang pada Tabel 4.7. Tabel 4.7. Dukungan Terhadap Program Unggulan Daerah No Program Unggulan Kegiatan Unggulan 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 2 3 4 5 6 1 Sejahtera Wargane Memperbaiki keamanan pangan dan menambah aksesibilitas pangan bagi masyarakat. Pengawasan keamanan pangan Pangan DKPP Pengadaan cadangan pangan pemerintah Pangan DKPP 2 Ayem Petanine Menambah penggunaan alat teknologi pertanian (seperti pompa air, sprayer, traktor tangan, sel surya, dll) Penyediaan Alsintan Pertanian DKPP Revitalisasi sistem pertanian Penyediaan sarana dan prasarana pertanian Pertanian DKPP Penyuluhan pertanian Pertanian DKPP Pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan bencana pertanian Pertanian DKPP Mengoptimalisasi pemakaian pupuk organik Penyuluhan pertanian Pertanian DKPP Pengembangan infrastruktur pertanian dalam arti luas Penyediaan prasarana pertanian Pertanian DKPP Memperkuat akses pada informasi dan teknologi pertanian Penyuluhan pertanian Pertanian DKPP Modernisasi pertanian Penyediaan Alsintan Pertanian DKPP Penyuluhan pertanian Pertanian DKPP Pelayanan inseminasi buatan Pertanian DKPP 4.3. Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purworejo serta menjamin tercapainya tujuan pembangunan bidang ketahanan pangan dan pertanian secara berkelanjutan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menetapkan sejumlah indikator kinerja utama (IKU) yang relevan, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Indikator-indikator tersebut mencerminkan capaian yang hendak diraih selama periode Rencana Strategis, serta menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan, evaluasi, dan pengendalian kinerja organisasi perangkat daerah. Adapun indikator kinerja dan target yang ditetapkan sebagai berikut:
  12. 1.Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian peningkatan produksi komoditas utama tanaman pangan, seperti padi, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar. Penetapan target dilakukan berdasarkan potensi wilayah, tren historis produksi, serta dukungan program peningkatan produktivitas dan intensifikasi pertanian.
  13. 2.Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura Indikator ini mencerminkan pertumbuhan produksi komoditas hortikultura strategis, seperti sayuran dan buah-buahan. Target ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar, potensi agroklimat, serta dukungan sarana produksi dan pengembangan kelembagaan petani hortikultura. Komoditas hortikultura yang dihitung adalah: alpukat, anggur, belimbing, duku/ langsat/ kokosan, durian, jambu air, jambu biji, jengkol, jeruk besar, jeruk, jeruk siam/ keprok, jeruk pamelo, jeruk lemon, lengkeng, mangga, manggis, markisa/ konyal, melinjo, buah naga, nangka/ cempedak, nenas, pepaya, petai, pisang, rambutan, sawo, salak, sirsak, sukun, bawang daun, bawang merah, bayam, buncis, cabai besar, cabai besar/ tw/ teropong, cabai keriting, cabai rawit, jamur, jamur lainnya, jamur tiram, kacang panjang, kangkung, mentimun, labu siam, melon, semangka, terung, tomat, dlingo/ dringo, jahe, jeruk nipis, kapulaga, kencur, kunyit, laos/ lengkuas, lempuyang, mahkota dewa, mengkudu/ pace, rimpang, serai hijau, temuireng, temukunci, dan temulawak.
  14. 3.Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan Indikator ini mengukur kontribusi subsektor perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Komoditas yang dihitung adalah: aren, cengkeh, jambu mete, jarak pagar, kakao, kapok, karet, kelapa dalam, kelapa deres, kelapa genjah, kemukus, kenanga, kopi arabika, kopi robuska, lada, pala, panili, nilam, tebu, dan tembakau. Target diarahkan pada peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk perkebunan daerah.
  15. 4.Persentase Peningkatan Produksi Daging Indikator ini mencerminkan kinerja subsektor peternakan, khususnya dalam peningkatan ketersediaan protein hewani. Target pertumbuhan produksi daging ditetapkan berdasarkan strategi peningkatan populasi ternak, perbaikan manajemen pakan dan kesehatan ternak, serta dukungan pengembangan agribisnis peternakan. Komoditas yang dihitung adalah: sapi, kerbau, kambing, domba, ayam ras, ayam buras, itik, kelinci, burung puyuh, angsa, entog, dan merpati.
  16. 5.Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/ PoU) Indikator ini digunakan untuk mengukur proporsi penduduk yang mengalami kekurangan asupan energi dari konsumsi pangan. Penurunan angka prevalensi PoU menjadi target strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Purworejo.
  17. 6.Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Indikator ini mencerminkan kualitas dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat. Skor PPH yang tinggi menunjukkan pola konsumsi yang lebih seimbang dan sesuai dengan anjuran gizi seimbang. Target skor ditetapkan berdasarkan hasil pemantauan konsumsi pangan rumah tangga dan intervensi edukasi gizi masyarakat.
  18. 7.Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indikator ini mengukur akuntabilitas kinerja instansi melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Target diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan, serta implementasi manajemen kinerja berbasis hasil di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Seluruh indikator tersebut telah dirumuskan melalui pendekatan partisipatif, memperhatikan kebijakan nasional, prioritas daerah, serta analisis sumber daya dan potensi lokal. Dengan penetapan indikator dan target yang terukur dan realistis, diharapkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan kemandirian pangan dan peningkatan kesejahteraan petani serta masyarakat secara umum. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo sebagaimana tertuang pada Tabel 4.8. Tabel 4.8. Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian No Indikator Satuan Target Tahun Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan % 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Tujuan dan Sasaran 2 Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura % 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Tujuan dan Sasaran 3 Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan % 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Tujuan dan Sasaran 4 Persentase Peningkatan Produksi Daging & 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Tujuan dan Sasaran 5 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) % 12,50 11,93 11,37 10,80 10,23 9,66 Tujuan 6 Skor Pola Pangan Harapan Angka 90,73 91,70 92,00 92,50 93,00 93,50 Sasaran 7 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 Tujuan dan Sasaran Sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo menetapkan indikator kinerja kunci (IKK) yang mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.5.7/1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025 perihal Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang menekankan pentingnya intervensi sensitif melalui sektor pangan dan pertanian. Indikator-indikator ini dirumuskan secara terukur, relevan, dan berbasis hasil (outcome-oriented), sehingga mampu menjadi alat ukur pencapaian tujuan strategis pembangunan daerah di bidang ketahanan pangan, pertanian berkelanjutan, kesehatan hewan, dan kontribusi terhadap percepatan penurunan stunting. Adapun indikator kinerja kunci yang ditetapkan sebagai berikut:

1.Persentase Ketersediaan Pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan masyarakat) Indikator ini digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam menjamin ketersediaan pangan pokok secara berkelanjutan, khususnya cadangan beras dan jagung sebagai komoditas utama. Ketersediaan pangan yang memadai merupakan syarat penting dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah, menekan gejolak harga, serta mengantisipasi krisis pangan. Target ditetapkan berdasarkan proyeksi kebutuhan konsumsi masyarakat, kapasitas produksi lokal, serta kemampuan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).
2.Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun Indikator ini mengukur kinerja sektor pertanian dalam meningkatkan efisiensi dan hasil produksi pada setiap satuan lahan usaha tani. Peningkatan produktivitas menjadi kunci dalam menjamin ketersediaan pangan, peningkatan pendapatan petani, dan keberlanjutan sistem pertanian. Target produktivitas ditetapkan berdasarkan tren historis, potensi wilayah, serta intervensi program peningkatan sarana produksi, inovasi teknologi budidaya, dan penguatan penyuluhan pertanian.
3.Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Indikator ini mencerminkan kapasitas daerah dalam melaksanakan program kesehatan hewan dan pengendalian penyakit zoonosis yang dapat berdampak langsung pada produksi ternak dan kesehatan masyarakat. Penurunan angka kejadian penyakit hewan menular seperti PMK, antraks, dan rabies menjadi indikator penting dalam menjaga keberlanjutan subsektor peternakan dan menjamin keamanan pangan asal hewan. Target ditetapkan berdasarkan hasil surveilans, cakupan vaksinasi, serta respons cepat terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) di lapangan.
4.Ketersediaan Program Pemanfaatan Pekarangan Stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang menjadi prioritas nasional, karena berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi kesehatan, kecerdasan, maupun produktivitas. Upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting dilakukan melalui pendekatan konvergensi, yaitu keterpaduan berbagai program lintas sektor di tingkat pusat, daerah, hingga desa dan kelurahan. Dalam konteks ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo turut berkontribusi melalui penyediaan dan pelaksanaan program pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Program pemanfaatan pekarangan, seperti Pekarangan Pangan Lestari (P2L), Pekarangan Pangan untuk Meningkatkan Pendapatan (Karang Pandan) dan budidaya tanaman sayur dan ternak skala rumah tangga, bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) di tingkat keluarga. Kegiatan ini secara langsung mendukung peningkatan asupan gizi anak dan ibu hamil, yang merupakan kelompok sasaran utama dalam intervensi penurunan stunting. Hubungan erat antara program ini dan aksi konvergensi PPPS terletak pada aspek intervensi sensitif, yaitu intervensi yang berkontribusi terhadap penurunan stunting secara tidak langsung melalui peningkatan ketahanan pangan keluarga dan perbaikan pola konsumsi. Dengan tersedianya sumber pangan bergizi dari pekarangan, keluarga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini memperkuat partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam mendukung pencapaian indikator konvergensi stunting, khususnya pada aksi keempat (analisis situasi), aksi kelima (rencana kegiatan), dan aksi keenam (rembuk stunting) yang membutuhkan identifikasi dan pelibatan program sektoral di tingkat desa. Lebih lanjut, keberhasilan program ini juga sangat bergantung pada integrasi dengan kegiatan Posyandu, PKK, dan penyuluhan gizi yang dikoordinasikan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kecamatan dan desa. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, melalui penyuluh dan tenaga teknis, turut berperan dalam memberikan edukasi pemanfaatan pekarangan serta pembinaan keluarga penerima manfaat untuk memastikan bahwa pangan yang dihasilkan benar- benar mendukung kebutuhan gizi anak dan ibu. Dengan demikian, penyediaan program pemanfaatan pekarangan tidak hanya menjadi instrumen ketahanan pangan lokal, tetapi juga menjadi bagian integral dalam mendukung pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting, sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari sisi gizi dan kesehatan.
5.Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Penetapan target untuk indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/ PoU) merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs), khususnya Tujuan 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan. Indikator ini mengukur persentase penduduk yang asupan energinya tidak mencukupi kebutuhan minimum energi harian yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan sehat dan aktif. Penetapan target dilakukan berdasarkan data historis, tren prevalensi dari tahun-tahun sebelumnya, serta proyeksi kondisi sosial-ekonomi dan intervensi kebijakan yang direncanakan oleh pemerintah. Selain itu, penyesuaian terhadap standar internasional yang ditetapkan oleh FAO dan ketersediaan data nasional juga menjadi pertimbangan utama. Target yang ditetapkan harus realistis namun ambisius, dengan mempertimbangkan potensi peningkatan akses pangan, peningkatan produktivitas sektor pertanian, pengurangan kemiskinan, serta penguatan sistem distribusi pangan. Penurunan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan secara bertahap mencerminkan keberhasilan berbagai program pemerintah, termasuk program perlindungan sosial, perbaikan gizi, serta pembangunan infrastruktur pendukung ketahanan pangan. Dengan penetapan target ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memiliki acuan yang jelas dalam merumuskan kebijakan dan program kerja, serta memastikan sinergi lintas sektor dalam upaya menurunkan angka kelaparan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh indikator dan target kinerja ini akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan, penganggaran berbasis kinerja, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Dengan pendekatan yang terarah dan terukur, diharapkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dapat berkontribusi signifikan dalam menciptakan sistem pangan yang tangguh, produktif, dan inklusif, sekaligus mendukung pencapaian target nasional dalam percepatan penurunan stunting. Penetapan Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo sebagaimana tertuang pada Tabel 4.9. Tabel 4.9. Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo No Indikator Satuan Target Tahun Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) % 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 Permendagri No. 18 Tahun 2020 2 Produktivitas pertanian per hektar per tahun ton/ ha 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 Permendagri No. 18 Tahun 2020 3 Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular % -19,00 -20,00 -20,00 -20,00 -20,00 -20,00 Permendagri No. 18 Tahun 2020 4 Ketersediaan program pemanfaatan pekarangan Desa 7 7 7 7 7 7 Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) 5 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) % 12,50 11,93 11,37 10,80 10,23 9,66 IUP Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian setiap tahunnya. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a.Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian setiap tahun.
b.Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c.Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat. 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:
a.Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
b.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
d.Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. Bupati Purworejo, Ttd Yuli Hastuti LAMPIRAN XVIII PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah merupakan tahapan yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Dalam menjalankan tugas pemerintahan tersebut sesuai amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, bahwa pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Demikian halnya dengan Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun suatu dokumen perencanaan pembangunan yaitu dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk masa 5 (lima) tahun yang diimplementasikan pada dokumen Rencana Kerja (Renja) yang disusun secara tahunan. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo. Mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo, serta Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo. Dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode 2025-2029 maka disusun RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diikuti dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Adapun Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Mengacu pada instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 Sebagai Berikut.
a.Persiapan Penyusunan Renstra PD;
b.Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD;
c.Penyampaian Rancangan Awal RPJMD kepada PD;
d.Penyampaian Rancangan Renstra PD;
e.Forum Perangkat Daerah/Lintas PD;
f.Verifikasi Rancangan Renstra PD;
g.Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD;
h.Reviu APIP;
i.Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD;
j.Penetapan Renstra PD. Pada tahap persiapan telah dibentuk Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang diusulkan ke Bappeda untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana terlampir. Selanjutnya Tim Penyusun Renstra menyusun Rancangan Awal Renstra Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 bersamaan dengan penyusunan Rancangan awal RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 sebagaimana diamanatkan Pasal 109 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, bahwa Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Tahap selanjutnya Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan untuk kemudian disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah menjadi Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Purworejo Nomor 000.7.1.3/3980/2025 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 telah dilaksanakan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tanggal 21 April 2025 dengan hasil kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana terlampir. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah tersebut sebagai bahan penyempurnaan Ranwal Renstra menjadi Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029. Renstra Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo berisi tentang strategi pembangunan bidang perindustrian, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi serta bidang energi sumber daya mineral dengan rincian tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan. Adapun hubungan keterkaitan antara tahapan penyusunan RPJMD dan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut: Gambar 1.1 Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo disusun berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo serta mengacu pada Renstra Kementerian Ketenagakerjaan, Renstra Kementerian Perindustrian dan Renstra Kementrian Transmigrasi. Selain itu juga mengacu Renstra Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis Perangkat daerah merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis PD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya. Adapun hubungan antar dokumen perencanaan antara pusat dan daerah tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut: Gambar 1.2 Hubungan antar dokumen perencanaan antara pusat dan daerah 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Landasan hukum dalam penyusunan Renstra ini adalah:
1. 1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. 7.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20l4 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a921;
8. 8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. 12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
13. 13.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
14. 14.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. 19.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. 20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
21. 21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
22. 22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
23. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
24. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
25. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
26. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
27. 27.Peraturan Bupati Purworejo Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo, serta Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renstra Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 adalah:
28. 1.Memberi gambaran tentang kondisi Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu lima tahun yang diwujudkan dalam penyelenggaran pembangunan daerah;
29. 2.Sebagai acuan yang terarah bagi Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dalam menyelenggarakan pembangunan daerah;
30. 3.Sebagai acuan dalam menyusun pertanggungjawaban atas penyelenggaran program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra ini adalah:
31. 1.Menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029;
32. 2.Memberikan landasan dalam menyusun rencana kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dalam lima tahun mendatang;
33. 3.Sebagai instrument evaluasi, pengendalian, pengawasan kegiatan Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo. 1.4. Sistematika Penulisan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut : Pada bab ini juga dikemukakan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah tahun 2025-2029 serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sebagai tindaklanjut dari Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peratutan Bupati Purworejo Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 114 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo. Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 72 Tahun 2024, Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Tenaga Kerja sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi perindustrian, transmigrasi dan tenaga kerja. Selanjutnya ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 72 Tahun 2024 bahwa dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo menyelenggarakan fungsi:
a.Perumusan kebijakan bidang perindustrian, transmigrasi, dan tenaga kerja;
b.Pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, transmigrasi, dan tenaga kerja;
c.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang peindustrian, transmigrasi, dan tenaga kerja
d.Pelaksanaan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkugan Dinperintransnaker; dan
e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 72 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
1. 1.Kepala Dinas;
2. 2.Sekretariat;
3. 3.Bidang Perindustrian;
4. 4.Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. 5.UPT;
6. 6.Kelompok Jabatan Fungsional. Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo KEPALA DINPERINTRANSNAKER KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG PERINDUSTRIAN UPT BIDANG TENAGA KERJA DAN TANSMIGRASI 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo, didukung jumlah pegawai sebanyak 61 orang (kondisi 1 Juli 2025) yang terdiri dari 36 Orang PNS, 15 PPPK orang ASN dan 10 orang tenaga pendukung kegiatan (non ASN). Tabel 2.1 Distribusi Pegawai Pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo No. Unit PNS (orang) PPPK (orang) TPK (orang) 1 Kepala Dinas 1 2 Sekretaris 0 3 Sekretariat 2 4 4 Sub Umum dan Kepegawaian 4 5 6 5 Bidang Tenaga Kerja 4 3 0 6 Bidang Perindustrian 3 1 1 7 UPT- BLK 22 2 3 Jumlah 36 15 10 Sumber data : Dinperintransnaker Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasar Golongan Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo No Golongan L P ∑ 1 Golongan IV 6 3 9 2 Golongan III 14 9 23 3 Golongan II 4 0 4 4 Golongan I 0 0 0 5 PPPK 11 4 15 6 Non PNS 10 0 10 Jumlah 45 16 61 Sumber data : Dinperintransnaker Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Struktural (Eselon) Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo No Eselon L P ∑ 1 II/b 0 0 0 2 II/c 2 0 2 3 II/d 2 0 2 4 III/a 1 0 1 5 III/b 7 2 9 6 III/c 0 0 0 7 III/d 6 7 13 8 IV/a 4 1 5 9 IV/b 0 1 1 10 IV/c 2 1 3 Jumlah 24 12 36 Sumber data : Dinperintransnaker Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Teknis Fungsional Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo No Jabatan L P ∑ 1 Mediator Hubungan Industrial 0 2 2 2 Instruktur Pelatihan 15 5 20 3 Pranata Komputer 1 0 1 Jumlah 16 7 23 Sumber data : Dinperintransnaker Tabel 2.5 Jumlah Pegawai (ASN) Berdasarkan Pendidikan Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo No Pendidikan ASN PPPK NON ASN ∑ L P L P L P 1 Doktor 1 0 0 0 0 0 1 2 Pasca Sarjana 2 2 0 0 0 0 4 3 Sarjana 13 11 0 0 1 0 25 4 Diploma 2 1 1 1 0 0 5 5 SMA/ Sederajat 6 0 8 5 9 0 28 Jumlah 24 14 9 6 10 0 63 Sumber data : Dinperintransnaker Sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas operasional kedinasan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadahi relative diperlukan. Adapun asset (sarana dan prasarana) yang dimiliki dan dikelola oleh Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo kondisi sampai dengan Maret Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Pendukung No. Nama barang Jumlah Keterangan 1 Gedung Dinas 1 unit (terdiri dari 3 gedung) Di atas tanah 2.027 m2 (1.082 + 945) 2 Gedung UPT BLK 1 unit (terdiri dari gedung kantor, R. Workshop, aula, perumahan instruktur) Di atas tanah 20.400 m2 3 Gedung Dekranasda 1 unit Di atas tanah 397m2 4 Gedung Promosi Kopi 1 unit Di atas tanah 500 m2 5 Gedung Rumah Kemasan 1 unit Diatas tanah 9.496m2 5 Kendaraan Roda 4 5 unit Dinas dan Blk 6 Kendaraan Roda 2 15 unit Dinas dan Blk 7 Komputer 114 unit Termasuk untuk praktek BLK 8 Laptop 30 buah Dinas dan Blk 9 Notebook 2 buah Dinas 10 Printer 52 buah Termasuk untuk praktek BLK 11 Scanner 2 buah 12 AC 56 unit Dinas, BLK, Dekranasda 13 TV 6 buah Dinas, Dekranasda BLK, Rumah Kopi 14 Telepon 3 unit Dinas dan Blk 15 Kamera 10 buah Dinas dan Blk 16 Proyektor 20 buah Dinas dan Blk 17 CCTV 16 unit Dekranasda 18 Monitor 2 unit Dekranasda 19 Tablet 2 buah Rumah Kopi 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pada bagian ini disajikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Perangkat Daerah adalah indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana dimuat dalam Renstra Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029. Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya sampai dengan Tahun 2024 (tahun 2025 masih berjalan) dapat disajikan dalam tabel berikut: Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja No Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target SPM Targ et IKK Target Indika tor lainny a Target Renstra Perangkat Daerah Tahun (%) Realisasi capaian tahun (%) Rasio capaian pada tahun (%) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 17 18 19 20 Tujuan PD 1 Rasio PDRB Industri Pengolahan 3,68 5,24 5,83 6,41 7,00 7,59 3,68 3,48 5,11 4,86 100,00 66,41 87,65 75,81 2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 73,29 73,64 75,43 77,23 79,02 80,82 73,29 72,30 74,76 73,72 100,00 99,52 99,11 95,45 3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82,50 83,00 83,50 84,00 84,50 85,00 82,50 85,00 86,66 85,10 100,00 102,40 103,66 101,30 Sasaran PD 1 Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan 18,34 18,49 18,63 18,78 18,93 19,08 19,80 19,62 19,81 20,06 107,96 106,11 106,33 106,81
7. 2.Tingkat Kesempatan Kerja 96,41 96,45 96,69 96,93 97,17 97,42 96,41 95,55 95,98 96,11 131,54 129,75 127,24 124,44 Persentase Transmigrans yang Menetap 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,00 100,00 100,00 100,00
8. 3.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82,50 83,00 83,50 84,00 84,50 85,00 82,50 85,00 86,66 85,10 100,00 102,40 103,66 101,30 Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Urusan Tenaga Kerja 2.562.905.000 2.029.095.000 2.142.400.000 2.155.820.000 2.206.378.000 - 3.326.205.864 3.269.441.680 3.517.325.873 - - Peningkatan partisipasi angkatan kerja 2.420.905.000 1.927.095.000 2.030.400.000 2.040.820.000 2.091.378.000 - 3.189.399.744 3.150.641.190 3.406.212.878 - - Meningkatnya kesempatan kerja 2.420.905.000 1.927.095.000 2.030.400.000 2.040.820.000 2.091.378.000 - 3.189.399.744 3.150.641.190 3.406.212.878 - - Program Perencanaan Tenaga Kerja 83.000.000 60.000.000 66.000.000 17.000.000 67.000.000 - 75.423.500 28.908.100 23.769.100 - - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 83.000.000 60.000.000 66.000.000 17.000.000 67.000.000 - 75.423.500 28.908.100 23.769.100 - - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 83.000.000 75.423.500 90,87% 0,00% 0,00% 0,00% - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 60.000.000 66.000.000 17.000.000 67.000.000 0 28.908.100 23.769.100 0,00% 0,00% 48,18% 35,48% - Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 2.057.000.000 1.476.000.000 1.621.000.000 1.662.580.000 1.658.338.000 - 2.678.926.738 2.841.970.890 3.133.781.950 - - Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi 1.985.032.300 1.427.500.000 1.538.650.000 1.608.415.000 1.563.756.500 - 2.618.045.738 2.807.446.790 3.073.803.850 - - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 1.317.000.000 712.500.000 813.650.000 810.000.000 853.756.500 2.099.163.068 2.624.102.490 2.844.459.450 0,00% 159,39 % 368,30 % 349,59 % Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota 668.032.300 715.000.000 725.000.000 798.415.000 710.000.000 518.882.670 183.344.300 229.344.400 0,00% 77,67% 25,64% 31,63% Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 16.991.600 16.500.000 18.150.000 19.965.000 21.961.500 - 16.323.450 15.128.300 11.939.100 - - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 16.991.600 16.500.000 18.150.000 19.965.000 21.961.500 16.323.450 15.128.300 11.939.100 0,00% 96,07% 91,69% 65,78% Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - - 2.748.000 - - Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lemba ga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.748.000 0,00% 0,00% 0,00% 27,48% Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil 19.976.100 22.000.000 24.200.000 24.200.000 26.620.000 - 19.707.500 19.395.800 25.824.000 - - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil 19.976.100 22.000.000 24.200.000 24.200.000 26.620.000 19.707.500 19.395.800 25.824.000 0,00% 98,66% 88,16% 106,71 % Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000 - 30.000.000 - 36.000.000 - 24.850.050 - 19.467.000 - - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas TenagaKerja 25.000.000 30.000.000 36.000.000 24.850.050 - 19.467.000 0,00% 99,40% 0,00% 64,89% Program Penempatan Tenaga Kerja 274.000.000 198.000.000 217.000.000 223.000.000 222.000.000 - 261.670.906 127.385.400 105.037.138 - - Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 144.528.800 88.500.000 95.500.000 95.500.000 95.000.000 - 141.058.956 41.420.400 56.324.638 - - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja 118.363.000 116.345.956 0,00% 98,30% 0,00% 0,00% Pelayanan antar Kerja 26.165.800 60.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 24.713.000 37.688.700 46.574.438 0,00% 94,45% 62,81% 71,65% Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 - 9.750.200 0,00% 0,00% 0,00% 139,29 % Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - 3.731.700 0,00% 0,00% 186,59 % 0,00% Perluasan Kesempatan Kerja 19.500.000 21.500.000 21.500.000 21.000.000 - 0,00% 0,00% 0,00% Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 118.471.200 80.000.000 90.000.000 96.000.000 96.000.000 - 109.951.750 85.965.000 31.229.100 - - Job Fair/Bursa Kerja 118.471.200 80.000.000 90.000.000 96.000.000 96.000.000 109.951.750 85.965.000 31.229.100 0,00% 92,81% 107,46 % 34,70% Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota 11.000.000 27.500.000 29.500.000 29.500.000 29.000.000 - 10.660.200 - 17.483.400 - - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI) 11.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 10.660.200 - 17.483.400 0,00% 96,91% 0,00% 218,54 % Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan 19.500.000 21.500.000 21.500.000 21.000.000 - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota - 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - - - - - - Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1(satu) kabupaten/kota 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - - - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Program Hubungan Industrial 6.905.000 193.095.000 126.400.000 138.240.000 144.040.000 - 173.378.600 152.376.800 143.624.690 - - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 6.905.000 12.000.000 13.200.000 14.520.000 14.520.000 - 6.802.600 10.975.600 9.642.200 - - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 6.905.000 4.000.000 4.400.000 4.840.000 4.840.000 6.802.600 10.975.600 9.642.200 0,00% 98,52% 274,39 % 219,14 % Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan 4.000.000 4.400.000 4.840.000 4.840.000 - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 4.000.000 4.400.000 4.840.000 4.840.000 - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota - 181.095.000 113.200.000 123.720.000 129.520.000 - 166.576.000 141.401.200 133.982.490 - - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000 4.400.000 4.840.000 4.840.000 17.149.400 16.375.400 0,00% 0,00% 342,99 % Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi 6.000.000 4.400.000 4.840.000 4.840.000 - 0,00% 0,00% 0,00% Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 170.095.000 100.000.000 109.200.000 115.000.000 166.576.000 124.251.800 117.607.090 0,00% 0,00% 73,05% Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 4.400.000 4.840.000 4.840.000 - 0,00% 0,00% 0,00% Transmigran menetap 142.000.000 102.000.000 112.000.000 115.000.000 115.000.000 - 136.806.120 118.800.490 111.112.995 - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 142.000.000 102.000.000 112.000.000 115.000.000 115.000.000 - 136.806.120 118.800.490 111.112.995 - - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 142.000.000 102.000.000 112.000.000 115.000.000 115.000.000 - 136.806.120 118.800.490 111.112.995 - - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 74.500.000 20.000.000 26.000.000 28.000.000 28.000.000 81.618.720 30.546.400 42.813.315 0,00% 109,56 % 152,73 % 164,67 % Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 67.500.000 42.000.000 46.000.000 47.000.000 47.000.000 55.187.400 40.652.200 45.923.380 0,00% 81,76% 96,79% 99,83% Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 19.833.890 22.376.300 0,00% 0,00% 99,17% 111,88 % Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 27.768.000 0,00% 0,00% 138,84 % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Urusan Perindustrian 9.403.670.556 9.686.932.650 10.259.093.52 8 10.432.775.73 7 10.409.103.64 7 - 13.175.775.78 3 17.024.831.17 9 8.783.554.169 - - 0,00% 140,11 % 175,75 % 85,62% Peningkatan Nilai tambah sektor industri pengolahan 3.908.000.000 3.960.000.000 3.965.000.000 3.968.000.000 3.910.500.000 - 5.954.081.608 10.587.879.75 4 2.320.894.267 - - Meningkatnya proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan 3.908.000.000 3.960.000.000 3.965.000.000 3.968.000.000 3.910.500.000 - 5.954.081.608 10.587.879.75 4 2.320.894.267 - - Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 3.821.000.000 3.897.000.000 3.897.000.000 3.897.000.000 3.839.500.000 - 5.881.417.448 10.561.061.93 4 2.301.145.967 - - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota 3.821.000.000 3.897.000.000 3.897.000.000 3.897.000.000 3.839.500.000 - 5.881.417.448 10.561.061.93 4 2.301.145.967 - - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 103.000.000 150.000.000 102.555.300 30.663.364 0,00% 99,57% 20,44% 0,00% Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri 178.000.000 178.000.000 100.000.000 100.000.000 - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 448.000.000 1.200.000.000 1.250.000.000 1.275.000.000 1.217.500.000 359.314.520 179.088.640 166.866.617 0,00% 80,20% 14,92% 13,35% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 - 155.959.800 0,00% 0,00% 155,96 % 0,00% Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 3.270.000.000 2.169.000.000 2.269.000.000 2.322.000.000 2.322.000.000 5.419.547.628 10.195.350.13 0 2.134.279.350 0,00% 165,74 % 470,05 % 94,06% Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 - - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota 22.000.000 16.000.000 17.000.000 18.000.000 18.000.000 - 17.164.150 6.959.820 4.778.300 - - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 22.000.000 16.000.000 17.000.000 18.000.000 18.000.000 - 17.164.150 6.959.820 4.778.300 - - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) 22.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 8.000.000 17.164.150 6.959.820 4.778.300 0,00% 78,02% 116,00 % 68,26% Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor Perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 65.000.000 47.000.000 51.000.000 53.000.000 53.000.000 - 55.500.010 19.858.000 14.970.000 - - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 65.000.000 47.000.000 51.000.000 53.000.000 53.000.000 - 55.500.010 19.858.000 14.970.000 - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 32.500.000 27.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 30.961.960 19.858.000 14.970.000 0,00% 95,27% 73,55% 74,85% Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas 20.000.000 10.000.000 10.000.000 24.538.050 - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 32.500.000 20.000.000 11.000.000 23.000.000 23.000.000 - - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Peningkatan Pelayanan Publik 5.495.670.556 5.726.932.650 6.294.093.528 6.464.775.737 6.498.603.647 - 7.221.694.175 6.436.951.425 6.462.659.902 - - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 5.495.670.556 5.726.932.650 6.294.093.528 6.464.775.737 6.498.603.647 - 7.221.694.175 6.436.951.425 6.462.659.902 - - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 5.495.670.556 5.726.932.650 6.294.093.528 6.464.775.737 6.498.603.647 - 7.221.694.175 6.436.951.425 6.462.659.902 - - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 46.400.000 49.000.000 54.100.000 58.200.000 63.300.000 - 44.592.200 39.203.100 33.734.400 - - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 17.000.000 15.000.000 16.000.000 17.000.000 18.000.000 17.035.500 13.651.100 14.216.400 0,00% 100,21 % 91,01% 88,85% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.000.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000 3.250.000 2.046.000 2.446.200 1.311.500 0,00% 102,30 % 97,85% 47,69% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 2.000.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000 3.250.000 2.046.000 2.433.800 1.311.500 0,00% 102,30 % 97,35% 47,69% Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.700.000 2.000.000 2.300.000 2.600.000 2.900.000 1.725.500 1.926.000 2.624.000 0,00% 101,50 % 96,30% 114,09 % Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.700.000 2.000.000 2.300.000 2.600.000 2.900.000 1.725.500 1.926.000 2.624.000 0,00% 101,50 % 96,30% 114,09 % Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 6.456.000 4.149.700 3.592.000 0,00% 107,60 % 59,28% 44,90% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.000.000 18.000.000 20.000.000 21.000.000 23.000.000 13.557.700 12.670.300 8.055.000 0,00% 84,74% 70,39% 40,28% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.887.950.556 4.290.832.650 4.775.193.528 4.861.075.737 4.811.103.647 - 5.731.312.482 5.358.041.518 5.212.892.524 - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.853.250.556 4.273.632.650 4.755.493.528 4.838.875.737 4.786.403.647 5.694.664.132 5.349.028.518 5.209.477.724 0,00% 147,79 % 125,16 % 109,55 % Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 24.000.000 24.322.600 0,00% 101,34 % 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.700.000 1.900.000 2.100.000 2.300.000 2.500.000 1.736.200 1.284.800 0,00% 102,13 % 0,00% 61,18% Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 7.000.000 9.000.000 10.000.000 11000000 12.000.000 8.357.950 9.013.000 2.130.000 0,00% 119,40 % 100,14 % 21,30% Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.000.000 2.300.000 2.600.000 2.900.000 3.200.000 2.231.600 0,00% 111,58 % 0,00% 0,00% Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 5.500.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000 - - - - - - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.500.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000 - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 24.000.000 53.000.000 58.000.000 63.000.000 68.000.000 - 24.751.350 6.847.000 14.872.000 - - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 26.000.000 28.000.000 30.000.000 32.000.000 6.847.000 0,00% 0,00% 26,33% 0,00% Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 24.000.000 27.000.000 30.000.000 33.000.000 36.000.000 24.751.350 - 14.872.000 0,00% 103,13 % 0,00% 49,57% Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Administrasi Umum Perangkat Daerah 412.900.000 439.000.000 465.100.000 491.200.000 517.300.000 - 362.928.813 295.426.038 300.314.315 - - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 19.000.000 21.000.000 23.000.000 25.000.000 27.000.000 19.778.000 13.495.000 13.304.700 0,00% 104,09 % 64,26% 57,85% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 27.000.000 30.000.000 33.000.000 36.000.000 39.000.000 27.383.900 25.620.800 31.401.900 0,00% 101,42 % 85,40% 95,16% Penyediaan Bahan Logistik Kantor 78.000.000 83.000.000 88.000.000 93.000.000 98.000.000 71.345.400 50.916.600 63.844.200 0,00% 91,47% 61,35% 72,55% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 44.000.000 49.000.000 54.000.000 59.000.000 64.000.000 36.783.700 36.709.200 28.202.200 0,00% 83,60% 74,92% 52,23% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3.500.000 3.800.000 4.100.000 4.400.000 4.700.000 3.492.000 3.200.000 3.612.000 0,00% 99,77% 84,21% 88,10% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Penyediaan Bahan/Material 95.000.000 100.000.000 105.000.000 110.000.000 115.000.000 87.083.400 76.264.300 53.348.900 0,00% 91,67% 76,26% 50,81% Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.000.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000 8.000.000 5.962.000 - 7.249.000 0,00% 99,37% 0,00% 103,56 % Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 137.000.000 142.000.000 147.000.000 152.000.000 157.000.000 107.748.913 84.841.038 96.708.015 0,00% 78,65% 59,75% 65,79% Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.400.000 3.700.000 4.000.000 4.300.000 4.600.000 3.351.500 4.379.100 2.643.400 0,00% 98,57% 118,35 % 66,09% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 280.000.000 - - - - - 272.088.320 - - - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 280.000.000 272.088.320 - 0,00% 97,17% 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 525.000.000 550.000.000 575.000.000 600.000.000 625.000.000 - 481.280.568 488.272.409 603.118.735 - - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 209.000.000 218.000.000 227.000.000 236.000.000 245.000.000 179.278.080 159.104.465 205.260.663 0,00% 85,78% 72,98% 90,42% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 316.000.000 332.000.000 348.000.000 364.000.000 380.000.000 302.002.488 329.167.944 397.858.072 0,00% 95,57% 99,15% 114,33 % Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 319.420.000 339.600.000 360.700.000 384.800.000 406.900.000 - 304.740.442 249.161.360 297.727.928 - - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 65.000.000 70.000.000 75.000.000 80.000.000 85.000.000 57.266.942 80.658.360 93.440.928 0,00% 88,10% 115,23 % 124,59 % Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 93.000.000 99.000.000 100.000.000 110.000.000 120.000.000 91.878.000 47.747.000 49.342.000 0,00% 98,79% 48,23% 49,34% Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 125.000.000 130.000.000 140.000.000 145.000.000 150.000.000 123.463.500 100.559.000 137.255.000 0,00% 98,77% 77,35% 98,04% Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 36.420.000 40.600.000 45.700.000 49.800.000 51.900.000 32.132.000 20.197.000 17.690.000 0,00% 88,23% 49,75% 38,71% Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020-2024 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rasio PDRB Industri Pengolahan 19,55 19,8 19,62 19,81 20,06 Tingkat Kesempatan Kerja 95,96 96,41 95,55 95,98 96,11 Produktivitas Tenaga Kerja 49,2 49,0 54,2 51,4 55,1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan - - 40,26 43,03 45,95 Persentase Rencana Tenaga Kerja yang disusun 0 0 100 100 100 Persentase pencari kerja yang memiliki kompetensi 70,07 45,34 90,44 73 84,63 Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja 0 0 1,56 3,13 4,69 Persentase pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan Antar Kerja 24,58 48,47 49,51 67,89 67,92 Persentase sarana hubungan industrial dan syarat kerja 30,16 31,09 46,56 51,09 53,28 Persentase transmigran yang menetap 100 100 100 100 100 Persentase Penempatan Transmigrasi 100 100 100 100 100 2 Rasio PDRB Industri Pengolahan 19,55 19,8 19,62 19,81 20,06 PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB) 3645,20 3881,47 4190,37 4593,66 4975,90 Persentase peningkatan produktivitas IKM tiap tahunnya - 4.76 5.41 5.56 5.52 Persentase Perizinan Industri kewenangan kabupaten yang memenuhi komitmen perizinan 100 100 100 100 100 Tingkat Kepatuhan Pelaporan Informasi Industri - 28.57 32.43 26.19 39.13 3 Rasio PDRB Industri Pengolahan 19.55 19.8 19.62 19.81 20.06 Nilai Sakip Perangkat Daerah 65,26 Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah 100 100 100 100 100 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Bidang Industri pada lima tahun yang akan datang dihadapkan dengan tantangan utama meliputi adaptasi tehadap industri 5.0 yang menekankan kolaborasi manusia-teknologi, kondisi ekonomi Global yang tidak stabil dan tuntutan konsumen terhadap produk yang ramah lingkungan (industri hijau). Penempatan tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja diharapkan lima tahun mendatang akan menghadapi kesenjangan keterampilan, disrupsi teknologi (AI), perubahan demografi, perlambatan ekonomi global, dan kebutuhan untuk menciptakan pasar kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Kesenjangan keterampilan antara yang dimiliki angkatan kerja dan kebutuhan industri menjadi masalah utama, sementara kemajuan teknologi dan otomatisasi mengubah jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Selain itu, perusahaan harus beradaptasi dengan generasi muda yang mendominasi angkatan kerja, mengelola potensi mereka, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan yang terus berkembang. Guna terwujudnya penempatan tenaga kerja yang aman dan benar diharapkan dimasa mendatang hal-hal berikut dapat terwujud:
9. 1.Pelaksanaan penempatan tenaga kerja mematuhi peraturan yang berlaku.
10. 2.Pencari kerja memahami mekanisme penempatan.
11. 3.Koordinasi dengan instansi terkait secara periodik.
12. 4.Pemberdayaan masyarakat bertumpu pada pemanfaatan potensi sumber daya alam.
13. 5.Peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan menjadi salah satu prioritas kerja pemerintah saat ini sesuai tugas dan wewenangnya, Kementerian Ketenagakerjaan terus memberikan konstribusi nyata dan terukur, dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, salah satunya diarahkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan produktifitas. Kementerian Ketenagakerjaan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan berbagai program seperti pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk menciptakan tenaga kerja yang kompetitif, penyediaan dan perluasan lapangan kerja melalui pengembangan wirausaha dan kerjasama dengan perusahaan, serta perlindungan tenaga kerja melalui penjaminan hak-hak dasar pekerja dan keluarga. Selain itu, kementerian juga menyusun kerangka kualifikasi nasional (KKNI) untuk standar pengakuan keterampilan dan membangun Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas untuk pemerataan akses pelatihan di seluruh daerah. Salah satu upaya adalah mengoptimalkan/ merevitalisasi UPT-BLK sebagai sebuah lembaga pelatihan pemerintah yang berada di Kabupaten Purworejo yang sangat dibutuhkan masyarakat Purworejo guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja masyarakat Purworejo dalam menghadapi era globalisasi tenaga kerja. Revitalisasi Balai Latihan Kerja antara lain :
14. 1.Peningkatan Sumber Daya manusia (SDM) instruktur dan kapasitas management UPT-BLK antara lain:
a.Meningkatkan kompetensi instruktur;
b.Mengikuti Ujian Assesor;
c.Studi banding.
1. 2.Sinergis dengan program pusat dalam rangka mengoptimalkan sistem pelatihan kerja nasional.
a.Optimalisasi Program Siap Kerja;
b.Optimalisasi jejaring/ penempatan Tenaga Kerja
c.Dana pendamping untuk kegiatan atau program
d.Bantuan sarana usaha bagi kelompok pasca pelatihan.
1. 3.Peningkatan kualitas pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan SKKNI (Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia):
a.Peningkatan Sarana dan prasarana
b.Membentuk tempat uji kompetensi
c.Uji Kompetensi peserta pelatihan. Hubungan industrial diharapkan lima tahun mendatang akan terjadi perubahan positif. Berikut beberapa hal yang diharapkan lima tahun mendatang :
1. 1.Serikat pekerja telah berperan dalam menciptakan industrial harmonis;
2. 2.Perusahaan menerima pembentukan serikat pekerja/buruh;
3. 3.Tingginya kesadaran pekerja mandiri dan perusahaan untuk mengikut sertakan pekerjanya dalam jaminan sosial;
4. 4.Perusahaan menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
5. 5.Perselisihan kerja dapat diselesaikan secara bipartit;
6. 6.Upah Minimum Kabupaten (UMK) sudah sama dengan Kebutuan Hidup Layak (KHL);
7. 7.Perusahaan tidak melakukan relokasi ke luar negeri.
8. 8.Meningkatnya kesejahteraan pekerja melalui fasilitas penerapan skala upah, kualitas pembuatan PP /PKB, berdirinya koperasi pekerja, meningkatnya kualitas kelembagaan SP/SB
9. 9.Kaidah-kaidah Higiene Perusahaan, Ergonomi, dan K3 sudah diterapkan dengan baik di tempat kerja;
10. 10.Tindakan/perlakuan diskriminatif di dunia kerja semakin sedikit;
11. 11.Penerapan outsourcing tidak menimbulkan masalah;
12. 12.Perusahaan mematuhi peraturan ketenagakerjaan;
13. 13.Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Salah satu faktor tingginya angka pengangguran di Kabupaten Purworejo karena kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kerja. Penyelenggaraan pelatihan non institusional dan institusional akan dapat meningkatkan keterampilan para pencari kerja sehingga ada alternatif untuk berwirausaha mandiri. Adapun pembinaan desa produktif harapannya dapat lebih meningkatkan produktivitas masyarakat yang berada desa tersebut. Sedangkan pembinaan terhadap LPKS diharapkan mampu meningkatkan standar kelulusan para pencari kerja. Dengan demikian, untuk 5 (lima) tahun mendatang, masih diperlukan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, pembinaan LPKS serta pembinaan desa produktif. Urusan Ketransmigrasian diharapkan lima tahun mendatang akan terjadi perubahan positif.
14. 1.Penempatan transmigran yang telah memiliki ketrampilan sesuai dengan kebutuhan daerah tujuan penempatan;
15. 2.Meningkatnya pelayan informasi transmigrasi. Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Bidang Industri:
16. 1.Jumlah Industri kecil menengah yang didominasi berbasis pertanian, kehutanan, dan industri rumah tangga yang cukup besar serta potensi wisata yang potensial dikembangkan menjadikan sektor industri memiliki prospek lebih baik untuk dikelola lebih profesional;
17. 2.Di Kabupaten Purworejo sudah terdapat Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Purwodadi, Ngombol dan Grabag yang memadai;
18. 3.Optimalisasi pemanfaatan Rumah Kemasan yang akan dibentuk UPT Rumah Kemasan dan Optimalisasi pemanfaatan Rumah Kopi dengan berkolaborasi dengan IKM Kopi Kecamatan Kaligesing. Beberapa Peluang pada masa 5 (Lima) Tahun kedepan pada Urusan Tenaga Kerja:
19. 1.Mengoptimalkan peran FKLPID (Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri Daerah) agar menyesuaikan Jenis Pelatihan di BLK dengan kebutuhan Industri yang ada di Kabupaten Purworejo;
20. 2.Mengoptimalkan pegawai Mediator Hubungan Industrial;
21. 3.Mengoptimalkan peran dan fungsi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan Lembaga Pelatihan Perusahaan;
22. 4.Meningkatkan kompetensi Instruktur;
23. 5.Meningkatkan Jangkauan Informasi Prosedur Penempatan Tenaga Kerja hingga di Tingkat Desa/Kelurahan;
24. 6.Mendorong Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Urusan transmigrasi di Kabupaten Purworejo merupakan kegiatan fasilitasi. Dengan demikian sepanjang kegiatan transmigrasi masih diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maka di daerah kegiatannya bersifat fasilitasi. 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran pelayanan Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja (DINPERINTRANSNAKER) Kabupaten Purworejo adalah pihak-pihak yang menjadi target utama dalam pemberian layanan oleh dinas ini, terutama dalam bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Target utama dalam memberikan layanan antara lain kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo telah didukung oleh:
25. 1.Kementerian Ketenagakerjaan;
26. 2.Kementerian PMI;
27. 3.Kementerian Transmigrasi;
28. 4.Kementerian Perindustrian;
29. 5.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
30. 6.DPRD;
31. 7.BPVP Surakarta;
32. 8.Bagian Perekonomian,
33. 9.Setda;
34. 10.DINPMPTSP;
35. 11.DINKUKMP;
36. 12.DINPORAPAR;
37. 13.Forum UMKM Kab Purworejo;
38. 14.Desa dan Kecamatan di Kabupaten Purworejo
39. 15.LPKS;
40. 16.Lembaga Kepolisian dan TNI;
41. 17.BKK;
42. 18.Perusahaan;
43. 19.BPS;
44. 20.Serikat Pekerja;
45. 21.P3MI
46. 22.PMI (Pekerja Migran Indonesia);
47. 23.BP3TK Provinsi Jateng;
48. 24.BP3MI Provinsi Jateng. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Pelayanan di Dinas Peindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat optimalisasi fungsi dan kualitas layanan publik serta dalam mencapai tujuan sasaran perangkat daerah. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi antara lain: Pada urusan industri, sektor industri pengolahan di Purworejo memiliki potensi yang cukup bagus, namun daya saingnya masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan sektor lain seperti sektor pertanian. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan yaitu: 1) Dominasi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Dominasi IKM di Purworejo mencerminkan pola ekonomi lokal yang bergantung pada usaha mikro dan kecil, dengan jumlah pelaku usaha mencapai ribuan unit, tetapi mayoritas beroperasi dengan skala produksi terbatas. Industri yang skala kecil meskipun jumlahnya besar namun cenderung menghambat efisiensi, yang pada gilirannya menurunkan daya saing, sehingga sulit menarik investasi besar untuk transisi ke industri menengah. 2) Keterbatasan Pemasaran dan Jaringan Banyak pelaku industri di Purworejo memiliki kelemahan dalam aspek pemasaran. Mereka cenderung fokus pada pasar lokal dan belum memiliki strategi yang kuat untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kurangnya promosi, baik melalui pameran maupun platform digital, membuat produk mereka tidak dikenal secara luas, sehingga potensi pasar yang lebih besar tidak dapat dimanfaatkan. Disisi lain Purworejo memiliki potensi besar di sektor pertanian, namun keterkaitan antara sektor pertanian (sebagai pemasok bahan baku) dengan industri pengolahan (sebagai pengolah produk) belum optimal. Alih-alih mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah, sebagian besar masih dijual dalam bentuk bahan mentah. Ini menunjukkan bahwa rantai nilai industri belum terbangun dengan kuat, yang bisa menghambat pertumbuhan dan daya saing secara keseluruhan. 3) Infrastruktur yang Belum Memadai Infrastruktur merupakan tulang punggung pengembangan industri, namun di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, kondisi infrastruktur yang belum memadai menjadi salah satu faktor utama yang menghambat daya saing industri, khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang mendominasi perekonomian daerah. Keterbatasan ini mencakup akses transportasi, konektivitas digital, dan fasilitas pendukung produksi, yang secara langsung memengaruhi efisiensi, biaya, dan kemampuan IKM untuk menembus pasar yang lebih luas. Akar masalah ini berimplikasi pada rendahnya produktivitas, kesulitan distribusi, dan minimnya investasi, sehingga menempatkan Purworejo pada posisi kurang kompetitif dibandingkan daerah lain. 4) Keterampilan Tenaga Kerja yang Terbatas Keterampilan tenaga kerja yang terbatas menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya daya saing sektor ini. Mayoritas tenaga kerja di IKM Purworejo memiliki pendidikan formal rendah dan kurang mendapat pelatihan keterampilan teknis serta manajerial, sehingga menghambat inovasi, efisiensi produksi, dan kemampuan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Akibatnya, produk lokal sering kalah bersaing dengan produk dari daerah lain atau impor yang lebih modern dan berkualitas tinggi. Keterbatasan tenaga kerja tersebut juga menyebabkan kualitas produk yang dihasilkan kurang baik. Banyak pelaku IKM yang belum menerapkan standar kualitas seperti Good Manufacturing Practices (GMP) atau memiliki sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal ini membuat produk mereka sulit menembus pasar yang lebih besar, apalagi pasar ekspor. Kemasan (packaging) yang kurang menarik juga menjadi kendala, membuat produk lokal kalah saing di mata konsumen. 5) Akses ke Permodalan yang Sulit Industri pengolahan di Purworejo didominasi oleh industri kecil dan menengah (IKM). Mereka seringkali kesulitan dalam mengakses modal yang cukup untuk mengembangkan usaha. Akibatnya, mereka terhambat untuk berinvestasi pada teknologi dan peralatan modern. Tanpa teknologi yang mutakhir, proses produksi menjadi kurang efisien dan biaya produksi menjadi lebih tinggi, membuat produk mereka sulit bersaing dengan produk dari daerah lain atau produk impor. Sedangkan pada urusan tenaga kerja dan transmigrasi terdapat permasalahan sebagai berikut: 1) Skill tenaga kerja terbatas Sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Purworejo memiliki keterampilan masih terbatas. mengakibatkan rendahnya mobilitas vertikal masyarakat untuk beralih ke sektor ekonomi yang lebih produktif. Salah satu masalah mendasar pada kompetensi ini adalah kesenjangan keterampilan (skill gap) antara lulusan dan kebutuhan pasar. Meskipun ada penyerapan tenaga kerja, hal itu lebih banyak terjadi pada pekerja dengan pendidikan rendah, sementara lulusan dengan jenjang pendidikan lebih tinggi justru mengalami penurunan penyerapan. Ini menunjukkan bahwa kualifikasi yang dimiliki oleh angkatan kerja seringkali tidak sesuai dengan permintaan industri. Selain itu, sifat selektif sebagian pencari kerja dalam memilih pekerjaan juga berkontribusi pada tingginya angka pengangguran, karena mereka menunggu posisi yang ideal alih-alih mengambil kesempatan yang ada. 2) Belum optimalnya perlindungan sosial tenaga kerja Belum optimalnya perlindungan sosial terhadap tenaga kerja, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal, memperparah kerentanan kelompok ini terhadap risiko kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Data menunjukkan bahwa cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Purworejo baru mencapai sekitar 39 persen, sebagian besar disebabkan oleh kurang pahamnya manfaat dari jaminan social ketenagakerjaan pada pekerja di Kabupaten Purworejo. Permasalahan lain yang muncul adalah pelanggaran hak-hak dasar buruh. Beberapa perusahaan diketahui membayar upah di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang telah ditetapkan. Selain itu, ada kasus-kasus tunggakan pembayaran gaji, Tunjangan Hari Raya (THR), hingga iuran BPJS Ketenagakerjaan. Isu-isu ini menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para pekerja. Isu perlindungan ini menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah daerah untuk memastikan perusahaan memenuhi kewajiban hukum mereka kepada para pekerja. 3) Sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal Sebagian besar penduduk Kabupaten Purworejo bekerja di sektor pertanian yang relatif lebih rendah produktivitasnya, dengan nilai tambah yang terbatas. Di samping itu, sebagian besar juga bekerja pada sector informal yang cukup rentan jika terjadi goncangan ekonomi. 4) Akses kesempatan kerja dan berusaha terbatas masih tingginya angka pengangguran mencerminkan belum meratanya kesempatan kerja yang tersedia. Akses masyarakat terhadap lapangan kerja dan peluang berusaha masih terbatas, khusunya di Kawasan perdesaan dan wilayah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Purworejo menghadapi tantangan dalam penciptaan lapangan kerja baru. Investasi dari luar daerah masih kurang, yang mana ini adalah salah satu cara utama untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran. Kurangnya investasi menyebabkan pertumbuhan sektor-sektor yang dapat menyerap banyak tenaga kerja menjadi lambat. Selain itu, sektor pertanian yang sebelumnya menyerap banyak tenaga kerja juga mengalami penurunan penyerapan, sementara sektor manufaktur dan jasa yang sedang tumbuh belum sepenuhnya mampu menampung kelebihan tenaga kerja dari sektor pertanian. 5) Kurangnya daya saing masyarakat Di Kabupaten Purworejo, pengangguran tetap menjadi tantangan meskipun tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan penurunan menjadi 4,02% pada Agustus 2023, turun 0,43% dari tahun sebelumnya. Namun, di balik angka ini, ada masalah mendasar yang memperburuk situasi: kurangnya daya saing masyarakat, terutama dalam hal keterampilan (skill), pendidikan, dan kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja modern. Ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan tuntutan industri menjadi "batu sandungan" utama, membuat banyak warga, khususnya pemuda lulusan sekolah menengah, terjebak dalam lingkaran pengangguran atau pekerjaan dengan upah rendah. Di sisi lain, daya saing masyarakat, terutama dalam mengakses peluang ekonomi yang menuntut keterampilan dan teknologi, juga masih rendah. Hal ini memperkuat siklus kemiskin an karena kelompok miskin sulit keluar dari kondisi keterbatasan pendapatan akibat hambatan struktural dan kompetensi. 6) Belum optimalnya pelaksanaan transmigrasi Pelaksanaan program transmigrasi yang belum optimal juga menjadi faktor pendukung belum efektifnya redistribusi penduduk dan pemerataan peluang ekonomi antar wilayah. Meskipun bukan faktor dominan, optimalisasi program ini masih diperlukan dalam jangka panjang untuk menyeimbangkan konsentrasi penduduk dan membuka potensi ekonomi baru di wilayah transmigrasi. 2.2.2 Isu Strategis Dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dalam mengemban tugas dan fungsinya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Potensi sumber daya alam yang terkandung di wilayah Kabupaten Purworejo sangat potensial untuk menumbuhkan dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam sehingga diharapkan akan mampu menyerap tenaga kerja lokal. Berdasarkan identifikasi terhadap potensi dan permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi pada 5 (lima) tahun kedepan, maka yang menjadi permasalahan dalam pelayanan dli Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dapat diidentifikasi sebagai berikut: • Urusan Perindustrian: Rendahnya Daya Saing Sektor Industri Pengolahan. • Urusan Ketenagakerjaan: Rendahnya Produktivitas Tenaga kerja dan Masih adanya pengangguran. Isu strategis Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dan analisisnya tersaji dalam Tabel 2.4 Tabel 2.4 Isu Strategis Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7
49. 1.Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi
50. 2.Kawasan Pesisir Pantai Selatan
51. 3.Potensi Pertanian dan Pariwisata
52. 4.Bonus Demografi Dominasi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Belum optimalnya ekonomi daerah terutama pada sektor pertanian dan pariwisata Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia Transformasi Ekonomi Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan Rendahnya daya saing Sektor Industri Pengolahan Keterbatasan Pemasaran dan Jaringan Infrastruktur yang Belum Memadai Keterampilan Tenaga Kerja yang Terbatas Distribusi kesejahteraan yang belum merata dan inklusif Polarisasi sosial Akses ke Permodalan yang Sulit Skill tenaga kerja terbatas Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia Aging population negara maju Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Rendahnya Produktivitas Tenaga kerja Belum optimalnya perlindungan sosial tenaga kerja Sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal Akses kesempatan kerja dan berusaha terbatas Distribusi kesejahteraan yang belum merata dan inklusif Polarisasi sosial Transformasi ekonomi Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan Masih adanya pengangguran Kurangnya daya saing masyarakat Belum optimalnya pelaksanaan transmigrasi “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius dan Inovatif (Purworejo Berseri)” Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut antara lain adalah sebagai berikut: Unsur Visi Penjelasan Berdaya Saing Masyarakat yang memiliki keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan di masa datang. Sejahtera Terciptanya masyarakat adil dan makmur yang ditandai dengan tingkat pendidikan, kesehatan, dan kondisi ekonomi masyarakat yang lebih baik. Religius Masyarakat yang memiliki ketaqwaan terhadap Tuhan YME, menjalani kehidupan sehari-hari berlandaskan nilai, norma, dan etika ajaran agama, dan bersikap saling menghargai, saling menghormati perbedaan dan keberagaman, tanpa ada diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda. Inovatif Pemerintah dan masyarakat dapat memecahkan setiap masalah yang dihadapi dengan mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber daya yang dimiliki serta mampu mengelola dan mengembangkan sumber daya tersebut secara efektif dan efisien guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan (meliputi elemen Smart Government, Smart Branding, Smart Economy, Smart Society, Smart Living, Smart Environment). Berseri Kata Berseri merupakan akronim dari kata Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif. “Berseri” memiliki arti “Tampak Cerah” yang kemudian dimaknai sebagai pengharapan untuk menciptakan masa dengan yang cerah. “Purworejo Berseri” mempunyai makna sebagai upaya memperkuat fondasi pembangunan dengan tujuan menciptakan masa depan yang cerah menuju Indoensia Emas 2045. Melalu inovasi, kolaborasi, dan dedikasi, Purworejo membangunan landasan yang kokoh untuk generasi mendatang. Pemerintah bersama masyarakat memastikan kemakmuran yang berkelanjutan, harmoni dengan alam, serta kemajuan berkesinambungan di berbagai sektor kehidupan. Guna mewujudkan Visi, rumusan Misi Kabupaten Purworejo periode tahun 2025-2029 antara lain:
53. 1.Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera,
54. 2.Misi 2: Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah,
55. 3.Misi 3: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana,
56. 4.Misi 4: Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ekonomi lokal, serta
57. 5.Misi 5: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi. Guna mencapai Visi Kepala Daerah Terpilih, Misi yang relevan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja tercantum pada misi ke IV (empat) dan Misi ke V . Pada misi ke IV (Empat) terdapat tujuan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas adalah yang pertama “Peningkatan peranan industri pengolahan berbasis produk unggulan daerah” yang keberhasilannya diukur dengan dengan indikator PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB) dan didukung dengan sasaran yaitu Meningkatnya nilai tambah sektor industri pengolahan yang diukur melalui indikator PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB). Tujuan yang kedua “Peningkatan akses dan produktivitas kerja” yang keberhasilannya diukur oleh 3 indikator yaitu Tingkat Kesempatan Kerja, Produktivitas tenaga kerja dan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dan didukung oleh sasaran Meningkatnya akses dan produktivitas kerja yang diukur melalui indicator Meningkatnya akses dan produktivitas kerja, Produktivitas tenaga kerja dan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Misi ke IV (empat) memiliki tujuan untuk mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan Berkelas Dunia yang diukur keberhasilannya melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan didukung sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima yang diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dengan teridentifikasinya Visi, Misi dan Tujuan Kepala Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, maka selanjutnya akan timbul beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong dalam rangka mewujudkan misi dan tujuan kepala daerah tersebut. Beberapa faktor penghambat yang dapat diidentifikasi pada urusan Perindustrian adalah Pertumbuhan industri kecil menengah sangat lambat terkendala oleh kualitas dan desain produk serta pemasaran, sehingga kalah bersaing dengan produk luar daerah. Pada urusan ketenagakerjaan, faktor penghambat yang dominan adalah tidak seimbangnya laju pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan lowongan kerja. Keadaan ini dikarenakan para pencari kerja belum memiliki ketrampilan berbasis kompetensi serta kecilnya penyerapan tenaga kerja. Selain itu juga belum optimalnya hubungan industrial sehingga terjadi perselisihan hubungan industrial. Pada urusan ketransmigrasian faktor penghambat utama adalah sistem kuota transmigran dari pemerintah provinsi/pemerintah pusat. Tingginya animo transmigran tidak sebanding dengan kuota yang disediakan oleh pemerintah provinsi/pusat. Salah satu penyebabnya karena penempatan transmigran merupakan kegiatan fasilitasi. Sementara beberapa faktor pendorong dalam rangka mewujudkan visi Bupati pada urusan Perindustrian adalah besarnya jumlah industri kecil menengah yang berbasis pertanian, kehutanan, dan bebasis rumah tangga serta potensi obyek wisata yang cukup banyak merupakan aset strategis guna mendukung visi misi Bupati. Faktor pendorong pada urusan ketenagakerjaan dalam mewujudkan visi Bupati adalah tersedianya jaringan on line bursa kerja yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Faktor pendorong lainnya adalah dimilikinya Unit Pelayanan Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja untuk menyiapkan tenaga kerja agar mampu berkompetisi dalam pasar kerja. Pada urursan transmigrasi, tingginya animo masyarakat yang ingin bertransmigrasi merupakan faktor pendorong dalam mewujudkan visi misi bupati. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Visi Presiden dan Wakil Preseiden Periode 2019-2024 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.” Tujuan utama Visi ini adalah mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis serta berdaulat melalui penguatan persatuan bangsa. Visi ini diwujudkan dalam delapan misi utama atau “Astacita,” yang mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan untuk mengakomodasi perkembangan Indonesia secara inklusif. Dengan misi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:
58. 1.Memperkokoh Ideologi dan Hak Asasi Manusia: Prabowo-Gibran menekankan pentingnya ideologi Pancasila sebagai fondasi utama negara, yang akan diiringi dengan demokrasi kuat dan penegakan hak asasi manusia sebagai pilar harmoni nasional.
59. 2.Kemandirian Nasional di Berbagai Sektor: Astacita kedua adalah membangun kemandirian nasional melalui swasembada di bidang pangan, energi, dan air, serta mengembangkan ekonomi kreatif, hijau, dan biru. Prabowo-Gibran bertekad meningkatkan ketahanan nasional di sektor-sektor strategis ini demi kemakmuran berkelanjutan.
60. 3.Penciptaan Lapangan Kerja dan Kewirausahaan: Misi ketiga menargetkan peningkatan lapangan kerja berkualitas serta pengembangan industri kreatif dan kewirausahaan, termasuk melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
61. 4.Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM): Pengembangan SDM menjadi salah satu fokus utama melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan sains serta penegakan kesetaraan gender. Prabowo-Gibran juga menargetkan pemberdayaan pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas.
62. 5.Hilirisasi dan Industrialisasi: Program hilirisasi industri ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan mengoptimalkan hasil sumber daya nasional.
63. 6.Pengembangan Desa dan Pengentasan Kemiskinan: Misi keenam menekankan pentingnya membangun dari desa dan memastikan pemerataan ekonomi, dengan upaya langsung untuk mengurangi kemiskinan melalui pengembangan ekonomi pedesaan.
64. 7.Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi: Prabowo-Gibran mengutamakan reformasi birokrasi dan politik untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan anti-korupsi, serta upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
65. 8.Harmoni Lingkungan dan Budaya: Misi terakhir bertujuan memperkuat toleransi antar-umat beragama dan menjaga hubungan harmonis dengan alam serta budaya. Upaya ini diharapkan mampu membangun Indonesia yang sejahtera dan berbudaya. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan wakil Presiden Periode 2025-2029, Asta Cita yang relevan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja tercantum pada Asta Cita yang ke III yaitu Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Dengan Arah kebijakan berupa Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam negeri. Asta Cita yang ke V Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, dengan Arah kebijakan yaitu Pelatihan Gula Kelapa, Pemanfaatan makanan berbasis ketela. Berdasarkan kondisi umum potensi permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai mewujudkan pembangunan bidang industri dan ketenagakerjaan yang berkelanjutan, mencakup peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja yang optimal, pembinaan industri, dan penciptaan lapangan kerja yang kondusif dan berdaya saing. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan. Tujuan akan mengarahkan, perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah ” Meningkatkan akses dan produktivitas kerja, peranan industri dalam perekonomian yang disertai peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah”. Tujuan dijabarkan dalam sasaran. Sasaran merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Adapun sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Adalah “Meningkatnya akses dan produktivitas kerja”, “Meningkatnya nilai tambah sektor industri pengolahan” dan “Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah”. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana Tingkat capaian (target dari masing-masing indikator dari program dan kegiatan). Secara rinci tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel 3.1. sebagai berikut: Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Meningkatkan akses dan produktivitas kerja, peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Tingkat Kesempatan Kerja 96,89 96,90 - 97,17 97,07 - 97,37 97,16 - 97,46 97,25 - 97,55 97,34 - 97,64 Produktivitas Tenaga Kerja 56,80 58,60 60,40 62,20 64,20 66,10 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 40,53 41,30 42,07 42,83 43,60 44,37 Meningkatnya akses dan produktivitas kerja Tingkat Kesempatan Kerja 96,89 96,90 - 97,17 97,07 - 97,37 97,16 - 97,46 97,25 - 97,55 97,34 - 97,64 Produktivitas Tenaga Kerja 56,80 58,60 60,40 62,20 64,20 66,10 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 40,53 41,30 42,07 42,83 43,60 44,37 Meningkatkan akses dan produktivitas kerja, peranan sektor industri Rasio PDRB Industri Pengolahan 20,30 20,49 20,67 20,86 21,04 21,23 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 pengolahan dalam perekonomian daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meningkatnya nilai tambah sektor industri pengolahan PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB) 5.136,04 6.232,83 7.358,25 8.522,01 9.712,15 10.940,13 Meningkatkan akses dan produktivitas kerja, peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi Perangkat Daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi perangkat daerah adalah rencana Tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau Upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran rencana strategis. Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penahapan rencana strategis Dinas Perindustriaan Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo tersaji dalam Tabel 3.2. Tabel 3.2. Penahapan Renstra TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 URUSAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Penguatan fondasi untuk perluasan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja Optimalisasi pelatihan kerja berbasis kompetensi dan jejaring kemitraan dengan dunia kerja / perusahaan Perluasan akses kerja dan inovasi pasar kerja Penguatan hubungan industrial dan peningkatan produktivitas serta kualitas kerja Perwujudan peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja URUSAN PERINDUSTRIAN Penguatan kelembagaan dan kebijakan dalam pengembangan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan Penguatan kapasitas SDM dan infrastruktur pendukung industri pengolahan Peningkatan kapasitas, kualitas mutu, dan inovasi dalam proses produksi Penguatan rantai nilai, efisiensi rantai pasok, dan keberlanjutan Perwujudan daya saing sektor industri pengolahan PENUNJANG URUSAN Menguatkan sistem manejemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Memantapkan Kapasitas Sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi. Adapun kebijakan yang akan dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo adalah: Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra PD NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 INDUSTRI 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Penguatan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau Penguatan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau yang dilaksanakan melalui:
66. 1.Peningkatan produktivitas IKM tiap tahunnya
67. 2.Peningkatan perizinan industri kewenangan kabupaten yang memenuhi ketentuan perizinan.
68. 3.Peningkatan kepatuhan pelaporan informasi industri. 2026 2. Peningkatan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau Peningkatan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau yang dilaksanakan melalui:
69. 1.Peningkatan produktivitas IKM tiap tahunnya
70. 2.Peningkatan perizinan industri kewenangan kabupaten yang memenuhi ketentuan perizinan.
71. 3.Peningkatan kepatuhan pelaporan informasi industri. 2027 3. Pemantapan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau Pemantapan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau yang dilaksanakan melalui:
72. 1.Peningkatan produktivitas IKM tiap tahunnya
73. 2.Peningkatan perizinan industri kewenangan kabupaten yang memenuhi ketentuan perizinan.
74. 3.Peningkatan kepatuhan pelaporan informasi industri. 2028 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 4. Perwujudan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau Perwujudan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau yang dilaksanakan melalui:
75. 1.Peningkatan produktivitas IKM tiap tahunnya
76. 2.Peningkatan perizinan industri kewenangan kabupaten yang memenuhi ketentuan perizinan.
77. 3.Peningkatan kepatuhan pelaporan informasi industri. 2029 5. Peneguhan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau Peneguhan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau yang dilaksanakan melalui:
78. 1.Peningkatan produktivitas IKM tiap tahunnya
79. 2.Peningkatan perizinan industri kewenangan kabupaten yang memenuhi ketentuan perizinan.
80. 3.Peningkatan kepatuhan pelaporan informasi industri. 2030 TENAGA KERJA
81. 1.Penguatan angkatan kerja yang berkualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pengembangan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia usaha yang disertai penciptaan lapangan kerja berkualitas dan penguatan hubungan industrial Penguatan angkatan kerja yang berkualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pengembangan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia usaha yang disertai penciptaan lapangan kerja berkualitas dan penguatan hubungan industrial yang dilaksanakan melalui:
82. 1.Peningkatan kompetensi pencari kerja dan produktivitas tenaga kerja.
83. 2.Peningkatan sarana hubungan industrial dan syarat kerja.
84. 3.Tersedianya rencana tenaga kerja makro dan terfasilitasinya penyusunan rencana tenaga kerja mikro oleh perusahaan.
85. 4.Peningkatan pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja.
86. 5.Pelayanan penempatan transmigran 2027 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5
87. 2.Peningkatan angkatan kerja yang berkualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pengembangan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia usaha yang disertai penciptaan lapangan kerja berkualitas dan penguatan hubungan industrial Peningkatan angkatan kerja yang berkualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pengembangan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia usaha yang disertai penciptaan lapangan kerja berkualitas dan penguatan hubungan industrial yang dilaksanakan melalui:
88. 1.Peningkatan kompetensi pencari kerja dan produktivitas tenaga kerja.
89. 2.Peningkatan sarana hubungan industrial dan syarat kerja.
90. 3.Tersedianya rencana tenaga kerja makro dan terfasilitasinya penyusunan rencana tenaga kerja mikro oleh perusahaan.
91. 4.Peningkatan pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja.
92. 5.Pelayanan penempatan transmigran 2028
93. 3.Pemantapan angkatan kerja yang berkualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pengembangan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia usaha yang disertai penciptaan lapangan kerja berkualitas dan penguatan hubungan industrial Pemantapan angkatan kerja yang berkualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pengembangan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia usaha yang disertai penciptaan lapangan kerja berkualitas dan penguatan hubungan industrial yang dilaksanakan melalui:
94. 1.Peningkatan kompetensi pencari kerja dan produktivitas tenaga kerja.
95. 2.Peningkatan sarana hubungan industrial dan syarat kerja.
96. 3.Tersedianya rencana tenaga kerja makro dan terfasilitasinya penyusunan rencana tenaga kerja mikro oleh perusahaan.
97. 4.Peningkatan pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja.
98. 5.Pelayanan penempatan transmigran 2029 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5
99. 4.Perwujudan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau Perwujudan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau yang dilaksanakan melalui:
100. 1.Peningkatan kompetensi pencari kerja dan produktivitas tenaga kerja.
101. 2.Peningkatan sarana hubungan industrial dan syarat kerja.
102. 3.Tersedianya rencana tenaga kerja makro dan terfasilitasinya penyusunan rencana tenaga kerja mikro oleh perusahaan.
103. 4.Peningkatan pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja.
104. 5.Pelayanan penempatan transmigran
105. 5.Peneguhan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau Peneguhan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau yang dilaksanakan melalui:
106. 1.Peningkatan kompetensi pencari kerja dan produktivitas tenaga kerja.
107. 2.Peningkatan sarana hubungan industrial dan syarat kerja.
108. 3.Tersedianya rencana tenaga kerja makro dan terfasilitasinya penyusunan rencana tenaga kerja mikro oleh perusahaan.
109. 4.Peningkatan pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja.
110. 5.Pelayanan penempatan transmigran PENUNJANG URUSAN SASARAN RPJMD: S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi. Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik 2026 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 2027 Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 2028 Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 2029 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 2030 Program dan kegiatan yang terukur dan terarah mencakup indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program yang ada dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu program urusan dan progran penunjang urusan. Program urusan berfungsi untuk mencapai tujuan dinas yang telah sinergikan dengan tujuan daerah sedangkan program penunjang urusan adalah program kesekretariatan yang berfungsi untuk melayani rumahtangga dalam rangka menunjang tujuan dinas. Dalam rangka menyusun program dan kegiatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta pemutakhirannya. Adapun Program-program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut: Tabel 4.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif Meningkatkan akses dan produktivitas kerja, peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian, serta peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Rasio PDRB Industri Pengolahan Meningkatnya nilai tambah sektor industri pengolahan PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB) Meningkatnya produktivitas IKM tiap tahunnya Persentase Peningkatan Produktivitas Industri Kecil Menengah PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Terlaksananya Layanan Pengembangan Industri Kabupaten Jumlah IKM yang mendapatkan layanan pengembangan Industri Kabupaten Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Meningkatnya layanan perizinan industri kewenangan kabupaten yang memenuhi ketentuan perizinan Persentase Perizinan Industri Kewenangan Kabupaten yang Memenuhi Komitmen Perizinan PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Terlaksananya Pengadministrasian dan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Tertib Administrasi dan pemenuhan komitmen izin usaha Industri Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Meningkatnya tingkat kepatuhan pelaporan informasi industri Tingkat Kepatuhan Pelaporan Informasi Industri PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Terlaksananya Penyediaan Data Industri yang Mutakhir dan Terpublikasi Tersedianya data industri yang mutakhir dan terpublikasi Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Tingkat Kesempatan Kerja Produktivitas Tenaga Kerja Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Meningkatnya akses dan produktivitas kerja Tingkat Kesempatan Kerja Produktivitas Tenaga Kerja Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Meningkatnya pemanfaatan rencana tenaga kerja yang disusun Persentase Rencana Tenaga Kerja yang Disusun PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Tersusunnya dokumen Rencana Tenaga Kerja Rencana Tenaga Kerja Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Meningkatnya kompetensi pencari kerja dan produktivitas tenaga kerja Persentase Pencari Kerja yang Memiliki Kompetensi PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja Terlaksananya Layanan Pelatihan Pencari kerja di Balai Latihan Kerja Persentase Pencari kerja yang mendapat pelayanan pelatihan Balai Latihan Kerja Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembinaan LPKS Persentase LPKS yang terbina Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Terlaksananya Konsultasi Produktivitas Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Tersusunnya dokumen Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja Dokumen Produktivitas Tenaga Kerja Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas TenagaKerja Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Terlaksananya Layanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan antar Kerja Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Perluasan Kesempatan Kerja Terlaksananya Informasi Pasar Kerja Terlaksananya Informasi Pasar Kerja Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Job Fair/Bursa Kerja NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Terlaksananya pelatihan/ pemberdayaan CPMI/PMI Persentase PMI (pra dan purna) yang mendapat kan pelatihan/ pemberdayaan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Meningkatnya sarana hubungan industrial dan syarat kerja Persentase Sarana Hubungan Industrial dan Syarat Kerja PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Terlaksananya Pengesahan dan Pendaftaran PP dan PKB yang disahkan Persentase PP dan PKB yang disahkan dan di daftarkan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Terlaksananya Pengesahan dan Pendaftaran PP dan PKB yang disahkan Persentase PP dan PKB yang disahkan dan di daftarkan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Meningkatnya pelaksanaan penempatan transmigran Persentase Penempatan Transmigrasi PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Terlaksananya Layanan Transmigrasi Persentase Layanan Transmigrasi Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi Nilai Sakip Perangkat Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Perencana dan Evaluasi Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, serta Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Administrasi Persentase Layanan Administrasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Keuangan Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Berdasarkan perumusan diatas, berikut rencana program, kegiatan, dan subekegiatan beserta pendanaan indikatif Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja di Kabupaten Purworejo. Pendanaan indikatif adalah perkiraan kebutuhan anggaran yang telah disusun disain kegiatannya. Dengan demikian, pendanaan indikatif cenderung bersifat perkiraan atas dasar rencana out put dan out come dari suatu kegiatan. Untuk lebih lengkap dan terperinci berikut kami sajikan program, kegiatan, sub kegiatan, indicator kinerja dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dalam Renstra Dinas Perindustrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung pencapaian Program-program prioritas pembangunan daerah. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 1 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase Peningkatan Produktivitas Industri Kecil Menengah Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk Industri Kreatif di Dalam Negeri. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Bimtek Blending Rokok, Bimtek Pelintingan Rokok, Bimtek Pengendalian Mutu Rokok, Bimtek Roasting dan Blending Kopi, Bimtek Barista Kopi, Bimtek Manajemen Wirausaha Kopi, Bimtek Pemasaran dan Digital Marketing Kopi, Fasilitasi Rumah Kemasan, Pelatihan Kemasan Produk 2 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase Perizinan Industri Kewenangan Kabupaten yang Memenuhi Komitmen Perizinan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Verifikasi Teknis Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha 3 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Tingkat Kepatuhan Pelaporan Informasi Industri Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Pendataan industri melalui aplikasi sipit 4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan dokumen Perencanaan: Renja, Perubahan Renja, RKT, Perubahan RKT, PK, Perubahan PK, MR OPD, RKO, RKO Perubahan, KAK, KAK, KAK Perubahan, ASB, ASB Perubahan, RUP, RUP Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, GAP GBS, GAP GBS Perubahan, BA Forum PD, Renstra, Renstra Perubahan. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Laporan Bulanan (Fisik, Keuangan, Program), Laporan Triwulanan, Dokumen LkjIP, Dokumen LKPJ, Dokumen LPPD, Laporan SPIP, Laporan SKM. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyusunan Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan untuk ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Penyusunan Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyedian Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Diklat Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, seperti: lampu, batu baterai, roll kabel, dsb. dalam kurun waktu satu tahun. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga: keset, sapu, pel, sabun (bahan dan peralatan kebersihan) dalam kurun waktu satu tahun Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan bahan logistik kantor: jamuan (minum) harian pegawai dalam kurun waktu satu tahun Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan/ penggandaan: stopmap, spanduk, kartu kendali, kuitansi dinas, fotokopi, dalam kurun waktu satu tahun Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Penyediaan bahan bacaan dalam kurun waktu satu tahun Penyediaan Bahan/Material Penyediaan bahan/ material: ATK, benda pos, dalam kurun waktu satu tahun Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi kunjungan tamu dalam kurun waktu satu tahun Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Layanan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD: rapat koordinasi (internal & eksternal), konsultasi dalam dan NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. luar daerah dalam kurun waktu satu tahun. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Laptop, PC, Printer dan Scaner Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik: pembayaran rekening telepon, internet, air, listrik, jasa tambah daya/ pemeliharaan jaringan listrik dalam kurun waktu satu tahun. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pembayaran Honor untuk Jasa pelayanan umum kantor: jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga keamanan, jasa tenaga pengemudi, jasa teknis lainnya dalam kurun waktu satu tahun. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan pada tahun tertentu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan peralatan: Komputer, Laptop, Printer, Mesin Jahit, Mesin Potong Rumput. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. direhabilitasi: gedung kantor, rumah dinas pada tahun tertentu. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi: AC 5 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Penyusunan rencana tenaga kerja makro Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro. 6 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Pelatihan ketrampilan berdasarkan unit kompetensi Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelatihan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Sosialisasi dan Monitoring LPKS. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas TenagaKerja Penyusunan Dokumen Pengukuran dan Produktivitas Tenaga Kerja NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 7 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan antar Kerja Pelayanan antar kerja AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), AKAN (Antar Kerja Antar Negara), dan Rakor BKK Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Bimbingan konsultasi produktivitas pada Perusahaan kecil Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan di bidang ketenagakerjaan terkait disabilitas. Perluasan Kesempatan Kerja Pelatihan ketrampilan kerja kepada masyaarakat. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Job Fair/Bursa Kerja Penyelenggaraan Jobfair Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sosialisasi Kepada CPMI Pra penempatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Pemberdayaan bagi PMI Purna 8 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Sarana Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Bimtek dan Pengesahan peraturan perusahaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Verifikasi keanggotan serikat pekerja. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi lembaga kerja sama tripartit dan dewan pengupahan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja 9 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Penempatan Transmigrasi Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Koordinasi ke Provinsi dan Pusat terkait kuota dan lokasi penempatan transmigrant, Penyusunan Lokasi dan peninjauan Lokasi transmigrasi. Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Pengawalan Transmigran ke Lokasi Transmigrasi Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran Penjajakan Lokasi Transmigrasi Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi Memonitoring perkembangan dan memastikan terpenuhinya hak Transmigran serta mengidentifikasi hambatan dan rekomendasi agar para transmigrant bisa mandiri dan Sejahtera. 4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terintegrasi, Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo menyelaraskan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra dengan kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah, serta program unggulan Kabupaten Purworejo. Keselarasan ini dimaksudkan agar pelaksanaan program perangkat daerah tidak hanya mendukung pencapaian target internal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap tujuan pembangunan di berbagai tingkatan. Lebih lanjut, bentuk dukungan Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja terhadap kebijakan pembangunan tersebut dapat diuraikan ke dalam tiga bagian utama, yaitu dukungan terhadap program nasional, program provinsi, dan dukungan terhadap program kabupaten (Pitulungan). Program-program Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo pada pembangunan nasional dan provinsi melalui program- program yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini terwujud dalam: 4.2.1 Penjabaran Program yang Mendukung Program Nasional (Asta Cita dan Program Strategis Nasional
111. 1.Asta Cita Berdasarkan hasil telaah terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya Asta Cita Kepala Daerah, dapat disampaikan bahwa program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo Tahun 2026–2030 tidak terdapat keterkaitan langsung dengan Asta Cita dimaksud. Hal ini dikarenakan program dan kegiatan Dinperintransnaker lebih bersifat mendukung urusan wajib sub- urusan kebencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, sehingga tidak dapat dipetakan secara eksplisit ke dalam butir-butir Asta Cita. Dengan demikian, penjabaran program Renstra Dinperintransnaker yang mendukung Asta Cita adalah sebagai berikut: Tabel 4.4 Dukungan Program terhadap Nasional No Astacita Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026- 2030) Bidang Urusan
112. 1.Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam negeri Bidang Industri
113. 2.Asta Cita 5: Pelatihan Gula Kelapa, Bidang Industri No Astacita Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026- 2030) Bidang Urusan Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pemanfaatan makanan berbasis ketela. 2 Program Strategi Nasional Dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional Penanggulangan Kemiskinan, khususnya optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, Kabupaten Purworejo melalui Dinperintransnaker melaksanakan sejumlah program dan aktivitas pendukung di periode 2026–2030. Melalui Program Program Hubungan Industrial, Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja. Dengan demikian, penjabaran program Renstra Dinperintransnaker yang mendukung Program Strategis Nasional adalah sebagai berikut: Tabel 4.5 Dukungan terhadap Program Strategis Nasional No Program Strategis Nasional Program Dukungan di Kabupaten Purworejo Aktivitas Pendukung di 2026-2030
114. 1.Penanggulangan kemiskinan PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Pemberian bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja rentan PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Pelayanan antar kerja AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Ke0rja Antar Daerah), AKAN (Antar Kerja Antar Negara), dan Bimtek BKK. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi 4.2.2 Penjabaran Program yang Mendukung Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi) Dalam rangka melaksanakan Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah, Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo menyusun sejumlah kegiatan prioritas yang mendukung yaitu Pelatihan 1.000 Konten Kreator Desa Wisata dan Taruna Karya Mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja. Dengan demikian, penjabaran program Renstra Dinperintransnaker yang mendukung Program Dukungan Delegasi Provinsi adalah sebagai berikut: Program Dukungan Delegasi Provinsi No Program Delegasi Provinsi Program Dukungan di Kabupaten Purworejo Aktivitas Pendukung di 2026-2030
115. 1.Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pelatihan kejuruan TIK
116. 2.Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi 4.2.3 Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Pitulungan yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Purworejo, Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo telah menyelaraskan berbagai aktivitas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tabel 4.7 Program Dukungan Terhadap Pitulungan No Kegiatan Unggulan Program Dukungan di Kabupaten Purworejo Aktivitas di 2026- 2029
117. 1.Rame Pasare Fasilitas akses permodalan, pemasaran, pelatihan, dll untuk usaha mikro dan kecil, terutama bagi industri rumahan yang dikelola perempuan Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam negeri
118. 2.Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penentuan indikator dan target kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo merupakan langkah strategis untuk memastikan arah pembangunan daerah sejalan dengan visi, misi, serta tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Indikator dan target kinerja dirumuskan secara terukur agar dapat menjadi pedoman dalam mengevaluasi capaian program dan kegiatan, sekaligus menjadi instrumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dalam penyusunannya, indikator kinerja dipilih berdasarkan relevansi dengan sasaran pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinperintransnaker. Adapun indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan Dinperintransnaker dapat dilihat pada Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinperintransnaker. Tabel 4.8 Indikator Kinerja Utama Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo NO. INDIKATOR Satuan TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
119. 1.Rasio PDRB Industri Pengolahan % 20.06 20,49 20,67 20,86 21,04 21,23 Tujuan PD 2 Tingkat Kesempatan Kerja % 96,89 96,90 - 97,17 97,07 - 97,37 97,16 - 97,46 97,25 - 97,55 97,34 - 97,64 Indikator Tujuan dan Sasaran PD 3 Produktivitas Tenaga Kerja % 56,80 58,60 60,40 62,20 64,20 66,10 Indikator Tujuan dan Sasaran PD 4 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan % 40,53 41,30 42,07 42,83 43,60 44,37 Indikator Tujuan dan Sasaran PD 5 Nilai Sakip Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 Indikator Tujuan PD 6 PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB) % 4975. 9 6.232,8 2 7.358, 25 8.522, 01 9.712, 15 10.94 0,13 Sasaran PD 7 Nilai Sakip Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 Indikator Sasaran PD Tabel 4.9 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinperintransnaker NO. INDIKATOR Satuan TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
120. 1.Rasio PDRB Industri Pengolahan % 20.06 20,49 20,67 20,86 21,04 21,23 IUP
121. 2.Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan % 40.53 41.30 42.07 42.83 43.60 44.37 IUP
122. 3.Persentase Kegiatan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja % 100 100 100 100 100 100 Permenda gri No 18 Tahun 2020
123. 4.Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi % 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 Permenda gri No 18 Tahun 2020
124. 5.Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) % 2.03 2.18 2.34 2.50 2.65 2.81 Permenda gri No 18 Tahun 2020
125. 6.Persentase Tenaga Kerja yang ditenpatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota. % 67.92 67.94 67.96 67.99 68.01 68.04 Permenda gri No 18 Tahun 2020
126. 7.Persentase Peningkatan Produktivitas Industri Kecil Menengah % 7,29 8,26 8.40 8.53 8.63 8.72 Permenda gri No 18 Tahun 2020
127. 8.Persentase Perizinan Industri Kewenangan Kabupaten yang Memenuhi Komitmen Perizinan % 28 28.18 28.33 28.46 28.57 28.67 Permenda gri No 18 Tahun 2020
128. 9.Tingkat Kepatuhan Pelaporan Informasi Industri % 39.90 39.91 40.34 40.70 41.01 41.28 Permenda gri No 18 Tahun 2020
129. 10.Persentase Penempatan Transmigrasi % 100 100 100 100 100 100 Permenda gri No 18 Tahun 2020 Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja setiap tahunnya. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:
a.Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja setiap tahun;
b.Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas;
c.Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat. 5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:
a.Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja dilakukan setiap tahun selama periode renstra;
b.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
a.Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Berdasarkan hal tersebut setiap Perangkat Daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya, maka dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo perlu menyusun dokumen perencanaan strategis yaitu dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 sebagaimana diamanatkan peraturan perundang- undangan. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, yang akan dicapai 5 (lima) tahun kedepan serta strategi, kebijakan, serta rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo terpilih. Dokumen Renstra juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan serta penganggaran dapat lebih terpadu, terarah serta konsisten dalam mencapai tujuan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran, mencapai tujuan dan misi sehingga visi Bupati terpilih yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2025–2029. Renstra juga sebagai dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dalam prosesnya, penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. Oleh karena itu penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan RPJMD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Dalam penyusunan Renstra juga harus memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Renstra K/L terkait, RTRW dan KLHS. Tahapan penyusunan Renstra mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:
a.Persiapan Penyusunan Renstra PD;
b.Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD;
c.Penyampaian Rancangan Awal RPJMD kepada PD;
d.Penyampaian RancanganRenstra PD;
e.Forum Perangkat Daerah/ Lintas PD;
f.Verifikasi Rancangan Renstra PD;
g.Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD;
h.Reviu APIP;
i.Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD;
j.Penetapan Renstra PD. Adapun hubungan keterkaitan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan dokumen lainnya digambarkan dengan skema sebagaimana dalam gambar 1.1 Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:
1. 1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. 9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. 11.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. 16.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;
17. 17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161);
18. 18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. 19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
20. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13);
21. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
22. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024);
23. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025);
24. 24.Peraturan Bupati Purworejo Nomor 141 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor141); 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 merupakan langkah untuk menentukan arah kebijakan Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2025 – 2029 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029. Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029 adalah:
25. 1.Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029 yang akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan.
26. 2.Memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
27. 3.Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di daerah.
28. 4.Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan PD lingkup Pemerintah Kabupaten Purworejo terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan. Sedangkan tujuan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029 adalah:
29. 1.Memberi pedoman bagi Sekretariat Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
30. 2.Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut: A. Tugas Pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. B. Fungsi Dalam melaksanakan tugas di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo mempunyai fungsi:
31. 1.pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
32. 2.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
33. 3.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
34. 4.pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Pemerintah Daerah; dan
35. 5.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi. C. Struktur Organisasi Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo terdiri atas:
36. 1.Sekretaris Daerah, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
37. 2.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, melaksanakan pelayanan administratif di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
a.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum;
b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum;
c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum;
d.pelaksanaan pelayanan administratif di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsi. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan:
a.Bagian Pemerintahan; Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi: 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi tata pemerintahan dan fasilitasi kerjasama daerah; 2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi tata pemerintahan dan fasilitasi kerjasama daerah; 3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan fasilitasi kerjasama daerah; 4) penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan dan fasilitasi kerjasama daerah; dan 5) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terkait dengan tugas dan fungsi.
b.Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Kesejahteraan Rakyat bertugas menyiapkan perumusan kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi: 1) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat; 2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kesejahteraan rakyat; 3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat; 4) penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kesejahteraan rakyat; dan 5) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terkait dengan tugas dan fungsi.
c.Bagian Hukum Bagian Hukum bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi kebijakan daerah, melaksanakan pembinaan administrasi di bidang fasilitasi dan koordinasi hukum. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi: 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang fasilitasi dan koordinasi hukum; 2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang fasilitasi dan koordinasi hukum; 3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang fasilitasi dan koordinasi hukum; 4) penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang fasilitasi dan koordinasi hukum; dan 5) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terkait dengan tugas dan fungsi.
1. 3.Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, melaksanakan pelayanan administratif di bidang perekonomian dan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
a.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang/ jasa;
b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang/ jasa;
c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang/ jasa; dan
d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsi. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan dan mengoordinasikan:
a.Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam bertugas menyiapkan perumusan kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi: 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pemantauan kebijakan sumber daya alam; 2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pemantauan kebijakan sumber daya alam; 3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah di bidang pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pemantauan kebijakan sumber daya alam; dan 4) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan terkait dengan tugas dan fungsi.
b.Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelaksanaan administrasi pembangunan. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi: 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pelaksanaan administrasi pembangunan; 2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pelaksanaan administrasi pembangunan; 3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelaksanaan administrasi pembangunan; 4) penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pelaksanaan administrasi pembangunan; dan 5) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan terkait dengan tugas dan fungsi.
c.Bagian Pengadaan Barang/ jasa Bagian Pengadaan Barang/ jasa, bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi kebijakan daerah dan melaksanakan pembinaan administrasi di bidang pengadaan barang/ jasa serta mengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pengadaan Barang/ jasa menyelenggarakan fungsi: 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/ jasa; 2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/ jasa; 3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/ jasa; 4) pengelolaan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa; dan 5) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh AsistenPerekonomian dan Pembangunan terkait dengan tugas dan fungsi.
1. 4.Asisten Administrasi Umum, bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, melaksanakan pelayanan administratif di bidang administrasi umum. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi: 1) pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan; 2) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan; 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan; 4) pelaksanaan pelayanan administratif di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan; 5) pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada perangkat daerah; dan 6) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah terkait tugas dan fungsi. Asisten Administrasi Umum membawahkan dan mengoordinasikan:
a.Bagian Umum Bagian Umum bertugas menyiapkan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan, keuangan, tata usaha, rumah tangga dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: 1) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan; 2) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan; dan 3) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum terkait dengan tugas dan fungsi. 1) Subbagian Perencanaan, bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, yang meliputi: a) menyelenggarakan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja; b) menyusun perjanjian kinerja; dan c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum yang berkaitan dengan tugas jabatannya. 2) Subbagian Keuangan, bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi: a) menyelenggarakan administrasi keuangan; b) menyelenggarakan administrasi keuangan dan operasional Bupati dan Wakil Bupati; c) merencanakan kegiatan pengelolaan anggaran, keuangan, dan pertanggungjawaban anggaran; d) menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan dan pertanggungjawaban; e) melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharan, anggaran dan pertanggungjawaban; f) melaksanakan tugas penatausahaan keuangan; g) melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban; h) melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban; i) melaksanakan sistem pengendalian intern; j) melakukan evaluasi dan pelaporan fungsi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban; dan k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum yang berkaitan dengan tugas jabatannya. 3) Subbagian Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Kepegawaian, bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang Tata Usaha, Rumah Tangga dan Kepegawaian, yang meliputi: a) menyelenggarakan administrasi barang milik daerah; b) menyelenggarakan administrasi kepegawaian; c) menyelenggarakan administrasi umum; d) menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah; e) menyediakan jasa penunjang urusan pemerintah derah; f) menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah derah; g) melaksanakan urusan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat daerah; h) melaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan minuman untuk kegiatan Pemerintah Daerah, Tamu Pemerintah Daerah dan rapat; i) melaksanakan kebijakan pengamanan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan kantor di lingkup Sekretariat daerah; j) melaksanakan kebijakan pengadaan perlengkapan Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat daerah; k) melaksanakan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat daerah serta kendaraan dinas operasional dan sewa kendaraan; l) melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana, menjaga kebersihan dan pemeliharaan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat daerah; m) melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat daerah; dan n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum yang berkaitan dengan tugas jabatannya.
b.Bagian Organisasi Bagian Organisasi bertugas menyiapkan perumusan kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi kebijakan daerah di bidang penataan organisasi. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi: 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang penataan organisasi; 2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penataan organisasi; 3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penataan organisasi; dan 4) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum terkait dengan tugas dan fungsi.
c.Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan bertugas menyiapkan pelaksanaan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol dan komunikasi pimpinan. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi: 1) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi; 2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi; 3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi dan dokumentasi; dan 4) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi. Susunan Organisasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari: 1) Subbagian Protokol, bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang protokol, yang meliputi: a) memfasilitasi keprotokolan; b) melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah; c) menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan; d) menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Bupati dan Wakil Bupati; e) menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah; f) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati; dan g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang berkaitan dengan tugas jabatannya.
1. 5.Jabatan Fungsional Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan fungsional. Sedangkan Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada Gambar 2.1 Gambar 2.1 Bagan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo didukung dengan komposisi pegawai dengan jumlah karyawan/ karyawati sebanyak 164 orang yang terdiri dari 112 PNS, 14 orang PPPK dan 38 orang tenaga jasa perseorangan. Dari jumlah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: - Jumlah Eselon IIb sebanyak 5 orang yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Umum, serta 3 orang Staf Ahli Bupati. - Jumlah Eselon III dari sebanyak 8 orang yaitu Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Perekonomian, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa, Kepala Bagian Umum, dan Kepala Bagian Organisasi. - JumlahEselon IV sebanyak 4 orang yaitu Kepala Subbagian Perencanaan, Kepala Subbagian Keuangan, Kepala Subbagian Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Kepegawaian, serta Kepala Subbagian Protokol. - Jumlah pegawai fungsional sebanyak 109 orang dengan jumlah pegawai fungsional di Bagian Pemerintahan sebanyak 7 orang, Bagian Kesra sebanyak 5 orang, Bagian Hukum sebanyak 7 orang, Bagian Perekonomian dan SDA sebanyak 5 orang, Bagian Administrasi Pembangunan sebanyak 3 orang, Bagian Pengadaan Barang/ Jasa sebanyak 22 orang dan 1 orang PPPK, Bagian Umum sebanyak 32 orang dan 10 orang PPPK, Bagian Organisasi sebanyak 7 orang, serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebanyak 8 orang dan 3 orang PPPK. Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah, sebagaimana tabel di bawah ini: Tabel 2.1 KondisiKepegawaianBerdasarkan Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Pangkat dan EselonJabatan Kriteria Jumlah ASN 125 orang Jenis Kelamin Laki-laki 69 orang Perempuan 56 orang Pendidikan Terakhir Pasca Sarjana (S2) 18 orang Sarjana (S1)/ D IV 50 orang Sarjana Muda (D3) 19 orang SMA/K 28 orang SMP 3 orang SD 7 orang Pangkat/ Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) 3 orang Pembina Tk. I (IV/b) 8 orang Pembina (IV/a) 2 orang Penata Tk. I (III/d) 16 orang Penata (III/c) 9 orang Kriteria Jumlah Penata Muda Tk. I (III/b) 28 orang Penata Muda (III/a) 23 orang Pengatur Tk. I (II/d) 9 orang Pengatur (II/c) 6 orang Pengatur Muda Tk. I (II/b) 4 orang Pengatur Muda (II/a) 4 orang PPPK 14 orang Jabatan Eselon IIb 5 orang Eselon III 7 orang Eselon IV 4 orang Fungsional (AK) 25 orang Fungsional umum (Non AK) 71 orang NON PNS 38 orang Jenis pekerjaan Tenaga Administrasi 3 orang Tenaga Kebersihan 25 orang Tenaga pengemudi 5 orang Tenaga Pramusaji 1 orang Tenaga Teknis Peliputan dan Data Base 3 orang Tenaga operator Generator / Listrik 1 orang Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo. Data sarana dan prasarana Sekretariat Daerah sebagaimana Tabel 2.2 Tabel 2.2 Data Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo NO. NAMA BARANG JUMLAH BARANG KEADAAN BARANG KET. 1 2 3 4 5 1 Tanah 5 bidang Baik 2 A.C. Split 59 unit Baik 3 A.C. Window 41 unit Baik 4 Alat Pemadam/Portable 12 unit Baik 5 Alat Pemanas Ruangan 7 unit Baik 6 Alat Tenis Meja 1 unit Baik 7 Amplifier 4 unit Baik 8 Antene SHF Stationary 14 unit Baik 9 Aquarium 1 buah Baik 10 Bangku Tunggu 3 buah Baik 11 Baskom Steinleess 6 buah Baik NO. NAMA BARANG JUMLAH BARANG KEADAAN BARANG KET. 1 2 3 4 5 12 Bendera Pataka 3 buah Baik 13 Brandkas 17 buah Baik 14 Buffet Kaca 9 buah Baik 15 Buffet Kayu 3 buah Baik 16 Camera Digital 2 buah Baik 17 Camera Electronic 10 buah Baik 18 Camera Video 10 buah Baik 19 CCTV 5 set Baik 20 Coffee Maker 6 buah Baik 21 Compact Disc Player 2 unit Baik 22 CPU (Peralatan Mainframe) 16 unit Baik 23 Dispenser 36 buah Baik 24 Display 1 buah Baik 25 Dokar/Kuda (Kendaraan Tak Bermotor Penumpang) 1 unit Baik 26 Elevator /Lift 1 unit Baik 27 Equalizer 2 unit Baik 28 Exhause Fan 8 unit Baik 29 Facsimile 3 unit Baik 30 Filing Cabinet Besi 68 buah Baik 31 Filing Cabinet Kayu 3 buah Baik 32 Gambar Presiden/Wakil Presiden 4 buah Baik 33 Gelas Kristal 2 buah Baik 34 Gerobak Sampah 5 unit Baik 35 Handy Cam 2 unit Baik 36 Handy Talky 7 unit Baik 37 Hard Disk 19 unit Baik 38 Intercom Unit 13 unit Baik 39 Jam Elektronik 26 buah Baik 40 Jaringan & Prifler 1 unit Baik 41 Kabel heat stereo 1 roll Baik 42 Kabel roll 1 roll Baik 43 Kabel snake 12 line 1 roll Baik 44 Kabel speaker 1 roll Baik 45 KabinetMinuman 1 unit Baik 46 Kardex Besi 6 unit Baik 47 Karpet 2 buah Baik 48 Kasur/Spring Bed 14 buah Baik 49 Kendaraan Bermotor Roda 2 46 unit Baik 50 Kendaraan Bermotor Roda 3 5 unit Baik NO. NAMA BARANG JUMLAH BARANG KEADAAN BARANG KET. 1 2 3 4 5 51 Kendaraan Bermotor Roda 4 42 unit Baik 52 Keyboard 12 unit Baik 53 Kipas Angin 67 buah Baik 54 Kitchen Set 1 set Baik 55 Kompor Gas (Alat Dapur) 15 buah Baik 56 Korden 105 buah Baik 57 Kursi Besi/Metal 422 buah Baik 58 Kursi Biasa 84 buah Baik 59 Kursi Kayu 52 buah Baik 60 Kursi KerjaPegawai Non Struktural 32 buah Baik 61 Kursi Kerja Pejabat Eselon I 1 buah Baik 62 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 5 buah Baik 63 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 5 buah Baik 64 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 3 buah Baik 65 Kursi Kerja Pejabat lainnya 129 buah Baik 66 Kursi Lipat 266 buah Baik 67 Kursi Putar 93 buah Baik 68 Kursi Rapat 388 buah Baik 69 Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III 22 buah Baik 70 Kursi Tamu 15 buah Baik 71 Kursi Tamu di Ruangan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikot a 4 buah Baik 72 Kursi Tamu di RuanganPejabatEselon III 1 set Baik 73 Lambang Garuda Pancasila 20 buah Baik 74 Lampu Robyong Kristal Besar 6 set Baik 75 Laptop 95 buah Baik 76 LCD Projector/Infocus 6 unit Baik 77 Lemari Besi/Metal 11 buah Baik 78 Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis 9 buah Baik 79 Lemari Buku Untuk Perpustakaan 4 buah Baik 80 Lemari Es 11 buah Baik 81 Lemari Kaca 19 buah Baik 82 Lemari Kayu 85 buah Baik 83 Lemari Makan 2 buah Baik 84 Lemari Pakaian 4 buah Baik 85 Lemari Sorok 14 buah Baik 86 Loudspeaker 33 unit Baik NO. NAMA BARANG JUMLAH BARANG KEADAAN BARANG KET. 1 2 3 4 5 87 Meja 1/2 Biro 289 buah Baik 88 Meja Bundar 26 buah Baik 89 Meja Kayu Rias 4 buah Baik 90 Meja KerjaBesi/Metal 4 buah Baik 91 Meja Kerja Kayu 14 buah Baik 92 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 76 buah Baik 93 Meja Kerja Pejabat Eselon II 4 buah Baik 94 Meja Kerja Pejabat Eselon III 3 buah Baik 95 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 10 buah Baik 96 Meja Kerja Pejabat lain-lain 26 buah Baik 97 Meja Komputer 82 buah Baik 98 Meja Makan Besi 22 buah Baik 99 Meja Panjang 23 buah Baik 100 Meja Rapat 97 buah Baik 101 Meja Rapat Pejabat lainnya 6 buah Baik 102 Meja Resepsionis 4 buah Baik 103 Meja Rias 3 buah Baik 104 Meja Tambahan 4 buah Baik 105 Meja Tamu Biasa 11 set Baik 106 Meja Telepon 9 buah Baik 107 Mesin Absensi 3 buah Baik 108 MesinCuci 6 buah Baik 109 Mesin Ketik Manual Standard (14- 16 Inci) 7 buah Baik 110 Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci) 3 buah Baik 111 Mesin Pemotong Rumput 6 buah Baik 112 Mesin Penghisap Debu 8 buah Baik 113 Microphone 35 buah Baik 114 Microphone Floor Stand 18 buah Baik 115 Microphone Table Stand 35 buah Baik 116 Mimbar/ Podium 6 buah Baik 117 Monitor 24 unit Baik 118 Nobel Carpet/ Sajadah Panjang 3 buah Baik 119 Note Book 19 buah Baik 120 Overhead Projector 26 buah Baik 121 OXONE/ Drink Jar 4 buah Baik 122 P.C Unit 64 unit Baik 123 Papan Visual 29 buah Baik 124 Papan Nama Instansi 1 buah Baik NO. NAMA BARANG JUMLAH BARANG KEADAAN BARANG KET. 1 2 3 4 5 125 Papan Pengumuman 4 buah Baik 126 Papan Tulis 3 buah Baik 127 Partisi Ruangan 1 set Baik 128 Penangkal Petir 1 unit Baik 129 Peralatan antenna shf 9 unit Baik 130 Personal Komputer lainnya 83 unit Baik 131 Pompa Hydran 1 unit Baik 132 Portable Generating Set 1 unit Baik 133 Portable Water Pump 4 unit Baik 134 Power Amplifier 2 unit Baik 135 Power Supply 3 unit Baik 136 Power Supply Microphone 2 unit Baik 137 Printer 82 unit Baik 138 Radio 2 unit Baik 139 Rak Besi 45 buah Baik 140 Rak Kayu 39 buah Baik 141 Rak Peralatan 5 buah Baik 142 Rak Piring 6 buah Baik 143 Rak Sepatu 3 buah Baik 144 Rak Sound System 5 buah Baik 145 Rice Cooker 17 buah Baik 146 Rice Warmer 28 buah Baik 147 Roler Top 4 buah Baik 148 Scaffolding 4 unit Baik 149 Scanner 3 unit Baik 150 Proyektor 8 unit Baik 151 Seterika 1 buah Baik 152 Sofa 5 set Baik 153 Sound System 11 unit Baik 154 Stabilisator 1 unit Baik 155 Stationary Generating Set 3 unit Baik 156 Stationary Water Pump 8 unit Baik 157 Tabung Gas 7 buah Baik 158 Tangga Aluminium 10 buah Baik 159 Tape Recorder 5 unit Baik 160 Taplak Meja Besar 51 buah Baik 161 Target Drone 7 buah Baik 162 Telephone (PABX) 2 unit Baik 163 Telephone Mobile 8 unit Baik 164 Televisi 37 unit Baik NO. NAMA BARANG JUMLAH BARANG KEADAAN BARANG KET. 1 2 3 4 5 165 Tempat Tidur Besi 2 buah Baik 166 Tempat Tidur Kayu 15 buah Baik 167 Tenda 6 set Baik 168 Termos Air 3 buah Baik 169 Tiang Pataka 3 buah Baik 170 Tripod Camera 1 unit Baik 171 Tustel 10 unit Baik 172 Uninterruptible Power Supply (UPS) 27 buah Baik 173 Unit Power Supply 9 buah Baik 174 Universal tester lainnya (dst) 2 buah Baik 175 White Board 40 buah Baik 176 Wireless 11 buah Baik 177 Wireless Amplifier 2 unit Baik 178 Wireless MIC 6 buah Baik 179 Zice 105 set Baik 180 Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst) 2 unit Baik 181 Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst) 1 unit Baik 182 Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 19 unit Baik 183 Bangunan Gedung Kantor Permanen 14 unit Baik 184 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen 1 unit Baik 185 Bangunan Gudang Lain-lain (dst) 1 unit Baik 186 Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst) 1 unit Baik 187 Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst) 1 unit Baik 188 Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst) 1 unit Baik 189 Gedung Pos Jaga Semi Permanen 1 unit Baik 190 Hotel Permanen 2 unit Baik 191 Istana Peninggalan 1 unit Baik 192 Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen 2 unit Baik 193 Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen 2 unit Baik 194 Instalasi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain 2 unit Baik 195 Jaringan Transmisi Lain-lain 2 unit Baik NO. NAMA BARANG JUMLAH BARANG KEADAAN BARANG KET. 1 2 3 4 5 196 Sumur Resapan 1 unit Baik 197 Alat Musik Nasional/Daerah 22 unit Baik 198 Maket & Foto Dokumen Lain-lain 2 buah Baik 199 Tanaman Holtikultura 1 buah Baik 200 Buku Umum Lain-lain 1 buah Baik 201 Hukum (Buku/ Peraturan/ UU) 50 buah Baik 2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah Pada bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/ target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indicator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/ atau indikator lainnya seperti SDG’s atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2021 – 2026 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo berdasarkan sasaran/ target Renstra Tahun2021 – 2025 menurut indicator kinerja pelayanan SKPD dan/ atau indikator lainnya disajikan pada Tabel 2.3. Tabel 2.3(T.C-23) Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 202 0 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Indikator Renstra 2021-2026 Indikator Tujuan 1 Indeks Pelayanan Publik 4,15 4,20 4,25 4,30 4,35 4,09 3,86 4,51 3,59 4,33 108,67% 85,48% 101,88% 0,00 % 0,00 % Indikator Sararan 2 Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah 83,00 84,00 85,00 86,00 87,00 81,96 80,78 83,11 84,06 85,08 100,13% 100,07% 100,09% 0,00 % 0,00 % Pada Tabel 2.3 menunjukkan adanya peningkatan kinerja pelayanan di Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dari tahun 2021 – 2024. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dari seluruh pihak untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna layanan. Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat semester II tahun 2024 terdapat 2 unsur pelayanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya dan Penanganan Pengaduan, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan di Sekretariat Daerah saat ini sudah tidak dipungut biaya apapun dan bebas pungutan liar, selain itu aduan masyarakat dapat ditangani dengan baik serta menjadi acuan bagiperbaikan pelayanan kedepannya. Sebaliknya terdapat 3 unsur pelayanan dengan nilai terendah yaitu persyaratan, waktu, serta sarana dan prasarana. Adapun kondisi permasalahan/ kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut:
a.Perlunya peningkatan sosialisasi mengenai standar pelayanan Sekretariat Daerah yang telah disusun kepada pengguna layanan salah satunya dengan melaksanakan pembaruan informasi melalui Papan Informasi maupun website.
b.Peningkatkan cara berkomunikasi petugas pelayanan yang efektif, berorientasi pelayanan serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pengguna pelayanan.
c.Waktu penyelesaian pelayaan masih dirasakan lambat oleh masyarakat karena sebagian besar masih menggunakan layanan offline.
d.Perbaikan sarana dan prasarana penunjang pelayanan baik secara online maupun offline. Dalam melaksanakan pelayanan pada periode Renstra tahun 2021-2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo menggunakan anggaran belanja yang bersumber dari APBD Kabupaten Purworejo melalui pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan. Rincian anggaran dan realisasi anggaran selama periode Renstra tahun 2021- 2026 sebagai berikut Tabel 2.4 (T.C – 24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Sekretariat Daerah 34.329.433.099 32.202.290.446 35.387.545.154 36.345.677.489 36.467.600.407 40.667.320.97 5 35.359.624.356 34.208.540.85 8 118,46% 109,80% 96,67% PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 23.223.433.099 24.196.290.446 26.592.545.154 27.313.677.489 27.456.600.407 - 30.039.910.73 3 26.596.893.656 25.577.403.64 5 - - - 129,35% 109,92% 96,18% 0,00% 0,00% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 115.954.800 115.954.800 115.954.800 115.954.800 115.954.800 - 97.502.136 12.514.980 14.828.600 - - 84,09% 10,79% 12,79% 0,00% 0,00% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 59.364.600 59.364.600 59.364.600 59.364.600 59.364.600 50.282.036 12.514.980 7.040.600 84,70% 21,08% 11,86% 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.656.600 7.656.600 7.656.600 7.656.600 7.656.600 4.879.400 - 760.800 63,73% 0,00% 9,94% 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 7.936.600 7.936.600 7.936.600 7.936.600 7.936.600 4.877.600 - 754.000 61,46% 0,00% 9,50% 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 8.005.500 8.005.500 8.005.500 8.005.500 8.005.500 5.059.800 - 1.623.900 63,20% 0,00% 20,28% 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 7.041.500 7.041.500 7.041.500 7.041.500 7.041.500 3.777.500 - 1.350.000 53,65% 0,00% 19,17% 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14.326.800 14.326.800 14.326.800 14.326.800 14.326.800 21.706.600 - 1.515.000 151,51% 0,00% 10,57% 0,00% 0,00% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.623.200 11.623.200 11.623.200 11.623.200 11.623.200 6.919.200 - 1.784.300 59,53% 0,00% 15,35% 0,00% 0,00% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 11.993.865.452 12.966.722.799 14.312.977.507 16.084.109.842 16.227.032.760 - 16.155.680.27 3 16.142.982.648 16.091.317.81 1 - - 134,70% 124,50% 112,42 % 0,00% 0,00% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.874.784.752 12.847.642.099 14.193.896.807 15.965.029.142 16.107.952.060 16.106.411.47 3 16.142.982.648 16.082.107.81 1 135,64% 125,65% 113,30 % 0,00% 0,00% Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 18.533.800 18.533.800 18.533.800 18.533.800 18.533.800 8.816.600 - 205.000 47,57% 0,00% 1,11% 0,00% 0,00% Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 66.381.200 66.381.200 66.381.200 66.381.200 66.381.200 9.746.800 - 2.406.900 14,68% 0,00% 3,63% 0,00% 0,00% Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4.860.900 4.860.900 4.860.900 4.860.900 4.860.900 8.882.700 - 1.287.200 182,74% 0,00% 26,48% 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.972.900 4.972.900 4.972.900 4.972.900 4.972.900 2.846.400 - 899.400 57,24% 0,00% 18,09% 0,00% 0,00% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 9.881.600 9.881.600 9.881.600 9.881.600 9.881.600 3.742.400 - 336.000 37,87% 0,00% 3,40% 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 9.909.400 9.909.400 9.909.400 9.909.400 9.909.400 10.163.700 - 3.714.500 102,57% 0,00% 37,48% 0,00% 0,00% Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4.540.900 4.540.900 4.540.900 4.540.900 4.540.900 5.070.200 - 361.000 111,66% 0,00% 7,95% 0,00% 0,00% Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 17.000.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000 - - 12.433.224 - - - 0,00% 73,14% 0,00% 0,00% 0,00% Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - 12.433.224 0,00% 248,66% 0,00% 0,00% 0,00% Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 - - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 396.715.200 396.715.200 396.715.200 396.715.200 396.715.200 - 515.604.299 467.101.100 427.287.971 - - 129,97% 117,74% 107,71 % 0,00% 0,00% Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 26.196.600 26.196.600 26.196.600 26.196.600 26.196.600 6.265.600 - - 23,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 36.494.600 36.494.600 36.494.600 36.494.600 36.494.600 4.188.600 - - 11,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 24.024.000 24.024.000 24.024.000 24.024.000 24.024.000 5.345.600 - - 22,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 25.537.600 - - 42,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 474.266.899 467.101.100 427.287.971 237,13% 233,55% 213,64 % 0,00% 0,00% Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - - - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Administrasi Umum Perangkat Daerah - 2.376.277.272 2.376.277.272 2.376.277.272 2.376.277.272 2.376.277.272 - 3.185.706.108 2.674.127.110 2.517.082.721 - - 134,06% 112,53% 105,93 % 0,00% 0,00% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 49.927.000 49.927.000 49.927.000 49.927.000 49.927.000 49.583.630 43.485.000 32.012.500 99,31% 87,10% 64,12% 0,00% 0,00% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.895.000 9.895.000 9.895.000 9.895.000 9.895.000 9.886.250 20.317.440 18.825.000 99,91% 205,33% 190,25 % 0,00% 0,00% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 57.437.000 57.437.000 57.437.000 57.437.000 57.437.000 56.572.650 53.726.300 42.336.500 98,50% 93,54% 73,71% 0,00% 0,00% Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 126.654.000 113.702.400 125.546.400 126,65% 113,70% 125,55 % 0,00% 0,00% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 59.622.672 59.622.672 59.622.672 59.622.672 59.622.672 59.664.190 66.083.150 44.881.300 100,07% 110,84% 75,28% 0,00% 0,00% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 34.560.000 27.180.000 27.180.000 172,80% 135,90% 135,90 % 0,00% 0,00% Penyediaan Bahan/ Material 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 209.907.781 64.623.250 53.174.900 131,19% 40,39% 33,23% 0,00% 0,00% Fasilitasi Kunjungan Tamu 900.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 1.297.438.810 1.095.196.592 1.061.708.075 144,16% 121,69% 117,97 % 0,00% 0,00% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.332.067.197 1.189.812.978 1.107.863.446 133,21% 118,98% 110,79 % 0,00% 0,00% Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 8.485.400 8.485.400 8.485.400 8.485.400 8.485.400 7.485.400 - 3.554.600 88,22% 0,00% 41,89% 0,00% 0,00% Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 10.910.200 10.910.200 10.910.200 10.910.200 10.910.200 1.886.200 - - 17,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 659.123.000 659.123.000 1.709.123.000 659.123.000 659.123.000 - 768.629.500 - 208.900.000 - - - 116,61% 0,00% 12,22% 0,00% 0,00% Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.050.000.000 - - - - 0,00% - - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 - 162.500.000 0,00% 0,00% 46,43% 0,00% 0,00% Pengadaan Mebel 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 40.529.000 - 50,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 118.562.800 118.562.800 118.562.800 118.562.800 118.562.800 405.728.500 - 342,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 110.560.200 110.560.200 110.560.200 110.560.200 110.560.200 322.372.000 - 46.400.000 291,58% 0,00% 41,97% 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 2.038.358.731 2.038.358.731 2.038.358.731 2.038.358.731 2.038.358.731 - 1.993.187.256 2.409.716.843 2.450.130.515 - - 97,78% 118,22% 120,20 % 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Surat Menyurat 40.056.000 40.056.000 40.056.000 40.056.000 40.056.000 35.892.804 50.632.212 - 89,61% 126,40% 0,00% 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 985.192.231 985.192.231 985.192.231 985.192.231 985.192.231 862.725.465 1.011.580.679 917.205.510 87,57% 102,68% 93,10% 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.013.110.500 1.013.110.500 1.013.110.500 1.013.110.500 1.013.110.500 1.094.568.987 1.347.503.952 1.532.925.005 108,04% 133,01% 151,31 % 0,00% 0,00% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 1.283.997.400 1.283.997.400 1.283.997.400 1.283.997.400 1.283.997.400 - 2.735.385.667 1.519.381.103 1.588.267.538 - - 213,04% 118,33% 123,70 % 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 281.694.000 281.694.000 281.694.000 281.694.000 281.694.000 540.079.680 488.348.218 322.114.403 191,73% 173,36% 114,35 % 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 270.181.000 270.181.000 270.181.000 270.181.000 270.181.000 386.980.472 158.833.417 408.146.685 143,23% 58,79% 151,06 % 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 1.148.000 1.148.000 1.148.000 1.148.000 1.148.000 1.100.000 - - 95,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pemeliharaan Mebel 8.899.000 8.899.000 8.899.000 8.899.000 8.899.000 20.345.000 11.910.000 8.755.000 228,62% 133,84% 98,38% 0,00% 0,00% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 43.975.000 43.975.000 43.975.000 43.975.000 43.975.000 54.202.500 54.974.600 59.789.000 123,26% 125,01% 135,96 % 0,00% 0,00% Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 499.364.400 499.364.400 499.364.400 499.364.400 499.364.400 1.537.817.265 653.125.318 522.000.000 307,95% 130,79% 104,53 % 0,00% 0,00% Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 128.736.000 128.736.000 128.736.000 128.736.000 128.736.000 194.860.750 152.189.550 267.462.450 151,36% 118,22% 207,76 % 0,00% 0,00% Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - - - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - 1.112.914.544 1.112.914.544 1.112.914.544 1.112.914.544 1.112.914.544 - 1.111.629.995 1.096.367.799 772.890.623 - - 99,88% 98,51% 69,45% 0,00% 0,00% Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 167.929.244 167.929.244 167.929.244 167.929.244 167.929.244 166.349.968 152.364.180 86.103.148 99,06% 90,73% 51,27% 0,00% 0,00% Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 324.129.000 324.129.000 324.129.000 324.129.000 324.129.000 322.947.680 329.003.619 145.061.800 99,64% 101,50% 44,75% 0,00% 0,00% Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 20.856.300 20.856.300 20.856.300 20.856.300 20.856.300 22.882.347 15.000.000 1.725.675 109,71% 71,92% 8,27% 0,00% 0,00% Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 599.450.000 600.000.000 540.000.000 99,91% 100,00% 90,00% 0,00% 0,00% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 dan Wakil Kepala Daerah Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah - 1.842.522.000 1.842.522.000 1.842.522.000 1.842.522.000 1.842.522.000 - 1.914.575.889 1.558.504.589 907.347.525 - - 103,91% 84,59% 49,24% 0,00% 0,00% Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 835.364.000 835.364.000 835.364.000 835.364.000 835.364.000 824.120.353 812.962.536 756.659.525 98,65% 97,32% 90,58% 0,00% 0,00% Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 657.164.000 657.164.000 657.164.000 657.164.000 657.164.000 657.203.036 577.601.553 20.033.000 100,01% 87,89% 3,05% 0,00% 0,00% Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 349.994.000 349.994.000 349.994.000 349.994.000 349.994.000 433.252.500 167.940.500 130.655.000 123,79% 47,98% 37,33% 0,00% 0,00% Penataan Organisasi - 676.289.500 676.289.500 676.289.500 676.289.500 676.289.500 - 895.557.350 375.572.744 312.937.391 - - 132,42% 55,53% 46,27% 0,00% 0,00% Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 295.708.300 295.708.300 295.708.300 295.708.300 295.708.300 211.436.200 145.088.600 119.251.870 71,50% 49,06% 40,33% 0,00% 0,00% Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 111.329.500 111.329.500 111.329.500 111.329.500 111.329.500 145.166.650 108.044.694 84.734.999 130,39% 97,05% 76,11% 0,00% 0,00% Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 161.686.100 161.686.100 161.686.100 161.686.100 161.686.100 538.954.500 106.283.050 83.813.722 333,33% 65,73% 51,84% 0,00% 0,00% Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 67.565.600 67.565.600 67.565.600 67.565.600 67.565.600 - 7.991.600 18.320.000 0,00% 11,83% 27,11% 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 - 8.164.800 6.816.800 0,00% 20,41% 17,04% 0,00% 0,00% Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan - 710.415.200 710.415.200 710.415.200 710.415.200 710.415.200 - 666.452.260 328.191.516 286.412.950 - - 93,81% 46,20% 40,32% 0,00% 0,00% Fasilitasi Keprotokolan 168.853.600 168.853.600 168.853.600 168.853.600 168.853.600 151.506.040 91.165.804 76.892.400 89,73% 53,99% 45,54% 0,00% 0,00% Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 195.470.000 195.470.000 195.470.000 195.470.000 195.470.000 125.164.240 86.204.804 85.625.400 64,03% 44,10% 43,80% 0,00% 0,00% Pendokumentasian Tugas Pimpinan 346.091.600 346.091.600 346.091.600 346.091.600 346.091.600 389.781.980 150.820.908 123.895.150 112,62% 43,58% 35,80% 0,00% 0,00% PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - 9.403.000.000 6.778.000.000 7.446.000.000 7.647.000.000 7.629.000.000 - 8.812.254.978 8.202.047.060 8.054.049.953 - - 93,72% 121,01% 108,17 % 0,00% 0,00% Administrasi Tata Pemerintahan - 950.318.700 550.318.700 550.318.700 550.318.700 550.318.700 - 853.498.138 623.496.630 566.113.100 - - 89,81% 113,30% 102,87 % 0,00% 0,00% Penataan Administrasi Pemerintahan 469.087.700 269.087.700 269.087.700 269.087.700 269.087.700 451.873.200 291.968.730 198.145.400 96,33% 108,50% 73,64% 0,00% 0,00% Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 209.371.000 109.371.000 109.371.000 109.371.000 109.371.000 189.295.200 76.538.900 43.805.800 90,41% 69,98% 40,05% 0,00% 0,00% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 271.860.000 171.860.000 171.860.000 171.860.000 171.860.000 212.329.738 254.989.000 324.161.900 78,10% 148,37% 188,62 % 0,00% 0,00% Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - 7.221.831.600 5.366.831.600 6.034.831.600 6.235.831.600 6.217.831.600 - 6.747.833.267 6.931.974.030 6.857.669.469 - - 93,44% 129,16% 113,63 % 0,00% 0,00% FasilitasiPengelolaan Bina Mental Spiritual 6.879.422.600 5.154.422.600 5.822.422.600 6.023.422.600 6.005.422.600 6.405.432.467 6.627.629.201 6.655.220.569 93,11% 128,58% 114,30 % 0,00% 0,00% PelaksanaanKebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 230.451.000 130.451.000 130.451.000 130.451.000 130.451.000 230.450.700 50.524.373 28.550.600 100,00% 38,73% 21,89% 0,00% 0,00% Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 111.958.000 81.958.000 81.958.000 81.958.000 81.958.000 111.950.100 253.820.456 173.898.300 99,99% 309,70% 212,18 % 0,00% 0,00% Fasilitasi dan Koordinasi Hukum - 1.090.790.100 720.790.100 720.790.100 720.790.100 720.790.100 - 1.079.350.673 583.512.900 590.023.684 - - 98,95% 80,95% 81,86% 0,00% 0,00% Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 336.186.000 216.186.000 216.186.000 216.186.000 216.186.000 296.752.619 171.855.060 135.852.784 88,27% 79,49% 62,84% 0,00% 0,00% Fasilitasi Bantuan Hukum 462.134.900 312.134.900 312.134.900 312.134.900 312.134.900 420.499.249 349.096.640 407.948.000 90,99% 111,84% 130,70 % 0,00% 0,00% Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 292.469.200 192.469.200 192.469.200 192.469.200 192.469.200 362.098.805 62.561.200 46.222.900 123,81% 32,50% 24,02% 0,00% 0,00% Fasilitasi Kerjasama Daerah - 140.059.600 140.059.600 140.059.600 140.059.600 140.059.600 - 131.572.900 63.063.500 40.243.700 - - - 93,94% 45,03% 28,73% 0,00% 0,00% Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 94.441.400 94.441.400 94.441.400 94.441.400 94.441.400 109.916.650 61.203.300 37.085.300 116,39% 64,81% 39,27% 0,00% 0,00% Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 23.961.800 23.961.800 23.961.800 23.961.800 23.961.800 - - - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Evaluasi PelaksanaanKerja Sama 21.656.400 21.656.400 21.656.400 21.656.400 21.656.400 21.656.250 1.860.200 3.158.400 100,00% 8,59% 14,58% 0,00% 0,00% PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - 1.703.000.000 1.228.000.000 1.349.000.000 1.385.000.000 1.382.000.000 - 1.815.155.264 560.683.640 577.087.260 - - 106,59% 45,66% 42,78% 0,00% 0,00% Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - 529.244.200 445.244.200 449.244.200 450.244.200 450.244.200 - 469.539.200 171.513.600 218.792.700 - - 88,72% 38,52% 48,70% 0,00% 0,00% Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 101.007.600 96.007.600 96.007.600 96.007.600 96.007.600 106.078.700 101.574.700 80.683.900 105,02% 105,80% 84,04% 0,00% 0,00% Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 108.935.400 99.935.400 99.935.400 100.935.400 100.935.400 25.418.300 6.896.800 5.421.600 23,33% 6,90% 5,43% 0,00% 0,00% Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 136.030.400 116.030.400 116.030.400 116.030.400 116.030.400 154.772.400 63.042.100 39.379.300 113,78% 54,33% 33,94% 0,00% 0,00% Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian 183.270.800 133.270.800 137.270.800 137.270.800 137.270.800 183.269.800 - 93.307.900 100,00% 0,00% 67,97% 0,00% 0,00% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 BUMD Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - 350.966.700 274.966.700 314.966.700 314.966.700 314.966.700 - 350.022.064 200.143.179 191.297.900 - - 99,73% 72,79% 60,74% 0,00% 0,00% Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 39.065.400 39.065.400 39.065.400 39.065.400 39.065.400 39.064.000 - 18.097.300 100,00% 0,00% 46,33% 0,00% 0,00% Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 148.693.900 118.693.900 118.693.900 118.693.900 118.693.900 148.676.450 112.064.978 99.360.700 99,99% 94,42% 83,71% 0,00% 0,00% Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 163.207.400 117.207.400 157.207.400 157.207.400 157.207.400 162.281.614 88.078.201 73.839.900 99,43% 75,15% 46,97% 0,00% 0,00% Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - 736.876.000 431.876.000 508.876.000 543.876.000 540.876.000 - 735.550.900 166.073.261 147.228.460 - - 99,82% 38,45% 28,93% 0,00% 0,00% Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 265.422.800 157.422.800 191.422.800 196.422.800 193.422.800 265.347.900 77.966.600 59.286.960 99,97% 49,53% 30,97% 0,00% 0,00% Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 245.003.800 135.003.800 165.003.800 185.003.800 185.003.800 244.107.100 45.160.100 44.369.400 99,63% 33,45% 26,89% 0,00% 0,00% Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 226.449.400 139.449.400 152.449.400 162.449.400 162.449.400 226.095.900 42.946.561 43.572.100 99,84% 30,80% 28,58% 0,00% 0,00% Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam - 85.913.100 75.913.100 75.913.100 75.913.100 75.913.100 - 260.043.100 22.953.600 19.768.200 - - 302,68% 30,24% 26,04% 0,00% 0,00% Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 64.278.700 54.278.700 54.278.700 54.278.700 54.278.700 238.453.900 12.691.000 11.665.800 370,97% 23,38% 21,49% 0,00% 0,00% Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 11.219.400 11.219.400 11.219.400 11.219.400 11.219.400 11.219.200 6.355.600 4.343.200 100,00% 56,65% 38,71% 0,00% 0,00% Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 10.415.000 10.415.000 10.415.000 10.415.000 10.415.000 10.370.000 3.907.000 3.759.200 99,57% 37,51% 36,09% 0,00% 0,00% Dalam Tabel 2.4 dapat dijelaskan bahwa Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran, dilakukan analisis terhadap capaian anggaran selama lima tahun terakhir, yaitu 2021 hingga 2025. Analisis capaian anggaran periode 2021-2026 bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai target target yang telah ditetapkan. Anggaran tahun 2021 anggaran direncanakan sebesar Rp13.114.738.944,00 realisasi anggaran sebesar Rp12.297.307.805,00. Rasio capaian sebesar 93,77% menunjukkan realisasi yang hampir mencapai target. Hal tersebut dikarenakan terkait adanya pendemi Covid-19 sehingga kegiatan tidak bisa berjalan dengan semestinya. Meskipun anggaran telah dialokasikan dengan baik dan hampir mencapai target, dampak pandemi Covid-19 secara signifikan memengaruhi pelaksanaan kegiatan, yang pada akhirnya memengaruhi capaian anggaran. Anggaran tahun 2022 direncanakan sebesar Rp34.329.433.099,00 realisasi anggaran sebesar Rp40.667.320.975,00. Rasio capaian sebesar 118,46% menunjukkan realisasi yang melebihi target dengan peningkatan realisasi terbesar pada Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, hal tersebut untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belanja pegawai yang menunjang pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah. Anggaran tahun 2023, anggaran direncanakan sebesar Rp32.202.290.446,00 realisasi anggaran sebesar Rp35.359.624.356,00. Rasio capaian sebesar 109,80% menunjukkan realisasi yang melebihi target dengan peningkatan realisasi terbesar pada Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, hal tersebut untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belanja pegawai yang menunjang pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah. Pada tahun 2024, anggaran direncanakan sebesar Rp35.387.545.154,00 realisasi anggaran sebesar Rp34.208.540.858,00. Rasio capaian sebesar 96,67% menunjukkan realisasi yang hampir mencapai target. Hal tersebut juga dikarenakan realisasi anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan, selain itu terdapat beberapa kegiatan yang mengalami efisiensi dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya pada tahun 2025 anggaran direncanakan sebesar Rp36.345.677.489,00. Dari hasil penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi penurunan rasio belanja dari tahun 2021-2024 yang berdampak langsung pada efisiensi anggaran belanja yang dapat dialihkan untuk pembiayaan yang lebih strategis di Pemerintah Daerah. Untuk capaian kinerja program dan kegiatan rata-rata keberhasilan kegiatan dengan interval nilai 100% atau kegiatan dengan capaian kinerja sangat baik. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kegiatan dengan capaian kinerja adalah:
a.Adanya peraturan/ perundang-undangan yang menjadi dasar hukum yang mendukung tupoksi Sekretariat Daerah untukpengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
b.Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang mempunyai kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan akan sangat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan;
c.Adanya dukungan APBD didalam pencapaian target-target indikator kinerja dan anggaran yang cukup serta pengelolaan keuangan yang efektif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan;
d.Ketersediaan peralatan, teknologi, dan bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan atau adanya dukungan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas;
e.Komitmen yang tinggi dari kepala perangkat daerah dalam pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan;
f.Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan perangkat daerah terkaitmaupun dengan instansi vertikal dalam pelaksanaan tugas. Dalam periodesasi Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025 – 2029 diperlukan evaluasi capaian pelaksanaan urusan pada tahun 2020 – 2024 untuk dapat menentukan target kinerja serta sebagai referensi pengambilan kebijakan yang harus dilaksanakan selanjutnya. Evaluasi capaian pelaksanaan urusan tahun 2020 – 2024 Sekretariat Daerah sebagai berikut: Tabel 2.5 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020-2024 N o Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 Indikator Tujuan Perangkat Daerah 1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah 0 75,76 65,66 60,90 60,90 2 Indeks Pelayanan Publik 4,09 3,86 4,51 3,59 4,33 3 Nilai SAKIP Kabupaten Pengukuran dan Pelaporan Kinerja 23,67 24,26 27,15 27,91 28,34 4 Indeks Kualitas Kebijakan 0 0 0 0 56,94 Indikator Sasaran Perangkat Daerah 1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah 0 75,76 65,66 60,90 60,90 2 Indeks Pelayanan Publik 4,09 3,86 4,51 3,59 4,33 3 Nilai SAKIP Kabupaten Pengukuran dan Pelaporan Kinerja 23,67 24,26 27,15 27,91 28,34 4 Indeks Kualitas Kebijakan 0 0 0 0 56,94 Indikator Program Perangkat Daerah 1 Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah 0 100% 100% 100% 100% 2 Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 0 100% 100% 100% 100% 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten 81,96 84,62 86,37 85,25 87,42 4 Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah 0 61,81 60,53 69,44 64,34 5 Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan 0 100% 100% 100% 100% 6 Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 0 100% 100% 100% 100% 7 Indeks Reformasi Hukum 0 0 0 55,75 96,38 IUP RPJPD 8 Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB 0 0 0 4,93 4,93 IUP RPJPD 9 Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten per PDRB 0 0 0 6,16 6,08 IUP RPJPD 1 0 Return on Asset (ROA) BUMD 0 0 0 1,56 4,52 IUP RPJPD 1 1 Indeks Tata Kelola Pengadaan 0 34,44 34,5 67,53 70,62 1 2 Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam 0 100% 100% 100% 100% Sasaran Daerah 1 Indeks Reformasi Birokrasi 63,74 65,33 65,48 67,84 82,27 IUP RPJPD Permendagri No 18 Tahun 2020 1 Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama 0 0,00 0,11 0,00 0,00 2 Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif 0 15,28 99,78 1226,61 86,10 3 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan 0 50,82 50,62 51,40 100,00 4 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah 0 -30,71 142,36 0,43 -19,63 Mandatory Lain 1 Indeks Akses Keuangan Daerah 0 0 0 0 5 2 Indeks Zakat Nasional 0 0 0 0 0,49 Pada tahun 2022 dan 2023 nilai SAKIP perangkat daerah mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya perubahan kodefikasi dan nomenklatur sehingga menyebabkan adanya penurunan nilai SAKIP perangkat daerah, namun untuk penilaian SAKIP Pemerintah Daerah yang ditunjukkan melalui indikator Nilai SAKIP Kabupaten Pengukuran dan Pelaporan Kinerja secara konsisten mengalami kenaikan secara bertahap. Terhadap hasil capaian indeks pelayanan publik mengalami progres yang fluktuatif, hal ini disebabkan karena pelaksanaan PEKPPP untuk memperoleh hasil penilaian IPP dilakukan secara sampling pada beberapa perangkat daerah yang telah ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri, sedangkan untuk penilaian Indeks Kualitas Kebijakan pada Kabupaten Purworejo baru mulai melaksanakan penilaian pada tahun 2024. 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.4.1 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026, berpijak pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Perangkat Gubernur serta pelayanan administratif. Guna melaksanakan tugas, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:
1. 1.Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah;
2. 2.Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. 3.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. 4.Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur;
5. 5.Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi Daerah;
6. 6.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Jawa Tengah terutama dalam perumusan kebijakan daerah, selain itu sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan di Jawa Tengah. Guna memecahkan permasalahan serta menangani isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka ditetapkan rumusan tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026, yaitu: 1. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah dan 2. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah. Guna mencapai hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud, maka rumusan Sasaran yang akan di capai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah: Tujuan pertama, Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah yang dikur dengan indikator Indeks Kematangan Kebijakan memiliki satu sasaran, yaitu: Meningkatnya Sinergi Kebijakan yang Adaptif dan Berorientasi Hasil, yang diukur dengan 3 indikator yaitu: 1. Persentase capaian kinerjaprogram OPD lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah; 2. Persentase capaian kinerja program OPD lingkup Perekonomian dan Pelayanan PBJ; 3. Persentase capaian kinerja program OPD lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Tujuan kedua, Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi memiliki dua sasaran, yaitu:
7. 1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah, yang diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat; dan
8. 2.Meningkatnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah, yang diukur dengan indikator Nilai MRI Perangkat Daerah. Dengan memperhatikan keterkaitan Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo terdapat beberapa hal yang ditemukan sebagai faktor penghambat dan pendorong bagi penyelenggaraan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo meliputi:
9. 1.Faktor Penghambat
a.Ketidakseimbangan antara kompetensi, kualifikasi, kinerja dan kedisiplinan sumber daya aparatur: Masih terdapat perbedaan beban kerja pegawai dengan jabatan yang sama, serta masih terdapat pegawai yang bertugas tidak sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi kinerjanya;
b.Dukungan sarana prasarana kantor yang belum memadai: Terdapat sarana dan prasarana kantor dan rumah dinas yang sudah banyak mengalami kerusakan sehingga menghambat kegiatan operasional Perangkat Daerah;
c.Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Jumlah personil Sekretariat Daerah yang semakin berkurang menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan. Keterbatasan ini memengaruhi kecepatan dalam pemberian layanan.
1. 2.Faktor Pendorong
a.Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah: Adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar hukum yang kuat bagi Sekretariat Daerah untuk memberikan pelayanan;
b.Kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait dan Instansi Vertikal: Kerjasama yang baik dengan Perangkat Daerah terkait, BUMD, maupun Instansi Vertikal mempermudah koordinasi dalam penanganan permasalahan di Kabupaten Purworejo;
c.Fungsi dukungan dan komitmen pimpinan dalam melaksanakan good governance;
d.Partisipasi Aktif Masyarakat: Kesadaran masyarakat yang meningkatkan pentingnya partisipasi dalam perumusan kebijakan, dapat membantu terciptanya kebijakan yang sesuai dengan kepentingan umum. 2.1.4.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo (RTRW) Tahun 2021-2041 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenPurworejo Tahun 2021-2041. Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2021 tersebut, di dalam Tabel mengenai Indikasi Program Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2041 dalam rangka Perwujudan Struktur Ruang dalam hal ini untuk Perwujudan Sistem Perkotaan khususnya Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal, terdapat indikasi Program Koordinasi dan Kerjasama Antar Perangkat Daerah maupun Antar Pemerintah Daerah untuk pengembangan wilayah. Terkait hal tersebut sesuai Tugas Sekretariat Daerah dalam hal membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, akan mendukung pelaksanaan RTRW melalui Fasilitasi Kerjasama Daerah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar yang terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, dan/ atau program. KLHS ini selanjutnya wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah, salah satunya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memerlukan hasil analisis sistematik, menyeluruh, dan selaras dengan visi serta misi suatu daerah. Dalam penyusunannya diperlukan juga masukan hasil dari analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif dalam rangka mendukung perumusan isu-isu strategis daerah dan arah kebijakan atau rencana program pembangunan. Tentunya diperlukan suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, rencana, dan/ atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen yang mampu memberikan rekomendasi dengan fokus utama: mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan strategis, yakni pada arah kebijakan, rencana dan program pembangunan. Dari hasil telaahan KLHS, beberapa hal perlu menjadi perhatian Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas & fungsinya, dalam hal membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, harus memperhatikan adanya rekomendasi mitigasi pelaksanaan beberapa program prioritas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sebagaimana pengintegrasian KLHS ke dalam Dokumen RPJMD, terdapat beberapa Program Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo yang direkomendasikan dan diakomodir dan terintegrasi ke dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, yaitu:
1. 1.Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. 2.Program Perekonomian dan Pembangunan. 2.1.4.3 Tantangan dan Peluang Dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan telaah Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan telaah terhadap RTRW dan KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan bagi pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah pada lima tahun mendatang sebagai berikut:
3. 1.Lemahnya fungsi koordinasi dan komunikasi dengan OPD, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat;
4. 2.Keterlambatan dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai panduan operasional dari aturan baru diatasnya;
5. 3.Kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Daerah masih rendah;
6. 4.Tuntutan masyarakat akan layanan data dan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan transparan; Sedangkan peluang untuk pengembangan pelayanan di Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai berikut:
7. 1.Adanya dukungan positif dari Kepala Daerah dan seluruh OPD Kabupaten dalam pelaksanaantugas;
8. 2.Adanya kewenangan serta landasan hokum sebagai dasar perumusan kebijakan Daerah;
9. 3.Adanya layanan konsultasi, arahan dan bimbingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten;
10. 4.Perkembangan teknologi yang dapat mendukung kinerja pemerintah Daerah;
11. 5.Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
12. 6.Perluasan jejaring dalam rangka penyediaan data dan informasi yang handal;
13. 7.Adanya Kerjasama antar Pemerintah Daerah dan potensi pengembangan BUMD;
14. 8.Besarnya peran dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan fungsi pemerintahan; 2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai koordinator Perangkat Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan sehingga disusun pedoman koordinasi perangka daerah dan BUMD. Kelompok sasaran perangkat daerah penerima layanan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo yang dibagi ke dalam tiap Asisten dan Bagian sebagai berikut
a.Kelompok Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ● Bagian Pemerintahan Secara umum seluruh perangkat daerah dalam hal penyelenggaraan administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan serta kerjasama dan otonomi daerah. Secara Khusus : Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Disdukcapil, DPPPAPMD, Dinperkimtan (urusan Pertanahan), Bakesbangpol, Satpol PP Damkar, DPMPTSP (bidang PTSP), BPBD, dan Kecamatan; ● Bagian Kesejahteraan Rakyat Dindikbud, Dinporapar, Dinkes Daerah, DinsosdaldukKB, Dinperintransnaker (urusan tenaga kerja dan transmigrasi); ● Bagian Hukum Seluruh Perangkat Daerah dalam hal penyusunan dan penerbitan produk hukum daerah, bantuan hukum dan HAM serta pengkajian dan dokumentasi hukum;
b.Kelompok Asisten Perekonomian dan Pembangunan ● Bagian perekonomian dan Sumber Daya Alam DKPP, DKUKMP, Dinperintransnaker (urusan perindustrian dan ESDM), DPMPTSP (urusan penanaman modal), dan BUMD; ● Bagian Administrasi Pembangunan Secara umum seluruh perangkat daerah dalam hal pengendalian pelaksanaan pembangunan, sarana prasarana daerah, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Secara Khusus: DPUPR, DINHUB, Dinperkimtan (urusan perumahan dan kawasan permukiman), DLHP, BPKPAD, BAPPERIDA, Dinkominfostasandi (urusan statistik); ● Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Seluruh perangkat daerah dalam hal layanan pengadaan barang jasa serta pengelolaan sistem informasi dan pembinaan pengadaan barang dan jasa;
c.Kelompok Asisten Administrasi Umum ● Bagian Umum Secara umum seluruh perangkat daerah dalam hal pelayanan tamu daerah. Secara Khusus: Lingkup Sekretariat Daerah; ● Bagian Organisasi Secara umum seluruh perangkat daerah dalam hal kelembagaan dan analisis jabatan perangkat daerah, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi. Secara Khusus: BKPSDM; ● Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Secara umum seluruh perangkat daerah dalam hal penyelenggaraan keprotokolan dan komunikasi pimpinan. Secara Khusus: Dinpusip dan Dinkominfostasandi (urusan kominfo dan persandian); 2.1.6 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan Dalam pelaksanaan pelayanan kedinasan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah bermitra dengan Staf Ahi Bupati yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dan secara administratif pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Terdapat 3 bidang staf ahli sebagai berikut:
a.Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
b.Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
c.Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; Staf ahli mempunyai tugas memberikan masukan, telaahan, kajian, pertimbangan, serta rekomendasi terhadap isu-isu strategis dan konsep pemecahan masalah yang berkaitan dengan pemerintahan daerah kepada Bupati sesuai bidang tugasnya baik diminta maupun tidak diminta oleh Bupati. 2.1.7 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah selaku pembina BUMD di Kabupaten Purworejo membawahi BUMD dengan penyertaan modal 100% milik Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai berikut Tabel 2.6 BUMD dengan Penyertaan Modal 100% Milik Pemerintah Kabupaten Purworejo No BUMD Usaha 1 Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Perwitasari Penyediaan air minum 2 Perumda Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Purworejo - Hotel Ganesha - Hotel Puri Mandiri - Ganesha Resto & Catering - Ganesha Perdagangan dan Jasa - Ganesha Event Organizer - Ganesha Tour & Travel - Ganesha Air Minum Dalam - Kemasan No BUMD Usaha - Sistem Resi Gudang 3 Perumda Graha Husada Medika Penyediaan farmasi dan sarana Kesehatan (apotek) 4 Perumda Bank Purworejo (dalam likuidasi) Pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah Untuk BUMD dengan penyertaan modalmilik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan milik Pemerintah Kabupaten Purworejo terdiri dari Tabel 2.7 BUMD dengan Penyertaan Modal Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Purworejo No BUMD Usaha 1 PT Bank Pembangunan Daerah (Cabang Purworejo) Pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah 2 PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) Pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah 3 PT BKK Jateng (Cabang Purworejo) Pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah Sekretariat Daerah berperan dalam pengoordinasian serta pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja BUMD di Kabupaten Purworejo. 2.1.8 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan optimalisasi pelayanan publik, kerja sama antar daerah menjadi salah satu strategi penting yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah. Kerja sama daerah memungkinkan terjadinya sinergi lintas wilayah dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan infrastruktur, pengembangan ekonomi, serta penanganan isu-isu strategis yang bersifat lintas batas administratif. Melalui mekanisme ini, daerah dapat saling melengkapi potensi dan mengatasi keterbatasan yang dimiliki, sehingga mendorong efisiensi pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo melalui Bagian Pemerintahan bertindak selaku fasilitator kerjasama di Kabupaten Purworejo, selain itu juga terdapat kerjasama yang secara khusus terdapat di Sekretariat Daerah sebagai berikut Tabel 2.8 Kerjasama Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Satuan Kerja Bidang Kerjasama Urusan Tentang Pihak I Pihak II 2021 Bagian Pemeritahan Transformasi Digital dan Pengembangan Teknologi Informatika untuk Mewujudkan Program Smart City di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purworejo Prov. Jawa Tengah Transformasi Digital dan Pengembangan Teknologi Informatika Untuk Mewujudkan Program Smart City di Lingkungan Kabupaten Purworejo Transformasi Digital dan Pengembangan Teknologi Informatika Untuk Mewujudkan Program Smart City di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purworejo Prov. Jawa Tengah Bupati Purworejo PT. Nusa Satu Inti Artha (Doku) 2021 Bagian Pemeritahan Transformasi Digital dan Pengembangan Teknologi Informatika untuk Mewujudkan Program Smart City di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purworejo Prov. Jawa Tengah Transformasi Digital dan Pengembangan Teknologi Informatika Untuk Mewujudkan ProgramSmart City di Lingkungan Kabupaten Purworejo Transformasi Digital dan Pengembangan Teknologi Informatika Untuk Mewujudkan Program Smart City di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purworejo Prov. Jawa Tengah Bupati Purworejo PT. Telkom Indonesia Tbk. 2021 Bagian Hukum Penanganan Perkara Litigasi yang Meliputi Perkara Perdata, Pidana, Dan Tata Usaha Negara, Penanganan PerkaraNon Litigasi Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan NonLitigasi dari Pihak Ke I Kepada Masyarakat Miskin Melalui Pihak Ke II dan Pihak Ke III Pelaksanaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Bupati Purworejo Ketua LBH Sakti 2021 Bagian Hukum Penanganan Perkara Litigasi yang Meliputi Perkara Perdata, Pidana, Dan Tata Usaha Negara, Penanganan PerkaraNon Litigasi Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan NonLitigasi dari Pihak Ke I Kepada Masyarakat Miskin Melalui Pihak Ke II dan Pihak Ke III Pelaksanaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Sekda Purworejo Ketua LBH Sakti 2022 Bagian Hukum Penanganan Perkara Litigasi yang Meliputi Perkara Perdata, Pidana, Dan Tata Usaha Negara, Penanganan PerkaraNon Litigasi Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan NonLitigasi dari Pihak Ke I Kepada Masyarakat Melalui Pihak Ke II Pelaksanaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Bupati Purworejo Ketua LBH Sakti 2022 Bagian Hukum Penanganan Perkara Litigasi yang Meliputi Perkara Perdata, Pidana, Dan Tata Usaha Negara, Penanganan PerkaraNon Litigasi Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan NonLitigasi dari Pihak Ke I Kepada Masyarakat Melalui Pihak Ke II Pelaksanaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Bupati Purworejo Ketua Yayasan Adil Indonesia Purworejo 2022 Seluruh OPD Bidang Hukum Penanganan Masalah Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Yang Timbul Akibat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo dan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Baik di Tingkat Pusat Maupun Tingkat Daerah. Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Bupati Purworejo Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo 2022 Setda Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Kabupaten Purworejo Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Kabupaten Purworejo Untuk Mewujudkan Keadilan Bidang Peradilan Agama Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Kabupaten Purworejo Ketua Pengadilan Agama Purworejo Kelas Ib Bupati Purworejo 2022 Setda Peningkatan Fungsi Peningkatan Fungsi Peningkatan Fungsi Rektor Bupati Tahun Satuan Kerja Bidang Kerjasama Urusan Tentang Pihak I Pihak II Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pelatihan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pelatihan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pelatihan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Universitas Jenderal Soedirman Purworejo 2023 Bagian Hukum Hukum Hukum Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Bupati Purworejo Ketua Yayasan Adil Indonesia Purworejo 2023 Bagian Hukum Hukum Hukum Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Sekda Purworejo Ketua Yayasan Adil Indonesia Purworejo 2023 Bagian Hukum Hukum Hukum Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Sekda Purworejo Ketua LBH Sakti 2023 Bagian Hukum Hukum Hukum Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Dalam Bidang Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara Sekda Purworejo Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo 2024 Bagian Hukum Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Pj. Sekda Purworejo Ketua LBH Sakti 2024 Bagian Hukum Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Bupati Purworejo Ketua LBH Sakti 2024 Bagian Hukum Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Pj. Sekda Purworejo Ketua Yayasan Adil Indonesia Purworejo 2024 Bagian Hukum Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Bupati Purworejo Ketua Yayasan Adil Indonesia Purworejo 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah diperoleh dari telaah gambaran umum dan hasil evaluasi capaian kinerja Renstra Setda Tahun 2021-2026, maka dirumuskan permasalahan pembangunan menurut tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Pembidangan permasalahan pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah Setda Kabupaten Purworejo disesuaikan dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Setda Kabupaten Purworejo, yaitu fungsi pendukung urusan pemerintahan Sekretariat Daerah. Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/ kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan atau kesenjangan antara yangideal dan yang belum ideal yang kemudian akan diintervensi melalui program dankegiatan Perangkat Daerah, sedangkan Isu Strategis adalah kondisi/ hal yang harus diperhatikan/ dikedepankan atau suatu permasalahan yang strategis yang akan diintervensi melalui tujuan dan sasaran renstra Perangkat Daerah. Pemetaan permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dapat dilihat dalam tabel berikut Tabel 2.9 Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Masalah Akar Masalah Serabut Masalah Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal Pengukuran kinerja pemerintahan belum optimal Implementasi capaian kinerja tidak disertai dengan bukti yang memadai Lemahnya tingkat koordinasi dalam upaya mengoptimalkan pencapaian kinerja OPD sesuai lingkup koordinasi masing - masing Bagian Pelaporan dan evaluasi kinerja belum optimal Pengendalian internal Pemda dan Perangkat Daerah belum optimal Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang Belum Baik Tingkat kematangan UKPBJ belum optimal Kinerja penyelesaian paket tender dan paket katalog elektronik belum optimal Realisasi paket non-tender/ non-e- purchasing perlu adanya kolaborasi dan sinergi antar Perangkat Daerah Reformasi Hukum Belum Optimal Pengelolaan JDIH sesuai standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum belum optimal Pengelolaan JDIH sesuai standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum belum konsisten Belum seluruh produk hukum daerah diunggah dalam JDIH Pelayanan publik prima belum merata Kualitas pelayanan masyarakat rendah Belum optimalnya penerapan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pemanfaatan sistem informasi pelayanan masih rendah Belum lengkapnya sarana dan prasarana pelayanan publik Ketidakseimbangan antara kompetensi, kualifikasi, kinerja dan kedisiplinan sumber daya aparatur Dalam menjalankan fungsi koordinasi antar Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo saat ini menghadapi tantangan dalam mewujudkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal serta memastikan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang optimal. Kondisi ideal yang diharapkan masih belum tercapai sepenuhnya, menuntut evaluasi mendalam terhadap berbagai aspek operasional dan dukungan. Permasalahan yang masih terjadi adalah sebagai berikut:
1. 1.Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal. Kesenjangan ini bersumber dari akar masalah yaitu:
a.Pengukuran kinerja pemerintahan belum optimal Permasalahan pengukuran kinerja yang belum optimal disebabkan oleh pelaksanaan implementasi capaian kinerja tidak disertai dengan bukti yang memadai, sehingga kesulitan dalam pembuktian kinerja yang telah dilaksanakan, serta lemahnya tingkat koordinasi dalam upaya mengoptimalkan pencapaian kinerja OPD sesuai lingkup koordinasi masing- masing Bagian.
b.Pelaporan dan evaluasi kinerja belum optimal Belum optimalnya pelaporan dan evaluasi kinerja disebabkan karena pengendalian internal terhadap program strategis Pemda serta pengendalian Perangkat Daerah masih belum optimal yang berimplikasi pada perumusan kebijakan selanjutnya.
1. 2.Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang Belum Baik. Kesenjangan ini bersumber dari akar masalah yaitu tingkat kematangan UKPBJ belum optimal dikarenakan kinerja penyelesaian paket tender dan paket katalog elektronik belum sepenuhnya diselesaikan oleh Perangkat Daerah sehingga tampilan pada aplikasi Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal (AMEL) yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat kurang optimal, selain itu realisasi paket non-tender/ non e-purchasing perlu adanya kolaborasi dan sinergi antar Perangkat Daerah.
2. 3.Reformasi Hukum Belum Optimal. Kesenjangan ini bersumber dari akar masalah yaitu pengelolaan JDIH belum sesuai standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang optimal, tingkat keamanan serta kelengkapan produk hukum pada JDIH juga masih memerlukan pengembangan lebih lanjut, selain itu inovasi SIKUM yang terdapat pada bagian hukum agar dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat terkoneksi langsung dengan JDIH.
3. 4.Pelayanan publik prima belum merata. Kesenjangan ini bersumber dari akar masalah yaitu kualitas pelayanan masyarakat rendah yang disebabkan oleh belum optimalnya penerapan Standar Operasional dan Prosedur, pemanfaatan sistem informasi pelayanan masih rendah, belum lengkapnya sarana dan prasarana pelayanan publik, serta ketidakseimbangan antara kompetensi, kualifikasi, kinerja dan kedisiplinan sumber daya aparatur. 2.2.2 Isu Strategis Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Berdasarkan identifikasi permasalahan, memperhatikan lingkungan strategis, dan mempertimbangkan kriteria–kriteria penentuan permasalahan pembangunan daerah, maka permasalahan strategis yang memegang peranan penting/ strategis diselesaikan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah adalah sebagai berikut: Tabel 2.10 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasalaha n Perangkat Daerah Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah Isu Strategis Perangkat Daerah Global Nasional Regional 1 2 3 4 5 6 7 Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal Belum optimalnya tata kelola pemerintaha n dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi Misinformas i dan disinformasi Transformasi tata kelola Tata kelola pemerintaha n yang dinamis Optimalisasi pengukuran kinerja serta pelaporan dan evaluasi kinerja Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang Belum Baik Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpina n Indonesia Optimalisasi penggunaan layanan pengadaan barang dan jasa secara digital Reformasi Hukum Belum Optimal Optimalisasi pengelolaan JDIH sesuai standar pengelolaan dokumen Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintaha n Pelayanan publik prima belum merata Cyber insecurity Peningkatan penerapan Standar Operasional Prosedur serta pemanfaatan sistem informasi pelayanan Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)”. Untuk mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan 5 (lima) misi Kabupaten Purworejo sebagai berikut:
4. 1.Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kompeten, Produktif, dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Lingkungan Masyarakat yang Sehat, Berbudaya, dan Sejahtera.
5. 2.Meningkatkan Pemerataan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Wilayah.
6. 3.Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana.
7. 4.Meningkatkan Produktivitas dan Inklusivitas ekonomi Melalui Peran Serta dan Kontribusi Pelaku Ekonomi Lokal yang Mendukung Ketahanan Pangan.
8. 5.Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Inovatif berbasis Teknologi Informasi. Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo turut bertanggung jawab dalam mewujudkan misi kelima yaitu 5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Inovatif berbasis Teknologi Informasi. Sejalan dengan visi dan misi dimaksud, Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai salah satu elemen dari system penyelenggaraan pemerintahan harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purworejo. Kegiatan Sekretariat Daerah yang mendukung misi ke-5 (kelima) adalah:
9. 1.Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
10. 2.Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
11. 3.Penataan Organisasi
12. 4.Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
13. 5.Administrasi Tata Pemerintahan
14. 6.Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
15. 7.Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
16. 8.Fasilitasi Kerjasama Daerah
17. 9.Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
18. 10.Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
19. 11.Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
20. 12.Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Purworejo serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo yang mana berterkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo untuk membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purworejo sesuai dengan visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo. Sebagaimana diuraikan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029, Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo mendukung dalam pencapaian Misi kelima dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Purworejo periode 2025 – 2029 yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi. Misi tersebut memiliki tujuan daerah untuk Mewujudkan Purworejo berdaya saing, sejahtera, religius, dan inovatif yang diukur dengan 5 indikator yaitu 1) PDRB Per Kapita, 2) Tingkat Kemiskinan, 3) Rasio Gini, 4) Indeks Reformasi Birokrasi, dan 5) Penurunan Emisi GRK. Tujuan tersebut didukung oleh 5 sasaran daerah yaitu 1) Meningkatnya kualitas manusia 2) Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah 3) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana 4) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif 5) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Sasaran yang terkait dengan kinerja Sekretariat Daerah adalah sasaran ke-5 yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi yang diukur melalui indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Indeks Reformasi Birokrasi. Berpedoman pada sasaran kelima, Sekretariat Daerah merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 sebagai berikut Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Indikator Tujuan/ Sasaran Target Kinerja Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah Ket 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Indeks Pelayanan Publik 4,35 4,37 4,38 4,39 4,4 Indeks Kualitas Kebijakan 60,23 61,87 63,51 65,16 66,80 Nilai SAKIP Kabupaten Pengukuran dan Pelaporan Kinerja 30,93 32,22 33,51 34,81 36,10 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Meningkatnya Kualitas Layanan kepada Masyarakat Indeks Pelayanan Publik 4,35 4,37 4,38 4,39 4,4 Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indeks Kualitas Kebijakan 60,23 61,87 63,51 65,16 66,80 Nilai SAKIP Kabupaten Pengukuran dan Pelaporan Kinerja 30,93 32,22 33,51 34,81 36,10 3.2.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2025 – 2029, Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo menetapkan tujuan “Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kualitas Pelayanan Publik, dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” yang diukur melalui 3 indikator yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Indeks Pelayanan Publik, dan Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan penjabaran sebagai berikut
a.Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan terukur perlu dilaksanakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut ditetapkan indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang meliputi komponen penilaian Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, dan Evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Kondisi kinerja awal Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 sebesar 60,90 dan tahun 2025 estimasi capaian kinerja sebesar 68,02. Adapun target kinerja tujuan selama 5 (lima) tahun kedepan adalah tahun 2026 sebesar 70,45, tahun 2027 sebesar 72,89, tahun 2028 sebesar 75,33, tahun 2029 sebesar 77,76, dan tahun 2030 sebesar 80,20.
b.Indeks Pelayanan Publik Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa hakekat pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut ditetapkan indikator kinerja yaitu Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang meliputi enam aspek pengukuran, yakni Aspek Kebijakan Pelayanan Publik, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana dan Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan, serta Aspek Inovasi Pelayanan Publik. Kondisi kinerja awal IPP Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 sebesar 4,33 dan tahun 2025 estimasi capaian kinerja sebesar 4,34. Adapun target kinerja Tujuan selama 5 (lima) tahun kedepan adalah tahun 2026 sebesar 4,35, tahun 2027 sebesar 4,37, tahun 2028 sebesar 4,38, tahun 2029 sebesar 4,39, dan tahun 2030 sebesar 4,40.
c.Indeks Kualitas Kebijakan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah terutama terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (evidence-based). Tujuan IKK adalah untuk mendorong peningkatan kualitas kebijakan pemerintah melalui metode pengukuran mandiri (self-assessment) yang berfokus pada dampak kebijakan. Pengukuran kualitas kebijakan diterapkan terhadap 1 (satu) profil dan 4 (empat) dimensi, yang terdiri atas: profil, yaitu keterlibatan pejabat fungsional analis kebijakan dalam pengukuran kualitas kebijakan; dan 4 (empat) dimensi, yang terdiri atas: (1) Perencanaan Kebijakan; (2) Implementasi Kebijakan; (3) Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan; dan (4) Transparansi dan Partisipasi Publik. Keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kualitas kebijakan publik yang mendasarinya. Kebijakan yang baik adalah prasyarat utama bagi keberhasilan program pembangunan, dan kebijakan yang baik itu bukan yang hanya bagus di atas kertas, tetapi juga oleh proses yang tepat, implementasi yang konsisten, serta dampak yang nyata bagi masyarakat. Kondisi kinerja awal Nilai Indeks Kualitas Kebijakan pada tahun 2024 adalah sebesar 56,94. Target kinerja tujuan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah tahun 2026 sebesar 60,23, tahun 2027 sebesar 61,87, tahun 2028 sebesar 63,51, tahun 2029 sebesar 65,16 dan tahun 2030 sebesar 66,80.
d.Nilai SAKIP Kabupaten Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Pengukuran dan pelaporan kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah proses vital untuk menilai pencapaian tujuan instansi, dengan pengukuran kinerja bertujuan memastikan target sesuai rencana dan pelaporan kinerja menyajikan informasi hasil untuk pertanggungjawaban publik. Pengertian kinerja menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Adapun tujuan pengukuran kinerja adalah untuk memverifikasi apakah target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (seperti Renstra dan Perjanjian Kinerja) telah tercapai. Proses pengukuran kinerja antara lain dengan:
1. 1.Penetapan indikator: Menentukan indikator kinerja yang berorientasi hasil dan memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)
2. 2.Pengumpulan data: Mengumpulkan data realisasi kinerja secara berkala, seperti bulanan, triwulanan, atau semesteran, dari sumber kredibel seperti BPS atau sistem internal instansi.
3. 3.Analisis: Membandingkan data realisasi dengan target kinerja, serta membandingkan dengan target jangka menengah dan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan pelaporan kinerja mempunyai tujuan Melaporkan hasil pengukuran kinerja kepada publik dan pemangku kepentingan secara transparan dan akuntabel. Pada pelaporan kinerja proses yang dilaksanakan adalah:
4. 1.Penyusunan: Mengikhtisarkan hasil pengukuran dan menganalisis pencapaian kinerja untuk kemudian dituangkan dalam Laporan.
5. 2.Data Pendukung: Melengkapi laporan dengan data pendukung yang relevan, seperti surat keputusan, laporan kegiatan, dan dokumentasi, untuk meyakinkan bahwa kinerja yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan.
6. 3.Penyampaian: Menyampaikan laporan kinerja kepada publik dan pemangku kepentingan. Untuk target nilai SAKIP Kabupaten pada tahun 2026 sebesar 30,93, tahun 2027 sebesar 32,22, tahun 2028 sebesar 33,51, tahun 2029 sebesar 34,81 dan untuk tahun 2030 sebesar 36,10. 3.2.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2025 – 2029, Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo menetapkan 3 sasaran sebagai berikut
7. 1.Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan terukur perlu dilaksanakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut ditetapkan indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang meliputi komponen penilaian Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, dan Evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Kondisi kinerja awal Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 sebesar 60,90 dan tahun 2025 estimasi capaian kinerja sebesar 68,02.Adapun target kinerja Sasaran selama 5 (lima) tahun kedepan adalah tahun 2026 sebesar 70,45, tahun 2027 sebesar 72,89, tahun 2028 sebesar 75,33, tahun 2029 sebesar 77,76, dan tahun 2030 sebesar 80,20.
8. 2.Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Layanan kepada Masyarakat Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa hakekat pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut ditetapkan indikator kinerja yaitu Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang meliputi enam aspek pengukuran, yakni Aspek Kebijakan Pelayanan Publik, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana dan Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan, serta Aspek Inovasi Pelayanan Publik. Kondisi kinerja awal IPP Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 sebesar 4,33 dan tahun 2025 estimasi capaian kinerja sebesar 4,34. Adapun target kinerja Tujuan selama 5 (lima) tahun kedepan adalah tahun 2026 sebesar 4,35, tahun 2027 sebesar 4,37, tahun 2028 sebesar 4,38, tahun 2029 sebesar 4,39, dan tahun 2030 sebesar 4,40.
9. 3.Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sasaran Sekretariat Daerah “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” diukur menggunakan 2 indikator. Upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan merupakan bentuk pelindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Republik Indonesia, dalam upaya meningkatkan kinerja diukur menggunakan 2 (dua) indikator sebagai berikut:
a.Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kondisi kinerja awal Nilai Indeks Kualitas Kebijakan pada tahun 2024 adalah sebesar 56,94. Target kinerja tujuan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah tahun 2026 sebesar 60,23, tahun 2027 sebesar 61,87, tahun 2028 sebesar 63,51, tahun 2029 sebesar 65,16 dan tahun 2030 sebesar 66,80.
b.Nilai SAKIP Kabupaten Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Kondisi kinerja awal Nilai SAKIP Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 sebesar 14,17 dan tahun 2025 estimasi capaian kinerja sebesar 14,27. Adapun target kinerja Sasaran selama 5 (lima) tahun kedepan adalah tahun 2026 sebesar 14,37, tahun 2027 sebesar 14,47, tahun 2028 sebesar 14,57, tahun 2029 sebesar 14,67, dan tahun 2030 sebesar 14,77. 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan 3.3.1 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029 Strategi merupakanrencana yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk menjacapi tujuan/ sasaran. Berikut strategi Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025 – 2029 Tabel 3.2 Strategi Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 Tujuan Sasaran Strategi Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kualitas Pelayanan Publik, dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah Meningkatkan Penguatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Layanan kepada Masyarakat Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat, Perangkat Daerah, serta Instansi Vertikal Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1. 1.Meningkatkan Penguatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah Tercapainya strategi ini diindikasikan dengan peningkatan dalam berbagai komponen sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah seperti perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Untuk memastikan setiap langkah yang diambil selaras dengan tujuan yang ditetapkan, diperlukan sistem akuntabilitas kinerja yang kuat dan transparan. Dokumen perencanaan kinerja disusun secara lebih berkualitas, akurat, dan relevan serta dokumen-dokumen perencanaan kinerja tersebut harus memuat indikator kinerja yang jelas, terukur, dan relevan dengan tujuan dan sasaran instansi. Dokumen perencanaan kinerja akan menjadi acuan utama yang kemudian diterjemahkan ke dalam laporan yang akurat dan tepat waktu. Anggaran yang dialokasikan secara lebih efektif dan efisien berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan. Terdapat keterkaitan yang kuat antara alokasi anggaran dengan pencapaian kinerja. Proses ini akan memastikan bahwa setiap anggran yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Pengawasan yang efektif adalah kunci untuk mencegah penyimpangan. Meningkatkan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi hambatan, dan mengambil langkah korektif yang cepat. Sistem ini akan didukung oleh teknologi informasi untuk memastikan data yang gunakan akurat dan real-time. Selanjutnya peningkatan transparansi dan partisipasi publik serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan cara mempublikasikan informasi kinerja secara luas melalui platform digital, untuk menyajikan data kinerja, anggaran, dan program kerja secara terbuka agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan serta umpan balik. Selain itu, juga membuka ruang interaksi untuk menampung masukan dan kritik, menjadikan publik sebagai mitra strategis dalam pengawasan. Peningkatan sinergi antara instansi perangkat daerah, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah serta meningkatkan komitmen, konsistensi dan tanggungjawab untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, dimana koordinasi yang efektif yang dibangun untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan setiap kebijakan berjalan selaras.
2. 2.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat, Perangkat Daerah, serta Instansi Vertikal Strategi ini mengimplementasikan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dimana ketercapaian strategi ini mengindikasikan adanya peningkatan kualitas terhadap Aspek Kebijakan Pelayanan Publik, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana dan Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan, serta Aspek Inovasi Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, menggunakan pengaduan masyarakat sebagai basis kebijakan pelayanan publik, terwujudnya pelayanan publik yang sederhana dan terintegrasi serta menjangkau ke seluruh elemen masyarakat.
3. 3.Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tercapainya strategi ini mengindikasikan peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemeritahan daerah antara lain dengan adanya peningkatan kualitas kebijakan serta peningkatan pengukuran dan pelaporan kinerja. Upaya untuk mencapai strategi tersebut dapat dilaksanakan melalui 1) meningkatkan kualitas data dan pemanfaatan pendekatan berbasis bukti dalam perumusan kebijakan, optimalisasi penggunaan teknologi (TIK) dalam sistem pengisian indeks dan proses kebijakan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) analis kebijakan, serta memperkuat partisipasi publik dalam setiap tahapan kebijakan; 2) Mengintegrasikan sistem manajemen kinerja tingkat organisasi/ unit kerja dengan sistem manajemen kinerja individu/ pegawai sehingga diharapkan kesesuaian kinerja unit kerja dengan kinerja individu pegawai dapat terwujud; 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian kinerja secara berkala pada setiap jenjang, dengan memberikan saran dan rekomendasi, kemudian melakukan follow up atas saran yang telah diberikan; 4) Mengoptimalkan pemanfaatan informasi pada Laporan Kinerja, dengan memastikan penetapan target setiap indikator kinerja telah mempertimbangkan realisasi indikator yang sama di tahun sebelumnya dan hasil analisisnya, sehingga perencanaan kinerja ke depan target kinerja yang dimiliki lebih realistis dan menggambarkan upaya perbaikan kinerja; Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan diharapkan dapat menjadikan pemerintahan semakin transparan dan berpedoman pada kepentingan publik. 3.3.2 Penahapan Pembangunan Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo disajikan pada tabel di bawah ini: Tabel 3.3 Penahapan Renstra Sekretariat Daerah Tahap I

(2026)Tahap II
(2027)Tahap III
(2028)Tahap IV
(2029)Tahap V
(2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Menguatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Memantapkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kapabel Meneguhkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kapabel Menguatkan akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah Memantapkan akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah yang baik Meneguhkan akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah yang baik Menguatkan kualitas layanan kepada masyarakat Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Memantapkan kualitas layanan kepada masyarakat Mewujudkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat Meneguhkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat Lokus pelaksanaan strategi Renstra Sekretariat Daerah diterapkan pada seluruh Perangkat Daerah yang menjadi kelompok sasaran pelayanan serta pada BUMD yang mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Daerah. 3.3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029 Dalam perencanaan jangka menengah Sekretariat Daerah, visi- misi Bupati dan Wakil Bupati diuraikan ke dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten Purworejo serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Secara umum, arah kebijakan merujuk pada rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selarasdengan strategi untuk mencapai target dan sasaran pembangunan jangka menengah yang lebih terarah sebagai berikut: Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 No Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsive berbasis teknologi informasi Arah Kebijakan Tahun 2026 Penguatan fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah dengan penguatan kualitas kebijakan penyelenggaraan tata laksana organisasi, perekonomian, pembangunan, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat, serta dukungan ekonomi dan keuangan syariah Penguatan kualitas kebijakan penyelenggaraan tata laksana organisasi, perekonomian, pembangunan, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat, serta dukungan ekonomi dan keuangan syariah melalui aktivitas peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, administrasi tata pemerintahan, pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, fasilitasi dan koordinasi hukum, fasilitasi kerjasama daerah, pelaksanaan kebijakan perekonomian, pelaksanaan adminitasi pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, serta pemantauan kebijakan sumber daya alam Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui aktivitas Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, serta Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui aktivitas Pelayanan umum kantor dan pimpinan, serta Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan Arah Kebijakan Tahun 2027 Peningkatan fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah dengan peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan tata laksana organisasi, perekonomian, pembangunan, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat, serta dukungan ekonomi dan keuangan syariah Peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan tata laksanaorganisasi, perekonomian, pembangunan, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat, serta dukungan ekonomi dan keuangan syariah melalui aktivitas peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, administrasi tata pemerintahan, pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, fasilitasi dan koordinasi hukum, fasilitasi kerjasama daerah, pelaksanaan kebijakan perekonomian, pelaksanaan adminitasi pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, serta pemantauan kebijakan sumber daya alam Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui aktivitas Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, serta Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui aktivitas Pelayanan umum kantor dan pimpinan, serta Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan Arah Kebijakan Tahun 2028 Pemantapan fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah dengan pemantapan kualitas kebijakan Pemantapan kualitas kebijakan penyelenggaraan tata laksana organisasi, perekonomian, pembangunan, pemerintahan, dan kesejahteraanrakyat, serta dukungan No Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket
(1)(2) (3) (4) (5) penyelenggaraan tata laksana organisasi, perekonomian, pembangunan, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat, serta dukungan ekonomi dan keuangan syariah ekonomi dan keuangan syariah melaluiaktivitaspeningkatankinerja dan reformasi birokrasi, administrasi tata pemerintahan, pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, fasilitasi dan koordinasi hukum, fasilitasi kerjasama daerah, pelaksanaan kebijakan perekonomian, pelaksanaan adminitasi pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, serta pemantauan kebijakan sumber daya alam Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui aktivitas Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, serta Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui aktivitas Pelayanan umum kantor dan pimpinan, serta Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan Arah Kebijakan Tahun 2029 Perwujudan fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah melalui kualitas kebijakan penyelenggaraan tata laksana organisasi, perekonomian, pembangunan, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat, serta dukungan ekonomi dan keuangan syariah Perwujudan kualitas kebijakan penyelenggaraan tata laksana organisasi, perekonomian, pembangunan, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat, serta dukungan ekonomi dan keuangan syariah melalui aktivitas peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, administrasi tata pemerintahan, pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, fasilitasi dan koordinasi hukum, fasilitasi kerjasama daerah, pelaksanaan kebijakan perekonomian, pelaksanaan adminitasi pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, serta pemantauan kebijakan sumber daya alam Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui aktivitas Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, serta Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui aktivitas Pelayanan umum kantor dan pimpinan, serta Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan Arah Kebijakan Tahun 2030 Peneguhan fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah melalui kualitas kebijakan penyelenggaraan tata laksana organisasi, perekonomian, pembangunan, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat, serta dukungan ekonomi dan keuangan syariah Peneguhan kualitas kebijakan penyelenggaraan tata laksana organisasi, perekonomian, pembangunan, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat, serta dukungan ekonomi dan keuangan syariah melalui aktivitas peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, administrasi tata pemerintahan, pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, fasilitasi dan koordinasi hukum, fasilitasi kerjasama daerah, pelaksanaan kebijakan No Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Ket
(1)(2) (3) (4) (5) perekonomian, pelaksanaan adminitasi pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, serta pemantauan kebijakan sumber daya alam Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui aktivitas Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, serta Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui aktivitas Pelayanan umum kantor dan pimpinan, serta Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan Dalam hal ini, indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. 4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 terdiri dari rencana program yang secara langsung menunjang pencapaian target sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 serta mendukung prioritas pembangunan daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang menjadi dasar dalam perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan secara menyeluruh, terukur, dan berkelanjutan. Perumusan program merupakan tindak lanjut dari rumusan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang menggambarkan keterkaitan antar bidang urusan dalam organisasi Perangkat Daerah. Program/ kegiatan disusun melalui analisis perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, yaitu program/ kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/ kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/ kegiatan strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta penganggarannya, mendapatkan prioritas, karena memiliki pengaruh yang luas dan memiliki urgensi yang lebih besar dalam penyelenggaraannya. Adapun teknik dalam meruskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dalam Renstra Sekretariat Daerah sebagai berikut: Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsive berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Pelayanan Publik Indeks Kualitas Kebijakan Nilai SAKIP Kabupaten Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan/ Material Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan Penyediaan Bahan/ Material Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Mebel Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Meningkatnya kualitas pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Terlaksananya Protokol dan Komunikasi Pimpinan Jumah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Fasilitasi Keprotokolan Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Terlaksananya Penataan Organisasi Persentase Perangkat Daerah yang Melaporkan SKM Tepat Waktu Penataan Organisasi Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Terlaksananya Penataan Organisasi Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun LKjIP Tepat Penataan Organisasi NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Waktu Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indeks Kualitas Kebijakan Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan dan Kerjasama Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Terlayaninya Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah Dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Administrasi Tata Pemerintahan Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Penataan Administrasi Pemerintahan Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah Fasilitasi Kerjasama Daerah Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Jumlah dokumen fasilitasi kebijakan bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 masyarakat Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, TrantibumLinmas Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah Indeks Reformasi Hukum Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Fasilitasi Bantuan Hukum Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum JumlahProduk Hukum dan PengelolaanInformasi Hukum yang Didokumentasi Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indeks Kualitas Kebijakan Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB Program Perekonomian dan Pembangunan Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten per PDRB Return on Asset (ROA) BUMD Terlaksananya Kebijakan Perekonomian Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Terlaksananya Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kebijakan Pengelolaan Barang dan Jasa Indeks Tata Kelola Pengadaan Program Perekonomian dan Pembangunan Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Administrasi Pembangunan Daerah Persentase Perangkat Daerah dengan Capaian Kinerja sesuai target Program Perekonomian dan Pembangunan Terlaksananya Administrasi Pembangunan Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota,terdiri dari 13 kegiatan sebagai berikut

a.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
c.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
d.Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi 1) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
e.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
f.Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 6) Penyediaan Bahan/ Material 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
g.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan meliputi 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3) Pengadaan Mebel 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
h.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan meliputi 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
i.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan meliputi 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3) Pemeliharaan Mebel 4) Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya 5) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
j.Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan sub kegiatan meliputi 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4) Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
k.Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi 1) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
l.Penataan Organisasi, dengan sub kegiatan meliputi 1) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2) Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 3) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
m.Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dengan sub kegiatan meliputi 1) Fasilitasi Keprotokolan 2) Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 3) Pendokumentasian Tugas Pimpinan
1. 2.Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari 4 kegiatan sebagai berikut
a.Administrasi Tata Pemerintahan, dengan sub kegiatan meliputi 1) Penataan Administrasi Pemerintahan 2) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 3) Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
b.Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, dengan sub kegiatan meliputi 1) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 2) Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 3) Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
c.Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dengan sub kegiatan meliputi 1) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 2) Fasilitasi Bantuan Hukum 3) Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
d.Fasilitasi Kerjasama Daerah, dengan sub kegiatan meliputi 1) Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
1. 3.Program Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari 4 kegiatan sebagai berikut
a.Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, dengan sub kegiatan meliputi 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 2) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 3) Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 4) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 5) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
b.Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, dengan sub kegiatan meliputi 1) Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 2) Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
c.Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan sub kegiatan meliputi 1) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2) Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 3) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
d.Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam, dengan sub kegiatan meliputi 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Dalam upaya mencapai tujuan strategis dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, serta mewujudkan visi dan misi daerah, dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 ini memuat serangkaian program dan kegiatan yang terukur dan terencana. Program dan kegiatan ini merupakan penjabaran operasional dari strategi kebijakan yang telah dirumuskan, dirancang untuk memberikan dampak optimal dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas tugas, serta kontribusi nyata terhadap pembangunan Kabupaten Purworejo. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029 secara rinci tertuang dalam tabel 4.2 sebagai berikut: Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL (2024) TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR (2030) UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 1 Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 60,9 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 80,2 Indeks Pelayanan Publik Angka 4,33 4,35 4,37 4,38 4,39 4,4 4,4 Indeks Kualitas Kebijakan Angka 56,94 60,23 61,87 63,51 65,16 66,8 66,8 Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Angka 28,34 30,93 32,22 33,51 34,81 36,1 36,1 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 60,9 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 80,2 2 Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat Indeks Pelayanan Publik Angka 4,33 4,35 4,37 4,38 4,39 4,4 4,4 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 28.802.504.251 29.090.529.000 26.519.045.000 26.519.045.000 26.519.045.000 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitas pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan % 100 100 28.802.504.251 100 29.090.529.000 100 26.519.045.000 100 26.519.045.000 100 26.519.045.000 100 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Purworejo Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah % 100 100 100 100 100 100 100 Bagian Umum Kabupaten Purworejo Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Angka 87,41 87,71 87,86 88,01 88,16 88,31 88,31 Bagian Organisasi Kabupaten Purworejo Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 64,34 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 80,2 Bagian Organisasi Kabupaten Purworejo 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 7 22 9.025.300 24 12.288.900 24 12.288.900 24 12.288.900 24 12.288.900 118 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 16 22 9.025.300 22 9.025.300 22 9.025.300 22 9.025.300 23 9.025.300 111 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 4 0 0 21 2.031.800 21 2.031.800 21 2.031.800 21 2.031.800 84 4.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Dokumen 0 0 0 1 1.231.800 1 1.231.800 1 1.231.800 1 1.231.800 4 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan 27 45 18.627.895.014 45 17.802.885.900 45 16.065.795.300 45 17.130.921.300 45 17.014.972.300 225 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ Bulan 125 133 18.620.080.014 133 17.795.070.900 133 16.057.980.300 133 17.123.106.300 133 17.007.157.300 133 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan 26 44 7.815.000 44 7.815.000 44 7.815.000 44 7.815.000 44 7.815.000 220 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Laporan 0 0 11 1.157.800 11 1.157.800 11 1.157.800 11 1.157.800 44 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 0 0 0 11 1.157.800 11 1.157.800 11 1.157.800 11 1.157.800 44 4.01.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Laporan 0 0 16 747.200 16 747.200 16 747.200 16 747.200 64 4.01.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Laporan 0 0 0 16 747.200 16 747.200 16 747.200 16 747.200 64 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen 0 0 18 19.272.000 18 19.272.000 18 19.272.000 18 19.272.000 72 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dokumen 0 0 0 17 4.500.000 17 4.500.000 17 4.500.000 17 4.500.000 68 4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 0 0 0 2 14.772.000 2 14.772.000 2 14.772.000 2 14.772.000 8 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 12 10 2.615.763.600 10 2.615.763.600 10 2.615.763.600 10 2.615.763.600 10 2.615.763.600 50 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 1 32.108.700 1 32.108.700 1 32.108.700 1 32.108.700 1 32.108.700 5 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 1 103.556.500 1 103.556.500 1 103.556.500 1 103.556.500 1 103.556.500 5 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 1 103.118.400 1 103.118.400 1 103.118.400 1 103.118.400 1 103.118.400 5 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 2 3 24.517.600 3 24.517.600 3 24.517.600 3 24.517.600 3 24.517.600 15 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 1 1 27.194.400 1 27.194.400 1 27.194.400 1 27.194.400 1 27.194.400 5 4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan Paket 3 5 38.458.200 5 38.458.200 5 38.458.200 5 38.458.200 5 38.458.200 25 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12 1.071.250.300 12 1.071.250.300 12 1.071.250.300 12 1.071.250.300 12 1.071.250.300 60 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 12 1.212.021.000 12 1.212.021.000 12 1.212.021.000 12 1.212.021.000 12 1.212.021.000 60 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL (2024) TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR (2030) UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 4.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dokumen 4 2 3.538.500 2 3.538.500 2 3.538.500 2 3.538.500 2 3.538.500 10 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan Unit 5 153 162.710.000 24 1.444.583.000 13 1.139.362.000 15 74.236.000 15 190.185.000 220 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 0 0 0 2 1.370.347.000 0 0 0 0 0 0 2 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 1 0 0 0 0 3 997.632.000 0 0 0 0 3 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 0 150 92.400.000 0 0 0 0 0 0 10 104.790.000 160 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 0 0 0 22 74.236.000 0 0 15 74.236.000 0 0 37 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 4 3 70.310.000 0 0 10 141.730.000 0 0 5 85.395.000 18 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan 24 24 2.902.966.600 24 2.902.966.600 24 2.373.794.200 24 2.373.794.200 24 2.373.794.200 120 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 12 862.339.000 12 862.339.000 12 862.339.000 12 862.339.000 12 862.339.000 60 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 12 2.040.627.600 12 2.040.627.600 12 1.511.455.200 12 1.511.455.200 12 1.511.455.200 60 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan 6 6 1.532.937.000 6 1.532.937.000 6 1.532.937.000 6 1.532.937.000 6 1.532.937.000 30 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 9 9 363.450.000 9 363.450.000 9 363.450.000 9 363.450.000 9 363.450.000 45 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 26 29 508.070.000 29 508.070.000 29 508.070.000 29 508.070.000 29 508.070.000 145 4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 30 30 8.825.000 30 8.825.000 30 8.825.000 30 8.825.000 30 8.825.000 150 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 84 60 42.800.000 60 42.800.000 60 42.800.000 60 42.800.000 60 42.800.000 300 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Unit 4 5 485.737.000 5 485.737.000 5 485.737.000 5 485.737.000 5 485.737.000 25 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Unit 185 84 124.055.000 84 124.055.000 84 124.055.000 84 124.055.000 84 124.055.000 420 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Laporan 4 4 1.244.831.937 4 1.051.552.200 4 1.051.552.200 4 1.051.552.200 4 1.051.552.200 20 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Orang/ Bulan 1 2 175.469.237 2 171.189.500 2 171.189.500 2 171.189.500 2 171.189.500 2 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Paket 1 2 254.062.700 2 254.062.700 2 254.062.700 2 254.062.700 2 254.062.700 10 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Orang 1 3 26.300.000 3 26.300.000 3 26.300.000 3 26.300.000 3 26.300.000 15 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Orang/ Bulan 1 2 789.000.000 2 600.000.000 2 600.000.000 2 600.000.000 2 600.000.000 2 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Laporan 2 2 1.374.212.000 2 1.374.212.000 2 1.374.212.000 2 1.374.212.000 2 1.374.212.000 10 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Paket 1 1 747.331.600 1 747.331.600 1 747.331.600 1 747.331.600 1 747.331.600 5 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Paket 1 1 626.880.400 1 626.880.400 1 626.880.400 1 626.880.400 1 626.880.400 5 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Terlaksananya Penataan Organisasi Persentase Perangkat Daerah yang Melaporkan SKM Tepat Waktu % 100 100 186.462.900 100 186.462.900 100 186.462.900 100 186.462.900 100 186.462.900 100 Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun LKjIP Tepat Waktu % 100 100 100 100 100 100 100 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Dokumen 1 1 40.401.100 1 40.401.100 1 40.401.100 1 40.401.100 1 40.401.100 5 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Laporan 1 1 44.986.900 1 44.986.900 1 44.986.900 1 44.986.900 1 44.986.900 5 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Dokumen 1 1 101.074.900 1 101.074.900 1 101.074.900 1 101.074.900 1 101.074.900 5 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Terlaksananya Protokol dan Komunikasi Pimpinan Jumah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Laporan 3 3 145.699.900 3 145.699.900 3 145.699.900 3 145.699.900 3 145.699.900 15 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan laporan 1 1 29.761.000 1 29.761.000 1 29.761.000 1 29.761.000 1 29.761.000 5 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan laporan 1 1 46.188.000 1 46.188.000 1 46.188.000 1 46.188.000 1 46.188.000 5 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas laporan 1 1 69.750.900 1 69.750.900 1 69.750.900 1 69.750.900 1 69.750.900 5 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL (2024) TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR (2030) UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) Pimpinan 3 Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Indeks Kualitas Kebijakan Angka 56,94 60,23 61,87 63,51 65,16 66,8 66,8 Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Angka 28,34 30,93 32,22 33,51 34,81 36,1 36,1 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 15.992.962.197 12.449.310.000 12.442.490.000 12.449.310.000 12.456.238.000 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat % 100 100 15.561.307.597 100 12.010.835.000 100 12.010.835.000 100 12.010.835.000 100 12.010.835.000 100 Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Purworejo Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan dan Kerja Sama % 100 100 100 100 100 100 100 Bagian Pemerintahan Kabupaten Purworejo Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah Indeks Reformasi Hukum Angka 96,38 96,51 96,75 97,01 97,55 97,89 97,89 Bagian Hukum Kabupaten Purworejo 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Terlayaninya Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah Dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan dokumen 3 6 409.061.500 6 505.168.840 6 409.061.500 6 611.254.295 6 409.061.500 30 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Dokumen 1 1 270.411.100 1 311.295.930 1 270.411.100 1 376.668.075 1 270.411.100 5 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Dokumen 1 1 17.831.800 1 37.604.160 1 17.831.800 1 45.501.033 1 17.831.800 5 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Dokumen 1 4 120.818.600 4 156.268.750 4 120.818.600 4 189.085.187 4 120.818.600 20 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Jumlah dokumen fasilitasi kebijakan bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat Dokumen 3 3 14.716.601.197 3 10.866.368.290 3 11.166.128.600 3 10.963.935.805 3 11.166.128.600 15 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Dokumen 1 1 14.397.329.597 1 10.450.294.670 1 10.750.054.980 1 10.547.862.185 1 10.750.054.980 5 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Dokumen 1 1 16.748.600 1 22.798.320 1 22.798.320 1 22.798.320 1 22.798.320 5 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Dokumen 1 1 302.523.000 1 393.275.300 1 393.275.300 1 393.275.300 1 393.275.300 5 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Dokumen 5 6 417.179.900 6 603.113.040 6 417.179.900 6 417.179.900 6 417.179.900 30 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Dokumen 3 3 137.610.900 3 209.154.720 3 137.610.900 3 137.610.900 3 137.610.900 15 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Kasus 27 11 244.623.000 11 309.471.120 11 244.623.000 11 244.623.000 11 244.623.000 55 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Dokumen 1 2 34.946.000 2 84.487.200 2 34.946.000 2 34.946.000 2 34.946.000 10 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah Dokumen 1 12 18.465.000 12 36.184.830 12 18.465.000 12 18.465.000 12 18.465.000 60 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Dokumen 1 12 18.465.000 12 36.184.830 12 18.465.000 12 18.465.000 12 18.465.000 60 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Administrasi Pembangunan Daerah Persentase Perangkat Daerah dengan Capaian Kinerja sesuai target % 100 100 431.654.600 100 438.475.000 100 431.655.000 100 438.475.000 100 445.403.000 100 Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Purworejo Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Barang dan Jasa Indeks Tata Kelola Pengadaan Angka 70,62 71,5 72 72,5 73 73,5 73,5 Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Purworejo Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB % 4,93 5,35 5,38 5,4 5,42 5,44 5,44 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Purworejo Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten per PDRB % 6,08 5,89 5,92 5,94 5,96 5,98 5,98 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Purworejo Return on Asset (ROA) BUMD % 4,52 5,36 5,78 6,2 6,62 7,04 7,04 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Purworejo Persentase Kegiatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam % 100 100 100 100 100 100 100 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Purworejo 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Terlaksananya Kebijakan Perekonomian Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Dokumen 5 5 110.592.600 5 110.592.600 5 107.772.600 5 110.592.600 5 110.592.600 25 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD dokumen 1 2 54.254.700 2 54.254.700 2 54.254.700 2 54.254.700 2 54.254.700 10 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Laporan 1 1 20.603.800 1 15.603.800 1 13.783.800 1 16.603.800 1 16.603.800 5 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dokumen 1 1 21.378.600 1 21.378.600 1 21.378.600 1 21.378.600 1 21.378.600 5 4.01.03.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD dokumen 2 1 14.355.500 1 14.355.500 1 14.355.500 1 14.355.500 1 14.355.500 5 4.01.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dokumen 0 0 0 1 5.000.000 1 4.000.000 1 4.000.000 1 4.000.000 4 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL (2024) TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR (2030) UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) Keuangan Daerah (TPAKD) TPAKD 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Terlaksananya Administrasi Pembangunan Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Laporan 2 25 84.264.300 25 84.264.300 25 84.264.300 25 84.264.300 25 84.264.300 125 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Laporan 1 5 42.133.000 5 42.133.000 5 42.133.000 5 42.133.000 5 42.133.000 25 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Laporan 1 20 42.131.300 20 42.131.300 20 42.131.300 20 42.131.300 20 42.131.300 100 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa % 100 100 67.016.500 100 73.836.900 100 73.836.900 100 73.836.900 100 80.764.900 100 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dokumen 1 1 26.670.600 1 26.670.600 1 26.670.600 1 26.670.600 1 33.598.600 5 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik dokumen 1 1 19.345.000 1 26.165.400 1 26.165.400 1 26.165.400 1 26.165.400 5 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa orang 23 22 21.000.900 22 21.000.900 22 21.000.900 22 21.000.900 22 21.000.900 110 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam Dokumen 3 3 169.781.200 3 169.781.200 3 165.781.200 3 169.781.200 3 169.781.200 15 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja dokumen 1 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 5 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian dokumen 1 1 14.281.200 1 14.281.200 1 10.281.200 1 14.281.200 1 14.281.200 5 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dokumen 1 1 5.500.000 1 5.500.000 1 5.500.000 1 5.500.000 1 5.500.000 5 Jumlah 44.795.466.448 41.539.839.000 38.961.535.000 38.968.355.000 38.975.283.000 Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah untuk mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati didukung oleh 3 program prioritas sebagai berikut
a.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota memiliki 3 outcome yaitu Meningkatnya kualitas pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten, Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah, serta Meningkatnya kualitas pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh rumpun Asisten Administrasi Umum yang terdiri dari Bagian Umum, Bagian Organisasi, serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan target indikator Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten, Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten dan Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
b.Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat memiliki 3 outcome yaitu Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Daerah, Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, serta Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan oleh rumpun Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terdiri dari Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Hukum dengan target indikator Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan, Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, dan Indeks Reformasi Hukum.
c.Program Perekonomian dan Pembangunan Program Perekonomian dan Pembangunan memiliki 3 outcome yaitu Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Administrasi Pembangunan Daerah, serta Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kebijakan Pengelolaan Barang dan Jasa. Program Perekonomian dan Pembangunan dilaksanakan oleh rumpun Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang terdiri dari Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan indikator Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB, Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten per PDRB, Return on Asset (ROA) BUMD, Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam, Indeks Tata Kelola Pengadaan, Persentase Perangkat Daerah dengan Capaian Kinerja sesuai target. Daftar sub kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tabel berikut Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah No Program Prioritas Outcome Kegiatan/ Subkegiatan Aktivitas Ket. 1 2 3 4 5 6 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah Meningkatnya kualitas pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan evaluasi kinerja perangkat daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Koordinasi dan penyusunan daftar data perangkat daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan penyediaan gaji dan tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran perangkat daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah No Program Prioritas Outcome Kegiatan/ Subkegiatan Aktivitas Ket. 1 2 3 4 5 6 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Koordinasi dan penyusunan laporan pengelolaan retribusi daerah pada perangkat daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Koordinasi dan penyusunan dokumen adminitrasi kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Koordinasi dan fasilitasi diklat pegawai Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Pengadaan alat listrik dan penerangan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pengadaan peralatan rumah tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan minum harian pegawai Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pengadaan barang cetak dan penggandaan dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan media cetak Penyediaan Bahan/ Material Penyediaan ATK, benda pos, plakat, bendera, dan taplak Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi tamu Bupati dan Wakil Bupati Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Fasilitasi rapat Sekretariat Daerah Koordinasi dan konsultasi antar perangkat daerah dan pemerintah daerah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengelolaan arsip dinamis perangkat daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan kendaraan dinas operasional atu lapangan Pengadaan Mebel Penyediaan mebel kantor dan rumah dinas Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan peralatan dan mesin lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah No Program Prioritas Outcome Kegiatan/ Subkegiatan Aktivitas Ket. 1 2 3 4 5 6 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan listrik, air, dan jasa komunikasi kantor dan rumah dinas Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan jasa layanan umum kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan mebel kantor dan rumah dinas Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor dan rumah dinas Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan rumah dinas Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan rumah dinas Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Koordinasi dan penyediaan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pengadaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Koordinasi dan fasilitasi medical check up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Koordinasi dan penyediaan dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Koordinasi dan penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Koordinasi dan penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah Penataan Organisasi Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Penyusunan Analisis Jabatan, Peta Jabatan dan Kematangan Organisasi Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Pembinaan Pelayanan Publik dan Tatalaksana No Program Prioritas Outcome Kegiatan/ Subkegiatan Aktivitas Ket. 1 2 3 4 5 6 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Penyusunan Roadmap RB Penyusunan Rencana Aksi RB General dan Tematik Penyusunan Kebijakan TPP Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Fasilitasi Keprotokolan Koordinasi dan fasilitasi keprotokolan pimpinan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Fasilitasi komunikasi pimpinan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Pendokumentasian tugas pimpinan 2 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Daerah Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah Administrasi Tata Pemerintahan Penataan Administrasi Pemerintahan Koordinasi kegiatan pimpinan daerah Koordinasi pemerintahan umum Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Koordinasi dan fasilitasi penataan batas wilayah Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelyedianaan kebijakan kesejahteraan rakyat Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Pemberian hibah kepada kemenag untuk pengajar keagamaan Penyelenggaraan Haji Daerah Pemberian bantuan hibah sarana peribadatan, prasarana peribadatan, dan pondok pesantren Penyelenggaraan Pengajian rutin dan pengajian peringatan hari besar keagamaan Penghargaan atas Suatu Prestasi Bidang Keagamaan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Koordinasi dan fasilitasi Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Tenaga kerja, Transmigrasi, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Koordinasi dan fasilitasi Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan No Program Prioritas Outcome Kegiatan/ Subkegiatan Aktivitas Ket. 1 2 3 4 5 6 Pemberian penghargaan bagi masyarakat berprestasi Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Fasilitasi Produk Hukum Derah Fasilitasi Bantuan Hukum Fasilitasi bantuan hukum litigasi dan non litigasi bagi masyarakat melalui LBH yang sudah terakreditasi Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum Fasilitasi Kerjasama Daerah Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Koordinasi dan fasilitasi kerja sama daerah 3 Program Perekonomian dan Pembangunan Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Administrasi Pembangunan Daerah Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kebijakan Pengelolaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Fasilitasi dalam melaksanakan koordinasi sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Koordinasi, Monitoring, Evaluasi TPID Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Koordinasi, Evaluasi, Monitoring Ekonomi Mikro Kecil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Fasilitasi dalam melaksanakan koordinasi sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD dan BLUD Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Koordinasi dan evaluasi dalam pelaksanaan TPAKD Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Pengendalian, koordinasi dan evaluasi program kegiatan pembangunan perangkat daerah Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Koordinasi, pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan perangkat daerah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Fasilitasi pelaku pengadaan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik No Program Prioritas Outcome Kegiatan/ Subkegiatan Aktivitas Ket. 1 2 3 4 5 6 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik fasilitasi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Pembinaan dan Pendampingan untuk SDM pelaku Pengadaan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Fasilitasi penyusunan RKA, RKP, Mengevaluasi kegiatan dan pelaksanaan anggaran yang bersumber dari DBHCHT Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi kegiatan pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air 4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah 4.2.1 Dukungan terhadap Program Nasional Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo yang menangani penunjang urusan pemerintahan daerah ikut serta dalam mendukung program prioritas nasional Asta Cita ke-7 “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan” yang berfokus pada peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi. Tabel 4.4 Dukungan terhadap Asta Cita No Asta Cita Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Asta Cita 7: Peningkatan Kinerja, Akuntabilitas, dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisas i Setda Sekretaria t DaerahMemperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Sekretariat Daerah juga mendukung Program Strategis Nasional ke-3 “Kesehatan untuk Semua” yang membidangi Koordinasi dan Fasilitasi Makan Bergizi Gratis. Tabel 4.5 Dukungan Terhadap Program Strategis Nasional No Program Strategis Nasional Program Dukungan di Kabupaten Purworejo Aktivitas Pendukung di 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Program Strategis Nasional 3: Kesehatan Untuk Semua Koordinasi dan Fasilitasi Makan Bergizi Gratis Koordinasi dan Fasilitasi Makan Bergizi Gratis Bagian Kesejahteraa n Rakyat Setda Sekretariat Daerah Makan bergizi gratis Dukungan terhadap prioritas utama nasional yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah terdapat dalam Prioritas Nasional ke-2 “Penguatan faktor pendukung ekonomi digital” dan Prioritas Nasional ke-7 “Transformasi digital layanan publik prioritas” sebagai berikut Tabel 4.6 Dukungan Terhadap Prioritas Utama Nasional No Prioritas Nasional Kegiatan Prioritas Utama Dukungan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada 2026 Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Prioritas Nasional 2 Penguatan faktor pendukung ekonomi digital Program: Program Perekonomian dan Pembangunan Bagian Perekonomian & SDA Setda Sekretariat Daerah Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Sub Kegiatan : Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 2 Prioritas Nasional 7 Transformasi digital layanan publik prioritas Program: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Bagian Organisasi Setda Sekretariat Daerah Kegiatan: Penataan Organisasi Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 4.2.2 Dukungan terhadap Program Delegasi Provinsi Dukungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo terhadap Program Delegasi Provinsi adalah
1. 1.Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa. Aktivitas yang dilaksanakan pada tahun 2026 adalah Peningkatan Kinerja, Akuntabilitas, dan Reformasi Birokrasi.
2. 2.Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan, dan anak. Aktivitas yang dilaksanakan pada tahun 2026 adalah Fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Tabel 4.7 Dukungan terhadap Program Delegasi Provinsi N o Program Delegasi Provinsi Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa Peningkatan Kinerja, Akuntabilitas, dan Reformasi Birokrasi Bagian OrganisasiSetd a Sekretariat Daerah 2 Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan, dan anak Fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin
3. 1.Pinter Bocahe Kegiatan unggulan yang dilaksanakan yaitu Pembinaan dan pemberian penghargaan bagi masyarakat berprestasi. Aktivitas yang akan dilaksanakan adalah Pembinaan dan pemberian penghargaan bagi masyarakat berprestasi.
4. 2.Religius Masyarakate a) Pemberian insentif bulanan, pelatihan peningkatan kompetensi, pemberian penghargaan bagi guru agama non formal, dan masyarakat berprestasi di bidang keagamaan. Aktivitas yang akan dilaksanakan adalah Pemberian Hibah Insentif Guru Ngaji dan Pengajar Keagamaan. b) Memperluas kesempatan menjalankan ibadah bagi masyarakat sesuai dengan agama yang diakui negara. Aktivitas yang akan dilaksanakan adalah Pemberian perjalanan ibadah atau wisata rohani bagi masyarakat berprestasi. c) Fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan. Aktivitas yang akan dilaksanakan adalah Pemberian Hibah Sarana dan Prasarana Peribadatan dan pondok pesantren.
5. 3.Sejahtera Wargane a) Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih, berkeadilan, responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi. Aktivitas yang akan dilaksanakan adalah Peningkatan Kinerja, Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi. b) Pemberian bantuan hukum, pendidikan, pembinaan, dan pengembangan organisasi perempuan dan difabel. Aktivitas yang akan dilaksanakan adalah Fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
6. 4.Rame Pasare Kegiatan unggulan yang dilaksanakan yaitu Memperbesar peluang kepada pelaku ekonomi lokal untuk berperan serta dalam berbagai kegiatan pembangunan. Aktivitas yang akan dilaksanakan adalah Mendorong para pelaku usaha/ UMKM lokal untuk bisa tayang produk di Katalog. Tabel 4.8 Dukungan terhadap Kegiatan Unggulan Kabupaten Purworejo No Program Unggulan Kegiatan Unggulan Aktivitas di 2026 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Pinter Bocahe Pembinaan dan pemberian penghargaan bagi masyarakat berprestasi Pembinaan dan pemberian penghargaan bagi masyarakat berprestasi Pembinaan dan pemberian penghargaan bagi masyarakat berprestasi Bagian Kesejahteraa n Rakyat Setda Sekretariat Daerah 2 Religius Masyarakate Pemberian insentif bulanan, pelatihan peningkatan kompetensi, pemberian penghargaan bagi guru agama non formal, dan masyarakat berprestasi di bidang keagamaan Pemberian Hibah Insentif Guru Ngaji dan Pengajar Keagamaan Pemberian Hibah Insentif Guru Ngaji dan Pengajar Keagamaan Bagian Kesejahteraa n Rakyat Setda Sekretariat Daerah Memperluas kesempatan menjalankan ibadah bagi masyarakat sesuai dengan agama yang diakui negara Pemberian perjalanan ibadah atau wisata rohani bagi masyarakat berprestasi Pemberian perjalanan ibadah atau wisata rohani bagi masyarakat berprestasi Bagian Kesejahteraa n Rakyat Setda Sekretariat Daerah Fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan Pemberian Hibah Sarana dan Prasarana Peribadatan dan pondok pesantren Pemberian Hibah Sarana dan Prasarana Peribadatan dan pondok pesantren Bagian Kesejahteraa n Rakyat Setda Sekretariat Daerah 3 Sejahtera Wargane Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih, berkeadilan, responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi. Peningkatan Kinerja, Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kinerja, Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setda Sekretariat Daerah Pemberian bantuan hukum, pendidikan, pembinaan, dan pengembangan organisasi perempuan dan difabel Fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin Fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin Bagian Hukum Setda Sekretariat Daerah 4 Rame Pasare Memperbesar peluang kepada pelaku ekonomi lokal untuk berperan serta dalam berbagai kegiatan pembangunan Mendorong para pelaku usaha/ UMKM lokal untuk bisa tayang produk di Katalog Mendorong para pelaku usaha/ UMKM lokal untuk bisa tayang produk di Katalog Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sekretariat Daerah 4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo ditetapkan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Indikator tersebut dibagi menjadi 2 yaitu Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci
a.Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo yang berperan sebagai fungsi Penunjang Urusan Pemerintahann Daerah memiliki 4 indikator tujuan perangkat daerah dan 4 indikator sasaran yang menjadi indikator kinerja utama sebagai berikut Tabel 4.9 Indikator Kinerja Utama No . Indikator Satua n Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 Tujuan PD 2 Indeks Pelayanan Publik Angka 4,34 4,35 4,37 4,38 4,39 4,40 Tujuan PD 3 Indeks Kualitas Kebijakan Angka 58,58 60,23 61,87 63,51 65,16 66,80 Tujuan PD 4 Nilai SAKIP Kabupaten Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Angka 29,63 30,93 32,22 33,51 34,81 36,10 Tujuan PD 5 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 Sasaran PD 6 Indeks Pelayanan Publik Angka 4,34 4,35 4,37 4,38 4,39 4,40 Sasaran PD 7 Indeks Kualitas Kebijakan Angka 58,58 60,23 61,87 63,51 65,16 66,80 Sasaran PD 6 Nilai SAKIP Kabupaten Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Angka 29,63 30,93 32,22 33,51 34,81 36,10 Sasaran PD
b.Indikator Kinerja Kunci Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, indikator kinerja kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo mendukung 8 indikator kinerja kunci sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Indikator Utama Pembangunan (IUP) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Target indikator kinerja kunci Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai berikut Tabel 4.10 Indikator Kinerja Kunci No. Indikator Satua n Target Tahun Bidang Penanggung Jawab Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 10 7 8 9 10 11 1 Indeks Reformasi Hukum Angka 96,45 96,74 96,81 96,87 96,94 97,00 Bagian Hukum IUP RPJPD 2 Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB Persen 5,33 5,35 5,38 5,40 5,42 5,44 Bagian Perekonomia n dan SDA IUP RPJPD 3 Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten per PDRB Persen 5,87 5,89 5,92 5,94 5,96 5,98 Bagian Perekonomia n dan SDA IUP RPJPD 4 Return on Asset (ROA) BUMD Persen 4,94 5,36 5,78 6,20 6,62 7,04 Bagian Perekonomia n dan SDA IUP RPJPD 5 Indeks Reformasi Birokrasi Angka 83 83,41 83,82 84,23 84,64 85,05 Bagian Organisasi IUP RPJPD 6 Persenta sejumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 Bagian Barjas Permendagr i No. 18 Tahun 2020 7 Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Persen 86,50 87,00 87,50 88,00 88,50 89,00 Bagian Barjas Permendagr i No. 18 Tahun 2020 8 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan Persen 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 Bagian Barjas Permendagr i No. 18 Tahun 2020 9 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Persen -10,00 5,00 8,00 10,00 15,00 20,00 Bagian Barjas Permendagr i No. 18 Tahun 2020 10 Indeks Akses Keuangan Daerah Angka 5,03 5,05 5,06 5,08 5,09 5,1 Bagian Perekonomia n dan SDA Mandatory Lain 11 Indeks Zakat Nasional Poin Indeks 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 Bagian Kesejahteraa n Rakyat Mandatory Lain Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Sekretariat Daerah, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah setiap tahunnya. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:
a.Rencana Strategis Sekretariat Daerah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah setiap tahun;
b.Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas;
c.Sekretaris Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat. 5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:
a.Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah dilakukan setiap tahun selama periode renstra;
b.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025- 2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
c.Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI LAMPIRAN XX PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029
1. 1.Latar Belakang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah baik yang bersifat jangka menengah maupun jangka panjang, dan selanjutnya diuraikan dimasing-masing Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan dan bersifat indikatif. Renstra SKPD disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program- program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/ atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo tahun 2025 – 2029 dengan melibatkan stakeholder sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam gambar 1.1 Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan rancangan awal RPJMD, dengan fokusmelakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Dalam penyusunan Renstra juga harus memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Renstra K/L terkait, RTRW dan KLHS. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD, adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, menyelenggarakan Fungsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legeslasi, serta menyelenggarakan Fungsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan. Dengan adanya perubahan peraturan daerah dan peraturan Bupati tersebut diatas maka perlu adanya penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Guna menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2029 dan telah berakhirnya Peraturan Daerah Purworejo Nomor 11 Tahun 2021, tanggal 25 Agustus 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai salah satu unsur perangkat daerah, menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 dan sebagai dokumen perencanaan Sekretariat DPRD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.
2. 2.Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025- 2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:
a.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
c.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
d.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
e.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
f.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
g.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
h.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
i.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
j.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
k.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
m.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
n.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
o.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
p.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;
q.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
r.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
s.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
t.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
u.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
v.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
w.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
x.Peraturan Bupati Purworejo Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
1. 3.Maksud dan Tujuan
a.Maksud Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kinerja (performance) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
b.Tujuan Adapun tujuan disusunnya Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo adalah sebagai dokumen perencanaan Sekretariat DPRD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan, sehingga tercapai kinerja yang optimal dan sesuai dengan azas akuntabilitas. 3.5 Sistematika Penulisan BAB I : PENDAHULUAN 1 Latar Belakang 2 Dasar Hukum Penyusunan 3 Maksud dan Tujuan 4 Sistematika Penulisan BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
1. 1.Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2. 2.Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH.
3. 1.Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
4. 2.Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
5. 3.Strategi dan Arah kebijakan BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
6. 1.Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta kinerja, indicator, target, dan pagu indikatif;
7. 2.Dukungan terhadap Nasional, Provinsi dan Kegiatan Unggulan Daerah
8. 3.Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan BAB V : PENUTUP
9. 1.Dasar Hukum. Dasar Hukum Pembentukan Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo serta Peraturan Bupati Purworejo Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
10. 2.Uraian Tupoksi. Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo maka Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
a.Tugas Pokok Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
b.Fungsi Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. 1.Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
2. 2.Penyelenggaraan administrasi keuangan;
3. 3.Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. 4.Penyediaan dan pengordinasian tenaga ahli yang diperlukan; dan
5. 5.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
6. 3.Susunan organisasi Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo terdiri atas:
a.Sekretaris DPRD;
b.Bagian Umum dan Keuangan;
c.Bagian Legislasi dan Publikasi;
d.Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
e.Jabatan Fungsional. Adapun tugas dan fungsi masing-masing sebagai mana tercantum dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :
a.Sekretaris DPRD Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
b.Bagian Umum dan Keuangan Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, melaksanakan dan pengendalian di bidang umum dan keuangan, yang meliputi perencanaan dan keuangan, serta umum dan kepegawaian. 1) Pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis; 2) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu ; 3) Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalianadministrasi perencanaan dan keuangan; 4) Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; 5) Pengoordinasian penyelenggaraan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD 6) Pengoordinasian penyelenggaraan layanan administrasi DPRD; 7) Menyediakan jasa penunjang; dan 8) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsi
c.Bagian Legislasi dan Publikasi Bagian Legislasi dan Publikasi mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Bagian Legislasi dan Publikasi menyelenggarakan fungsi: 1) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD; 2) Peningkatan Kapasitas DPRD; 3) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD; 4) Pelaksanaan fasilitas tugas DPRD; dan 5) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsi
d.Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:
1. 1.Pembahasan Kebijakan Anggaran;
2. 2.Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
3. 3.Penyerapan dan penghimpunan aspirasi Masyarakat
4. 4.Pembahasan Kerjasama Daerah; dan
5. 5.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsi.
e.Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. 1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Sekretariat DPRD. 2) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. 3) Kedudukan Pejabat Fungsional ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 6) Pejabat Fungsional dalam pelaksanaan tugas dapat bekerjasama secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan 7) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan Pelakdsana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Perangkat Daerah. BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURWOREJO Dasar Hukum Peraturan Bupati Purworejo Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo. 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas sehari-harinya dibantu unsur pelaksanaan sebagai berikut:
1. 1.Kepegawaian :
a.Berdasarkan Pendidikan No Pendidikan Jumlah Keterangan 1 SD - orang 2 SMP 2 orang 3 SMA/SMK 11 orang 4 D III 6 orang 5 SARJANA (S1) 7 orang 6 PASCA SARJANA (S2) 4 orang Jumlah 30
b.Berdasarkan Golongan : No Golongan Jumlah Keterangan 1 Golongan IV 5 orang 2 Golongan III 20 orang 3 Golongan II 5 orang 4 Golongan I 0 orang 5 Non PNS 41 orang
c.Berdasarkan Jabatan : No Eselon Jumlah Keterangan 1 I 0 orang 2 II 1 orang 3 III 3 orang 4 IV 2 orang 5 FUNGSIONAL KHUSUS 3 orang 6 FUNGSIONAL UMUM 21 orang 7 Non PNS 41 orang
1. 2.Sarana Prasarana
a.Berdasarkan KIB
b.Berdasarkan Jenis 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Secara garis besar kondisi saat ini pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo cukup mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo. Dengan Komposisi 1 Sekretaris DPRD, 3 Kepala Bagian, 2 Kepala Sub Bagian, 3 fungsional khusus, 21 fungsional umum, dan 41 orang Non PNS serta didukung dengan sarana dan prasarana penunjang lainnya, diharapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo mampu berhasil mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Purworejo untuk lima tahun kedepan dengan baik. Tabel 2.1 ( TC.23) Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 I INDIKATOR SASARAN I.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indeks kepuasan masyarakat (IKM) 82 83 84 85 86 87 92.22 90.53 91.93 90.53 90.5 112.46 109.07 109.44 106.51 105.23 0.00 I.2 Terselenggaranya dukungan Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Terintegrasi Program- Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 II INDIKATOR PROGRAM II.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99.94 100 100.00 100.00 100.00 99.94 100.00 0.00 II.2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tersusun dan terintegrasinya program- program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD dan RKPD 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99.8 100 100.00 100.00 100.00 99.80 100.00 0.00 Dari Tabel 2.1 ( TC.23) diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) menunjukkan pencapaian yang baik, bahkan melebihi target, dimana untuk tahun 2021 – 2026 target yang ditetapkan berkisar antara 82 hingga 87. Pada Tahun 2021 merupakan puncaknya yaitu mencapai 92,22 sementara tahun – tahun selanjutnya fluktuatif antara 90,5 – 91,93. Sedangkan untuk pencapaian sasaran Terselenggaranya dukungan Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD selalu mencapai 100%. Dalam hal ini berarti tidak ditemukan adanya kesenjangan/ gap pelayanan Perangkat Daerah. Antara target renstra perangkat daerah yang ditetapkan, realisasi capaian renstra, dan rasio capaian renstra perangkat daerah mencapai 100%. Tentu saja keberhasilan pelayanan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tersedianya Sumber Daya Aparatur yang unggul, semangat dalam menyelesaikan tugas, tersedianya anggaran serta upaya untuk terus memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan SOP terhadap masyarakat dan anggota Dewan. Dalam Tabel 2.2 dapat dijelaskan bahwa Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran, dilakukan analisis terhadap capaian anggaran selama lima tahun terakhir, yaitu 2021 hingga 2025. Analisis capaian anggaran periode 2021-2026 bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan Anggaran tahun 2021 anggaran direncanakan sebesar Rp. 45.352.375.799,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 44.299.510.080,00. Rasio capaian sebesar 97,68% menunjukkan realisasi yang hampir mencapai target. Hal tersebut dikarenakan terkait adanya pendemi Covid- 19 sehingga kegiatan tidak bisa berjalan dengan semestinya meskipun anggaran telah dialokasikan dengan baik dan hampir mencapai target, dampak pandemi Covid-19 secara signifikan memengaruhi pelaksanaan kegiatan, yang pada akhirnya memengaruhi capaian anggaran. Anggaran tahun 2022 anggaran direncanakan sebesar Rp. 51.808.860.269,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 49.571.267.793,00. Rasio capaian sebesar 95,68% juga menunjukkan realisasi yang hampir mencapai target, hal tersebut dikarenakan dalam pencapaian target realisasi anggaran pada tahun 2022 menyesuaikan dengan kebutuhan maupun tagihan. Sementara itu anggaran tahun 2023, direncanakan sebesar Rp. 55.127.443.492,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 54.207.196.465,00. Rasio capaian sebesar 98,33%. Capaian realisasi anggaran tersebut juga menunjukkan realisasi yang hampir mencapai target. Hal tersebut dikarenakan pada akhir tahun 2023 efisensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah. Kemudian pada tahun 2024, anggaran direncanakan sebesar Rp. 65.083.915.065,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 58.970.724.286,00. Rasio capaian sebesar 90,61% menunjukkan realisasi yang hampir mencapai target. Hal tersebut juga dikarenakan belanja/ realisasi anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan atau tagihan. Selain itu terdapat beberapa kegiatan pengadaan adanya efisiensi dari hasil negosiasi harga pengadaan. Selanjutnya pada tahun 2025, anggaran direncanakan sebesar Rp. 61.927.599.930,00 dengan realisasi pada semester 1 sebesar Rp. 30.101.822.416, 00 dan rasio capaian 48,61%. Dari hasil penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya fluktuasi capaian dari tahun 2021 ke 2024. Hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam pengelolaan dan realisasi anggaran dimana pemulihan kondisi ekonomi dan operasional setelah pandemi covid-19 berdampak langsung pada peningkatan realisasi anggaran. Dengan kondisi yang mulai normal, kegiatan-kegiatan yang tertunda pada tahun sebelumnya dapat dilaksanakan, dan penerimaan daerah juga mulai pulih. Pada tahun 2021-2023 capaian selalu diatas 95% menunjukkan kinerja yang baik. Fluktuasi kecil antara tahun-tahun ini (penurunan tipis) disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang tidak terlalu signifikan. Sementara di tahun 2024 capaian menurun menjadi 90% karena tahun pemilu sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Sedangkan untuk capaian kinerja program dan kegiatan rata-rata keberhasilan kegiatan dengan interval nilai 100% atau kegiatan dengan capaian kinerja sangat baik. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kegiatan dengan capaian kinerja adalah:
a.Ketersediaan Sumber Daya 1) Tersedianya Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur yang mempunyai kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan akan sangat mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. 2) Tersedianya Anggaran Adanya dukungan APBD didalam pencapaian target-target indikator kinerja dan anggaran yang cukup serta pengelolaan keuangan yang efektif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan 3) Tersedianya Sumber Daya Material Ketersediaan peralatan, teknologi, dan bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan atau adanya dukungan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas
b.Komitmen yang tinggi dari kepala organisasi perangkat daerah yang diikuti seluruh jajaran organisasi perangkat daerah di dalam pencapaian target indikator kinerja;
c.Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo, partai politik dan organisasi perangkat daerah teknis terkait. Sebagai bagian dari komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dokumen ini juga memuat Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan selama periode 2020 hingga 2024. Tabel berikut merinci indikator-indikator kinerja, target yang telah ditetapkan, dan realisasi capaian di setiap urusan. Data ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kemajuan yang telah dicapai, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut dan strategi perbaikan di masa mendatang. Berikut Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan selama periode 2020 hingga 2024 yang tersaji pada Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020-2024: Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020-2024 No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Indikator Tujuan PD : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 92,22 90,53 91,93 90,53 Tujuan PD : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2 Indikator Tujuan PD : Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 100 100 100 100 Tujuan PD : Mewujudkan Sekretariat DPRD yang mampu mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD 3 Indikator Sasaran PD : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 92,22 90,53 91,93 90,53 Sasaran PD : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 4 Indikator Sasaran PD : Tersusun dan Terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD dan RKPD 100 100 100 100 Sasaran PD : Terselenggaranya dukungan Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD baik di tingkat pusat ataupun di daerah saat ini sangat dituntut untuk memiliki kinerja yang baik dan terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Selain penguatan dari sisi kelembagaan dan anggota Dewannya sendiri, kinerja anggota DPRD sangat didukung oleh Sekretariat DPRD. Karena kinerja Sekretariat DPRD yang baik akan sangat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD. Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal. Kondisi internal terdiri atas kekuatan dan kelemahan, yaitu :
a.Kekuatan Dukungan anggaran yang relatif besar. Dengan dukungan anggaran yang relatif besar, diharapkan dapat mendukung program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Adanya ketepatan dan kepastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan. Adanya Koordinasi yang cukup baik antara DPRD dengan Sekretariat DPRD Adanya produk peraturan perundang-undangan yang mengatur eksistensi Sekretariat DPRD. Hal ini dapat lebih mendukung peran aktif Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dikarenakan adanya dasar hukum yang melandasinya keberadaan Sekretariat DPRD.
b.Kelemahan o Kompetensi SDM Sekretariat DPRD yang belum optimal. Hal ini, menyebabkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur menjadi tidak berjalan dengan baik yang akhirnya mengurangi kualitas kinerja pelayanan. o Ketersediaan Sarana dan Prasarana, serta teknologi informasi yang masih kurang sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.
c.Peluang ● Peningkatan standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD. Dengan adanya kebutuhan standar pelayanan yang tinggi, maka Sekretariat DPRD akan bekerja sebaik mungkin untuk memenuhi standar tersebut, yang pada akhirnya ini akan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD. ● Dukungan Sarana dan Prasarana Tekonologi Digitalisasi diharapkan dengan adanya sarana dan prasarana teknologi yang lengkap maka akan menunjang kinerja sekretariat DPRD dalam meningkatkan pelayanan tugas dan fungsi DPRD. ● Adanya potensi SDM para Anggota DPRD yang dapat dikembangkan. Dengan seringnya anggota DPRD mengikuti kegiatan bimtek, workshop atau sosialisasi. Maka diharapkan SDM anggota DPRD akan terus berkembang yang menjadikan anggota DPRD menjadi lebih berkompeten dan berwawasan. Dan hal ini diharapkan dapat ditularkan kepada aparatur Sekretariat DPRD sehingga dapat mendukung terciptanya aparatur SDM aparatur Sekretariat DPRD yang baik dan berkualitas yang dapat menunjang peningkatkan kinerja Sekretariat DPRD. ● Optimalisasi kegiatan Reses sebagai media aspirasi masyarakat, dengan adanya antusias masyarakat dalam memberikan aspirasi, dapat mendorong kinerja Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada anggota DPRD, dimana anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang berwajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, maka Sekretariat DPRD harus memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat.
d.Tantangan Dinamika kegiatan Dewan. Profesionalitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD dengan cara Memberikan pelayanan yang professional terhadap pelaksanaan fungsi dan alat kelengkapan DPRD Perlunya meningkatkan pengetahuan di bidang Teknologi Informasi untuk membantu peningkatan kinerja, diharapkan output pekerjaan yang dihasilkan dapat lebih maksimal. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Optimalisasi Jaringan Komunikasi Meningkatnya daya kritis masyarakat. Dengan semakin kritisnya masyarakat, yang menuntut pelayanan yang diberikan berjalan baik dan sempurna, walau terkadang pelayanan yang diberikan sudah cukup baik, namun terus dipandang kurang.Hal ini dapat menurunkan semangat kerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau anggota DPRD 2.1.5. Kelompok sasaran layanan Sekretariat DPRD Kelompok sasaran layanan Sekretariat DPRD adalah anggota DPRD. Sekretariat DPRD memiliki tugas untuk menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis untuk meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternal merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Sekretariat DPRD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Sekretariat DPRD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Sekretariat DPRD untuk lima tahun kedepan. 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo serta Peraturan Bupati Purworejo Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo, Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD, Sekretariat DPRD dituntut untuk dapat bersinergi dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan DPRD. Pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dalam bentuk fasilitasi-fasilitasi baik secara administratif maupun keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya antara lain adalah :
a.Kompetensi SDM yang belum memadai.
b.Masih rendahnya kualitas administrasi
c.Adanya perubahan peraturan perundangan yang terjadi secara dinamis
d.Masih lemahnya koordinasi dengan lembaga lain
e.Rendahnya motivasi dan disiplin kerja pegawai 2.2.2. Isu Strategis Sekretariat DPRD dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Adapun hal-hal yang menjadi isu-isu strategis di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo :
a.Peningkatan efektivitas operasional melalui optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana, pengembangan sistem informasi manajemen yang terintegrasi, pengembangan sistem administrasi keuangan dan kesekretariatan yang efisien
b.Pemantauan Peraturan Perundang-undangan melalui Perluasan pemahaman terhadap perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi DPRD serta Penguatan kapasitas SDM dalam memahami dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan
c.Perbaikan Koordinasi dan Integrasi melalui Peningkatan kualitas koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan serta Peningkatan komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan
d.Penerapan Reformasi Birokrasi melalui pengembangan budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan pelayanan yang berkualitas serta Peningkatan disiplin aparatur dan akuntabilitas kinerja Tabel 2.4 Isu Strategis Perangkat Daerah Visi dan misi Bupati Purworejo terpilih Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Purworejo tahun 2025 – 2029 adalah “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)”. Untuk mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan 5 (lima) misi Kabupaten Purworejo sebagai berikut:
1. 1.Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kompeten, Produktif, dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Lingkungan Masyarakat yang Sehat, Berbudaya, dan Sejahtera.
2. 2.Meningkatkan Pemerataan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Wilayah.
3. 3.Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana.
4. 4.Meningkatkan Produktivitas dan Inklusivitas ekonomi Melalui Peran Serta dan Kontribusi Pelaku Ekonomi Lokal yang Mendukung Ketahanan Pangan.
5. 5.Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Inovatif berbasis Teknologi Informasi. Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo mengemban Misi ke- 5 (kelima) yaitu “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Inovatif berbasis Teknologi Informasi”, yang mana berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo dalam membantu Bupati melaksanakan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Sejalan dengan visi dan misi dimaksud, Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo sebagai salah satu elemen dari sistem penyelenggaraan pemerintahan bidang dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purworejo. Kegiatan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang mendukung misi ke-5 (kelima) adalah:
6. 1.Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
7. 2.Pembahasan Kebijakan Anggaran
8. 3.Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
9. 4.Peningkatan Kapasitas DPRD
10. 5.Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
11. 6.Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
12. 7.Fasilitasi Tugas DPRD 3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029 Berpedoman pada dokumen RPJMD 2025-2029 Kabupaten Purworejo Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode Tahun 2025-2029, yaitu: “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, Dan Inovatif (Purworejo Berseri)”. Untuk mewujudkan visi “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)” ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut.
13. 1.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera.
14. 2.Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah.
15. 3.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup san ketahanan bencana.
16. 4.Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ketahanan pangan.
17. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.
18. 6.Tujuan yang ditetapkan berdasarkan misi pembangunan lima tahun ke depan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.
19. 7.Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
20. 8.Peningkatan pemerataan aksesibilitas dan kobektivitas infrastruktur wilayah;
21. 9.Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju net zero emission;
22. 10.Peningkatan produktivitas perekonomian daerah;
23. 11.Pemerataan dan inklusivitas perekonomian daerah;
24. 12.Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi. Gambar 3.1 Konsep Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No : 2 Tahun 2025 Maka berpedoman pada visi dan misi bupati yang sudah dituangkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dan berpedoman sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi” maka dirumuskan tujuan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 selaras dengan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah: “ Meningkatkan kualitas layanan penyelenggaran fungsi DPRD dan Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah “ Sementara itu sasaran adalah kondisi yang menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang ditetapkan berdasarkan misi pembangunan lima tahun ke depan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
25. 1.Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan dan budaya literasi masyarakat;
26. 2.Meningkatnya derajat kesehatan untuk masyarakat;
27. 3.Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan ketahanan sosial budaya;
28. 4.Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah serta kualitas infrastruktur dasar permukiman;
29. 5.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
30. 6.Menurunnya risiko bencana;
31. 7.Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah yang berbasis pada sektor unggulan melalui peningkatan kapasitas dan ekosistem riset dan inovasi;
32. 8.Meningkatnya kondusivitas ekosistem investasi daerah melalui kolaborasi lintas sektoral;
33. 9.Menurunnya ketidakcukupan konsumsi pangan;
34. 10.Meningkanya akses masyarakat terhadap lapangan kerja;
35. 11.Menurunnya ketimpangan pengeluaran penduduk;
36. 12.Meningkatnya pembangunan desa;
37. 13.Meningkatnya profesionalisme dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
38. 14.Meningkatnya pelayanan publik yang responsif dan inovatif;
39. 15.Meningkatnya kondusivitas wilayah. Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No : 2 Tahun 2025 Dengan berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran daerah yang sudah ditetapkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dan berpedoman sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD maka dirumuskan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah:
40. 1.Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
41. 2.Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaran fungsi DPRD Tabel 3.1 (TC. 25) Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Indikator Tujuan/Sasaran Target Kinerja Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 S5, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas layanan penyelenggaran fungsi DPRD dan Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah 68.02 70.45 72.89 75.33 77.76 80.20 Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD 80.93 81.00 81.50 82.00 82.50 83.00 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah 68.02 70.45 72.89 75.33 77.76 80.20 Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaran fungsi DPRD Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD 80.93 81.00 81.50 82.00 82.50 83.00 3.3. Strategi dan Arah Kebijakan 3.3.1. Strategi Strategi merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif. Dalam pelaksanaannya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo berupaya meningkatkan integritas dan kredibilitas sehingga dapat bekerja secara professional dan efisien yang terkandung dalam peran strategis. Adapun strategi yang akan dilakukan adalah memberikan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang meliputi fungsi pengawasan, penganggaran dan pembentukan peraturan daerah, yaitu dengan :
a.Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas SDM melalui peningkatan kompetensi SDM Sekretariat DPRD termasuk pelatihan, pengembangan karir dan peningkatan kualitas SDM serta Penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan evaluasi kinerja secara berkala
b.Meningkatkan efektivitas operasional melalui optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana, pengembangan sistem informasi manajemen yang terintegrasi, pengembangan sistem administrasi keuangan dan kesekretariatan yang efisien
c.Melaksanakan pemantauan Peraturan Perundang-undangan melalui Perluasan pemahaman terhadap perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi DPRD serta Penguatan kapasitas SDM dalam memahami dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan
d.Melaksanakan perbaikan koordinasi dan integrasi melalui peningkatan kualitas koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan serta Peningkatan komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan
e.Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pengembangan budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan pelayanan yang berkualitas serta Peningkatan disiplin aparatur dan akuntabilitas kinerja Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap V 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 Menguatkan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas inovasi, digitalisasi pemerintahan, dan kondusivitas wilayah dengan mendorong partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar pihak Meningkatkan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas inovasi, digitalisasi pemerintahan, dan kondusivitas wilayah dengan mendorong partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar pihak Memantapkan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas inovasi, digitalisasi pemerintahan, dan kondusivitas wilayah dengan mendorong partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar pihak Mewujudkan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas inovasi, digitalisasi pemerintahan, dan kondusivitas wilayah dengan mendorong partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar pihak Meneguhkan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas inovasi, digitalisasi pemerintahan, dan kondusivitas wilayah dengan mendorong partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar pihak Menguatkan sistem menejemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Memantapkan Kapasitas Sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah 3.3.2. Lokus Rencana Strategis Perangkat Daerah Lokus atau ruang lingkup Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 mencakup wilayah kerja dan kelompok sasaran yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Penentuan lokus ini penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran. Adapun lokus pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo diterapkan pada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purworejo yang menjadi kelompok sasaran pelayanan serta pada pihak ekternal terkait yang mendukung pencapaian kinerja Sekretariat DPRD. 3.3.3 Arah Kebijakan Kebijakan pada dasarnya merupakan rangkaian konsep dan dasar rencana yang telah disepakati pihak terkait dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan pada organisasi / Perangkat Daerah, atau petunjuk bagi setiap usaha agar tercapai kelancaran dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi. Adapun kebijakan pada Sekretariat DPRD adalah mengoptimalkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui peningkatan kualitas fasilitasi terhadap alat kelengkapan, yaitu dengan :
a.Meningkatan kompetensi SDM Sekretariat DPRD termasuk pelatihan, pengembangan karir dan peningkatan kualitas SDM
b.Menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan evaluasi kinerja secara berkala
c.Mengoptimalkan pemanfaatan sarana prasarana, pengembangan sistem informasi manajemen yang terintegrasi, pengembangan sistem administrasi keuangan dan kesekretariatan yang efisien
d.Melaksanakan perluasan pemahaman terhadap perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi DPRD
e.Melaksanakan penguatan kapasitas SDM dalam memahami dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan
f.Meningkatkan kualitas koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan serta meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan
g.Mengembangkan budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan pelayanan yang berkualitas serta meningkatkan disiplin aparatur dan akuntabilitas kinerja Rumusan arah kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo dapat dilihat secara rinci pada tabel di bawah ini : Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra PD NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET 1 2 3 4 5 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Arah Kebijakan 2026 : Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Arah Kebijakan 2026 yang dilaksanakan melalui aktifitas : Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik yang dilaksanakan melalui aktivitas penguatan kualitas layanan penyelenggaraan fungsi DPRD dan Penguatan akuntabilitasi kinerja Perangkat Daerah Arah Kebijakan 2027 : Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Arah Kebijakan 2027 yang dilaksanakan melalui aktifitas : Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui aktivitas penguatan kualitas layanan penyelenggaraan fungsi DPRD dan Penguatan akuntabilitasi kinerja Perangkat Daerah Arah Kebijakan 2028 : Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Arah Kebijakan 2028 yang dilaksanakan melalui aktifitas : Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui aktivitas penguatan kualitas layanan penyelenggaraan fungsi DPRD dan Penguatan akuntabilitasi kinerja Perangkat Daerah Arah Kebijakan 2029 : Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Arah Kebijakan 2029 yang dilaksanakan melalui aktifitas : Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui aktivitas penguatan kualitas layanan penyelenggaraan fungsi DPRD dan Penguatan akuntabilitasi kinerja Perangkat Daerah Arah Kebijakan 2030 : Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Arah Kebijakan 2030 yang dilaksanakan melalui aktifitas : Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui aktivitas penguatan kualitas layanan penyelenggaraan fungsi DPRD dan Penguatan akuntabilitasi kinerja Perangkat Daerah Program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD dan program yang tidak mendukung secara langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No : 2 Tahun 2025 Adapun teknik merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini : 1 2 3 4 5 6 7 8 S5, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Fungsi DPRD dan Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Layanan terhadap DPRD Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja,pelayanan umum, kepegwaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil : Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keluaran :Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Hasil : Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Hasil : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Keluaran : Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Hasil : Terlayaninya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Hasil : Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Keluaran : Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Penyediaan Bahan/Material PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PERANGKAT DAERAH SASARAN PERANGKAT DAERAH OUTCOME OUTPUT INDIKATOR NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PERANGKAT DAERAH SASARAN PERANGKAT DAERAH OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Hasil : Diadakannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Keluaran : Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Hasil : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran :Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Hasil : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keluaran : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Hasil : Terlayaninya Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Keluaran : Jumlah Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Hasil : Terlayaninya Administrasi DPRD Keluaran : Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD Layanan Administrasi DPRD Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PERANGKAT DAERAH SASARAN PERANGKAT DAERAH OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan fungsi DPRD Indeks Kepuasan Layanan terhadap DPRD Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase Penetapan Ranperda Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Hasil : Terbentuknya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik Penyusunan Tata Tertib DPRD Hasil : Terbahasnya Kebijakan Anggaran Keluaran : Jumlah Dokumen hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran Pembahasan Kebijakan Anggaran Pembahasan KUA dan PPAS Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Pembahasan APBD Pembahasan APBD Perubahan Pembahasan Laporan Semester Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Hasil : Terawasinya Penyelenggaraan Pemerintahan Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pengawasan Penggunaan Anggaran Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN PERANGKAT DAERAH SASARAN PERANGKAT DAERAH OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Hasil : Meningkatnya Kapasitas DPRD Keluaran : Jumlah Dokumen hasil Peningkatan Kapasitas DPRD Peningkatan Kapasitas DPRD Orientasi DPRD Pendalaman Tugas DPRD Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Penyusunan Program Kerja DPRD Publikasi dan Dokumentasi Dewan Hasil : Terserap dan Terhimpunnya Aspirasi Masyarakat Keluaran : Jumlah Dokumen hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Kunjungan Kerja dalam Daerah Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Pelaksanaan Reses Hasil : Terlaksana dan Terawasinya Kode Etik DPRD Keluaran : Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Penyusunan Kode Etik DPRD Pengawasan Kode Etik DPRD Hasil : Terbahasnya Kerja Sama Daerah Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kerja Sama Pembahasan Kerja Sama Daerah Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Hasil : Terfasilitasinya Tugas DPRD Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Tugas DPRD Fasilitasi Tugas DPRD Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Adapun uraian SubKegiatan pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel 4.2 (TC.27) berikut: Tabel 4.2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL

(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 1 Meningkatkan kualitas layanan penyelenggaran fungsi DPRD dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 0 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 80,2 Indeks Kepuasan Layanan terhadap DPRD Angka 0 81 81,5 82 82,5 83 83 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 0 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 80,2 4.02 SEKRETARIAT DPRD 40.432.428.692 39.560.443.000 35.259.752.000 35.259.752.000 35.259.752.000 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah % 100 100 40.432.428.692 100 39.560.443.000 100 35.259.752.000 100 35.259.752.000 100 35.259.752.000 100 Bagian Umum dan Keuangan Kabupaten Purworejo 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 2 24 20.627.200 24 33.397.310 24 35.067.176 24 36.820.534 24 38.661.561 120 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 15 22 15.902.200 22 16.697.310 22 17.532.176 22 18.408.784 22 19.329.223 103 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 6 24 4.725.000 24 11.400.000 24 11.970.000 24 12.568.500 24 13.196.925 102 4.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Dokumen 0 0 0 1 5.300.000 1 5.565.000 1 5.843.250 1 6.135.413 4 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan 45 45 4.183.825.543 45 3.987.314.055 45 4.186.679.758 45 4.396.013.746 45 4.615.814.433 45 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Or/bln 35 32 4.155.979.543 32 3.958.075.755 32 4.155.979.543 32 4.363.778.520 32 4.581.967.446 160 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 0 44 27.846.000 44 29.238.300 44 30.700.215 44 32.235.226 44 33.846.987 176 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Laporan 0 11 11 11 11 11 55 4.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlayaninya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen 0 0 21 39.750.000 21 43.725.000 21 48.097.500 21 52.907.250 84 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 0 0 0 50 39.750.000 50 43.725.000 50 48.097.500 50 52.907.250 150 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 8 8 359.857.500 8 399.050.375 8 419.002.895 8 439.953.039 8 461.950.689 8 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 1 11.622.500 1 12.203.625 1 12.813.806 1 13.454.497 1 14.127.221 5 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 1 21.992.700 1 23.092.335 1 24.246.952 1 25.459.299 1 26.732.264 5 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 1 69.012.000 1 72.462.600 1 76.085.730 1 79.890.017 1 83.884.517 5 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 1 23.433.000 1 24.604.650 1 25.834.883 1 27.126.627 1 28.482.958 5 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 3 3 22.764.000 3 23.902.200 3 25.097.310 3 26.352.176 3 27.669.784 16 4.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket 1 1 46.312.300 1 48.627.915 1 51.059.311 1 53.612.276 1 56.292.890 5 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12 40.810.000 12 42.850.500 12 44.993.025 12 47.242.676 12 49.604.810 60 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 12 123.911.000 12 130.106.550 12 136.611.878 12 143.442.471 12 150.614.595 60 4.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Laporan 0 0 0 2 21.200.000 2 22.260.000 2 23.373.000 2 24.541.650 8 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Diadakannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan unit 11 0 6 146.034.900 6 146.034.900 6 2.811.214.900 12 252.494.900 30 4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan unit 0 0 0 0 0 0 0 4 2.558.720.000 0 0 4 4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan unit 0 0 0 0 0 0 0 1 106.460.000 1 106.460.000 1 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan unit 0 0 0 1 146.034.900 1 146.034.900 1 146.034.900 1 146.034.900 21 4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan unit 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan 2 24 2.809.932.196 24 2.950.428.806 24 3.097.950.246 24 3.252.847.759 24 3.415.490.146 120 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 12 366.124.000 12 384.430.200 12 403.651.710 12 423.834.296 12 445.026.010 60 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 12 2.443.808.196 12 2.565.998.606 12 2.694.298.536 12 2.829.013.463 12 2.970.464.136 60 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan 5 9 1.010.405.000 9 1.060.925.250 9 1.113.971.513 9 1.169.670.089 9 1.228.153.593 50 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 4 5 204.850.000 5 215.092.500 5 225.847.125 5 237.139.481 5 248.996.455 25 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 25 25 488.990.000 25 513.439.500 25 539.111.475 25 566.067.049 25 594.370.401 125 4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 38 50 24.750.000 50 25.987.500 50 27.286.875 50 28.651.219 50 30.083.780 250 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 7 7 233.550.000 7 245.227.500 7 257.488.875 7 270.363.319 7 283.881.485 35 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 25 28 58.265.000 28 61.178.250 28 64.237.163 28 67.449.021 28 70.821.472 140 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Terlayaninya Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Jumlah Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Laporan 3 3 29.676.737.853 3 28.566.161.074 3 23.721.070.220 3 20.484.071.627 3 22.442.163.481 24 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD Or / Bln 45 45 29.080.114.493 45 27.939.706.546 45 23.063.292.966 45 19.793.405.509 45 21.716.964.058 225 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan Paket 1 1 531.428.000 1 557.999.400 1 585.899.370 1 615.194.339 1 645.954.055 5 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Terlaksananya Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD Orang 28 45 65.195.360 45 68.455.128 45 71.877.884 45 75.471.779 45 79.245.368 225 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Terlayaninya Administrasi DPRD Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD Laporan 13 13 2.371.043.400 13 2.377.381.230 13 2.496.250.292 13 2.621.062.806 13 2.752.115.947 78 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Laporan 1 1 126.756.600 1 133.094.430 1 139.749.152 1 146.736.609 1 154.073.440 5 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan Paket 4 4 2.244.286.800 4 2.244.286.800 4 2.356.501.140 4 2.474.326.197 4 2.598.042.507 20 2 Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaran fungsi DPRD Indeks Kepuasan Layanan terhadap DPRD Angka 0 81 81,5 82 82,5 83 83 4.02 SEKRETARIAT DPRD 22.447.872.500 22.589.724.000 22.447.873.000 22.802.549.000 28.162.829.000 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan % 0 100 22.447.872.500 100 22.589.724.000 100 22.447.873.000 100 22.802.549.000 100 28.162.829.000 100 Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Kabupaten Purworejo Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian perundang - undangan Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N % 100 100 100 100 100 100 100 Bagian Legislasi dan Publikasi Kabupaten Purworejo KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) Persentase Penetapan Raperda Tahun N % 100 100 100 100 100 100 100 Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Kabupaten Purworejo 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Terbentuknya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dokumen 25 26 1.803.122.000 26 1.893.278.100 26 1.987.942.006 26 2.087.339.106 26 2.191.706.061 130 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah dokumen 1 1 11.130.000 1 11.686.500 1 12.270.825 1 12.884.366 1 13.528.585 5 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dokumen 12 15 991.473.000 15 1.041.046.650 15 1.093.098.983 15 1.147.753.932 15 1.205.141.628 75 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan dokumen 5 5 282.977.000 5 297.125.850 5 311.982.143 5 327.581.250 5 343.960.312 25 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi dokumen 7 5 517.542.000 5 543.419.100 5 570.590.055 5 599.119.558 5 629.075.536 25 4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD Tersusunnya Tata Tertib DPRD Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Terbahasnya Kebijakan Anggaran Jumlah Dokumen hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran dokumen 5 6 622.028.000 6 653.129.400 6 685.785.871 6 720.075.164 6 756.078.921 30 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS dokumen 1 1 144.519.000 1 151.744.950 1 159.332.198 1 167.298.807 1 175.663.748 5 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dokumen 1 1 80.625.000 1 84.656.250 1 88.889.063 1 93.333.516 1 98.000.191 5 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Terlaksananya Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD dokumen 1 1 295.900.000 1 310.695.000 1 326.229.750 1 342.541.238 1 359.668.299 5 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan dokumen 1 1 87.384.000 1 91.753.200 1 96.340.860 1 101.157.903 1 106.215.798 5 4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD dokumen 1 1 13.600.000 1 14.280.000 1 14.994.000 1 15.743.700 1 16.530.885 5 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Terawasinya Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dokumen 7 7 68.665.000 7 75.498.250 7 79.273.164 7 83.236.821 7 87.398.662 35 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Laporan 1 1 1.750.000 1 1.837.500 1 1.929.375 1 2.025.844 1 2.127.136 5 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Laporan 1 1 1.750.000 1 1.837.500 1 1.929.375 1 2.025.844 1 2.127.136 5 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Laporan 1 1 1.875.000 1 1.968.750 1 2.067.188 1 2.170.547 1 2.279.074 5 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Laporan 1 1 1.625.000 1 1.706.250 1 1.791.563 1 1.881.141 1 1.975.198 5 4.02.02.2.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Dokumen 1 1 2.450.000 1 2.572.500 1 2.701.125 1 2.836.181 1 2.977.990 5 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran Dokumen 1 0 0 1 3.400.000 1 3.570.000 1 3.748.500 1 3.935.925 5 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dokumen 1 1 59.215.000 1 62.175.750 1 65.284.538 1 68.548.764 1 71.976.203 5 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Meningkatnya Kapasitas DPRD Jumlah Dokumen hasil Peningkatan Kapasitas DPRD Dokumen 5 5 1.842.249.000 5 2.768.137.810 5 2.906.544.701 6 3.334.021.936 5 3.204.465.532 26 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD Terselenggaranya Orientasi DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 1 282.150.000 0 0 1 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD Dokumen 1 1 1.026.000.000 1 1.077.300.000 1 1.131.165.000 1 1.187.723.250 1 1.247.109.413 5 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli Orang 53 50 198.154.800 50 563.176.800 50 591.335.640 50 620.902.422 50 651.947.543 250 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi Orang 84 84 287.461.200 84 301.834.260 84 316.925.973 84 332.772.272 84 349.410.885 420 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Terselenggaranya Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Tersusunnya Rencana Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD Dokumen 1 1 2.491.000 1 2.615.550 1 2.746.328 1 2.883.644 1 3.027.826 5 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD Dokumen 1 1 328.142.000 1 823.211.200 1 864.371.760 1 907.590.348 1 952.969.865 5 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Terserap dan Terhimpunnya Aspirasi Masyarakat Jumlah Dokumen hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Dokumen 3 3 7.361.892.800 3 7.382.070.300 3 7.383.381.675 3 7.384.758.619 3 7.386.204.410 15 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD Laporan 1 0 0 1 19.875.000 1 20.868.750 1 21.912.188 1 23.007.797 3 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun Dokumen 1 1 6.050.000 1 6.352.500 1 6.670.125 1 7.003.631 1 7.353.813 5 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Terlaksananya Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses Dokumen 3 3 7.355.842.800 3 7.355.842.800 3 7.355.842.800 3 7.355.842.800 3 7.355.842.800 15 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Terlaksana dan Terawasinya Kode Etik DPRD Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Dokumen 3 0 2 5.275.000 2 5.538.750 2 5.815.688 2 6.106.472 10 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Dokumen 1 0 0 1 2.650.000 1 2.782.500 1 2.921.625 1 3.067.706 3 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD Laporan 1 0 0 1 2.625.000 1 2.756.250 1 2.894.063 1 3.038.766 3 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Terbahasnya Kerja Sama Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kerja Sama Daerah Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 4.02.02.2.07.0001 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Terfasilitasinya Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Tugas DPRD Dokumen 4 4 10.749.915.700 4 9.812.335.140 4 9.399.406.833 4 9.187.301.666 4 14.530.868.942 20 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Dokumen 1 1 8.284.033.700 1 7.342.416.340 1 6.928.429.393 1 6.715.212.654 1 10.284.033.700 5 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun Laporan 1 0 0 1 3.180.000 1 3.339.000 1 3.505.950 1 3.681.248 3 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Dokumen 1 1 17.136.000 1 17.992.800 1 18.892.440 1 19.837.062 1 20.828.915 5 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Dokumen 1 1 2.448.746.000 1 2.448.746.000 1 2.448.746.000 1 2.448.746.000 1 4.222.325.079 5 Jumlah 62.880.301.192 62.150.167.000 57.707.625.000 58.062.301.000 63.422.581.000 Selanjutnya untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah tidak dapat dilakukan tanpa dukungan yang kuat dari berbagai sektor. Oleh karena itu, implementasi kegiatan pendukung prioritas pembangunan dirancang secara strategis untuk mendukung pencapaian setiap target untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan secara keseluruhan. Berikut subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah dalam tabel di bawah ini : DI EXCEL TERTULIS TABEL 4.4 Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 4.2. Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2025- 2029 disusun sebagai pedoman strategis yang tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga turut mendukung visi pembangunan yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun provinsi. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan, Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk menyelaraskan program dan kegiatan dengan kebijakan strategis pusat dan provinsi, serta memberikan dukungan terhadap agenda pembangunan nasional. Lebih dari itu, Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo berpartisipasi dan berkontribusi pada kegiatan unggulan daerah yang bertujuan untuk memajukan Kabupaten Purworejo, serta memastikan bahwa setiap upaya selaras dengan tujuan pembangunan yang terintegrasi, dengan memberikan dukungan terhadap Asta Cita Presiden, Program Delegasi Provinsi dan Program Prioritas Bupati melalui beberapa poin sebagai berikut:
1. a.Penjabaran Program yang Mendukung Program Nasional (Asta Cita dan Program Strategis Nasional) Tabel 4.4 Program yang Mendukung Program Nasional (Asta Cita) No Asta Cita Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026 Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah 7 Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui pembentukan Perda dan Peraturan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui pembentukan Perda dan Peraturan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Set. DPRD Set. DPRD
2. b.Penjabaran Program yang Mendukung Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi) Tabel 4.5 Program yang Mendukung Program Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi) No Program Delegasi Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026 13 Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa Peningkatan kinerja DPRD melalui peningkatan kapasitas DPRD Set. DPRD Set. DPRD Peningkatan kinerja DPRD melalui peningkatan kapasitas DPRD 4.3. Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Indikator kinerja utama (IKU) diperlukan dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Berikut Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo, adalah sebagai berikut : Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Dpr Kabupaten Purworejo NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 Meningkatkan kualitas layanan penyelenggaran fungsi DPRD dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Indeks Kepuasan Layanan terhadap DPRD Angka 80,93 81,00 81,50 82,00 82,50 83,00 Meningkatkan kualitas layanan penyelenggaran fungsi DPRD dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah 2 Nilai Sakip Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Indeks Kepuasan Layanan terhadap DPRD Angka 80,93 81,00 81,50 82,00 82,50 83,00 Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaran fungsi DPRD Sementara itu Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah yang menggambarkan keberhasilan kinerja suatu perangkat daerah yang diukur dengan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), indikator kinerja lainnya yang digunakan yang diintegrasikan dalam rumusan yang terukur dan kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada publik. Rumusan indikator kinerja disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja. Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo tidak mengemban Indikator Kinerja Kunci ( nihil). Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Dpr Kabupaten Purworejo NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NIHIL Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-
  1. 2029.Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap tahunnya. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:
3. a.Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap tahun.
4. b.Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
5. c.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat. 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:
6. a.Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
7. b.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
8. d.Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Penyusunan Renstra Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyediakan dokumen perencanaan yang selaras dengan dinamika pembangunan daerah, nasional, dan global, serta memperkuat integrasi perencanaan berbasis data, riset, dan inovasi. Bapperida memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah berjalan secara efektif, efisien, responsif, dan berbasis bukti, sehingga dokumen Renstra harus mampu memberikan arah yang jelas terhadap pengembangan fungsi perencanaan, penelitian, dan inovasi daerah. Selain itu, penyusunan Renstra ini juga didasarkan pada visi Kepala Daerah Kabupaten Purworejo, yaitu Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri), khususnya kontribusi Bapperida dalam Misi ke-5, yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi; dan Mengembangkan riset dan inovasi untuk memperkuat daya saing daerah. Renstra Bapperida 2025–2029 menjadi penting untuk menjamin kesinambungan arah pembangunan daerah, menyediakan acuan perencanaan bagi seluruh program dan kegiatan Bapperida, mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Purworejo, menyesuaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan riset terhadap perubahan kebijakan pusat termasuk transformasi digital, tata kelola pemerintahan, dan inovasi daerah, serta menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapperida setiap tahun dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dengan demikian, penyusunan Renstra Bapperida 2025– 2029 merupakan kebutuhan strategis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, perencanaan yang berkualitas, dan riset yang berorientasi pada pemecahan masalah daerah. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:
  1. 1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
  9. 9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
  10. 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
  11. 11.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  16. 16.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029.
  17. 17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
  18. 18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  19. 19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
  20. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10- 133/2021);
  21. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
  22. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10- 206/2024);
  23. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025);
  24. 24.Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2024 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo. 1.3. Maksud dan Tujuan
  25. 1.Maksud Maksud penyusunan Renstra Bapperida 2025–2029 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Purworejo, serta memastikan konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan arah kebijakan Kepala Daerah, RPJMD Kabupaten Purworejo, dan regulasi nasional.
  26. 2.Tujuan Renstra ini disusun dengan tujuan untuk:
  27. 1.Menetapkan arah pembangunan Bapperida dalam lima tahun ke depan;
  28. 2.Menyusun tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah;
  29. 3.Menyediakan dasar perumusan program dan kegiatan yang efektif, terukur, dan berbasis kinerja;
  30. 4.Menjamin sinergi antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan daerah;
  31. 5.Memperkuat perencanaan berbasis data, riset, inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. 1.4. Sistematika Penulisan Renstra Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025– 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut: I. BAB I PENDAHULUAN, yang memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan; II. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, yang memaparkan Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah meliputi Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah, serta Kelompok Sasaran Layanan, dan juga memuat Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, termasuk Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis; III. BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN, yang berisi Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, serta Strategi dan Arah Kebijakan; IV. BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, yang mencakup Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, Dukungan terhadap Program Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah, serta Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan V. BAB V PENUTUP, yang memuat kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Pelaksanaan kedua urusan tersebut berlandaskan pada sejumlah regulasi, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Bapperida. Melalui dasar hukum tersebut, Bapperida memperoleh mandat strategis untuk mengoordinasikan proses perencanaan pembangunan, mengintegrasikan perencanaan berbasis data, memfasilitasi penyusunan kebijakan pembangunan, mengembangkan inovasi daerah, serta melaksanakan fungsi monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah. Sebagai institusi perencana dan motor penggerak inovasi daerah, Bapperida berperan penting dalam memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan Kabupaten Purworejo berjalan secara sistematis, terarah, efektif, dan berbasis bukti. Pelayanan yang diberikan mencakup penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan; koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah; pengelolaan dan pemanfaatan data sektoral; fasilitasi riset dan pengembangan kebijakan; serta pembinaan ekosistem inovasi perangkat daerah dan masyarakat. Gambaran pelayanan dalam bab ini disusun berdasarkan evaluasi kinerja lima tahun terakhir (2020–2024), analisis diagnostik, ketersediaan sumber daya, serta tinjauan terhadap tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perencanaan, riset, dan inovasi daerah. Seluruh data dan informasi disajikan secara analitis melalui tabel, grafik, dan uraian yang merangkum temuan utama, sehingga tidak hanya memaparkan angka tetapi memberikan makna terhadap capaian dan ruang perbaikan yang perlu menjadi perhatian dalam periode Renstra 2025–2029. Selanjutnya, untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kapasitas kelembagaan, subbab berikutnya menguraikan tugas, fungsi, dan struktur organisasi Bapperida Kabupaten Purworejo. 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2024 Tanggal 29 november 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo menetapkan bahwa Bapperida Kabupaten Purworejo bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bapperida Kabupaten Purworejo mempunyai fungsi:
  32. 1.Perumusan kebijakan bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
  33. 2.Pelaksanaan kebijakan bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
  34. 3.Pelaksanaan koordinasi bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
  35. 4.Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
  36. 5.Pelaksanaan administrasi Badan bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; dan
  37. 6.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun susunan organisasi Bapperida Kabupaten Purworejo terdiri atas :
  38. 1.Kepala Bapperida;
  39. 2.Sekretariat;
9. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  1. 3.Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
  2. 4.Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  3. 5.Bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan;
  4. 6.Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
  5. 7.UPT; dan
  6. 8.Kelompok Jabatan Fungsional; Tugas dan fungsi menurut struktur dan susunan organisasi Bapperida Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :
  7. 1.Kepala Badan Kepala Bapperida bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida
  8. 2.Sekretariat Sekretariat bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Bapperida Fungsi sekretariat adalah sebagai berikut :
10. a.Pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
11. b.Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
12. c.Pengoordinasian pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
13. d.Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
14. e.Pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi;
15. f.Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah; dan
16. g.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bapperida sesuai dengan tugas dan fungsi. Dalam menjalankan tugas dan fungsi bagian Sekretariat Bapperida Kabupaten Purworejo dibantu oleh 1 (satu) Sub Bagian yang menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :
17. a.Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis;
18. b.Memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
19. c.Melakukan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi; dan
20. d.Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
21. a.Menyelenggarakan administrasi barang milik Daerah;
22. b.Menyelenggarakan administrasi umum;
23. c.Menyelenggarakan pengadaaan barang milik Daerah;
24. d.Menyediakan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah;
25. e.Menyelenggarakan pemeliharaan barang milik Daerah;
26. f.Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
27. g.Menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan dan hukum;
28. h.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.
  1. 3.Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bertugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan pendanaan, analisa data dan informasi, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah. Fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:
29. a.Penyusunan bahan program kerja di bidang perencanaan dan pendanaan, analisa data dan informasi, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
30. b.Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan dan pendanaan, analisa data dan informasi, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
31. c.Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pendanaan, analisa data dan informasi, sistem informasi pembangunan Daerah serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
32. d.Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pendanaan, analisa data dan informasi, sistem informasi pembangunan Daerah serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
33. e.Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan pendanaan ,analisa data dan informasi, sistem informasi pembangunan Daerah serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
34. f.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bapperida sesuai dengan tugas dan fungsi.
  1. 4.Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastuktur dan Kewilayahan Bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan bertugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan. Fungsi Bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan sebagai berikut:
35. a.Penyusunan bahan program kerja di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan;
36. b.Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan;
37. c.Pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan;
38. d.Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan;
39. e.Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan; dan
40. f.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bapperida sesuai dengan tugas dan fungsi.
  1. 5.Bidang Ridet dan Inovasi Daerah Bidang riset dan Inovasi Daerah bertugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Invensi dan Inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. Fungsi Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagai berikut :
41. a.Penyusunan bahan program kerja di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, Invensi dan Inovasi;
42. b.Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, Invensi dan Inovasi ;
43. c.Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
44. d.Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta lnvensi dan Inovasi di Daerah;
45. e.Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, Invensi dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah;
46. f.Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi Penelitian lainnya di daerah;
47. g.Penyelenggaraan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
48. h.Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, Invensi dan Inovasi;
49. i.Pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; dan
50. j.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bapperida sesuai dengan tugas dan fungsi.
  1. 6.Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Bagan struktur organisasi Bapperida Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada Gambar 2.1 Gambar 2.1 Struktur organisasi Bapperida Kab. Purworejo 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
51. a.Kondisi Kepegawaian Kondisi kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo menunjukkan komposisi sumber daya manusia yang relatif proporsional dengan tugas dan fungsi kelembagaan. Secara keseluruhan terdapat 30 orang pegawai yang tersebar di lima bidang, yaitu Sekretariat, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Bidang Riset dan Inovasi Daerah. Jumlah pegawai terbanyak berada di Sekretariat sebanyak 10 orang, disusul oleh Bidang Perencanaan sebanyak 7 orang, sedangkan bidang lainnya masing-masing memiliki antara 4–5 orang pegawai. Secara umum, jumlah pegawai ini masih terbatas, namun sudah mampu mendukung pelaksanaan fungsi strategis perencanaan, evaluasi, serta riset dan inovasi daerah. Dari sisi kualifikasi pendidikan, sebanyak 10 orang (33%) pegawai berpendidikan S2, menunjukkan kapasitas akademik yang memadai dalam mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Sebanyak 9 orang (30%) berpendidikan S1, yang berperan penting dalam pelaksanaan teknis dan penyusunan dokumen perencanaan. Pegawai berpendidikan D3 berjumlah 4 orang (13%), dengan fungsi utama mendukung operasional teknis dan administrasi, sedangkan pegawai dengan pendidikan SMA berjumlah 7 orang (23%) dan berperan dalam pelayanan umum serta dukungan administratif. Proporsi ini menunjukkan bahwa kompetensi akademik Bapperida tergolong kuat, meskipun masih terdapat ketergantungan terhadap tenaga administrasi non-akademik tinggi. Dari sisi jenis kelamin, terdapat 13 orang laki-laki (43%) dan 17 orang perempuan (57%). Distribusi ini menunjukkan keterlibatan perempuan yang cukup dominan, khususnya pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia serta Bidang SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan. Sementara itu, Sekretariat lebih banyak diisi oleh pegawai laki-laki, dan Bidang Perencanaan relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kondisi ini menjadi modal penting bagi Bapperida untuk mewujudkan tata kelola dan perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan responsif gender. Jika dilihat berdasarkan golongan kepangkatan, mayoritas pegawai berada pada Golongan III sebanyak 17 orang (57%), yang umumnya menduduki posisi fungsional dan pelaksana teknis dengan kompetensi profesional. Selanjutnya, Golongan IV berjumlah 8 orang (27%), didominasi oleh pejabat dengan pengalaman dan peran strategis dalam pengambilan keputusan. Pegawai Golongan II berjumlah 4 orang (13%), sebagian besar mendukung pekerjaan teknis dan administratif. Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur kepegawaian Bapperida solid di level menengah dan atas, mendukung pelaksanaan fungsi perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta riset dan inovasi daerah. Berdasarkan jabatan dan eselonisasi, Bapperida Kabupaten Purworejo memiliki struktur organisasi yang lengkap mulai dari pimpinan hingga staf pendukung. Terdapat 1 orang pejabat eselon II sebagai pimpinan tertinggi, didukung oleh 5 orang pejabat eselon III yang memimpin masing-masing bidang. Saat ini tidak terdapat pejabat eselon IV, sejalan dengan restrukturisasi birokrasi yang mendorong perampingan jabatan struktural. Dari sisi jabatan fungsional, terdapat 15 orang pejabat fungsional tertentu (JFT) sebagai pelaksana teknis utama, terutama di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, riset, dan inovasi. Selain itu, terdapat 9 staf pelaksana administrasi yang memastikan kelancaran operasional sehari- hari. Komposisi ini mencerminkan keseimbangan antara peran strategis, teknis, dan administratif, sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Secara umum, struktur SDM Bapperida Kabupaten Purworejo didominasi oleh tenaga profesional berpendidikan tinggi dengan pengalaman kerja memadai. Hal ini menjadi potensi besar dalam mendorong transformasi kelembagaan menuju tata kelola perencanaan dan riset yang lebih adaptif, inovatif, dan kolaboratif di masa mendatang. Kondisi kepegawaian tersebut dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut: Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Bapperida Kabupaten Purworejo No Bidang Tingkat Pendidikan Jenis Kelamin Golongan Esselon/Jabatan Jlh S2 S1 D3 SMA L P II III IV II III IV JF T STAF 1 Sekretariat 3 2 1 4 7 3 3 4 3 1 1 2 6 10 2 Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 3 2 1 1 3 3 4 3 1 5 1 7 3 Pemerintahan, Pembangunan Manusia 1 3 1 1 4 4 1 1 3 1 5 4 Sumber Daya Alam, Infrastruktur Kewilayahan 2 2 0 4 3 1 3 4 5 Riset dan Inovasi Daerah 1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 4 Jumlah 10 9 4 7 13 17 4 17 8 1 5 0 15 9 30 Presentase 33 % 30 % 13 % 23 % 43 % 57 % 13 % 57 % 27 % Struktur SDM yang kuat di level menengah dan profesional ini menjadi potensi besar dalam mendorong transformasi Bapperida menuju perencanaan dan riset yang lebih adaptif, inovatif, dan kolaboratif
52. b.Aset Sarana Prasarana Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bapperida Kabupaten Purworejo tidak hanya bergantung pada kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang baik berperan penting dalam menunjang efektivitas pelaksanaan fungsi perencanaan, pengendalian, evaluasi, riset, dan inovasi daerah, serta mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis Bapperida. Data inventaris sarana dan prasarana Bapperida Kabupaten Purworejo disajikan pada Tabel 2.2, yang mencakup peralatan kantor, kendaraan operasional, perangkat teknologi informasi, serta peralatan pendukung kegiatan administrasi dan riset. Secara umum, Bapperida memiliki 57 jenis aset barang dengan total lebih dari 300 unit peralatan, meliputi komputer, laptop, printer, AC, kendaraan dinas, hingga perangkat komunikasi dan multimedia. Tabel 2.2. Data Inventaris Bapperida Kabupaten Purworejo No Nama Barang Banyak Kondisi Barang 1 Portable Generator Set 2 Baik 2 Stationary Water Pump 1 Baik 3 Mobil 5 Baik 4 Sepeda Motor 18 15 kondisi Baik, 3 Rusak berat 5 GPS 1 Baik 6 Scanner 4 Baik 7 Rak Penyimpanan 1 Baik 8 Lemari Besi/Metal 29 Baik 9 Lemari Kayu 12 Baik 10 Rak Besi 10 Baik 11 Rak Kayu 1 Baik 12 Filling Kabinet Besi 15 Baik 13 Peti Uang/Cash Box/Peti Box 1 Baik 14 Kardex Kayu 1 Baik 15 White Board 3 Baik 16 Mesin Absensi 1 Rusak Berat 17 Over Head Projector 1 Baik No Nama Barang Banyak Kondisi Barang 18 Tiang Lampu 1 Baik 19 Splitter 1 Rusak Berat 20 Kursi besi/metal 1 Baik 21 Sice 7 6 Baik, 1 Rusak Berat 22 Meja Rapat 17 Baik 23 Meja ½ Biro 45 40 Baik, 5 rusak Berat 24 Kursi Rapat 80 Baik 25 Kursi Tamu 4 Baik 26 Kursi Putar 12 10 Baik, 2 Rusak Berat 27 Kursi Lipat 55 Baik 28 Meja Komputer 5 Baik 29 Jam Elektronik 2 Baik 30 AC 15 Baik 31 Kompor Gas 1 Rusak Berat 32 Tabung Gas 1 Baik 33 Televisi 5 4 Baik, 1 Rusak Berat 34 Tape Recorder 1 Baik 35 Sound Sistem 3 Baik 36 Tustel 2 Baik 37 Lambang Garuda Pancasila 1 Baik 38 Gambar presiden/wakil 2 Baik 39 Tangga Alumunium 1 Baik 40 Mimbar/podium 1 Baik 41 Korden 1 Baik 42 Buffet Kayu 1 Baik 43 Facsimile 1 Baik 44 Alat Komunikasi Telephone lainnya 1 Baik 45 Wireless Amplifier 1 Baik 46 Alat laboratorium bahan bangunan konstruksi lainnya 1 Baik 47 Layar 2 Baik 48 PC Unit 4 Baik 49 Laptop 47 45 Baik, 2 Rusak Berat 50 Notebook 1 1 Baik, 1 Rusak Berat 51 Hard Disk 6 5 Baik, 1 Rusak Berat 52 CPU 1 Baik No Nama Barang Banyak Kondisi Barang 53 Printer 23 22 Baik, 1 Rusak Berat 54 Smartphone 5 Baik 55 Screen Projector 3 Baik 56 Microphone Wireless 2 Baik 57 CCTV 10 Baik Berdasarkan tabel tersebut, mayoritas aset Bapperida dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi, riset, dan inovasi. Beberapa aset yang mengalami kerusakan berat antara lain sepeda motor (3 unit), kursi putar (2 unit), meja ½ biro (5 unit), mesin absensi (1 unit), kompor gas (1 unit), dan televisi (1 unit). Meskipun proporsi barang rusak relatif kecil, namun perlu dilakukan perawatan rutin dan pembaruan berkala terhadap sarana dan prasarana yang sudah menurun kondisinya, terutama peralatan elektronik dan kendaraan dinas yang menjadi penunjang kegiatan lapangan. Selain itu, optimalisasi penggunaan perangkat TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) menjadi penting untuk mendukung digitalisasi sistem perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (2020–2024) Kinerja pelayanan Bapperida Kabupaten Purworejo selama periode 2021–2024 menunjukkan perkembangan positif sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.3 yang memuat pencapaian indikator tujuan, sasaran, dan program. Secara umum, sebagian besar indikator tujuan dan sasaran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, khususnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang consistently melampaui target dengan capaian 103% pada tahun 2024. Sementara itu, nilai SAKIP memperlihatkan tren perbaikan bertahap, meskipun belum mencapai target penuh pada tahun 2024. Pada indikator pemanfaatan hasil penelitian atau pengembangan, capaian meningkat signifikan dari target 33% menjadi realisasi 44% di tahun 2024, menunjukkan penguatan orientasi pada kebijakan berbasis riset. Secara keseluruhan, Tabel 2.3 menegaskan bahwa kualitas pelayanan perencanaan, pengendalian, evaluasi, riset, dan inovasi semakin membaik, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan terutama pada konsistensi integrasi perencanaan dan tata kelola inovasi. Selain indikator utama, Tabel 2.3 juga menunjukkan keberhasilan pada indikator sasaran perangkat daerah yang sebagian besar mencapai atau bahkan melampaui target. Indeks Perencanaan Pembangunan menunjukkan capaian di atas 99% setiap tahun, menunjukkan efektivitas penyusunan dokumen perencanaan dan pemanfaatannya dalam kebijakan daerah. Demikian pula persentase peningkatan jumlah penelitian yang disampaikan kepada masyarakat mencapai capaian di atas 100% dari target, menunjukkan adanya penguatan diseminasi pengetahuan dan hasil riset. Indikator lain seperti kualitas dokumen sektoral pada berbagai bidang pembangunan tetap konsisten pada capaian 100%, menandakan bahwa fungsi-fungsi dasar perencanaan telah dijalankan secara optimal. Meskipun demikian, indikator berbasis riset seperti penyusunan kebijakan berbasis hasil penelitian, pemanfaatan HKI, dan jumlah inovasi masih menunjukkan capaian awal yang perlu diperkuat dalam periode Renstra mendatang. Selanjutnya, Tabel 2.3 juga memperlihatkan bahwa beberapa indikator masih membutuhkan perhatian serius. Misalnya, nilai SAKIP Komponen Perencanaan yang hanya meningkat secara perlahan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kualitas perencanaan belum berkembang secara signifikan. Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti baru tercapai 39% pada 2024 setelah tidak terukur pada tahun-tahun sebelumnya, menggambarkan bahwa ekosistem pemanfaatan riset dalam kebijakan publik belum berjalan optimal. Dengan demikian, meskipun kinerja umum menunjukkan tren positif, masih terdapat ruang untuk memperkuat transformasi menuju perencanaan berbasis data dan inovasi yang lebih sistematis. Tabel 2.3 . Pencapaian Kinerja Bapperida Kabupaten Purworejo No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 I Tujuan PD
  1. 1.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 82,33 82,5 82,8 83 83.20 83.50 83 83 85 101% 103% 103%
  2. 2.Nilai SAKIP 65 67 68 79 64,47 65,58 99% 83%
  3. 3.Tingkat pemanfaatan hasil penelitian atau pengembangan yang dijadikan rekomendasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah 22% 25% 28% 33% 35% 36% 22% 40% 28% 39% 100% 160% 100% 118% II Sasaran
  4. 1.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 82,33 82,5 82,8 83 83.20 83.50 83 83 85 101% 103% 102%
  5. 2.Indeks Perencanaan Pembangunan 92% 93% 94% 95% 99,23% 99,27% 108% 107%
  6. 3.Peningkatan Jumlah Penelitian atau Pengembangan yang Disampaikan pada Masyarakat 87% 91% 92% 93,30% 94% 94,44% 87% 91,10% 92,85% 100% 106% 101% 107% Sementara itu, efektivitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program dapat dilihat dari Tabel 2.4, yang menampilkan data anggaran, realisasi, serta rasio capaian pada seluruh program Bapperida sepanjang 2021–2026. Secara umum, tingkat serapan anggaran menunjukkan performa yang sangat baik, dengan rata-rata realisasi berada di atas 95%. Hal ini mencerminkan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta disiplin dalam manajemen anggaran. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah misalnya, menunjukkan tingkat serapan yang stabil antara 90—97%, menandakan pengelolaan administrasi, keuangan, dan sarana prasarana berjalan secara konsisten dan efisien. Pada Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tabel menunjukkan capaian realisasi yang sangat tinggi, yakni berkisar antara 98–100% setiap tahun. Capaian ini menggambarkan bahwa program inti Bapperida dalam menghasilkan dokumen perencanaan, melakukan evaluasi, serta menyelaraskan pembangunan berjalan sangat baik dan sesuai target. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah juga menunjukkan konsistensi capaian hampir sempurna dengan rasio realisasi 98—100% tiap tahun, menandakan bahwa koordinasi lintas bidang pemerintahan telah dilakukan secara efektif, terutama pada bidang pemerintahan, sosial, perekonomian, SDA, dan infrastruktur kewilayahan. Adapun Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, meskipun menunjukkan capaian realisasi yang baik (91–99%), tetap memerlukan peningkatan terutama pada pemanfaatan hasil riset. Tabel memperlihatkan bahwa subkegiatan penelitian di berbagai bidang telah terlaksana sesuai rencana, namun integrasi rekomendasi penelitian ke dalam kebijakan masih belum optimal. Konsistensi capaian anggaran pada program litbang ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap kegiatan riset dan inovasi telah berjalan baik, tetapi dampaknya terhadap penyusunan kebijakan memerlukan penguatan. Secara keseluruhan, Tabel 2.4 menegaskan bahwa tata kelola anggaran Bapperida berjalan efektif, efisien, dan mendukung tercapainya kinerja pelayanan. Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapperida Kabupaten Purworejo No Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 442.534 .081 6.003.5 93.601 4.465.3 31.886 4.512.8 22.727 4.368.949 .786 4.999.1 75.918 399.102 .272 5.816.8 03.289 4.240.0 25.196 4.333.4 50.728 90% 97% 95% 96% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.579.4 00 49.881. 000 31.897. 500 18.317. 400 13.479.20 0 6.778.0 00 9.573.7 00 45.035. 100 31.895. 600 17.382. 600 100% 90% 100% 95% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.590. 700 3.945.3 01.474 3.693.7 10.330 3.791.6 48.255 3.476.311 .470 3.937.4 28.108 11.590. 400 3.817.5 03.381 3.489.0 45.052 3.631.3 14.389 100% 97% 94% 96% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 33.708. 000 4.926.5 00 1.523.4 00 6.753.600 4.028.2 00 9.108.8 00 4 .871.00 0 1.507.0 00 27% 99% 99% Administrasi Umum Perangkat Daerah 107.749 .200 338.566 .200 181.726 .200 177.340 .700 229.405.7 00 183.795 .800 104.798 .351 338.323 .109 181.591 .800 171.475 .632 97% 100% 100% 97% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.035.6 96.800 38.004. 400 355.262 .000 1.027.3 41.534 35.880. 000 99% 94% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 183.338 .981 170.676 .127 183.417 .340 172.667 .572 162.281.8 16 160.261 .810 144.720 .423 150.708 .448 163.495 .182 163.000 .520 79% 88% 89% 94% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 130.275 .800 429.764 .000 369.654 .016 313.321 .000 480.718.0 00 351.622 .000 128.419 .398 428.782 .917 369.126 .562 312.890 .587 99% 100% 100% 100% II PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 315.804 .700 833.943 .200 955.630 .100 743.183 .250 1.121.233 .700 528.049 .200 314.653 .960 819.939 .130 932.237 .421 736.836 .100 100% 98% 98% 99% Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 284.432 .300 347.942 .000 565.368 .100 518.375 .750 836.781.5 00 317.132 .000 283.303 .760 335.974 .650 530.667 .500 513.603 .000 100% 97% 94% 99% Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 150.730 .000 118.452 .200 95.356. 100 128.452.2 00 67.809. 800 150.301 .100 115.956 .621 94.915. 900 100% 98% 100% Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 31.372. 400 335.271 .200 271.809 .800 129.451 .400 156.000.0 00 143.107 .400 31.350. 200 333.663 .380 285.613 .300 128.317 .200 100% 100% 105% 99% III PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 300.688 .200 943.545 .510 485.122 .500 469.829 .500 1.148.599 .200 539.624 .700 297.186 .812 921.411 .248 483.503 .171 463.604 .000 99% 98% 100% 99% Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 125.677 .000 263.970 .600 184.739 .000 212.741 .400 356.773.2 00 269.778 .500 122.383 .692 258.564 .981 184.689 .850 208.110 .800 97% 98% 100% 98% Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 40.011. 200 160.849 .010 114.571 .800 92.518. 900 257.385.0 00 112.601 .000 39.823. 900 157.329 .276 114.277 .240 91.455. 500 100% 98% 100% 99% Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 135.000 .000 518.725 .900 185.811 .700 164.569 .200 534.441.0 00 157.245 .200 134.979 .220 505.516 .991 184.536 .081 164.037 .700 100% 97% 99% 100% No Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 IV PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 159.355 .000 1.099.7 35.800 1.324.8 16.000 1.166.5 16.500 1.181.708 .400 159.312 .310 1.088.6 63.315 1.210.9 53.862 1.147.6 25.740 100% 99% 91% 98% Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 31.405. 200 81.066. 000 184.251 .700 208.202.6 00 26.150. 800 68.397. 150 181.751 .950 83% 84% 99% Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 276.925 .000 371.050 .000 276.130 .700 96.316.90 0 276.003 .460 342.746 .100 272.355 .500 100% 92% 99% Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 218.210 .200 280.700 .000 374.567 .600 481.584.5 00 218.155 .990 256.628 .600 368.370 .600 100% 91% 98% Pengembangan Inovasi dan Teknologi 159.355 .000 573.195 .400 592.000 .000 331.566 .500 395.604.4 00 159.312 .310 568.353 .065 543.182 .012 325.147 .690 100% 99% 92% 98% Jumlah 1.218.3 81.981 8.907.1 43.219 7.230.9 00.486 6.892.3 51.977 7.820.491 .086 6.066.8 49.818 1.170.2 55.354 6.866.7 19.650 6.681.5 16.568 96% 95% 97% Tabel 2.5 menyajikan evaluasi capaian pelaksanaan urusan Bapperida pada periode 2020–2024, yang menunjukkan tren perbaikan pada sebagian besar indikator strategis. Nilai SAKIP Perangkat Daerah meningkat dari 62,3 pada tahun 2020 menjadi 68 pada tahun 2024, mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja. Demikian pula nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja mengalami peningkatan meskipun berjalan lambat, dari 20,3 menjadi 21,1. Pada sisi inovasi, nilai Kapabilitas Inovasi meningkat secara konsisten mulai tahun 2021 hingga mencapai 3,08 pada tahun 2024, menunjukkan perkembangan ekosistem inovasi dan ruang kreatif di lingkungan Bapperida. Pada indikator sasaran perangkat daerah, tabel menunjukkan capaian penuh pada sejumlah variabel seperti kualitas dokumen perencanaan daerah dan dokumen sektoral, yang semuanya konsisten berada pada angka 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa Bapperida mampu menjalankan fungsi teknokratis perencanaan secara efektif dan sesuai standar. Namun demikian, indikator berbasis riset dan inovasi seperti persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti, pemanfaatan HKI, dan jumlah inovasi daerah baru menunjukkan capaian pada tahun
  7. 2024.Walaupun capaian tersebut merupakan langkah awal yang positif, tingkat adopsinya masih rendah dan perlu diperkuat dengan mekanisme tindak lanjut yang lebih sistematis. Evaluasi pada Tabel 2.5 juga menegaskan adanya beberapa tantangan strategis yang harus diatasi dalam periode Renstra berikutnya. Rendahnya capaian pada indikator riset dan inovasi menunjukkan bahwa transformasi menuju tata kelola berbasis data belum sepenuhnya terstruktur. Selain itu, meskipun capaian program penunjang dan perencanaan daerah sangat kuat, integrasi hasil penelitian ke dalam dokumen kebijakan masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Temuan ini menjadi dasar penting untuk merumuskan strategi, arah kebijakan, dan penguatan program pada bab selanjutnya agar kinerja Bapperida semakin responsif, adaptif, dan berbasis bukti. Tabel 2.5. Evaluasi Capaian Pelakasanaan Urusan Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 Indikator Tujuan PD 1 Nilai Sakip Perangkat Daerah 62,3 63,1 64,5 65,6 68 Tahun 2020 nilai SAKIP berada pada angka 62,3, kemudian naik menjadi 63,1 di tahun 2021. Peningkatan berlanjut dengan capaian 64,5 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 pada tahun 2022, 65,6 pada tahun 2023, dan mencapai 68 pada tahun
  8. 2024.Kenaikan nilai ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, termasuk perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja. 2 Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja 20,3 20,5 20,6 20,8 21,1 Ada tren naik, meskipun sangat lambat. Artinya aspek perencanaan kinerja masih stagnan dan memerlukan inovasi atau perbaikan substansi perencanaan agar lebih progresif. 3 Kapalitas Inovasi - 1,54 2,23 3,08 Kapabilitas Inovasi menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021 nilai capaian berada pada angka 1,54, kemudian meningkat menjadi 2,23 pada tahun 2022, dan terus mengalami kenaikan hingga 3,08 pada tahun
  9. 2024.Hal ini mencerminkan adanya perkembangan yang konsisten dalam penguatan kapasitas inovasi perangkat daerah, baik melalui pengembangan riset, fasilitasi hak kekayaan intelektual, maupun dukungan terhadap ekosistem inovasi daerah. Indikator Sasaran PD 4 Nilai Sakip Perangkat Daerah 62,3 63,1 64,5 65,6 68 Tahun 2020 nilai SAKIP berada pada angka 62,3, kemudian naik menjadi 63,1 di tahun 2021. Peningkatan berlanjut dengan capaian 64,5 pada tahun 2022, 65,6 pada tahun 2023, dan mencapai 68 pada tahun
  10. 2024.Kenaikan nilai ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, termasuk perencanaan, No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja. 5 Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja 20,3 20,5 20,6 20,8 21,1 Ada tren naik, meskipun sangat lambat. Artinya aspek perencanaan kinerja masih stagnan dan memerlukan inovasi atau perbaikan substansi perencanaan agar lebih progresif. 6 Persentase Rekomendasi Kebijakan Yang Ditindaklanjuti 0 0 0 0 39 Dari 2020 hingga 2023 capaian belum terukur, sedangkan pada tahun 2024 indikator ini mulai terealisasi dengan capaian 39%. Ini menandakan bahwa sebagian rekomendasi berbasis riset telah direspons dalam kebijakan, namun tingkat tindak lanjut masih relatif rendah dan perlu diperkuat pada tahun-tahun berikutnya. 7 Indeks Inovasi Daerah - 47,7 56 48,8 61,7 Meskipun ada fluktuasi, tren jangka menengahnya positif. Hal ini menunjukkan adanya upaya penguatan inovasi, tetapi masih perlu konsistensi dan keberlanjutan program agar tidak terjadi penurunan di tahun- tahun tertentu. Indikator Program 7 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100 100 100 100 100 Capaian konsisten 100% pada 2020–2024 menunjukkan dukungan operasional pemerintahan berjalan optimal. 8 Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Daerah 100 100 100 100 100 Hasil 100% tiap tahun menggambarkan dokumen telah sesuai standar dan dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan. 9 Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 100 100 100 100 100 Konsistensi capaian 100% menunjukkan perencanaan sektor- sektor strategis ini berjalan sesuai target dan mendukung pembangunan ekonomi serta pengelolaan wilayah. No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan 100 100 100 100 100 Indikator ini baru terealisasi penuh sejak 2022 dengan capaian 100% pada 2022–2024, yang menandakan adanya penguatan fasilitasi inovasi di daerah. Persentase penyusunan Kebijakan berbasis hasil riset 0 0 0 0 39 Persentase penyusunan kebijakan berbasis hasil riset mencapai 39%, yang menggambarkan mulai terbangunnya budaya perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis data serta hasil penelitian Tingkat Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual 0 0 0 0 3,06 Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tercatat sebesar 3,06%, yang menunjukkan adanya pemanfaatan awal inovasi dan kekayaan intelektual sebagai bagian dari penguatan daya saing daerah Jumlah inovasi yang dimiliki daerah 0 0 0 0 175 Jumlah inovasi yang dimiliki daerah mencapai 175 inovasi, menjadi capaian penting dalam mendorong kreativitas dan inovasi daerah, serta mendukung pengembangan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efektif. 2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan, Bapperida Kabupaten Purworejo menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensi, baik dari aspek kelembagaan, tata kelola, maupun inovasi kebijakan. Tantangan utama terletak pada konsistensi kinerja organisasi, khususnya dalam menjaga stabilitas dan peningkatan nilai SAKIP. Meskipun terjadi peningkatan nilai dari 62,3 pada tahun 2020 menjadi 68 pada tahun 2024, fluktuasi antar tahun menunjukkan bahwa integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan belum sepenuhnya solid. Kondisi ini menandakan perlunya penguatan sistem manajemen kinerja secara menyeluruh melalui penerapan perencanaan berbasis hasil (result-based planning), monitoring yang lebih sistematis, serta evaluasi kinerja berkelanjutan yang mampu mendorong konsistensi mutu tata kelola. Tantangan lain yang menonjol adalah masih lemahnya kapabilitas inovasi dan pemanfaatan riset dalam kebijakan pembangunan daerah. Indikator litbang dan inovasi baru menunjukkan capaian pada tahun 2024, dengan tingkat tindak lanjut rekomendasi kebijakan berbasis riset sebesar 39%. Sebelumnya, selama 2020–2023, indikator ini belum terukur secara sistematis. Begitu pula indikator pemanfaatan hak kekayaan intelektual (HKI) dan jumlah inovasi daerah yang belum menunjukkan perkembangan berarti. Kondisi ini menggambarkan bahwa ekosistem inovasi daerah masih berada pada tahap awal dan membutuhkan dukungan kelembagaan, regulasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk memperkuat budaya evidence-based policy dan menjadikan riset sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan publik. Di sisi lain, Bapperida juga memiliki peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan perencanaan dan riset. Konsistensi capaian 100% pada indikator program seperti pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan dan kualitas dokumen perencanaan menunjukkan bahwa proses dan standar pelayanan teknokratis telah berjalan dengan baik. Kondisi ini menjadi modal institusional untuk memperkuat integrasi antara perencanaan pembangunan, penelitian, dan inovasi. Selain itu, peningkatan Indeks Inovasi Daerah dari 47,7 pada tahun 2021 menjadi 61,7 pada tahun 2024 menunjukkan adanya kemajuan yang dapat diperluas melalui program inovasi yang lebih terstruktur, kolaboratif, dan berorientasi hasil. Tantangan berikutnya adalah lambatnya peningkatan kualitas perencanaan kinerja. Meskipun nilai komponen Perencanaan SAKIP meningkat dari 20,3 menjadi 21,1, laju perbaikannya masih rendah. Hal ini menandakan perlunya pembaruan pendekatan dalam penyusunan dokumen perencanaan agar lebih adaptif terhadap isu-isu strategis pembangunan, keselarasan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta kontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Meski demikian, meningkatnya kesadaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terhadap pentingnya kebijakan berbasis data menjadi peluang besar bagi Bapperida untuk memperkuat perannya sebagai think tank daerah yang menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Berdasarkan kondisi tersebut, arah pengembangan pelayanan Bapperida ke depan perlu difokuskan pada tiga aspek strategis utama. Pertama, penguatan kelembagaan dan sistem manajemen kinerja yang mencakup integrasi perencanaan– penganggaran–pelaporan secara menyeluruh. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana, peneliti, dan inovator daerah melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan fungsional, dan peningkatan kompetensi analitis. Ketiga, pengintegrasian sistem informasi pembangunan dan riset daerah untuk mendukung tata kelola data yang terbuka, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola perencanaan dan riset daerah yang lebih efektif, inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan Kabupaten Purworejo yang adaptif terhadap perubahan global dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan Sebagai tindak lanjut dari capaian kinerja serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, Bapperida Kabupaten Purworejo memiliki kelompok sasaran layanan yang mencakup para pemangku kepentingan strategis, baik internal maupun eksternal, yang berperan dalam keseluruhan proses perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta penelitian dan pengembangan daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini penting untuk memastikan bahwa seluruh layanan Bapperida tersampaikan secara tepat, efektif, dan mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan yang terpadu, inovatif, dan berbasis bukti. Pertama, kelompok sasaran utama adalah Pemerintah Daerah internal, yang meliputi Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, dan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Kelompok ini merupakan pengguna utama hasil layanan perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta kajian riset dan inovasi yang disusun oleh Bapperida. Layanan tersebut mencakup penyediaan dokumen strategis seperti RPJMD, Renstra PD, Renja PD, RKPD, laporan evaluasi kinerja, hingga rekomendasi kebijakan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyusunan program pembangunan daerah. Dengan demikian, kualitas kolaborasi internal antardinas menjadi faktor penting dalam efektivitas pelayanan Bapperida. Kedua, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat menjadi sasaran layanan dalam konteks koordinasi vertikal dan penyelarasan dokumen perencanaan. Melalui Bapperida, dilakukan fasilitasi integrasi antara perencanaan daerah dengan kebijakan nasional maupun provinsi, termasuk dalam penyusunan RKPD, RKP, dan dokumen tematik lainnya. Sinergi ini krusial untuk menjaga konsistensi arah pembangunan daerah sekaligus memastikan Kabupaten Purworejo berada dalam koridor kebijakan pembangunan jangka menengah dan panjang tingkat provinsi maupun nasional. Ketiga, masyarakat umum menjadi kelompok sasaran yang memperoleh manfaat tidak langsung dari peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta hasil riset dan inovasi yang dilaksanakan oleh Bapperida. Masyarakat merasakan dampak dari kebijakan yang dirancang secara partisipatif, inklusif, dan berbasis data, baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, maupun penguatan daya saing ekonomi daerah. Dalam konteks ini, masyarakat juga menjadi sumber umpan balik dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan, khususnya melalui mekanisme partisipasi publik dalam Musrenbang, survei kepuasan masyarakat, dan forum konsultasi publik. Keempat, mitra pembangunan dan dunia usaha—meliputi perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku industri, komunitas inovasi, dan investor—juga merupakan kelompok sasaran penting. Mitra ini berperan dalam mendukung ekosistem riset dan inovasi daerah melalui kolaborasi multipihak (pentahelix collaboration). Bapperida memfasilitasi kerja sama dalam pemanfaatan hasil kajian, pengembangan teknologi, hingga hilirisasi inovasi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kelompok sasaran layanan Bapperida Kabupaten Purworejo mencerminkan prinsip kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan unsur pendukung lainnya. Penetapan kelompok sasaran ini memperkuat relevansi layanan Bapperida dengan tuntutan pembangunan yang efektif, inklusif, inovatif, dan berorientasi hasil, sekaligus menjadi dasar bagi penguatan peran Bapperida dalam pembangunan daerah pada periode perencanaan berikutnya. 2.1. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja serta analisis pelayanan yang telah dipaparkan pada subbab sebelumnya, terdapat sejumlah permasalahan mendasar dalam penyelenggaraan pelayanan Bapperida Kabupaten Purworejo yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan periode 2025–2029. Permasalahan ini terutama terkait aspek akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Pertama, akuntabilitas kinerja perangkat daerah masih menghadapi tantangan. Meskipun nilai SAKIP terus menunjukkan tren peningkatan dari 62,3 pada tahun 2020 menjadi 68 pada tahun 2024, fluktuasi capaian antar tahun mencerminkan belum stabilnya integrasi sistem manajemen kinerja. Ketidakterpaduan antara proses perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi membuat peningkatan kinerja tidak terjadi secara konsisten. Kondisi ini menegaskan perlunya perbaikan menyeluruh dalam kerangka manajemen kinerja berbasis hasil (result-based management). Kedua, kualitas perencanaan pembangunan daerah masih memerlukan penguatan lebih lanjut. Meskipun tingkat penyelesaian dokumen perencanaan selalu mencapai 100% setiap tahun, substansinya masih cenderung administratif dan belum optimal berbasis analisis data, hasil evaluasi mendalam, maupun indikator pembangunan strategis seperti SDGs dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini menuntut peningkatan kapasitas aparatur perencana dalam menyusun dokumen yang lebih integratif, responsif terhadap isu strategis, dan benar-benar berorientasi hasil. Ketiga, pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah dalam perumusan kebijakan publik belum berjalan optimal. Persentase rekomendasi kebijakan berbasis riset yang ditindaklanjuti baru mencapai 39% pada tahun 2024, sementara indikator lain seperti penyusunan kebijakan berbasis riset dan pemanfaatan HKI belum mengalami kemajuan berarti selama 2020–2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa hasil penelitian belum terintegrasi secara sistematis ke dalam siklus perencanaan pembangunan, sehingga memerlukan strategi peningkatan riset terapan, optimalisasi diseminasi hasil kajian, dan perluasan kolaborasi lintas sektor. Keempat, kapabilitas inovasi daerah masih tergolong rendah dan baru mulai menunjukkan perkembangan pada tahun 2024 dengan nilai 3,08. Rendahnya hilirisasi hasil riset, minimnya kolaborasi multipihak, serta terbatasnya ekosistem inovasi yang kondusif menjadi faktor penghambat yang perlu segera ditangani. Kapabilitas inovasi yang kuat sangat diperlukan agar Purworejo mampu mendorong efisiensi pembangunan, peningkatan daya saing daerah, serta penciptaan kebijakan publik yang lebih kreatif, adaptif, dan berbasis bukti. 2.2.2. Isu strategis Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2020–2024, analisis tantangan dan peluang pemgembangan pelayanan, serta identifikasi permasalahan pada subbab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah isu strategis yang akan menjadi dasar penyusunan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam Renstra Bapperida 2025–2029. Isu strategis ini disusun dengan memperhatikan potensi kelembagaan, permasalahan aktual, isu KLHS yang relevan, serta dinamika lingkungan global, nasional, dan regional sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.6. Secara umum, capaian kinerja Bapperida menunjukkan tren positif, terutama pada aspek akuntabilitas dan kualitas penyusunan dokumen perencanaan. Namun demikian, beberapa indikator menunjukkan perlunya transformasi tata kelola agar pelayanan perencanaan, riset, dan inovasi mampu menjawab tantangan pembangunan masa depan. Hal ini meliputi kebutuhan penguatan perencanaan berbasis data, peningkatan kualitas riset terapan, konsistensi integrasi perencanaan–penganggaran–pelaporan, serta percepatan pengembangan ekosistem inovasi daerah. Berdasarkan hasil analisis, terdapat lima isu strategis utama yang menjadi fokus pengembangan Bapperida Kabupaten Purworejo untuk periode perencanaan 2025–2029.
  11. 1.Kualitas perencanaan pembangunan belum sepenuhnya berbasis data terintegrasi. Permasalahan ini muncul karena proses perencanaan masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya memanfaatkan sistem informasi pembangunan serta integrasi data sektoral. Dari perspektif keberlanjutan, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis teknologi masih perlu diperkuat. Sementara itu, dinamika global dan nasional terus mendorong transformasi tata kelola yang adaptif, responsif, dan digital. Oleh karena itu, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi, berbasis data, dan selaras dengan arah kebijakan nasional, provinsi, dan daerah menjadi isu strategis yang harus ditangani.
  12. 2.Pemanfaatan hasil riset dalam kebijakan publik masih terbatas. Kapabilitas riset dan inovasi masih rendah, dengan hilirisasi yang belum optimal. Hal ini terlihat dari tingkat tindak lanjut rekomendasi kebijakan berbasis riset yang baru mencapai 39% pada tahun 2024. Meskipun jejaring kerja sama telah tersedia, mekanisme pemanfaatan hasil kajian belum berjalan efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola riset, peningkatan kapasitas sumber daya manusia peneliti dan inovator daerah, serta percepatan pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.
  13. 3.Kapasitas inovasi daerah belum stabil dan belum berkelanjutan. Fluktuasi Indeks Inovasi Daerah selama periode 2021–2024 menunjukkan bahwa inovasi masih bersifat sporadis. Keterbatasan anggaran riset, rendahnya hilirisasi, serta koordinasi antarperangkat daerah yang belum optimal menjadi faktor penghambat. Sementara itu, tuntutan inovasi sektor publik semakin meningkat dalam dinamika nasional dan regional. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan ekosistem inovasi berbasis kolaborasi multipihak (pentahelix) serta peningkatan kapasitas inovator daerah.
  14. 4.Integrasi sistem informasi pembangunan dan pengelolaan data belum optimal. Walaupun telah tersedia sistem informasi pembangunan dan walidata sektoral, pemanfaatannya belum maksimal karena pembaruan data yang belum konsisten, sinkronisasi antarperangkat daerah yang masih lemah, serta keterbatasan kapasitas fiskal. Di tengah era digitalisasi pemerintahan, perencanaan membutuhkan data yang lebih akurat, mutakhir, dan mudah diakses. Oleh karena itu, optimalisasi integrasi data sektoral, penguatan fungsi walidata, dan pemanfaatan sistem informasi pembangunan menjadi isu strategis penting untuk mendukung perencanaan berbasis bukti.
  15. 5.Kapasitas sumber daya manusia perencana, peneliti, dan inovator masih perlu ditingkatkan. Meskipun telah tersedia aparatur fungsional perencana dan peneliti, kompetensi teknis dan kemampuan inovasi masih perlu diperkuat untuk menjawab tuntutan birokrasi digital dan tata kelola berbasis kinerja. Transformasi digital menuntut SDM pemerintah yang adaptif, kolaboratif, dan memiliki kemampuan analitis yang kuat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia perencana, peneliti, dan inovator merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan transformasi kelembagaan yang efektif. Kelima isu strategis tersebut menjadi dasar perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Bapperida Kabupaten Purworejo dalam periode Renstra 2025–2029. Kelima isu strategis tersebut menjadi kerangka dasar yang akan menentukan arah kebijakan Bapperida Kabupaten Purworejo dalam periode Renstra 2025–2029 dan dituangkan secara rinci dalam Tabel 2.6 Isu Strategis Perangkat Daerah. Tabel 2.6. Isu Strategis Bapperida Kabupaten Purworejo Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasiona l Regional 1 2 3 4 5 6 7 Kedudukan Bapperida sebagai koordinator perencanaan pembanguna n, riset, dan inovasi daerah. Kualitas perencanaan belum sepenuhnya berbasis data terintegrasi. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi Sinkron isasi kebijaka n makro dan sektoral Transfo rmasi tata kelola Tata kelola pemerint ahan yang dinamis dan adaptif. Perlu peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi, berbasis data, serta selaras dengan kebijakan nasional, provinsi, dan daerah Tersedianya aparatur perencana dan fungsional peneliti/inov asi. Kapabilitas riset dan inovasi masih terbatas, hilirisasi rendah. Diperlukan penguatan tata kelola riset, peningkatan kapasitas SDM peneliti dan inovator daerah, serta pemanfaatan hasil kajian untuk mendukung kebijakan publik. Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD Permasalahan PD Isu KLHS yang Relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD Isu Strategis PD Global Nasiona l Regional 1 2 3 4 5 6 7 Regulasi perencanaan pembanguna n yang selaras dengan kebijakan nasional. Akuntabilitas kinerja PD masih menghadapi tantangan dalam konsistensi perencanaan– penganggaran –pelaporan. Diperlukan penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan untuk mendukung efektivitas pembangunan. Sistem informasi pembanguna n daerah dan walidata sektoral yang mulai berkembang. Keterbatasan kapasitas fiskal untuk mendukung riset dan inovasi. Perlu optimalisasi sistem informasi pembangunan dan penguatan data sektoral agar menjadi dasar perencanaan berbasis bukti (data-driven planning). Dukungan jejaring kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, dan komunitas inovasi. Koordinasi dan sinkronisasi antar-OPD belum optimal. Perlu memperluas jejaring dan kolaborasi multipihak (pentahelix) untuk memperkuat ekosistem inovasi dan mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Perlu penguatan kapasitas sumber daya manusia perencana, peneliti, dan inovator daerah guna menghadapi tuntutan birokrasi digital dan tata kelola pembangunan berbasis kinerja. Analisis terhadap capaian lima tahun terakhir menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah isu strategis yang memerlukan perhatian, antara lain perlunya pemanfaatan data yang lebih optimal dalam perencanaan, peningkatan kapasitas penerapan hasil riset dalam kebijakan publik, penguatan ekosistem inovasi daerah, serta peningkatan kompetensi aparatur perencana, peneliti, dan inovator. Isu-isu tersebut menjadi landasan utama dalam menetapkan tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai pada periode 2025–2029, sehingga arah pembangunan yang dirancang dapat lebih responsif terhadap dinamika internal maupun eksternal. Dengan dasar tersebut, bagian ini menyajikan tujuan dan sasaran yang berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola pembangunan, didukung oleh strategi dan arah kebijakan yang konkret dan operasional. Rumusan ini diharapkan menjadi pedoman strategis bagi Bapperida dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian, evaluasi, riset, dan inovasi secara lebih efektif, adaptif, dan kolaboratif, sehingga kontribusinya terhadap pembangunan daerah dapat meningkat secara signifikan dalam lima tahun mendatang. 3.1. Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029. Visi Kepala Daerah adalah “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri).” Visi tersebut menggambarkan tekad Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, masyarakat yang sejahtera dan berakhlak, serta daerah yang adaptif terhadap tantangan global melalui inovasi dan kolaborasi. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, terdapat sejumlah misi pembangunan daerah, di antaranya: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berakhlak mulia; Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkeadilan; Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi; Memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan lingkungan yang berkelanjutan; dan Mengembangkan riset dan inovasi untuk memperkuat daya saing daerah. Dari kelima misi tersebut, Bapperida memiliki keterkaitan langsung dengan Misi ke-3 dan Misi ke-5, yakni: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi; dan Mengembangkan riset dan inovasi untuk memperkuat daya saing daerah. Peran Bapperida sangat strategis dalam mendukung kedua misi tersebut karena berfungsi sebagai motor penggerak perencanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi, riset, dan inovasi daerah. Melalui fungsi perencanaan, Bapperida memastikan setiap program pembangunan tersusun secara terukur, terarah, dan berbasis data. Melalui fungsi riset dan inovasi, Bapperida mendorong lahirnya kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) serta memperkuat ekosistem inovasi daerah. Selain itu, Bapperida bertanggung jawab terhadap sinkronisasi perencanaan pembangunan antara kebijakan nasional, provinsi, dan daerah melalui penyusunan dokumen RPJMD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah. Keterpaduan dokumen ini menjadi instrumen utama dalam menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan. Dalam mendukung transformasi birokrasi menuju pemerintahan digital, Bapperida juga mengelola sistem informasi pembangunan daerah dan data sektoral. Penguatan sistem ini memastikan tersedianya data yang valid, mutakhir, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan. Sementara dalam bidang riset dan inovasi, Bapperida berperan dalam Fasilitasi penelitian dan kajian strategis daerah; Pengembangan dan hilirisasi hasil riset; Pembinaan inovasi perangkat daerah dan masyarakat; Fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI); serta Kolaborasi riset dan inovasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix. Dengan demikian, arah kebijakan dan strategi Bapperida dalam Renstra 2025–2029 merupakan bentuk konkret dukungan terhadap visi “Purworejo Berseri”. Bapperida berkomitmen menjadi institusi perencana yang tangguh, adaptif, inovatif, serta menjadi katalisator pembangunan daerah yang berbasis data, riset, dan kolaborasi. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 adalah “Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, kapabilitas inovasi dalam mendukung pembangunan daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah.” Tujuan tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan peran strategis Bapperida sebagai motor penggerak perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, sekaligus sebagai institusi yang bertugas mengembangkan riset dan inovasi untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti. Tujuan ini tidak hanya berorientasi pada penyusunan dokumen perencanaan secara administratif, tetapi juga memastikan bahwa setiap rencana pembangunan tersusun secara berkualitas, adaptif terhadap dinamika pembangunan, serta konsisten dengan prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan daerah. Selain itu, tujuan ini menekankan pentingnya penguatan inovasi daerah sebagai instrumen dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks, sekaligus memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, akuntabel, dan berdaya saing. Untuk mengukur ketercapaian tujuan tersebut, Bapperida menetapkan tiga indikator utama:
  16. 1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah, sebagai ukuran tingkat akuntabilitas kinerja dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan.
  17. 2.Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, sebagai ukuran kualitas dokumen perencanaan dari aspek konsistensi, relevansi, dan keselarasan antar-dokumen.
  18. 3.Kapabilitas Inovasi, sebagai ukuran kemampuan kelembagaan dalam mengembangkan ekosistem riset dan inovasi yang berdaya guna dan berkelanjutan. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, Bapperida Kabupaten Purworejo menetapkan beberapa sasaran strategis yang bersifat lebih terukur dan operasional. Sasaran ini merupakan hasil penjabaran dari tujuan lembaga dan menggambarkan hasil antara yang ingin dicapai selama periode Renstra 2025–2029.
  19. 1.Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sasaran ini diukur melalui indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Fokusnya adalah memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan kinerja – mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan – dilakukan secara konsisten, transparan, dan akuntabel.
  20. 2.Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Diukur melalui Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, sasaran ini menitikberatkan pada penyusunan dokumen perencanaan yang selaras antara RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renja. Kualitas perencanaan yang baik diharapkan menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berbasis data dan analisis yang komprehensif.
  21. 3.Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas dan Kemanfaatan Riset serta Inovasi Daerah Sasaran ini diukur melalui dua indikator: Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti dan Indeks Inovasi Daerah. Fokusnya adalah memastikan hasil riset dan inovasi benar-benar diimplementasikan dalam kebijakan publik serta berkontribusi terhadap peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Bapperida Kabupaten Purworejo selama tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 tersaji dalam tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bapperida Kabupaten Purworejo sebagai berikut: Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2030 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, kapabilitas inovasi dalam mendukung pembangunan daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,62 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja 21,56 22,07 22,58 23,08 23,59 23,59 Kapabilitas Inovasi 3,11 3,16 3,21 3,26 3,31 3,36 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,62 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja 21,56 22,07 22,58 23,08 23,59 23,59 Meningkatnya kualitas serta kemanfaatan riset dan inovasi Persentase Rekomendasi Kebijakan Yang Ditindaklanjuti 40 45 50 60 70 75 Indeks Inovasi Daerah 63,1 64,48 65,86 67,24 68,62 68,62 3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis, Bapperida Kabupaten Purworejo merumuskan sejumlah strategi utama yang diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan daerah secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Strategi ini merupakan bentuk operasionalisasi dari visi dan misi Kepala Daerah serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah pada periode 2025–2029. Strategi tersebut disusun untuk mendukung tiga tujuan strategis utama Bapperida, yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, Meningkatkan kualitas serta kemanfaatan riset dan inovasi daerah. Ketiga tujuan tersebut diimplementasikan melalui tahapan pelaksanaan Renstra sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 3.2 berikut. Tabel 3.2. Penahapan Renstra Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2026-2030 TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 Menguatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Memantapkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meneguhkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Menguatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah Memantapkan kualitas perencanaan pembangunan daerah Mewujudkan kualitas perencanaan pembangunan daerah Meneguhkan kualitas perencanaan pembangunan daerah Menguatkan kualitas serta pemanfaatan Riset dan Inovasi Meningkatkan kualitas serta pemanfaatan Riset dan Inovasi Memantapkan kualitas serta pemanfaatan Riset dan Inovasi Mewujudkan kualitas serta pemanfaatan Riset dan Inovasi Meneguhkan kualitas serta pemanfaatan Riset dan Inovasi Pelaksanaan Renstra Bapperida dibagi menjadi lima tahap pengembangan, selaras dengan dinamika pembangunan daerah dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025– 2030, sebagai berikut: Tahap I (Tahun 2026): Penguatan Fondasi Difokuskan pada penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Pendekatan perencanaan berbasis data dan analisis kebutuhan diterapkan secara sistematis. Pemanfaatan riset dan inovasi mulai dioptimalkan dalam penyusunan kebijakan dan evaluasi pembangunan agar hasil pembangunan lebih adaptif dan berdampak nyata. Tahap II (Tahun 2027): Peningkatan Kualitas dan Integrasi Difokuskan pada peningkatan efektivitas dan transparansi pelaksanaan program. Kualitas perencanaan ditingkatkan melalui integrasi antarperangkat daerah dan pemanfaatan data yang lebih akurat. Pemanfaatan riset dan inovasi difokuskan untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengembangan solusi inovatif terhadap isu pembangunan daerah. Tahap III (Tahun 2028): Pemantapan Tata Kelola dan Sistem Kinerja. Menekankan pada pemantapan akuntabilitas kinerja dengan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator yang komprehensif. Perencanaan diperkuat melalui harmonisasi antara rencana jangka menengah dan tahunan. Pemanfaatan riset diarahkan untuk mendukung kebijakan publik dan peningkatan layanan berbasis inovasi. Tahap IV (Tahun 2029): Perwujudan Tata Kelola Berkinerja Tinggi. Difokuskan pada perwujudan akuntabilitas kinerja yang nyata melalui pelaksanaan program pembangunan yang terukur dan berdampak. Kualitas perencanaan diwujudkan melalui integrasi lintas perangkat daerah dan sinkronisasi antarlevel pemerintahan. Riset dan inovasi dijadikan dasar pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan daerah. Tahap V (Tahun 2030): Peneguhan dan Keberlanjutan Tahap akhir ini meneguhkan seluruh capaian hasil pembangunan yang telah diraih. Akuntabilitas, perencanaan berbasis data, dan inovasi daerah diteguhkan menjadi budaya kerja kelembagaan. Sistem perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja difungsikan sebagai instrumen utama dalam tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi hasil. Arah kebijakan Bapperida Kabupaten Purworejo untuk periode 2026–2030 disusun secara bertahap dan berkesinambungan, mengacu pada prinsip good governance serta mendukung visi daerah “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)”. Arah kebijakan ini menggambarkan penajaman fokus kerja setiap tahun untuk memastikan peningkatan kualitas kinerja kelembagaan, efektivitas perencanaan, serta optimalisasi riset dan inovasi daerah. Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra Bapperida Kabupaten Purworejo NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, Arah Kebijakan 2026 : Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Arah Kebijakan 2026: Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 responsif berbasis teknologi informasi dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penguatan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja. risiko. dan riset Penguatan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja. risiko. dan riset melalui penyusunan rencana pembangunan, pengelolaan manajemen risiko, analisis dan pemanfaatan data, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Penguatan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja. risiko. dan riset melalui sinkronisasi serta harmonisasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi, dan daerah pada bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan. NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Penguatan inovasi. digitalisasi. integrasi sistem. serta keterbukaan informasi dan layanan publik Penguatan inovasi. digitalisasi. integrasi sistem. serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui pelaksanaan riset unggulan daerah, penyusunan indeks daya saing, penerbitan jurnal integral dan policy brief, fasilitasi hak kekayaan intelektual, pengembangan surprise, serta pelaksanaan kompetisi dan pembinaan inovasi perangkat daerah dan masyarakat. Arah Kebijakan 2027 : Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Arah Kebijakan 2026: Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peningkatan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja. risiko. dan riset Peningkatan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja. risiko. dan riset melalui penyusunan rencana pembangunan, pengelolaan manajemen risiko, analisis dan pemanfaatan data, serta pengendalian NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 dan evaluasi pembangunan daerah. Peningkatan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja. risiko. dan riset melalui sinkronisasi serta harmonisasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi, dan daerah pada bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan. Peningkatan inovasi. digitalisasi. integrasi sistem. serta keterbukaan informasi dan layanan publik Peningkatan inovasi. digitalisasi. integrasi sistem. serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui pelaksanaan riset unggulan daerah, penyusunan indeks daya saing, penerbitan jurnal integral dan policy brief, fasilitasi hak kekayaan intelektual, pengembangan surprise, serta pelaksanaan kompetisi dan pembinaan inovasi perangkat daerah dan masyarakat. Arah Kebijakan 2028 : Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Arah Kebijakan 2026: Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemantapan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja. risiko. dan riset Pemantapan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja. risiko. dan riset melalui penyusunan rencana pembangunan, pengelolaan manajemen risiko, analisis dan pemanfaatan data, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Pemantapan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja. risiko. dan riset melalui sinkronisasi serta harmonisasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi, dan daerah pada bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan. Pemantapan inovasi. digitalisasi. integrasi sistem. serta keterbukaan informasi dan layanan publik Pemantapan inovasi. digitalisasi. integrasi sistem. serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui pelaksanaan riset unggulan daerah, penyusunan indeks daya saing, penerbitan jurnal integral dan policy brief, fasilitasi NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 hak kekayaan intelektual, pengembangan surprise, serta pelaksanaan kompetisi dan pembinaan inovasi perangkat daerah dan masyarakat. Arah Kebijakan 2029 : Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Arah Kebijakan 2026: Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perwujudan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja. risiko. dan riset Perwujudan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja. risiko. dan riset melalui penyusunan rencana pembangunan, pengelolaan manajemen risiko, analisis dan pemanfaatan data, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Perwujudan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja. risiko. dan riset melalui sinkronisasi serta NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 harmonisasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi, dan daerah pada bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan. Perwujudan inovasi. digitalisasi. integrasi sistem. serta keterbukaan informasi dan layanan publik Perwujudan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja. risiko. dan riset melalui pelaksanaan riset unggulan daerah, penyusunan indeks daya saing, penerbitan jurnal integral dan policy brief, fasilitasi hak kekayaan intelektual, pengembangan surprise, serta pelaksanaan kompetisi dan pembinaan inovasi perangkat daerah dan masyarakat. Arah Kebijakan 2030 : Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Arah Kebijakan 2026: Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peneguhan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja. risiko. dan riset Peneguhan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja. risiko. dan riset melalui penyusunan rencana pembangunan, pengelolaan manajemen risiko, analisis dan pemanfaatan data, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Peneguhan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja. risiko. dan riset melalui sinkronisasi serta harmonisasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi, dan daerah pada bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan. Peneguhan inovasi. digitalisasi. integrasi sistem. serta keterbukaan informasi dan layanan publik Peneguhan inovasi. digitalisasi. integrasi sistem. serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui pelaksanaan riset unggulan daerah, penyusunan indeks daya saing, penerbitan jurnal integral dan policy brief, fasilitasi hak kekayaan intelektual, pengembangan surprise, serta pelaksanaan kompetisi dan pembinaan inovasi perangkat daerah dan masyarakat. Arah kebijakan Bapperida Kabupaten Purworejo untuk periode 2026–2030 disusun secara bertahap dan berkesinambungan, sejalan dengan visi, misi, serta arah pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029. Seluruh arah kebijakan dirancang dengan mengacu pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan nilai-nilai inovasi birokrasi. Pendekatan bertahap ini meliputi lima fase utama, yaitu penguatan, peningkatan, pemantapan, perwujudan, dan peneguhan kinerja kelembagaan. Tahapan tersebut diarahkan untuk memperkokoh peran Bapperida sebagai motor penggerak perencanaan pembangunan berbasis data, riset, dan inovasi, sekaligus menjamin terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan daerah. Tahun 2026 – Tahap Penguatan Fondasi Tata Kelola. Pada tahun 2026, arah kebijakan difokuskan pada penguatan fondasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui peningkatan kualitas pengelolaan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, administrasi keuangan, kepegawaian, dan pemanfaatan barang milik daerah secara tertib dan efisien. Selain itu, dilakukan penguatan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja berbasis kinerja, risiko, dan riset melalui penyusunan rencana pembangunan yang terintegrasi serta pengendalian dan evaluasi pembangunan yang sistematis. Koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah diperkuat melalui harmonisasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Pada saat yang sama, dilakukan penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi publik melalui riset unggulan daerah, penyusunan indeks daya saing daerah, penerbitan jurnal dan policy brief, serta fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Tahun 2027 – Tahap Peningkatan Kualitas dan Integrasi Tata Kelola. Arah kebijakan tahun 2027 diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola yang telah dibangun pada tahap sebelumnya. Fokus peningkatan dilakukan terhadap efektivitas sistem akuntabilitas kinerja, efisiensi pengelolaan keuangan dan kepegawaian, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Sistem perencanaan dan pengukuran kinerja diperkuat melalui pemanfaatan data pembangunan yang lebih komprehensif, analisis risiko yang presisi, serta evaluasi pembangunan yang terukur. Sinkronisasi program lintas bidang diperkuat untuk menjawab isu-isu strategis di bidang pembangunan manusia, perekonomian, infrastruktur, dan kewilayahan. Inovasi daerah dikembangkan melalui pelaksanaan riset unggulan daerah, pengembangan Sistem Riset, Pengembangan, dan Inovasi Daerah (SuRPRISE), serta pembinaan inovasi perangkat daerah dan masyarakat agar semakin partisipatif dan berkelanjutan. Tahun 2028 – Tahap Pemantapan Tata Kelola dan Inovasi. Pada tahun 2028, arah kebijakan difokuskan pada pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan menegakkan konsistensi dalam pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang akuntabel dan transparan. Sistem perencanaan dan pengukuran kinerja dimantapkan melalui pemanfaatan data terintegrasi, manajemen risiko yang matang, dan evaluasi pembangunan berkelanjutan. Sinkronisasi lintas sektor dimantapkan untuk memastikan pembangunan di bidang pemerintahan, sumber daya manusia, ekonomi, sumber daya alam, dan infrastruktur berjalan selaras. Pemantapan inovasi dilakukan melalui penerapan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), penerbitan Jurnal Integral, serta penguatan kapasitas riset dan inovasi perangkat daerah guna memperkuat daya saing Purworejo di tingkat provinsi dan nasional. Tahun 2029 – Tahap Perwujudan Akuntabilitas dan Inovasi Daerah. Arah kebijakan tahun 2029 diarahkan pada perwujudan akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara nyata dan menyeluruh. Tahap ini menandai implementasi penuh sistem tata kelola yang transparan, berorientasi hasil, dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Sistem perencanaan dan pengukuran kinerja berbasis kinerja, risiko, dan riset diwujudkan melalui penerapan penuh mekanisme penyusunan rencana pembangunan, pengelolaan data sektoral, serta evaluasi berbasis hasil. Perwujudan inovasi daerah diwujudkan melalui peningkatan pemanfaatan hasil riset dalam kebijakan publik (evidence-based policy), serta pembentukan ekosistem inovasi daerah yang melibatkan perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Tahun 2030 – Tahap Peneguhan dan Keberlanjutan Kinerja. Pada tahun 2030, arah kebijakan difokuskan pada peneguhan hasil dan keberlanjutan capaian yang telah diraih selama lima tahun. Tahapan ini memastikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik menjadi budaya organisasi di seluruh perangkat daerah. Sistem perencanaan, penganggaran, pengukuran kinerja, dan pengendalian pembangunan diteguhkan sebagai instrumen utama pengambilan keputusan berbasis data, risiko, dan riset. Harmonisasi lintas sektor dan kewilayahan diteguhkan sebagai prinsip kolaboratif pembangunan daerah. Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, dan keterbukaan informasi publik diwujudkan melalui keberlanjutan riset unggulan daerah, peningkatan indeks daya saing yang kompetitif, serta penguatan kapasitas inovasi masyarakat Purworejo agar berdaya saing nasional dan global. Strategi dan arah kebijakan sebagaimana dirumuskan dalam Tabel 3.3 merupakan penjabaran operasional dari isu strategis prioritas Bapperida yang diidentifikasi dalam Bab II. Melalui pelaksanaan strategi penguatan perencanaan berbasis data, peningkatan riset dan inovasi daerah, serta peneguhan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Bapperida diharapkan mampu menjawab tantangan kelembagaan dan memperkuat posisi Purworejo sebagai daerah yang berdaya saing, adaptif, dan inovatif.
  22. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  23. 2.Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
  24. 3.Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
  25. 4.Program Riset Dan Inovasi Daerah Bapperida Kabupaten Purworejo sesuai Renstra 2025–2029 yang mencakup total 15 kegiatan dalam 4 program utama:
  26. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan sebanyak 7 yaitu sebagai berikut :
  27. 1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran perangkat daerah, termasuk evaluasi capaian kinerja dan pemantauan pelaksanaan program, serta sebagai dasar pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahunan.
  28. 2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meliputi pengelolaan anggaran, pembukuan, verifikasi dokumen keuangan, dan pelaporan keuangan guna mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran Bapperida.
  29. 3.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Berfokus pada pengelolaan data pegawai, mutasi, kenaikan pangkat, evaluasi kinerja ASN, serta pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur.
  30. 4.Administrasi Umum Perangkat Daerah Mengelola surat-menyurat, arsip, penyediaan ATK, serta pengaturan layanan kesekretariatan dan ketatausahaan lainnya untuk mendukung operasional perangkat daerah.
  31. 5.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan pengadaan sarana prasarana seperti peralatan kantor, kendaraan dinas, serta barang habis pakai lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas.
  32. 6.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meliputi penyediaan jasa listrik, air, internet, telekomunikasi, dan layanan kebersihan untuk menunjang kenyamanan dan efisiensi kerja.
  33. 7.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Fokus pada kegiatan pemeliharaan bangunan kantor, peralatan, dan aset lainnya agar tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan secara optimal.
  34. 2.Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Jumlah kegiatan sebanyak 3 kegiatan
  35. 1.Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Menyusun dokumen perencanaan jangka pendek hingga menengah seperti RKPD, Renstra, Renja, termasuk proyeksi pendanaan sesuai prioritas pembangunan daerah.
  36. 2.Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Mengelola basis data perencanaan dan melakukan analisis data sektoral sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.
  37. 3.Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Melaksanakan pemantauan, evaluasi kinerja program dan kegiatan, serta penyusunan laporan pembangunan untuk akuntabilitas dan perbaikan kebijakan.
  38. 3.Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah kegiatan sebanyak 3 kegiatan
  39. 1.Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Meningkatkan sinergi antar-perangkat daerah dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemerintahan umum, serta mendorong integrasi program prioritas.
  40. 2.Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Fokus pada sinkronisasi rencana sektor ekonomi, pertanian, pariwisata, dan pengelolaan sumber daya alam, agar selaras dengan kebijakan pusat dan provinsi.
  41. 3.Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Menyelaraskan perencanaan infrastruktur wilayah seperti jalan, drainase, pemukiman, serta pengembangan kawasan dan tata ruang berbasis data spasial.
  42. 4.Program Riset Dan Inovasi Daerah Jumlah kegiatan sebanyak 2 kegiatan
  43. 1.Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Kegiatan litbang yang mendukung penyusunan kebijakan berbasis evidence, kajian tematik sektoral, serta pengembangan model perencanaan berbasis inovasi.
  44. 2.Invensi dan Inovasi Bertujuan mendorong pengembangan inovasi daerah, baik dari ASN, masyarakat, maupun pelaku usaha, termasuk fasilitasi lomba inovasi, inkubasi ide, dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja Bapperida Kabupaten Purworejo dalam 4 program, 15 kegiatan dan 40 subkegiatan sampai dengan tahun 2029 yang tersaji dalam Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bapperida Kabupaten Purworejo. Tabel 4.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Bapperida Kabupaten Purworejo NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, kapabilitas inovasi dalam mendukung pembangunan daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatny a Akuntabilita s Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi, Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, serta Keuangan Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum Kpegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Terlaksana nya Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggar aan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terlaksana nya Administra si Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terlaksana nya Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegwaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksana nya Administra si Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Bahan/Mate rial yang Disediakan Penyediaan Bahan/Material Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersediany a Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan Pengadaan Mebel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersediany a Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah yang disediakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksana nya Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 yang Dipelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas i Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas i Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, kapabilitas inovasi dalam mendukung pembangunan daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Komponen Perangkat Daerah Meningkatny a kualitas perencanaan pembanguna n daerah Nilai SAKIP Komponen Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Daerah PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Tersediany a dokumen perencanaa n pembangu nan daerah yang berkualitas Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKP D (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJ MD/RKPD) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tersediany a data dan informasi perencanaa n pembangu Jumlah Dokumen Analisis Data Untuk Penyusunan Kebijakan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 nan daerah yang valid dan termutakhi rkan Perencenaan Pembanguna n Daerah Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembanguna n Daerah (Semua Perencanaan Pembanguna n Daerah) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Meningkat nya kualitas pelaporan pembangu nan daerah Jumlah Dokumen Pengendalia n, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembanguna n Daerah Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembanguna n Daerah Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bidang Pemerintaha n dan Pembanguna n Manusia PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Meningkat nya kualitas dokumen perencanaa n pembangu nan daerah bidang pemerintah an dan pembangu nan manusia. Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintaha n dan Pembanguna n Manusia Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Ren ja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Pemerintaha n Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Ren ja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Pembanguna n Manusia Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bidang Perekonomia n, SDA, Infrastruktu r, dan Kewilayahan PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian , SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Meningkat nya kualitas dokumen perencanaa n pembangu nan daerah bidang Perekonom ian SDA Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomia n dan SDA (Sumber Daya Alam) Berkualitas Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Ren ja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Perekonomia n Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Ren ja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang SDA Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah bidang Perekonomian , Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Meningkat nya kualitas dokumen perencanaa n pembangu nan daerah bidang Infrastrukt ur kewilayaha n Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktu r dan Kewilayahan Berkualitas Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Ren ja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Infrastruktu r Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Ren ja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Kewilayahan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, kapabilitas inovasi dalam mendukung pembangunan daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Kapabilitas Inovasi Meningkatny a kualitas serta kemanfaatan riset dan inovasi Persentase Rekomendas i Kebijakan Yang Ditindaklanj uti Indeks Inovasi Daerah Meningkatnya pemanfaatan hasil riset, inovasi, dan HKI dalam mendukung penyusunan kebijakan dan pembangunan daerah Persentase penyusunan Kebijakan berbasis hasil riset PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Persentase Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Jumlah inovasi yang dimiliki daerah Terlaksana nya penyusuna n kebijakan berbasis hasil riset Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset Jumlah laporan penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembang an, pengkajian, dan penerapan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Dukungan Layanan Sub Sistem Inovasi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Invensi dan Inovasi NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Inovasi dan Invensi Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindunga n dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindunga n KI, fasilitas perlindunga n KI) Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah Tabel 4.2 menyajikan rencana program, kegiatan, dan sub- kegiatan beserta alokasi pendanaan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah. Rencana ini disusun untuk memastikan setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Setiap sub-kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang jelas, sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi pencapaian hasil. Alokasi pendanaan disesuaikan dengan kebutuhan masing- masing kegiatan dan bersumber dari APBD. Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin efektivitas penggunaan anggaran, mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, penguatan riset dan inovasi, digitalisasi pemerintahan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar pihak. Dengan demikian, rencana program dan kegiatan ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, akuntabel, dan berkelanjutan. Tabel 4.2. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 1 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, kapabilitas inovasi dalam mendukung pembangunan daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 0 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 80,2 Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Angka 21,05 22,07 22,58 23,08 23,59 24,1 24,1 Kapabilitas Inovasi Angka 3,06 3,16 3,21 3,26 3,31 3,36 3,36 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 0 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 80,2 5.01 PERENCANAAN 4.999.185.918 5.230.071.000 4.368.950.000 4.368.950.000 4.368.950.000 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi, Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, serta Keuangan Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah % 100 100 4.999.185.918 100 5.230.071.000 100 4.368.950.000 100 4.368.950.000 100 4.368.950.000 100 Sekretariat Kabupaten Purworejo 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 7 24 6.788.000 24 13.729.500 24 13.729.500 24 10.787.500 24 10.787.500 120 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 15 22 4.818.800 22 7.033.900 22 7.033.900 22 7.033.900 22 7.033.900 110 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 6 22 1.876.800 22 1.876.800 22 1.876.800 22 1.876.800 22 1.876.800 110 5.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Dokumen 0 1 92.400 1 4.818.800 1 4.818.800 1 1.876.800 1 1.876.800 5 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Laporan 25 44 3.937.428.108 44 3.937.428.108 44 3.884.809.530 44 3.871.714.473 44 3.858.473.711 220 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 33 29 3.935.543.308 28 3.935.543.308 27 3.882.924.730 26 3.869.829.673 23 3.856.588.911 23 5.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 82 44 1.884.800 44 1.884.800 44 1.884.800 44 1.884.800 44 1.884.800 220 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen 17 17 4.028.200 17 4.028.200 17 4.028.200 17 4.028.200 17 4.028.200 17 5.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dokumen 0 17 4.028.200 17 4.028.200 17 4.028.200 17 4.028.200 17 4.028.200 85 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 8 8 183.795.800 8 135.759.200 8 131.759.200 8 135.759.200 8 135.759.200 40 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 4 4 5.160.200 4 5.160.200 4 4.160.200 4 5.160.200 4 5.160.200 4 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 4 4 1.453.100 4 1.453.100 4 1.453.100 4 1.453.100 4 1.453.100 4 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 12 38.220.000 12 38.220.000 12 38.220.000 12 38.220.000 12 38.220.000 12 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 12 1 6.770.800 1 6.770.800 1 5.770.800 1 6.770.800 1 6.770.800 1 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket 12 4 12.530.400 4 12.530.400 4 10.530.400 4 12.530.400 4 12.530.400 4 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 48 1 3.975.000 1 3.975.000 1 3.975.000 1 3.975.000 1 3.975.000 1 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 48 1 108.818.600 1 60.782.000 1 60.782.000 1 60.782.000 1 60.782.000 1 5.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 15 1 6.867.700 1 6.867.700 1 6.867.700 1 6.867.700 1 6.867.700 1 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan Unit 4 2 355.262.000 71 618.076.201 0 0 0 73 5.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Unit 0 0 0 1 320.216.201 0 0 0 0 0 0 1 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan Unit 0 0 0 60 253.870.000 0 0 0 60 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 10 1 9.262.000 10 43.990.000 0 0 0 0 0 0 11 5.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 15 1 346.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan 12 24 160.261.810 24 170.209.791 24 181.152.570 24 193.189.627 24 206.430.389 120 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 48 12 99.479.810 12 109.427.791 12 120.370.570 12 132.407.627 12 145.648.389 12 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 36 12 60.782.000 12 60.782.000 12 60.782.000 12 60.782.000 12 60.782.000 12 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan 3 5 351.622.000 5 350.840.000 5 153.471.000 5 153.471.000 5 153.471.000 25 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 1 1 39.950.000 1 39.950.000 1 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000 5 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 70 4 144.140.000 4 143.358.000 4 93.000.000 4 93.000.000 4 93.000.000 4 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 1 1 37.810.000 1 37.810.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 3 1 109.251.000 1 109.251.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 13 13 20.471.000 13 20.471.000 13 20.471.000 13 20.471.000 13 20.471.000 13 2 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Angka 21,05 22,07 22,58 23,08 23,59 24,1 24,1 5.01 PERENCANAAN 1.067.673.900 1.413.659.000 1.067.674.000 1.670.212.000 1.696.602.000 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Daerah % 100 100 528.049.200 100 528.698.000 100 528.049.000 100 757.066.000 100 769.028.000 100 Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun Dokumen 14 4 317.132.000 4 317.780.800 4 317.132.000 6 517.132.000 5 537.132.000 5 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) Dokumen 5 2 71.650.000 2 71.650.000 2 71.650.000 4 271.650.000 2 71.650.000 2 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Dokumen 8 2 245.482.000 2 246.130.800 2 245.482.000 2 245.482.000 3 465.482.000 3 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang valid dan termutakhirkan Jumlah Dokumen Analisis Data Untuk Penyusunan Kebijakan Perencenaan Pembangunan Daerah Dokumen 3 4 67.809.800 4 67.809.800 4 67.810.000 4 77.809.800 4 67.809.800 4 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Dokumen 3 3 23.704.700 3 23.704.700 3 23.704.700 3 33.704.700 3 23.704.700 3 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Orang 123 86 44.105.100 86 44.105.100 86 44.105.300 86 44.105.100 86 44.105.100 86 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya kualitas pelaporan pembangunan daerah Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Laporan 9 14 143.107.400 14 143.107.400 14 143.107.000 14 162.124.200 16 164.086.200 16 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Laporan 19 14 143.107.400 14 143.107.400 14 143.107.000 14 162.124.200 16 164.086.200 16 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia % 100 100 539.624.700 100 884.961.000 100 539.625.000 100 913.146.000 100 927.574.000 100 Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kabupaten Purworejo Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan % 100 100 100 100 100 100 100 Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan Kabupaten Purworejo KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Laporan 8 2 269.778.500 2 442.424.900 2 269.778.600 2 456.515.600 2 463.728.700 10 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan Laporan 1 1 67.806.200 1 111.199.200 1 67.806.200 1 114.740.700 1 116.553.700 5 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia Laporan 3 1 201.972.300 1 331.225.700 1 201.972.400 1 341.774.900 1 347.175.000 5 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian SDA Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Berkualitas Laporan 8 2 112.601.000 2 162.601.000 2 112.601.400 2 167.601.000 2 177.601.000 10 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian Laporan 2 1 67.755.400 1 92.755.400 1 67.755.800 1 92.755.400 1 97.755.400 5 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA Laporan 2 1 44.845.600 1 69.845.600 1 44.845.600 1 74.845.600 1 79.845.600 5 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur kewilayahan Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Berkualitas Laporan 8 2 157.245.200 2 279.935.100 2 157.245.000 2 289.029.400 2 286.244.300 10 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur Laporan 3 1 96.780.200 1 219.470.100 1 96.780.000 1 228.564.400 1 225.779.300 5 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan Laporan 3 1 60.465.000 1 60.465.000 1 60.465.000 1 60.465.000 1 60.465.000 5 3 Meningkatnya kualitas serta kemanfaatan riset dan inovasi Persentase Rekomendasi Kebijakan Yang Ditindaklanjuti % 39 45 50 60 70 75 75 Indeks Inovasi Daerah Angka 61,72 65,5 65,75 66 66,5 66,75 66,75 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 797.956.200 850.000.000 797.956.000 810.564.000 823.371.000 5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Meningkatnya pemanfaatan hasil riset, inovasi, dan HKI dalam mendukung penyusunan kebijakan dan pembangunan daerah Persentase hasil riset yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan % 39 45 797.956.200 50 850.000.000 60 797.956.000 70 810.564.000 75 823.371.000 75 Bidang Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo Tingkat Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual % 3,06 3,16 3,21 3,26 3,31 3,36 3,36 Bidang Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo Jumlah inovasi yang dimiliki daerah Inovasi 175 215 235 255 275 295 295 Bidang Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo 5.05.03.2.01 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset Jumlah dokumen kebijakan berbasis hasil riset Dokumen 0 5 543.030.200 5 595.074.000 5 493.030.000 5 505.638.000 5 518.445.000 25 5.05.03.2.01.0002 Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset Naskah 0 7 518.906.200 7 570.950.000 7 468.906.000 7 481.514.000 7 494.321.000 35 5.05.03.2.01.0004 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Laporan 0 1 24.124.000 1 24.124.000 1 24.124.000 1 24.124.000 1 24.124.000 5 5.05.03.2.02 Invensi dan Inovasi Terlaksananya Dukungan Layanan Sub Sistem Inovasi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Invensi dan Inovasi Dokumen 0 5 254.926.000 5 254.926.000 5 304.926.000 5 304.926.000 5 304.926.000 25 5.05.03.2.02.0006 Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) Laporan 0 1 26.114.000 1 26.114.000 1 26.114.000 1 26.114.000 1 26.114.000 5 5.05.03.2.02.0011 Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Laporan 0 1 16.174.000 1 16.174.000 1 16.174.000 1 16.174.000 1 16.174.000 5 5.05.03.2.02.0012 Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi Laporan 0 1 145.014.000 1 145.014.000 1 145.014.000 1 145.014.000 1 145.014.000 5 5.05.03.2.02.0013 Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Terlaksananya pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Sistem Informasi 0 1 44.024.000 1 44.024.000 1 44.024.000 1 44.024.000 1 44.024.000 1 5.05.03.2.02.0018 Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi Pelatihan 0 2 23.600.000 2 23.600.000 2 23.600.000 2 23.600.000 2 23.600.000 2 5.05.03.2.02.0020 Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah Laporan 0 0 0 0 0 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 3 Jumlah 6.864.816.018 7.493.730.000 6.234.580.000 6.849.726.000 6.888.923.000 Tabel 4.3 menyajikan daftar subkegiatan prioritas yang diprioritaskan dalam mendukung pencapaian program pembangunan daerah. Subkegiatan ini dipilih berdasarkan urgensi, dampak, dan kontribusinya terhadap sasaran strategis pembangunan, sehingga menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Penyusunan subkegiatan prioritas ini mempertimbangkan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti Renstra, Renja, dan RKPD, serta menekankan sinergi antar perangkat daerah, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Dengan demikian, daftar subkegiatan prioritas ini menjadi pedoman operasional untuk memastikan implementasi program pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Priorotas dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah Bapperida Kabupaten Purworejo No PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 URUSAN PERENCANAAN 1. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Menyusun dokumen RKPD Rancangan Awal RPJMD 2029-2034 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik RKPD yang dituangkan dalam Berita Acara (BA) Forum Konsultasi Publik. Menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, menghasilkan Berita Acara Forum PD/Lintas PD. Melaksanakan Musrenbang Tingkat Kecamatan, dituangkan dalam BA Musrenbang Kecamatan. No PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Melaksanakan Musrenbang Kabupaten, dituangkan dalam BA Musrenbang Kabupaten. Menyusun Peraturan Bupati (Perbup) RKPD 2026 sebagai dasar hukum pelaksanaan pembangunan tahunan. Menyusun Peraturan Bupati Perubahan RKPD 2025 sebagai tindak lanjut penyesuaian kebijakan tahunan. Menyusun Peraturan Daerah (Perda) RPJMD 2025–2029 sebagai pedoman pembangunan jangka menengah daerah. Menyusun Dokumen Manajemen Risiko (MR) 2025–2029 untuk mendukung mitigasi risiko pembangunan daerah. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Membina dan meningkatkan kapasitas SDM melalui kegiatan peningkatan pemahaman pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pembangunan, dengan indikator jumlah orang yang dibina. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Menyusun Berita Acara Daftar Data untuk memperkuat basis data pembangunan daerah. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Mengembangkan dan mengoperasikan aplikasi perencanaan agar berjalan sesuai kebutuhan dan No PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Pembangunan Daerah perkembangan peraturan yang berlaku. Melaksanakan sosialisasi dan/atau pelatihan guna mendukung penguatan kapasitas pemangku kepentingan. Menyusun Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi (PE) Perumusan Kebijakan RKPD 2027 serta laporan PE pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Menyusun Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi (PE) Perubahan RKPD 2026. Menyusun Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi (PE) Pelaksanaan RKPD 2026. Menyusun Laporan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD untuk menilai capaian tahunan pembangunan. Menyusun Laporan Evaluasi Rencana Tindak Pengelolaan (RTP) Manajemen Risiko Pemerintah Daerah. Menyusun Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi antar pemangku kepentingan pembangunan daerah. 2. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Koordinasi Perencanaan No PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Perekonomian Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Sumber Daya Manusia Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan No PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan pembangunan bidang Kewilayahan URUSAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

3.PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Meningkatnya pemanfaatan hasil riset, inovasi, dan HKI dalam mendukung penyusunan kebijakan dan pembangunan daerah Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset Pelaksanaan Riset Unggulan Daerah Penyusunan Analisis Indeks Daya Saing Daerah Penerbitan Jurnal integral Penyusunan Policy Brief Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Koordinasi Forum Komunikasi Riset dan Inovasi Invensi dan Inovasi Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Koordinasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Fasilitasi dan Pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi Fasilitasi dan Pembinaan Inovasi Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil No PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah Lomba Inovasi Daerah melalui Innovative Government Award (IGA) Pelaksanaan Lomba Kreativitas Inovasi Masyarakat (Krenova) Kabupaten Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Pengembangan Sistem Informasi Untuk Risert, Pengembangan Risert dan Inovasi daerah (Surprise) Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah Pengelolaan Kebun Raya Daerah 4.2. Dukungan Terhadap Nasional, Provinsi dan Kegiatan Unggulan Daerah Bapperida Kabupaten Purworejo memberikan kontribusi nyata melalui pelaksanaan Program Riset dan Inovasi Daerah yang selaras dengan Prioritas Nasional 4 Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi serta Prioritas Nasional 2 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi. Dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang tidak hanya berorientasi pada penguatan kapasitas riset dan inovasi, tetapi juga pada peningkatan pemanfaatannya secara langsung bagi pembangunan daerah. Pada Prioritas Nasional 4, Bapperida berperan melalui kegiatan-kegiatan strategis seperti fasilitasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, pembinaan praktik baik kepada pelaku inovasi, serta diseminasi hasil riset agar lebih aplikatif dan berdampak. Selain itu, pengelolaan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, bimbingan teknis serta kemitraan invensi dan inovasi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung intermediasi IPTEK di daerah. Melalui aktivitas ini, Bapperida memperkuat jembatan antara hasil riset dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha, serta pemerintahan. Sementara itu, dalam mendukung Prioritas Nasional 2 tentang Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi, Bapperida mengimplementasikan kegiatan yang diarahkan untuk mendorong lahirnya talenta riset unggul di daerah. Bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain fasilitasi perlindungan HKI, pembinaan inovator daerah, pelaksanaan sistem informasi riset, serta penyediaan wadah apresiasi prestasi inovasi. Upaya ini diharapkan tidak hanya menumbuhkan budaya riset dan inovasi, tetapi juga menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, kreatif, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global. Dengan dukungan terhadap dua prioritas nasional tersebut, Bapperida Kabupaten Purworejo memperlihatkan perannya sebagai penghubung antara arah kebijakan pembangunan nasional dengan implementasi kebijakan di tingkat daerah. Sinergi ini memastikan bahwa riset dan inovasi tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong terciptanya ekosistem pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.2. Dukungan Bapperida Terhadap Nasional. Tabel 4.2 Dukungan Bapperida Kabupaten Purworejo Terhadap Nasional No Prioritas Nasional Kegiatan Prioritas Utama Dukungan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada 2026 Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Prioritas Nasional 4 Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi Program: PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Kegiatan: Invensi dan Inovasi Sub Kegiatan
1.Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual
2.Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan Litbang Bapperida No Prioritas Nasional Kegiatan Prioritas Utama Dukungan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada 2026 Bidang Urusan Perangkat Daerah diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.
3.Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi
4.Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
5.Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi
6.Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah) 2 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi Program: PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Kegiatan: Invensi dan Inovasi Sub Kegiatan
1.Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual
2.Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi Litbang Bapperida No Prioritas Nasional Kegiatan Prioritas Utama Dukungan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada 2026 Bidang Urusan Perangkat Daerah kepada pelaku inovasi.
3.Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi
4.Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
5.Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi
6.Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah) Bapperida Kabupaten Purworejo memiliki peran penting dalam mendukung implementasi Program Pitulungan, khususnya melalui penguatan perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah. Dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang terintegrasi dengan program unggulan daerah, yaitu Sejahtera Wargane dan Rame Pasare, yang secara substansi selaras dengan semangat Pitulungan: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Pada Program Unggulan Sejahtera Wargane, Bapperida memberikan kontribusi melalui kegiatan pengembangan inovasi dan kompetensi teknologi informasi bagi ASN serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis riset dan teknologi informasi. Aktivitas seperti Seleksi Riset Unggulan Daerah, Analisis Indeks Daya Saing Daerah, Penyusunan Policy Brief, serta Forum Komunikasi Riset dan Inovasi diarahkan untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, responsif, dan berbasis data. Dukungan ini memastikan kebijakan daerah yang dihasilkan lebih tepat sasaran, berbasis bukti, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan cepat dan akuntabel. Sementara itu, melalui Program Unggulan Rame Pasare, Bapperida mendukung Pitulungan dalam aspek penguatan ekosistem inovasi dan hilirisasi riset untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Koordinasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Workshop Drafting Paten, Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah, Innovative Government Award (IGA), hingga Lomba Krenova Kabupaten. Aktivitas ini tidak hanya memfasilitasi tumbuhnya inovasi di masyarakat, tetapi juga memberikan apresiasi dan perlindungan hukum bagi hasil riset dan karya inovatif daerah. Selain itu, program hilirisasi diwujudkan melalui diseminasi hasil riset, kolaborasi dengan dunia usaha dan perguruan tinggi, serta pengelolaan Kebun Raya Daerah sebagai pusat konservasi, edukasi, dan hilirisasi teknologi tepat guna. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.3. Dukungan Bapperida Terhadap Pitulungan. Tabel 4.3 Dukungan Bapperida Kabupaten Purworejo Terhadap Pitulungan No Program Unggulan Kegiatan Unggulan Aktivitas di 2026 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Sejahtera Wargane Pengembanga n inovasi dan kompetensi teknologi informasi bagi ASN Seleksi Riset Unggulan Daerah untuk menentukan prioritas riset yang mendukung peningkatan kapasitas ASN Seleksi Riset Unggulan Daerah untuk menentukan prioritas riset yang mendukung peningkatan kapasitas ASN Litbang Bapperida Analisis Indeks Daya Saing Daerah sebagai bahan pengembangan kompetensi berbasis data. Analisis Indeks Daya Saing Daerah sebagai bahan pengembangan kompetensi berbasis data. Litbang Bapperida Penerbitan Jurnal Integral sebagai sarana publikasi hasil riset ASN dan kolaborasi daerah. Penerbitan Jurnal Integral sebagai sarana publikasi hasil riset ASN dan kolaborasi daerah. Litbang Bapperida Workshop/Bi mtek teknologi informasi untuk ASN dengan integrasi sistem informasi pembangunan. Workshop/Bi mtek teknologi informasi untuk ASN dengan integrasi sistem informasi pembangunan. Litbang Bapperida Menyelenggar akan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih, Penyusunan Policy Brief berbasis hasil riset untuk mendukung pengambilan keputusan Penyusunan Policy Brief berbasis hasil riset untuk mendukung pengambilan keputusan Litbang Bapperida No Program Unggulan Kegiatan Unggulan Aktivitas di 2026 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah berkeadilan, responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi. Forum Komunikasi Riset dan Inovasi sebagai wadah koordinasi antar pemangku kepentingan Forum Komunikasi Riset dan Inovasi sebagai wadah koordinasi antar pemangku kepentingan Pengembangan Rancang Bangun Inovasi (Sistem Informasi Riset, Pengembangan , dan Inovasi Daerah) untuk mendukung tata kelola pemerintahan digital Pengembangan Rancang Bangun Inovasi (Sistem Informasi Riset, Pengembangan , dan Inovasi Daerah) untuk mendukung tata kelola pemerintahan digital Litbang Bapperida Monitoring dan evaluasi riset dan inovasi untuk menjamin keberlanjutan implementasi. Monitoring dan evaluasi riset dan inovasi untuk menjamin keberlanjutan implementasi. Litbang Bapperida Dukungan layanan sistem inovasi daerah guna memperkuat data dan informasi berbasis iptek. Dukungan layanan sistem inovasi daerah guna memperkuat data dan informasi berbasis iptek. Litbang Bapperida 2 Rame Pasare Penguatan kapabilitas inovasi dan riset daerah yang mendukung ekosistem yang berkualitas Koordinasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk memperkuat perlindungan inovasi daerah Koordinasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk memperkuat perlindungan inovasi daerah Litbang Bapperida Workshop Drafting Paten (pendampinga n penyusunan proposal paten) untuk inovator daerah. Workshop Drafting Paten (pendampinga n penyusunan proposal paten) untuk inovator daerah. Litbang Bapperida Pendaftaran HKI hasil riset dan inovasi daerah. Pendaftaran HKI hasil riset dan inovasi daerah. Litbang Bapperida Fasilitasi dan pembinaan inovasi bagi pelaku masyarakat, akademisi, maupun perangkat daerah. Fasilitasi dan pembinaan inovasi bagi pelaku masyarakat, akademisi, maupun perangkat daerah. Litbang Bapperida No Program Unggulan Kegiatan Unggulan Aktivitas di 2026 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah untuk mendorong budaya inovasi birokrasi. Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah untuk mendorong budaya inovasi birokrasi. Litbang Bapperida Innovative Government Award (IGA) untuk apresiasi pemerintah daerah yang inovatif. Innovative Government Award (IGA) untuk apresiasi pemerintah daerah yang inovatif. Litbang Bapperida Lomba Krenova Kabupaten untuk menjaring inovasi masyarakat dan pelajar. Lomba Krenova Kabupaten untuk menjaring inovasi masyarakat dan pelajar. Litbang Bapperida Hilirisasi hasil penelitian/ penerapan teknologi tepat guna Diseminasi hasil riset untuk dimanfaatkan oleh pelaku inovasi dan masyarakat Diseminasi hasil riset untuk dimanfaatkan oleh pelaku inovasi dan masyarakat Litbang Bapperida Kolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas dalam penerapan teknologi tepat guna. Kolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas dalam penerapan teknologi tepat guna. Litbang Bapperida Pengelolaan Kebun Raya Daerah sebagai pusat konservasi, riset, edukasi, dan hilirisasi hasil inovasi berbasis sumber daya lokal. Pengelolaan Kebun Raya Daerah sebagai pusat konservasi, riset, edukasi, dan hilirisasi hasil inovasi berbasis sumber daya lokal. Litbang Bapperida 4.3. Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penentuan indikator kinerja perangkat daerah dilakukan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, sehingga setiap capaian kinerja dapat terukur, terarah, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Indikator yang digunakan meliputi aspek perencanaan, akuntabilitas, dan inovasi, yang menjadi tolok ukur efektivitas dan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Beberapa indikator kinerja yang ditetapkan antara lain nilai SAKIP perangkat daerah dan komponen perencanaan kinerja, kapabilitas inovasi, persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti, serta indeks inovasi daerah. Setiap indikator memiliki satuan dan target tahunan yang jelas untuk periode 2025 hingga 2030, sehingga memudahkan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut kebijakan. Penetapan target kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, memperkuat kapabilitas inovasi, dan memastikan bahwa perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Indikator kinerja yang akan dicapai oleh Bapperida Kabupaten Purworejo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025 - 2029 adalah sebagaimana Tabel 4.4 sebagai berikut: Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Bapperida Kabupaten Purworejo NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,6 70,5 72,9 75,3 77,8 80,2 Tujuan PD 2 Nilai SAKIP Komponen perencanaan kinerja Angka 21,56 22,07 22,58 23,08 23,59 24,10 Tujuan PD 3 Kapabilitas Inovasi Angka 3,11 3,16 3,21 3,26 3,31 3,36 Tujuan PD 1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,6 70,5 72,9 75,3 77,8 80,2 Sasaran PD 2 Nilai SAKIP Komponen perencanaan kinerja Angka 21,56 22,07 22,58 23,08 23,59 24,10 Sasaran PD 3 Persentase Rekomendas i Kebijakan Yang Ditindaklanj uti % 40 45 50 60 70 75 Sasaran PD 4 Indeks Inovasi Daerah Indeks 63,10 65,50 65,8 66,00 66,50 66,8 Sasaran PD Indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur tujuan Bapperida berfokus pada tiga aspek penting, yakni akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, dan kapabilitas inovasi. Nilai SAKIP Perangkat Daerah menjadi indikator pertama yang mencerminkan kinerja keseluruhan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta akuntabilitas program pembangunan. Target peningkatan dari 68,6 pada tahun 2025 hingga mencapai 80,2 pada tahun 2030 menunjukkan komitmen Bapperida dalam memperbaiki tata kelola manajemen kinerja secara bertahap. Upaya pencapaian indikator ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan dokumen perencanaan berbasis bukti, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja. Selanjutnya, indikator kedua adalah Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja yang menilai kualitas integrasi antara rencana kerja, anggaran, dan capaian kinerja. Peningkatan target dari 21,56 pada 2025 menjadi 24,10 pada 2030 menunjukkan arah perbaikan yang konsisten dalam membangun perencanaan yang lebih sinkron dan realistis. Strategi pencapaian indikator ini ditempuh melalui perbaikan prosedur penyusunan perencanaan, penyelarasan antara Renstra, Renja, dan RKPD, serta penerapan sistem informasi manajemen kinerja yang lebih efektif dan terintegrasi. Indikator ketiga adalah Kapabilitas Inovasi, yang menilai kemampuan Bapperida dalam menghasilkan serta memanfaatkan inovasi untuk mendukung pembangunan daerah. Target peningkatan dari 3,11 pada 2025 hingga mencapai 3,36 pada 2030 menunjukkan arah penguatan peran Bapperida sebagai penggerak ekosistem inovasi daerah. Pencapaiannya didukung melalui penguatan laboratorium inovasi, fasilitasi penelitian dan pengembangan, penyelenggaraan workshop inovasi, serta perluasan kolaborasi dengan akademisi dan sektor swasta untuk menghasilkan solusi kreatif yang aplikatif. Sementara itu, dalam kerangka sasaran perangkat daerah, indikator yang digunakan lebih menekankan pada tindak lanjut kebijakan dan peningkatan indeks inovasi daerah. Selain tetap menggunakan Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja sebagai acuan, Bapperida juga menetapkan indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti. Target indikator ini meningkat signifikan dari 40% pada 2025 hingga 75% pada 2030, yang mencerminkan efektivitas riset, kajian, dan evaluasi dalam memengaruhi pengambilan keputusan. Strateginya ditempuh melalui penyusunan mekanisme tindak lanjut rekomendasi, rapat koordinasi antar perangkat daerah, serta monitoring implementasi kebijakan secara berkala. Selain itu, Indeks Inovasi Daerah ditetapkan sebagai indikator kunci dengan target peningkatan dari 63,10 pada 2025 menjadi 66,8 pada 2030. Pencapaiannya dilakukan melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi layanan, penyediaan pendanaan riset inovatif, dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem inovasi di Kabupaten Purworejo. Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci Bapperida Kabupaten Purworejo NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Penanggung Jawab KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Kapabilitas Inovasi Angka 3,11 3,16 3,21 3,26 3,31 3,36 Bidang Riset dan Inovasi IUP Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bapperida yang tercantum dalam Tabel 4.5 adalah Kapabilitas Inovasi, yang diukur dalam satuan angka. Indikator ini menggambarkan sejauh mana perangkat daerah, khususnya melalui fungsi riset dan inovasi, mampu mengembangkan serta memanfaatkan inovasi untuk mendukung pembangunan daerah. Kapabilitas inovasi tidak hanya diartikan sebagai kemampuan menghasilkan gagasan baru, tetapi juga mencakup proses penerapan, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi untuk menjawab kebutuhan pembangunan. Target capaian Kapabilitas Inovasi dirumuskan secara bertahap dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Pada tahun 2025, target awal ditetapkan sebesar 3,11, kemudian meningkat secara berjenjang setiap tahun: 3,16 pada 2026, 3,21 pada 2027, 3,26 pada 2028, 3,31 pada 2029, hingga mencapai 3,36 pada tahun 2030. Kenaikan bertahap ini mencerminkan komitmen Bapperida untuk menjaga konsistensi peningkatan kapasitas inovasi, meskipun dengan skala yang terukur dan realistis. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator ini adalah Bidang Riset dan Inovasi, yang memiliki mandat untuk melaksanakan fasilitasi penelitian, pembinaan inovasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta pengembangan ekosistem inovasi daerah. Keterlibatan bidang ini menjadi kunci dalam memastikan inovasi dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Keterangan dalam tabel menunjukkan bahwa indikator ini termasuk dalam kategori Indikator Urusan Pemerintahan (IUP), sehingga bersifat wajib dan strategis bagi Bapperida. Hal ini menegaskan bahwa penguatan kapabilitas inovasi merupakan bagian dari tugas dalam mendukung visi pembangunan daerah yang berdaya saing, sejahtera, religius, dan inovatif Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah setiap tahunnya. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 meliputi:

a.Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah setiap tahun.
b.Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 kepada masyarakat. 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 meliputi:
a.Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
b.Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
a.Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI LAMPIRAN XXII PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun yang memuat strategi kebijakan program dan kegiatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Renstra adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Di lingkungan Perangkat Daerah Renstra disusun untuk kurun waktu kerja 5 tahun (jangka menengah) sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan dokumen Renja Perangkat Daerah sebagai berikut : Gambar 1. 1 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan dokumen Renja Perangkat Daerah Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017 Dalam rangka penyusunan Renstra PD telah dilakukan tahapan- tahapan penyusunan renstra sebagai berikut:
1. 1.Persiapan Penyusunan Renstra Persiapan Penyusunan Renstra meliputi: a) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah. b) orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah. c) penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan d) penyiapan data dan informasi Perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. 2.Penyusunan Rancangan Awal Renstra Rancangan awal renstra disusun setelah diterimanya surat Sekretaris Daerah perihal penyusunan Rancangan Awal Renstra PD Nomor 000.7.2/2202/2025 tanggal 21 Februari 2025. Rancangan awal Renstra memuat perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD; Dalam penyusunan rancangan awal Renstra dilaksanakan:
a.Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah guna mencapai tujuan dan sasaran dan target kinerja perangkat daerah.
b.perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
1. 3.Penyusunan Rancangan Renstra Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara Forum Perangkat Daerah.
2. 4.Forum Penyusunan Renstra PD Forum perangkat daerah dalam rangka penyusunan renstra Perangkat daerah adalah forum para pemangku kepentingan pelayanan perangkat daerah untuk membahas rancangan renstra perangkat daerah dibawah koordinasi Kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah. Kesepakatan yang dihasilkan oleh Forum tersebut menjadi acuan perangkat daerah dalam penyempurnaan materi rancangan Renstra PD.
3. 5.Penyusunan rancangan akhir Renstra PD Rancangan Akhir renstra PD merupakan merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Penyempurnaan rancangan renstra PD bertujuan untuk dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
4. 6.Penetapan Renstra Perangkat Daerah Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPERIDA untuk diverifikasi untuk menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPERIDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah. BAPPERIDA menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Dasar Hukum Penyusunan Renstra PD Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo yaitu:
5. 1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
7. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
13. 9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
14. 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
15. 11.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. 16.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;
21. 17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
22. 18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
23. 19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
24. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10- 133/2021);
25. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
26. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10- 206/2024)
27. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
28. 24.Peraturan Bupati Purworejo Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 102 Tahun 2021 Seri D Nomor 49). 1.3 Maksud dan Tujuan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (sustainability development) dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Purworejo sebagaimana tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Tujuan penyusunan Renstra PD adalah:
29. 1.Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan pembangunan daerah tahun 2025-2029 sesuai dengan fungsi unsur penunjang urusan bidang keuangan.
30. 2.Sebagai pedoman bagi penyusunan rencana kerja antara tahun 2025-2029, termasuk di dalam menentukan program-program prioritas.
31. 3.Sebagai tolok ukur di dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah selama periode tahun 2025-2029.
32. 4.Sebagai instrumen untuk memudahkan mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
33. 5.Sebagai instrumen dasar implementasi kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan. 1.4 Sistematika Penulisan I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH II.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah II.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah II.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah II.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah II.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah II.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah II.2.2 Isu Strategis III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN III.1 Tujuan III.2 Sasaran III.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah Tahun 2025 – 2029 III.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah Tahun 2025 - 2029 IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Uraian Program 4.2 Uraian Kegiatan 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif 4.4 Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah 4.5 Target keberhasila pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator kinerja utama (IKU) Perangkat daerah 4.6 Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci V. PENUTUP BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 terdapat perubahan nomenklatur organisasi yang mengatur tentang tugas dan Fungsi organisasi yang menangani urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan menjadi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) mencabut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo. Tugas dan fungsi BPKPAD dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021 sebagai berikut : I. Tugas BPKPAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan sesuai dengan kewenangan Daerah, yang meliputi:
a.menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b.menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan
c.Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
d.menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
e.melaksanakan pemungutan pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
f.melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
g.melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
h.menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
i.melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati. II. Fungsi Dalam melaksanakan tugasnya BPKPAD menyelenggarakan fungsi:
a.perumusan kebijakan teknis bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Perbendaharaan Daerah, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan Pendapatan Daerah serta Pajak Daerah;
b.menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja Perencanaan Anggaran Daerah, Perbendaharaan Daerah, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan Pendapatan Daerah serta Pajak Daerah;
c.pembinaan dan pengendalian teknis bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Perbendaharaan Daerah, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan Pendapatan Daerah serta Pajak Daerah;
d.melaksanakan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Perbendaharaan Daerah, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan Pendapatan Daerah serta Pajak Daerah;
e.penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Perbendaharaan Daerah, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan Pendapatan Daerah serta Pajak Daerah;
f.pembinaan UPT dalam lingkup Pengelolaan keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
g.penyelenggaraan kesekretariatan BPKPAD; dan
h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. III. Struktur Organisasi BPKPAD Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo terdiri dari :
a.Kepala BPKPAD;
b.Sekretariat;
c.Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
d.Bidang Perbendaharaan Daerah;
e.Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah;
f.Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
g.Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
h.Bidang Pajak Daerah;
i.UPT; danJabatan Fungsional. Gambar 2. 1 Rancangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPKPAD 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah I. Sumber Daya Manuasia Sumber Daya Manusia pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah per 31 Agustus 2024 berjumlah 96 orang dengan perincian sebagai berikut :
a.Berdasarkan Pendidikan Jumlah pegawai BPPKAD adalah 73 orang Pegawai yang dikelompokkan dalam 5 (lima) tingkat pendidikan. Tabel 2. 1 Komposisi Pegawai BPPKAD berdasarkan tingkat Pendidikan No Jenjang Pendidikan Jumlah 1 SLTA 32 2 SLTA Kejuruan 11 3 Diploma III/Sarjana Muda 15 4 S-1/Sarjana 25 5 S-2 13 Total 96 Sumber: Data Kepegawaian BPPKAD Tahun 2025 Gambar 2. 2 Komposisi pegawai BPPKAD berdasarkan tingkat Pendidikan Sumber: Data Kepegawaian BPKPAD Tahun 2025 SLTA; 32; 33% SLTA Kejuruan; 11; 11% Diploma III/Sarjana Muda; 15; 16% S-1/Sarjana; 25; 26% S-2; 13; 14%
b.Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan Tingkat kepangkatan dan golongan pegawai BPPKAD dike- lompokkan dalam golongan sebagai berikut; Tabel 2. 2 Komposisi Pegawai BPPKAD Berdasarkan Tingkat Golongan No GOLONGAN JUMLAH 1 PNS - IV/c 1 2 PNS - IV/a 7 3 PNS - III/d 13 4 PNS - III/c 6 5 PNS - III/b 19 6 PNS - III/a 5 7 PNS - II/d 8 8 PNS - II/c 8 9 PPPK - V 25 10 PPPK - VII 1 11 PPPK - IX 3 Total 96 Sumber: Data Kepegawaian BPPKAD Tahun 2025 Gambar 2. 3 Komposisi pegawai BPPKAD berdasarkan tingkat kepangkatan dan golongan Sumber: Data Kepegawaian BPPKAD Tahun 2025 PNS - IV/c; 1; 1% PNS - IV/a; 7; 7% PNS - III/d; 13; 14% PNS - III/c; 6; 6% PNS - III/b; 19; 20% PNS - III/a; 5; 5% PNS - II/d; 8; 9% PNS - II/c; 8; 8% PPPK - V; 25; 26% PPPK - VII; 1; 1% PPPK - IX; 3; 3%
c.Berdasarkan Jenis Jabatan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021 tentang penjabaran tugas pokok, fungsi dan tatakerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten terdapat 28 jabatan yang terdiri dari 4 Eselon sebagaimana tabel berikut ini. Tabel 2. 3 Komposisi Pegawai BPPKAD berdasarkan jabatan No Jabatan Jumlah 1 Jabatan Struktural 19 2 Jabatan Fungsional Tertentu 4 3 Jabatan Fungsional Umum 73 Total 96 Sumber: Data Kepegawaian BPPKAD Tahun 2025 II. Sarana Dan Prasarana Sarana dan prasarana yang dimiliki BPPKAD berdasarkan laporan barang inventaris (By Simda BMD) Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut. Tabel 2. 4 Daftar sarana dan prasarana BPPKAD Kab. Purworejo No KODE BARANG JENIS BARANG JUMLAH 1 02.02.01.01.003 Station Wagon 8 2 02.02.01.04.001 Sepeda Motor 37 3 02.02.01.06.110 kendaraan bermotor khusus lainnya (dst) 1 4 02.02.02.01.001 Gerobak Tarik 2 5 02.03.01.01.024 Mesin Pelubang (Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi) 1 6 02.03.03.01.072 Global Positioning System 6 7 02.03.03.07.010 Scanner (Universal Tester) 6 8 02.03.03.09.018 alat ukur lain-lain lainnya (dst) 43 9 02.03.03.21.001 alat ukur lainnya lainnya (dst) 108 10 02.05.01.01.002 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 1 11 02.05.01.01.003 Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci) 1 12 02.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal 27 13 02.05.01.04.002 Lemari Kayu 17 14 02.05.01.04.003 Rak Besi 210 15 02.05.01.04.004 Rak Kayu 30 16 02.05.01.04.005 Filing Cabinet Besi 19 17 02.05.01.04.007 Brandkas 9 18 02.05.01.04.010 Kardex Kayu 1 19 02.05.01.04.025 Lemari Katalog 1 20 02.05.01.04.027 Lemari Kaca 8 21 02.05.01.05.005 White Board 4 22 02.05.01.05.010 Alat Penghancur Kertas 1 23 02.05.01.05.012 Mesin Absensi 2 24 02.05.01.05.021 Perforator Besar 2 25 02.05.01.05.023 Overhead Projector 8 26 02.05.01.05.043 LCD Projector/Infocus 2 27 02.05.01.05.088 Alat Kantor Lainnya 8 28 02.05.02.01.001 Meja Kerja Besi/Metal 2 29 02.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu 67 30 02.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 59 31 02.05.02.01.004 Kursi Kayu 13 32 02.05.02.01.005 Sice 13 33 02.05.02.01.008 Meja Rapat 29 34 02.05.02.01.011 Meja Ketik 5 35 02.05.02.01.012 Meja Telepon 5 36 02.05.02.01.014 Meja Resepsionis 17 37 02.05.02.01.016 Meja Tambahan 1 38 02.05.02.01.017 Meja Panjang 1 No KODE BARANG JENIS BARANG JUMLAH 39 02.05.02.01.024 Meja 1/2 Biro 114 40 02.05.02.01.029 Kursi Fiber Glas/Plastik 4 41 02.05.02.01.030 Kursi Rapat 166 42 02.05.02.01.031 Kursi Tamu 5 43 02.05.02.01.032 Kursi Putar 8 44 02.05.02.01.033 Kursi Biasa 44 45 02.05.02.01.035 Bangku Tunggu 13 46 02.05.02.01.036 Kursi Lipat 66 47 02.05.02.01.039 Meja Komputer 38 48 02.05.02.01.048 Sofa 5 49 02.05.02.01.050 Meubeleur lainnya 2 50 02.05.02.04.001 Lemari Es 2 51 02.05.02.04.003 A.C. Window 26 52 02.05.02.04.004 A.C. Split 33 53 02.05.02.04.006 Kipas Angin 3 54 02.05.02.05.009 Tabung Gas 2 55 02.05.02.06.002 Televisi 2 56 02.05.02.06.004 Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use ) 1 57 02.05.02.06.008 Sound System 1 58 02.05.02.06.018 Unit Power Supply 18 59 02.05.02.06.020 Stabilisator 2 60 02.05.02.06.023 Tustel 15 61 02.05.02.06.038 Dispenser 6 62 02.05.02.06.077 Alat Rumah Tangga Lain-lain 4 63 02.05.02.07.001 Alat Pemadam/Portable 6 64 02.05.03.01.004 Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 65 02.05.03.01.005 Meja Kerja Pejabat Eselon III 2 66 02.05.03.03.004 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 67 02.05.03.03.005 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 4 68 02.05.03.03.006 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 2 69 02.05.03.07.004 Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II 1 70 02.05.03.07.006 Lemari Buku Untuk Perpustakaan 1 71 02.05.03.07.007 Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis 9 72 02.05.03.07.008 Buffet Kayu 3 73 02.05.03.07.009 Buffet Kaca 4 74 02.06.01.01.059 Power Amplifier 2 75 02.06.01.02.003 Camera Electronic 1 76 02.06.01.05.023 Kompas Geologi 2 77 02.06.01.05.035 Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah) 1 78 02.06.02.01.001 Telephone (PABX) 1 79 02.06.02.01.010 Facsimile 1 80 02.06.03.10.002 Antene SHF Transportable 1 81 02.07.01.02.135 alat kedokteran gigi lainnya (dst) 1 82 02.08.01.12.024 Stabilizer 1 83 02.08.01.41.004 Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg 1 84 02.09.02.01.011 Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara) 3 85 02.10.01.02.001 P.C Unit 83 86 02.10.01.02.002 Lap Top 49 87 02.10.01.02.003 Note Book 2 88 02.10.01.02.010 Personal Komputer lainnya 63 89 02.10.02.01.006 CPU (Peralatan Mainframe) 8 90 02.10.02.01.012 Hard Disk 3 91 02.10.02.01.013 Keyboard (Peralatan Mainframe) 10 92 02.10.02.02.006 CPU (Peralatan Mini Komputer) 1 93 02.10.02.02.009 Scanner (Peralatan Mini Komputer) 2 94 02.10.02.02.013 Keyboard (Peralatan Mini Komputer) 3 95 02.10.02.03.002 Monitor 10 96 02.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 61 97 02.10.02.03.004 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 5 98 02.10.02.03.018 Peralatan Personal Komputer lainnya 1 99 02.10.02.04.001 Server 10 100 02.10.02.04.033 Peralatan Jaringan lainnya 4 101 02.10.02.05.001 Peralatan Komputer lainnya 5 JUMLAH 1724 Sumber: Simda BMD Tahun 2025 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPPKAD telah menetapkan target sasaran dan program yang selaras dengan tujuan pembangunan Kabupaten Purworejo dan disusun dalam Rencana Strategis BPPKAD Tahun 2025-2030 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja BPPKAD secara tahunan. Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah periode 2025 sampai dengan 2029 tergambar dalam tabel berikut: Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKPAD Kabupaten Purworejo No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun N-1 79,58 68,78 78,71 83,84 84,20 84,56 79,58 68,78 78,71 83,84 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Opini Badan Pemeriksa Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Tertib Pengelolaan Kas Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Persentase Realisasi Bantuan Keuangan terhadap Anggaran Bantuan Keuangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Persentase Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 100,00% 100,00% 100,00% 93,71% Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 19.136 15.109 16.830 17.960 20.082 21.571 19.136 15.109 16.830 17.960 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Rasio Pajak terhadap PDRB 0,43% 0,47% 0,44% 0,45% 0,73% 0,73% 0,43% 0,47% 0,44% 0,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 97% Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah 100% Nilai Sakip Perangkat Daerah 68,00 68,50 69,00 69,50 70,00 70,50 68,00 68,50 69,00 69,50 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah BPKPAD Kabupaten Purworejo Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG - - - - - - 5.02 KEUANGAN 20.971.016.863 561.200.281.280 558.736.237.004 560.671.489.369 561.253.481.860 561.304.235.049 19.587.219.135 544.409.290.019 571.856.848.025 588.635.120.985 115.917.474.927 93,40% 97,00% 102,34% 104,98% 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.440.641.400 543.848.000.001 542.539.000.000 542.872.000.001 542.972.000.001 542.962.999.999 1.412.639.041 521.847.581.660 552.979.913.588 570.624.004.431 104.998.126.164 98,06% 95,95% 101,92% 105,11% 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 841.128.800 1.160.539.764 1.156.346.606 1.157.056.349 1.157.269.486 1.157.250.303 837.339.792 1.099.625.284 598.485.292 707.479.113 240.959.981 99,55% 94,75% 51,76% 61,14% 5.02.02.2.01.0 001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS - 219.051.997 218.524.756 218.658.882 218.699.160 218.695.535 - 128.682.675 51.337.700 53.075.800 9.340.497 58,75% 23,49% 24,27% 5.02.02.2.01.0 002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS - 57.005.695 56.868.487 56.903.392 56.913.874 56.912.930 - 88.100.200 30.195.400 50.991.500 42.573.341 154,55% 53,10% 89,61% 5.02.02.2.01.0 007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 616.298.000 283.548.017 282.865.539 283.039.157 283.091.294 283.086.602 613.464.692 271.007.460 134.441.236 222.241.164 57.877.026 99,54% 95,58% 47,53% 78,52% 5.02.02.2.01.0 008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD - 279.824.862 279.151.345 279.322.683 279.374.135 279.369.505 - 271.757.606 218.832.008 217.136.665 68.041.875 97,12% 78,39% 77,74% 5.02.02.2.01.0 009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 224.830.800 165.239.293 164.841.574 164.942.751 164.973.134 164.970.400 223.875.100 163.536.587 40.067.400 47.810.800 7.444.995 99,57% 98,97% 24,31% 28,99% 5.02.02.2.01.0 011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah - 155.869.900 154.094.905 154.189.485 154.217.888 154.215.331 - 176.540.756 123.611.548 116.223.184 55.682.247 113,26% 80,22% 75,38% 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 258.078.200 496.500.321 495.305.283 495.609.292 495.700.586 495.692.369 242.696.770 501.481.833 302.567.142 206.499.259 108.257.150 94,04% 101,00% 61,09% 41,67% 5.02.02.2.02.0 001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 53.230.000 115.596.083 64.841.407 64.881.206 64.893.157 64.892.081 52.541.248 84.056.900 55.664.942 31.285.029 13.750.000 98,71% 72,72% 85,85% 48,22% 5.02.02.2.02.0 003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 204.848.200 - 20.190.578 20.202.970 20.206.692 20.206.357 190.155.522 - - - 90.000 92,83% 0,00% 0,00% 5.02.02.2.02.0 004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah - - 10.095.289 10.101.485 10.103.346 10.103.179 - - - - - 0,00% 0,00% 5.02.02.2.02.0 005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya - 83.304.059 52.817.686 52.850.104 52.859.839 52.858.963 - 82.090.273 81.100.000 36.039.930 10.072.400 98,54% 153,55% 68,19% 5.02.02.2.02.0 006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan - - - - - - - - 17.588.600 8.127.000 1.570.000 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 5.02.02.2.02.0 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - - - - - - - - - - 5.762.200 5.02.02.2.02.0 008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas - 76.115.027 75.931.824 75.978.430 75.992.425 75.991.166 - 75.898.360 7.212.800 15.931.200 2.330.000 99,72% 9,50% 20,97% 5.02.02.2.02.0 009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait - 80.617.425 80.423.385 80.472.747 80.487.571 80.486.237 - 133.230.400 68.970.500 53.538.400 45.037.150 165,26% 85,76% 66,53% 5.02.02.2.02.0 010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan - - 50.476.445 50.507.426 50.516.730 50.515.893 - - 30.983.500 40.045.700 15.609.400 61,38% 79,29% 5.02.02.2.02.0 011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota - 50.015.526 49.895.142 49.925.767 49.934.963 49.934.136 - 58.399.400 41.046.800 21.532.000 14.036.000 116,76% 82,27% 43,13% 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 218.840.000 519.381.524 518.131.412 518.449.432 518.544.933 518.536.338 216.350.403 424.050.618 327.379.674 188.537.300 120.549.012 98,86% 81,65% 63,18% 36,37% 5.02.02.2.03.0 001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 35.977.400 20.006.210 - - - - 35.539.943 - - - - 98,78% 0,00% 5.02.02.2.03.0 002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban - - 19.958.057 19.970.307 19.973.985 19.973.654 - - - - 6.095.000 0,00% 0,00% 5.02.02.2.03.0 003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 182.862.600 36.719.798 36.631.417 36.653.900 36.660.652 36.660.044 180.810.460 36.668.400 27.929.500 8.149.800 5.300.000 98,88% 99,86% 76,24% 22,23% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5.02.02.2.03.0 005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota - 248.512.842 172.200.024 172.305.717 172.337.456 172.334.600 - - 162.719.074 101.584.300 82.736.412 0,00% 94,49% 58,96% 5.02.02.2.03.0 006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD - 43.549.318 33.349.210 33.369.679 33.375.826 33.375.272 - - - - 1.590.000 0,00% 0,00% 0,00% 5.02.02.2.03.0 007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah - 80.024.841 79.832.227 79.881.227 79.895.941 79.894.617 - 77.995.671 32.998.000 37.298.000 - 97,46% 41,33% 46,69% 5.02.02.2.03.0 008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD - - 10.095.289 10.101.485 10.103.346 10.103.179 - - - 2.650.000 - 0,00% 26,23% 5.02.02.2.03.0 010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah - 43.204.611 43.100.621 43.127.076 43.135.020 43.134.305 - 22.210.900 39.182.800 - 3.637.600 51,41% 90,91% 0,00% 5.02.02.2.03.0 011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota - - - - - - - - - - - 5.02.02.2.03.0 012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota - 47.363.902 47.249.901 47.278.902 47.287.611 47.286.827 - 51.466.880 31.734.400 21.267.000 9.010.000 108,66% 67,16% 44,98% 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 122.594.400 541.584.032.216 540.281.881.240 540.613.495.864 540.713.079.835 540.704.117.277 116.252.076 519.769.839.325 551.723.450.488 569.500.889.559 104.523.645.021 94,83% 95,97% 102,12% 105,34% 5.02.02.2.04.0 001 Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah - 90.506.094 90.288.253 90.343.670 90.360.312 90.358.814 - - - - - 0,00% 0,00% 0,00% 5.02.02.2.04.0 004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah - 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 - 243.496.496 173.234.168 - - 24,35% 17,32% 0,00% 5.02.02.2.04.0 008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 122.594.400 529.348.257.083 525.070.742.824 525.396.090.048 525.493.791.917 525.484.998.749 116.252.076 499.935.018.429 539.594.245.102 556.755.560.777 104.523.645.021 94,83% 94,44% 102,77% 105,97% 5.02.02.2.04.0 009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak - 1.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 - - - - - 0,00% 0,00% 0,00% 5.02.02.2.04.0 010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota - 10.145.269.039 12.120.850.162 12.127.062.145 12.128.927.605 12.128.759.714 - 19.591.324.400 11.955.971.218 12.745.328.782 - 193,11% 98,64% 105,10% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah - 87.546.176 87.335.459 87.389.064 87.405.161 87.403.712 - 52.584.600 28.030.992 20.599.200 4.715.000 60,06% 32,10% 23,57% 5.02.02.2.05.0 002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah - 87.546.176 87.335.459 87.389.064 87.405.161 87.403.712 - 52.584.600 28.030.992 20.599.200 4.715.000 60,06% 32,10% 23,57% 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 694.964.100 1.729.999.999 1.247.000.000 1.369.999.999 1.406.999.999 1.404.000.001 623.423.660 2.020.551.060 1.000.212.472 871.031.452 267.342.513 89,71% 116,79% 80,21% 63,58% 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 694.964.100 1.729.999.999 1.247.000.000 1.369.999.999 1.406.999.999 1.404.000.001 623.423.660 2.020.551.060 1.000.212.472 871.031.452 267.342.513 89,71% 116,79% 80,21% 63,58% 5.02.03.2.01.0 001 Penyusunan Standar Harga - 181.090.136 130.531.445 143.406.639 147.279.665 146.965.636 - 196.702.088 103.213.000 81.501.000 9.601.300 108,62% 79,07% 56,83% 5.02.03.2.01.0 002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah - - 34.089.666 37.452.160 38.463.641 38.381.629 - - - - - 0,00% 0,00% 5.02.03.2.01.0 003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah - 13.538.358 9.758.573 10.721.127 11.010.676 10.987.199 - 20.159.500 1.640.900 5.812.800 3.117.800 148,91% 16,81% 54,22% 5.02.03.2.01.0 004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah - 35.604.977 25.664.397 28.195.849 28.957.343 28.895.600 - 75.651.800 - - - 212,48% 0,00% 0,00% 5.02.03.2.01.0 005 Penatausahaan Barang Milik Daerah 55.765.000 238.625.847 103.824.385 114.065.282 117.145.877 116.896.100 55.579.792 172.129.464 260.343.775 71.289.456 43.153.764 99,67% 72,13% 250,75% 62,50% 5.02.03.2.01.0 006 Inventarisasi Barang Milik Daerah - - 68.179.333 74.904.319 76.927.283 76.763.259 - - 25.203.600 155.013.700 43.894.800 36,97% 206,95% 5.02.03.2.01.0 007 Pengamanan Barang Milik Daerah 442.026.600 973.236.116 558.340.994 613.413.923 629.980.577 628.637.335 382.798.984 1.497.847.132 554.058.852 539.823.296 167.274.849 86,60% 153,90% 99,23% 88,00% 5.02.03.2.01.0 008 Penilaian Barang Milik Daerah - 174.371.236 125.688.400 138.085.892 141.815.219 141.512.841 - 3.297.800 3.619.800 - - 1,89% 2,88% 0,00% 5.02.03.2.01.0 009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 177.202.500 55.146.979 39.750.453 43.671.307 44.850.751 44.755.121 165.894.784 36.339.288 5.362.800 2.452.800 - 93,62% 65,90% 13,49% 5,62% 5.02.03.2.01.0 010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 19.970.000 28.017.877 88.374.878 97.091.887 99.714.076 99.501.466 19.150.100 - 26.380.745 5.410.800 - 95,89% 0,00% 29,85% 5,57% 5.02.03.2.01.0 011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah - - 20.453.800 22.471.296 23.078.185 23.028.978 - - 9.454.800 3.399.400 100.000 46,23% 15,13% 5.02.03.2.01.0 012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah - 30.368.473 21.889.876 24.049.022 24.698.521 24.645.859 - 18.423.988 5.448.000 3.913.000 100.000 60,67% 24,89% 16,27% 5.02.03.2.01.0 013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota - - 20.453.800 22.471.296 23.078.185 23.028.978 - - 5.486.200 2.415.200 100.000 26,82% 10,75% 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 3.748.266.918 4.123.000.001 2.971.999.999 3.265.000.000 3.352.999.999 3.345.000.001 3.696.739.832 5.677.953.619 4.365.853.789 3.936.503.899 1.947.597.361 98,63% 137,71% 146,90% 120,57% 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 3.748.266.918 4.123.000.001 2.971.999.999 3.265.000.000 3.352.999.999 3.345.000.001 3.696.739.832 5.677.953.619 4.365.853.789 3.936.503.899 1.947.597.361 98,63% 137,71% 146,90% 120,57% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5.02.04.2.01.0 001 Perencanaan pengelolaan pajak daerah - 18.621.424 13.422.962 14.746.289 15.143.739 15.107.607 - - - - - 0,00% 0,00% 0,00% 5.02.04.2.01.0 002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 208.892.450 110.936.627 79.966.931 87.850.615 90.218.411 90.003.157 207.146.400 - 226.481.418 64.573.419 19.733.600 99,16% 0,00% 283,22% 73,50% 5.02.04.2.01.0 003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 429.336.268 309.480.327 339.991.005 349.154.622 348.321.566 - 408.835.016 487.082.244 319.222.635 253.319.775 95,22% 157,39% 93,89% 5.02.04.2.01.0 004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah - 275.473.017 198.570.411 218.146.835 224.026.443 223.491.933 - 1.273.627.515 227.269.950 123.347.300 273.717.645 462,34% 114,45% 56,54% 5.02.04.2.01.0 005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 712.954.000 919.526.170 599.049.219 600.107.571 650.845.233 640.232.718 708.545.468 811.790.068 328.246.181 499.485.718 97.175.983 99,38% 88,28% 54,79% 83,23% 5.02.04.2.01.0 007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - 128.571.948 92.679.076 101.816.011 104.560.209 104.310.737 - 103.917.442 86.753.131 26.212.728 16.066.144 80,82% 93,61% 25,75% 5.02.04.2.01.0 008 Penetapan Wajib Pajak Daerah - 209.113.593 150.736.259 165.596.866 170.060.120 169.654.370 - 185.272.300 195.857.760 185.622.560 9.102.400 88,60% 129,93% 112,09% 5.02.04.2.01.0 009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 681.154.200 453.594.716 326.966.649 359.201.248 368.882.630 368.002.504 660.983.768 453.393.906 270.934.974 249.496.617 93.189.024 97,04% 99,96% 82,86% 69,46% 5.02.04.2.01.0 011 Penagihan Pajak Daerah 2.010.013.668 1.318.278.704 950.260.564 1.043.943.722 1.072.080.643 1.069.522.742 1.985.916.696 1.876.586.962 2.327.955.921 2.270.394.402 1.108.487.952 98,80% 142,35% 244,98% 217,48% 5.02.04.2.01.0 012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah - - 31.888.412 35.032.189 35.976.395 35.890.558 - - - - 7.485.299 0,00% 0,00% 5.02.04.2.01.0 013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 135.252.600 45.628.512 64.779.011 71.165.367 73.083.453 72.909.082 134.147.500 88.349.900 75.914.700 25.837.000 22.312.398 99,18% 193,63% 117,19% 36,31% 5.02.04.2.01.0 014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - 213.919.022 154.200.178 169.402.282 173.968.101 173.553.027 - - 139.357.510 144.418.320 43.827.141 0,00% 90,37% 85,25% 5.02.04.2.01.0 015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah - - - 58.000.000 25.000.000 34.000.000 - - - - 3.180.000 0,00% 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.087.144.445 11.499.281.279 11.978.237.005 13.164.489.369 13.521.481.861 13.592.235.048 13.854.416.602 14.863.203.680 13.510.868.176 13.203.581.203 8.704.408.889 91,83% 128,76% 112,34% 99,89% 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 98.228.892 107.741.786 112.255.220 123.372.298 126.717.888 127.380.962 97.013.792 132.257.852 111.161.479 59.253.128 39.092.444 98,76% 122,75% 99,03% 48,03% 5.02.01.2.01.0 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 90.249.892 54.571.028 56.857.075 62.487.855 64.182.391 64.518.234 89.449.792 76.109.652 68.776.779 39.162.128 23.413.544 99,11% 139,47% 120,96% 62,67% 5.02.01.2.01.0 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - 3.701.806 3.856.879 4.238.841 4.353.790 4.376.572 - 5.296.000 2.701.800 3.367.000 1.736.600 143,07% 70,05% 79,43% 5.02.01.2.01.0 003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - 2.691.079 2.803.811 3.081.484 3.165.047 3.181.615 - - - - 1.736.600 0,00% 0,00% 0,00% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5.02.01.2.01.0 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - 3.362.101 3.502.944 3.849.854 3.954.254 3.974.945 - - 1.519.600 3.992.000 1.736.600 0,00% 43,38% 103,69% 5.02.01.2.01.0 005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD - 4.258.196 4.436.577 4.875.948 5.008.173 5.034.380 - - 3.428.800 - 1.736.600 0,00% 77,28% 0,00% 5.02.01.2.01.0 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - 24.858.440 25.899.790 28.464.749 29.236.651 29.389.637 - 30.848.200 23.854.500 8.319.000 6.000.000 124,10% 92,10% 29,23% 5.02.01.2.01.0 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.979.000 14.299.136 14.898.143 16.373.566 16.817.581 16.905.582 7.564.000 13.912.500 10.880.000 4.413.000 2.732.500 94,80% 97,30% 73,03% 26,95% 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.017.314.243 10.303.532.694 10.735.159.985 11.798.305.499 12.118.250.038 12.181.660.600 12.834.357.001 12.884.476.021 12.271.206.563 11.841.059.346 7.947.715.016 91,56% 125,05% 114,31% 100,36% 5.02.01.2.02.0 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.967.084.143 10.242.049.228 10.671.100.903 11.727.902.392 12.045.937.751 12.108.969.928 12.785.434.901 12.827.580.387 12.213.351.956 11.802.092.290 7.923.867.764 91,54% 125,24% 114,45% 100,63% 5.02.01.2.02.0 003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - 13.322.588 13.880.688 15.255.347 15.669.039 15.751.030 - - - - - 0,00% 0,00% 0,00% 5.02.01.2.02.0 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - 9.399.624 9.793.386 10.763.264 11.055.140 11.112.988 - 10.072.800 13.447.600 6.712.000 4.807.600 107,16% 137,31% 62,36% 5.02.01.2.02.0 006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan - 2.806.411 2.923.975 3.213.548 3.300.692 3.317.964 - - - - - 0,00% 0,00% 0,00% 5.02.01.2.02.0 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 50.230.100 33.063.855 34.448.939 37.860.554 38.887.251 39.090.734 48.922.100 - 44.407.007 32.255.056 19.039.652 97,40% 0,00% 128,91% 85,19% 5.02.01.2.02.0 008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran - 2.890.988 3.012.095 3.310.394 3.400.165 3.417.957 - - - - - 0,00% 0,00% 0,00% 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 18.695.660 16.715.940 18.371.386 18.869.578 18.968.316 - 25.103.852 17.725.516 23.059.128 11.579.480 134,28% 106,04% 125,52% 5.02.01.2.03.0 006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 18.695.660 16.715.940 18.371.386 18.869.578 18.968.316 - 25.103.852 17.725.516 23.059.128 11.579.480 134,28% 106,04% 125,52% 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - - - - 27.392.645 9.345.000 - - 5.02.01.2.05.0 005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - 6.343.957 9.372.616 10.300.823 10.580.159 10.635.521 - 4.338.000 - - - 68,38% 0,00% 0,00% 5.02.01.2.05.0 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - 37.382.932 38.948.947 42.806.216 43.967.028 44.197.092 - 23.054.645 9.345.000 - - 61,67% 23,99% 0,00% 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 281.646.190 387.997.112 404.250.774 444.285.334 456.333.391 458.721.224 280.112.414 559.376.397 444.776.580 348.688.718 152.382.302 99,46% 144,17% 110,02% 78,48% 5.02.01.2.06.0 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - - - - - - - - - - - 5.02.01.2.06.0 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 13.193.347 13.746.032 15.107.356 15.517.035 15.598.230 - 5.763.000 - - - 43,68% 0,00% 0,00% 5.02.01.2.06.0 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 33.373.503 34.771.559 38.215.125 39.251.436 39.456.826 - 38.135.800 33.586.400 23.319.000 22.519.826 114,27% 96,59% 61,02% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5.02.01.2.06.0 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - 106.566.728 111.030.935 122.026.770 125.335.872 125.991.711 - 151.578.000 127.197.000 140.301.000 40.585.500 142,24% 114,56% 114,98% 5.02.01.2.06.0 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 30.577.787 31.858.727 35.013.823 35.963.322 36.151.506 - 41.326.200 31.465.400 13.370.800 9.636.308 135,15% 98,77% 38,19% 5.02.01.2.06.0 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 931.043 970.046 1.066.113 1.095.024 1.100.754 - 1.320.000 1.320.000 1.320.000 770.000 141,78% 136,08% 123,81% 5.02.01.2.06.0 007 Penyediaan Bahan/Material - 26.748.766 27.869.304 30.629.311 31.459.912 31.624.531 - 34.967.400 29.871.100 12.468.300 10.316.700 130,73% 107,18% 40,71% 5.02.01.2.06.0 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 281.646.190 107.200.005 111.690.741 122.751.919 126.080.686 126.740.422 280.112.414 194.092.933 155.978.836 105.347.262 37.476.868 99,46% 181,06% 139,65% 85,82% 5.02.01.2.06.0 010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - 52.057.210 51.475.046 56.572.824 58.106.957 58.411.010 - 77.068.064 55.213.444 42.546.056 20.955.774 148,04% 107,26% 75,21% 5.02.01.2.06.0 011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - 3.369.091 6.273.130 6.894.383 7.081.343 7.118.397 - - - - - 0,00% 0,00% 0,00% 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 159.341.233 166.016.228 182.457.474 187.405.326 188.385.953 - 374.589.600 - - - 235,09% 0,00% 0,00% 5.02.01.2.07.0 001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - - - - - - - - - 5.02.01.2.07.0 002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - - - - - - - - - 5.02.01.2.07.0 005 Pengadaan Mebel - - - - - - - - - - - 5.02.01.2.07.0 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 89.443.078 93.189.955 102.418.926 105.196.306 105.746.762 - 176.376.900 - - - 197,19% 0,00% 0,00% 5.02.01.2.07.0 008 Pengadaan Aset Tak Berwujud - - - - - - - - - - - 5.02.01.2.07.0 009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - - - - - - - - - 5.02.01.2.07.0 010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - - - - - - - - - 5.02.01.2.07.0 011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 69.898.155 72.826.273 80.038.548 82.209.020 82.639.191 - 198.212.700 - - - 283,57% 0,00% 0,00% 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 469.363.320 237.808.833 247.770.929 272.308.667 279.693.090 281.156.626 429.169.615 300.820.373 378.579.975 700.433.047 441.044.665 91,44% 126,50% 152,79% 257,22% 5.02.01.2.08.0 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 113.618.272 11.714.581 12.205.319 13.414.060 13.777.821 13.849.915 108.787.772 44.500 68.500 - - 95,75% 0,38% 0,56% 0,00% 5.02.01.2.08.0 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 278.518.000 173.347.426 180.609.156 198.495.598 203.878.370 204.945.194 243.351.011 236.675.701 296.131.349 280.673.191 153.098.132 87,37% 136,53% 163,96% 141,40% 5.02.01.2.08.0 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 77.227.048 52.746.826 54.956.453 60.399.009 62.036.900 62.361.517 77.030.832 64.100.172 82.380.126 419.759.856 287.946.533 99,75% 121,52% 149,90% 694,98% 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 220.591.800 284.163.961 296.067.929 325.388.711 334.212.550 335.961.367 213.763.780 559.186.940 278.073.063 231.087.836 112.594.982 96,90% 196,78% 93,92% 71,02% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kode Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5.02.01.2.09.0 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 124.285.600 19.874.842 20.707.422 22.758.161 23.375.313 23.497.628 124.188.280 - 23.123.877 34.799.901 16.518.921 99,92% 0,00% 111,67% 152,91% 5.02.01.2.09.0 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - 78.357.929 81.640.436 89.725.613 92.158.778 92.641.012 - - 82.260.900 93.447.935 63.970.561 0,00% 100,76% 104,15% 5.02.01.2.09.0 005 Pemeliharaan Mebel - 6.465.579 6.736.430 7.403.566 7.604.334 7.644.125 - - - - - 0,00% 0,00% 0,00% 5.02.01.2.09.0 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 34.204.662 35.637.537 39.166.863 40.228.984 40.439.488 - 71.420.000 38.764.000 31.020.000 - 208,80% 108,77% 79,20% 5.02.01.2.09.0 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.879.200 95.403.992 99.400.580 109.244.614 112.207.091 112.794.232 12.715.000 284.510.000 93.278.586 23.324.000 23.158.000 98,73% 298,22% 93,84% 21,35% 5.02.01.2.09.0 010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 83.427.000 49.856.956 51.945.524 57.089.895 58.638.050 58.944.882 76.860.500 62.720.000 40.645.700 48.496.000 8.947.500 92,13% 125,80% 78,25% 84,95% Tabel 2. 7 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 – 2024 BPKPAD Kabupaten Purworejo No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun N- 1 77.628 79.583 68.775 78.713 83.839 Tujuan Perangkat Dearah : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Opini Badan Pemeriksa Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP Sasaran Perangkat Daerah : Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
1. 1.Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD 100% 100% 100% 100% 100% PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2. 2.Tertib Pengelolaan Kas Daerah 100% 100% 100% 100% 100%
3. 3.Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 100% 100% 100% 100% 100%
4. 4.Persentase Realisasi Bantuan Keuangan terhadap Anggaran Bantuan Keuangan 100% 100% 100% 100% 100%
5. 5.Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 100% 100% 100% 100% 100% Persentase Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah 100% 100% 100% 100% 93,71% PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah -Rasio Pajak terhadap PDRB Sasaran Perangkat Daerah : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Persentase Tertib Pengelolaan Pendapatan Daerah 100% 100% 100% 99,95% 97,28% PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Nilai Sakip Perangkat Daerah 68,00 68,00 68,50 69,00 69,50 Sasaran Perangkat Daerah : Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Tantangan utama dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah berakar pada masalah internal dan eksternal. Secara internal, terdapat kendala signifikan dalam tata kelola keuangan, pengelolaan aset, dan sumber daya manusia (SDM). a) Tata Kelola Keuangan dan Aset: Pengelolaan keuangan daerah masih terhambat oleh kurangnya disiplin anggaran di tingkat OPD, inefektivitas sistem pengendalian internal, dan koordinasi yang lemah. Selain itu, implementasi sistem informasi terpadu seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) masih belum optimal, menyebabkan inkonsistensi data, keterlambatan pelaporan, dan kesalahan input. Dalam hal aset, penatausahaan dan legalitas aset (seperti sertifikasi tanah) belum sepenuhnya tertib. Hal ini menghambat optimalisasi aset sebagai sumber pendapatan daerah. b) Sumber Daya Manusia: Kapasitas dan disiplin pengelola keuangan di tingkat OPD masih perlu ditingkatkan. Masih banyak kendala yang dihadapi, seperti keterlambatan pencatatan dan kurangnya pemahaman tentang regulasi baru. c) Layanan Berbasis Teknologi: Layanan perpajakan bagi masyarakat masih belum didukung secara memadai oleh sarana teknologi. Pemutakhiran basis data PBB berjalan lambat karena keterbatasan tenaga dan jumlah objek pajak yang besar. Hal ini berdampak langsung pada kecepatan dan akurasi layanan. Di balik tantangan tersebut, terdapat berbagai peluang untuk perbaikan dan pengembangan pelayanan perangkat daerah. a) Optimalisasi Pendapatan Daerah: Meskipun kontribusi PAD masih rendah, tren pertumbuhan pendapatan daerah yang positif menunjukkan adanya potensi yang belum tergali. Peluang ini dapat dimanfaatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, misalnya dengan mengidentifikasi sumber-sumber pajak dan retribusi baru, serta memperbaiki tata kelola administrasi pendapatan. b) Pemanfaatan Teknologi: Implementasi aplikasi SIPD yang terintegrasi menjadi peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Jika diterapkan secara optimal, SIPD dapat menyinkronkan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan. Ini akan mengurangi kesalahan, mempercepat proses, dan meningkatkan transparansi. c) Peningkatan Kapasitas SDM: Dengan adanya regulasi baru, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pengelola keuangan dan aset di seluruh OPD menjadi suatu keharusan. BPKPAD dapat mengambil peran sentral dalam memfasilitasi program- program ini untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan. d) Peningkatan Pengelolaan Aset: Adanya program sertifikasi aset tanah secara bertahap merupakan langkah positif untuk mewujudkan tertib hukum dan administrasi aset. Upaya ini dapat dilanjutkan dan dipercepat, termasuk dengan memperbarui dokumen kerja sama pemanfaatan aset, sehingga aset daerah dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD. Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi oleh BPKPAD Purworejo dapat diubah menjadi peluang dengan pendekatan strategis yang fokus pada perbaikan sistem, peningkatan kapasitas SDM, dan pemanfaatan teknologi secara menyeluruh. Hal ini akan memperkuat kemandirian fiskal daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. 2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Kelompok sasaran pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan di BPKPAD dapat di lihat pada tabel berikut: Tabel 2. 8 Daftar Kelompok Sasaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan di BPKPAD Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Aparatur 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Aparatur 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Aparatur 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Aparatur 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Aparatur 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Aparatur 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Aparatur 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Aparatur 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Aparatur Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Aparatur 5.02.02.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Aparatur 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait Aparatur 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Aparatur 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Aparatur 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Aparatur 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Aparatur 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Aparatur 5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Aparatur 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Aparatur 5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Aparatur 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Aparatur 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Aparatur 5.02.02.2.03.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Aparatur 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5.02.02.2.04.0001 Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah Aparatur 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Aparatur 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Aparatur 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Aparatur 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Aparatur 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Aparatur 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Aparatur 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Aparatur 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Aparatur 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Aparatur 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Aparatur 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Aparatur 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Aparatur 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Aparatur 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Aparatur 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Aparatur 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Aparatur 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan pengelolaan pajak daerah Aparatur dan Masyarakat 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Aparatur dan Masyarakat 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Aparatur dan Masyarakat 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Aparatur dan Masyarakat 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Aparatur dan Masyarakat 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Aparatur dan Masyarakat 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Aparatur dan Masyarakat Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kelompok Sasaran 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Aparatur dan Masyarakat 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Aparatur dan Masyarakat 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Aparatur dan Masyarakat 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Aparatur dan Masyarakat 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Aparatur dan Masyarakat 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Aparatur 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Aparatur 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Aparatur 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Aparatur 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Aparatur 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Aparatur 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Aparatur 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Aparatur 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Aparatur 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Aparatur 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Aparatur 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Aparatur 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Aparatur 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Aparatur 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Aparatur 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Aparatur 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Aparatur 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Aparatur 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Aparatur 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Aparatur 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Masalah dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Purworejo juga muncul dalam bentuk akuntabilitas keuangan yang belum disertai dengan kemandirian keuangan daerah. Meskipun telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam sepuluh tahun terakhir, Kabupaten Purworejo masih belum menjadi daerah yang mandiri karena masih tergantung pada dana transfer dari pusat. Masalah ini terjadi karena beberapa hal, antara lain pengelolaan penerimaan daerah yang belum optimal dan pemanfaatan aset daerah yang belum maksimal. Kemampuan keuangan daerah yang masih rendah juga diindikasikan oleh kurangnya upaya untuk menggali sumber pendanaan lainnya di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada akar masalah pengelolaan penerimaan daerah yang belum optimal, terdapat permasalahan yang lebih rinci seperti kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang perlu ditingkatkan serta pengelolaan dan pemungutan retribusi yang belum optimal. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang rendah mengindikasikan bahwa masih banyak potensi penerimaan daerah yang belum tergali sepenuhnya. Selain itu, mekanisme pengelolaan dan pemungutan retribusi yang belum efektif juga berkontribusi pada rendahnya penerimaan daerah dari sektor ini. Mengenai pemanfaatan aset daerah yang belum optimal, masalah ini disebabkan oleh belum maksimalnya utilisasi aset daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masih perlu ditingkatkan. Utilisasi aset daerah yang belum optimal mengakibatkan aset-aset yang dimiliki tidak memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan daerah. Selain itu, pengelolaan BUMD yang belum efektif juga menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor ini. Hasil identifikasi permasalahan sesuai tugas dan Fungsi sebagaimana tabel berikut : Tabel 2. 9 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Inti Masalah Masalah Akar Masalah Serabut Masalah 1 2 3 4 Belum memuaskannya implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Purworejo Akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah Kemampuan keuangan daerah masih rendah Ketergantungan terhadap dana transfer masih tinggi Kurangnya upaya untuk menggali sumber pendanaan lainnya (non APBD) Pengelolaan penerimaan daerah belum optimal Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak perlu ditingkatkan Pengelolaan dan pemungutan retribusi belum optimal Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah Belum optimalnya utilisasi aset daerah Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Berdasarkan hal tersebut dilakukan Identifikasi permasalahan dalam pelaksananaan urusan penunjang unsur keuangan yaitu ”Belum optimalnya tata kelola keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi”. 2.2.2 Isu Strategis Analisis isu strategis dimulai dari penelaahan permasalahan, pengkajian lingkungan strategis baik internal maupun eksternal pada semua pada tugas dan fungsi BPKPAD dan perumusan kriteria strategis berdasarkan tujuan pembangunan daerah menurut Undang- undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan pembobotannya . Permasalahan Penyelenggaraan Fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan adalah ”Belum optimalnya tata kelola keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi”. Identifikasi dilakukan terhadap isu sesuai konteks (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, yakni laporan resmi dari lembaga pemerintah/ lembaga luar negeri, Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, Rancangan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Purworejo 2025-2045, dan Dokumen KLHS RPJMD. Tabel 2. 10 (Tabel 2.4) Isu Strategis Perangkat Daerah POTENSI DAERAH YANG MENJADI WEWENANG PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi Misinformasi dan disinformasi Transformasi tata kelola Tata kelola pemerintahan yang dinamis Akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang Belum Baik Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia Reformasi Hukum Belum Optimal Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Pelayanan publik prima belum merata Cyber insecurity Penyelenggaraan Statistik Sektoral Belum Optimal Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral Belum Optimalnya Implementasi Kualitas Kebijakan BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN c.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Berpedoman pada dokumen RPJMD 2025-2029 Kabupaten Purworejo Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode Tahun 2025-2029, yaitu: “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, Dan Inovatif (Purworejo Berseri)”. Untuk mewujudkan visi “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)” ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut.
6. 1.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera.
7. 2.Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah.
8. 2.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup san ketahanan bencana.
9. 3.Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ketahanan pangan.
10. 4.Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi. c.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Tujuan yang ditetapkan berdasarkan misi pembangunan lima tahun ke depan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah ”Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif” Gambar 3. 1 Konsep Renstra Perangkat Daerah Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No : 2 Tahun 2025 Selanjutnya, sasaran yang ditetapkan berdasarkan misi pembangunan lima tahun ke depan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
11. 1.Meningkatnya kualitas manusia
12. 2.Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah
13. 3.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana
14. 4.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif
15. 5.Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No : 2 Tahun 2025 Maka berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran daerah yang sudah ditetapkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dan berpedoman sesuai dengan tugas dan fungsi BPKPAD maka dirumuskan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025- 2029 adalah:
16. 1.Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi Perangkat Daerah
17. 2.Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
18. 3.Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KETERANGAN 2025* 2026 2027 2028 2029 2030 Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah 68.02 70.45 72.89 75.33 77.76 80.20 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi Perangkat Daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah 68.02 70.45 72.89 75.33 77.76 80.20 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 100% 100% 100% 100% 100% 100% Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 20,08% 21,57% 23,14% 24,78% 26,51% 26,51% Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB 0,71% 0,74% 0,76% 0,79% 0,82% 0,82% Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 20,08% 21,57% 23,14% 24,78% 26,51% 26,51% Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB 0,71% 0,74% 0,76% 0,79% 0,82% 0,82% c.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan diperlukan strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Purworejo periode tahun 2025-2029 merupakan sebuah rumusan perencanaan yang lebih komprehensif sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Strategi perangkat daerah perlu disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat yang sudah ditetapkan. Strategi ini merujuk pada rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah yang akan dilakukan. Strategi perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat di tuangkan sebagai berikut: Tabel 3. 2 Penahapan Renstra BPKPAD Kab.Purworejo TAHAP I

(2026)TAHAP II
(2027)TAHAP III
(2028)TAHAP IV
(2029)TAHAP V
(2030)1 2 3 4 5 Menguatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Memantapkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meneguhkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Menguatkan Kualitas Tata Kelola Pendapatan Daerah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pendapatan Daerah Memantapkan Kualitas Tata Kelola Pendapatan Daerah Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pendapatan Daerah Meneguhkan Kualitas Tata Kelola Pendapatan Daerah Menguatkan sistem menejemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Memantapkan Kapasitas Sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Lokus Rencana Strategis mengacu pada bidang-bidang fokus utama yang menjadi prioritas Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo dalam Rencana Strategis 2025-2029. Lokus ini dirumuskan dari analisis masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPAD. Berikut adalah lokus atau fokus utama dari Rencana Strategis BPKPAD Kabupaten Purworejo A. Keuangan Daerah Lokus strategis di bidang keuangan daerah adalah optimalisasi pendapatan dan tata kelola keuangan yang tertib. BPKPAD berencana fokus pada upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ini termasuk peningkatan penerimaan pajak daerah melalui perbaikan administrasi dan pemanfaatan teknologi. Selain itu, lokus ini juga mencakup penyesuaian tata kelola keuangan daerah sesuai regulasi baru, seperti UU No. 1 Tahun 2022 dan Permendagri No. 90 Tahun 2020. Upaya ini akan difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, termasuk optimalisasi penggunaan aplikasi SIPD. B. Aset Daerah Lokus strategis di bidang aset daerah adalah penertiban dan optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD). Fokus utamanya adalah memastikan tertib hukum, tertib administrasi, dan tertib fisik atas seluruh aset milik pemerintah daerah. Ini mencakup percepatan sertifikasi tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan, perbaikan administrasi kerja sama pemanfaatan aset, dan penataan ulang pencatatan aset. Tujuan akhirnya adalah agar aset daerah dapat dikelola secara efektif dan efisien, serta berkontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah. C. Pelayanan Publik Lokus strategis di bidang pelayanan publik adalah peningkatan kualitas layanan perpajakan berbasis teknologi. BPKPAD akan memfokuskan upaya pada penyediaan sarana teknologi yang mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Ini termasuk pemutakhiran basis data pajak yang akurat, penyederhanaan proses bisnis, serta penambahan kanal pembayaran dan pelaporan elektronik. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2025- 2029 merupakan sebuah instrumen perencanaan yang berfungsi untuk memberikan arahan kepada Pemerintah Daerah dalam pencapaian tujuan. Arah kebijakan ini merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan guna menyelesaikan isu dan permasalahan yang berkembang dengan memperhatikan sasaran strategis dalam tahapan waktu tertentu. Prioritas pembangunan yang ditentukan pada setiap tahunnya memiliki kesinambungan satu sama lain yang dirangkai dalam rangka mencapai tujuan pembangunan jangka menengah. Penetapan tema atau fokus pembangunan tahunan bukan berarti mengabaikan kondisi rutin yang memang harus dikerjakan setiap tahunnya. Alokasi program rutin dan penyelenggaraan pelayanan publik harus terus menerus dilaksanakan dan diberikan alokasi pendanaan. Prinsip perencanaan strategis dan perencanaan operasional harus berjalan secara seimbang dengan melaksanakan segala program yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi. Seperti halnya visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang Arah kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan melalui : Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah No Operasionalis asi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Ket 1 2 3 4 5 Tahun 2026 Penguatan akuntabilitas keuangan daerah, penyempurnaan sistem, serta peningkatan rasio penerimaan daerah terhadap PDRB Penguatan akuntabilitas keuangan daerah, penyempurnaan sistem, serta peningkatan rasio penerimaan daerah terhadap PDRB melalui aktivitas sebagai berikut :
1. a.Koordinasi dan Penyusunan dokumen Anggaran Daerah
2. b.Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
3. c.Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
4. d.Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5. e.Koordinasi Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
6. f.Pengelolaan Barang Milik Daerah
7. g.Pengelolaan Pajak Daerah
8. h.Pengelolaan pendapatan Daerah (penatausahaan pendapatan transfer, pengelolaan retribusi, penyusunan data potensi PAD) Tahun 2027 Peningkatan akuntabilitas keuangan daerah, penyempurnaan sistem, serta peningkatan rasio penerimaan daerah terhadap PDRB Peningkatan akuntabilitas keuangan daerah, penyempurnaan sistem, serta peningkatan rasio penerimaan daerah terhadap PDRB melalui aktivitas sebagai berikut :
9. a.Koordinasi dan Penyusunan dokumen Anggaran Daerah
10. b.Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
11. c.Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
12. d.Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
13. e.Koordinasi Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
14. f.Pengelolaan Barang Milik Daerah
15. g.Pengelolaan Pajak Daerah
16. h.Pengelolaan pendapatan Daerah (penatausahaan pendapatan transfer, pengelolaan retribusi, penyusunan data potensi PAD) Tahun 2028 Pemantapan akuntabilitas keuangan daerah, penyempurnaan sistem, serta peningkatan rasio penerimaan daerah terhadap PDRB Pemantapan akuntabilitas keuangan daerah, penyempurnaan sistem, serta peningkatan rasio penerimaan daerah terhadap PDRB melalui aktivitas sebagai berikut :
17. a.Koordinasi dan Penyusunan dokumen Anggaran Daerah
18. b.Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
19. c.Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
20. d.Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah No Operasionalis asi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Ket 1 2 3 4 5
21. e.Koordinasi Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
22. f.Pengelolaan Barang Milik Daerah
23. g.Pengelolaan Pajak Daerah
24. h.Pengelolaan pendapatan Daerah (penatausahaan pendapatan transfer, pengelolaan retribusi, penyusunan data potensi PAD) Tshun 2029 Perwujudan akuntabilitas keuangan daerah, penyempurnaan sistem, serta peningkatan rasio penerimaan daerah terhadap PDRB Perwujudan akuntabilitas keuangan daerah, penyempurnaan sistem, serta peningkatan rasio penerimaan daerah terhadap PDRB melalui aktivitas sebagai berikut :
25. a.Koordinasi dan Penyusunan dokumen Anggaran Daerah
26. b.Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
27. c.Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
28. d.Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
29. e.Koordinasi Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
30. f.Pengelolaan Barang Milik Daerah
31. g.Pengelolaan Pajak Daerah
32. h.Pengelolaan pendapatan Daerah (penatausahaan pendapatan transfer, pengelolaan retribusi, penyusunan data potensi PAD) Tshun 2030 Peneguhan akuntabilitas keuangan daerah, penyempurnaan sistem, serta peningkatan rasio penerimaan daerah terhadap PDRB Peneguhan akuntabilitas keuangan daerah, penyempurnaan sistem, serta peningkatan rasio penerimaan daerah terhadap PDRB melalui aktivitas sebagai berikut :
33. a.Koordinasi dan Penyusunan dokumen Anggaran Daerah
34. b.Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
35. c.Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
36. d.Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
37. e.Koordinasi Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
38. f.Pengelolaan Barang Milik Daerah
39. g.Pengelolaan Pajak Daerah
40. h.Pengelolaan pendapatan Daerah (penatausahaan pendapatan transfer, pengelolaan retribusi, penyusunan data potensi PAD) Tahun 2026 Menguatkan sistem menejemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Menguatkan sistem menejemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah melalui aktivitas sebagai berikut :
41. a.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
42. b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
43. c.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
44. d.Administrasi Umum Perangkat Daerah
45. e.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
46. f.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
47. g.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2027 Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah melalui aktivitas sebagai berikut :
48. a.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
49. b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
50. c.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
51. d.Administrasi Umum Perangkat Daerah
52. e.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
53. f.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
54. g.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2028 Memantapkan Kapasitas Sumber daya dalam Memantapkan Kapasitas Sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah melalui aktivitas sebagai berikut : No Operasionalis asi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Ket 1 2 3 4 5 mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
55. a.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
56. b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
57. c.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
58. d.Administrasi Umum Perangkat Daerah
59. e.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
60. f.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
61. g.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2029 Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah melalui aktivitas sebagai berikut :
62. a.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
63. b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
64. c.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
65. d.Administrasi Umum Perangkat Daerah
66. e.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
67. f.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
68. g.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2030 Mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah melalui aktivitas sebagai berikut :
69. a.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
70. b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
71. c.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
72. d.Administrasi Umum Perangkat Daerah
73. e.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
74. f.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
75. g.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No : 2 Tahun 2025 4.1.1 Program Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi kumpulan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Rencana program prioritas perangkat daerah didasarkan pada kerangka pendanaan pembangunan pendanaan daerah dan dilaksanakan pada kurun waktu Tahun 2025-2030. Program prioritas perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD adalah : I. Program Pengelolaan Keuangan Daerah. Program ini diarahkan pada koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, coordinating dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah. II. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program ini diarahkan pada pengelolaan barang milik daerah. Indikator kinerja program ini adalah persentase tertib pengelolaan Barang Milik Daerah. III. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program ini diarahkan pada pengelolaan pendapatan daerah. Indikator kinerja program ini adalah persentase tertib pengelolaan pendapatan daerah. IV. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Program ini diarahkan pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 4.1.2 Kegiatan Kegiatan Perangkat Daerah adalah bagian dari Program yang dilaksanakan perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. Kinerja yang dihasilkan menunjukkan keberhasilan pelaksanaan suatu program dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas dan fungsi. Penentuan Program dan Kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. 4.1.3 Sub Kegiatan Uraian Sub Kegiatan pada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4. 1 Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun N-1 Tujuan Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sasaran Meningkatnya tata kelola anggaran daerah Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Program Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Sub Kegiatan Persentase Realisasi Bantuan Keuangan terhadap Anggaran Bantuan Keuangan PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Program Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Meningkatnya tata kelola Perbendaharaan daerah Tertib Pengelolaan Kas Daerah PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Program Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Kegiatan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Meningkatnya tata kelola akutansi daerah Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Program Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Penyelenggaraan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Sub Kegiatan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Program Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Sub Kegiatan Meningkatnya tata kelola aset daerah Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Program Terlaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah Kegiatan Penyusunan Standar Harga Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Sasaran Meningkatnya tata kelola pajak daerah Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Program Telaksananya pengelolaan pajak daerah Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Kegiatan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Perencanaan pengelolaan pajak daerah Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Sub Kegiatan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Sasaran Meningkatnya tata kelola pendapatan daerah Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Program Telaksananya pengelolaan pendapatan asli daerah Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Program Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Sub Kegiatan Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kegiatan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Sub Kegiatan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Sub Kegiatan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sub Kegiatan Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sub Kegiatan Tabel 4. 2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 1 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 80,2 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Angka 83,84 84,56 84,92 85,28 85,65 86,01 86,01 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,02 69,38 70,77 72,18 73,63 75,1 75,1 5.02 KEUANGAN 21.539.057.796 20.564.961.000 18.442.898.000 18.442.898.000 18.442.898.000 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah % 100 100 21.539.057.796 100 20.564.961.000 100 18.442.898.000 100 18.442.898.000 100 18.442.898.000 100 Sekretariat Kabupaten Purworejo 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dokumen 7 24 19.651.700 24 20.634.285 24 21.666.000 24 22.749.299 24 23.886.765 24 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 15 22 13.241.800 22 13.903.890 22 14.599.085 22 15.329.039 22 16.095.491 110 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 6 22 6.409.900 22 6.730.395 22 7.066.915 22 7.420.260 22 7.791.274 110 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100 100 20.170.717.096 100 19.128.203.265 100 16.934.302.375 100 16.858.872.597 100 16.779.671.327 100 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ 80 96 20.159.590.396 96 19.116.520.230 96 16.922.035.188 96 16.845.992.051 96 16.766.146.754 480 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 26 44 11.126.700 44 11.683.035 44 12.267.187 44 12.880.546 44 13.524.573 220 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah % 100 100 898.400 100 943.320 100 990.486 100 1.040.010 100 1.092.011 100 5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 1 11 898.400 11 943.320 11 990.486 11 1.040.010 11 1.092.011 55 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah % 100 100 223.608.000 100 234.788.400 100 246.527.821 100 258.854.211 100 271.796.921 100 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 1 8.745.500 1 9.182.775 1 9.641.914 1 10.124.009 1 10.630.210 5 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 1 1 22.535.400 1 23.662.170 1 24.845.279 1 26.087.542 1 27.391.920 5 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 1 109.153.800 1 114.611.490 1 120.342.065 1 126.359.168 1 132.677.126 5 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 1 11.847.600 1 12.439.980 1 13.061.979 1 13.715.078 1 14.400.832 5 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 12 12 1.332.000 12 1.398.600 12 1.468.530 12 1.541.957 12 1.619.054 60 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket 1 1 8.683.300 1 9.117.465 1 9.573.338 1 10.052.005 1 10.554.605 5 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 1 1 48.026.000 1 50.427.300 1 52.948.665 1 55.596.098 1 58.375.903 5 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 1 1 13.284.400 1 13.948.620 1 14.646.051 1 15.378.354 1 16.147.271 5 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan Laporan 3 36 753.170.600 36 790.829.130 36 830.370.587 36 871.889.116 36 915.483.571 36 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 12 305.586.600 12 320.865.930 12 336.909.227 12 353.754.688 12 371.442.422 60 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 12 447.584.000 12 469.963.200 12 493.461.360 12 518.134.428 12 544.041.149 60 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jenis 5 6 371.012.000 6 389.562.600 6 409.040.731 6 429.492.767 6 450.967.405 6 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 1 1 39.950.000 1 41.947.500 1 44.044.875 1 46.247.119 1 48.559.475 5 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 8 47 233.650.000 47 245.332.500 47 257.599.125 47 270.479.081 47 284.003.035 235 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 44 44 29.200.000 44 30.660.000 44 32.193.000 44 33.802.650 44 35.492.783 220 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 2 23.355.000 2 24.522.750 2 25.748.888 2 27.036.332 2 28.388.148 10 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 29 42 44.857.000 42 47.099.850 42 49.454.843 42 51.927.585 42 54.523.964 210 2 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Opini Badan Pemeriksa Keuangan % 100 100 100 100 100 100 100 5.02 KEUANGAN 574.564.563.002 574.627.207.000 574.564.563.000 583.642.683.000 592.864.237.000 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Meningkatnya tata kelola akutansi daerah Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah % 100 100 573.923.272.402 100 573.923.272.000 100 573.923.272.000 100 582.991.260.000 100 592.202.522.000 100 Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah % 100 100 100 100 100 100 100 Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo Meningkatnya tata kelola anggaran daerah Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD % 100 100 100 100 100 100 100 Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Purworejo Persentase Realisasi Bantuan Keuangan terhadap Anggaran Bantuan Keuangan % 100 100 100 100 100 100 100 Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Purworejo Meningkatnya tata kelola Perbendaharaan daerah Tertib Pengelolaan Kas Daerah % 100 100 100 100 100 100 100 Bidang Perbendaharaan Daerah Kabupaten Purworejo 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah % 100 100 519.014.300 100 544.965.015 100 572.213.266 100 600.823.929 100 630.865.125 100 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Tersusunnya KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun Dokumen 2 2 61.877.200 2 64.971.060 2 68.219.613 2 71.630.594 2 75.212.123 10 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun Dokumen 2 2 55.421.700 2 58.192.785 2 61.102.424 2 64.157.545 2 67.365.423 10 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Dokumen 3 3 188.502.100 3 197.927.205 3 207.823.565 3 218.214.744 3 229.125.481 15 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Dokumen 3 3 180.424.300 3 189.445.515 3 198.917.791 3 208.863.680 3 219.306.864 15 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Dokumen 2 1 32.789.000 1 34.428.450 1 36.149.873 1 37.957.366 1 39.855.234 5 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah % 100 100 255.368.600 100 268.137.030 100 281.543.882 100 295.621.077 100 310.402.129 100 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Dokumen 24 24 25.734.000 24 27.020.700 24 28.371.735 24 29.790.322 24 31.279.838 120 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Dokumen 0 16 7.553.800 16 7.931.490 16 8.328.065 16 8.744.468 16 9.181.691 80 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Dokumen 18 18 28.328.000 18 29.744.400 18 31.231.620 18 32.793.201 18 34.432.861 90 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dokumen 4 4 9.430.000 4 9.901.500 4 10.396.575 4 10.916.404 4 11.462.224 20 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Laporan 0 42 13.438.000 42 14.109.900 42 14.815.395 42 15.556.165 42 16.333.973 210 5.02.02.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Dokumen 4 4 34.688.000 4 36.422.400 4 38.243.520 4 40.155.696 4 42.163.481 20 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Dokumen 12 12 64.492.700 12 67.717.335 12 71.103.202 12 74.658.362 12 78.391.280 60 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Dokumen 1 1 46.352.100 1 48.669.705 1 51.103.190 1 53.658.350 1 56.341.267 5 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Orang 84 84 25.352.000 84 26.619.600 84 27.950.580 84 29.348.109 84 30.815.514 420 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Penyelenggaraan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah % 100 100 232.385.100 100 244.004.355 100 256.204.573 100 269.014.802 100 282.465.542 100 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban Dokumen 15 15 7.820.000 15 8.211.000 15 8.621.550 15 9.052.628 15 9.505.259 75 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Laporan 18 18 16.541.900 18 17.368.995 18 18.237.445 18 19.149.317 18 20.106.783 90 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dokumen 4 4 99.434.000 4 104.405.700 4 109.625.985 4 115.107.284 4 120.862.648 20 5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dokumen 1 1 6.093.600 1 6.398.280 1 6.718.194 1 7.054.104 1 7.406.809 5 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Dokumen 1 1 24.474.500 1 25.698.225 1 26.983.136 1 28.332.293 1 29.748.908 5 5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dokumen 1 1 2.861.700 1 3.004.785 1 3.155.024 1 3.312.775 1 3.478.414 5 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dokumen 0 1 18.788.400 1 19.727.820 1 20.714.211 1 21.749.922 1 22.837.418 5 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Orang 0 42 35.934.000 42 37.730.700 42 39.617.235 42 41.598.097 42 43.678.002 210 5.02.02.2.03.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina Lembaga 29 29 20.437.000 29 21.458.850 29 22.531.793 29 23.658.382 29 24.841.301 145 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah % 100 100 572.902.927.402 100 572.851.909.750 100 572.798.341.636 100 581.810.083.117 100 590.962.286.276 100 5.02.02.2.04.0001 Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah Terkelolanya Dana Cadangan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah Dokumen 0 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 5 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Laporan 1 1 546.302.927.402 1 544.926.909.750 1 543.482.091.636 1 551.033.020.617 1 558.651.370.651 5 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Laporan 1 1 4.500.000.000 1 4.725.000.000 1 4.961.250.000 1 5.209.312.500 1 5.469.778.125 5 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Laporan 1 1 22.000.000.000 1 23.100.000.000 1 24.255.000.000 1 25.467.750.000 1 26.741.137.500 5 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah % 100 100 13.577.000 100 14.255.850 100 14.968.643 100 15.717.075 100 16.502.928 100 5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Dokumen 1 1 13.577.000 1 14.255.850 1 14.968.643 1 15.717.075 1 16.502.928 5 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Meningkatnya tata kelola aset daerah Persentase Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah % 93,71 100 641.290.600 100 703.935.000 100 641.291.000 100 651.423.000 100 661.715.000 100 Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Purworejo 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Terlaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah % 93,71 100 641.290.600 100 703.935.000 100 641.291.000 100 651.423.000 100 661.715.000 100 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Tersedianya Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun Dokumen 1 1 64.154.400 1 70.421.300 1 64.154.400 1 65.168.000 1 66.197.600 5 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Dokumen 1 1 5.603.800 1 6.151.200 1 5.603.800 1 5.692.400 1 5.782.300 5 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Dokumen 0 1 17.510.800 1 19.221.400 1 17.510.800 1 17.787.500 1 18.068.500 5 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Laporan 1 1 33.999.500 1 37.320.700 1 33.999.500 1 34.536.600 1 35.082.300 5 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah Laporan 1 2 104.982.400 2 115.237.600 2 104.982.400 2 106.641.100 2 108.326.000 10 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Laporan 1 1 343.418.600 1 376.965.400 1 343.418.800 1 348.844.600 1 354.356.100 5 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Laporan 0 1 52.284.400 1 57.391.700 1 52.284.400 1 53.110.400 1 53.949.600 5 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Laporan 2 2 5.027.600 2 5.518.800 2 5.027.800 2 5.107.300 2 5.187.700 10 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Dokumen 5 5 4.815.600 5 5.286.100 5 4.815.600 5 4.891.700 5 4.969.000 25 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Laporan 2 2 2.945.700 2 3.233.400 2 2.945.700 2 2.992.200 2 3.039.500 10 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun Laporan 1 1 4.069.900 1 4.467.500 1 4.069.900 1 4.134.200 1 4.199.600 5 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Orang 40 40 2.477.900 40 2.719.900 40 2.477.900 40 2.517.000 40 2.556.800 200 3 Meningkatnya pendapatan asli daerah Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah % 20,57 21,83 22,79 23,93 25,06 26,24 26,24 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB % 0,65 0,73 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 5.02 KEUANGAN 3.933.074.360 3.995.217.000 3.933.074.000 3.995.217.000 4.058.341.000 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Meningkatnya tata kelola pajak daerah Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah % 0 100 3.933.074.360 100 3.995.217.000 100 3.933.074.000 100 3.995.217.000 100 4.058.341.000 100 Bidang Pajak Daerah Kabupaten Purworejo Meningkatnya tata kelola pendapatan daerah Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah % 0 100 100 100 100 100 100 Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Telaksananya pengelolaan pajak daerah Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah % 0 100 3.933.074.360 100 3.995.217.000 100 3.933.074.000 100 3.995.217.000 100 4.058.341.000 100 Telaksananya pengelolaan pendapatan asli daerah Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah % 0 100 100 100 100 100 100 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan pengelolaan pajak daerah Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah Dokumen 0 1 13.863.160 1 13.414.000 1 12.578.500 1 12.171.000 1 11.776.100 5 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Laporan 1 1 556.155.500 1 565.037.600 1 556.337.800 1 565.214.000 1 574.227.700 5 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Unit 3 3 409.700.000 3 416.243.200 3 409.834.300 3 416.373.100 3 423.013.100 15 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Laporan 1 1 319.218.300 1 324.316.400 1 319.322.900 1 324.417.600 1 329.591.200 5 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Obyek Pajak 75.000 75.000 33.897.400 75.000 34.438.700 75.000 33.908.500 75.000 34.449.500 75.000 34.998.800 375.000 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Dokumen 10.041.001 1.004.100 176.489.800 1.004.100 179.308.400 1.004.100 176.547.600 1.004.100 179.364.400 1.004.100 182.224.800 5.020.500 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Layanan 1 1 111.665.500 1 113.448.800 1 111.702.100 1 113.484.200 1 115.294.000 5 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Dokumen 12 12 2.046.168.800 12 2.078.847.200 12 2.046.839.300 12 2.079.496.300 12 2.112.658.600 60 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Dokumen 1 1 19.108.200 1 19.413.400 1 19.114.500 1 19.419.400 1 19.729.100 5 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Dokumen 2 2 58.983.700 2 59.925.700 2 59.003.000 2 59.944.400 2 60.900.400 10 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Laporan 60 30 98.138.400 30 99.705.700 30 98.170.500 30 99.736.800 30 101.327.300 150 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Laporan 0 10 89.685.600 10 91.117.900 10 89.715.000 10 91.146.300 10 92.599.900 50 Jumlah 600.036.695.158 599.187.385.000 596.940.535.000 606.080.798.000 615.365.476.000 Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas No Program Prioritas Outcome Kegiatan/Subkegiatan AKTIFITAS Ket 1 2 3 4 5 6 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Meningkatnya tata kelola anggaran daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Meningkatnya tata kelola Perbendaharaan daerah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Meningkatnya tata kelola akutansi daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, No Program Prioritas Outcome Kegiatan/Subkegiatan AKTIFITAS Ket 1 2 3 4 5 6 Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Meningkatnya tata kelola aset daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah Penyusunan Standar Harga Penyusunan Standar Harga Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah Inventarisasi Barang Milik Daerah Inventarisasi Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah Penilaian Barang Milik Daerah Penilaian Barang Milik Daerah Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Meningkatnya tata kelola pendapatan daerah Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Meningkatnya tata kelola pajak daerah Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Perencanaan pengelolaan pajak daerah Perencanaan pengelolaan pajak daerah No Program Prioritas Outcome Kegiatan/Subkegiatan AKTIFITAS Ket 1 2 3 4 5 6 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Penetapan Wajib Pajak Daerah Penetapan Wajib Pajak Daerah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Penagihan Pajak Daerah Penagihan Pajak Daerah Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Penyediaan Bahan/Material Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah Selain menetapkan arah kebijakan, program prioritas perlu disusun guna tercapainya visi-misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Purworejo. Program prioritas merujuk pada program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut adalah sub kegiatan pada renstra perangkat daerah yang mendukung program prioritas yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029. Dukungan Terhadap Asta Cita No Asta Cita Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026 Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026- 2030) Bidang Urusan 1 2 3 4 5 7 Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah Keuangan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Keuangan Dukungan Terhadap Program Strategis Nasional No Program Strategis Nasional Program Dukungan di Kabupaten Purworejo Aktivitas Pendukung di 2026 Aktivitas Pendukung di 2026-2030 Bidang Urusan 1 2 3 4 5 6 1 c. Pembanguna n 3 juta rumah PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Penilaian Objek Yang Dikecualikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Penilaian Objek Yang Dikecualikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Keuangan 4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Indikator kinerja utama (IKU) diperlukan dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Kinerja Indikator Utama pada BPKPAD Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama BPKPAD Kab.Purworejo No Indikator Satuan Target Tahun Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Indikator Tujuan : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun N-1 Angka 84,20 84,56 84,92 85,28 85,65 86,01 Tujuan : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Indikator Tujuan/Sasaran: Nilai Sakip Perangkat Daerah Angka 68.02 70.45 72.89 75.33 77.76 80.20 Indikator Tujuan/Sasaran: Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) % 100 100 100 100 100 100 Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator Tujuan/Sasaran: Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah % 21,70 % 21,83 % 22,79 % 23,93 % 25,06 % 26,24 % Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Indikator Tujuan/Sasaran: Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB % 0,73% 0,73% 0,73% 0,72% 0,72% 0,72% Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penerapan dan pengukuran indikator kinerja kunci/utama (IKK/IKU). Perumusan indikator kinerja adalah yang menggambarkan keberhasilan kinerja suatu perangkat daerah yang diukur dengan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), indikator kinerja lainnya yang digunakan dan diintegrasikan dalam rumusan yang terukur dan kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada publik. Rumusan indikator kinerja disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja. Berikut Indikator Kinerja Kunci BPKPAD Kabupaten Purworejo: Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci PD No Indikator Satuan Target Tahun Bidang Penanggun gjawab Ket2025 2026 2027 2028 2029 2030 IKK 4) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan a) Perencanaan dan Keuangan 1 Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan % 8.09 9.61 8.69 8.66 8.63 8.59 BPKPAD Permendagri No. 18 Tahun 2020 2 Rasio PAD % 21.86 22.27 22.42 23.39 24.36 25.33 BPKPAD Permendagri No. 18 Tahun 2020 3 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures ) % 65,26 68,02 72,91 76,58 80,25 83,92 BPKPAD Permendagri No. 18 Tahun 2020 4 Opini Laporan Keuangan Predik at WTP WTP WTP WTP WTP WTP BPKPAD Permendagri No. 18 Tahun 2020 b) Manajemen Keuangan 1 Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD % 100.0 0 100.0 0 100.0 0 100.0 0 100.0 0 100.0 0 BPKPAD Permendagri No. 18 Tahun 2020 2 Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD % 100.0 0 100.0 0 100.0 0 100.0 0 100.0 0 100.0 0 BPKPAD Permendagri No. 18 Tahun 2020 3 Manajemen Aset Angka 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 BPKPAD Permendagri No. 18 Tahun 2020 4 Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya % 3.67 3.49 0.17 0.00 0.00 0.00 BPKPAD Permendagri No. 18 Tahun 2020 c) Transparansi dan Partisipasi Publik 1 Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan % 100.0 0 100.0 0 100.0 0 100.0 0 100.0 0 100.0 0 BPKPAD Permendagri No. 18 Tahun 2020 2 Akses publik terhadap informasi keuangan daerah % 100.0 0 100.0 0 100.0 0 100.0 0 100.0 0 100.0 0 BPKPAD Permendagri No. 18 Tahun 2020 IUP 1 Indikator Sasaran: Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah % 21,70 21,83 22,79 23,93 25,06 26,24 BPKPAD IUP 2 Indikator Sasaran: Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB % 0,73 0,73 0,73 0,72 0,72 0,72 BPKPAD IUP Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah setiap tahunnya. V.2 Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi: a) Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo setiap tahun. b) Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. c) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat. V.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi: a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo dilakukan setiap tahun selama periode renstra. b) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. c) Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI LAMPIRAN XXIII PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta TataCara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Renstra PD dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam gambar 1.1 Gambar 1.1 Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renstra PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renstra PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RPJMD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Dalam penyusunan Renstra juga harus memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Renstra K/L (BKN, Kemendagri, LAN dan Kemenpan), RTRW dan KLHS. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
12.Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomot 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 66 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah:(9-221/2024))
18.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 seri E Nomor 8);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D Nomor 1);
20.Peraturan Bupati Purworejo Nomor 137 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 137); 1.3. Maksud dan Tujuan
1.Maksud Maksud disusunnya Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, adalah:

a.Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 yang akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo
b.Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
c.Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di daerah.
d.Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan PD lingkup Pemerintah Kabupaten Purworejo terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
1. 2.Tujuan Tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, adalah:
a.Sebagai pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan
b.Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) PD Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo 1.4. Sistematika Penulisan. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut : BAB ini menguraikan tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025- 2029, Strategi dan Arah Kebijakan. 2.1.1.2 Fungsi BKPSDM Kabupaten Purworejo Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. 1.Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. 2.Melaksanakan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. 3.Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan melaksanakan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. 4.Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di lingkup bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. 5.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1.1.3 Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Purworejo Tugas setiap unit kerja/unit organisasi yang ada di BKPSDM Kabupaten Purworejo sebagaimana di atur dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 137 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo. Susunan Organisasi BKPSDM terdiri atas:
a.Kepala BKPSDM
b.Sekretaris
c.Bidang Pengadaan, Pemberhentian, informasi dan Penilaian Kinerja Aparatur
d.Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi ASN
e.Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
f.Jabatan Fungsional Untuk penjabaran masing–masing susunan organisasi Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo dapat diuraikan berikut ini:
a.Kepala BKPSDM Kepala BKPSDM bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM.
b.Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BKPSDM. Sekretariat bertugas mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan BKPSDM. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
1. 1.pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis
2. 2.pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu
3. 3.pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan.
4. 4.pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian.
5. 5.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BKPSDM sesuai dengan tugas fungsi. Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas:
a.Subbagian Perencanaan dan Keuangan
b.Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Perencanaan dan Keuangan bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang perencanaan yang meliputi:
1. 1.merencanakan, menganggarkan dan mengevaluasi kinerja
2. 2.menyusun perjanjian kinerja
3. 3.menyelenggarakan administrasi keuangan
4. 4.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan jabatannya Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian yang meliputi;
5. 1.menyelenggarakan administrasi barang milik daerah
6. 2.menyelenggarakan administrasi umum
7. 3.menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah
8. 4.menyediakan jasa penunjang urusan
9. 5.menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah
10. 6.menyelenggarak administrasi kepegawaian
11. 7.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan jabatannya
c.Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Penilaian Kinerja Aparatur Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Penilaian Kinerja Aparatur dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BKPSDM dengan tugas yaitu mengelola kepegawaian daerah. Dalam rangka melaksanakan tugasnya Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Penilaian Kinerja Aparatur menyelenggarakan fungsi:
1. 1.pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN
2. 2.penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
3. 3.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BKPSDM sesuai dengan tugas dan fungsinya.
d.Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi ASN Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi ASN dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BKPSDM dengan tugas yaitu mengelola kepegawaian. Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi ASN dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
1. 1.pelaksanaan mutasi dan promosi
2. 2.pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN
3. 3.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BKPSDM sesuai dengan tugas dan fungsinya.
e.Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia bertugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi;
1. 1.pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis
2. 2.pelaksanaan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional
3. 3.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BKPSDM sesuai dengan tugas dan fungsinya.
f.Jabatan Fungsional Jabatan fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada BKPSDM di bawah dan bertanggungjawab kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional. Kedudukan jabatan fungsional ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerjayang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk pembinaan jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Purworejo secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal serta sarana dan prasarana memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas. a). Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Purworejo. Jumlah pegawai BKPSDM Kabupaten Purworejo sampai dengan Januari 2025, tercatat sebanyak 32 orang. Keadaan pegawai berdasarkan jabatan, golongan dan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Jumlah Pegawai BKPSDM Kabupaten Purworejo Menurut Jabatan No Jabatan Jumlah Total Laki-laki Perempuan 1 Kepala Badan (eselon II) 1 - 1 2 Sekretaris (eselon III.a) - 1 1 3 Kepala Bidang (eselon III.b) 1 2 3 4 Kepala Subbag/Subbid (eselon IV.a) 1 1 2 5 Fungsional umum 8 2 10 6 Fungsional tertentu 8 7 15 Total 19 13 32 Dari tabel di atas diperoleh data bahwa jabatan tertentu merupakan jabatan yang paling banyak dengan jumlah 15 orang atau persentase sebanyak 46,86% Tabel 2.2 Jumlah Pegawai BKPSDM Kabupaten Purworejo Menurut Golongan Jenis kelamin Golongan Jumlah IV III II I Laki-laki 1 12 4 - 17 Perempua n 3 6 6 - 15 Jumlah 4 18 10 32 Tabel di atas menunjukkan bahwa golongan III adalah yang mendominasi dengan jumlah 18 orang atau sebanyak 56,25% Tabel 2.3 Jumlah Pegawai BKPSDM Kabupaten Purworejo Menurut Tingkat Pendidikan Uraian Tingkat Pendidikan Jumla h S3 S2 S1/DI V DIII D2/ D1 SLTA SLTP SD Laki-laki - 1 6 7 - 5 - - 19 Perempuan - 3 5 3 - 2 - - 13 Jumlah - 4 11 10 - 7 - - 32 Komposisi pegawai BKPSDM apabila dilihat dari tingkat pendidikan yang paling banyak adalah pada pendidikan tingkat S1/DIV dengan jumlah 11 orang atau 34,38%. Tabel 2.4 Jumlah Pegawai BKPSDM Kabupaten Purworejo Menurut status kepegawaian No Status kepegawaian Jumlah (orang) 1 CPNS 0 2 PNS 32 Jumlah 32 Berdasarkan Tabel tersebut, diperoleh gambaran bahwa dari 32 pegawai BKPSDM Kabupaten Purworejo merupanan Pegawai Negeri Sipil semua. Tabel 2.5 Jumlah Pegawai BKPSDM Kabupaten Purworejo Menurut Jenis Kelamin No Laki – laki Perempuan Jumlah 1 19 13 32 Berdasarkan Tabel tersebut, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan sebanyak 59,38%. b). Sarana dan Prasarana Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh BKPSDM Kabupaten Purworejo per Januari 2025 adalah sebagai berikut:
a.Gedung Jumlah gedung BKPSDM Kabupaten Purworejo dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 2.6 Luas Gedung BKPSDM dan Pusdiklat No Jenis Status Luas Tanah (m2) Luas Bangunan (m2) 1 Gedung Kantor BKPSDM Milik Pemerintah 1.436 570 2 Gedung Pusdiklat Kutoarjo Milik Pemerintah 1.880 1.337
b.Sarana dan Prasarana Kantor Sarana dan Prasarana Kantor BKPSDM Kabupaten Purworejo dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 2.7 Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor No Jenis Barang Jumlah Keterangan 1 Kendaraan dinas roda empat 3 unit 2 Kendaraan dinas roda dua 7 unit 3 Komputer/PC 16 unit 4 Laptop 36 unit 5 Printer 29 buah 6 LCD/Proyektor 6 buah 7 Sound system 5 set 8 Mesin ketik 1 buah 9 AC Unit 28 unit 10 Roll O Pack 2 unit 11 Meja kerja kayu 75 buah 12 Kursi biasa 213 buah 13 Meja rapat 20 buah 14 Kursi rapat 44 buah 15 Kursi tamu 2 set 16 Mesin fax 1 buah 17 Pesawat telephone 2 buah 18 Genset 1 unit 19 Telephone Mobile 16 buah 20 Note Book 5 buah 21 Tablet PC 1 buah 2.1.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan wujud pengukuran terhadap tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran kinerja dan pelayanan publik, yang dinilai melalui sejumlah indikator, seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penilaian ini menjadi bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang bertujuan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan standar, target, dan arah pembangunan daerah. BKPSDM Kabupaten Purworejo, indikator kinerja pelayanan telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026. Dalam dokumen tersebut, BKPSDM menetapkan tujuan jangka menengah yang ingin dicapai, yaitu: “Birokrasi yang Kapabel” Indikator keberhasilan tujuan ini tercermin dalam Indeks Profesionalitas ASN serta peningkatan IKM Perangkat Daerah sebagai ukuran kualitas pelayanan publik. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, BKPSDM menetapkan sasaran utama: “Terwujudnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN”; yang diukur melalui Indeks Sistem Merit. Capaian terhadap tujuan dan sasaran tersebut didukung oleh pelaksanaan 3 program dan 14 kegiatan strategis selama periode 2021–2026. Informasi rinci mengenai hasil capaian kinerja BKPSDM dalam kurun waktu tersebut disajikan pada Tabel 2.8: Pencapaian Kinerja BKPSDM Kabupaten Purworejo Tahun 2021–2026. Capaian kinerja pelayanan BKPSDM berdasarkan realisasi capaian indikator sasaran dapat dilihat selengkapnya pada tabel 2.8 (TC.23) berikut: Tabel 2.8: (T-C.23) Pencapaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 Indikator tujuan I : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 86,6 87,1 87,6 88,1 88,6 89,1 86,65 87,18 87,69 88,41 100% 100% 100% 100% Indikator tujuan II : Indeks Profesionalitas ASN 80,0 80,10 80,20 80,30 80,40 80,50 44,03 52,88 75,36 82,25 55,04 66,02 93,97 102,43 2 Indikator sasaran I: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 86,6 87,1 87,6 88,1 88,6 89,1 86,65 87,18 87,69 88,41 100% 100% 100% 100% Indikator sasaran II: Indeks Sistem Merit 0,55 0,62 0,64 0,66 0,68 0,7 0,7 0,72 0,76 0,76 127% 116% 119% 115% 3 Indikator Program I: Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Indikator Program II: Persentase Penyelenggaraan Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian dan Penilaian Kinerja Aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Indikator Program III: Persentase Penyelenggaraan Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi ASN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Indikator Program IV: Rata - Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan 15 16 17 18 19 20 15 17,90 33,46 35,25 100% 111,88% 196,82% 195,83% Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja BKPSDM Kabupaten Purworejo selama periode 2021-2026 menunjukkan kinerja yang baik. Target indikator sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sampai dengan Tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen dari BKPSDM dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Purworejo. Dari sisi program, pada Program Sumber Daya Manusia merupakan alokasi terbesar secara total pagu anggaran di Renstra 2021-2026 yang berfokus pada pemenuhan pengembangan kompetensi bagi ASN minimal 20 JP pertahun dan pemenuhan kompetensi manajerial bagi ASN yang menduduki jabatan struktural. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan pagu anggaran kedua setelah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang difokuskan pada administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan. Sementara itu untuk Program Kepegawaian Daerah total pagu anggaran di Renstra 2021-2026 mendapatkan pagu anggaran urutan ketiga yang berfokus pada pengadaan, pemberhentian dan informasi, mutasi dan promosi, pengembangan kompetensi ASN, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Secara umum, anggaran dalam program yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Purworejo terealisasi baik. Selama kurun waktu lima tahun, melihat dari rasio antara realisasi dan anggaran dapat dilihat bahwa keseluruhan program telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ditentukan. Berikut Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPSDM seperti tabel 2.9 (TC 24) berikut: 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 8.332.303.584 14.075.794.535 11.447.612.829 12.577.893.977 12.917.772.106 12.932.720.189 6.951.391.051 15.714.747.605 9.332.787.748 6.241.451.624 - - 83,43 112 81,53 50 - - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.356.041.384 4.053.794.535 4.223.612.829 4.641.893.977 4.767.772.106 4.792.720.189 5.247.369.736 5.274.443.274 4.332.063.704 4.008.433.760 - - 97,97 130 102,57 86 - - 5.356.041.384 4.053.794.535 4.223.612.829 4.641.893.977 4.767.772.106 4.792.720.189 5.247.369.736 5.274.443.274 4.332.063.704 4.008.433.760 - - 97,97 130 102,57 86 - - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.297.000 55.850.000 58.083.900 60.406.900 62.217.000 62.527.600 39.171.800 54.584.400 39.853.900 15.588.600 97,21 98 68,61 26 - - 40.297.000 55.850.000 58.083.900 60.406.900 62.217.000 62.527.600 39.171.800 54.584.400 39.853.900 15.588.600 97,21 98 68,61 26 - - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 35.081.000 19.751.000 20.541.000 21.362.600 22.003.000 22.113.000 34.093.000 19.281.750 15.926.100 5.343.900 97,18 98 77,53 25 - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.675.000 3.822.000 3.974.800 4.094.000 4.114.400 3.561.200 1.836.400 504.000 ##### 97 48,05 13 - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.675.000 3.822.000 3.974.800 4.094.000 4.114.400 3.561.200 1.587.200 962.800 ##### 97 41,53 24 - - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.600.000 2.704.000 2.812.100 2.896.000 2.910.400 2.586.600 1.325.500 1.199.100 ##### 99 49,02 43 - - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.600.000 2.704.000 2.812.100 2.896.000 2.910.400 2.586.600 1.606.100 1.190.700 - ##### 99 59,40 42 - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.070.000 10.472.800 10.891.700 11.218.000 11.274.000 9.787.600 8.210.000 2.674.600 ##### 97 78,39 25 - - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.216.000 13.479.000 14.018.100 14.578.800 15.016.000 15.091.000 5.078.800 13.219.450 9.362.600 3.713.500 97,37 98 66,79 25 - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.793.025.384 3.349.355.835 3.483.165.329 3.621.032.377 3.729.651.606 3.799.880.689 4.738.665.668 4.520.021.143 3.842.514.271 3.469.886.994 - - 98,87 135 110,32 96 - - 4.793.025.384 3.349.355.835 3.483.165.329 3.621.032.377 3.729.651.606 3.799.880.689 4.738.665.668 4.520.021.143 3.842.514.271 3.469.886.994 98,87 135 110,32 96 - - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.768.252.384 3.327.593.935 3.460.533.129 3.597.495.077 3.705.411.606 3.775.519.689 4.715.034.568 4.499.457.743 3.821.637.271 3.454.026.594 98,88 135 110,43 96 - - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ##### #### #DIV/0! #### #### #### Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12.801.100 13.313.100 13.845.600 14.260.000 14.331.300 11.869.900 11.761.900 ##### 93 88,35 - - - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.223.900 1.272.800 1.323.700 1.363.000 1.369.800 1.186.000 1.265.200 - ##### 97 99,40 - - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.690.000 2.797.600 2.909.500 2.996.000 3.010.900 2.573.000 2.759.000 1.181.200 ##### 96 98,62 41 - - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan ##### #### #DIV/0! #### #### #### Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD 24.773.000 4.173.000 4.339.900 4.513.400 4.648.000 4.671.200 23.631.100 4.097.000 4.187.900 7.339.600 95,39 98 96,50 163 - - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 873.900 908.800 945.100 973.000 977.800 837.500 903.000 ##### 96 99,36 - - - ##### #### #DIV/0! #### #### #### Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 4.261.000 4.431.400 4.608.500 4.821.000 4.845.000 - 4.086.650 3.336.700 - ##### 96 75,30 - - - - 4.261.000 4.431.400 4.608.500 4.821.000 4.845.000 - 4.086.650 3.336.700 - ##### 96 75,30 - - - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 995.000 1.034.800 1.076.100 1.183.000 1.188.900 990.150 - ##### 100 - - - - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.266.000 3.396.600 3.532.400 3.638.000 3.656.100 3.096.500 3.336.700 ##### 95 98,24 - - - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 29.345.500 30.519.200 31.739.800 32.690.000 32.853.400 - 28.845.900 17.712.000 1.536.300 ##### 98 58,04 5 - - - 29.345.500 30.519.200 31.739.800 32.690.000 32.853.400 - 28.845.900 17.712.000 1.536.300 - - ##### 98 58,04 5 - - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.481.300 1.540.500 1.602.100 1.650.000 1.658.250 1.323.600 1.490.700 1.536.300 ##### 89 96,77 96 - - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 6.975.000 7.254.000 7.544.100 7.770.000 7.808.850 6.886.600 4.994.400 ##### 99 68,85 - - - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 11.729.200 12.198.300 12.686.200 13.066.000 13.131.300 11.720.700 6.927.600 - - ##### 100 56,79 - - - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 9.160.000 9.526.400 9.907.400 10.204.000 10.255.000 8.915.000 5.790.000 - - ##### 97 60,78 - - - Administrasi Umum Perangkat Daerah 82.828.000 159.732.200 166.121.000 172.765.300 177.944.000 178.833.300 82.759.060 153.345.198 104.144.459 118.668.815 99,92 96 62,69 69 - - 82.828.000 159.732.200 166.121.000 172.765.300 177.944.000 178.833.300 82.759.060 153.345.198 104.144.459 118.668.815 - - 99,92 96 62,69 69 - - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.992.000 4.151.600 4.317.600 4.447.000 4.469.200 3.992.000 1.871.000 4.060.000 ##### 100 45,07 94 - - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.024.000 1.064.900 1.107.400 1.140.000 1.145.700 1.024.000 1.325.000 1.042.000 ##### 100 124,42 94 - - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.468.300 15.047.000 15.648.800 16.118.000 16.198.500 14.342.300 8.201.000 12.136.200 ##### 99 54,50 78 - - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 55.301.400 57.513.400 59.813.900 61.608.000 61.916.000 51.357.600 38.068.800 37.808.400 ##### 93 66,19 63 - - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.580.000 6.843.200 7.116.900 7.330.000 7.366.600 6.580.000 3.179.000 6.114.700 ##### 100 46,45 86 - - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3.756.000 3.906.200 4.062.400 4.184.000 4.204.900 2.100.000 2.200.000 2.290.000 ##### 56 56,32 56 - - Penyediaan Bahan/Material 5.239.500 5.449.000 5.666.900 5.836.000 5.865.100 4.899.000 4.721.700 3.226.300 ##### 94 86,65 57 - - Fasilitasi Kunjungan Tamu ##### #### #DIV/0! #### #### #### Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 82.828.000 56.197.000 58.444.800 60.782.500 62.605.000 62.918.000 82.759.060 56.037.798 39.997.859 47.099.315 99,92 100 68,44 77 - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 13.174.000 13.700.900 14.248.900 14.676.000 14.749.300 13.012.500 4.580.100 4.891.900 ##### 99 33,43 34 - - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD ##### #### #DIV/0! #### #### #### Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 71.499.000 105.044.000 112.261.700 362.252.100 352.891.000 294.035.500 64.660.000 182.613.600 - - 90,43 174 - - - - 71.499.000 105.044.000 112.261.700 362.252.100 352.891.000 294.035.500 64.660.000 182.613.600 - - - - 90,43 174 - - - - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ##### #### #DIV/0! #### #### #### Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ##### #### #DIV/0! #### #### #### Pengadaan Alat Besar ##### #### #DIV/0! #### #### #### Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor ##### #### #DIV/0! #### #### #### Pengadaan Mebel 182.500.000 50.641.000 53.173.000 ##### #### #DIV/0! - - - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 71.499.000 105.044.000 112.261.700 116.752.100 172.250.000 180.862.500 64.660.000 159.209.000 90,43 152 - - - - Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - ##### #### #DIV/0! #### #### #### Pengadaan Aset Tak Berwujud ##### #### #DIV/0! #### #### #### Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ##### #### #DIV/0! #### #### #### Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *23.554.000 *50.000.000 63.000.000 130.000.000 60.000.000 23.404.600 ##### #### #VALUE! - - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - ##### #### #DIV/0! #### #### #### ##### #### #DIV/0! #### #### #### Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 197.540.800 175.872.000 182.906.800 190.223.000 195.929.000 196.908.500 151.506.372 160.087.314 180.532.802 180.822.771 76,70 91 98,70 95 - - 197.540.800 175.872.000 182.906.800 190.223.000 195.929.000 196.908.500 151.506.372 160.087.314 180.532.802 180.822.771 76,70 91 98,70 95 - - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.120.000 - - 18.098.500 81,82 #### #DIV/0! #### #### #### Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 131.708.000 114.912.000 119.508.400 124.288.700 128.017.000 128.657.000 90.054.096 98.591.054 106.252.784 119.880.839,00 68,37 86 88,91 96 - - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - ##### #### #DIV/0! #### #### #### Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 43.712.800 60.960.000 63.398.400 65.934.300 67.912.000 68.251.500 43.353.776 61.496.260 74.280.018 60.941.932,00 99,18 101 117,16 92 - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 170.851.200 174.334.000 186.123.500 198.866.000 211.628.500 222.836.200 170.606.836 170.859.069 143.969.572 221.930.280 99,86 98 77,35 112 - - 170.851.200 174.334.000 186.123.500 198.866.000 211.628.500 222.836.200 170.606.836 170.859.069 143.969.572 221.930.280 99,86 98 77,35 112 - - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 40.500.000 10.429.000 10.846.100 11.279.900 11.618.000 11.676.000 40.403.399 10.428.101 10.285.900 34.737.558 99,76 100 94,84 308 - - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 31.806.000 33.078.200 34.401.300 35.433.000 35.610.100 31.184.300 25.346.703 44.060.610 ##### 98 76,63 128 - - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar ##### #### #DIV/0! #### #### #### Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor ##### #### #DIV/0! #### #### #### Pemeliharaan Mebel 5.550.000 5.772.000 6.002.800 6.182.000 6.212.900 5.550.000 5.520.000 2.119.500 ##### 100 95,63 35 - - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 33.095.000 34.418.800 35.795.500 36.869.000 37.053.300 33.080.250 29.920.000 19.736.000 ##### 100 86,93 55 - - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 88.444.200 77.515.000 85.266.500 93.793.100 103.172.400 113.489.600 88.302.877 75.329.818 57.954.300 111.172.012 99,84 97 67,97 119 - - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 13.183.000 13.710.300 14.258.700 14.686.000 14.759.400 12.583.000 11.686.875 7.843.600 ##### 95 85,24 55 - - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 41.907.000 2.756.000 3.031.600 3.334.700 3.668.100 4.034.900 41.900.560 2.703.600 3.255.794 2.261.000 99,98 98 107,40 68 - - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah ##### #### #DIV/0! #### #### #### ##### #### #DIV/0! #### #### #### KEPEGAWAIAN 2.413.335.200 4.412.000.000 3.180.000.000 3.494.000.000 3.588.000.000 3.588.000.000 1.150.713.913 3.925.155.589 1.845.025.508 789.694.481 47,68 89 58,02 23 - - Program Kepegawaian Daerah 2.413.335.200 4.412.000.000 3.180.000.000 3.494.000.000 3.588.000.000 3.588.000.000 1.150.713.913 3.925.155.589 1.845.025.508 789.694.481 47,68 89 58,02 23 - - Pengadaan, Pemberhentian dan 1.324.331.000 1.935.054.200 1.059.592.000 1.352.395.000 1.382.153.000 1.382.153.000 109.999.652 822.560.064 523.503.481 536.934.716 8,31 43 49,41 40 - - Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN 3.200.000 3.200.000 3.232.000 3.328.000 3.328.000 3165700 11596800 ##### 99 362,40 - - - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1.212.681.000 46.800.000 46.800.000 47.268.000 48.686.000 48.686.000 998.379.749 46.233.180 33.690.416 82,33 99 71,99 - - - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1.596.929.200 721.452.000 1.010.876.000 1.030.393.000 1.030.393.000 498.642.959 330.748.681 ##### 31 45,84 45 - - Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN 3.125.000 3.125.000 3.156.000 3.250.000 3.250.000 3.120.000 3.206.200 ##### 100 102,60 - - - 456.083.290,00 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN 4.060.200 4.065.000 4.105.000 4.228.000 4.228.000 4.058.500 4.089.700 ##### 100 100,61 - - - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 59.539.800 59.540.000 60.135.000 61.939.000 61.939.000 58.817.731 42.365.971 20.315.300,00 ##### 99 71,16 34 - - Evaluasi Pemberhentian ASN 11.400.000 11.400.000 11.514.000 11.859.000 11.859.000 11.085.000 8.292.400 ##### 97 72,74 - - - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN ##### #### #DIV/0! #### #### #### Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN 1.770.300 1.775.000 1.792.000 1.845.000 1.845.000 1.671.900 1.750.200 ##### 94 98,60 - - - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 50.000.000 130.312.400 130.315.000 131.618.000 135.566.000 135.566.000 49.119.750 124.286.886 51.910.243 60.536.126,00 98,24 95 39,83 46 - - Pengelolaan Data Kepegawaian 61.650.000 75.000.000 75.000.000 75.750.000 78.022.000 78.022.000 60.879.902 71.822.508 44.832.770 26..589.319,00 98,75 96 59,78 #### - - Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 2.917.300 2.920.000 2.949.000 3.037.000 3.037.000 2.821.400 2.616.900 ##### 97 89,62 - - - ##### #### #DIV/0! #### #### #### Mutasi dan Promosi ASN 1.044.455.600 1.167.955.900 527.910.000 533.189.000 549.184.000 549.184.000 997.074.661 1.489.666.669 466.618.055 228.084.965 95,46 128 88,39 43 - - 1.044.455.600 1.167.955.900 527.910.000 533.189.000 549.184.000 549.184.000 997.074.661 1.489.666.669 466.618.055 228.084.965 95,46 128 88,39 43 - - Pengelolaan Mutasi ASN 77.528.000 60.000.000 356.876.400 360.445.000 371.258.350 371.258.350 77.007.000 59.058.509 317.772.327 150.335.639 99,33 98 89,04 42 - - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 65.932.600 150.000.000 165.000.000 166.650.000 171.649.000 171.649.000 63.833.585 181.433.068 144.628.428 77.749.326 96,82 121 87,65 47 - - Pengelolaan Promosi ASN 900.995.000 957.955.900 6.033.600 6.094.000 6.276.650 6.276.650 856.234.076 1.249.175.092 4.217.300 2..949.000,00 95,03 130 69,90 #### - - Pengembangan Kompetensi ASN - 995.137.200 1.278.627.000 1.291.411.000 1.330.151.000 1.330.151.000 - 1.276.680.045 660.033.424 24.674.800 ##### 128 51,62 2 - - - 995.137.200 1.278.627.000 1.291.411.000 1.330.151.000 1.330.151.000 - 1.276.680.045 660.033.424 24.674.800 ##### 128 51,62 2 - - Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 2.910.000 2.869.500 ##### 99 #DIV/0! #### #### #### Pengelolaan Assessment Center 835.212.000 973.050.000 982.780.000 1.012.263.000 1.012.263.000 1.139.380.400 467.084.182 ##### 136 48,00 - - - Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN ##### #### #DIV/0! #### #### #### Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 52.617.600 52.620.000 53.146.000 54.740.000 54.740.000 34.491.700 29.853.200 24.674.800,00 ##### 66 56,73 46 - - Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat - - ##### #### #DIV/0! #### #### #### Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN - - ##### #### #DIV/0! #### #### #### Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN - - ##### #### #DIV/0! #### #### #### Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional - - ##### #### #DIV/0! #### #### #### Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional - - ##### #### #DIV/0! #### #### #### Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN - ##### #### #DIV/0! #### #### #### Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional - ##### #### #DIV/0! #### #### #### Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN 47.335.600 47.340.000 47.813.000 49.247.000 49.247.000 45.609.329 38.612.576 ##### 96 81,56 - - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 54.051.600 54.052.000 54.592.000 56.229.000 56.229.000 51.372.866 51.658.301 ##### 95 95,57 - - - Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 1.446.000 150.000.000 151.500.000 156.045.000 156.045.000 1.429.750 72.302.165 ##### 99 48,20 - - - Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional 1.564.400 1.565.000 1.580.000 1.627.000 1.627.000 1.526.500 523.000 ##### 98 33,42 - - - ##### #### #DIV/0! #### #### #### Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 44.548.600 313.852.700 313.871.000 317.005.000 326.512.000 326.512.000 43.639.600 336.248.811 194.870.548 - 97,96 107 62,09 - - - 44.548.600 313.852.700 313.871.000 317.005.000 326.512.000 326.512.000 43.639.600 336.248.811 194.870.548 - 97,96 107 62,09 - - - Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 5.290.500 5.295.000 5.347.000 5.507.000 5.507.000 5.217.250 38.852.248 ##### 99 733,75 - - - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 75.520.800 75.525.000 76.280.000 78.568.000 78.568.000 122.012.500 17.526.100 ##### 162 23,21 - - - Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 3.678.200 3.680.000 3.716.000 3.827.000 3.827.000 3.515.000 3.534.000 ##### 96 96,03 - - - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 50.000.000 50.000.000 50.500.000 52.015.000 52.015.000 48.752.350 ##### 98 - - - - Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai 40.130.600 40.135.000 40.536.000 41.752.000 41.752.000 35.117.047 25.691.700 ##### 88 64,01 - - - Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur 2.989.300 2.990.000 3.019.000 3.109.000 3.109.000 2.920.700 2.881.100 ##### 98 96,36 - - - Pembinaan Disiplin ASN 44.548.600 20.000.000 20.000.000 20.200.000 20.806.000 20.806.000 43.639.600 19.292.814 59.233.500 97,96 96 296,17 - - - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 84.161.000 84.161.000 85.002.000 87.552.000 87.552.000 82.656.900 31.185.600 ##### 98 37,05 - - - Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 14.648.500 14.650.000 14.796.000 15.239.000 15.239.000 14.038.250 10.843.900 ##### 96 74,02 - - - Evaluasi Disiplin ASN 17.433.800 17.435.000 17.609.000 18.137.000 18.137.000 2.726.000 5.122.400 ##### 16 29,38 - - - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 562.927.000 5.610.000.000 4.044.000.000 4.442.000.000 4.562.000.000 4.552.000.000 553.307.402 6.515.148.742 3.155.698.536 1.443.323.383 98,29 116 78,03 32 - - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 562.927.000 5.610.000.000 4.044.000.000 4.442.000.000 4.562.000.000 4.552.000.000 553.307.402 6.515.148.742 3.155.698.536 1.443.323.383 98,29 116 78,03 32 - - 562.927.000 5.610.000.000 553.307.402 6.515.148.742 3.155.698.536 1.443.323.383 98,29 116 #DIV/0! #### #### #### Pengembangan Kompetensi Teknis 375.000.000 1.090.336.000 1.090.336.000 1.090.336.000 1.090.336.000 1.090.336.000 365.783.200 1.700.696.786 1.015.587.103 1.395.145.883 97,54 156 93,14 128 - - 375.000.000 1.090.336.000 1.090.336.000 1.090.336.000 1.090.336.000 1.090.336.000 365.783.200 1.700.696.786 1.015.587.103 1.395.145.883 97,54 156 93,14 128 - - Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 34.045.200 33.776.006 ##### 97 96,50 - - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum ##### #### #DIV/0! #### #### #### Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 375.000.000 1.030.336.000 1.030.336.000 1.030.336.000 1.030.336.000 1.030.336.000 365.783.200 1.641.963.380 957.917.397 1.395.145.883,00 97,54 159 92,97 135 - - Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 24.688.206 23.893.700 ##### 99 95,57 - - - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 187.927.000 4.519.664.000 2.953.664.000 3.351.664.000 3.471.664.000 3.461.664.000 187.524.202 4.814.451.956 2.140.111.433 48.177.500 99,79 107 72,46 1 - - 187.927.000 4.519.664.000 2.953.664.000 3.351.664.000 3.471.664.000 3.461.664.000 187.524.202 4.814.451.956 2.140.111.433 48.177.500 99,79 107 72,46 1 - - Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.845.250 2.973.600 ##### 95 99,12 - - - Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota ##### #### #DIV/0! #### #### #### Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 11.972.750 11.885.620 ##### 100 99,05 - - - Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar ##### #### #DIV/0! #### #### #### Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga 9.058.000 9.058.000 9.058.000 9.058.000 9.058.000 9.051.250 8.825.000 ##### 100 97,43 - - - Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional ##### #### #DIV/0! #### #### #### Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 187.927.000 4.474.996.000 2.908.996.000 3.306.996.000 3.426.996.000 3.416.996.000 187.524.202 4.770.193.050 2.095.881.113 48.177.500,00 99,79 107 72,05 1 - - Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama 20.610.000 20.610.000 20.610.000 20.610.000 20.610.000 20.389.656 20.546.100 ##### 99 99,69 - - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah BKPSDM Purworejo juga melakukan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan urusan dengan interval waktu 2020 sampai dengan 2024. Berikut tabel 2.3 yang terkait dengan hal tersebut: Table 2.10 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 - 2024 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Indeks Profesionalitas ASN 79,70 44.03 52,88 75,36 82,25 Tujuan – Sasaran PD 2 Nilai SAKIP Perangkat Daerah 0,00 75,42 79,41 69,36 65,10 Tujuan – Sasaran PD 3 Indikator Program PD: Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kepegawaian 90,00 90,00 95,00 95,00 100,00 Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai Dengan Kompetensinya 90,00 91,00 92,00 93,00 94,00 Persentase Pegawai Yang Dipetakan Kompetensinya 0,00 50,00 90,00 96,00 100,00 Persentase ASN Berkinerja Baik 95,00 95,00 95,00 95,00 96,00 Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi teknis 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Gambaran potensi dan permasalahan permasalahan pendanaan pelayanan yang ditunjukkan dengan rasio antara realisasi dan anggaran setiap tahunnya. Untuk realisasi anggaran BKPSDM Kabupaten Purworejo selalu dilakukan upaya perbaikan, dengan optimalisasi pengendalian kegiatan dan perencanaan operasional pelaksanaan kegiatan yang lebih baik. Kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan BKPSDM Kabupaten Purworejo sangat dipengaruhi oleh faktor kebijakan. BKPSDM Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai regulasi yang berlaku di bidang kepegawaian sangat dipengaruhi oleh banyak kebijakan khususnya kebijakan di tingkat pusat, antara lain seperti pengadaan CPNS dan PPPK termasuk alokasi formasi di dalamnya dan integrasi data kepegawaian pusat dan daerah. Namun secara umum, efektifitas anggaran terhadap capaian kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 sudah baik. 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Purworejo kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. BKPSDM Kabupaten Purworejo pada tahun 2025-2029 menghadapi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan antara lain:
1. 1.Tantangan pengembangan pelayanan BKPSDM Kabupaten Purworejo:
a.Jumlah pegawai yang pensiun lebih besar dari pada jumlah pengadaan pegawai.
b.Kesadaran ASN atas pemutakhiran data mandiri masih rendah.
c.Masih terdapatnya mismatch dalam penempatan pegawai karena belum sepenuhnya berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan;
d.Kompetensi aparatur yang belum memadai dibandingkan dengan kompleksitas regulasi dan tuntutan pekerjaan yang dinamis, dan mindset aparatur yang belum sepenuhnya menerima sistem merit sebagai dasar dalam manajemen ASN.
e.Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi yang menuntut pemenuhan standar kompetensi aparatur dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
f.Adanya tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan kinerja dan profesionalisme pegawai, serta Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses pelayanan kepegawaian dan implementasinya.
1. 2.Peluang Pengembangan Pelayanan BKPSDM Kabupaten Purworejo:
a.Pengajuan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menyesuaikan alokasi formasi dari pemerintah pusat berdasarkan pada analisis kebutuhan;
b.Penerapan pengembangan evaluasi kinerja berbasis online yang akan terintegrasi dengan sistem tambahan penghasilan pegawai berbasis kinerja dan disertai penerapan sistem rewards and punishment;
c.Regulasi mengenai manajemen ASN yang mengarah pada sistem merit telah tersedia;
d.Penerapan secara konsisten peningkatan profesionalisme kompetensi dan mutasi jabatan dengan prinsip The Right Man on The Right Job melalui optimalisasi pengukuran kompetensi pegawai dengan pendekatan assessment center;
e.Komitmen para pemangku kepentingan dalam mewujudkan reformasi birokrasi, khususnya reformasi birokrasi bidang aparatur
f.Terbukanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan memudahkan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan
g.Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi
h.Gedung kantor yang representatif;
i.Keterpaduan koordinasi dan konsultasi antar kabupaten, provinsi, pusat, maupun Lembaga diklat Dari tantangan dan peluang tersebut, maka jenis pelayanan yang dibutuhkan untuk dikembangkan antara lain adalah:
1. 1.Penyusunan dan pengajuan formasi kebutuhan pegawai mempertimbangkan kondisi eksisting dan prediksi kebutuhan pegawai dan pensiun 5 tahun ke depan dan penyiapan fasilitasi pengadaan CPNS dan PPPK;
2. 2.Penguatan Assessment Center dan Pemetaan Kompetensi ASN;
3. 3.Penyusunan konsep manajemen talenta;
4. 4.Seleksi dan promosi terbuka;
5. 5.Penataan PNS sesuai formasi dalam peta dan kelas jabatan, dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja untuk memenuhi kebutuhan SDM mendukung pencapaian target prioritas pembangunan daerah;
6. 6.Pengembangan e-Kinerja yang terintegrasi dengan sistem tambahan penghasilan pegawai berbasis kinerja dan disertai penerapan sistem rewards and punishment;
7. 7.Pembinaan dan penanganan kasus pelanggaran disiplin/kode etik dan perilaku kepegawaian;
8. 8.Pengembangan fasilitasi dan otomatisasi layanan adiministrasi kepegawaian yang inovatif berbasis online system (antara lain: cuti, ujian kedinasan, ujian penyesuaian ijasah, ijin belajar, satya lencana, file kepegawaian, presensi online) dan layanan administrasi kepegawaian lainnya); 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memberikan layanan terhadap semua pegawai yang ada di Kabupaten Purworejo dalam bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Permasalahan pelayanan BKPSDM merupakan gambaran bentuk kesenjangan antara kinerja pelayanan PD yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan dalam pelayanan PD pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan dan ancaman yang belum diantisipasi. Perumusan permasalahan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam pengelolaan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pada tahun sebelumnya sesuai kewenangan yang dimiliki. Permasalahan yang ada merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat ini. Suatu permasalahan dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan langsung dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik maka diperlukan ASN Pemerintah Kabupaten Purworejo yang handal, memiliki integritas, profesional, dan netral serta bebas dari intervensi politik serta praktik KKN. Untuk mencapai hal tersebut masih terdapat permasalahan pokok yaitu “belum optimalnya pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN sebagai dasar dalam pengembangan kompetensi dan karir ASN”. 2.2.2 Isu Strategis Merupakan kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan strategis karena dampaknya yang signifikan bagi pelayanan Perangkat Daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan di 5 (lima) tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan PD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi PD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi PD di masa lima tahun mendatang. Untuk isu strategis BKPSDM dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut ini: Tabel 2.11 Isu Strategis Perangkat Daerah GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal profesionalitas ASN Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral Transformasi tata kelola Tata kelola pemerintahan yang dinamis Belum Optimalnya Profesionalitas ASN Tabel 2.4 Isu Strategis PD POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD Sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)”. Guna mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 misi yaitu:
9. 1.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera
10. 2.Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah
11. 3.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
12. 4.Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal
13. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi. Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan BKPSDM Kabupaten Purworejo turut bertanggung jawab dalam mewujudkan misi kelima yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Dalam rangka menjalankan misi ke 5 yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo menetapkan tujuan selama periode 2025 – 2029 yaitu “Meningkatkan profesionalitas ASN serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah”, dengan target sasaran adalah 1). Meningkatnya profesionalitas ASN, 2). Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Adapun rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo tercantum dalam tabel 3.1 (TC-25) sebagai berikut: Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Bagi pegawai yang diukur, IP ASN merupakan area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat profesionalitas sebagai Pegawai ASN. Bagi instansi pemerintah, pengukuran ini digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional. Sedangkan bagi masyarakat, merupakan instrumen kontrol sosial agar pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Terdapat 4 dimensi dalam IP ASN:
14. 1.Dimensi Kualifikasi Dimensi kualifikasi menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperolah suatu pengetahuan dan atau keahlian khusus, sehingga seseorang mengetahui, memahami dan mampu melaksanakan pekerjaan tertentu sesuai profesinya.
15. 2.Dimensi Kompetensi Dimensi kompetensi menggambarkan mampunya seseorang yang merupakan kombinasi dari keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan sikap (attitude) yang didukung oleh rencana pengembangan kompetensi berkesinambungan.
16. 3.Dimensi Kinerja Dimensi kinerja merupakan penggambaran capaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan pada perencanaan kierja pada tingkat individu dan tingkat unit organisasi dengan memperhatikan capaian, target, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku ASN yang bersangkutan.
17. 4.Dimensi Disiplin Dimensi disiplin merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan, apabila dimensi disiplin dilanggar atau tidak ditaati maka ASN yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin. KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Indeks Profesionalitas ASN 82,25 82,26 82,27 82,28 82,29 82,30 Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 Meningkatnya profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN 82,25 82,26 82,27 82,28 82,29 82,30 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 S5, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN Meningkatkan profesionalitas ASN serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Berikut merupakan kategori tingkat IP ASN : Nilai Tingkat Profesionalitas 91-100 Sangat Tinggi 81-90 Tinggi 71-80 Sedang 61-70 Rendah ≤ 60 Sangat Rendah 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra PD adalah strategi dan arah kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah PD menunjukkan bagaimana cara PD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah PD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan PD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Penahapan Renstra BKPSDM merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah. Berikut ini penahapan renstra BKPSDM (Tabel 3.3.1): Tabel 3.2 Penahapan Renstra 2025-2029 TAHAP I (2026) TAHAP II (2027) TAHAP III (2028) TAHAP IV (2029) TAHAP V
(2030)Menguatkan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi Meningkatkan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi Memantapkan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi Mewujudkan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi Meneguhkan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi Menguatkan sistem manajemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Memantapkan Kapasitas Sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Adapun arah kebijakan renstra BKPSDM dapat dilihat pada tabel arah kebijakan renstra PD (tabel 3.3.2) berikut: Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra PD NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 1 S5, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Arah Kebijakan 2026: Penguatan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi Arah kebijakan 2026: Penguatan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi yang dilaksanakan melalui aktivitas: - Koordinasi dan fasilitasi Pengadaan ASN NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 - Koordinasi dan fasilitasi Pemberhentian ASN - Pengembangan sistem informasi kepegawaian - Pengelolaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah - Pengelolaan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara - Pelaksanaan Assesment bagi Aparatur Sipil Negara - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan bagi Aparatur Sipil Negara - Pembinaan Jabatan Fungsional ASN - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara - Pembinaan Disiplin ASN - Pengembangan kompetensi teknis bagi Aparatur Sipil Negara - Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Diklat Prajabatan - Pembinaan Disiplin ASN Arah Kebijakan 2027: Peningkatan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi Arah kebijakan 2027: Peningkatan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi yang dilaksanakan melalui aktivitas: - Koordinasi dan fasilitasi Pengadaan ASN - Koordinasi dan fasilitasi Pemberhentian ASN - Pengembangan sistem informasi kepegawaian - Pengelolaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah - Pengelolaan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara - Pelaksanaan Assesment bagi Aparatur Sipil Negara - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan bagi Aparatur Sipil Negara - Pembinaan Jabatan Fungsional ASN - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 - Pembinaan Disiplin ASN - Pengembangan kompetensi teknis bagi Aparatur Sipil Negara - Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Diklat Prajabatan Pembinaan Disiplin ASN Arah Kebijakan 2028:Pemantapan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi Arah kebijakan 2028 Pemantapan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi yang dilaksanakan melalui aktivitas: - Koordinasi dan fasilitasi Pengadaan ASN - Koordinasi dan fasilitasi Pemberhentian ASN - Pengembangan sistem informasi kepegawaian - Pengelolaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah - Pengelolaan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara - Pelaksanaan Assesment bagi Aparatur Sipil Negara - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan bagi Aparatur Sipil Negara - Pembinaan Jabatan Fungsional ASN - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara - Pembinaan Disiplin ASN - Pengembangan kompetensi teknis bagi Aparatur Sipil Negara - Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Diklat Prajabatan Pembinaan Disiplin ASN Arah Kebijakan 2029: Perwujudan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi Arah kebijakan 2029: Perwujudan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi yang dilaksanakan melalui aktivitas: - Koordinasi dan fasilitasi Pengadaan ASN - Koordinasi dan fasilitasi Pemberhentian ASN - Pengembangan sistem informasi kepegawaian - Pengelolaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara - Pelaksanaan Assesment bagi Aparatur Sipil Negara - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan bagi Aparatur Sipil Negara - Pembinaan Jabatan Fungsional ASN - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara - Pembinaan Disiplin ASN - Pengembangan kompetensi teknis bagi Aparatur Sipil Negara - Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Diklat Prajabatan - Pembinaan Disiplin ASN Arah Kebijakan 2030: Peneguhan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi Arah kebijakan 2030: Peneguhan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi yang dilaksanakan melalui aktivitas: - Koordinasi dan fasilitasi Pengadaan ASN - Koordinasi dan fasilitasi Pemberhentian ASN - Pengembangan sistem informasi kepegawaian - Pengelolaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah - Pengelolaan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara - Pelaksanaan Assesment bagi Aparatur Sipil Negara - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan bagi Aparatur Sipil Negara - Pembinaan Jabatan Fungsional ASN - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara - Pembinaan Disiplin ASN - Pengembangan kompetensi teknis bagi Aparatur Sipil Negara - Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Diklat Prajabatan - Pembinaan Disiplin ASN 2 S5, Meningkatnya tata Arah Kebijakan 2026: Arah Kebijakan 2026: NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Arah Kebijakan 2027: Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Arah Kebijakan 2027: Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Arah Kebijakan 2028: Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Arah Kebijakan 2028: Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Arah Kebijakan 2029: Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Arah Kebijakan 2029: Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Arah Kebijakan 2030: Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Arah Kebijakan 2030 yang dilaksanakan melalui aktivitas Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Adapun perlu mencantumkan indikator kinerja adalah untuk mengukur keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu sebagai bagian dari instrumen arah kebijakan, yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai sasaran dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Perumusan program merupakan tindak lanjut dari rumusan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang menggambarkan keterkaitan antar bidang urusan dalam organisasi Perangkat Daerah. Program/kegiatan disusun melalui analisis perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/kegiatan strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta penganggarannya, mendapatkan prioritas, karena memiliki pengaruh yang luas dan urgent untuk diselenggarakannya. Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka BKPSDM Kabupaten Purworejo menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota dengan indikator: Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah.
2.Program kepegawaian daerah dengan indikator: a).Persentase Pegawai Yang Dipetakan Kompetensinya, b).Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai Dengan Kompetensinya, c).Persentase ASN Berkinerja Baik, d).Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kepegawaian.
3.Program Pengembanan Sumber Daya Manusia dengan indikator: a).Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional b).Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi teknis. Kegiatan yang akan dilakukan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut:
1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan indikator dengan indikator Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
9.Mutasi dan Promosi ASN dengan indikator Dokumen Penegembangan Karir
10.Pengembangan Kompetensi ASN dengan indikator Dokumen Hasil Assessment, Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
11.Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan indikator Dokumen Penilaian Kinerja ASN
12.Pengembangan Kompetensi Teknis dengan indikator Dokumen Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis ASN
13.Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan indikator Dokumen Pelaksanaan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
14.Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri dengan indikator Dokumen Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Untuk program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 4.1 Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) S5, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan profesionalitas ASN serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Derah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Tersedianya Laporan Keuangan NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Bahan/Material Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Penyediaan Bahan/Material Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Mebel Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya KEPEGAWAIAN Meningkatnya profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kepegawaian Program Kepegawaian Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan Kepegawaian Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Terlaksananya Pengembangan Karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya Dokumen Penegembangan Karir Mutasi dan Promosi ASN Terlaksananya Mutasi ASN yang Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Mutasi ASN NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Pengelolaan Promosi ASN Terlaksananya Pemetaan Kompetensi Pegawai Dokumen Hasil Assessment, Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Pengembangan Kompetensi ASN Terkelolanya Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center Pengelolaan Assessment Center Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah ASN Fungsional yang Dibina Pembinaan Jabatan Fungsional ASN ASN Berkinerja Baik Dokumen Penilaian Kinerja ASN Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Meningkatnya Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Pembinaan Disiplin ASN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar. kader. manajerial. dan fungsional Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi teknis PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN KET dan Fungsional Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis bagi ASN Dokumen Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis ASN Pengembangan Kompetensi Teknis Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional bagi ASN Dokumen Pelaksanaan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi ASN Dokumen Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 4.2 (T-C.2.7) berikut: Tabel 4.2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 1 Meningkatkan profesionalitas ASN serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 65,1 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 80,2 Indeks Profesionalitas ASN Angka 82,25 82,26 82,27 82,28 82,29 82,3 82,3 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 65,1 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 80,2 5.03 KEPEGAWAIAN 4.402.313.784 4.446.337.000 4.145.163.000 4.145.163.000 4.145.163.000 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah % 100 100 4.402.313.784 100 4.446.337.000 100 4.145.163.000 100 4.145.163.000 100 4.145.163.000 100 Sekretariat Kabupaten Purworejo 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dokumen 7 24 9.687.600 24 11.971.980 24 12.570.569 24 12.570.569 24 12.570.569 120 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 15 22 7.356.800 22 7.724.640 22 8.110.862 22 8.110.862 22 8.110.862 110 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 26 22 2.330.800 22 2.447.340 22 2.569.707 22 2.569.707 22 2.569.707 110 5.03.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah dokumen 0 0 0 1 1.800.000 1 1.890.000 1 1.890.000 1 1.890.000 0 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan 100 45 3.915.072.653 45 3.617.933.812 45 3.605.021.843 45 3.617.471.784 45 3.617.471.784 45 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 35 34 3.910.672.653 34 3.613.313.812 34 3.600.170.843 34 3.612.620.784 34 3.612.620.784 170 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 26 44 4.400.000 44 4.620.000 44 4.851.000 44 4.851.000 44 4.851.000 220 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen 100 21 1.609.500 21 1.689.975 21 1.774.474 21 1.774.474 21 1.774.474 21 5.03.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dokumen 1 17 1.609.500 17 1.689.975 17 1.774.474 17 1.774.474 17 1.774.474 17 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 100 8 86.199.650 8 90.509.633 8 95.035.114 8 95.035.114 8 95.035.114 8 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 2 2 4.317.600 2 4.533.480 2 4.760.154 2 4.760.154 2 4.760.154 10 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 4 4 7.000.000 4 7.350.000 4 7.717.500 4 7.717.500 4 7.717.500 20 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 12 38.240.850 12 40.152.893 12 42.160.537 12 42.160.537 12 42.160.537 60 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 4 4 6.322.900 4 6.639.045 4 6.970.997 4 6.970.997 4 6.970.997 20 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 1 1 2.292.000 1 2.406.600 1 2.526.930 1 2.526.930 1 2.526.930 5 5.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket 2 2 4.725.600 2 4.961.880 2 5.209.974 2 5.209.974 2 5.209.974 10 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 12 18.935.200 12 19.881.960 12 20.876.058 12 20.876.058 12 20.876.058 60 5.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 4 2 4.365.500 2 4.583.775 2 4.812.964 2 4.812.964 2 4.812.964 10 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan Unit 0 0 3 315.000.000 4 59.750.000 2 36.750.000 2 36.750.000 5 5.03.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 0 0 0 1 280.000.000 0 0 0 0 0 0 1 5.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 0 0 0 1 25.000.000 1 26.250.000 1 26.250.000 1 26.250.000 4 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 0 0 0 0 0 5 15.000.000 0 0 0 0 5 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 0 0 0 2 10.000.000 2 8.500.000 2 10.500.000 2 10.500.000 8 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) Disediakan 5.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 0 0 0 0 0 4 10.000.000 0 0 0 0 4 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan 2 24 179.470.381 24 188.443.900 24 154.221.464 24 154.221.464 24 154.221.464 120 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 12 117.440.000 12 123.312.000 12 96.935.350 12 96.935.350 12 96.935.350 60 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 12 62.030.381 12 65.131.900 12 57.286.114 12 57.286.114 12 57.286.114 60 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan 7 9 210.274.000 9 220.787.700 9 216.789.536 9 227.339.595 9 227.339.595 45 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 1 1 39.950.000 1 41.947.500 1 44.044.875 1 44.044.875 1 44.044.875 5 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 9 9 46.730.000 9 49.066.500 9 51.519.825 9 51.519.825 9 51.519.825 45 5.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 75 75 2.160.000 75 2.268.000 75 2.381.400 75 2.381.400 75 2.381.400 375 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 29 29 22.920.000 29 24.066.000 29 25.269.300 29 25.269.300 29 25.269.300 145 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 1 85.476.000 1 89.749.800 1 79.199.741 1 89.749.800 1 89.749.800 1 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 13 13 9.150.000 13 9.607.500 13 10.087.875 13 10.087.875 13 10.087.875 65 5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 2 3.888.000 2 4.082.400 2 4.286.520 2 4.286.520 2 4.286.520 10 2 Meningkatnya profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN Angka 82,25 82,26 82,27 82,28 82,29 82,3 82,3 5.03 KEPEGAWAIAN 943.811.650 1.813.334.000 943.812.000 958.724.000 973.872.000 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kepegawaian % 100 100 943.811.650 100 1.813.334.000 100 943.812.000 100 958.724.000 100 973.872.000 100 Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Dan Penilaian Kinerja Aparatur Kabupaten Purworejo Meningkatnya tata kelola pengembangan karir dan kompetensi ASN Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai Dengan Kompetensinya % 94 95 95,5 96 96,5 97 97 Bidang Mutasi, Promosi Dan Pengembangan Kompetensi ASN Kabupaten Purworejo Persentase Pegawai Yang Dipetakan Kompetensinya % 100 100 100 100 100 100 100 Bidang Mutasi, Promosi Dan Pengembangan Kompetensi ASN Kabupaten Purworejo Persentase ASN Berkinerja Baik % 96 97 97,5 98 98,5 99 99 Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Dan Penilaian Kinerja Aparatur Kabupaten Purworejo 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Tersedianya Dokumen Perencanaan Kepegawaian Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Dokumen 3 3 301.843.600 3 501.843.600 3 301.843.950 3 316.755.950 3 331.903.950 15 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Dokumen 1 1 229.703.400 1 429.703.400 1 229.703.750 1 244.615.750 1 259.763.750 5 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Dokumen 12 12 21.219.200 12 21.219.200 12 21.219.200 12 21.219.200 12 21.219.200 60 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Dokumen 1 1 50.921.000 1 50.921.000 1 50.921.000 1 50.921.000 1 50.921.000 5 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Terlaksananya Pengembangan Karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya Dokumen Pengembangan Karir Dokumen 1 1 195.996.750 1 343.187.333 1 195.996.750 1 195.996.750 1 195.996.750 5 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Dokumen 1 1 150.669.650 1 297.860.233 1 150.669.650 1 150.669.650 1 150.669.650 5 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Dokumen 800 800 43.630.300 800 43.630.300 800 43.630.300 800 43.630.300 800 43.630.300 4.000 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Dokumen 1 1 1.696.800 1 1.696.800 1 1.696.800 1 1.696.800 1 1.696.800 5 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Terlaksananya Pemetaan Kompetensi Pegawai Dokumen hasil Assessment, Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Dokumen 1 1 328.045.000 1 850.376.767 1 328.045.000 1 328.045.000 1 328.045.000 5 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Terkelolanya Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center Dokumen 1 1 288.953.600 1 811.285.367 1 288.953.600 1 288.953.600 1 288.953.600 5 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Orang 150 150 20.150.900 150 20.150.900 150 20.150.900 150 20.150.900 150 20.150.900 750 5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah ASN Fungsional yang Dibina Orang 250 250 18.940.500 250 18.940.500 250 18.940.500 250 18.940.500 250 18.940.500 1.250 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur ASN Berkinerja Baik Dokumen Penilaian Kinerja ASN Dokumen 1 1 117.926.300 1 117.926.300 1 117.926.300 1 117.926.300 1 117.926.300 5 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Dokumen 1 1 35.677.600 1 35.677.600 1 35.677.600 1 35.677.600 1 35.677.600 5 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan dokumen 6 6 46.761.100 6 46.761.100 6 46.761.100 6 46.761.100 6 46.761.100 30 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Meningkatnya Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan orang 30 30 35.487.600 30 35.487.600 30 35.487.600 30 35.487.600 30 35.487.600 150 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.050.389.780 1.963.281.000 1.050.390.000 1.066.986.000 1.083.844.000 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Meningkatnya layanan pengembangan komperensi dasar. kader. manajerial. dan fungsional Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi teknis % 100 100 1.050.389.780 100 1.963.281.000 100 1.050.390.000 100 1.066.986.000 100 1.083.844.000 100 Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manejerial, dan Fungsional % 100 100 100 100 100 100 100 Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis bagi ASN Dokumen Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN Dokumen 1 1 788.923.500 1 1.223.741.406 1 788.923.500 1 788.923.500 1 744.304.175 5 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Orang 700 700 788.923.500 700 1.223.741.406 700 788.923.500 700 788.923.500 700 744.304.175 3.500 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional bagi ASN Dokumen Pelaksanaan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Dokumen 1 1 196.466.280 1 674.539.594 1 196.466.500 1 213.062.500 1 274.539.825 5 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Laporan 1 1 196.466.280 1 674.539.594 1 196.466.500 1 213.062.500 1 274.539.825 5 5.04.02.2.03 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi ASN Dokumen Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Dokumen 0 1 65.000.000 1 65.000.000 1 65.000.000 1 65.000.000 1 65.000.000 5 5.04.02.2.03.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Orang 0 10 65.000.000 10 65.000.000 10 65.000.000 10 65.000.000 10 65.000.000 50 Jumlah 6.396.515.214 8.222.952.000 6.139.365.000 6.170.873.000 6.202.879.000 Berikut ini merupakan Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah seperti tabel 4.3 berikut: Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN AKTIVITAS KET.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyusunan Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Penyusunan Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Paket Peralatan Rumah Tangga Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Paket Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Penyediaan Paket NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN AKTIVITAS KET.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Kantor Penyediaan Bahan/Material Penyediaan Paket Bahan/Material Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penyusunan Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Paket Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pembayaran Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan dan Pembayarn Pajak dan Perizinannya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Mebel Kantor Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kantor Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN AKTIVITAS KET.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya II PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Pelaksanaan seleksi CASN Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Pelaksanaan penanganan pemberhentian ASN Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Pengembangan aplikasi SIMPEG Mutasi dan Promosi ASN Pengelolaan Mutasi ASN Pelaksanaan pengelolaan mutasi ASN Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Pelaksanaan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Pengelolaan Promosi ASN Pelaksanaan Pengelolaan Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN Pengelolaan Assessment Center Pelaksanaan Pengelolaan Assessment Center Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Pelaksanaan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Pembinaan Disiplin ASN Pelaksanaan Pembinaan Disiplin ASN III PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Meningkatnya layanan pengembangan komperensi dasar. kader. manajerial. dan fungsional Pengembangan Kompetensi Teknis Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN AKTIVITAS KET.
(1)(2) (3) (4) (5) (6) Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri 4.2. Dukungan Terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah BKPSDM Kabupaten Purworejo mendukung astacita “memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan narkoba” dan juga mendukung salah satu dari 17 Program Prioritas Nasional “reformasi politik, birokrasi, dan hukum”. Selain itu BKPSDM Kabupaten Purworejo juga mendukung salah satu dari 35 delegasi Provinsi yaitu “Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa”, hal tersebut selaras dengan program prioritas Bupati Kabupaten Purworejo “Pengembangan inovasi dan kompetensi teknologi informasi bagi ASN”. Hal yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Purworejo untuk mendukung hal tersebut yaitu melakukan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi di setiap layanan kepegawaian misalnya di perencanaan kebutuhan, pengadaan, kenaikan pangkat, penilaian kinerja, pengembangan karir, pengembangan kompetensi, mutasi dan promosi, disiplin, penghargaan, pemberhentian [misalnya dengan aplikasi Simega, Simantan, Sifika, Sirida, Simpeg/SIMASN, ASNDIGITAL, SSCASN, Sinergi (Merdeka Bangkom, Bakwan Ikan, Ngopi Besti, Click BKPSDM)
1. a.Penjabaran Program yang Mendukung Program Nasional (Asta Cita dan Program Strategis Nasional) Tabel 4.4 Program yang Mendukung Program Nasional No Prioritas Nasional Kegiatan Prioritas Utama Dukungan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada 2026 Bidang Urusa n Perangkat Daerah 1 Prioritas Nasional 7 Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN Program: Program Kepegawaian Daerah Kegiatan: Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai; Pembinaan Disiplin ASN Kepega waian BKPSDM
2. b.Penjabaran Program yang Mendukung Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi) Tabel 4.5 Program yang Mendukung Program Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi) No Program Delegasi Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa Peningkatan profesionalitas dan kualitas ASN dengan penerapan sistem merit Kepegawai an BKPSDM
3. c.Penjabaran Program yang Mendukung Program Kabupaten (Pitulungan) d. Tabel 4.6 Program yang Mendukung Program Program Kabupaten (Pitulungan) Program Unggulan Kegiatan Unggulan Aktivitas di 2026 2026-2030 Bidang Urusan Perangkat Daerah Sejahtera Wargane Pengembangan inovasi dan kompetensi teknologi informasi bagi ASN. Pelatihan Konten creator Pelatihan Konten Kreator Diklat BKPSDM Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih, berkeadilan, responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi. Peningkatan profesionalita s dan kualitas ASN dengan penerapan sistem merit Peningkatan profesionalitas dan kualitas ASN dengan penerapan sistem merit Kepegawaian BKPSDM 4.3 Kinerja Perangkat Daerah Tujuan BKPSDM Kabupaten Purworejo yang akan dicapai menurut Renstra 2025-2029 adalah “meningkatkan profesionalitas ASN serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah” dengan indikatornya Indeks Profesionalitas ASN. Terdapat 4 dimensi di dalam IPASN yang meliputi: kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Pada tahun 2026, target IPASN sebesar 82,26. Untuk sasaran BKPSDM yaitu: “meningkatnya profesionalitas ASN” dengan indikator sama dengan tujuan yang akan dicapai oleh BKPSDM yaitu Indeks Profesionalitas ASN. Selain itu terdapat juga Indikator Kinerja Kunci yang meliputi: Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan), Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) dan Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan). Berikut untuk tabel 4.7 terkait dengan hal tersebut: Tabel 4.7 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci PD 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 1 Indeks Profesionalitas ASN Indeks 82,25 82,26 82,27 82,28 82,29 82,30 Tujuan PD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 Tujuan PD 2 Indeks Profesionalitas ASN Indeks 82,25 82,26 82,27 82,28 82,29 82,30 Sasaran PD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 Sasaran PD Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat Daerah
  1. 1.Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) Persentase 61,10 61,11 61,12 61,13 61,14 61,15 Permendagri No.18 Tahun 2020
  2. 2.Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) Persentase 16,86 16,87 16,88 16,89 16,90 16,91 Permendagri No.18 Tahun 2020
  3. 3.Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) Persentase 33,45 33,46 33,47 33,48 33,49 33,50 Permendagri No.18 Tahun 2020 No. Indikator Satuan Target Tahun Ket Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia setiap tahunnya. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo Tahun 2025- 2029 meliputi:
4. a.Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia setiap tahun.
5. b.Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
6. c.Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat. 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:
7. a.Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
8. b.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
9. c.Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI LAMPIRAN XXIV PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan strategis jangka menengah yang disusun oleh masing- masing perangkat daerah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan indikator kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 selain sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah selama periode lima tahun, juga memberikan nilai strategis lain bagi perangkat daerah, yaitu:
  1. 1.Menjadi acuan dalam penyusunan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan penganggaran berbasis kinerja, sehingga memastikan konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran.
  2. 2.Menjadi dasar dalam pengukuran kinerja perangkat daerah melalui indikator yang jelas dan terukur, serta menjadi bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat dan stakeholders.
  3. 3.Membantu sinkronisasi antara kebijakan perangkat daerah dengan rencana pembangunan daerah dan nasional, serta menjadi alat koordinasi antarsektor dan antarwilayah.
  4. 4.Bentuk Komitmen perangkat daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional dan akuntabel untuk memberikan pelayanan publik yang optimal Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo, sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan, memiliki tugas dan fungsi strategis dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam rangka mendukung pencapaian tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel, maka penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah menjadi sangat penting. Melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029, arah kebijakan dan pelaksanaan program kegiatan Inspektorat Daerah selama periode lima tahun ke depan menjadi lebih terarah dan jelas serta selaras mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:
  5. 1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  6. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  7. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  11. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
  13. 9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
  14. 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
  15. 11.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  16. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  17. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  18. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  19. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  20. 16.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  21. 17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
  22. 18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  23. 19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
  24. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
  25. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
  26. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
  27. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
  28. 24.Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 70 Seri D Nomor 2); 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Renstra ini juga dimaksudkan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi kinerja Inspektorat Daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta pencapaian sasaran pembangunan daerah secara terukur dan berkelanjutan. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :
  29. 1.Memberikan arah dan landasan strategis bagi Inspektorat Daerah dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.
  30. 2.Mewujudkan keterpaduan dan sinergi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan kinerja Inspektorat Daerah.
  31. 3.Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan Inspektorat Daerah
  32. 4.Mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Daerah melalui penguatan pengelolaan yang berbasis hasil (outcome-based management).
  33. 5.Memastikan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
  34. 6.Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan, serta sebagai dasar dalam pengukuran kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat menjalankan peran dan layanan untuk :
  35. 1.Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
  36. 2.Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
  37. 3.Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah berorientasi pada pencegahan, pembinaan, dan penguatan integritas aparatur pemerintah daerah. Melalui pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta pemberian konsultasi dan pendampingan, Inspektorat berupaya untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dan mendorong perbaikan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan. 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo.
  38. 1.Kedudukan Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh seorang Inspektur.
  39. 2.Tugas Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  40. 3.Fungsi Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi:
10. a.perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
11. b.pelaksanaan pengawasan internal terhadap kineria dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
12. c.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/ atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
13. d.Penyusunan laporan hasil pengawasan;
14. e.Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
15. f.Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
16. g.Pelaksanaan pendampingan dan asistensi di bidang pengawasan;
17. h.Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
18. i.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
  1. 4.Struktur Organisasi Struktur Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :
19. a.Inspektur Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi lnspektorat Daerah.
20. b.Sekretariat Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.
21. c.Inspektur Pembantu I, II, III, IV dan V Mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan dan/atau unsur pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi :
  1. 1.Inspektur Pembantu I
22. a.penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Daerah;
23. b.perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Daerah;
24. c.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah, meliputi urusan:
  1. 1.pendidikan;
  2. 2.kebudayaan;
  3. 3.kepemudaan dan olahraga;
  4. 4.pariwisata;
  5. 5.komunikasi dan informatika;
  6. 6.statistik;
  7. 7.persandian;
  8. 8.perpustakaan; dan
  9. 9.kearsipan;
25. d.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur penunjang urusan pemerintahan, meliputi unsur :
  1. 1.perencanaan;
  2. 2.penelitian dan pengembangan;
26. e.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur pengawasan;
27. f.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur kewilayahan;
28. g.pengoordinasian pelaksanaan pengawasan kinerja Pemerintah Daerah;
29. h.pelaksanaan pengawasan desa;
30. i.pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu;
31. j.pelaksanaan pendampingan dan asistensi urusan Pemerintah Daerah;
32. k.penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
33. l.kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
34. m.pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
35. n.penyusunan laporan hasil pengawasan;
36. o.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
37. p.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya
  1. 2.Inspektur Pembantu II
38. a.penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Daerah;
39. b.perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Daerah;
40. c.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah, meliputi urusan:
  1. 1.kesehatan;
  2. 2.sosial;
  3. 3.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  4. 4.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  5. 5.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
  6. 6.pemberdayaan masyarakat dan desa.
41. d.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur pendukung urusan pemerintahan Sekretariat DPRD;
42. e.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur penunjang urusan pemerintahan unsur keuangan;
43. f.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur kewilayahan;
44. g.pengoordinasian pelaksanaan pengawasan keuangan Pemerintah Daerah;
45. h.pengoordinasian pelaksanaan reviu laporan keuangan;
46. i.pengoordinasian dan pelaksanakan pengawasan desa;
47. j.pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu;
48. k.pelaksanaan pendampingan dan asistensi urusan Pemerintah Daerah;
49. l.penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
50. m.kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
51. n.pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
52. o.penyusunan laporan hasil pengawasan;
53. p.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;dan
54. q.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya
  1. 3.Inspektur Pembantu III
55. a.penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Daerah;
56. b.perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Daerah;
57. c.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah, meliputi urusan:
  1. 1.ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
  2. 2.penanaman modal;
  3. 3.koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  4. 4.perdagangan;
  5. 5.perindustrian;
  6. 6.transmigrasi; dan
  7. 7.tenaga kerja;
58. d.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat Daerah;
59. e.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur pemerintahan umum urusan kesatuan bangsa dan politik;
60. f.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur kewilayahan;
61. g.pengoordinasian pelaksanaan reviu laporan kinerja;
62. h.pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan unit pelayanan terpadu;
63. i.pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pembinaan usaha mikro; dan
64. j.pelaksanaan koordinasi pengawasan, pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian pelaksanaan program reformasi birokrasi;
65. k.pelaksanaan pengawasan desa;
66. l.pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu;
67. m.pelaksanaan pendampingan dan asistensi urusan Pemerintah Daerah;
68. n.penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
69. o.kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
70. p.pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
71. q.penyusunan laporan hasil pengawasan;
72. r.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
73. s.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya
  1. 4.Inspektur Pembantu IV
74. a.penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Daerah;
75. b.perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Daerah;
76. c.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah, meliputi urusan:
  1. 1.pekerjaan umum dan penataan ruang;
  2. 2.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  3. 3.pangan;
  4. 4.pertanahan;
  5. 5.lingkungan hidup;
  6. 6.perhubungan;
  7. 7.pertanian; dan
  8. 8.kelautan dan perikanan.
77. d.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur penunjang urusan pemerintahan, meliputi unsur :
  1. 1.kepegawaian;
  2. 2.pendidikan dan pelatihan;
78. e.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur kewilayahan;
79. f.pengoordinasian dan pelaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu;
80. g.pengoordinasian dan pelaksanakan pendampingan dan asistensi urusan Pemerintah Daerah;
81. h.pelaksanaan pengawasan desa;
82. i.penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
83. j.kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
84. k.pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
85. l.penyusunan laporan hasil pengawasan;
86. m.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
87. n.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 5.Inspektur Pembantu V
88. a.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu;
89. b.pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
90. c.pengoordinasian pelaksanaan kerjasama pengawasan internal dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya dan aparat penegak hukum;
91. d.pelaksanaan pengawasan, pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian pelaksanaan program reformasi birokrasi;
92. e.pelaksanaan penanganan penyelesaian kerugian negara/Daerah;
93. f.pelaksanaan koordinasi, pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas;
94. g.perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
95. h.penyusunan laporan hasil pengawasan;
96. i.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
97. j.pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
98. d.Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok jabatan fungsional sebagai pelaksana teknis fungsional pada Inspektorat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Susunan Organisasi Inspektorat Daerah dapat dilihat pada gambar berikut : Gambar.2.1.Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Sumber : Peraturan Bupati Purworejo Nomor 70 Tahun 2024 INSPEKTUR PEMBANTU I INSPEKTUR PEMBANTU II INSPEKTUR PEMBANTU III INSPEKTUR PEMBANTU IV INSPEKTUR PEMBANTU V SEKRETARIAT INSPEKTUR SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN SUBBAGIAN PERENCANAAN SUBBAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN JABATAN FUNGSIONAL YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN JABATAN FUNGSIONAL YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN JABATAN FUNGSIONAL YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN JABATAN FUNGSIONAL YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
  1. 1.Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 64 pegawai dengan rincian berdasarkan jabatan, jabatan fungsional, jenjang pendidikan formal dan sebagai berikut :
99. a.Data Pegawai Berdasarkan Jabatan No Jabatan Jumlah Personil Perempuan Laki-Laki Jumlah Ket 1 Pejabat Struktural 2 8 10 2 Fungsional Umum 4 9 13 3 Fungsional Auditor 15 13 28 4 Fungsional PPUPD 8 5 13
100. b.Data Pejabat Fungsional Pengawasan No Jabatan Fungsional Jumlah Personil Perempuan Laki-Laki Jumlah Ket I Fungsional Auditor 1 Auditor Ahli Utama 0 0 0 2 Auditor Ahli Madya 3 2 5 3 Auditor Ahli Muda 3 5 8 4 Auditor Ahli Pertama 9 5 14 5 Auditor Penyelia 0 0 0 6 Auditor Mahir 0 1 1 7 Auditor Terampil 0 0 0 II Fungsional PPUPD 1 PPUPD Ahli Madya 4 2 6 2 PPUPD Ahli Muda 4 2 6 3 PPUPD Ahli Pertama 0 1 1
101. c.Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan No Pendidikan Jumlah Personil Perempuan Laki-Laki Jumlah Ket 1 S2 7 7 14 2 S1 22 17 39 3 D3 2 2 4 4 DI/DII 0 0 0 5 SLTA 0 7 7
102. d.Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan Sertifikasi No Sertifikasi Keahlian Jumlah Ket 1 CGCAE 3 2 CRGP 0 3 CFrA 1
  1. 4.CGAA 1
  2. 5.CPRM 1 6 CRMO 0
  3. 7.CertDA 1
  4. 8.Penyuluh Anti Korupsi 3 No Sertifikasi Keahlian Jumlah Ket
  5. 9.Pengadaan Barang dan Jasa 22
  6. 2.Sarana dan Prasarana No Jenis Sarana Prasarana Jumlah Kondisi 1 Kendaraan dinas roda 4 4 unit Baik 2 Kendaraan dinas roda 2 7 unit Baik 3 Komputer PC 8 unit Baik 4 Laptop 45 unit Baik 5 Printer 40 unit Baik 6 LCD Proyektor 11 unit Baik 7 Layar Proyektor 7 unit Baik 8 Scanner 14 unit Baik 9 Kamera 5 unit Baik 10 Kursi rapat 90 unit Baik 11 Meja rapat 34 unit Baik 12 Kursi kerja 75 unit Baik 13 Meja kerja 75 unit Baik 14 Kursi tamu 12 unit Baik 15 Televsi 2 unit Baik 16 Almari Arsip 25 unit Baik 17 Rak Arsip 20 unit Baik 18 AC Ruangan 24 unit Baik 19 Mesin Generator Set 2 unit Baik 20 Pompa air 1 unit Baik 21 Sound system 1 unit Baik 22 Wireless TOA 1 unit Baik 23 Speaker ruangan 5 unit Baik 24 CCTV 12 Unit Baik 25 Alat Pemadam Api Ringan 4 Unit Baik 26 Penghancur Kertas 6 Unit Baik 27 Alat Penguji Kekerasan 4 Unit Baik 28 Kaliper 4 Unit Baik 29 Alat Ukur (rol meter 8, meteran roda 16, meteran digital 6) 30 Unit Baik 30 Mesin Absensi 2 Unit Baik 31 Gedung perkantoran 4242 m2 Baik 2.1.3. Kinerja Pelayanan Kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan wujud pengukuran terhadap tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran kinerja dan pelayanan publik, yang dinilai melalui sejumlah indikator, seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penilaian ini menjadi bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang bertujuan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan standar, target, dan arah pembangunan daerah. Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo, indikator kinerja pelayanan telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026. Dalam dokumen tersebut, Inspektorat menetapkan tujuan jangka menengah yang ingin dicapai, yaitu: “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan birokrasi yang bersih melalui pengawasan internal yang berkualitas.” Indikator keberhasilan tujuan ini tercermin dalam nilai Area Penguatan Pengawasan serta peningkatan IKM Perangkat Daerah sebagai ukuran kualitas pelayanan publik. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Inspektorat menetapkan dua sasaran utama: pertama, “Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern” dengan indikator Tingkat Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah); dan kedua, “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” yang diukur melalui IKM Perangkat Daerah. Capaian terhadap tujuan dan sasaran tersebut didukung oleh pelaksanaan 3 program dan 12 kegiatan strategis selama periode 2021–2026. Informasi rinci mengenai hasil capaian kinerja Inspektorat dalam kurun waktu tersebut disajikan pada Tabel 2.1: Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021–2026. Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 Nilai Area Penguatan Pengawasan - - - 2,85 2,87 2,9 3,1 3,12 3,19 2,85 2,35 3,0885 3,155 * * 100% 82% 107% 102% * * 2 Tingkat Maturitas SPIP - - - 3 3,075 3,1 3,31 3,325 3,5 3,023 3,0012 3,309 3,317 * * 101% 98% 107% 100% * * 3 Persentase penyelenggaraan pengawasan internal - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% * * 100% 100% 100% 100% * * 4 Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% * * 100% 100% 100% 100% * * 5 Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Bidang Fasilitasi Pengawasan - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% * * 100% 100% 100% 100% * * 6 Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% * * 100% 100% 100% 100% * * 7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah - - - 80,93 81,5 82,7 83,5 84 84,5 82,86 83,02 84,33 83,97 * * 102% 102% 102% 101% * * 8 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% * * 100% 100% 100% 100% * * Dari tabel 2.1 dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo selama periode 2021-2026 menunjukkan kinerja yang baik. Target indikator sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sampai dengan Tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen dari Inspektorat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Purworejo. Pada Indikator sasaran Tingkat Maturitas SPIP menunjukkan capaian tiap tahun telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) yang memiliki arti : 1) Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah dibangun dan terdokumentasi dengan baik. Proses, kebijakan, dan prosedur pengendalian telah disusun secara sistematis dan tertulis, serta terdokumentasi dengan rapi. 2) Proses pengendalian telah diterapkan secara konsisten. Kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan tidak hanya ada di dokumen, tetapi juga sudah diterapkan dalam aktivitas sehari-hari organisasi. 3) Kepatuhan pada SPI dapat dipastikan. Unit kerja dan individu di dalam organisasi mematuhi sistem yang telah dirancang sesuai aturan yang berlaku. 4) Kesadaran dan pemahaman SPI cukup baik. Pimpinan dan pegawai di organisasi memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya pengendalian intern dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. 5) Evaluasi dan perbaikan mulai dilakukan. Proses pengendalian yang diterapkan dipantau secara rutin, dan jika ditemukan kelemahan atau masalah, perbaikan dilakukan secara bertahap. Sedangkan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah berdasar hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah kepada Mitra pengawasan menunjukkan indeks kepuasan masyarakat mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2023 namun pada tahun 2024 mengalami penurunan walaupun secara target tahunan masih melampaui target. Hal ini dapat diartikan bahwa pada tahun tersebut terjadi penurunan kinerja pelayanan yang perlu mendapatkan perhatian dari Inspektorat Daerah. Beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan sesuai hasi survei antara lain kualitas sarana dan prasarana, kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan serta sistem, mekanisme, prosedur serta kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya dan kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan. Pencapaian kinerja pelayanan yang telah dicapai oleh Inspektorat Daerah tidak terlepas dari dukungan pendanaan pelayanan selama tahun 2021-2026. Rencana Anggaran dan realisasi pendanaan selama periode 2021-2025 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut. Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Urusan Pengawasan 10.359.799.735 9.764.004.667 9.156.319.180 10.061.912.233 10.333.730.884 10.390.609.376 10.005.395.985 15.944.336.406 13.938.923.401 14.251.897.637 12.303.443.662 14.839.965.400 97% 163% 152% 142% 119% 143% PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.883.507.414 1.942.455.000 1.400.000.000 1.538.000.000 1.579.000.000 1.576.000.000 985.146.146 1.697.284.208 1.379.829.250 1.450.800.321 810.715.300 558.091.300 52% 87% 99% 94% 51% 35% Penyelenggaraan Pengawasan Internal 853.272.407 1.718.565.800 1.170.000.000 1.308.000.000 1.349.000.000 1.346.000.000 823.410.581 1.420.030.243 1.135.553.538 1.204.710.734 536.596.600 335.426.800 97% 83% 97% 92% 40% 25% Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 170.368.000 328.840.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 166.794.615 264.828.350 176.224.650 163.123.740 70.704.800 38.050.600 98% 81% 88% 65% 28% 15% Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 255.100.900 182.174.800 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 238.734.304 184.354.300 109.746.950 211.556.680 72.792.700 36.377.700 94% 101% 44% 85% 29% 15% Reviu Laporan Kinerja 11.332.000 30.800.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 10.246.500 4.434.600 34.871.700 20.823.800 5.335.000 3.235.000 90% 14% 116% 69% 18% 11% Reviu Laporan Keuangan 33.644.000 114.263.000 115.000.000 115.000.000 115.000.000 115.000.000 32.040.000 92.870.800 100.300.400 99.096.250 32.944.400 24.844.400 95% 81% 87% 86% 29% 22% Pengawasan Desa 135.044.709 188.388.000 135.000.000 135.000.000 135.000.000 135.000.000 129.975.444 138.094.132 186.414.782 257.545.561 79.044.200 44.419.200 96% 73% 138% 191% 59% 33% Kerja Sama Pengawasan Internal 22.016.000 45.100.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 21.526.000 43.883.843 12.009.439 34.340.350 23.962.900 60.280.700 98% 97% 30% 86% 60% 151% Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 225.766.798 829.000.000 400.000.000 488.000.000 529.000.000 526.000.000 224.093.718 691.564.218 515.985.617 418.224.353 251.812.600 128.219.200 99% 83% 129% 86% 48% 24% Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 176.962.600 223.889.200 230.000.000 230.000.000 230.000.000 230.000.000 161.735.565 277.253.965 244.275.712 246.089.587 274.118.700 222.664.500 91% 124% 106% 107% 119% 97% Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 76.824.000 87.610.200 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 72.544.475 75.630.815 29.469.900 36.538.300 31.912.900 23.162.700 94% 86% 33% 41% 35% 26% Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 100.138.600 136.279.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000 89.191.090 201.623.150 214.805.812 209.551.287 242.205.800 199.501.800 89% 148% 153% 150% 173% 143% PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 749.539.400 1.225.545.000 884.000.000 971.000.000 997.000.000 995.000.000 710.459.525 1.315.923.197 1.087.626.765 1.327.971.095 454.940.900 204.691.600 95% 107% 123% 137% 46% 21% Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 27.516.000 744.198.000 545.000.000 595.000.000 610.000.000 610.000.000 25.655.876 726.326.476 69.171.000 68.593.250 12.672.800 12.504.100 93% 98% 13% 12% 2% 2% Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 8.138.800 65.698.000 45.000.000 45.000.000 50.000.000 50.000.000 7.675.736 53.275.200 59.718.100 59.703.500 10.512.800 10.511.400 94% 81% 133% 133% 21% 21% Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 19.377.200 678.500.000 500.000.000 550.000.000 560.000.000 560.000.000 17.980.140 673.051.276 9.452.900 8.889.750 2.160.000 1.992.700 93% 99% 2% 2% 0% 0% Pendampingan dan Asistensi 694.507.400 481.347.000 339.000.000 376.000.000 387.000.000 385.000.000 684.803.649 589.596.721 1.018.455.765 1.259.377.845 442.268.100 192.187.500 99% 122% 300% 335% 114% 50% Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah - 30.326.000 35.000.000 35.000.000 37.000.000 35.000.000 - 10.618.400 11.709.000 7.528.850 6.319.800 4.669.700 0% 35% 33% 22% 17% 13% Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 26.808.000 85.671.000 85.000.000 85.000.000 90.000.000 90.000.000 26.300.900 37.203.581 215.446.732 348.166.176 116.351.000 80.374.800 98% 43% 253% 410% 129% 89% Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 651.912.400 293.676.000 150.000.000 187.000.000 190.000.000 190.000.000 643.078.075 479.344.270 662.188.676 763.916.260 272.084.900 71.037.500 99% 163% 441% 409% 143% 37% Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 15.787.000 71.674.000 69.000.000 69.000.000 70.000.000 70.000.000 15.424.674 62.430.470 129.111.357 139.766.559 47.512.400 36.105.500 98% 87% 187% 203% 68% 52% PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.215.082.656 6.596.004.667 6.872.319.180 7.552.912.233 7.757.730.884 7.819.609.376 8.309.790.314 12.931.129.001 11.471.467.386 11.473.126.221 11.037.787.462 14.077.182.500 48% 196% 167% 152% 142% 180% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.404.400 75.710.000 75.710.000 83.355.000 91.000.000 98.645.000 9.375.500 70.473.700 47.955.900 27.072.650 19.524.900 17.636.800 100% 93% 63% 32% 21% 18% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.404.400 40.475.000 40.475.000 55.470.000 60.565.000 65.660.000 9.375.500 34.910.400 20.398.450 21.977.400 16.692.700 15.200.000 100% 86% 50% 40% 28% 23% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 0% 119% 62% 0% 0% 0% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 RKA-SKPD - 2.600.000 2.600.000 - - - 3.086.350 1.608.450 - - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - 2.350.000 2.350.000 - - - 2.346.550 2.423.150 - - - 0% 100% 103% 0% 0% 0% Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - 2.600.000 2.600.000 - - - 2.596.350 2.143.000 - - - 0% 100% 82% 0% 0% 0% Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD - 2.350.000 2.350.000 - - - 2.346.550 2.620.750 - - - 0% 100% 112% 0% 0% 0% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - 3.335.000 3.335.000 3.685.000 4.035.000 4.385.000 3.330.500 5.723.100 804.500 395.400 - 0% 100% 172% 22% 10% 0% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 22.000.000 22.000.000 24.200.000 26.400.000 28.600.000 21.857.000 13.039.000 4.290.750 2.436.800 2.436.800 0% 99% 59% 18% 9% 9% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.598.048.470 4.743.382.267 5.247.678.940 5.767.411.893 5.863.457.444 5.792.029.476 7.332.875.347 8.729.712.969 9.069.119.344 9.140.540.175 9.417.347.600 12.461.892.100 97% 184% 173% 158% 161% 215% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.593.948.470 4.732.263.267 5.235.439.140 5.754.069.093 5.849.002.744 5.776.462.876 7.328.786.497 8.718.681.369 9.054.718.944 9.135.590.675 9.414.159.100 12.460.109.000 97% 184% 173% 159% 161% 216% Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - 6.000.000 6.600.000 7.200.000 7.800.000 8.400.000 5.976.600 7.137.300 2.277.700 1.405.400 - 0% 100% 108% 32% 18% 0% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - 2.619.000 2.889.800 3.142.800 3.404.700 3.666.600 2.562.600 3.958.200 2.181.800 1.521.100 - 0% 98% 137% 69% 45% 0% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4.100.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000 3.250.000 3.500.000 4.088.850 2.492.400 3.304.900 490.000 262.000 1.783.100 100% 100% 120% 16% 8% 51% Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 3.978.000 4.375.800 6.688.800 9.001.800 11.314.800 - 3.232.200 5.353.475 3.449.850 2.232.800 912.600 0% 81% 122% 52% 25% 8% Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - 2.128.000 2.340.800 4.468.800 6.596.800 8.724.800 - 2.116.200 2.464.175 1.403.050 701.600 - 0% 99% 105% 31% 11% 0% Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 1.850.000 2.035.000 2.220.000 2.405.000 2.590.000 - 1.116.000 2.889.300 2.046.800 1.531.200 912.600 0% 60% 142% 92% 64% 35% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 561.835.400 836.319.000 798.533.000 839.816.000 878.634.000 924.452.000 536.342.195 1.296.652.333 1.207.173.241 1.479.645.679 749.498.400 689.097.800 95% 155% 151% 176% 85% 75% Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - 50.665.000 - - - - - 50.029.004 - - - - 0% 99% 0% 0% 0% 0% Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - 3.939.000 - - - - - 3.875.500 - - - 11.898.600 0% 98% 0% 0% 0% 100% Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 43.372.000 141.000.000 155.100.000 169.200.000 183.300.000 197.400.000 43.200.839 119.569.016 118.218.280 54.692.786 12.205.000 - 100% 85% 76% 32% 7% 0% Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 518.463.400 578.500.000 578.500.000 600.000.000 620.000.000 645.000.000 493.141.356 1.045.421.033 1.059.267.236 1.393.739.193 734.473.400 674.379.200 95% 181% 183% 232% 118% 105% Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan - 35.035.000 35.035.000 38.000.000 40.000.000 44.000.000 - 12.826.780 13.430.600 15.156.750 2.820.000 2.820.000 0% 37% 38% 40% 7% 6% Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 27.180.000 29.898.000 32.616.000 35.334.000 38.052.000 - 64.931.000 16.257.125 16.056.950 - - 0% 239% 54% 49% 0% 0% Administrasi Umum Perangkat Daerah 156.264.000 286.173.000 314.789.940 365.301.540 408.890.240 425.378.100 155.729.512 321.335.274 319.475.912 236.314.356 197.336.600 168.462.100 100% 112% 101% 65% 48% 40% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor - 14.752.000 16.227.200 17.702.400 19.177.600 20.652.800 - 6.898.000 14.651.200 8.873.300 2.336.500 4.105.000 0% 47% 90% 50% 12% 20% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 1.786.000 1.964.600 2.143.200 2.321.800 2.410.400 - 1.725.000 1.791.000 11.295.000 - - 0% 97% 91% 527% 0% 0% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 13.390.000 14.729.000 16.068.600 17.407.600 18.746.600 - 12.183.127 11.258.702 10.768.300 14.747.500 13.107.800 0% 91% 76% 67% 85% 70% Penyediaan Bahan Logistik Kantor - 65.780.400 72.358.440 72.358.440 72.358.440 72.358.440 - 65.778.600 65.864.000 49.630.500 49.633.500 49.631.400 0% 100% 91% 69% 69% 69% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 34.370.000 37.807.000 72.177.000 106.547.000 106.547.000 - 35.018.350 33.812.300 20.089.000 24.186.800 20.905.600 0% 102% 89% 28% 23% 20% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2.796.000 3.075.300 3.354.900 3.634.500 3.644.100 - 2.796.000 2.781.000 1.320.000 1.332.000 - 0% 100% 90% 39% 37% 0% Penyediaan Bahan/Material - 11.451.000 12.596.100 13.741.200 14.886.300 16.031.400 - 11.325.000 19.841.200 19.146.200 9.768.000 10.183.700 0% 99% 158% 139% 66% 64% Fasilitasi Kunjungan Tamu - 14.040.000 15.444.000 16.484.000 18.252.000 19.656.000 - 14.034.500 8.468.000 16.161.000 8.215.000 6.625.000 0% 100% 55% 98% 45% 34% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 156.264.000 106.463.600 117.109.900 127.755.400 130.408.600 141.054.960 155.729.512 150.320.297 142.419.860 80.847.006 77.836.600 54.623.000 100% 141% 122% 63% 60% 39% Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - 17.544.000 19.298.400 19.298.400 19.298.400 19.298.400 - 17.461.400 14.967.750 16.740.050 6.810.700 6.810.600 0% 100% 78% 87% 35% 35% Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - 3.800.000 4.180.000 4.218.000 4.598.000 4.978.000 - 3.795.000 3.620.900 1.444.000 2.470.000 2.470.000 0% 100% 87% 34% 54% 50% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 19.350.000 16.500.000 18.150.000 - 1.935.240.228 198.270.000 114.350.000 72.712.600 216.424.000 0% 100% 100% 591% 441% 1192% Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - - - - - 418.000.000 - - - - 0% 100% 0% 0% 0% 0% Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - - - - - 919.500.000 - - - - 0% 100% 0% 0% 0% 0% Pengadaan Mebel - - - 4.350.000 - - 90.503.744 - 3.950.000 4.078.600 24.632.000 0% 100% 0% 91% 100% 100% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 15.000.000 16.500.000 18.150.000 - 347.742.137 159.450.000 93.000.000 - 167.863.000 0% 100% 100% 620% 0% 100% Pengadaan Aset Tak Berwujud - - - - - - - - - - - - 0% 0% 0% 0% 0% 0% Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - - - - - - - - - 0% 0% 0% 0% 0% 0% Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - - - - - 159.494.347 38.820.000 17.400.000 68.634.000 23.929.000 0% 100% 100% 100% 100% 100% Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - - - - - - - - - - 0% 0% 0% 0% 0% 0% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 167.825.058 158.600.000 174.460.000 184.420.000 190.380.000 200.340.000 161.495.707 124.727.053 142.141.895 160.716.990 189.659.562 203.529.100 96% 79% 81% 87% 100% 102% Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.704.200 600.000 660.000 720.000 780.000 840.000 16.378.165 127.000 212.500 142.000 300.000 300.000 98% 21% 32% 20% 38% 36% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 91.639.458 99.000.000 108.900.000 118.800.000 118.800.000 128.700.000 86.280.567 77.414.049 92.661.867 112.540.766 141.247.562 153.561.100 94% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 59.481.400 59.000.000 64.900.000 64.900.000 70.800.000 70.800.000 58.836.975 47.186.004 49.267.528 48.034.224 48.112.000 49.668.000 99% 80% 76% 74% 68% 70% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 114.164.000 491.842.400 256.771.500 286.569.000 316.367.400 346.165.000 113.972.053 449.755.244 481.977.619 311.036.521 389.475.000 319.228.000 100% 91% 188% 109% 123% 92% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 40.500.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 40.425.963 10.397.049 10.417.224 27.794.017 39.950.000 39.950.000 100% 104% 104% 278% 400% 400% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - 40.500.000 44.500.000 49.000.000 53.500.000 58.000.000 - 42.234.500 31.683.857 71.974.788 77.660.000 77.660.000 0% 104% 71% 147% 145% 134% Pemeliharaan Mebel - 19.350.000 - - - - - 2.100.000 - - - - 0% 11% 0% 0% 0% 0% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 49.355.000 54.290.500 59.226.000 64.161.500 69.097.000 - 43.503.000 45.148.700 47.868.000 48.400.000 48.200.000 0% 88% 83% 81% 75% 70% Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.553.000 359.017.500 133.000.000 152.000.000 171.000.000 190.000.000 20.443.090 337.334.695 376.150.838 141.804.716 202.245.000 130.368.000 99% 94% 283% 93% 118% 69% Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 13.619.900 14.981.000 16.343.000 17.705.900 19.068.000 - 14.186.000 18.577.000 21.595.000 21.220.000 23.050.000 0% 104% 124% 132% 120% 121% Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 53.111.000 - - - - - 53.103.000 - - - - - 100% 0% 0% 0% 0% 0% Dari tabel 2.2 dapat dilihat bahwa realisasi pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo setiap tahunnya melebihi anggaran yang sudah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021-2026, namun apabila diperbandingkan antar tahun realisasi pendanaan selam lima tahun mengalami fluktuatif naik turun. Realisasi pendanan yang tidak konsisten ini dipengaruhi oleh kondisi dan kemampuan keuangan daerah pada tahun-tahun tersebut. Adapun peningkatan anggaran dinading perencanaan pada renstra dikarenakan mulai tahun 2022 terdapat kebijakan penguatan APIP yang mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya, meliputi kegiatan pengawasan, peningkatan kapabilitas APIP, sarana dan prasarana pengawasan dan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di sektor pelayanan publik dan mendukung terwujudnya clean government. Penguatan APIP ini dipertegas lagi dengan adanya Surat Edaran Bersama Mendagri, Ketua KPK dan Kepala BPKP Nomor 11 Tahun 2024, Nomor 700.1/3013/SJ dan Nomor HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah meliputi :
  7. 1.Penguatan Aspek Anggaran Pengawasan meliputi alokasi dan penggunaan anggaran pengawasan, alokasi anggaran pendidikan pelatihan berkelanjutan, anggaran TPP
  8. 2.Penguatan Aspek Sumber daya manusia meliputi pemenuhan JFA dan JF PPUPD, dan kualitas SDM, Pemenuhan target 120 jam pelatihan bagi SDM APIP.
  9. 3.Penguatan Aspek Independensi dan Obyektifitas meliputi pemberian akses, kebebasan dari intervensi pihak manapun, penguatan kelembagaan, pembentukan Irban Investigasi,
  10. 4.Penguatan Aspek peran dan layanan meliputi penguatan pelaksanaan pengawasan, pembinaan berorientasi pencegahan/early warning system, penanganan pengaduan Masyarakat, TL rekomendasi hasil pengawasan, pertimbangan dalam penyusunan kebijakan daerah. Penguatan aspek anggaran sesuai Permendari tentang pedoman penyusunan APBD menyebutkan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pengawasn yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan dan alokasi anggaran pengawasan sebagaimana dimaksud tidak termasuk gaji, tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD inspektorat. Apabila ketentuan pemenuhan kecukupan anggaran pengawasan tidak dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai ketentuan tersebut diatas, Gubernur agar melaporkan kepada Mendagri dan tidak menerbitkan nomor registrasi terhadap hasil evaluasi APBD, pelaporan ditembuskan kepada KPK serta BPKP. Merujuk kepada ketentuan yang ada maka Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan total belanja APBD diatas Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) harus mengalokasikan anggaran pengawasan sebesar 0,5% dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,-. Berdasarkan realisasi tabel 2.2 terlihat bahwa meskipun realisai pendanaan setiap tahun melebihi penganggaran dalam renstra namun anggaran pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo selama lima tahun masih belum memenuhi mandatory spending pengawasan yang telah ditentukan. Hal ini perlu menjadi perhatian lebih lanjut bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. Dalam menilai kinerja pelayanan perangkat daerah juga dilakukan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan urusan untuk mengetahui sejauh mana kinerja pelaksanaan pelayanan atas urusan yang menjadi tanggungjawabperangkat daerah. Evaluasi capaian pelaksanaan urusan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.3 Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 - 2024 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Indikator Tujuan PD Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 3,023 3,023 3,001 3,309 3,317 Terjadi penurunan capaian diawal periode, namun capaian terus membaik. Perlu komitmen bersama dan konsistensi kinerja untuk perbaikan area yang masih kurang bagus agar nilai meningkat Nilai SAKIP Perangkat Daerah 84,61 0 0 70 0 Terjadi penurunan nilai capaian. Perlu komitmen bersama dalam penguatan dan perbaikan komponen akuntabilitas yang menurun agar nilai dapat naik 2 Indikator Sasaran PD Nilai Kapabilitas APIP 3,000 3,000 3,000 3,050 3,11 Capaian terus meningkat. Hal ini menunjukkan komitmen PD dalam upaya penguatan kapabilitas APIP, tetapi masih perlu konsistensi dan keberlanjutan agar nilai terus meningkat. Nilai Manajemen Risiko Indeks 0 0 2,890 3,031 3,098 Capaian terus meningkat. Hal ini menunjukkan komitmen PD dalam upaya penguatan Manajemen Risiko, tetapi masih perlu konsistensi dan keberlanjutan agar nilai terus meningkat. Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi 0 2,27 2,930 2,960 3,096 Capaian terus meningkat. Hal ini menunjukkan komitmen PD dalam upaya penguatan pengendalian korupsi, tetapi masih perlu konsistensi dan keberlanjutan agar nilai terus meningkat. Indeks Integritas Nasional 0 74,4 77,9 74,98 76,61 Terjadi fluktuasi capaian namun kembali membaik. Perlu konsistensi dan upaya yang berkelanjutan dalam pemahaman pentingnya integritas dan bahaya korupsi Nilai SAKIP Perangkat Daerah 84,61 0 0 70 0 Terjadi penurunan nilai capaian. Perlu komitmen bersama dalam penguatan dan perbaikan komponen akuntabilitas yang menurun agar nilai dapat naik 3 Indikator Program PD PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 0 0 0 0 82,17 Persentase tindak lanjut yang masih kurang dari 100 memerlukan penguatan komitmen bersama dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan APIP No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 Persentase Laporan Pengawasan yang Diterbitkan 100 100 100 100 100 Hasil 100% tiap tahun menggambarkan komitmen PD dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan optimal sesuai program kerja pengawasan Persentase Tindak Lanjut Aduan Masyarakat 100 100 100 100 100 Hasil 100% tiap tahun menggambarkan komitmen PD dalam layanan penanganan aduan masyarakat telah berjalan optimal PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase Kebijakan Teknis dan Fasilitasi Pengawasan yang Ditetapkan 0 0 100 100 100 Hasil 100% tiap tahun menggambarkan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pengawasan tercukupi sesuai penugasan pengawasan Persentase Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan/ Asistensi/ Evaluasi 0 0 100 100 100 Hasil 100% tiap tahun menggambarkan komitmen PD dalam pendampingan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik telah berjalan optimal PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100 100 100 100 100 Capaian konsisten 100% pada 2020–2024 menunjukkan dukungan operasional pemerintahan berjalan optimal. 4 IUP Indeks Integritas Nasional 0 74,4 77,9 74,98 76,61 Terjadi fluktuasi capaian namun kembali membaik. Perlu konsistensi dan upaya yang berkelanjutan dalam pemahaman pentingnya integritas dan bahaya korupsi 5 Permendagri 18 2020 Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 3,023 3,023 3,001 3,309 3,317 Terjadi penurunan capaian diawal periode, namun capaian terus membaik. Perlu komitmen bersama dan konsistensi kinerja untuk perbaikan area yang masih kurang bagus agar nilai meningkat Nilai Kapabilitas APIP 3,000 3,000 3,000 3,050 3,11 Capaian terus meningkat. Hal ini menunjukkan komitmen PD dalam upaya penguatan kapabilitas APIP, tetapi masih perlu konsistensi dan keberlanjutan agar tidak nilai terus meningkat. 2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan hasil analisis dan telaahan terhadap dokumen Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah provinsi, RTRW, KLHS dan isu-isu yang berkembang di masyarakat, dapat diidentifikasikan tantangan dan peluang yang harus dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Tantangan Inspektorat Daerah dalam pengembangan layanan kedepan antara lain :
  11. 1.Perkembangan dinamika kebijakan nasional menuntut birokrasi yang agile dan responsif.
  12. 2.Tuntutan peningkatan peran Inspektorat Daerah sebagai APIP Daerah dalam mengawal kebijakan pemerintah pusat antara lain KPK, BPK, LKPP maupun kementerian dan lembaga teknis lainnya.
  13. 3.Tuntutan tindaklanjut atas partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang cenderung meningkat.
  14. 4.Perkembangan kemajuan teknologi yang semakin cepat dan meningkatnya tuntutan transparansi dan akses publik terhadap informasi pengawasan yang dapat dipublikasikan Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo dalam 5 tahun ke depan, yaitu:
  15. 1.Perkembangan paradigma penyelenggaraan kepemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
  16. 2.Dukungan kebijakan nasional, provinsi dan daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
  17. 3.Dukungan kebijakan penguatan APIP dalam penganggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemenuhan prasarana pendukung pengawasan.
  18. 4.Nota kesepahaman kerjasama pengawasan internal antara APIP dan APH dalam penanganan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
  19. 5.Pemanfaatan teknologi melalui pengawasan berbasis sistem informasi.
  20. 6.Semakin meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2.1.5. Kelompok sasaran layanan Kelompok sasaran layanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo sesuai Peraturan Bupati Purworejo Nomor 71 Tahun 2020 meliputi Perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan Badan Usaha Milik Daerah, Inspektorat. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada kelompok sasaran tersebut Inspektorat Daerah juga bermitra dan melakukan kerjasama internal pengawasan dengan berbagai pihak terkait pengawasan seperti Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kelompok sasaran layanan lainnya yang menjadi mitra Inspektorat Daerah adalah masyarakat Kabupaten Purworejo. Masyarakat dapat melakukan pengaduan atas penyalahgunaan wewenang dan kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kabupaten Purworejo. 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan analisis kinerja pelayanan 5 tahun lalu dan proyeksi ke depan baik internal maupun eksternal telah diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pelayanan Inspektorat, yaitu :
103. a.Masih lemahnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
104. b.Masih terdapat temuan hasil pemeriksaan yang berulang pada pengawasan Perangkat Daerah, BUMD dan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
105. c.Belum optimalnya pelaksanaan kendali mutu dalam pelaksanaan pengawasan internal.
106. d.Keterlambatan penyelesaian dan penyampaian laporan hasil pengawasa.
107. e.Belum maksimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan aduan masyarakat berkadar pengawasan.
108. f.Pemerintahan desa kurang responsif dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan desa.
109. g.Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan aparat pengawasan internal lain dan aparat penegak hukum
110. h.Belum optimalnya peran APIP sebagai consultant dan catalyst di lingkungan lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
111. i.Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan.
112. j.Kapasitas dan kompetensi SDM belum merata pada semua tim pemeriksa.
113. k.Tidak optimalnya pengembangan inovasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.
114. l.Penerapaan perencanaan pengawasan berbasis risiko belum dilakukan pada semua pengawasn yang dilakukan. 2.2.2. Isu Strategis Berdasarkan analisis terhadap potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah, permasalahan yang dihadapi, isu-isu strategis dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta dinamika lingkungan global, nasional, dan regional yang relevan, dapat disimpulkan bahwa isu strategis utama pada Inspektorat Daerah adalah “Belum optimalnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan daerah.”. Tabel 2.4 Isu Strategis PD POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral Transformasi tata kelola Tata kelola pemerintahan yang dinamis Belum optimalnya peran APIP dalam pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan daerah Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang Belum Baik Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Pelayanan publik prima belum merata Belum Optimalnya Implementasi Kualitas Kebijakan Isu strategis perangkat daerah dalam tabel 2.4 menunjukkan bahwa peran pengawasan internal masih lemah, dan peningkatannya menjadi strategi penting untuk mendorong akuntabilitas dan efektivitas pelayanan publik. Isu ini muncul dari adanya potensi aparatur pemerintah yang kompeten serta upaya peningkatan pelayanan publik dan pemerintahan, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti rendahnya akuntabilitas kinerja, kurang optimalnya tata kelola pengadaan barang dan jasa, serta belum meratanya pelayanan publik. Selain itu, implementasi kebijakan yang belum berkualitas dan lemahnya integrasi sistem informasi turut memperkuat urgensi peningkatan peran APIP. Dalam konteks dinamika global, nasional, dan regional, kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan adaptif menjadi semakin penting. Oleh karena itu, optimalisasi peran APIP sebagai bagian dari sistem pengawasan internal merupakan isu strategis yang harus menjadi fokus utama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Isu strategis ini menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan, strategi, serta program penguatan fungsi pengawasan internal daerah lima tahun ke depan. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, Inspektorat Daerah sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas dalam pembinaan dan pengawasan, serta membantu Bupati Purworejo dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan, dituntut untuk mampu menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas, akurat, dan bermanfaat. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, penetapan tujuan menjadi langkah strategis yang penting dan umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan. Tujuan ini akan menjadi dasar dalam perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan, serta menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 adalah “Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”. Penetapan tujuan ini didasari isu strategis Inspektorat Daerah yaitu belum optimalnya peran APIP dalam pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang sudah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo sampai dengan saat ini belum memberikan dampak besar dalam perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran sebagai target yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran perangkat daerah mencerminkan hal-hal yang perlu diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai tindakan, program, dan kegiatan yang terarah. Adapun sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Inspektorat Daerah adalah “Meningkatnya Kualitas Pengawasan” dan “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.” Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, telah dirancang indikator sasaran yang menjadi alat ukur capaian kinerja, lengkap dengan target yang harus dicapai melalui implementasi program dan kegiatan. Secara rinci, tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut: Tabel 3.1.Tujuan dan Sasaran Renstra PD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan pengendalian internal pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 3,325 3,333 3,341 3,349 3,357 3,365 Nilai SAKIP perangkat daerah 71,50 72,24 72,93 75,33 77,76 80,20 Meningkatnya kualitas pengawasan Nilai Kapabilitas APIP 3,163 3,218 3,273 3,328 3,383 3,438 Nilai Manajemen Risiko Indeks 3,165 3,232 3,299 3,366 3,433 3,500 Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi 3,130 3,164 3,198 3,232 3,266 3,300 Indeks Integritas Nasional 77,42 78,24 79,05 79,87 80,68 81,49 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP perangkat daerah 71,50 72,24 72,93 75,33 77,76 80,20 3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rencana tindakan yang bersifat komprehensif, yang dirancang untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis dan menjamin tercapainya tujuan serta sasaran perangkat daerah secara efektif dan efisien. Strategi ini mencakup berbagai langkah dan upaya yang terstruktur, antara lain optimalisasi pemanfaatan sumber daya, penentuan tahapan pelaksanaan, penetapan fokus prioritas, serta pemilihan program, kegiatan, dan subkegiatan yang tepat. Seluruh elemen strategi tersebut disusun secara sistematis agar mampu menjawab tantangan pembangunan daerah, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara berkelanjutan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Inspektorat Daerah telah menetapkan strategi yang selaras dengan arah kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Purworejo. Strategi yang ditetapkan mencakup dua hal utama, yaitu peningkatan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah serta peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah daerah. Kedua strategi ini menjadi landasan dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, bersih, dan berintegritas. Untuk mempermudah pencapaian target yang telah direncanakan, dilakukan penahapan pembangunan selama lima tahun ke depan. Penahapan ini merupakan bentuk prioritas pembangunan tahunan yang dirancang secara bertahap, terarah, dan berkelanjutan guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran perangkat daerah secara efektif. Rincian penahapan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut: Tabel 3.2. Penahapan Renstra PD TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meneguhkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Menguatkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah daerah Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah daerah Memantapkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah daerah Mewujudkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah daerah Meneguhkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah daerah Arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rangkaian kerja yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan pencapaian tujuan dan sasaran daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Arah kebijakan ini disusun agar selaras dengan kebijakan strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah secara terukur dan terarah. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mengembangkan serta melaksanakan program dan kegiatan. Keberadaan kebijakan ini penting untuk memastikan terciptanya kelancaran, sinergi, dan konsistensi dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Dalam konteks ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis yang akan diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan prioritas selama periode Renstra 2025–2029. Adapun kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut: Berdasar uraian di atas Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kabijakan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra PD NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Arah Kebijakan 2026: Penguatan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi Arah Kebijakan 2026 : Penguatan pengendalian internal dan upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan melalui aktivitas penyelenggaraan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu, perumusan kebijakan pengawasan, serta pendampingan dan asistensi untuk perangkat daerah Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui aktifitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Arah Kebijakan 2027: Peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi Arah Kebijakan 2027 : Peningkatan pengendalian internal dan pencegahan korupsi yang dilaksanakan melalui aktivitas penyelenggaraan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu, perumusan kebijakan pengawasan, serta pendampingan dan asistensi untuk perangkat daerah Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui aktifitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Arah Kebijakan 2028: Pemantapan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi. Arah Kebijakan 2028 : Pemantapan pengendalian internal dan upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan melalui aktivitas penyelenggaraan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu, perumusan kebijakan pengawasan, serta pendampingan dan asistensi untuk perangkat daerah Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui aktifitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Arah Kebijakan 2029: Perwujudan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korups Arah Kebijakan 2029 : Perwujudan pengendalian internal dan upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan melalui aktivitas penyelenggaraan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu, perumusan kebijakan pengawasan, serta pendampingan dan asistensi untuk perangkat daerah Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui aktifitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Arah Kebijakan 2030: Peneguhan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi Arah Kebijakan 2030 : Peneguhan pengendalian internal dan upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan melalui aktivitas penyelenggaraan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu, perumusan kebijakan pengawasan, serta pendampingan dan asistensi untuk perangkat daerah Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui aktifitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tabel 3.3 menggambarkan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo dalam rentang waktu 2025-2029 yang selaras dengan arahan Kebijakan RPJMD dan operasionalisasi NSPK. Setiap tahunnya, arah kebijakan difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, dan responsif berbasis teknologi informasi. Pada tahun 2026, Renstra Inspektorat Daerah menitikberatkan pada penguatan pengendalian internal dan upaya pencegahan korupsi melalui pelaksanaan aktivitas pengawasan internal serta pengawasan dengan tujuan tertentu. Kegiatan ini didukung oleh perumusan kebijakan pengawasan yang jelas dan sistematis, serta pendampingan dan asistensi yang intensif kepada perangkat daerah untuk memastikan penerapan pengawasan berjalan efektif dan sesuai standar. Selain itu, penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah menjadi fokus utama guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui aktivitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, serta pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum yang terintegrasi, Renstra ini berupaya meningkatkan kualitas kinerja dan transparansi. Pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah serta penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah juga dikelola secara profesional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal. Pada tahun 2027, Renstra Inspektorat Daerah diarahkan pada peningkatan pengendalian internal dan pencegahan korupsi sebagai tindak lanjut dari upaya penguatan di tahun sebelumnya. Aktivitas pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu dilaksanakan dengan cakupan yang lebih luas dan pendekatan yang lebih strategis. Perumusan kebijakan pengawasan terus ditingkatkan kualitasnya agar selaras dengan kebutuhan organisasi dan tantangan pengelolaan pemerintahan yang dinamis. Pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah diperluas untuk memastikan penerapan pengawasan internal dapat berjalan secara konsisten dan terukur. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah menjadi langkah krusial dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Upaya ini diwujudkan melalui penyempurnaan proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang lebih berbasis hasil. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel, mendukung efisiensi kerja dan pengambilan keputusan yang tepat. Pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah serta penyediaan jasa penunjang pemerintahan juga ditingkatkan untuk memperkuat dukungan operasional dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah. Melalui arah kebijakan ini, tahun 2027 menjadi fase peningkatan kapasitas kelembagaan yang berorientasi pada integritas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. Pada tahun 2028, fokus utama Renstra Inspektorat Daerah diarahkan pada pemantapan pengendalian internal dan pencegahan korupsi yang telah menjadi fondasi tata kelola pemerintahan yang baik. Aktivitas penyelenggaraan pengawasan internal serta pengawasan dengan tujuan tertentu dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh, didukung oleh perumusan kebijakan pengawasan yang lebih terstruktur dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pemerintahan. Pendampingan dan asistensi teknis kepada perangkat daerah semakin ditingkatkan guna memastikan penerapan prinsip-prinsip pengawasan berjalan optimal dan efektif, sehingga risiko penyimpangan dapat diminimalisir secara signifikan. Selain itu, pemantapan akuntabilitas kinerja perangkat daerah menjadi prioritas strategis dalam mewujudkan good governance. Berbagai aktivitas penting seperti perencanaan yang matang, penganggaran yang tepat sasaran, serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan terus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum perangkat daerah dilaksanakan secara profesional dan transparan, mendukung terciptanya tata kelola yang akuntabel. Pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah serta penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah juga dioptimalkan untuk memastikan tersedianya sarana prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. Melalui pemantapan ini, Renstra 2028 menegaskan komitmen untuk memperkokoh tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat. Pada tahun 2029, Renstra Inspektorat Daerah menitikberatkan pada perwujudan pengendalian internal dan pencegahan korupsi sebagai implementasi nyata dari komitmen pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu dijalankan secara menyeluruh dan konsisten, dengan dukungan perumusan kebijakan pengawasan yang matang serta pendampingan dan asistensi yang berkelanjutan kepada perangkat daerah. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa setiap unit kerja dapat mengimplementasikan pengawasan secara efektif untuk mencegah dan menangani potensi penyimpangan. Selain itu, perwujudan akuntabilitas kinerja perangkat daerah menjadi fokus utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Berbagai aktivitas strategis, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi kinerja dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum diperkuat untuk meningkatkan profesionalisme dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah serta penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dijalankan secara efisien dan akuntabel guna mendukung kelancaran operasional dan pelayanan publik. Melalui tahapan perwujudan ini, Renstra 2029 menegaskan komitmen kuat dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pengendalian dan akuntabilitas sebagai landasan utama tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2030, Renstra Inspektorat Daerah meneguhkan pengendalian internal dan pencegahan korupsi sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Aktivitas pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, didukung oleh perumusan kebijakan pengawasan yang kokoh serta pendampingan dan asistensi intensif kepada perangkat daerah. Peneguhan ini bertujuan memastikan pengawasan yang efektif dalam mencegah penyimpangan dan meningkatkan integritas lembaga. Di sisi lain, peneguhan akuntabilitas kinerja perangkat daerah menjadi fokus untuk mewujudkan good governance melalui penguatan aktivitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang terintegrasi. Administrasi keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum dikelola secara profesional dan transparan, sementara pengadaan, pemeliharaan barang milik daerah, dan penyediaan jasa penunjang pemerintahan dioptimalkan guna mendukung kelancaran operasional pemerintahan. Dengan peneguhan ini, diharapkan tata kelola pemerintahan daerah semakin kokoh, efektif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Secara keseluruhan, arah kebijakan Renstra PD ini menunjukkan penekanan yang konsisten pada pengembangan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah daerah yang berorientasi pada pencegahan korupsi dan peningkatan akuntabilitas. Pendekatan ini menegaskan komitmen Inspektorat Daerah untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama lima tahun ke depan. Tabel 4.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARA N OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN K ET 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatk an pengendalia n internal pemerintah daerah dan akuntabilita s kinerja perangkat daerah Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningka tnya kualitas pengawas an Nilai Kapabilitas APIP Nilai Manajemen Risiko Indeks Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi Indeks Integritas Nasional Meningkatnya efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan Program Penyelenggar aan Pengawasan Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur Persentase Laporan Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang Diterbitkan Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Persentase Laporan Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARA N OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN K ET 1 2 3 4 5 6 7 8 Kesejahteraan Rakyat Diterbitkan Meningkatnya kualitas pengawasanBidan g Perekonomian dan Pembangunan Persentase Laporan Pengawasan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Diterbitkan Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi Persentase Laporan Pengawasan Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi yang Diterbitkan Meningkatnya efektivitas tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan Persentase Tindak Lanjut Aduan Masyarakat berkadar pengawasan Tersusunnya laporan penyelenggaraan pengawasan internal Bidang Pemerintahan dan Aparatur Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang Pemerintahan dan Aparatur Penyelenggar aan Pengawasan Internal Tersusunnya laporan penyelenggaraan pengawasan internal Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang Kesejahteraan Rakyat Tersusunnya laporan penyelenggaraan pengawasan internal Bidang Perekonomian dan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tersusunnya kesepakatan, kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Laporan Hasil Kesepakatan Kerja Sama Pengawasan Internal Tersusunnya Laporan Hasil Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Reviu Laporan Kinerja Reviu Laporan Keuangan Pengawasan Desa Kerja Sama Pengawasan Internal Monitoring dan Evaluasi Tindak NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARA N OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN K ET 1 2 3 4 5 6 7 8 Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Tersusunnya laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Kesejahteraan Rakyat Penyelenggar aan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Tersusunnya laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Tersusunnya laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Perekonomian dan Pembangunan Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tersusunnya laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi Tersusunnya laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Kesejahteraan Rakyat Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daer ah Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Meningkatnya kualitas kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan Persentase kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan Program Perumusan Kebijakan, Pendamping an dan Asistensi Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Pemerintahan dan Aparatur Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Aparatur Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Kesejahteraan Rakyat Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat Meningkatnya Persentase NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARA N OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN K ET 1 2 3 4 5 6 7 8 efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Perekonomian dan Pembangunan pendampingan/ asistensi/ evaluasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi Tersusunnya rekomendasi hasil penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Aparatur Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi Bidang Pemerintahan dan Aparatur Pendamping an dan Asistensi Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi perangkat daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi Bidang Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi Bidang Perekonomian dan Pembangunan Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi perangkat daerah Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi Pendamping an dan Asistensi Urusan Pemerintaha n Daerah Pendamping an, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARA N OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN K ET 1 2 3 4 5 6 7 8 Reformasi Birokrasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantas an Korupsi Pendamping an, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Meningka tnya akuntabil itas kinerja perangka t daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Kabupaten/ Kota Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan , Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyelenggar aan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausaha NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARA N OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN K ET 1 2 3 4 5 6 7 8 an Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Bimbingan Teknis Implementas i Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Penyediaan Bahan/Mate rial Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARA N OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN K ET 1 2 3 4 5 6 7 8 Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Aset Tak Berwujud Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARA N OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN K ET 1 2 3 4 5 6 7 8 Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaa n Mebel Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaa n/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaa n/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pelaksanaan berbagai aktivitas dalam rangka pencapaian output dan keluaran dari program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan indikator target yang telah ditetapkan memerlukan perencanaan pendanaan yang matang dan terukur. Rencana pendanaan tersebut disusun untuk jangka waktu lima tahun, dengan mempertimbangkan kondisi serta kemampuan keuangan daerah secara efisien dan berkelanjutan. Rencana pendanaan ini menjadi bagian integral dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025– 2029 sebagai dasar penganggaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Adapun rencana pendanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 disajikan pada tabel 4.2 berikut: Tabel 4.2. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 1 Meningkatkan pengendalian internal pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 70 72,24 72,93 75,33 77,76 80,2 80,2 Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Angka 3,317 3,333 3,341 3,349 3,357 3,365 3,365 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 70 72,24 72,93 75,33 77,76 80,2 80,2 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 14.237.267.100 14.379.640.000 12.307.173.000 12.307.173.000 12.307.173.000 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah % 100 100 14.237.267.100 100 14.379.640.000 100 12.307.173.000 100 12.307.173.000 100 12.307.173.000 100 Sekretariat Kabupaten Purworejo 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 24 45 17.636.800 45 19.043.600 45 19.995.700 45 20.995.600 45 22.045.200 225 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 19 22 15.200.000 22 15.960.000 22 16.758.000 22 17.595.900 22 18.475.600 110 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 5 22 2.436.800 22 2.558.600 22 2.686.500 22 2.820.900 22 2.961.900 110 6.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Dokumen 0 0 0 1 525.000 1 551.200 1 578.800 1 607.700 5 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan 27 45 12.621.976.700 45 12.276.064.000 45 10.168.653.700 45 10.190.907.600 45 10.070.909.300 225 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Org/bl 65 63 12.620.193.600 63 12.274.191.800 63 10.166.687.900 63 10.188.843.500 63 10.068.742.000 315 6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan 26 44 1.783.100 44 1.872.200 44 1.965.800 44 2.064.100 44 2.167.300 220 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Laporan 2 11 912.600 11 958.200 11 1.006.100 11 1.056.400 11 1.109.200 55 6.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 2 11 912.600 11 958.200 11 1.006.100 11 1.056.400 11 1.109.200 55 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen 3 21 689.097.800 21 743.605.200 21 832.005.400 21 819.824.700 21 860.815.900 105 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 0 0 0 0 0 1 51.220.000 0 0 0 0 1 6.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dokumen 0 17 11.898.600 17 12.493.500 17 13.118.200 17 13.774.100 17 14.462.800 85 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 120 63 674.379.200 63 708.098.100 63 743.503.000 63 780.678.200 63 819.712.100 315 6.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Orang 130 63 2.820.000 63 2.961.000 63 3.109.000 63 3.264.500 63 3.427.700 315 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 100 0 0 63 20.052.600 63 21.055.200 63 22.107.900 63 23.213.300 315 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 10 9 168.462.100 9 184.030.700 9 193.232.300 9 230.088.000 9 240.232.700 45 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 2 4.105.000 2 4.310.200 2 4.525.700 2 4.752.000 2 4.989.600 10 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 3 26 13.107.800 27 16.658.100 26 17.491.100 26 18.365.600 26 19.283.900 131 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 12 49.631.400 12 52.112.900 12 54.718.600 12 57.454.500 12 60.327.200 60 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 2 5 20.905.600 5 21.950.800 5 23.048.400 5 24.200.800 5 25.410.800 25 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 1 0 0 0 0 0 0 1 27.194.000 1 27.194.000 2 6.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket 1 27 10.183.700 27 14.943.800 27 15.691.000 27 16.475.600 27 17.299.400 135 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12 6.625.000 12 6.956.200 12 7.304.000 12 7.669.200 12 8.052.700 60 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Laporan 12 12 54.623.000 12 57.354.100 12 60.221.800 12 63.232.900 12 66.394.500 60 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 4 2 6.810.600 2 7.151.100 2 7.508.600 2 7.884.100 2 8.278.300 10 6.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 2 2 2.470.000 2 2.593.500 2 2.723.100 2 2.859.300 2 3.002.300 10 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan Unit 10 44 216.424.000 44 604.292.800 44 515.941.000 44 436.259.000 44 473.619.000 220 6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 0 0 0 10 338.150.000 10 338.150.000 10 338.150.000 11 371.965.000 41 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Paket 1 26 24.632.000 2 8.110.000 3 10.162.000 1 4.055.000 1 4.055.000 33 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 7 15 167.863.000 12 163.859.800 10 153.456.000 7 94.054.000 7 83.426.000 51 6.01.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Tersedianya Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan Unit 0 0 0 1 80.000.000 0 0 0 0 0 0 1 6.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 2 3 23.929.000 1 14.173.000 1 14.173.000 0 0 1 14.173.000 6 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan 36 36 203.529.100 36 213.706.100 36 224.390.100 36 235.608.100 36 247.386.400 180 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 12 300.000 12 315.000 12 330.000 12 345.000 12 360.000 60 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 12 153.561.100 12 161.239.100 12 169.301.100 12 177.766.100 12 186.654.400 60 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 12 49.668.000 12 52.152.000 12 54.759.000 12 57.497.000 12 60.372.000 60 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan 5 5 319.228.000 6 337.939.400 5 351.948.700 6 372.433.600 5 391.055.300 27 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 1 1 39.950.000 1 41.947.500 1 44.044.800 1 46.247.100 1 48.559.400 5 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 6 4 77.660.000 4 81.543.000 4 85.620.100 4 89.901.100 4 94.396.200 20 6.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 0 0 0 10 2.750.000 0 0 10 2.887.500 10 3.031.800 30 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 68 68 48.200.000 68 50.610.000 68 53.140.500 68 55.797.500 68 58.587.400 340 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 1 130.368.000 1 136.886.400 1 143.730.700 1 150.917.200 1 158.463.100 5 6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 26 19 23.050.000 19 24.202.500 19 25.412.600 19 26.683.200 19 28.017.400 95 2 Meningkatnya kualitas pengawasan Nilai Kapabilitas APIP Angka 3,11 3,218 3,273 3,328 3,383 3,438 3,438 Nilai Manajemen Risiko Indeks Angka 3,098 3,232 3,299 3,366 3,433 3,5 3,5 Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi Angka 3,096 3,164 3,198 3,232 3,266 3,3 3,3 Indeks Integritas Nasional Angka 76,61 78,24 79,05 79,87 80,68 81,49 81,49 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 762.782.900 800.922.000 762.783.000 774.835.000 787.077.000 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Meningkatnya efektivitas tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan Persentase Tindak Lanjut Aduan Masyarakat berkadar pengawasan % 100 100 558.091.300 100 585.996.000 100 558.091.000 100 566.909.000 100 575.866.000 100 Inspektur Pembantu V Kabupaten Purworejo Meningkatnya efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan % 82,17 82,74 83,3 83,87 84,43 85 85 Sekretariat Kabupaten Purworejo Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi Persentase Laporan Pengawasan Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi yang Diterbitkan % 100 100 100 100 100 100 100 Inspektur Pembantu V Kabupaten Purworejo Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat Persentase Laporan Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Diterbitkan % 100 100 100 100 100 100 100 Inspektur Pembantu III Kabupaten Purworejo Meningkatnya kualitas pengawasan Persentase Laporan Pengawasan % 100 100 100 100 100 100 100 Inspektur Kabupaten KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) Bidang Pemerintahan dan Aparatur Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang Diterbitkan Pembantu I Purworejo Meningkatnya kualitas pengawasanBidang Perekonomian dan Pembangunan Persentase Laporan Pengawasan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Diterbitkan % 100 100 100 100 100 100 100 Inspektur Pembantu IV Kabupaten Purworejo 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Tersusunnya laporan penyelenggaraan pengawasan internal Bidang Pemerintahan dan Aparatur Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang Pemerintahan dan Aparatur Laporan 1 1 335.426.800 1 352.198.300 1 335.426.800 1 340.726.600 1 346.109.900 5 Tersusunnya laporan penyelenggaraan pengawasan internal Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang Kesejahteraan Rakyat Laporan 1 1 1 1 1 1 5 Tersusunnya laporan penyelenggaraan pengawasan internal Bidang Perekonomian dan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang Perekonomian dan Pembangunan Laporan 1 1 1 1 1 1 5 Tersusunnya kesepakatan, kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Laporan Hasil Kesepakatan Kerja Sama Pengawasan Internal Laporan 1 1 1 1 1 1 5 Tersusunnya Laporan Hasil Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Laporan 1 1 1 1 1 1 5 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Laporan 120 52 38.050.600 52 39.953.100 52 38.050.500 52 38.651.700 52 39.262.400 260 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan 192 60 36.377.700 60 38.196.500 60 36.377.600 60 36.952.400 60 37.536.200 300 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Laporan 3 1 3.235.000 1 3.396.700 1 3.234.900 1 3.286.100 1 3.338.000 5 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Laporan 71 28 24.844.400 28 26.086.600 28 24.844.300 28 25.236.900 28 25.635.600 140 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Terlaksananya Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa Laporan 85 29 44.419.200 29 46.640.100 29 44.419.100 29 45.121.000 29 45.833.900 145 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk Kesepakatan 4 1 60.280.700 1 63.294.700 1 60.280.600 1 61.233.100 1 62.200.500 5 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Laporan 6 6 128.219.200 6 134.630.600 6 128.219.800 6 130.245.400 6 132.303.300 30 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Tersusunnya laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Kesejahteraan Rakyat Laporan 1 1 222.664.500 1 233.797.700 1 222.664.200 1 226.182.400 1 229.756.100 5 Tersusunnya laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Laporan 1 1 1 1 1 1 5 Tersusunnya laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Perekonomian dan Pembangunan Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Perekonomian dan Pembangunan Laporan 1 1 1 1 1 1 5 Tersusunnya laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi Laporan 1 1 1 1 1 1 5 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani Laporan 2 2 23.162.700 2 24.320.800 2 23.162.600 2 23.528.600 2 23.900.400 10 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Laporan 153 99 199.501.800 99 209.476.900 99 199.501.600 99 202.653.800 99 205.855.700 495 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi % 100 100 204.691.600 100 214.926.000 100 204.692.000 100 207.926.000 100 211.211.000 100 Inspektur Pembantu V Kabupaten Purworejo Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Kesejahteraan Rakyat Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat % 100 100 100 100 100 100 100 Inspektur Pembantu III Kabupaten Purworejo Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Pemerintahan dan Aparatur Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Aparatur % 100 100 100 100 100 100 100 Inspektur Pembantu I Kabupaten Purworejo Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Perekonomian dan Pembangunan Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan % 100 100 100 100 100 100 100 Inspektur Pembantu IV Kabupaten Purworejo KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) Pembangunan Meningkatnya kualitas kebijakan teknik dan fasilitasi pengawasan Persentase kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan % 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Kabupaten Purworejo 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Tersusunnya rekomendasi hasil penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan Rekomendasi 2 2 12.504.100 2 13.129.500 2 12.504.300 2 12.701.900 2 12.902.500 10 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun Rekomendasi 3 3 10.511.400 3 11.036.900 3 10.511.400 3 10.677.400 3 10.846.100 15 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun Rekomendasi 4 3 1.992.700 3 2.092.600 3 1.992.900 3 2.024.500 3 2.056.400 15 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Aparatur Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi Bidang Pemerintahan dan Aparatur Laporan 1 1 192.187.500 1 201.796.500 1 192.187.700 1 195.224.100 1 198.308.500 5 Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi perangkat daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi Bidang Kesejahteraan Rakyat Laporan 1 1 1 1 1 1 5 Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi Bidang Perekonomian dan Pembangunan Laporan 1 1 1 1 1 1 5 Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi perangkat daerah Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi Laporan 1 1 1 1 1 1 5 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah PD 6 6 4.669.700 6 4.903.100 6 4.669.700 6 4.743.400 6 4.818.400 30 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi PD 212 168 80.374.800 168 84.393.400 168 80.374.900 168 81.644.800 168 82.934.700 840 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kegiatan 3 2 71.037.500 2 74.589.300 2 71.037.600 2 72.159.900 2 73.300.000 10 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas PD 165 165 36.105.500 165 37.910.700 165 36.105.500 165 36.676.000 165 37.255.400 825 Jumlah 15.000.050.000 15.180.562.000 13.069.956.000 13.082.008.000 13.094.250.000 Program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dan diarahkan untuk mendukung pencapaian program-program prioritas pembangunan daerah. Penyusunan daftar subkegiatan prioritas ini bertujuan agar seluruh aktivitas yang dilaksanakan selaras dengan tujuan strategis daerah serta memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan program pembangunan. Daftar subkegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut: Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIFITAS KET. 1 2 3 4 5 6 1 Program Penyelenggaraan Pengawasan Meningkatnya efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat Meningkatnya kualitas pengawasanBidang Perekonomian dan Pembangunan Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi Meningkatnya efektivitas tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Penyelenggaraan pengawasan internal Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Audit Evran Berbasis Gender, Audit Ketaatan, Audit SPBE, Pemeriksaan Kinerja, Pemeriksaan Pelayanan Publik, Pemeriksaan Tata Kelola BLUD, Pengawasan BUMD, Reviu Pengelolaan BMD, Reviu Renja, Reviu Renstra, Reviu RKPD, Reviu RPJMD Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Audit Hibah, Audit Bantuan Keuangan, Audit Bansos, Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengawasan Keuangan Sekolah, Reviu DAK, Reviu DAU, Reviu KUA PPAS, Reviu Belanja Pegawai PPPK, Reviu RKA Reviu Laporan Kinerja Reviu LPPD Reviu Laporan Keuangan Reviu LK BLUD, Reviu LKPD NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIFITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Pengawasan Desa Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa, Penyusunan Data Siswaskeudes Kerja Sama Pengawasan Internal Koordinasi APIP-APH, Koordinasi Joint Audit, Operasionalisasi Satgas Perizinan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Penyelenggaraan Gelar Pengawasan Daerah, Koordinasi TL Hasil Pemeriksaan BPK RI, Koordinasi TL Hasil Pengawasan APIP Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Koordinasi Pemeriksaan Kasus/ Investigasi/ PKKN dengan APH Pengawasan dengan Tujuan Tetentu Klarifikasi Kasus Aduan, Penanganan Kasus/ Investigasi, Pengawasan Pengadaan ASN/ PPPK, Probity Audit, Reviu HPS, Reviu ASB HSPK, Reviu SHS, Reviu Manajemen ASN. Reviu P3DN, Pemeriksaan PBJ 2 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi Meningkatnya kualitas kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Pemerintahan dan Aparatur Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Kesejahteraan Rakyat Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Perekonomian dan Pembangunan Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Perumusan kebijakan pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Penyusunan Perbup Renbinwas dan Keputusan Bupati tentang PKPT NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIFITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Penyusunan Kebijakan/ Pedoman Pengawasan Pendampingan dan Asistensi Pendampingan dan asistensi untuk perangkat daerah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Pemantauan dan Pendampingan Penerapan SPM Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Penjaminan Kualitas PM Maturitas SPIP, Evaluasi Implementasi SAKIP, Evaluasi Manajemen Risiko, Evaluasi PMPRB, Penilaian Zona Integritas Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Desa Anti Korupsi, Koordinasi Tindak Lanjut MCP Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Koordinasi dan Pelaporan UPG, Koordinasi dan Pelporan LHKPN/ LHKAN, Koordinasi SPI, Sosialisasi UPG 4.2. Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah Program-program Inspektorat Daerah dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran nasional, provinsi, serta kegiatan unggulan daerah. Dua program utama yang menjadi fokus Inspektorat Daerah adalah Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi. Kedua program ini merupakan bagian integral dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Melalui pelaksanaan program-program tersebut, diharapkan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan program, serta pengelolaan anggaran dan sumber daya dapat dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Program ini mengedepankan pembinaan dan pengawasan yang terencana dan sistematis untuk mendeteksi secara dini potensi penyimpangan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif. Pengawasan dilaksanakan dengan pendekatan preventif dan represif melalui pengawasan internal, audit kinerja, audit keuangan, reviu, evaluasi, dan pemantauan. Selain kegiatan pengawasan, dilakukan pula pendampingan untuk mendukung penerapan kebijakan pengawasan di seluruh unit kerja dengan meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan keterampilan aparatur dalam sistem pengendalian intern, penegakan integritas, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Program Penyelenggaraan Pengawasan difokuskan pada penyelenggaraan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu, meliputi pengawasan kinerja pemerintah daerah, pengawasan keuangan, reviu laporan kinerja dan keuangan, pengawasan desa, kerja sama pengawasan internal, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP, penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pengawasan dengan tujuan tertentu lainnya. Sementara itu, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi diarahkan pada penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, serta pelaksanaan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah. Program ini juga mencakup verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi, koordinasi, monitoring, evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta pendampingan dan asistensi penegakan integritas. Pelaksanaan kedua program tersebut mendukung Asta Cita ketujuh, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Hal ini secara khusus terefleksikan dalam program prioritas ketiga tentang Reformasi Hukum, Politik, dan Birokrasi serta program prioritas keempat terkait Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sebagaimana dapat dilihat secara rinci pada tabel 4.4.a berikut: Tabel 4.4.a. Dukungan Program terhadap Nasional No Asta Cita Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah 7 Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Pengawasan dengan tujuan tertentu Pengawasan Inspektorat Daerah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Pengawasan Inspektorat Daerah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Pengawasan Inspektorat Daerah Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Pengawasan Inspektorat Daerah Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pengawasan Inspektorat Daerah Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pengawasan Inspektorat Daerah Program-program yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat juga memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program delegasi provinsi yang ketiga, yaitu Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO

37001.Program ini ditujukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyelenggara Pemerintah Desa, yang dilaksanakan secara kolaboratif bersama Aparat Penegak Hukum, Ombudsman, Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tabel 4.4.b. Dukungan Program terhadap Program Provinsi No Program Delegasi Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah 3 Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksanaan, BPK & KPK Pendampingan desa anti korupsi Pengawasan Inspektorat Daerah Sosialisasi anti korupsi kepada ASN, perangkat desa, dan pelajar Pengawasan Inspektorat Daerah Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Misi Kelima Bupati Purworejo, khususnya pada program prioritas ketiga, yaitu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif, dan inovatif berbasis teknologi informasi. Pelaksanaan program ini juga secara langsung mendukung Program Unggulan Bupati, yaitu Pitulungan dalam program unggulan Sejahtera Wargane. Melalui pengawasan internal yang ketat, program ini berperan dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan Pitulungan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dukungan program terhadap kegiatan unggulan daerah tersebut dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel berikut: Tabel 4.4.c. Dukungan Program terhadap Program Kabupaten No Program Unggulan Kegiatan Unggulan Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026- 2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah 4 Sejahtera Wargane Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih, berkeadilan, responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.
1.Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Pengawasan dengan tujuan tertentu
2.Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
3.Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
4.Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
5.Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pengawasan Inspektorat Daerah 4.3. Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penentuan target keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dilakukan melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU berfungsi sebagai alat ukur yang menggambarkan sejauh mana capaian kinerja telah sesuai dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Indikator yang disajikan merupakan hasil seleksi yang cermat, dengan mempertimbangkan relevansi, keterukuran, dan kemampuannya dalam merepresentasikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Pemilihan indikator ini juga memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan outcome yang ingin dicapai, sehingga setiap indikator memiliki bobot strategis dalam mendukung arah kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, IKU tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan dan pengendalian kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.5. Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama PD NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Angka 3,325 3,333 3,341 3,349 3,357 3,365 Tujuan PD Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 71,55 72,24 72,93 75,33 77,76 80,20 2 Nilai Kapabilitas APIP Angka 3,163 3,218 3,273 3,328 3,383 3,438 Sasaran PD Nilai Manajemen Risiko Indeks Angka 3,165 3,232 3,299 3,366 3,433 3,500 Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi Angka 3,130 3,164 3,198 3,232 3,266 3,300 Indeks Integritas Nasional Angka 77,42 78,24 79,05 79,87 80,68 81,49 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 71,55 72,24 72,93 75,33 77,76 80,20 Disamping indikator kinerja utama, penentuan target dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah juga dilakukan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dirancang untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan setiap urusan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. IKK berperan sebagai parameter utama yang menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta kegiatan, khususnya dalam konteks pencapaian hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan. Indikator ini disusun secara terukur, relevan, dan selaras dengan standar pelayanan minimal maupun capaian pembangunan yang telah ditetapkan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Melalui IKK, perangkat daerah dapat memantau dan mengevaluasi capaian kinerja secara obyektif, sekaligus menjadikannya sebagai acuan dalam menetapkan target tahunan yang realistis dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, IKK menjadi instrumen penting dalam memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan berjalan secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah dapat dilihat pada tabel 4.6. Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN Bidang Penanggung Jawab KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Indeks Integritas Nasional Angka 77,42 78,24 79,05 79,87 80,68 81,49 Inspektorat Daerah IUP 2 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Angka 3,325 3,333 3,341 3,349 3,357 3,365 Inspektorat Daerah Permendagri No. 18 Tahun 2020 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Angka 3,163 3,218 3,273 3,328 3,383 3,438 Inspektorat Daerah Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo setiap tahunnya. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

a.Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo setiap tahun.
b.Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c.Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat. 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:
a.Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
b.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
d.Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI 1 LAMPIRAN XXV PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 2 sistem penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah perubahan sistem pemerintahan daerah sejak diberlakukannya Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut telah menyebabkan pergeseran paradigma pelayanan, dari yang bersifat sentralistis ke desentralistis dan mendekatkan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Good governance merupakan upaya untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Cita-cita yang ingin dicapai dalam reformasi birokrasi adalah pemerintahan yang bersih (clean government) serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Reformasi birokrasi berfokus pada perubahan dalam aspek kelembagaan, sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, serta pelayanan publik. Hal yang tidak kalah penting adalah perubahan pola pikir (mindset) dan pengembangan budaya kerja agar tercipta pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Gambar 1.1. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lain Sumber : UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 3 Indeks Ketahanan Nasional (IKN) merupakan instrumen strategis yang digunakan untuk mengukur tingkat ketangguhan bangsa dalam menghadapi dinamika, tantangan, dan potensi ancaman di berbagai sektor kehidupan. Melalui dimensi ideologi, politik, ekonomi, serta sosial budaya, pemerintah daerah, khususnya Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dapat melakukan pengukuran yang relevan dengan kewenangan otonomi daerah. Sementara itu, aspek geografi, demografi, sumber daya alam menjadi ranah perangkat daerah lain, serta pertahanan dan keamanan tetap menjadi ranah pemerintah pusat, sehingga fokus pengukuran daerah lebih diarahkan pada aspek pembangunan yang nyata dan dapat dikendalikan secara langsung. IKN menggambarkan faktual yang penting untuk evaluasi dan perumusan kebijakan pembangunan. Pemetaan ketahanan daerah melalui IKN membantu mengidentifikasi sektor yang sudah kuat maupun sektor yang masih rentan, sehingga kebijakan dapat dirancang lebih tepat sasaran, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penerapan IKN di tingkat daerah menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas perencanaan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ketahanan bangsa. Sebagai unsur pendukung Kepala Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Purworejo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, memiliki peran dan kedudukan yang strategis. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, Bakesbangpol Kabupaten Purworejo perlu menyusun perencanaan strategis yang terangkum dalam dokumen Renstra Tahun 2025 – 2029 yang menggambarkan arah pembangunan Bakesbangpol Kabupaten Purworejo yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dalam dokumen Renstra disusun secara jelas rumusan visi, misi, tujuan sasaran jangka menengah (lima tahun) dan tahunan. Proses penyusunan Renstra dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1. 1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 4 Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. 9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. 11.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 5
16. 16.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;
17. 17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18. 18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. 19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
20. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
21. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
22. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
23. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
24. 24.Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo. 1.3. Maksud dan Tujuan
a.Maksud 6 Memberikan arah, pedoman, dan strategi dalam penyelenggaraan tugas serta fungsi Bakesbangpol untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah dalam periode lima tahun.
b.Tujuan
1. 1.Mengimplementasikan visi dan misi pemerintah daerah menjadi kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan
2. 2.Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara optimal dalam melaksanakan program dan kegiatan
3. 3.Sebagai bentuk perencanaan dan pertanggungjawaban dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat
4. 4.Mengintegrasikan program perangkat daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
5. 5.Renstra menjadi acuan bagi Bakesbangpol dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Bakesbangpol Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Penyajian tentang; Tugas fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran pelayanan perangkat dan mitra perangkat daerah dalam memberikan pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan. Mengidentifikasi isu strategis, isu global isu nasional dan isu regional yang dapat mempengaruhi perangkat daerah. Memuat kondisi saat ini dan dapat diukur harapan untuk jangka waktu lima tahun mendatang. Petahapan tiap tahun atas rencana pencapaian yang akan ditempuh serta penyajian lokus berdasarkan kecamatan atau wilayah pengembangan atau berdasar hal hal tertentu sesuai kewenangannya. Penyajian rencana kerja jangka waktu tahun 2025 – 2030 dimana rencana kerja tahun 20230 merupakan bagian dari upaya kesinambungan perencanaan. Didalamnya memuat indikator dan target yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan. Kelompok sasaran layanan meliputi masyarakat umum, organisasi kemasyarakatan, partai politik, serta pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, perangkat daerah juga bekerja sama dengan berbagai mitra, seperti instansi vertikal, swasta, dan organisasi masyarakat, guna memperkuat sinergi dan efektivitas dalam menciptakan kondusivitas wilayah dan peningkatan pelayanan publik. Terciptanya stabilitas politik dan keamanan wilayah memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik yang demokratis, serta meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa, yang keseluruhannya dapat dilaksanakan dalam rangka mendukung tujuan pemerintah daerah untuk mewujudkan kondisi sosial yang harmonis, memperkuat persatuan, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan daerah secara berkelanjutan. Kondisi ini didukung dengan potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan pelayanan publik 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kementerian Dalam Negeri menetapkan Keputusan Nomor 100- 441 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Nomor 050-3708 Tahun 2020 mengklasifikasikan Bakesbangpol sebagai bagian dari unsur pemerintahan umum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 menetapkan perubahan nomenklatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Badan Kesbangpol. Sebagai badan daerah dengan intensitas sedang, lembaga ini melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Bakesbangpol memiliki tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Tugas tersebut mencakup aspek kesatuan bangsa, politik dalam negeri, serta organisasi kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas pokok Bakesbangpol menyelenggarakan fungsi :
6. 1.Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan. 9
7. 2.Penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
8. 3.Pembinaan dan pengendalian teknis bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
9. 4.Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
10. 5.Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
11. 6.Penyelenggaraan kesekretariatan Bakesbangpol
12. 7.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Susunan organisasi Bakesbangpol Kabupaten Purworejo sebagaimana Peraturan Bupati nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo terdiri atas:
a.Kepala Bakesbangpol
b.Sekretariat
c.Bidang Kesatuan Bangsa
d.Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
e.UPT
f.Kelompok Jabatan Fungsional; Sekretariat Badan bertugas mengoordinasikan menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas-tugas Bidang secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum, serta keuangan dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a.Pengoordinasian menyiapkan perumusan kebijakan teknis;
b.pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
c.pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
d.pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
e.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bakesbangpol sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang perencanaan dan keuangan yang meliputi:
a.menyelenggarakan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja;
b.menyusun perjanjian kinerja;
c.menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
d.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas jabatannya. 10 Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi:
a.menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
b.menyelenggarakan administrasi umum;
c.menyelenggarakan pengadaaan barang milik daerah;
d.menyediakan jasa;
e.menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
f.menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya. Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kesatuan Bangsa Dan Politik. Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang Kesatuan Bangsa, yang meliputi ideologi, wawasan kebangsaaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama serta kewaspadaan dini dan penanganan konflik. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi:
a.penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang ideologi, wawasan kebangsaaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
b.penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik; dan
c.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bakesbangpol sesuai dengan tugas dan fungsi. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari Subkoordinator Ideologi, Wawasan Kebangsaaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; dan Subkoordinator Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik. Subkoordinator masing-masing dijabat oleh seorang pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa. Subkoordinator Ideologi, Wawasan Kebangsaaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, yang meliputi:
a.merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan, yang meliputi :
1. 1.menyusun program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
2. 2.merumuskan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
3. 3.melaksanakan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan; 11
4. 4.melaksanakan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
5. 5.melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
b.merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, yang meliputi :
1. 1.menyusun program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
2. 2.menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah ;
3. 3.melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
4. 4.melaksanakan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
5. 5.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah; dan
c.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa sesuai dengan tugas jabatannya. Subkoordinator Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik, yang meliputi:
a.menyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
b.menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
c.melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
d.melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar 12 negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
e.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
f.melaksanakan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten; dan
g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa sesuai dengan tugas jabatannya Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan di pimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bakesbangpol. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan dan mengendalikan bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan yang meliputi politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
a.penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang politik dalam negeri;
b.penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang organisasi kemasyarakatan; dan
c.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bakesbangpol sesuai dengan tugas dan fungsi. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan Subkoordinator Politik Dalam Negeri dan Subkoordinator Organisasi Kemasyarakatan. Subkoordinator masing- masing dijabat oleh seorang pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan. Subkoordinator Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang Politik Dalam Negeri, yang meliputi:
a.menyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
b.menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
c.melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah; 13
d.melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah; Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
a.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah; dan
b.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan tugas jabatannya. Subkoordinator Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang organisasi kemasyarakatan, yang meliputi:
a.menyusun program kerja dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
b.menyusun bahan perumusan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
c.melaksanakan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
d.melaksanakan koordinasi dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
e.melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah; dan
f.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan tugas jabatannya. 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
a.Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia yang ada di Bakesbangpol berjumlah 22 orang terdiri dari ASN dan Non-ASN. Menurut Golongan dan Eselon sumber daya manusia yang ada di Bakesbangpol didominasi Golongan III/d dan menurut eselon didominasi eselon IV/a dan III/b, sedangkan bila dirinci menurut tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut : Tabel 2.1. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Bakesbangpol Kabupaten Purworejo No Jenjang Pendidikan Jumlah Prosentase 1 S-2 (Sarjana Strata 2) 4 19% 2 S-1 (Sarjana Strata 1) 4 27% 3 D-3 (Diploma III) 6 18% 4 SMA/SMK atau Sederajat 8 36% 5 SLTP 0 0% Jumlah 22 100% Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Purworejo (Agustus 2025) Berdasarkan data tingkat pendidikan, mayoritas pegawai memiliki latar belakang pendidikan menengah atas (SMA/SMK atau sederajat) sebanyak 8 orang atau 36 persen dari total 22 pegawai. Selanjutnya, terdapat 6 orang atau 18 persen lulusan Diploma III, serta masing-masing 4 orang lulusan Sarjana Strata 1 (27 persen) dan Sarjana Strata 2 (19 persen). Sementara itu, tidak terdapat pegawai dengan latar belakang pendidikan SLTP. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki kualifikasi pendidikan menengah, disusul dengan lulusan perguruan tinggi yang cukup signifikan, sehingga memberikan potensi pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang lebih optimal melalui peningkatan kompetensi dan pendidikan lanjutan Tabel 2.2. 15 Pegawai Menurut Jenis Kelamin Bakesbangpol Kabupaten Purworejo No Jenis Kelamin Jumlah Prosentase 1 Laki-laki 16 Orang 72,7% 2 Wanita 6 Orang 27,3% JUMLAH 22 Orang 100% Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Purworejo (Agustus 2025) Berdasarkan data jenis kelamin, dari total 22 pegawai yang ada, mayoritas didominasi oleh laki-laki sebanyak 16 orang atau 72,7 persen, sedangkan pegawai perempuan berjumlah 6 orang atau 27,3 persen. Proporsi ini menggambarkan bahwa peran laki-laki masih lebih besar dalam struktur pegawai, meskipun keberadaan perempuan juga cukup signifikan dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi. Kehadiran pegawai perempuan memberi warna tersendiri karena selain mampu menjalankan fungsi administratif dan teknis, juga berkontribusi pada terciptanya lingkungan kerja yang lebih dinamis, kolaboratif, dan inklusif. Dengan komposisi gender seperti ini, organisasi memiliki peluang untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki masing-masing pegawai, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga tercapai keseimbangan peran dan kontribusi dalam mendukung visi serta misi lembaga. Berdasarkan data kepegawaian, jumlah terbesar terdapat pada Golongan III dengan 11 orang, terdiri dari 7 orang pada Golongan III/b, 2 orang pada Golongan III/d, serta masing-masing 1 orang pada Golongan III/a yang terbagi dalam jabatan fungsional umum dan tertentu. Selanjutnya, terdapat 5 orang pada Golongan IV, masing-masing 1 orang pada Golongan IV/c dan 4 orang pada Golongan IV/a dengan jabatan eselon III dan IV. Di sisi lain, Golongan II hanya berjumlah 1 orang pada Golongan II/d, sementara pegawai Golongan V (PPPK) sebanyak 2 orang dan pegawai non-ASN sebanyak 3 orang. Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur pegawai didominasi oleh golongan menengah dengan dukungan dari pegawai golongan atas dan non-ASN, sehingga memberikan keseimbangan dalam pelaksanaan tugas kelembagaan sekaligus ruang bagi pengembangan kapasitas aparatur. Tabel 2.3. Pegawai Menurut Golongan dan Eselon Bakesbangpol Kabupaten Purworejo GOL/RUANG ESELON NON ESELON JUMLAH II III IV JFT JFU Golongan IV/c 1 1 Golongan IV/b 0 Golongan IV/a 2 2 4 JUMLAH GOLONGAN IV 5 Golongan III/d 1 1 2 Golongan III/c 0 0 16 GOL/RUANG ESELON NON ESELON JUMLAH II III IV JFT JFU Golongan III/b 7 7 Golongan III/a 1 1 2 JUMLAH GOLONGAN III 11 Golongan II/d 1 1 Golongan II/c JUMLAH GOLONGAN II 1 Golongan V (PPPK) 2 2 Golongan V (PPPK) 2 JUMLAH Non ASN 3 TOTAL 22 Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Purworejo (Agustus 2025)
b.Sumber Daya Aset Sumber Daya Aset pada Kesbangpol meliputi seluruh sarana, prasarana, dan perlengkapan operasional yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kesbangpol, termasuk di dalamnya aset berupa gedung, kendaraan dinas, perangkat teknologi, serta dokumen penunjang. Berdasarkan data sumber daya aset yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terlihat bahwa secara umum sarana dan prasarana telah tersedia untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Aset utama berupa tanah dan bangunan kantor berjumlah 1 unit dalam kondisi baik, serta didukung kendaraan operasional roda 4 sebanyak 2 unit dan roda 2 sebanyak 11 unit, meskipun terdapat 3 unit kendaraan roda 2 yang tidak dalam kondisi baik. Selain itu, fasilitas penunjang seperti AC, kipas angin, alat pemadam (APAR), komputer, laptop, printer, proyektor, serta sarana kearsipan juga tersedia, meski sebagian komputer dan lemari arsip tercatat dalam kondisi kurang baik. Adapun furnitur kerja seperti meja, kursi, serta perlengkapan pertemuan relatif memadai dengan jumlah yang cukup dan sebagian besar dalam kondisi baik. Komposisi ini menunjukkan bahwa secara umum aset yang ada dapat digunakan secara optimal, namun tetap diperlukan upaya pemeliharaan, peremajaan, dan pengadaan baru pada beberapa jenis aset yang kondisinya tidak lagi layak agar kualitas pelayanan dan operasional Kesbangpol tetap terjaga.Namun sebagai perangkat daerah yang berbentuk Badan, Bakesbangpol belum memiliki ruangan yang representatif untuk penyelenggaraan rapat serta ruangan yang sempit menjadikan kinerja dan pelayanan public kurang optimal. Tabel 2.4. Sumber Daya Aset Utama Bakesbangpol Kabupaten Purworejo No Jenis Aset Jml Kondisi Baik Tidak Baik 1 Tanah dan Bangunan kantor 1 1 2 Kendaraan Dinas / Ops Roda 4 2 2 17 3 Kendaraan Dinas / Ops Roda 2 11 8 3 4 AC 6 6 5 Kipas angin 1 1 6 Alat pemadan/apar 3 3 7 Komputer ( PC ) 20 7 6 8 Notebook ( Laptop ) 7 7 9 Printer 8 7 1 10 Scaner 2 2 11 Proyrktor 2 2 12 Filing Cabinet 8 8 12 Rak Arsip 6 6 13 Lemari Arsip 11 4 7 14 Meja Tamu 2 2 15 Meja Kerja 23 23 16 Meja Panjang 2 2 17 Kursi Kerja 31 25 6 18 Kursi Pertemuan 30 30 Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Purworejo (Juni 2025) 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bakesbangpol Kabupaten Purworejo memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Bupati Purworejo dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Daerah urusan bidang Ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional dan politik dalam negeri, ketahanan seni, budaya, agama dan ekonomi. Bakesbangpol memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaan kesatuan bangsa serta keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945 alinea IV yakni Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah Indonesia, khususnya dalam hal menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, damai, dan rukun. Aman mengandung makna bebas dari bahaya, ancaman dari luar negeri dan gangguan dari dalam negeri. Aman mencerminkan keadaan tenteram, tidak ada rasa takut dan khawatir. Adapun damai mengandung arti tidak terjadi konflik, tidak ada kerusuhan, keadaan tidak bermusuhan dan rukun dalam sistem negara hukum. Kinerja Pelayanan pada Bakesbangpol Kabupaten Purworejo dapat dijabarkan dalam 2 aspek penilaian terdiri dari Kondusifitas Wilayah, Stabilitas Politik dan Demokrasi dengan penjabaran sebagai berikut :
a.Kondusifitas Wilayah Secara umum situasi daerah-daerah di Kabupaten Purworejo selama kurun waktu 2021-2024 aman dan tertib. Meskipun masih terjadi beberapa kali ganguan keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain unjuk rasa dan tindak pidana. Kejadian unjuk rasa mengalami fluktuasi, pada tahun 2021 s/d 2024, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya serta masih adanya paham keagamaan radikal dan aliran sesat di masyarakat. Gejolak masyaraka atas pembangunan Bendung Bener juga harus menjadi perhatian agar gejolak sosial tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum.
b.Stabilitas Politik dan Demokrasi 18 Kondisi politik di Kabupaten Purworejo dapat digambarkan melalui pelaksanaan pemilu legislatif, pemilu presiden, serta pemilihan kepala daerah yang berjalan demokratis dan tertib tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis. Ketiga pemilihan tersebut dapat menjadi barometer bahwa stabilitas politik dan demokrasi di Kabuaten Purworejo dapat terkendali. Capaian kinerja pelayanan daerah menggambarkan capaian atas sasaran/target pada periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG’s atau indikator yang telah digratifikasi oleh pemerintah. Capaian kinerja pelayanan terangkum dalam tabel berikut : 19 Tabel 2.5. (TC 23) Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Bakesbangpol Kabupaten Purworejo 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Indikator Tujuan : 1 Persentase pengendalian konflik sosial, sara, dan politik - - - - 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% - - - 100 100 100 - - Indikator Sasaran : 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah - - - - 83 83,5 84,5 84,5 85 - 80,44 83,99 85,05 - - - 96,9 100,6 101 - - 3 Persentase kesadaran dan pemahaman kehidupan berpolitik masyarakat - - - - 0,13% 0,34% 0,54% 0,75% 0,96% - 0,21% 0,53% 0,87% - - - 159 156,9 161 - - 4 Persentase pemahaman wawasan kebangsaan dan kesatuan bangsa - - - - 0,18% 0,39% 0,59% 0,80% 1,00% - 0,2% 0,6% 0,012 - - - 132 160,6 204 - - Indikator Program : 5 Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - - - - 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 78,47% 95% - - - 100 78,47 95 - - 6 Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik - - - - 100% 100% 100% 100% 100% - 99,94% 100% 100% - - - 99,9 100 100 - - 7 Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - - - - 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% - - - 100 100 100 - - 8 Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya - - - - 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 96,43% - - - 100 100 96,4 - - 9 Persentase Koordinasi Penanganan Konflik Sosial - - - - 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 95,83% 96,43% - - - 100 95,83 96,4 - - 10 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten - - - - 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% - - - 100 100 100 - - Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat DaerahNo Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK 20 Pada tahun 2023 dan 2024, pelaksanaan pemberian hibah kepada pemerintah pusat, lembaga, organisasi kemasyarakatan, forum yang dibentuk pemerintah, penyelenggaraan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), serta fasilitasi Forum Pimpinan Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hibah telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan regulasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan yang diberikan menunjukkan capaian di atas target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan yang dilaksanakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif, serta meningkatkan partisipasi dan apresiasi masyarakat terhadap layanan Bakesbangpol. Berdasarkan capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Bakesbangpol berada dalam kategori baik, dengan potensi yang besar untuk terus ditingkatkan. Keberhasilan tersebut menjadi landasan untuk memperkuat strategi pelayanan di masa mendatang, dengan tetap mengutamakan peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta pemerataan penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif dan berkelanjutan. 21 Tabel 2.6. (TC 24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bakesbangpol Kabupaten Purworejo Catatan : Tahun 2025 Realisasi anggaran semester I/2025 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Anggaran Belanja 3.089.472.937 5.321.911.996 28.221.025.071 41.653.158.316 13.174.924.736 3.043.635.123 5.134.803.398 27.127.424.562 40.772.807.528 4.026.242.640 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.493.778.005 1.893.549.134 2.709.693.809 2.781.043.759 2.917.607.644 1.474.035.299 1.844.644.015 2.576.164.743 2.687.519.029 2.689.809.776 98,68% 97,42% 95,07% 96,64% 92,19% a Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000 29.087.468 40.229.868 21.602.600 46.229.000 23.532.892 27.384.089 32.243.316 20.989.200 15.692.750 94,13% 94,14% 80,15% 97,16% 33,95% b Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.322.332.405 1.526.502.894 2.192.665.205 2.339.580.299 2.367.633.044 1.315.598.811 1.494.874.943 2.116.903.925 2.287.745.986 2.518.468.300 99,49% 97,93% 96,54% 97,78% 106,37% c Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 0 4.432.700 1.812.400 3.105.000 0 0 2.410.000 1.812.400 0 0,00% 0,00% 54,37% 100,00% 0,00% d Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 860.000 2.260.000 4.387.200 1.038.200 2.492.000 720.000 1.620.000 1.082.000 1.038.200 0 83,72% 71,68% 24,66% 100,00% 0,00% e Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 45.390.600 101.978.100 198.430.300 144.678.700 185.306.600 42.760.400 95.871.140 159.770.369 123.890.530 30.957.788 94,21% 94,01% 80,52% 85,63% 16,71% f Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 54.631.000 58.493.000 56.935.200 0 0 53.480.000 57.956.000 56.680.000 0,00% 97,89% 99,08% 99,55% 0,00% g Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64.265.000 66.756.672 65.358.336 95.103.360 106.812.000 56.104.320 59.764.343 63.745.683 79.799.022 38.701.768 87,30% 89,53% 97,53% 83,91% 36,23% h Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35.930.000 112.333.000 145.697.200 120.293.000 206.030.000 35.318.876 111.649.500 142.053.450 115.563.691 85.989.170 98,30% 99,39% 97,50% 96,07% 41,74% 2 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 36.680.000 76.106.400 601.967.700 1.643.439.300 2.216.027.200 35.023.900 68.289.100 216.908.608 1.297.191.352 348.951.320 95,49% 89,73% 36,03% 78,93% 15,75% a Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter 36.680.000 76.106.400 601.967.700 1.643.439.300 2.216.027.200 35.023.900 68.289.100 216.908.608 1.297.191.352 348.951.320 95,49% 89,73% 36,03% 78,93% 15,75% 3 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 1.162.620.932 1.262.698.762 20.658.828.762 32.212.154.157 1.999.242.900 1.160.846.232 1.247.644.162 20.593.066.370 32.198.573.137 106.162.944 99,85% 98,81% 99,68% 99,96% 5,31% a Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 1.162.620.932 1.262.698.762 20.658.828.762 32.212.154.157 1.999.242.900 1.160.846.232 1.247.644.162 20.593.066.370 32.198.573.137 106.162.944 99,85% 98,81% 99,68% 99,96% 5,31% 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI 4.489.000 1.204.029.100 2.655.616.300 3.796.077.700 3.872.392.592 3.759.000 1.192.756.800 2.619.969.619 3.718.221.290 485.614.600 83,74% 99,06% 98,66% 97,95% 12,54% a Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 4.489.000 1.204.029.100 2.655.616.300 3.796.077.700 3.872.392.592 3.759.000 1.192.756.800 2.619.969.619 3.718.221.290 485.614.600 83,74% 99,06% 98,66% 97,95% 12,54% 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN 80.566.000 440.667.400 478.563.400 383.576.500 572.718.600 70.827.000 400.129.528 399.111.600 287.244.050 25.205.000 87,91% 90,80% 83,40% 74,89% 4,40% a Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 80.566.000 440.667.400 478.563.400 383.576.500 572.718.600 70.827.000 400.129.528 399.111.600 287.244.050 25.205.000 87,91% 90,80% 83,40% 74,89% 4,40% 6 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN 311339000 444861200 1116355100 836.866.900 1.596.935.800 299.143.692 381.339.793 722.203.622 584.058.670 370.499.000 96,08% 85,72% 64,69% 69,79% 23,20% a Sub Kegiatan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan 311.339.000 444.861.200 1.116.355.100 836.866.900 1.596.935.800 299.143.692 381.339.793 722.203.622 584.058.670 370.499.000 96,08% 85,72% 64,69% 69,79% 23,20% No Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 22 Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran, laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Penyusunan laporan keuangan telah memanfaatkan sistem informasi keuangan yang terintegrasi, sehingga akurasi, ketepatan waktu, dan transparansi data keuangan dapat terjaga. Dengan penggunaan sistem ini, seluruh transaksi keuangan dapat terekam secara real-time, memudahkan monitoring serta mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Meskipun terdapat beberapa pos anggaran yang tidak mencapai tingkat serapan 100%, hal tersebut tidak mengurangi capaian kinerja yang telah ditetapkan. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memenuhi Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran) dan Indikator Kinerja Program, kegiatan yang direncanakan. Dengan demikian, efisiensi dalam penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan, kinerja tetap optimal meskipun dana yang digunakan lebih rendah dari pagu yang tersedia. Begitu pula, terdapat juga capaian kinerja fisik yang tidak maksimal sehingga anggaran juga tidak dicairkan pada beberapa kegiatan. Keterbatasan dalam penyerapan anggaran ini berimplikasi langsung pada pelaksanaan kegiatan fisik yang pada akhirnya tidak dapat diselesaikan sesuai dengan target kinerja. Hal ini disebabkan antara lain oleh dinamika pelayanan dan skala prioritas. Dinamika dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, ditambah dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM), turut mempengaruhi pencapaian target kinerja. Beban kerja yang tinggi serta kebutuhan adaptasi terhadap perubahan kebijakan dan prosedur menyebabkan beberapa target kinerja, baik fisik maupun keuangan, tidak dapat direalisasikan sepenuhnya. Kondisi ini menjadi perhatian untuk penguatan kapasitas organisasi dimasa yang akan datang. Sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan, evaluasi atas pelaksanaan kegiatan menjadi landasan dalam perencanaan ke depan. Diperlukan langkah strategis berupa penguatan manajemen SDM, penyempurnaan sistem informasi keuangan, serta peningkatan ketepatan perencanaan program dan anggaran. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan anggaran dan pencapaian kinerja pada periode mendatang dapat lebih efektif, efisien, dan akuntabel Indikator kinerja yang digunakan dalam dokumen perencanaan lima tahun ke depan berbeda dengan indikator yang dipakai pada periode lima tahun sebelumnya. Oleh karena itu, evaluasi capaian pelaksanaan urusan tahun 2020–2024 disajikan dengan menggunakan angka-angka capaian kinerja lima tahun lalu sebagai gambaran awal. Dalam penyajiannya, terdapat beberapa indikator yang bernilai nol, baik karena memang tidak tersedia data kinerja pada periode tersebut maupun karena selama lima tahun terakhir indikator tersebut belum diukur. Hal ini menjadi catatan penting agar pada periode perencanaan mendatang, seluruh indikator dapat memiliki data capaian yang terukur dan terdokumentasi dengan baik Evaluasi capaian pelaksanaan urusan tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa kinerja lima tahun terakhir masih menghadapi keterbatasan data pada beberapa indikator utama, seperti Indeks Ketahanan Ideologi dan nilai SAKIP Perangkat Daerah. Meski demikian, capaian positif terlihat pada indikator program, khususnya dalam penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan serta 23 pendidikan politik masyarakat yang menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Tabel 2.7. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 -2024 Bakesbangpol Kabupaten Purworejo Catatan : Tahun 2020 dan 2021 nama OPD adalah Kantor Kesbangpol dan tahun 2022 – sekarang menjadi BADAN Selain itu, capaian penanganan konflik sosial selama periode evaluasi selalu mencapai 100% yang artinya semua konflik sosial dapat tertangani, sementara jumlah konflik SARA tercatat nihil, sehingga menegaskan kondisi sosial masyarakat yang relatif kondusif. Meskipun demikian, beberapa indikator seperti persentase organisasi kemasyarakatan aktif belum memiliki data capaian, sehingga menjadi catatan penting untuk diperkuat ke depan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi penyusunan Renstra 2025–2029, dengan fokus pada peningkatan kualitas pengukuran kinerja, penguatan kelembagaan, serta pemantapan peran Bakesbangpol dalam menjaga stabilitas sosial politik dan ketahanan ideologi di daerah. 2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Bakesbangpol Kabupaten Purworejo dihadapkan pada sejumlah tantangan strategis. Dari sisi internal, keterbatasan sumber daya manusia baik secara jumlah maupun kualitas kompetensi menjadi kendala utama dalam optimalisasi kinerja. Komposisi aparatur masih didominasi oleh pejabat pelaksana dengan jenjang kepangkatan menengah, sementara kebutuhan akan tenaga kompeten dengan keahlian khusus dalam bidang intelijen daerah, politik, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, serta pengendalian konflik semakin meningkat. Keterbatasan sarana prasarana dan dukungan anggaran juga menjadi faktor yang membatasi ruang gerak dalam melaksanakan program yang inovatif dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Dari sisi eksternal, tantangan muncul dalam bentuk menurunnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, potensi disintegrasi sosial, serta masih adanya kelompok atau organisasi yang bersikap intoleran terhadap ideologi negara. Di samping itu, fenomena dekadensi moral di kalangan generasi muda, penyalahgunaan narkotika, serta angka golongan 2020 2021 2022 2023 2024

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Indikator Tujuan Bakesbangpol a Indek Ketahanan Ipoleksosbud - - - - - Belum pernah ada indek ini b Nilai SAKIP Perangkat Daerah - - - - - Belum pernah ada nilai SAKIP OPD 2 Indikator Sasaran PD a Indek Ketahanan Ipoleksosbud - - - - - Belum pernah ada indek ini b Nilai SAKIP Perangkat Daerah - - - - - Belum pernah ada nilai SAKIP OPD 3 Indikator Program Bakesbangpol a Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan - 0,048% 0,048% 0,097% 0,079% Orang yang mendapatkan penguatan ideologi terhadap jumlah penduduk usia 5 - 59 tahun (621.142 orang) b Persentase konflik sosial yang ditangani 100% - 100% 100% 100% seluruh konflik sosial tertangani pemerintah c Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik - 0,065% 0,315% 0,499% 0,513% Orang yang mendapatkandikpol terhadap jumlah penduduk usia 15 - 59 tahun (506.840 orang) d Pesentase organisasi kemasyarakatan yang aktif 0% 0% 0% 0% 0% N/A e Persentase peningkatan ketahanan ekonomi sosial dan budaya di wilayah 0,00 0,00 100% 100% 100% jumlah dialog terhadap rencana dialog ketahanan esosbud f Persentase ketercapaian kinerja, pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% Seluruh rencana kinerja dapat terealisasikan 4 Jumlah kejadian konflik SARA (IUP) - - - - - tidak ada kejadian konflik SARA 5 SPM - - - - - 6 IKK outcome Permendagri 18 2020 - - - - - 7 Mandatory Lain - - - - - No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun (dalam % ) Ket 24 putih (golput) dalam pemilu menjadi persoalan serius yang menuntut penanganan secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Di balik tantangan tersebut, Bakesbangpol Kabupaten Purworejo memiliki peluang besar untuk mengembangkan pelayanan publik di bidang kesatuan bangsa dan politik. Perkembangan teknologi informasi memberikan ruang untuk memperkuat sistem pencegahan dini dan deteksi dini melalui pemanfaatan aplikasi dan jaringan komunikasi yang lebih cepat serta akurat. Dukungan regulasi dari pemerintah pusat maupun provinsi juga membuka peluang penguatan peran Bakesbangpol dalam konteks reformasi birokrasi, penyelenggaraan pemilu yang demokratis, serta pembinaan ideologi Pancasila. Selain itu, keberadaan mitra kerja strategis seperti Forkopimda, TNI, Polri, KPU, Bawaslu, BNN, dan organisasi kemasyarakatan memberikan potensi sinergi dalam membangun kondusifitas daerah. Kerjasama lintas sektor dapat diperluas untuk memperkuat kewaspadaan dini, menumbuhkan kesadaran politik, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah. Tidak kalah penting, meningkatnya partisipasi pemuda melalui wadah Paskibraka maupun organisasi kepemudaan menjadi modal sosial yang berharga dalam pembinaan nilai kebangsaan dan penguatan nasionalisme di tingkat lokal. 2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan Bakesbangpol memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta membina kehidupan politik dan sosial masyarakat yang berperan penting dalam mendukung tercapainya stabilitas politik, keamanan, dan ketahanan bangsa. Kelompok tersebut meliputi organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), badan dan lembaga bentukan pemerintah, serta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Seluruh unsur ini dibina dan difasilitasi agar mampu memperkuat nilai kebangsaan, menumbuhkan kehidupan politik yang demokratis, serta meningkatkan partisipasi masyarakat secara sehat dan konstruktif. Bakesbangpol juga menjalin kemitraan strategis dengan lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, unsur intelijen dari berbagai instansi, TNI dan Polri, BNN, serta Kantor Imigrasi. Kolaborasi ini meliputi aspek pembinaan politik, pengawasan dan pengamanan pemilu, deteksi dini potensi konflik, pengawasan orang asing, hingga pencegahan penyalahgunaan narkoba. Melalui sinergi ini, Bakesbangpol dapat lebih responsif terhadap dinamika sosial-politik, serta memastikan terciptanya situasi yang aman, tertib, dan kondusif di masyarakat. Bakesbangpol bekerja sama dengan perangkat daerah teknis seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, serta Satuan Polisi Pamong Praja serta perangkat daerah lainnya. Kemitraan ini mendukung pelaksanaan program-program pembinaan wawasan kebangsaan, penanganan kelompok rentan, literasi politik, serta ketenteraman dan ketertiban umum. Dengan keterlibatan seluruh kelompok sasaran dan mitra tersebut, Bakesbangpol tidak hanya lebih optimal dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, tetapi juga mampu membangun ketahanan nasional yang kokoh dan berkelanjutan. 25 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Permasalahan pelayanan perangkat daerah yang dihadapi Bakesbangpol Kabupaten Purworejo tidak terlepas dari dinamika sosial politik yang berkembang di Jawa Tengah, baik dalam bentuk isu internal maupun eksternal, mulai dari keterbatasan sumber daya, sarana prasarana, hingga tantangan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai demokrasi dan kebangsaan. Berangkat dari kondisi tersebut, dirumuskan isu-isu strategis yang mencakup aspek keamanan dan ketertiban wilayah, penguatan ideologi Pancasila, peningkatan nasionalisme, penguatan toleransi antarumat beragama, kualitas demokrasi, pembinaan organisasi kemasyarakatan, hingga tata kelola pelayanan perangkat daerah. Seluruh isu strategis ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas SDM aparatur, optimalisasi anggaran, serta sinergi lintas sektor agar Bakesbangpol dapat lebih efektif mendukung stabilitas wilayah, memperkokoh ketahanan bangsa, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan. 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Jawa Tengah pada umumnya, dan Kabupaten Purworejo pada khususnya, permasalahan yang dihadapi Bakesbangpol Kabupaten Purworejo adalah belum kondusifnya stabilitas ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat disebabkan oleh masih adanya potensi konflik sosial di masyarakat. Kondisi tersebut dipengaruhi dua faktor, yaitu potensi terjadinya konflik yang berlatar belakang Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), serta rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. Potensi konflik SARA yang belum sepenuhnya terkelola dengan baik dapat menimbulkan ketegangan sosial di tingkat lokal, sedangkan rendahnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat menyebabkan lemahnya peran aktif warga dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung proses pembangunan yang inklusif. Kedua faktor tersebut menjadi penyebab utama belum optimalnya situasi ketentraman dan ketertiban umum di daerah. 2.2.2. Isu Strategis Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol, telaah visi misi Kepala Daerah, visi misi Kementerian Dalam Negeri, telaah pemerintah provinsi maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu: Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi perangkat daerah adalah kurangnya pemahaman dan pengamalan ideologi Pancasila di tengah masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar kebangsaan belum sepenuhnya tertanam dalam kehidupan sosial. Akibatnya, muncul gejala menurunnya rasa nasionalisme, melemahnya semangat persatuan, dan semakin maraknya perilaku intoleran. Kondisi ini menjadi tantangan serius karena ideologi Pancasila seharusnya menjadi pedoman dan arah pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkarakter. Permasalahan tersebut semakin diperparah oleh minimnya pendidikan karakter dan kebangsaan, baik di lingkungan pendidikan formal maupun nonformal. Kurangnya program pembinaan nilai moral dan etika menyebabkan generasi muda cenderung lebih terpengaruh oleh budaya luar yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai luhur 26 bangsa. Tanpa penguatan karakter sejak dini, daerah akan kesulitan membangun sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas dan tanggung jawab sosial tinggi. Selain itu, perangkat daerah juga menghadapi belum optimalnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Banyak organisasi masyarakat yang belum berfungsi secara efektif sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan sosial. Sebagian ormas bahkan belum memiliki arah kegiatan yang jelas atau cenderung bergerak tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah. Lemahnya pengawasan ini dapat menimbulkan potensi konflik sosial dan penyalahgunaan peran ormas di tengah masyarakat. Permasalahan lain yang juga penting adalah lemahnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Ketahanan masyarakat terhadap perubahan global dan tekanan ekonomi masih tergolong rendah. Masih banyak kelompok masyarakat yang belum berdaya secara ekonomi dan budaya, sehingga mudah terpengaruh oleh isu-isu negatif. Lemahnya pembinaan ini berdampak pada rendahnya tingkat keterpaduan, persatuan, dan rasa kebersamaan dalam suatu masyarakat dan meningkatnya kerentanan terhadap krisis ekonomi maupun moral. Kondisi tersebut diperburuk oleh lemahnya kewaspadaan dini dan kualitas penanganan konflik sosial. Perangkat daerah sering kali belum memiliki sistem deteksi dini yang memadai untuk mengidentifikasi potensi konflik di masyarakat. Akibatnya, konflik sosial sering kali baru ditangani setelah terjadi eskalasi. Hal ini menandakan perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor dan penguatan kapasitas aparatur dalam mengelola kerawanan sosial serta membangun sistem peringatan dini yang efektif. Selain itu, rendahnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak warga yang belum memahami pentingnya peran mereka dalam proses demokrasi, baik dalam pemilu maupun dalam pengawasan kebijakan publik. Pendidikan politik yang belum menyeluruh menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh oleh disinformasi dan kepentingan jangka pendek. Akibatnya, kualitas demokrasi di tingkat daerah belum berkembang secara optimal. Dari sisi internal pemerintahan, akuntabilitas kinerja pemerintahan yang belum optimal menjadi hambatan serius dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Masih ditemukan praktik birokrasi yang tidak efisien, lemahnya koordinasi antarperangkat daerah, serta rendahnya komitmen terhadap transparansi. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah yang belum sepenuhnya akuntabel menimbulkan risiko ketidaktepatan dalam penggunaan anggaran dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Permasalahan terakhir yang tak kalah penting adalah pelayanan publik prima yang belum merata. Kualitas pelayanan antarwilayah masih timpang, baik dari segi kecepatan, aksesibilitas, maupun profesionalisme aparatur. Ketimpangan ini menimbulkan kesenjangan kepuasan masyarakat dan memperlemah citra pemerintah daerah di mata publik. Untuk mengatasinya, diperlukan komitmen kuat dalam reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi secara merata di semua sektor pelayanan publik Isu adanya potensi kejadian konflik SARA muncul sebagai konsekuensi dari masih rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, lemahnya pembinaan terhadap 27 organisasi kemasyarakatan, serta belum optimalnya sistem kewaspadaan dini terhadap potensi konflik sosial. Kondisi tersebut menunjukkan belum kokohnya ketahanan sosial dan budaya masyarakat dalam menghadapi dinamika keberagaman. Untuk itu, diperlukan strategi penguatan karakter kebangsaan dan jati diri masyarakat melalui pendidikan ideologis, penguatan peran lembaga sosial, serta pembinaan organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintah daerah juga perlu mengembangkan sistem deteksi dini dan mekanisme penanganan konflik yang komprehensif, serta memperluas koordinasi lintas sektor dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan keamanan wilayah. Isu rendahnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat berimplikasi langsung terhadap kualitas demokrasi daerah. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya pendidikan politik serta masih lemahnya pengembangan etika dan budaya politik yang sehat di tengah masyarakat. Dampaknya, partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan maupun dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan literasi politik masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan politik berkelanjutan, dan pelibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Penguatan peran lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan media juga diperlukan untuk menumbuhkan budaya politik yang santun, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Isu tentang tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Lemahnya koordinasi antarperangkat daerah, serta belum meratanya kualitas pelayanan publik menunjukkan perlunya transformasi tata kelola pemerintahan. Pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan sistem manajemen pemerintahan yang tangkas, adaptif terhadap perubahan, serta akuntabel dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan. Reformasi birokrasi perlu diarahkan pada penerapan prinsip tata kelola yang baik (good governance), berbasis data dan teknologi informasi, serta memperkuat mekanisme kolaborasi lintas sektor dan lintas perangkat daerah. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, serta kecepatan pelayanan publik, sehingga tercipta pemerintahan yang berintegritas, responsif, dan dipercaya oleh Masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, isu strategis perangkat daerah dapat dirangkum ke dalam tiga hal berikut :

1.Adanya potensi kejadian konflik SARA
2.Rendahnya kesadaran dan partisipasi politik
3.Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaborati 28 Tabel 2.8. Isu Strategis Perangkat Daerah Bakesbangpol Kabupaten Purworejo No Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasalahan Perangkat Daerah Isu KLHS Yang Relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD Isu Strategis Perangkat DaerahGlobal Nasional Regional

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Bonus Demografi • Kurangnya Pemahaman dan Pengamalan Ideologi Pancasila • Minimnya pendidikan karakter dan Kebangsaan • Belum optimalnya Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi kemasyarakatan • Lemahnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya • Lemahnya Kewaspadaan Dini dan Kualitas penanganan konflik Sosial Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia Dampak buruk teknologi AI • Transformasi sosial • Ketahanan sosial, budaya dan ekologi • Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia • Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat Adanya potensi kejadian konflik SARA Pendidikan Poltik dan pengembangan etika serta budaya politik belum menyeluruh dan optimal Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Politik 29 No Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah Permasalahan Perangkat Daerah Isu KLHS Yang Relevan dengan PD Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2 Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal Belum optimal- nya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi • Misinfor masi dan disinform asi • Sinkroni sasi kebijaka n makro dan sectoral Transformasi tata kelola Transformasi tata kelola Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif 3 Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Pelayanan publik prima belum merata 30 Misi 1 : Meningkatkan kualitas SDM yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan YME serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera Misi 2 : Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah Misi 3 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Misi 4 : Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal Misi 5 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi Rumusan visi “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)” menegaskan pentingnya arah pembangunan daerah yang menyeluruh dan berkelanjutan. Visi ini mencerminkan komitmen untuk tidak hanya membangun kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi dan sosial, tetapi juga mengutamakan nilai religius, daya saing, serta inovasi dalam menghadapi tantangan masa depan. Dalam kurun lima tahun mendatang, Kabupaten Purworejo perlu menjawab berbagai dinamika pembangunan, termasuk tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik, pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi, serta kebutuhan akan tata kelola yang adaptif, transparan, dan responsif. Dalam kerangka pencapaian visi tersebut, salah satu fokus penting adalah membangun tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan inovatif. Pemerintahan yang responsif, berbasis teknologi, dan berorientasi pada hasil akan menjadi kunci untuk memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Upaya ini akan mendorong terwujudnya birokrasi yang lebih profesional, efisien, dan akuntabel, sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor. Dengan demikian, arah pembangunan Kabupaten Purworejo lima tahun ke depan tidak hanya menitikberatkan pada aspek fisik maupun ekonomi, tetapi juga pada transformasi tata kelola pemerintahan sebagai fondasi utama pencapaian visi Purworejo Berseri. 31 3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, sementara misi merupakan rumusan umum mengenai upay-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan tujuan atau strategi utama (goals) serta sasaran- sasaran yang ingin dicapai beserta indikator pengukurnya. Tujuan adalah pernyatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi untuk periode tahun 2025-2029. Tujuan yang ditetapkan berdasarkan misi ke 5 pembangunan lima tahun ke depan Kabupaten Purworejo. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi ke 5, maka Bakesbangpol Kabupaten Purworejo dalam kurun tahun 2025 – 2029 menetapkan tujuan, yaitu meningkatkan stabilitas wilayah di bidang Ipoleksosbud dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Gambar 3.1. Konsep Renstra Perangkat Daerah Sumber : Permendagri 2/2025 Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam rangka mewujudkan Misi ke-5 Pemerintah Daerah, yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendorong transformasi birokrasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas aparatur, pemanfaatan sistem informasi 32 secara menyeluruh, serta pengembangan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien melalui inovasi digital. Sebagai turunan dari misi tersebut, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya stabilitas wilayah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, dan responsif berbasis teknologi informasi. Tujuan ini menjadi pijakan dalam menyusun berbagai kebijakan dan program kerja yang mendukung penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran utama yang ditetapkan adalah meningkatnya profesionalisme dan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintahan daerah. Sasaran ini mencerminkan pentingnya integritas dan kompetensi aparatur, disertai dengan sistem pengukuran kinerja yang objektif dan transparan, guna menciptakan pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat dan mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Berdasarkan sasaran pemerintah daerah diatas, dan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Bakesbangpol Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu tahun 2025 – 2029, menetapkan sasaran sebagai berikut :

1.Meningkatkannya stabilitas wilayah di bidang Ipoleksosbud
2.Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Bakesbangpol Kabupaten Purworejo beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut: 33 Tabel 3.1. (TC 25) Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Bakesbangpol Kabupaten Purworejo NSPK DA SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR Tahun KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan stabilitas wilayah di bidang Ipoleksosbud dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Indek Ketahanan Ipoleksosbud 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68.02 70.45 72.89 75.33 77.76 80.20 Meningkatkannya stabilitas wilayah di bidang Ipoleksosbud Indek Ketahanan Ipoleksosbud 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68.02 70.45 72.89 75.33 77.76 80.20 34 3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi adalah rencana Tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah yang akan dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Penahapan dari tahun ke tahun sangat diperlukan dalam perencanaan guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu karena adanya keterbatasan sumber daya seperti anggaran, waktu, dan kapasitas pelaksana. Dengan membagi pencapaian sasaran ke dalam tahapan, proses pelaksanaan dapat dilakukan secara bertahap, terukur, dan realistis. Ini juga membantu dalam mengelola kompleksitas kegiatan agar masing-masing tahap saling mendukung dan membentuk dasar yang kuat bagi tahap berikutnya. Selain itu, penahapan memungkinkan proses evaluasi dan koreksi secara berkala sehingga kebijakan dan strategi tetap adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan yang berkembang. Selain alasan teknis dan efisiensi, penahapan juga berperan penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan yang sejalan dengan dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD. Dengan perencanaan bertahap, setiap kegiatan dapat disesuaikan dengan prioritas tahunan pemerintah daerah serta mendukung pencapaian visi jangka menengah dan jangka panjang. Penahapan ini juga menjadi alat untuk memastikan bahwa hasil pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi berdampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Strategi yang dirumuskan Bakesbangpol dalam mencapai tujuan memiliki lokus di setiap wilayah kecamatan terutama dalam rangka mewujudkan kondusifitas wilayah terhadap gangguan keamanan dan ketertiban. Secara khusus yang menjadi lokus antara lain ormas, parpol, kelompok pemilih pemula, penggiat budaya dan pendidikan kebangsaan dan sejenisnya. Strategi dalam lima tahun mendatang berdasarkan tujuan dan sasaran adalah:
1.Mengembangkan sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
2.Mendorong internalisasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3.Meningkatkan solidaritas dan harmoni sosial melalui pendekatan budaya dan pendidikan kebangsaan.
4.Mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat dan penguatan kelembagaan demokrasi.
5.Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan agar berkontribusi positif dalam pembangunan.
6.Peningkatan kapasitas dan tata kelola internal perangkat daerah untuk memperkuat akuntabilitas kinerja Arah kebijakan merupakan panduan yang menjabarkan bagaimana suatu tujuan dan sasaran akan dicapai melalui serangkaian langkah yang sistematis dan terencana. Arah kebijakan berfungsi sebagai bentuk operasionalisasi dari tujuan dan sasaran, yang kemudian diterjemahkan ke dalam langkah-langkah kerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi atau pelaksana kegiatan. Dengan adanya arah kebijakan, setiap unit kerja memiliki acuan yang jelas dalam menyusun melaksanakan program dan kegiatan yang relevan, efektif, dan selaras dengan tujuan dan sasaran. 35 Tabel 3.2. Penahapan Rencana Kerja Strategis Bakesbangpol Kabupaten Purworejo Tahap 1 (2026) Tahap 2 (2027) Tahap 3 (2028) Tahap 4 (2029) Tahap 5 (2030)

(1)(2) (3) (4) (5) Mengutkan deteksi dini gangguan keamanan, pembudayaan nilai Pancasila, peningkatan harmoni sosial, partisipasi politik, pembinaan organisasi kemasyarakata, serta penguatan kapasitas dan tata kelola perangkat daerah secara akuntabel. Meningkatkan deteksi dini gangguan keamanan, pembudayaan nilai Pancasila, peningkatan harmoni sosial, partisipasi politik, pembinaan organisasi kemasyarakata, serta penguatan kapasitas dan tata kelola perangkat daerah secara akuntabel. Memantapkan deteksi dini gangguan keamanan, pembudayaan nilai Pancasila, peningkatan harmoni sosial, partisipasi politik, pembinaan organisasi kemasyarakata, serta penguatan kapasitas dan tata kelola perangkat daerah secara akuntabel. Mewujudkan deteksi dini gangguan keamanan, pembudayaan nilai Pancasila, peningkatan harmoni sosial, partisipasi politik, pembinaan organisasi kemasyarakata, serta penguatan kapasitas dan tata kelola perangkat daerah secara akuntabel. Mengukuhkan deteksi dini gangguan keamanan, pembudayaan nilai Pancasila, peningkatan harmoni sosial, partisipasi politik, pembinaan organisasi kemasyarakata, serta penguatan kapasitas dan tata kelola perangkat daerah secara akuntabel. Menguatkan sistem menejemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Memantapkan Kapasitas Sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Lebih dari sekadar pedoman teknis, arah kebijakan juga mencerminkan prioritas dan respon terhadap dinamika permasalahan serta kebutuhan masyarakat. Melalui arah kebijakan yang tepat dan terukur, dapat dipastikan bahwa setiap aktivitas berjalan dalam satu kesatuan yang harmonis dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap. Arah kebijakan juga menjadi dasar dalam proses evaluasi, karena didalamnya termuat indikator keberhasilan yang memungkinkan pengukuran capaian secara objektif. Dengan demikian, arah kebijakan memainkan peran penting dalam menjembatani antara perencanaan strategis dan implementasi nyata di lapangan Mengacu pada strategi sebagaimana tersebut diatas, dapat dirumuskan Arah Kebijakan, sebagai berikut: 36 Tabel 3.3. Arah Kebijakan Rencana Strategis Bakesbangpol Kabupaten Purworejo No Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
(1)(2) (3) (4) 1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Arah kebijakan 2026: Penguatan ideologi Pancasila dan demokrasi. serta peningkatan kapasitas. integritas. dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi Penguatan ideologi Pancasila dan demokrasi. serta peningkatan kapasitas. integritas. dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi melalui aktivitas: - Pendidikan Bela Negara Bagi Pelajar Melalui Pelatihan Paskibra Tingkat Kecamatan - Dialog Forum Pembauran Kebangsaan - Dialog Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa - Rakor Forum Pembauran Kebangsaan - Pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka - Pendidikan Politik Bagi Masyarakat - Penyaluran Hibah Bantuan Keuangan Parpol - Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Dan Pemantauan Situasi Politik Daerah Penguatan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. peningkatan toleransi antarumat beragama. moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi. pendidikan. dan pelatihan. serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan Penguatan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. peningkatan toleransi antarumat beragama. moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi. pendidikan. dan pelatihan. serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan melalui aktivitas: - Dialog Pemberdayaan Ormas - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Dan Pengawasan Ormas - Penyaluran Hibah Kepada Ormas / Lembaga - Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan - Koordinasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kerpercayaan - Dialog Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya - Sosialisasi Bahaya Narkoba - Koordinasi Pencegahan Peredaran Narkoba - Koordinasi Kerjasama Inteligen Daerah - Koordinasi Forkopimda Kabupaten - Dialog Kewaspadaan Dini Masyarakat - Rakor Forum Kewaspadan Dini Masyarakat (FKDM) Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 37 No Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
(1)(2) (3) (4) Arah kebijakan 2027: Peningkatan ideologi Pancasila dan demokrasi. serta peningkatan kapasitas. integritas. dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi Peningkatan ideologi Pancasila dan demokrasi. serta peningkatan kapasitas. integritas. dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi melalui aktivitas: - Pendidikan Bela Negara Bagi Pelajar Melalui Pelatihan Paskibra Tingkat Kecamatan - Dialog Forum Pembauran Kebangsaan - Dialog Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa - Rakor Forum Pembauran Kebangsaan - Pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka - Pendidikan Politik Bagi Masyarakat - Penyaluran Hibah Bantuan Keuangan Parpol - Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Dan Pemantauan Situasi Politik Daerah Peningkatan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. peningkatan toleransi antarumat beragama. moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi. pendidikan. dan pelatihan. serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan Peningkatan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. peningkatan toleransi antarumat beragama. moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi. pendidikan. dan pelatihan. serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan melalui aktivitas: - Dialog Pemberdayaan Ormas - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Dan Pengawasan Ormas - Penyaluran Hibah Kepada Ormas / Lembaga - Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan - Koordinasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kerpercayaan - Dialog Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya - Sosialisasi Bahaya Narkoba - Koordinasi Pencegahan Peredaran Narkoba - Koordinasi Kerjasama Inteligen Daerah - Koordinasi Forkopimda Kabupaten - Dialog Kewaspadaan Dini Masyarakat - Rakor Forum Kewaspadan Dini Masyarakat (FKDM) Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Arah kebijakan 2028: Pemantapan ideologi Pancasila dan demokrasi. serta peningkatan kapasitas. integritas. dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi Pemantapan ideologi Pancasila dan demokrasi. serta peningkatan kapasitas. integritas. dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi melalui aktivitas: - Pendidikan Bela Negara Bagi Pelajar Melalui Pelatihan Paskibra Tingkat Kecamatan - Dialog Forum Pembauran Kebangsaan - Dialog Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa - Rakor Forum Pembauran Kebangsaan - Pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka - Pendidikan Politik Bagi Masyarakat - Penyaluran Hibah Bantuan Keuangan Parpol - Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Dan Pemantauan Situasi Politik Daerah 38 No Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
(1)(2) (3) (4) Pemantapan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. peningkatan toleransi antarumat beragama. moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi. pendidikan. dan pelatihan. serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan Pemantapan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. peningkatan toleransi antarumat beragama. moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi. pendidikan. dan pelatihan. serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan melalui aktivitas: - Dialog Pemberdayaan Ormas - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Dan Pengawasan Ormas - Penyaluran Hibah Kepada Ormas / Lembaga - Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan - Koordinasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kerpercayaan - Dialog Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya - Sosialisasi Bahaya Narkoba - Koordinasi Pencegahan Peredaran Narkoba - Koordinasi Kerjasama Inteligen Daerah - Koordinasi Forkopimda Kabupaten - Dialog Kewaspadaan Dini Masyarakat - Rakor Forum Kewaspadan Dini Masyarakat (FKDM) Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Arah kebijakan 2029: Perwujudan ideologi Pancasila dan demokrasi. serta peningkatan kapasitas. integritas. dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi Perwujudan ideologi Pancasila dan demokrasi. serta peningkatan kapasitas. integritas. dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi melalui aktivitas: - Pendidikan Bela Negara Bagi Pelajar Melalui Pelatihan Paskibra Tingkat Kecamatan - Dialog Forum Pembauran Kebangsaan - Dialog Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa - Rakor Forum Pembauran Kebangsaan - Pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka - Pendidikan Politik Bagi Masyarakat - Penyaluran Hibah Bantuan Keuangan Parpol - Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Dan Pemantauan Situasi Politik Daerah 39 No Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
(1)(2) (3) (4) Perwujudan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. peningkatan toleransi antarumat beragama. moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi. pendidikan. dan pelatihan. serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan Perwujudan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. peningkatan toleransi antarumat beragama. moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi. pendidikan. dan pelatihan. serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan melalui aktivitas: - Dialog Pemberdayaan Ormas - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Dan Pengawasan Ormas - Penyaluran Hibah Kepada Ormas / Lembaga - Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan - Koordinasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kerpercayaan - Dialog Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya - Sosialisasi Bahaya Narkoba - Koordinasi Pencegahan Peredaran Narkoba - Koordinasi Kerjasama Inteligen Daerah - Koordinasi Forkopimda Kabupaten - Dialog Kewaspadaan Dini Masyarakat - Rakor Forum Kewaspadan Dini Masyarakat (FKDM) Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Arah kebijakan 2030: Peneguhan ideologi Pancasila dan demokrasi. serta peningkatan kapasitas. integritas. dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi Peneguhan ideologi Pancasila dan demokrasi. serta peningkatan kapasitas. integritas. dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi melalui aktivitas: - Pendidikan Bela Negara Bagi Pelajar Melalui Pelatihan Paskibra Tingkat Kecamatan - Dialog Forum Pembauran Kebangsaan - Dialog Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa - Rakor Forum Pembauran Kebangsaan - Pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka - Pendidikan Politik Bagi Masyarakat - Penyaluran Hibah Bantuan Keuangan Parpol - Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Dan Pemantauan Situasi Politik Daerah 40 No Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
(1)(2) (3) (4) Peneguhan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. peningkatan toleransi antarumat beragama. moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi. pendidikan. dan pelatihan. serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan Peneguhan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. peningkatan toleransi antarumat beragama. moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi. pendidikan. dan pelatihan. serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan melalui aktivitas: - Dialog Pemberdayaan Ormas - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Dan Pengawasan Ormas - Penyaluran Hibah Kepada Ormas / Lembaga - Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan - Koordinasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kerpercayaan - Dialog Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya - Sosialisasi Bahaya Narkoba - Koordinasi Pencegahan Peredaran Narkoba - Koordinasi Kerjasama Inteligen Daerah - Koordinasi Forkopimda Kabupaten - Dialog Kewaspadaan Dini Masyarakat - Rakor Forum Kewaspadan Dini Masyarakat (FKDM) Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah disusun secara selaras dan terintegrasi dengan Arah Kebijakan Pemerintah Daerah. Keselarasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian, Renstra Perangkat Daerah menjadi instrumen operasional yang menjabarkan kebijakan makro Pemerintah Daerah ke dalam langkah-langkah implementatif yang terukur, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Arah kebijakan pertama adalah penguatan/peningkatan/ pemantapan/perwujudan dan peneguhan ideologi Pancasila dan demokrasi, serta peningkatan kapasitas, integritas, dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi. Pemerintah Daerah menempatkan nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi sebagai fondasi dalam menjaga keutuhan dan stabilitas sosial politik di daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah diterjemahkan ke dalam berbagai aktivitas seperti pendidikan bela negara bagi pelajar melalui pelatihan Paskibra, dialog pembauran kebangsaan, serta pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat. Selain itu, penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik dan koordinasi dalam bidang pendidikan politik juga menjadi bagian integral untuk memperkuat fungsi partai politik sebagai pilar demokrasi. Aktivitas-aktivitas ini diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa, memperkuat nilai toleransi, serta menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi yang sehat. Arah kebijakan kedua berfokus pada penguatan/ peningkatan/pemantapan/perwujudan dan peneguhan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, peningkatan toleransi antarumat beragama, serta penguatan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan. Pemerintah Daerah berkomitmen menciptakan kondisi sosial yang aman dan harmonis melalui kolaborasi lintas sektor, baik antar lembaga pemerintahan, aparat keamanan, maupun organisasi masyarakat. Renstra Perangkat Daerah mendukung kebijakan ini melalui berbagai aktivitas seperti dialog pemberdayaan ormas, koordinasi pengawasan ormas, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, serta sosialisasi bahaya narkoba dan kewaspadaan dini masyarakat. Aktivitas tersebut tidak hanya memperkuat hubungan antarelemen masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya toleransi dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arah kebijakan ketiga diarahkan untuk penguatan/ peningkatan/pemantapan/perwujudan dan peneguhan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah Daerah menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik. Dalam hal ini, Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah dijabarkan melalui aktivitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah; administrasi keuangan dan kepegawaian; penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; serta pemeliharaan barang milik daerah. Pelaksanaan arah kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengelolaan pemerintahan yang tangkas, adaptif terhadap perubahan, serta kolaboratif lintas sektor dalam 42 mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang profesional dan terpercaya. Secara keseluruhan, ketiga arah kebijakan tersebut menunjukkan keterpaduan yang kuat antara visi Pemerintah Daerah dan strategi operasional Perangkat Daerah. Kokohnya ideologi dan demokrasi berfungsi sebagai landasan nilai, terciptanya sinergi dan moderasi beragama menjadi jaminan stabilitas sosial, sedangkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik memastikan efektivitas penyelenggaraan pembangunan. Keselarasan ini menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang berkarakter, harmonis, dan berdaya saing, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. 43 Struktur program yang disusun secara sistematis mencakup berbagai aspek strategis, antara lain penguatan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, fasilitasi penanganan potensi konflik sosial, pembinaan partai politik dan pendidikan politik masyarakat, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta peningkatan ketahanan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Setiap kegiatan dan sub kegiatan merupakan turunan yang saling mendukung untuk memastikan efektivitas pencapaian tujuan, baik melalui pendekatan kebijakan, koordinasi lintas sektor, maupun fasilitasi langsung kepada masyarakat. Dengan rancangan tersebut, diharapkan terbentuk ekosistem pemerintahan yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap dinamika lingkungan strategis. Guna menjamin kelancaran dan akuntabilitas pelaksanaan program, disusun pula kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah yang meliputi aspek perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, administrasi kepegawaian, hingga penyediaan sarana prasarana dan jasa pendukung. Dukungan kegiatan penunjang ini memiliki peranan fundamental dalam memperkuat kapasitas birokrasi, sehingga implementasi program dapat berjalan sesuai ketentuan, terukur kinerjanya, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan landasan perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi ini, diharapkan Bakesbangpol mampu berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan visi misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Program-program yang dirumuskan dalam dokumen ini disusun secara hierarkis mulai dari tingkat program, kegiatan, hingga sub kegiatan. Setiap bagian memiliki fungsi dan peranan yang saling melengkapi untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan daerah sesuai bidang kewenangan. Dengan pengelompokan ini, Bakesbangpol memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan urusan pemerintahan, baik yang bersifat substantif maupun penunjang. Secara garis besar, terdapat enam program utama yang menjadi fokus pelaksanaan, yakni: (I) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; (II) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial; (III) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Pendidikan Politik; (IV) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; (V) Program Pembinaan dan 44 Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; serta (VI) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Masing-masing program tersebut akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat operasional, disertai penekanan pada peran strategis, ruang lingkup, serta kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian, uraian teknis yang disajikan selanjutnya diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai arah kebijakan, langkah implementasi, serta hasil yang dituju dari setiap program yang telah ditetapkan. 45 Tabel 4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Bakesbangpol Kabupaten Purworejo NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan stabilitas wilayah di bidang Ipoleksosbud dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Indek Ketahanan Ipoleksosbud Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatkannya stabilitas wilayah di bidang Ipoleksosbud dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Indek Ketahanan Ipoleksosbud Sasaran Program Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan 1.Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sasarn Kegiatan Tersusunnya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan bidang ideologi dan karakter kebangsaan. Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 46 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Sub Kegiatan Pembenrukan Paskibraka Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan Persentase konflik sosial yang ditangani

2.Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitas Penanganan Konflik Sosial Tersusunnya kebijakan teknis pemantapan kewaspadaan dan penenganan konflik sosial Jumlah dokumen kebijakan teknis/pedoman kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang disusun Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Meningkatanya etika dan budaya politik Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik
3.Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Tersusunnya kebijakan teknis bidang etika, budaya politik dan demokrasi Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 47 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan Pesentase organisasi kemasyarakatan yang aktif
4.Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tersedianya database Ormas yang mutakhir Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Persentase peningkatan ketahanan ekonomi sosial dan budaya di wilayah
5.Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Tersusunnya kebijakan teknis tentang penguatan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya daerah Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 48 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepagawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian kinerja, pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
6.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan wali data pendukun statistik sektoral daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 49 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keungan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD Tersusunnya inventarisasi Barang Milik Daerah Persentase layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya administrasi dan layanan kepegawaian Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Tersusunnya laporan penyelenggaraan administrasi umum Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya pengadaan barang milik daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50 NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya jasa penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terpemeliharanya Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Catatan : a) Kolom 1 : NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN diisi dengan Sasaran Pemda b) Kolom 2-3 : Tujuan dan Sasaran PD c) Kolom 4 : Outcome diisi dengan Sasaran Program d) Kolom 5 : Output diisi dengan Sasaran Kegiatan e) Kolom 6 : Indikator Tujuan, Sasaran PD, Outcome 51 Renstra Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah pembangunan jangka menengah yang selaras dengan visi, misi, tujuan, serta prioritas pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi acuan bagi seluruh program, kegiatan, hingga sub kegiatan yang dilaksanakan selama lima tahun. Penyusunan Renstra tidak hanya berorientasi pada pencapaian target jangka menengah, tetapi juga memperhatikan kesinambungan arah kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan sebelumnya serta antisipasi terhadap dinamika kebutuhan di masa yang akan datang. Meskipun periode Renstra ditetapkan selama lima tahun, dalam dokumen ini juga disajikan rencana program hingga tahun 2030. Hal tersebut dimaksudkan agar arah pembangunan tidak berhenti pada akhir periode perencanaan, tetapi tetap berlanjut secara terarah pada tahun berikutnya. Dengan demikian, kesinambungan program pembangunan daerah dapat lebih terjamin, baik dari sisi konsistensi pelaksanaan maupun dalam menjaga keterpaduan dengan arah kebijakan nasional dan provinsi. Penyajian rencana program tahun 2030 tidak dimaksudkan untuk memperpanjang masa berlaku Renstra 2025–2029. Keberadaannya sebagai langkah antisipatif dan strategis untuk memastikan agar pembangunan daerah tidak mengalami kevakuman arah ketika memasuki periode transisi menuju perencanaan baru. Dengan cara ini, merupakan upaya menegaskan pentingnya kesinambungan kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan. Rencana program tahun 2030 juga memiliki fungsi strategis sebagai pijakan awal dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun
2030.Selain itu, program tersebut menjadi jembatan yang menghubungkan Renstra 2025–2029 dengan Renstra periode berikutnya. Posisi transisional ini sangat penting agar pencapaian target pembangunan tidak terputus, tetapi tetap berkesinambungan, terukur, dan sesuai dengan kerangka perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, keberadaan rencana tahun 2030 dalam dokumen ini berfungsi untuk menjamin konsistensi pelaksanaan program prioritas, memperkuat kesinambungan pembangunan, serta memastikan setiap tahapan kebijakan berjalan selaras dengan tujuan pembangunan jangka panjang daerah. Melalui penyajian yang lebih komprehensif, Renstra ini tidak hanya menjadi instrumen perencanaan lima tahunan, melainkan juga instrumen strategis yang memberikan arah bagi pembangunan daerah hingga satu dekade mendatang 52 Tabel 4.2. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL

(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB LOKASI KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU (Rp) TAR GET PAGU (Rp) TAR GET PAGU (Rp) TAR GET PAGU (Rp) TAR GET PAGU (Rp) 1 Meningkatkan stabilitas wilayah di bidang Ipoleksosbud dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 0 70,45 72,8 9 75,3 3 77,7 6 80,2 80,2 Indeks Ketahanan Ipoleksosbud Angka 0 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,1 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 0 70,45 72,8 9 75,3 3 77,7 6 80,2 80,2 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.766.139.772 2.793.801.000 2.766.140.000 2.766.140.000 2.766.140.000 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepagawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah % 100 100 2.766.139.772 100 2.793.801.000 100 2.766.140.000 100 2.766.140.000 100 2.766.140.000 100 Sekretariat Kabupaten Purworejo 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokume n 7 7 29.485.000 7 29.485.000 7 29.485.000 7 29.485.000 7 29.485.000 35 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Laporan 22 22 19.895.000 22 19.895.000 22 19.895.000 22 19.895.000 22 19.895.000 110 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 22 22 2.430.000 22 2.430.000 22 2.430.000 22 2.430.000 22 2.430.000 110 8.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Dokume n 1 1 7.160.000 1 7.160.000 1 7.160.000 1 7.160.000 1 7.160.000 5 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100 100 2.337.780.772 100 2.338.243.000 100 2.338.243.000 100 2.338.243.000 100 2.338.243.000 100 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang /Bulan 22 22 2.335.745.772 22 2.336.208.000 23 2.336.208.000 23 2.336.208.000 23 2.336.208.000 23 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan 44 44 2.035.000 44 2.035.000 44 2.035.000 44 2.035.000 44 2.035.000 220 8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersusunnya inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Laporan 11 11 1.210.000 11 1.210.000 11 1.210.000 11 1.210.000 11 1.210.000 55 8.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 11 11 1.210.000 11 1.210.000 11 1.210.000 11 1.210.000 11 1.210.000 55 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi dan layanan kepegawaian Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 100 100 1.242.000 100 1.242.000 100 1.242.000 100 1.242.000 100 1.242.000 100 8.01.01.2.05.0002 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dokume n 17 17 1.242.000 17 1.242.000 17 1.242.000 17 1.242.000 17 1.242.000 85 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersusunnya laporan penyelenggaraan administrasi umum Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah % 100 100 102.830.000 100 102.830.000 100 102.830.000 100 102.830.000 100 102.830.000 100 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 12 12 3.565.000 12 3.565.000 12 3.565.000 12 3.565.000 12 3.565.000 60 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 12 12 3.050.000 12 3.050.000 12 3.050.000 12 3.050.000 12 3.050.000 60 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 12 28.830.000 12 28.830.000 12 28.830.000 12 28.830.000 12 28.830.000 60 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 4 4 8.248.000 4 8.248.000 4 8.248.000 4 8.248.000 4 8.248.000 20 8.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket 20 20 6.185.000 20 6.185.000 20 6.185.000 20 6.185.000 20 6.185.000 100 8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 12 12 1.800.000 12 1.800.000 12 1.800.000 12 1.800.000 12 1.800.000 60 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 12 12 47.202.000 12 47.202.000 12 47.202.000 12 47.202.000 12 47.202.000 60 8.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokume n 2 2 3.950.000 2 3.950.000 2 3.950.000 2 3.950.000 2 3.950.000 10 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya pengadaan barang milik daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Unit 52 52 22.962.000 38 50.161.000 6 22.500.000 7 22.500.000 7 22.500.000 103 8.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 8.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 2 0 0 2 50.161.000 0 0 0 0 0 0 2 8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 50 0 0 0 0 50 22.500.000 0 0 0 0 50 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 0 2 22.962.000 0 0 0 0 2 22.500.000 0 0 4 53 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB LOKASI KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU (Rp) TAR GET PAGU (Rp) TAR GET PAGU (Rp) TAR GET PAGU (Rp) TAR GET PAGU (Rp) 8.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 22.500.000 6 8.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan Laporan 2 2 81.060.000 2 81.060.000 2 81.060.000 2 81.060.000 2 81.060.000 10 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 12 29.460.000 12 29.460.000 12 29.460.000 12 29.460.000 12 29.460.000 60 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 12 51.600.000 12 51.600.000 12 51.600.000 12 51.600.000 12 51.600.000 60 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpemeliharanya Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara Jenis 5 5 189.570.000 5 189.570.000 5 189.570.000 5 189.570.000 5 189.570.000 25 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 1 1 39.950.000 1 39.950.000 1 39.950.000 1 39.950.000 1 39.950.000 5 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 7 7 58.580.000 9 58.580.000 9 58.580.000 9 58.580.000 9 58.580.000 9 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 12 12 19.480.000 12 19.480.000 12 19.480.000 12 19.480.000 12 19.480.000 12 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 1 67.900.000 1 67.900.000 1 67.900.000 1 67.900.000 1 67.900.000 1 8.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 6 6 3.660.000 6 3.660.000 6 3.660.000 6 3.660.000 6 3.660.000 6 2 Meningkatnya stabilitas wilayah di bidang Ipoleksosbud Indeks Ketahanan Ipoleksosbud Angka 0 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,1 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 7.397.703.600 8.012.817.000 31.397.704.000 43.503.268.000 7.621.821.000 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan % 0,23 0,47 1.459.360.600 0,7 1.548.888.000 0,93 1.459.361.000 1,17 1.482.418.000 1,4 1.505.841.000 1,4 Bidang Kesatuan Bangsa Kabupaten Purworejo 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Tersusunnya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan bidang ideologi dan karakter kebangsaan. Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan % 100 100 1.459.360.600 100 1.548.888.000 100 1.459.361.000 100 1.482.418.000 100 1.505.841.000 100 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Orang 1.320 1.320 417.378.600 1.32 0 488.888.000 1.32 0 417.379.000 1.32 0 422.418.000 1.32 0 445.841.000 6.600 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Orang 100 100 60.000.000 100 65.000.000 100 60.000.000 100 65.000.000 100 65.000.000 500 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka Jumlah Paskibraka Orang 30 30 981.982.000 30 995.000.000 30 981.982.000 30 995.000.000 30 995.000.000 150 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Meningkatanya etika dan budaya politik Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik % 2,86 2,96 1.979.288.900 3,16 1.999.243.000 3,55 25.979.289.000 3,94 37.999.243.000 4,14 2.030.831.000 4,14 Bidang Poldagri Dan Ormas Kabupaten Purworejo 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Tersusunnya kebijakan teknis bidang etika, budaya politik dan demokrasi Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik % 100 100 1.979.288.900 100 1.999.243.000 100 25.979.289.000 100 37.999.243.000 100 2.030.831.000 100 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Orang 3.400 3.400 1.883.635.300 3.40 0 1.899.243.000 3.40 0 25.859.289.000 3.40 0 37.849.243.000 3.40 0 1.910.831.000 17.000 54 KODE TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
(2024)TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN KONDISI AKHIR
(2030)UNIT KERJA PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB LOKASI KET 2026 2027 2028 2029 2030 TARGE T PAGU (Rp) TAR GET PAGU (Rp) TAR GET PAGU (Rp) TAR GET PAGU (Rp) TAR GET PAGU (Rp) Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Orang 100 100 95.653.600 100 100.000.000 100 120.000.000 100 150.000.000 100 120.000.000 500 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif % 20 25 2.308.938.700 30 2.500.000.000 35 2.308.939.000 40 2.345.420.000 45 2.382.478.000 45 Bidang Poldagri Dan Ormas Kabupaten Purworejo 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tersedianya database Ormas yang mutakhir Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan % 100 100 2.308.938.700 100 2.500.000.000 100 2.308.939.000 100 2.345.420.000 100 2.382.478.000 100 8.01.04.2.01.0001 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Orang 1.000 1.000 2.198.740.000 1.00 0 2.389.800.000 1.00 0 2.198.739.000 1.00 0 2.230.420.000 1.00 0 2.267.478.000 5.000 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Orang 100 100 110.198.700 100 110.200.000 100 110.200.000 100 115.000.000 100 115.000.000 500 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Persentase Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Wilayah % 0 100 621.403.200 100 621.403.000 100 621.403.000 100 631.221.000 100 641.195.000 100 Bidang Kesatuan Bangsa Kabupaten Purworejo 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Tersusunnya kebijakan teknis tentang penguatan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya daerah Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya % 100 100 621.403.200 100 621.403.000 100 621.403.000 100 631.221.000 100 641.195.000 100 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Orang 1.000 1.000 558.102.900 1.00 0 558.103.000 1.00 0 558.103.000 1.00 0 566.221.000 1.00 0 576.195.000 5.000 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Orang 100 100 63.300.300 100 63.300.000 100 63.300.000 100 65.000.000 100 65.000.000 100 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan Persentase Konflik sosial yang ditangani % 100 100 1.028.712.200 100 1.343.283.000 100 1.028.712.000 100 1.044.966.000 100 1.061.476.000 100 Bidang Kesatuan Bangsa Kabupaten Purworejo 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Tersusunnya kebijakan teknis pemantapan kewaspadaan dan penenganan konflik sosial Jumlah dokumen kebijakan teknis/pedoman kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang disusun Dokume n 2 2 1.028.712.200 2 1.343.283.000 2 1.028.712.000 2 1.044.966.000 2 1.061.476.000 10 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daera Orang 500 500 377.023.800 500 691.283.000 500 376.712.000 500 392.966.000 500 401.476.000 2.500 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Dokume n 12 12 651.688.400 12 652.000.000 12 652.000.000 12 652.000.000 12 660.000.000 60 Jumlah 10.163.843.372 10.806.618.000 34.163.844.000 46.269.408.000 10.387.961.000 55 Tabel 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Bakesbangpol Kabupaten Purworejo 56 NO PROGRAM PRIORITA OUTCOME KEGIATAN / SUB KEGIATAN AKTIVITAS KET 1 2 3 4 5 6 1 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Dialog forum pembauran kebangcaan. Dialog wabang dan karakter bangsa. Pendidikan bela negara. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Koordinasi Bidang ideologi wasbang. Rakor forum pembauran kebangsaan. Pembenrukan Paskibraka Pembentukan panitia, Rekrut dan seleksi, Pusdiklat, Pengukuhan, Sosialisasi, pelaksanaan tugas paskibraka. Penyelenggaran upacara 17 agustus dan 1 Juni. Studi kepemimpinan paskibraka. Studi lintas Nusa Paskibraka 2 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAY POLITIK Meningkatanya etika dan budaya politik Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Bintek pengelolaan bantuan parpol. Koordinasi bidang pendidikan politik dan pemantauan situasi politik daerah 57 NO PROGRAM PRIORITA OUTCOME KEGIATAN / SUB KEGIATAN AKTIVITAS KET 1 2 3 4 5 6 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Dialog pemberdayaan ormas. Hidah kepada ormas dan lembaga. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Koordinasi pengendalian hibah ormas, lebaga. Koordinasi pemberdayaan dan pengawasan ormas 4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Dialog ketahana ekonomi sosial budaya. Sosialisasi pencegahan peredaran narkoba. Fasilitasi FKUB dan penghayat kepercayaan. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Koordinasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan. Koordinasi ketahanan ekonomi soaial budaya. Koordniasi pencegahan peredaran narkoba 5 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Dialog kewaspadaan dini masyarakat Koordinasi penanganan konflik sosial. Pemantauan orang, tenaga kerja asing dan lebaga asing. Rakor forum kewaspadaan dini masyarakat. Rakor kewaspadaan dini peerintah daeraah. Koordinasi kerjasama intelejen daerah 58 NO PROGRAM PRIORITA OUTCOME KEGIATAN / SUB KEGIATAN AKTIVITAS KET 1 2 3 4 5 6 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi forkpimda kabupaten. 6 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepagawaian, serta keuangan perangkat daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Peyelenggaraan forum OPD. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi kinerja perangkat daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Koordinasi penyelenggaraan wali data pendukung statistik sektoral Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan/Material Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Belaja jamuan tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaran rapat, koordinasi dan konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penata usahaan arsip pada SKPD. Bimtek Srikandi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan kendaraan roda 4 jabatam Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Pengadaan kendaraan roda 4 operasional 59 NO PROGRAM PRIORITA OUTCOME KEGIATAN / SUB KEGIATAN AKTIVITAS KET 1 2 3 4 5 6 Pengadaan Mebel Pengadaan mebeler Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa komunikasi, suber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan jasa pelayananumum kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas operasional Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 60 4.2. Dukungan Terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah Dukungan Pemerintah Daerah terhadap program nasional, program provinsi, maupun program prioritas daerah (Program Pitulungan) merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan pembangunan yang selaras, terpadu, dan berkelanjutan. Bakesbangpol sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas di bidang ideologi, politik, dan kewaspadaan nasional turut berperan aktif dalam mendukung implementasi program-program tersebut. Meskipun tidak selalu tertuang secara eksplisit dalam nomenklatur kegiatan maupun sub kegiatan, namun terdapat aktivitas yang relevan dan mendukung pencapaian program strategis, khususnya yang berkaitan dengan Asta Cita, Program Delegasi Provinsi dan Program Pitulungan. Dalam konteks Asta Cita 1, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), dukungan Bakesbangpol melalui pelaksanaan pendidikan bela negara. Aktivitas ini ditujukan bagi pelajar maupun masyarakat dalaam rangka menanamkan semangat kebangsaan, meningkatkan kesadaran bela negara, serta menumbuhkan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila. Melalui aktivitas ini, diharapkan terbangun ketahanan ideologi di tingkat lokal yang mampu menghadapi berbagai tantangan disintegrasi maupun infiltrasi ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Dukungan terhadap Asta Cita 2 yang menekankan pada pemantapan sistem pertahanan dan keamanan negara serta kemandirian bangsa diwujudkan melalui fasilitasi dan koordinasi kewaspadaan serta penanganan konflik sosial. Bakesbangpol memfasilitasi berbagai pihak untuk mencegah potensi konflik di masyarakat sekaligus mengkoordinasikan langkah-langkah strategis apabila terjadi gesekan sosial. Dengan demikian, kegiatan ini bukan hanya menjadi respons terhadap konflik yang muncul, tetapi juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban daerah. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan, Bakesbangpol berkontribusi melalui pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat. Aktivitas ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran politik, pemahaman demokrasi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah dan nasional. Dengan pendidikan politik yang baik, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga mampu mengawasi jalannya pemerintahan serta menghindarkan diri dari praktik-praktik negatif yang dapat merusak tatanan politik dan hukum. Dukungan terhadap Asta Cita 8 diwujudkan melalui fasilitasi dan koordinasi kerukunan umat beragama serta penghayat kepercayaan. Aktivitas ini bertujuan memperkuat toleransi antarumat beragama, membangun keharmonisan sosial, serta menjaga warisan budaya lokal. Dengan adanya ruang dialog, koordinasi, dan fasilitasi, Bakesbangpol membantu menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, serta menjunjung tinggi nilai keberagaman. Hal ini selaras dengan cita- cita terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan semangat kebersamaan Dalam kerangka mendukung Program Delegasi Provinsi, Bakesbangpol berperan aktif mendukung Delegasi ke-27, yaitu Moderasi Beragama dan Wawasan Kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan, dan pelatihan. Aktivitas yang dilakukan meliputi pendidikan bela negara bagi pelajar dan masyarakat, yang bertujuan menanamkan 61 semangat nasionalisme serta memperkokoh karakter kebangsaan. Melalui aktivitas ini, diharapkan generasi muda dan masyarakat memiliki pemahaman yang kuat terhadap Pancasila serta kesadaran untuk menjaga persatuan dan ketahanan ideologi bangsa. Bakesbangpol juga menyelenggarakan dialog wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, serta dialog forum pembauran kebangsaan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana edukasi, media interaksi dan komunikasi untuk memperkuat toleransi, solidaritas, dan keharmonisan sosial. Dengan adanya kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan mampu mengembangkan sikap moderasi beragama, meningkatkan penghormatan terhadap keberagaman, serta membangun kehidupan bersama yang damai dan guyub rukun. Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program Prioritas Daerah (Program Pitulungan) merupakan bagian penting dalam penyelarasan dengan rencana strategis. Meskipun tidak selalu tercantum secara tertulis dalam kegiatan atau sub kegiatan, namun di dalam sub kegiatan terdapat aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah. Hal ini menjadi bukti bahwa Bakesbangpol berperan aktif dalam memastikan sinkronisasi dukungan terhadap Program Pitulungan. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui Program Pitulungan ke-2, yaitu Religius Masyarakate. Dalam program unggulan ini, Bakesbangpol melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kerukunan umat beragama serta penghayat kepercayaan, yang dimotori oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah, FKUB memperoleh dukungan operasional dari pemerintah daerah, baik melalui fasilitasi kegiatan maupun pemberian hibah dalam bentuk uang. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan FKUB dapat berfungsi optimal dalam menjaga kerukunan antarumat beragama dan keberagaman kepercayaan, sehingga tercipta masyarakat yang religius, harmonis, dan rukun. 62 Tabel 4.4 Dukungan Terhadap Program Nasional / Asta Cita NO PROGRAM NASIONAL / ASTA CITA (AC) SUB KEGIATAN AKTIVITAS 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). (AC1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pendidikan bela negara bagi pelajar dan masyarakat, 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa. (AC2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Fasilitasi dan koordinasi kewaspadaan dan konfilik sosial 3 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. (AC8) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Fasilitasi dan koordinasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan 63 Tabel 4.5 Dukungan Terhadap Program Delegasi Provinsi NO PROGRAM PROVINSI / DELEGASI PROVINSI (DP) SUB KEGIATAN AKTIVITAS 1 Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan. (DP27) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pendidikan bela negara bagi pelajar dan masyarakat Dialog wawasan kebangsaan dan karakter bangsa Dialog forum pembauran kebangsaan 2 Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan. (DP28) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Koordinasi kerukunan umat beragama dan penghayat kerpercayaan dan Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan sampai tingkat kecamatan 64 Tabel 4.6 Dukungan Terhadap Program Unggulan Daerah NO PROGRAM UNGGULAN DAERAH (UD) SUB KEGIATAN AKTIVITAS 1 Religius Masyarakate. (UD) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Fasilitasi dan koordinasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan 65 4.3. Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran, penentuan target keberhasilan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Salah satu cara yang efektif untuk memastikan tujuan dan sasaran tersebut tercapai adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya IKU, evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilakukan secara objektif dan terukur. Adapun tujuan utama yang ingin dicapai adalah meningkatkan stabilitas wilayah di bidang Ipoleksosbud dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Untuk memastikan tujuan tersebut dapat tercapai, dua indikator tujuan dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Ketahanan Ipoleksosbud, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Indeks Ketahanan Ipoleksosbud akan mengukur sejauh mana stabilitas sosial, politik, ekonomi, dan budaya dapat terjaga. Sedangkan, Nilai SAKIP akan mengukur tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja perencanaan, penganggaran, pelayanan umum dan kepegawaian. Dalam konteks sasaran yang lebih spesifik, Sasaran 1 adalah untuk meningkatkan stabilitas wilayah di bidang Ipoleksosbud, yang akan diukur menggunakan Indeks Ketahanan Ipoleksosbud sebagai indikator. Indeks ini akan mengacu pada berbagai variabel yang mencerminkan keadaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang ada di daerah tersebut, dengan tujuan untuk memastikan bahwa wilayah tersebut tetap aman, damai, dan memiliki ketahanan yang cukup dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Penentuan target untuk indeks ini akan dilakukan berdasarkan analisis kondisi terkini dan potensi ancaman yang dapat memengaruhi ketahanan tersebut. Secara keseluruhan, penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran melalui IKU ini sangat penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sudah sesuai dengan perencanaan dan kinerja yang diharapkan. Dengan pengukuran yang jelas dan terstruktur, pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dapat dievaluasi secara akurat, yang pada gilirannya akan memberikan dasar yang kuat bagi peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik di daerah. Tabel 4.7. Indikator Kinerja Utama Bakesbangpol Kabupaten Purworejo NO INDIKATOR SATU AN TARGET TAHU KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Indek Ketahanan Ipoleksosbud Angka 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 Tujuan dan sasaran PD 2 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68.02 70.45 72.89 75.33 77.76 80.20 Tujuan dan sasaran PD Salah satu Indikator Utama Pembangunan (IUP) pemerintah daerah adalah terjaganya kondusivitas masyarakat melalui nihilnya kejadian konflik yang berlatar belakang Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) selama lima tahun mendatang. Target ini menjadi perhatian serius karena stabilitas sosial merupakan fondasi utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah pada berbagai 66 bidang, baik ekonomi, politik, maupun budaya. Dengan terjaganya kerukunan antarwarga, diharapkan proses pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa terganggu oleh potensi konflik horizontal. Tabel 4.8. Indikator Kinerja Kunci Bakesbangpol Kabupaten Purworejo NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Jumlah kejadian konflik SARA Kasus 0 0 0 0 0 0 IUP Upaya pencapaian indikator ini didukung oleh berbagai program strategis, khususnya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional serta Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial. Program ini diarahkan untuk memperkuat sistem deteksi dini, memperluas ruang dialog antarwarga, serta meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah daerah dalam mengantisipasi dan menangani potensi konflik. Keberadaan lembaga/organisasi seperti Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan menjadi wadah penting dalam membangun komunikasi lintas golongan, memperkokoh toleransi, dan menumbuhkan semangat kebangsaan di masyarakat. Dukungan dari organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, serta instansi pemerintah vertikal seperti TNI, POLRI, Kementerian Agama, dan lembaga lainnya turut menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga harmoni sosial. Kolaborasi multipihak ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang tanggap terhadap potensi konflik sekaligus memperkuat nilai-nilai persatuan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif, pemerintah daerah menargetkan terwujudnya kondisi masyarakat yang rukun, damai, dan berdaya tahan terhadap isu-isu yang berpotensi menimbulkan perpecahan. 67 Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Bakesbangpol yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Bakesbangpol Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Bakesbangpol, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Bakesbangpol setiap tahunnya. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Bakesbangpol Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:
1. a.Rencana Strategis Bakesbangpol sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Bakesbangpol setiap tahun.
2. b.Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
3. c.Kepala Bakesbangpol wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Bakesbangpol Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat. 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Bakesbangpol Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:
4. a.Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Bakesbangpol dilakukan setiap tahun selama periode renstra. 68
5. b.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025- 2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
6. c.Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI LAMPIRAN XXVI PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) PD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja PD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rencana Strategis Kecamatan Grabag merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah mempertimbangkan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Kecamatan Grabag serta ancaman dan peluang yang mempengaruhi Kecamatan Grabag. Penyusunan Renstra Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra PD. Kegiatan yang dilaksanakan dibagi dalam beberapa tahapan/langkah sebagai berikut :
7. a.Tahapan persiapan Penyusunan Renstra, melakukan kegiatan antara lain : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi pendukung Renstra.
8. b.Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra PD.
9. c.Tahapan penetapan Renstra PD. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Grabag selaku Kepala PD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo. Sebagai bagian dari dokumen perencanaan hierarki Rencana Strategis PD harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo dan merupakan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena itu Renstra Kecamatan Grabag Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Purworejo untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Memuat tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD, landasan hukum tersebut sebagai dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah ( Renstra PD ) periode 2025-2029 sebagai berikut :
  1. 1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
  9. 9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
  10. 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
  11. 11.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  16. 16.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  17. 17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
  18. 18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  19. 19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
  20. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
  21. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
  22. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
  23. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
  24. 24.Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan rencana Strategis Kecamatan Grabag Tahun 2025-2029 sebagai berikut :
  25. 1.Maksud
10. a.Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas / program /kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemsyarakatan.
11. b.Memberikan gambaran rencana program untuk lima tahun ke depan (2025-2029) yang terukur dan terarah dalam melaksanakan dan mencapai tujuan dan sasaran yang lebih baik sekaligus menjadi acuan bagi Kecamatan Grabag untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Purworejo.
12. c.Menjabarkan visi misi RPJMD
  1. 2.Tujuan
13. a.Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan sekala prioritas pada kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
14. b.Sebagai bahan pengendalian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat.
15. c.Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.
16. d.Terwujudnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Grabag sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terkendali. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rrencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Kecamatan sebagai berikut: Selain itu juga dipaparkan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD Kecamatan Grabag. Pada bagian ini juga menjabarkan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD sebagai dasar perumusan isu strategis, Renstra terkait dengan tugas dan fungsi Pelayanan PD, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Penetuan isu- isu strategis pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan PD Kecamatan Grabag BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB ini menjabarkan visi dan misi Kecamatan Grabag serta sasaran dan target yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun ke depan. Bab ini juga menjabarkan beberapa tujuan strategis dan sasaran, target yang berkorelasi dengan tujuan tersebut. Bab ini menjabarkan arah kebijakan sesuai dengan kebutuhan dalam periode Renstra BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB ini menjabarkan matriks rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Camat bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemeritahan desa, pembangunan, ketentraman, ketertiban dan pemerintahan umum serta pemberdayaan masyarakat. 2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah Dalam pelaksanaan pelayanan, Kecamatan Grabag memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi dan sub bagian. Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi PD CAMAT SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKSI PEMERINTAHAN DESA SEKSI PEMBANGUNAN SEKSI PEMERINTAHAN UMUM, KETENTRAMAN DAN KETERTBAN UMUM SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
17. a.Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
18. b.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit keija baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program keija dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah keija Kecamatan;
19. c.melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit keija pemerintah maupun swasta;
20. d.melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
21. e.melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah keija Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat. Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
22. a.melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan dan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
23. b.melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
24. c.melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi:
25. a.melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan;
26. b.melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundang- undangan;
27. c.melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; dan Cmelaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
28. a.melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
29. b.melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
30. c.melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
31. a.melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
32. b.melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
33. c.melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;dan
34. d.melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan, meliputi:
35. a.melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
36. b.memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
37. c.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/ atau lurah;
38. d.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan /atau perangkat kelurahan;
39. e.melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
40. f.melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:
41. a.Camat;
42. b.Sekretariat, membawahkan:
  1. 1.Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. 2.Subbagian Umum Dan Kepegawaian
43. c.Seksi Pemerintahan Desa;
44. d.Seksi Pembangunan;
45. e.Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
46. f.Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
47. g.Kelompok Jabatan Fungsional; dan Camat Camat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Kecamatan Sekretariat
(1)Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
(2)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi program dan keuangan serta umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian menyiapkan perumusan kebijakan teknis;
2. b.pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
3. c.pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
4. d.pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian;
5. e.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat tugas dan sesuai dengan fungsi. Sekretariat Kecamatan, membawahkan:
6. a.Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
7. b.Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang program dan keuangan, yang meliputi:
8. a.merencanakan, menganggarkan, dan mengevaluasi kinerja;
9. b.melaksanakan pengadministrasian keuangan;
10. c.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi:
11. a.melaksanakan pengadministrasian barang milik daerah pada lingkungan kecamatan;
12. b.melaksanakan pengadministrasian umum pada lingkungan kecamatan;
13. c.melaksanakan pengadaan barang milik daerah;
14. d.melaksanakan penyediaaan jasa penunjang;
15. e.melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
16. f.melaksanakan pengadministrasian kepegawaian pada lingkungan kecamatan; dan
17. g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai sesuai tugas dan jabatannya. Seksi Pemerintahan Desa Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan desa , yang meliputi:
18. a.melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
19. b.melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
20. c.melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
21. d.melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
22. e.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
23. f.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
24. g.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
25. h.melaksanakan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
26. i.melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
27. j.melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
28. k.melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
29. l.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
30. m.melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
31. n.melaksanakan fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
32. o.melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
33. p.melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
34. q.melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
35. r.melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
36. s.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannya. Seksi Pembangunan Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pembangunan, yang meliputi:
37. a.Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang meliputi:
  1. 1.Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  2. 2.Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan pekerjaan umum di wilayah Kecamatan;
  3. 3.Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
38. b.Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang meliputi:
  1. 1.Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
  2. 2.Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.
39. c.Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang meliputi:
  1. 1.pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
  2. 2.pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
  3. 3.pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat;
40. d.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya. Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang meliputi:
41. a.melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi;
  1. 1.Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan;
  2. 2.Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan;
42. b.melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang meliputi koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di wilayah kecamatan;
43. c.menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, yang meliputi:
  1. 1.Pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan;
  2. 2.Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan
  3. 3.Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
  4. 4.Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  5. 5.Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  6. 6.Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. 7.Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
  8. 8.Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
44. d.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
45. a.melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang meliputi:
  1. 1.Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
  2. 2.Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
46. b.melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang meliputi;
  1. 1.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
  2. 2.Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
  3. 3.Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
47. c.mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan kelurahan bagi Kecamatan yang memiliki Kelurahan diwilayahnya;
48. d.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya. 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Pegawai Kecamatan dan Sekretaris Desa PNS berdasarkan Golongan, Jabatan / Eselonering dan Pendidikan sebanyak 19 pegawai Kecamatan PNS ditambah dengan 1 orang tenaga kontrak. Adapun rincian pegawai berdasarkan golongan kepangkatan yaitu :
49. a.Berdasarkan Golongan : ● Golongan IV : 2 orang ● Golongan III : 11 orang ● Golongan II : 3 orang ● P3K Golongan VII : 3 orang ● Tenaga Kontrak : 1 orang (tenaga kebersihan) ---------------------------------------------- Jumlah : 19 orang
50. b.Berdasarkan Jabatan / Eselonering : ● Eselon III/A : 1 orang ● Eselon III/B : 1 orang ● Eselon IV/A : 4 orang ● Eselon IV/B : 1 orang
51. c.Berdasarkan Pendidikan : ● Sarjana Strata 2 : 2 orang ● Sarjana Strata 1 : 8 orang ● Diploma : 3 orang ● SMU/Sederajat : 6 orang Kepemilikan Aset BMD tahun 2025 : KIB A : Tanah Luas tanah , bangunan Kecamatan Grabag : 35.588 KIB B : Peralatan dan Mesin Jumlah aset : Mobil dinas : 1 unit Motor dinas : 6 unit AC : 10 unit PC unit : 7 unit Laptop : 9 unit Printer : 7 unit Scanner : 1 unit Televisi : 2 unit Lemari besi : 2 unit Rak Besi : 5 unit Filling besi : 7 unit Lemari Kaca : 1 unit Lemari Kayu : 6 unit Rak Kayu : 3 unit Kursi kayu / kerja : 16 unit Zice : 4 unit Meja Rapat : 6 unit Meja tulis : 30 unit KIB C : Gedung dan Bangunan Luas tanah kantor dan bangunan Kecamatan Grabag adalah 426 m2, dan memiliki 1 rumah dinas. KIB D : Jalan, irigasi dan Jaringan Jaringan distribusi lain – lain (instalasi listrik) : 1 paket 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat keadaan yang menonjol atau trend yang terjadi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang telah dijalani. Dengan melihat keadaan tersebut dapat diproyeksikan rencana apa yang akan dibuat untuk 5 (lima) tahun kedepan. Pengukuran indikator kinerja kecamatan Grabag berdasarkan sasaran/target renstra PD 2025-2029 atau Renstra sebelumnya. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan PD mengacu pada hasil kerja periode Renstra sebelumnya . Untuk menjelaskan kinerja pelayanan perangkat daerah, maka kami sajikan Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3. Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tujuan 1 Indeks kepuasan masyarakat 79,89 85 86,5 87 87,5 88 79,89 79,44 79,44 84,32 87,44 NA 100% 93,45 91,83 96,91 99,93 NA Sasaran 2 Indeks kepuasan masyarakat 79,89 85 86,5 87 87,5 88 79,89 79,44 79,44 84,32 87,44 NA 100% 93,45 91,83 96,91 99,93 NA 3 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 4 Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publiik 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5 Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 6 Persentase penyelenggaraan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 7 Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 8 Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 TC-24 Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.362.349.1 68 1.876.085.3 13 2.352.599.2 69 3.044.351.0 00 2.183.045.5 53 2.149.816.2 37 2.336.792.6 18 2.267.052.3 78 2.515.749.0 19 2.359.136.4 66 0 0 99 121 107 77 0 NA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.652.600 18.706.000 20.576.600 24.500.000 26.950.000 26.950.000 4.652.400 20.703.400 19.651.400 11.853.000 100 111 96 48 0 NA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.163.596.7 68 1.583.449.9 13 1.650.700.3 29 2.507.210.0 00 1.835.190.4 53 1.811.147.1 37 2.110.918.7 80 2.008.913.2 98 1.993.894.3 83 2.040.265.0 09 98 127 121 81 0 NA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.186.000 16.704.600 0 0 0 0 0 0 0 NA NA NA NA NA NA Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 0 0 2.000.000 1.000.000 NA NA NA NA NA NA Administrasi Umum Perangkat Daerah 57.885.000 115.059.60 0 126.565.56 0 62.120.000 68.332.000 68.332.000 55.587.000 88.961.096 74.736.400 98.034.000 96 77 59 158 0 NA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 18.035.000 399.838.50 0 284.822.00 0 70.304.200 60.304.200 17.708.900 272.025.00 0 15.210.000 #DIV/0! 98 68 5 0 NA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47.914.000 52.612.800 57.874.080 32.260.000 35.486.000 36.300.000 77.361.056 43.192.841 68.535.728 64.014.457 161 82 118 198 0 NA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 88.300.800 73.036.000 80.339.600 133.439.00 0 146.782.90 0 146.782.90 0 88.273.382 87.572.843 84.906.108 128.760.00 0 100 120 106 96 0 NA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 180.091.00 0 220.799.80 0 198.183.38 0 199.548.60 0 202.048.60 0 202.048.60 0 172.391.00 0 51.358.600 47.749.900 12.417.700 0 0 96 23 24 6 0 NA Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 174.548.60 0 174.548.60 0 174.548.60 0 174.548.60 0 174.548.60 0 174.548.60 0 169.848.60 0 15.000.000 3.377.000 10.417.700 97 9 2 6 0 NA Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 5.542.400 46.251.200 23.634.780 25.000.000 27.500.000 27.500.000 2.542.400 36.358.600 44.372.900 2.000.000 46 79 188 8 0 NA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 0 83.877.400 60.646.400 10.000.000 11.000.000 11.000.000 0 65.361.200 47.005.000 88.772.400 0 0 78 78 888 0 NA Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 0 83.877.400 60.646.400 10.000.000 11.000.000 11.000.000 65.361.200 47.005.000 88.772.400 78 78 888 0 NA PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 50.000.000 30.000.000 44.358.600 30.000.000 25.051.000 24.898.900 49.999.700 21.879.650 16.165.000 18.795.800 0 0 100 73 36 63 0 NA Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 50.000.000 30.000.000 44.358.600 30.000.000 25.051.000 24.898.900 49.999.700 21.879.650 16.165.000 18.795.800 100 73 36 63 0 NA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4.300.000 19.500.000 21.326.900 18.150.000 1.815.000 18.150.000 0 0 16.546.700 31.070.000 0 0 0 0 78 171 0 NA Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 4.300.000 19.500.000 21.326.900 18.150.000 1.815.000 18.150.000 16.546.700 31.070.000 0 0 78 171 0 NA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 220.319.80 0 344.880.68 0 309.010.10 0 336.440.00 0 300.784.00 0 300.784.00 0 227.019.50 0 152.441.10 0 132.200.50 0 85.970.000 0 0 103 44 43 26 0 NA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 220.319.80 0 344.880.68 0 309.010.10 0 336.440.00 0 300.784.00 0 300.784.00 0 227.019.50 0 152.441.10 0 132.200.50 0 85.970.000 103 44 43 26 0 NA TC-25 Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target Kinerja Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 4 5 6 7 8 9 1 Nilai Sakip Perangkat Daerah NA NA NA NA NA Nilai Sakip Perangkat Daerah NA NA NA NA NA 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 81,25 79,89 79,44 79,44 84,32 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 81,25 79,89 79,44 79,44 84,32 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, PD Kecamatan Grabag sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 87 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain : 1) Tuntutan dan harapan warga masyarakat terhadap perwujudan Good Governance dan Good Government merupakan peluang pada PD Kecamatan Grabag untuk selalu meningkatkan kinerja. 2) Kecamatan Grabag merupakan Eks. Ibukota Kawedanan (Pembantu Bupati untuk wilayah Grabag) banyak peninggalan sarana dan prasarana gedung yang digunakan untuk pemerintahan maupun instansi lain. 3) Kepedulian dan kebersamaan pihak swasta dalam mendukung program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan. 4) Adanya moratorium PNS berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur terhadap pemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing dan adanya regulasi yang terus mengalami perubahan. 5) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempangaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 6) Para penyelenggara Pemerintah Desa belum secara optimal memahami regulasi tentang pemerintahan desa yang cenderung berubah. 7) Adanya tambahan penghasilan meningkatkan kinerja sumberdaya pegawai. 8) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana maupun pengembangan potensi alam. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Faktor pendorong pelayanan perangkat daerah :
  1. 1.Pegawai yang mengerti dan melaksanakan tupoksi dengan baik
  2. 2.Koordinasi dari atas hingga bawah yang mengakomodir segala masalah yang timbul
  3. 3.Tindak lanjut masalah yang cepat dan efektif Faktor penghambat pelayanan peramgkat daerah :
  4. 4.Jumlah desa yang banyak yang membutuhkan koordinasi yang lebih lama.
  5. 5.Daerah yang sejumlah besar daerah pegunugan menjadi hambatan tersendiri untuk menjangkau daerah yang tinggi
  6. 6.SDM kecamatan dan desa yang belum semua memiliki kualitas yang sesuai dengan perkembangan jaman. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Beberapa Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis akan disampaikan dibawah ini :
  7. 1.Pembangunan PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) di Wilayah Grabag – Pituruh
  8. 2.Pembangunan PPL (Pusat Kegiatan Lokal) di Desa Winong Kecamatan Grabag
  9. 3.Pembangunan terminal Type C di kawasan Kecamatan Grabag.
  10. 4.Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di wilayah Kecamatan Grabag
  11. 5.Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM di wilayah Kecamatan Grabag.
  12. 6.Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), tersebar di seluruh kecamatan;
  13. 7.Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM), tersebar di seluruh kecamatan.
  14. 8.Jaringan tetap lokal, merupakan jaringan telekomunikasi untuk pelayanan dalam lingkup wilayah Kabupaten, terdapat di seluruh Kecamatan
  15. 9.Jaringan tetap Saluran Langsung Jarak Jauh (SLJJ), merupakan jaringan telekomunikasi untuk pelayanan antar daerah di dalam negeri, terdapat di seluruh Kecamatan;
  16. 10.Jaringan tetap Saluran Langsung Internasional (SLI), merupakan jaringan telekomunikasi untuk pelayanan antar negara, terdapat di seluruh Kecamatan;
  17. 11.Jaringan tetap tertutup fiber optik Pemerintah Kabupaten terdapat di seluruh kecamatan.
  18. 12.Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA) di Kecamatan Grabag;
  19. 13.Kawasan pertambangan batu termasuk ada di wilayah Kecamatan Grabag.
  20. 14.Rencana pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE), meliputi: salah satunya ada di Kecamatan Grabag. 2.1.5 Kelompok Sasaran Kelompok sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Grabag meliputi internal Aparatur dan Masyarakat. Seluruh pembiayaan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan di Kecamatan Grabag bersumber dari APBD Kabupaten Purworejo. Untuk menampilkan Rencana Program dan Kegiatan periode Renstra 2025 – 2029 akan disajikan sebagai berikut : 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Dalam mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/Strength, Weakness,Opportunity and Threath). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut : Analisis Lingkungan Internal
52. a.Faktor Kekuatan (Strength)
  1. 1.Sumber Daya Manusia (pegawai) yang mempunyai pendidikan memadai serta semangat untuk belajar terhadap tugas pokok dan fungsinya.
  2. 2.Tersedianya sarana / prasarana dan dan dukungan dana / pembiayaan sangat membantu kelancaran dalam melayani dan memfasilitasi pemerintah Desa dan memperlancar kegiatan di Kecamatan.
  3. 3.Sistem kekeluargaan yang telah terbangun, hubungan koordinasi dan konsultasi yang berjalan baik bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat baik bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.
53. b.Faktor Kelemahan (Weakness) Kurangnya jumlah pegawai di Sekretariat kecamatan yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  1. 1.Perkembangan teknologi informasi tidak diimbangi semangat untuk belajar dari sebagian besar pegawai yang ada.
  2. 2.Belum ada pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan.
  3. 3.Belum tersedia data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam merencanakan pembangunan yang komprehensif dan berkesinambungan.
  4. 4.Belum adanya sumber daya perencana yang berkualitas dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
  5. 5.Pelaksanaan musyawarah pembangunan (musrenbang) masih sekedar formalitas hasilnya belum sesuai yang diusulkan peserta. Analisis Lingkungan Eksternal
54. c.Faktor Peluang (Opportunity)
  1. 1.Kepemimpinan yang punya jangkauan kedepan (Visioner), berkomitmen dan berintegritas menciptakan pembangunan yang berpartisipatif.
  2. 2.Adanya program-program pemerintah di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Grabag
  3. 3.Sistem dan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purworejo yang sudah mulai tertata.
  4. 4.Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
  5. 5.Hubungan yang harmonis dengan instansi yang lain dan juga dengan para pemangku kepentingan.
55. d.Faktor Ancaman (Threat)
  1. 1.Perkembangan tehnologi, berlakunya kawasan Masyarakat Ekonomi Asean / MEA serta tuntutan yang semakin beraneka ragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangn dan hal tersebut harus ditampung, diperhatikan dan dilayani.
  2. 2.Kondisi masyarakat yang tidak sama baik tingkat sosial ekonomi, pendidikan dan hal-hal yang lain berpengaruh terhadap cara pandang pola pikir.
  3. 3.Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan secara partisipatif.
  4. 4.Kebijakan pemerintah yang kurang sosialisasi, akan berakibat bahwa kebijakan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat. 2.2.2 Isu Strategis Selama dekade waktu 5 (lima) tahun kedepan PD Kecamatan Grabag Kecamatan Grabag dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, nasional dan regional dan dunia internasional. Era globalisasi mau tidak mau, siap atau tidak siap sudah di depan mata, oleh sebab itu Perencanaan Pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu – isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemrintahan Kecamatan Grabag menuju good goverance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Kondisi aktual yang menjadi fokus tahun 2026-2029 berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, secara umum isu dan permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :
  5. 1.Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif
  6. 2.Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal
  7. 3.Akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah.
  8. 4.Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan.
  9. 5.Pelayanan publik prima belum merata.
  10. 6.Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif Isu–isu dan permasalahan tersebut diatas perlu penanganan secara Komprehensif. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Grabag sebagai berikut :
  11. 1.Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten.
  12. 2.Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahant. Tabel 2.1 Isu Strategis PD POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi Misinformasi dan disinformasi Transformasi tata kelola Tata kelola pemerintahan yang dinamis Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif Akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan Cyber insecurity Pelayanan publik prima belum merata Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif OPD Kecamatan Grabag menjadi OPD yang mendukung Misi 5 Bupati Purworejo.Tupoksi Kecamatan Grabag dilaksakan untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Kecamatan Grabag sebagai fasilitasi desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Tujuan adalah sesuatu atau apa yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu periode perencanaan. Tujuan Perencanaan Strategis PD Kecamatan Grabag :
  13. 1.Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Sedangkan yang menjadi Sasaran Perencanaan Strategis PD Kecamatan Grabag adalah :
  14. 1.Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi Perangkat Daerah
  15. 2.Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah dan dikemukakan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T 3.1 sebagai berikut : Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Renstra PD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 87,56 88,1 88,20 88,30 88,40 88,50 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 87,56 88,1 88,20 88,30 88,40 88,50 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Renstra 2025-2029 Perangkat Daerah Kecamatan Grabag :
  16. 1.Pengembangan wilayah Kecamatan Grabag dari Berbagai Bidang
  17. 2.Optimalisasi Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Musrenbang Kecamatan.
  18. 3.Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Kecamatan
  19. 4.Pendampingan , Fasilitasi Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Arah Kebijakan Renstra 2025-2029 Perangkat Daerah Kecamatan Grabag :
  20. 1.Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa. Tabel 3.4. Penahapan Renstra PD TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 Menguatkan kualitas layanan kepada masyarakat Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Memantapkan kualitas layanan kepada masyarakat Mewujudkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat Meneguhkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meneguhkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Tabel 3.5. Arah Kebijakan Renstra PD NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Arah Kebijakan RPJMD 2026 Arah Kebijakan RENSTRA 2026 Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2027 Arah Kebijakan RENSTRA 2027 Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2028 Arah Kebijakan RENSTRA 2028 Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2029 Arah Kebijakan RENSTRA 2029 Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2030 Arah Kebijakan RENSTRA 2030 Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan, dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
  21. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
56. a.Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rencana pelaksanaan rutin setiap bulan , dan disesuaikan dengan kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.
57. b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1) Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rencana pelaksanaan rutin setiap bulan pada pembayaran gaji, dan laporan bulanan juga dilakukan setiap bulan .
58. c.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
59. d.Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 1) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
60. e.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
61. f.Administrasi Umum Perangkat Daerah 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5) Penyediaan Bahan/Material 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
62. g.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
63. h.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
64. i.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  1. 2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
65. a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 1) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan. 2) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
66. b.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
  1. 3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
67. a.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
  1. 4.Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum
68. a.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
  1. 5.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
69. a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
  1. 6.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
70. a.Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 4) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 6) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tabel 4.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Penyediaan Bahan/Material Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Mebel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tabel 4.2. Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIFITAS KET. 1 2 3 4 5 6 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi di bidang kesehatan, Fasilitasi di bidang pendidikan, Fasilitasi di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelayanan PATEN, Layanan aduan masyarakat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Fasilitasi intensifikasi PBB PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil desa, Fasilitasi Kecamatan Berdaya PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Fasilitasi keagamaan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Forkopimcam PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Pembinaan adm desa, LKPPD, Evaluasi Perkembangan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi keuangan desa (APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Konferensi Kades dan Sekdes Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pilkades Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Pembinaan BPD Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa 4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah Program Delegasi Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026 Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center) Fasilitasi pemberdayaan perempuan Kecamatan Kecamatan Fasilitasi pemberdayaan perempuan Fasilitasi perlindungan anak Kecamatan Kecamatan Fasilitasi perlindungan anak Fasilitasi penurunan stunting Kecamatan Kecamatan Fasilitasi penurunan stunting Fasilitasi penanggulangan kemiskinan Kecamatan Kecamatan Fasilitasi penanggulangan kemiskinan Fasilitasi pendidikan Kecamatan Kecamatan Fasilitasi pendidikan Fasilitasi perlindungan lansia Kecamatan Kecamatan Fasilitasi perlindungan lansia Fasilitasi pemberdayaan disabilitas Kecamatan Kecamatan Fasilitasi pemberdayaan disabilitas Fasilitasi tenologi tepat guna Kecamatan Kecamatan Fasilitasi tenologi tepat guna Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/ kelurahan Kecamatan Kecamatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/ kelurahan Fasilitasi dan pembinaan UMKM Kecamatan Kecamatan Fasilitasi dan pembinaan UMKM Fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat Kecamatan Kecamatan Fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat Fasilitasi pelestaian lingkungan Kecamatan Kecamatan Fasilitasi pelestaian lingkungan Fasilitasi desa wisata Kecamatan Kecamatan Fasilitasi desa wisata Fasilitasi dan pembinaan PKK Kecamatan Kecamatan Fasilitasi dan pembinaan PKK Fasilitasi dan pembinaan Karang Taruna Kecamatan Kecamatan Fasilitasi dan pembinaan Karang Taruna Fasilitasi BUMDes Kecamatan Kecamatan Fasilitasi BUMDes 4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Indikator Kinerja Perangkat Kecamatan Grabag untuk pencapaian tujuan dan sasaran disajikan pada tabel berikut : Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama PD NO. INDIKATOR SATUA N TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Tujuan dan Sasaran PD 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Angka 87,56 88,1 88,20 88,30 88,40 88,50 Tujuan dan Sasaran PD Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Grabag yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Grabag Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Kecamatan Grabag, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Grabag setiap tahunnya. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi: a) Rencana Strategis Kecamatan Grabag sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Grabag setiap tahun. b) Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. c) Camat Grabag wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat. 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi: a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Grabag dilakukan setiap tahun selama periode renstra. b) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. c) Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI LAMPIRAN XXVII PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra, proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029. Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka dibuatlah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngombol Tahun 2025—2029. Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Ngombol yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngombol yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Ngombol sebagaimana ketentuan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Purworejo, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Ngombol juga mengacu pada dokumen perencanaan diatasnya yaitu RPJPD Kabupaten Purworejo, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, serta RPJM Nasional. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut: Gambar 1.1 Bagan alur dan tata cara penyusunan Renstra Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Ngombol yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purworejo dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ngombol. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ngombol dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
  1. 1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
  9. 9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
  10. 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
  11. 11.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  16. 16.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  17. 17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor
  18. 161.Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B- 278/2024);
  19. 18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  20. 19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
  21. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
  22. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
  23. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
  24. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
  25. 24.Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Purworejo; 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Ngombol Tahun 2025—2029 dimaksudkan agar Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Adapun tujuan disusun Renstra Kecamatan Ngombol Tahun 2025—2029 adalah untuk:
  26. 1.Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025—2029 ke dalam rencana instansional;
  27. 2.Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah 2025—2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja serta kegiatan indikatif SKPD;
  28. 3.Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
  29. 4.Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi. 1.4 Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Ngombol ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngombol sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Purworejo. Sistimatika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2025—2029 adalah sebagai berikut:
71. a.melakukan pembinaan dan pengawasanl terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
72. b.melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
73. c.melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
74. d.pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat Daerah yang urusan pemberdayaan masyarakat. Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
75. a.melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan dan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
76. b.melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
77. c.melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati. Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi:
78. a.melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan;
79. b.melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundang- undangan;
80. c.melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
81. d.melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemetharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
82. a.melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
83. b.melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
84. c.melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
85. a.melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
86. b.melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang kegiatan;
87. c.melakukan evaluasi kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
88. d.melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati. Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan, meliputi:
89. a.melakukan administrasi dan pengawasan tertib desa dan/ atau kelurahan;
90. b.memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi kelurahan;
91. c.melakukan administrasi desa dan/atau pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/ atau lurah;
92. d.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan /atau perangkat kelurahan;
93. e.melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan di tingkat Kecamatan;
94. f.melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat menyelenggarakan fungsi:
95. a.penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
96. b.pengkordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
97. c.pengkoordinasin upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
98. d.pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
99. e.pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
100. f.pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
101. g.pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/ kelurahan;
102. h.pelaksanaan Urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
103. i.pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Camat selain menyelenggarakan fungsi yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Camat dalam menyelenggarakan fungsi dan dalam melaksanakan tugas urusan umum :
104. a.membentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan keanggotaan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan meliputi: Camat sebagai Ketua; pimpinan Kepala Kepolisian Negara Republik di Kecamatan sebagai anggota; dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia, di Kecamatan sebagai Anggota.
105. b.Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang di bahas. 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya yang meliputi segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan meliputi anggaran, tenaga, dan sarana prasarana.
106. a.Sumber Daya Manusia Total Aparatur Spil Negara Kecamatan Ngombol berjumlah 16 orang di Kecamatan Ngombol keadaan Bulan Juli 2025 berjumlah : 16 orang, terdiri dari : ➢ Golongan IV : 4 orang ➢ Golongan III : 4 orang ➢ Golongan II : 7 orang ➢ PPPK : 1 orang
107. a.Menurut jenjang pendidikan terakhir, terdiri atas : • Magister : 4 orang • Sarjana : 4 orang • Sarjana Muda : - orang • SLTA : 7 orang • SLTP : 1 orang
108. b.Sementara menurut jenis kelamin, meliputi : - Laki – laki : 14 orang - Perempuan : 2 orang Melihat data diatas meskipun untuk Kecamatan Ngombol sudah memiliki 16 ASN, namun masih kurang personil diantaranya Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum hanya mempunyai 1 staf dan tidak ada Kepala Seksi, sedangkan Seksi Pembangunan hanya mempunyai 1 Staf ASN. Berikut Bagan Struktur Organisasi Pada Kantor Kecamatan Ngombol: Gambar 2 Bagan Struktur Organisasi PD CAMAT JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKSI PEMERINTAHAN UMUM, KETRENTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SEKSI PEMERINTAHAN DESA SEKSI PEMBANGUNAN SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
109. b.Sumber Daya Anggaran Kecamatan Ngombol Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, telah di alokasikan anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati Purworejo sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025- 2029. 2.1.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat keadaan yang menonjol atau trend yang terjadi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang telah dijalani. Dengan melihat keadaan tersebut dapat diproyeksikan rencana apa yang akan dibuat untuk 5 (lima) tahun kedepan. Pengukuran indikator kinerja kecamatan Ngombol berdasarkan sasaran/target renstra PD 2021-2026 atau Renstra sebelumnya. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan PD mengacu pada hasil kerja periode Renstra sebelumnya . Untuk menjelaskan kinerja pelayanan perangkat daerah, maka kami sajikan Tabel 2.1 dibawah ini Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) - - - 84,20 85,4 85,5 85,6 86,25 86,5 84,30 86,22 85,76 86,14 - - 100,1 101 100,3 100,6 - - 2 Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) - - - 84,20 85,4 85,5 85,6 86,25 86,5 84,30 86,22 85,76 86,14 - - 100,1 101 100,3 100,6 - - 3 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% 100% - - 4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% 100% - - 5 Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% 100% - - 6 Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% 100% - - 7 Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% 100% - - 8 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% 100% - - Melihat tabel diatas Kecamatan Ngombol menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan yang sangat baik dan konsisten pada tahun-tahun terakhir. Hal ini tercermin dari berbagai indikator seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terus meningkat dan mencapai target penuh, persentase pelayanan sesuai standar yang stabil di angka 100%, serta nilai akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang terus membaik. Realisasi Program seperti Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mencapai target 100%. Secara keseluruhan, Kecamatan Ngombol telah berhasil mencapai hampir seluruh target yang ditetapkan dalam rencana strategis, dengan rasio capaian tahun ke tahun yang menunjukkan tren positif dan stabil. a) Faktor Pendorong : Antisipasi dan dukungan terhadap penghambat terwujudnya pelayanan sebagaimana diatas:
110. a.Mengupayakan kerjasama dengan dinas instansi terkait dengan lembaga pendidikan, kesehatan dan agama untuk meningkatkan kualitas kualitas pelayanan dan potensi;
111. b.Pengembangan Potensi di Wilayah Kecamatan Ngombol;
112. c.Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan Kecamatan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan mulai dari Desa hingga Perangkat Daerah yakni dalam Musrenbang;
113. d.Memfasilitasi dan mengupayakan pemenuhan sarana prasarana wilayah, peningkatan perekonomian rakyat sesuai dengan potensi masyarakat. b) Faktor Penghambat Faktor – faktor penghambat dalam meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Ngombol sebagai berikut : 1) Kurang berkembangnya pemantapan wilayah di berbagai bidang seperti lingkungan, pendidikan dan pembangunan infrastruktur yang masuk dalam usulan Musrenbang. 2) Kurang maksimalnya prasarana penunjang pelaksanaan tugas kegiatan pemerintahan sehingga berdampak tidak optimalnya dalam pelayanan. 3) Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pemerintah kecamatan sehingga memerlukan langkah-langkah efisiensi walaupun dananya terbatas dan dengan efektifitas penggunaan dananya diharapkan dapat bekerja lebih optimal. 4) Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan tenaga fungsional yang ada karena purna tugas/pindah tugas, sehingga beban pekerjaan tertumpu pada seseorang saja (selain tugas pokok juga). Tabel 2.2 Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamtan Ngombol Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) KECAMATAN 3.248.338.13 6,00 2.730.492.3 23 ,00 2.645.389.3 83,00 2.718.366.8 52,00 3.125.614.813, 00 2.595.365.31 9 ,00 2.586.155.54 4,00 2.497.202.7 23,00 - 96,22 95,05 97,76 91,86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA 2.772.475.13 6,00 2.385.495.2 23,00 2.303.457.2 83,00 2.366.975.5 52,00 - - 2.611.951.813, 00 2.261.068.21 9,00 2.256.248.54 4,00 2.119.531.4 23,00 - - 95.94 94.78 97,95 90,66 - - Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.236.000,00 6.236.000,0 0 25.258.668, 00 28.866.400, 00 - - 6.236.000,00 6.236.000,00 23.190.268,0 0 20.322.960, 00 - - 100,00 100,00 91,81 70,40 - - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.362.000,00 3.825.500,0 0 21.523.268, 00 25.507.400, 00 - - 4.362.000,00 3.825.500,00 20.853.068,0 0 16.963.960, 00 - - 100,00 100,00 96,89 66,51 - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD - 400.000,00 400.000,00 - - - - 400.000,00 400.000,00 - - - 100,00 100,00 - - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD - 218.000,00 218.000,00 - - - - 218.000,00 218.000,00 - - - 100,00 100,00 - - - Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD - 400.000,00 400.000,00 511.000,00 511.000,00 511.000,00 511.000,00 511.000,04 511.000,05 511.000,00 - - - 100,00 0,00 100 - - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD - 352.000,00 352.000,00 - - - - 352.000,00 352.000,00 - - - 100,00 100,00 - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - 300.000,00 300.000,00 2.000.000,0 0 2.000.000,0 0 2.000.000,0 0 2.000.000,00 2.000.000,04 2.000.000,05 2.000.000,0 0 - - - 100,00 100,00 100 - - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.874.000,00 1.200.000,0 0 2.061.400,0 0 848.000,00 - - 1.874.000,00 1.200.000,00 1.063.200,00 848.000,00 - - 100,00 100,00 51,58 100 - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.197.087.83 6,00 2.083.948.4 89,00 1.804.734.8 11,00 2.044.376.1 30,00 - - 2.092.598.329, 00 1.967.931.28 5,00 1.777.185.18 2,00 1.837.598.1 15,00 - - 95,24 94,43 98,47 89,89 - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.193.241.83 6,00 2.079.640.4 89,00 1.800.426.8 11,00 2.038.256.9 30,00 - - 2.088.752.329,0 0 2.088.752.329 ,00 1.775.004.182 ,00 1.832.326.9 15,00 - - 95,24 94,42 98,59 89,90 - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - 2.808.000,0 0 2.808.000,0 0 2.568.000,0 0 - - - 2.808.000,00 806.000,00 2.144.000,0 0 - - 100,00 28,7 83,49 - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kuangangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD 3.846.000,00 1.500.000,0 0 1.500.000,0 0 3.551.200,0 0 - - 3.846.000,00 1.500.000,00 1.375.000,00 3.127.200,0 0 - - 100.00 100.00 91,67 88,06 - - Administrasi Umum Perangkat Daerah 30.729.000,0 0 94.755.800, 00 87.377.200, 00 103.930.10 0 103.930.10 1 103.930.10 2 103.930.103 103.930.104 103.930.105 103.930.10 0 - - 103.930. 109 103.930.1 10 103.930.1 11 100 - - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor - 2.742.000,0 0 2.738.500,0 0 1.552.500,0 0 - - - 2.742.000,00 2.738.500,00 1.552.500,0 0 - - - 100,00 100,00 100 - - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 4.425.600,0 0 4.426.100,0 0 4.646.200,0 0 - - - 4.425.600,00 4.426.100,00 4.646.200,0 0 - - - 100,00 100,00 100 - - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - 21.873.600, 00 20.088.600, 00 17.085.600, 00 - - - 19.110.000,00 16.249.600,00 17.085.600, 00 - - - 87,37 80,89 100 - - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 12.130.800, 00 11.780.000, 00 13.965.000, 00 - - - 12.130.800,00 10.660.500,00 13.965.000, 00 - - - 100,00 90,5 100 - - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 1.257.000,0 0 - - - - - - - - - - - Penyediaan Bahan/Material - 14.529.800, 00 13.540.000, 00 13.501.300, 00 - - - 1.257.000,00 - 13.501.300, 00 - - - 100,00 100 - - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.729.000,0 0 37.797.000, 00 34.804.000, 00 53.179.500, 00 - - 30.729.000,00 37.742.000,00 34.341.000,00 53.179.500, 00 - - 100.00 99.85 98,67 100 - - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 35.445.000, 00 255.122.50 0,00 26.659.000, 00 - - - 35.076.000,0 0 254.300.000, 00 26.280.000, 00 - - - 98,96 99,68 98,58 - - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 35.445.000, 00 255.122.500 ,00 26.659.000, 00 - - - 35.076.000,00 254.300.000,0 0 26.280.000, 00 - - - 98,96 99,68 98,58 - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 69.761.700,0 0 55.785.562, 00 49.157.104, 00 57.453.922, 00 - - 67.283.302,00 50.565.254,0 0 48.960.144,0 0 51.990.248, 00 - - 96.44 90.64 99,6 90,49 - - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19.047.000,0 0 - - - - - 19.047.000,00 - - 100,00 - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 16.948.516,0 0 19.955.562, 00 15.120.000, 00 23.221.522, 00 - - 14.470.118,00 14.744.507,00 14.923.040,00 17.775.968, 00 - - 85.38 73.89 98,7 76,55 - - Penyediaan Jasa Layanan Umum kantor 33.766.184,0 0 35.830.000, 00 34.037.104, 00 34.232.400, 00 - - 33.766.184,00 35.820.747,00 34.037.104,00 34.214.280, 00 - - 100.00 99.97 100 99,95 - - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 418.660.000, 00 108.860.87 2,00 81.807.000, 00 105.690.00 0,00 - - 415.104.582,00 108.858.980, 00 70.787.250,0 0 105.690.00 0,00 - - 99.15 99.99 86,53 100,00 - - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 41.900.000,0 0 - 10.429.000, 00 34.880.000, 00 - - 41.784.000,00 - 3.184.250,00 34.880.000, 00 - - 99.72 30,53 100,00 - - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. - 47.640.872, 00 22.152.000, 00 23.700.000, 00 - - - 47.638.980,00 22.152.000,00 23.700.000, 00 - - - 99.99 100 100,00 - - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 11.977.000, 00 14.568.000, 00 11.440.000, 00 - - - 11.977.000,00 12.103.000,00 11.440.000, 00 - - 100,00 83,08 100,00 - - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 373.868.000, 00 44.968.000, 00 30.368.000, 00 32.010.000, 00 - - 370.428.582,00 44.968.000,00 30.368.000,00 32.010.000, 00 - - 99,01 100,00 100,00 100,00 - - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.892.000,00 4.275.000,0 0 4.290.000,0 0 3.660.000,0 0 - - 2.892.000,00 4.275.000,00 2.980.000,00 3.660.000,0 0 - - 100.00 100 69,46 100,00 - - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 223.007.000, 00 29.887.000, 00 26.163.600, 00 27.727.800, 00 - - 213.407.000,00 29.887.000,0 0 23.880.800,0 0 27.727.800, 00 - - 95.70 100 91,27 100,00 - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan 221.375.000, 00 10.462.000, 00 11.451.400, 00 12.830.000, 00 - - 213.407.000,00 10.462.000,0 0 10.511.400,0 0 12.830.000, 00 - - 95,70 100,00 91,79 100,00 - - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait - 5.776.000,0 0 11.451.400, 00 - - - 5.776.000,00 10.511.400,00 - - - - 100,00 91,79 - - - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan 221.375.000, 00 4.686.000,0 0 0,00 12.830.000, 00 - - 211.775.000,00 4.686.000,00 0,00 12.830.000, 00 - - 95.66 100 100 100,00 - - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 1.632.000,00 4.376.000,0 0 6.203.400,0 0 8.919.800,0 0 - - 1.632.000,00 4.376.000,00 4.860.600,00 8.919.800,0 0 - - 100,00 100,00 78,35 100,00 - - Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan - 1.512.000,0 0 3.101.600,0 0 3.218.000,0 0 - - 1.512.000,00 2.316.400,00 3.218.000,0 0 - - 100,00 74,68 100,00 - - Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.632.000,00 2.864.000,0 0 3.101.800,0 0 5.701.800,0 0 - - 1.632.000,00 2.864.000,00 2.544.200,00 5.701.800,0 0 - - 100.00 100 82,02 100,00 - - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum - 11.542.000, 00 4.275.000,0 0 5.978.000,0 0 - - - 11.542.000,0 0 4.275.000,00 5.978.000,0 0 - - 100,00 100,00 100,00 - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkai dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum - 11.542.000, 00 4.275.000,0 0 5.978.000,0 0 5.978.000,0 0 5.978.000,0 0 5.978.000,00 5.978.000,00 5.978.000,00 5.978.000,0 0 - - 100,00 100,00 100,00 - - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - 3.507.000,0 0 4.233.800,0 0 - - - - 3.507.000,00 4.233.800,00 - - - 100 100,00 - - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kemwenangan lain yang dilimpahkan - 3.507.000,0 0 4.233.800,0 0 - - - - 3.507.000,00 4.233.800,00 - - - 100,00 100,00 - - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.900.000,00 89.168.100, 00 84.017.900, 00 136.158.70 0,00 - - 3.900.000,00 85.468.100,0 0 81.453.700,0 0 136.158.70 0,00 - - 100,00 100,00 96,95 100,00 - - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 3.900.000,00 89.168.100, 00 84.017.900, 00 136.158.70 0,00 - - 3.900.000,00 85.468.100,0 0 81.453.700,0 0 136.158.70 0,00 - - 100,00 95,85 96,95 100,00 - - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - - 15.752.000, 00 19.308.000, 00 - - - - 15.752.000,00 19.308.000, 00 - - 100 100,00 - - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3.900.000,00 89.168.100, 00 68.265.900, 00 116.850.700 ,00 - - 3.900.000,00 85.468.100,00 65.701.700,00 116.850.700 ,00 - - 100.00 95.85 96,24 100,00 - - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 50.000.000,0 0 4.546.800,0 0 10.215.000, 00 28.141.600, 00 - - 50.000.000,00 4.546.800,00 9.600.000,00 28.141.600, 00 - - 100,00 100,00 93,98 100,00 - - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 50.000.000,0 0 4.546.800,0 0 10.215.000, 00 28.141.600, 00 - - 50.000.000,00 4.546.800,00 9.600.000,00 28.141.600, 00 - - 100,00 100,00 93,98 100,00 - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 50.000.000,0 0 4.546.800,0 0 10.215.000, 00 17.702.000, 00 - - 50.000.000,00 4.546.800,00 9.600.000,00 17.702.000, 00 - - 100,00 100,00 93,98 100,00 - - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh - - - 10.439.600, 00 - - - - - 10.439.600, 00 - - 100,00 - - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - 10.397.600, 00 37.476.500, 00 52.991.200, 00 - - - 10.397.600,0 0 37.101.500,0 0 52.991.200, 00 - - 100,00 99 100,00 - - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - 10.397.600, 00 37.476.500, 00 52.991.200, 00 - - - 10.397.600,0 0 37.101.500,0 0 52.991.200, 00 - - 100,00 99 100,00 - - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional - 5.192.000,0 0 - 5.985.000,0 0 - - - 5.192.000,00 - 5.985.000,0 0 - - 100,00 100,00 - - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan - 5.205.600,0 0 37.476.500, 00 36.432.000, 00 - - - 5.205.600,00 37.101.500,00 36.432.000 - - 100,00 99 100,00 - - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 248.956.000, 00 210.997.60 0,00 184.059.10 0,00 106.372.00 0,00 - - 246.356.000,00 203.997.600, 00 177.871.000, 00 106.372.00 0,00 - - 98.96 96.98 96,64 100,00 - - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 248.956.000, 00 210.997.60 0,00 184.059.10 0,00 106.372.00 0,00 - - 246.356.000,00 203.997.600, 00 177.871.000, 00 106.372.00 0,00 - - 98,96 96,98 96,64 100,00 - - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan - 38.039.000, 00 7.742.800,0 0 6.540.000,0 0 - - - 38.039.000,00 7.742.800,00 6.540.000,0 0 - - 100,00 100 100,00 - - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Peraturan Kepala Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - 8.379.000,0 0 3.821.800,0 0 5.098.000,0 0 - - - 8.379.000,00 3.821.800,00 5.098.000,0 0 - - 100,00 100,00 100,00 - - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa - 44.651.000, 00 27.806.800, 00 18.850.000, 00 - - - 44.651.000,00 27.306.800,00 18.850.000, 00 - - 100,00 98,2 100,00 - - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa - 112.166.600 ,00 108.943.500 ,00 61.880.000, 00 - - - 105.166.600,0 0 103.255.400,0 0 61.880.000, 00 - - 93,76 94,78 100,00 - - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa - 25.880.200, 00 - - - 25.880.200,00 - - 100 - - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa - 2.952.000,0 0 3.133.00000 6.970.000,0 0 - - - 2.952.000,00 3.133.000,00 6.970.000,0 0 - - 100,00 100,00 100,00 - - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa - 4.810.000,0 0 2.488.000,0 0 2.854.000,0 0 - - - 4.810.000,00 2.488.000,00 2.854.000,0 0 - - 100,00 100,00 100,00 - - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif - - 4.243.000,0 0 4.180.000,0 0 - - - - 4.243.000,00 4.180.000,0 0 - - 98.6 100,00 - - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 45.422.400,0 0 - - - - - 45.422.400,00 - - - - - 100 - - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 17.504.000,0 0 - - - - - 17.504.000,00 - - - - - 100 - - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 186.029.600, 00 186.029.600 ,00 - - - - 183.429.600,00 183.429.600,0 0 - - - - 98.6 98.6 - - Tabel 2.2 menampilkan data anggaran dan realisasi Kecamatan Ngombol tahun 2021 hingga 2024. Secara umum anggaran antara Tahun 2021 – 2024 setiap tahun mengalami kenaikan, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, dan konsisten di atas 91%. Secara keseluruhan, Kecamatan Ngombol menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi beberapa program yang perlu dicermati dalam perencanaan ke depan. Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 – 2024 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Keterangan 2021 2022 2023 2024 1 Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 84,30 86,22 85,76 86,14 2 Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 84,30 86,22 85,76 86,14 3 Nilai SAKIP Perangkat Daerah 4 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 81,25 85,5 83,27 85,97 5 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100% 100% 100% 100% 6 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100% 100% 100% 100% 7 Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan 100% 100% 100% 100% 8 Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100% 100% 100% 100% 9 Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100% 100% 100% 100% No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Keterangan 2021 2022 2023 2024 10 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 100% 100% 100% Dilihat dari tabel 2.1, bahwa target dan realisasi Tahun 2021 – 2024 hampir secara keseluruhan tercapai 100 %, untuk yang belum 100 % dikarenakan Tahun 2025 masih berjalan sampai Bulan Juli, dan diperkirakan sampai akhir tahun akan teralisasi dan tercapai. 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Ngombol sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Purworejo, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain : 1) Tuntutan dan harapan warga masyarakat terhadap perwujudan Good Government merupakan peluang pada Kecamatan Ngombol untuk selalu meningkatkan kinerja. 2) Kepedulian dan kebersamaan pihak swasta dalam mendukung program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan. 3) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 4) Para penyelenggara Pemerintah Desa belum secara optimal memahami regulasi tentang pemerintahan desa yang cenderung berubah. 5) Adanya tambahan penghasilan meningkatkan kinerja sumberdaya pegawai. 6) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana maupun pengembangan potensi alam Potensi permasalahan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi serta identifikasinya dapat diuraikan menurut urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu – isu dan permasalahan berikut perlu penanganan secara komprehensif. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngombol sebagai berikut :

1.Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur Kecamatan;
2.Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
3.Kebutuhan akan sistem informasi yang terintegrasi antar instansi terkait.
4.Perlu adanya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pelayanan internal.
5.Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Ngombol. 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak- pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. 1) Berikut beberapa kelompok sasaran yang biasanya diperhatikan: Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu. 2) Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk. 3) Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar. 4) Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja. 5) Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. 6) Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber- sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus. Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkahlangkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis. Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan- permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ngombol dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo yang teridentifikasi adalah sebagai berikut: Tabel 2.4 Isu strategis Perangkat Daerah POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi Misinformasi dan disinformasi Transformasi tata kelola Tata kelola pemerintahan yang dinamis Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang Belum Baik Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan IndonesiaPeningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan Cyber insecurity Pelayanan publik prima belum merata Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoralBelum Optimalnya Implementasi Kualitas Kebijakan visi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah “ Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, Dan Inovatif (Purworejo Berseri) “. Guna mencapai visi tersebut langkah-langkah strategis atau upaya yang dilakukan dalam 5 tahun kedepan yang dituangkan dalam misi sebagai berikut:
1.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera
2.Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah
3.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
4.Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ketahanan pangan
5.Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi
6.Untuk mewujudkan tujuan daerah “Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif’ maka Kecamatan Ngombol dirumuskan dengan visi Ke-5 yakni: ”Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi” Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Ngombol Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Purworejo dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan Kecamatan Ngombol menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah . Tujuan tersebut selaras dengan Misi 5 RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, yaitu: “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngombol, dalam hal ini Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Purworejo dapat tercapai. Secara rinci tujuan dan sasaran Kecamatan Ngombol sebagai berikut : Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Ngombol NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 86,25 86,50 86,54 86,58 86,62 86,66 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 86,25 86,50 86,54 86,58 86,62 86,66 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi. Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Ngombol. Penahapan Renstra Kecamatan Ngombol dapat disajikan seperti tabel di bawah. Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Ngombol TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 Menguatkan kualitas layanan kepada masyarakat Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Memantapkan kualitas layanan kepada masyarakat Mewujudkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat Meneguhkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meneguhkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Purworejo, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Purworejo. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Purworejo secara efektif dan berkelanjutan. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo tercantum pada Tabel 3.3 Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Ngombol NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Arah Kebijakan RPJMD 2026 Arah Kebijakan RENSTRA 2026 Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana Desa, Pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa, Fasilitasi pengelolaan batas desa, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2027 Arah Kebijakan RENSTRA 2027 Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana, Pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa, Fasilitasi pengelolaan batas desa, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. Arah Kebijakan RPJMD 2028 Arah Kebijakan RENSTRA 2028 Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana desa, Pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa, Fasilitasi pengelolaan batas desa, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2029 Arah Kebijakan RENSTRA 2029 Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana desa, Pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa, Fasilitasi pengelolaan batas desa, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. Arah Kebijakan RPJMD 2030 Arah Kebijakan RENSTRA 2030 Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana desa, Pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa, Fasilitasi pengelolaan batas desa, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Ngombol Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Ngombol ditentukanlah program, dan kegiatan dan subkegiatan yang dimiliki Kecamatan Ngombol adalah sebagai berikut :
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan internal berjalan dengan baik. Adapaun kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

a.Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1) Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
c.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
d.Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat 1) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
e.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
f.Administrasi Umum Perangkat Daerah 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5) Penyediaan Bahan/Material 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
g.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3) Pengadaan Mebel 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
h.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik 2) Penyediaan Pelayanan Umum Kantor
i.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3) Pemeliharaan Mebel 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. 2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD), berikut kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Ngombol :
a.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
b.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 1) Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 2) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 3) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
c.Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum 1) Koordinasi/sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum
d.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
1. 3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Untuk meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan dampak inisiatif pemberdayaan masyarakat di seluruh wilayah Kecamatan Ngombol selain itu tujuan program ini adalah mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, sehingga program sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal selain itu juga, memampukan masyarakat untuk mengelola sumber daya secara mandiri dan mengembangkan lembaga masyarakat yang terorganisir dan produktif, serta mendukung usaha ekonomi seperti UMKM untuk memperkuat perekonomian lokal Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan diantaranya yakni:
a.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1. 4.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan masyarakat dan menjadi fondasi untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, aman, dan mendukung kesejahteraan masyarakat serta Kamtibum memfasilitasi sinergi antara pemerintah kecamatan, polisi, TNI, dan organisasi masyarakat untuk menangani isu-isu ketentraman secara efektif dan Mendukung ketertiban, keamanan, dan kondusivitas wilayah melalui koordinasi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat , Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan diantaranya :
a.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
1. 1.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. 2.Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
b.Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1. 1.Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. 5.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tujuannya untuk memastikan sinergi antara pemerintah kecamatan, desa/kelurahan, dan instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 3) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
1. 6.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintahan desa, Adapun kegaitan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan 5 tahun kedepan sebagai berikut:
a.Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; 2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa; 3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa; 4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa; 5) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; 6) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa; 7) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 8) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Ngombol merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Ngombol juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Ngombol serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Ngombol dijelaskan pada tabel dibawah ini: Tabel 4.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Ngombol NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Penyediaan Bahan/Material Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Mebel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Mebel yang Dipelihara Pemeliharaan Mebel Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tersusunnya Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Hasil Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Jumlah Dokumen Koordinasi/sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum Koordinasi/sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa yang menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa tepat waktu Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Tabel 4.2 Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIFITAS KET. 1 2 3 4 5 6 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Monitoring Pembangunan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rakor kegiatan pelayanan kepada masyarakat Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi di bidang kesehatan, Fasilitasi di bidang pendidikan, Fasilitasi di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelayanan PATEN, Layanan aduan masyarakat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Fasilitasi intensifikasi PBB PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIFITAS KET. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil desa, Fasilitasi Kecamatan Berdaya PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Fasilitasi keagamaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIFITAS KET. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Monitoring dan Evaluasi Penegakan Perda PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Forkopimcam PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIFITAS KET. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Pembinaan adm desa, LKPPD, Evaluasi Perkembangan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi keuangan desa (APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Konferensi Kades dan Sekdes Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pilkades Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Pembinaan BPD Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif RPJMDes, RKPDes, RPJM Pro Aksi 4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah Dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, provinsi, dan kegiatan unggulan daerah, Kecamatan Ngombol mengimplementasikan program Pembentukan Kecamatan Berdaya. Program ini menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi bagi kelompok difabel, perempuan, pelaku ekonomi kreatif, serta pengembangan sport center. Sejalan dengan agenda nasional, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata pada upaya penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan, penguatan pendidikan, serta perlindungan kelompok rentan seperti anak, perempuan, dan lansia. Dukungan ini diwujudkan melalui fasilitasi langsung, koordinasi lintas sektor, serta penguatan kapasitas masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan. Pada tataran Kabupaten, Kecamatan Ngombol berperan aktif dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta pelestarian lingkungan. Melalui koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan, Kecamatan Ngombol berupaya mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan daya saing wilayah. Dengan berbagai kegiatan tersebut, Kecamatan Ngombol berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan kolaboratif, sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.4 Dukungan Program Delegasi dan Aktivitas Kecamatan No Program Delegasi Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center) Fasilitasi pemberdayaan perempuan Kecamatan Kecamatan Fasilitasi perlindungan anak Kecamatan Kecamatan Fasilitasi penurunan stunting Kecamatan Kecamatan Fasilitasi penanggulangan kemiskinan Kecamatan Kecamatan Fasilitasi pendidikan Kecamatan Kecamatan Fasilitasi perlindungan lansia Kecamatan Kecamatan Fasilitasi pemberdayaan disabilitas Kecamatan Kecamatan Fasilitasi tenologi tepat guna Kecamatan Kecamatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/ kelurahan Kecamatan Kecamatan Fasilitasi dan pembinaan UMKM Kecamatan Kecamatan Fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat Kecamatan Kecamatan Fasilitasi pelestaian lingkungan Kecamatan Kecamatan Fasilitasi desa wisata Kecamatan Kecamatan Fasilitasi dan pembinaan PKK Kecamatan Kecamatan Fasilitasi dan pembinaan Karang Taruna Kecamatan Kecamatan Fasilitasi BUMDes Kecamatan Kecamatan 4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngombolsebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini: Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngombol NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Angka 86,25 86,50 86,54 86,58 86,62 86,66 Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Ngombol sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini: Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) IUP SPM Permendagri No. 18 Tahun 2020 Mandatory lain Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Ngombol yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Ngombol Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Kecamatan Ngombol, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngombol setiap tahunnya. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:
1. a.Rencana Strategis Kecamatan Ngombol sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Ngombol setiap tahun.
2. b.Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
3. c.Camat Ngombol wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat. 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:
4. a.Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Ngombol dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
5. b.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025- 2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
6. c.Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. BUPATI PURWOREJO, YULI HASTUTI LAMPIRAN XXVIII PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan OPD Kecamatan Purwodadi menyusun Renstra Perangkat Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Purworejo. Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) PD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja PD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah mempertimbangkan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Kecamatan Purwodadi serta ancaman dan peluang yang mempengaruhi Kecamatan Purwodadi. Penyusunan Renstra Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2030. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra PD. Kegiatan yang dilaksanakan dibagi dalam beberapa tahapan/langkah sebagai berikut :
7. a.Tahapan persiapan Penyusunan Renstra, melakukan kegiatan antara lain : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi pendukung Renstra.
8. b.Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra PD.
9. c.Tahapan penetapan Renstra PD. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Purwodadi selaku Kepala PD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Purworejo. Sebagai bagian dari dokumen perencanaan hierarki Rencana Strategis PD harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo dan merupakan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena itu Renstra Kecamatan Purwodadi Tahun 2025-2030 merupakan bagian yang terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Purworejo untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Tahun 2025- 2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:
  1. 1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
  9. 9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
  10. 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
  11. 11.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  16. 16.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  17. 17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
  18. 18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  19. 19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
  20. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
  21. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
  22. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
  23. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
  24. 24.Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo; 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :
  25. 1.Maksud
10. a.Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program /kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemsyarakatan.
11. b.Memberikan gambaran rencana program untuk lima tahun ke depan (2025-2029) yang terukur dan terarah dalam melaksanakan dan mencapai tujuan dan sasaran yang lebih baik sekaligus menjadi acuan bagi Kecamatan Purwodadi untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Purworejo.
12. c.Menjabarkan visi misi RPJMD
  1. 2.Tujuan
13. a.Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan sekala prioritas pada kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
14. b.Sebagai bahan pengendalian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat.
15. c.Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.
16. d.Terwujudnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Purwodadi sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terkendali. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rrencana Strategis (Renstra) Tahun 2025- 2029 Kecamatan Purwodadi sebagai berikut:
  1. 1.Camat
  2. 2.Sekretariat, membawahi
17. a.Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
18. b.Subbagian Umum Dan Kepegawaian
  1. 3.Seksi Pemerintahan Desa
  2. 4.Seksi Pembangunan
  3. 5.Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum
  4. 6.Seksi Pemberdayaan Masyarakat
  5. 7.Jabatan Fungsional Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi PD Dalam pelaksanaan pelayanan, Kecamatan Purwodadi memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi dan sub bagian.
  6. 1.Camat mempunyai tugas pokok:
19. a.menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
20. b.mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
21. c.mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
22. d.mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
23. e.mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
24. f.mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
25. g.membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
26. h.melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
27. i.melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
  1. 2.Selain melaksanakan tugas, camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  2. 3.Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan. Tugas Camat dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum yaitu membentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Susunan pimpinan dan anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan adalah sebagai berikut:
(1)Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud diketuai oleh Camat;
(2)Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan;
(3)Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas. Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:
1. a.mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
2. b.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
3. c.melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
4. d.melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. e.melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat. Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
6. a.melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
7. b.melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
8. c.melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati. Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati meliputi:
9. a.melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
10. b.melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. c.melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi:
12. a.melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
13. b.melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
14. c.melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan meliputi:
15. a.melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
16. b.melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
17. c.melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
18. d.melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati. Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa meliputi:
19. a.melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan;
20. b.memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan atau Kelurahan;
21. c.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan atau Lurah;
22. d.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan atau Kelurahan;
23. e.melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
24. f.melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati. Camat Camat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Kecamatan Sekretariat
(1)Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
(2)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi program dan keuangan serta umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian menyiapkan perumusan kebijakan teknis;
2. b.pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
3. c.pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
4. d.pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian;
5. e.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat tugas dan sesuai dengan fungsi. Sekretariat Kecamatan, membawahkan:
6. a.Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
7. b.Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang program dan keuangan, yang meliputi:
8. a.merencanakan, menganggarkan, dan mengevaluasi kinerja;
9. b.melaksanakan pengadministrasian keuangan;
10. c.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi:
11. a.melaksanakan pengadministrasian barang milik daerah pada lingkungan kecamatan;
12. b.melaksanakan pengadministrasian umum pada lingkungan kecamatan;
13. c.melaksanakan pengadaan barang milik daerah;
14. d.melaksanakan penyediaaan jasa penunjang;
15. e.melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
16. f.melaksanakan pengadministrasian kepegawaian pada lingkungan kecamatan; dan
17. g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai sesuai tugas dan jabatannya. Seksi Pemerintahan Desa Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan desa , yang meliputi:
18. a.melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
19. b.melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
20. c.melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
21. d.melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
22. e.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
23. f.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
24. g.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
25. h.melaksanakan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
26. i.melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
27. j.melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
28. k.melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
29. l.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
30. m.melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
31. n.melaksanakan fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
32. o.melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
33. p.melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
34. q.melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
35. r.melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
36. s.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannya. Seksi Pembangunan Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pembangunan, yang meliputi:
37. a.Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang meliputi:
  1. 1.Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  2. 2.Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan pekerjaan umum di wilayah Kecamatan;
  3. 3.Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
38. b.Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang meliputi:
  1. 1.Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
  2. 2.Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.
39. c.Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang meliputi:
  1. 1.pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
  2. 2.pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
  3. 3.pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat;
  4. 4.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya. Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang meliputi:
40. a.melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi;
  1. 1.Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan;
  2. 2.Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan;
41. b.melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang meliputi koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di wilayah kecamatan;
42. c.menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, yang meliputi:
  1. 1.Pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan;
  2. 2.Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. 3.Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
  4. 4.Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  5. 5.Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  6. 6.Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. 7.Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
  8. 8.Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
43. d.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
44. a.melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang meliputi:
  1. 1.Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
  2. 2.Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
45. b.melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang meliputi;
  1. 1.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
  2. 2.Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
  3. 3.Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
46. c.mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan kelurahan bagi Kecamatan yang memiliki Kelurahan diwilayahnya;
47. d.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya. 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Pegawai Kecamatan dan Sekretaris Desa PNS berdasarkan Golongan, Jabatan / Eselonering dan Pendidikan sebanyak 14 pegawai Kecamatan ASN ditambah dengan 3 orang tenaga kontrak. Adapun rincian pegawai berdasarkan golongan kepangkatan yaitu :
48. a.Berdasarkan Golongan : • Golongan IV : 2 orang • Golongan III : 6 orang • Golongan II : 5 orang • PPPK Golongan VII : 1 orang ---------------------------------------------- Jumlah : 14 orang
49. b.Berdasarkan Jabatan / Eselonering : • Eselon III/A : 1 orang • Eselon III/B : 1 orang • Eselon IV/A : 4 orang • Eselon IV/B : 1 orang
50. c.Berdasarkan Pendidikan : • Sarjana Strata 2 : 1 orang • Sarjana Strata 1 : 5 orang • Diploma : 2 orang • SMU/Sederajat : 6 orang Kepemilikan Aset BMD tahun 2025 : KIB A : Tanah Luas tanah , bangunan Kecamatan Purwodadi : 35.588 KIB B : Peralatan dan Mesin Jumlah aset : Genset : 1 unit Mobil dinas : 1 unit Motor dinas : 8 unit AC : 2 unit PC unit : 6 unit Laptop : 8 unit Netbook : 2 unit Printer : 8 unit Televisi : 2 unit Lemari besi : 2 unit Rak Besi : 5 unit Filling besi : 7 unit Lemari Kaca : 1 unit Lemari Kayu : 6 unit Rak Kayu : 3 unit Kursi kayu / kerja : 16 unit Zice : 4 unit Meja Rapat : 6 unit Meja tulis : 30 unit KIB C : Gedung dan Bangunan Luas tanah kantor dan bangunan Kecamatan Purwodadi adalah 426 m2, dan memiliki 1 rumah dinas. KIB D : Jalan, irigasi dan Jaringan Jaringan distribusi lain – lain (instalasi listrik) : 1 paket 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Purwodadi No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 1 Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 87.70 88.00 88.30 88.50 89.00 89.50 85.25 86.06 90.31 91.94 1.03 1.02 0.98 0.96 2 Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 87.70 88.00 88.30 88.50 89.00 89.50 85.25 86.06 90.31 91.94 1.03 1.02 0.98 0.96 3 Program : Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 4 Program : Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5 Program : Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 6 Program : Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 7 Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 8 Program : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Purwodadi Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 202 5 202 6 2021 2022 2023 2024 202 5 202 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A 2.571.115.719 2.665.759.249 2.810.663.088 2.197.657.211 2.121.042.480 3.058.083. 010 2.440.146.7 17 2.493.332.55 7 2.470.979.05 4 2.167.962. 069 95% 94% 88% 99% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.955.000 26.508.468 11.625.000 5.750.000 6.200.000 750.000 18.890.792 26.375.592 8.875.000 5.750.000 100% 99% 76% 100% Penyusunan Dokumen Perencanaan Penrangkat Daerah 13.721.000 19.338.468 3.625.000 1.250.000 500.000 375.000 13.718.792 19.205.592 3.000.000 1.250.000 100% 99% 83% 100% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 500.000 500.000 750.000 125.000 500.000 250.000 750.000 100% 50% 100% Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA- SKPD 510.000 750.000 750.000 125.000 510.000 750.000 750.000 100% 100% 100% Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 500.000 500.000 750.000 125.000 500.000 - 750.000 100% 0% 100% Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 500.000 1.125.000 750.000 125.000 500.000 625.000 750.000 100% 56% 100% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kenerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.000.000 2.500.000 750.000 250.000 2.000.000 2.125.000 750.000 100% 85% 100% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.234.000 3.160.000 2.625.000 750.000 250.000 250.000 5.172.000 3.160.000 2.125.000 750.000 99% 100% 81% 100% Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 123gdfgdfgdfgdfgd fgdddf 123gdfgdfgdfgdfgd fgdddf 123gdfgdfgdfgdfg dfgddd 123gdfgdfgdfgdfg ddfgdd 123gdfgdfgdfgdfg dfdgdd 125.000 sdfsdfsdfsfs ddfa sdfsdfsdfsfs ddfa sdfsdfsdfsfs ddfa sdfg dfg sdfg dfg sdfg dfg sdfg dfg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.384.864.511 2.324.717.437 2.254.590.420 1.885.966.127 1.822.003.780 2.790.456. 510 2.255.141.5 38 2.159.556.07 8 1.929.376.67 5 1.874.454. 821 95% 93% 86% 99% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.384.864.511 2.321.792.437 2.251.590.420 1.884.966.127 1.822.700.167 2.790.456. 510 2.255.141.5 38 2.156.631.07 8 1.928.126.67 5 1.873.454. 821 95% 93% 86% 99% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.100.000 1.500.000 250.000 125.000 1.100.000 - 250.000 100% 0% 100% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.825.000 1.500.000 750.000 1.000.000 125.000 1.825.000 1.250.000 750.000 100% 83% 100% Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.000.000 750.000 750.000 125.000 1.375.000 750.000 69% 100% Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.000.000 750.000 750.000 125.000 1.375.000 750.000 69% 100% Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 2.000.000 1.250.000 625.000 125.000 2.000.000 1.250.000 100% 100% Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 2.000.000 1.250.000 625.000 125.000 2.000.000 1.250.000 100% 100% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.718.400 5.930.000 1.750.000 125.000 3.718.400 5.930.000 100% 100% Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.718.400 5.930.000 1.750.000 125.000 3.718.400 5.930.000 100% 100% Administrasi Umum Perangkat Daerah 37.545.000 96.512.900 85.202.600 89.442.060 63.406.400 49.291.00 0 37.545.000 96.372.900 80.977.600 89.440.90 0 100% 100% 95% 100% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 810.000 2.562.800 3.514.500 3.509.000 993.600 810.000 2.545.200 3.514.500 100% 99% 100% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.570.000 5.891.700 5.293.500 3.442.000 1.384.200 3.570.000 5.886.900 5.293.500 100% 100% 100% Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.710.000 14.460.600 20.328.000 18.478.800 19.152.00 0 13.710.000 13.146.000 20.327.40 0 100% 91% 100% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.262.000 12.108.200 16.076.000 8.983.600 10.690.10 0 10.262.000 12.108.200 16.076.00 0 100% 100% 100% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.564.000 1.600.000 1.332.000 1.332.000 1.564.000 1.356.000 1.332.000 100% 85% 100% Penyediaan Bahan/Material 17.876.900 17.876.900 17.971.500 17.207.700 10.659.10 0 17.876.900 17.876.900 17.971.50 0 100% 100% 100% Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.160.000 1.500.000 750.000 4.125.000 1.500.000 67% 100% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 37.545.000 810.000 2.562.800 3.514.500 10.203.300 5.537.000 37.545.000 48.580.000 22.967.200 21.476.00 0 100% 5998 % 896% 611% Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 966.200 1.950.000 250.000 125.000 966.200 1.950.000 100% 100% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 92.118.000 250.822.500 26.588.100 19.904.500 89.732.000 250.000.000 26.400.00 0 97% 100% 99% Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 250.822.500 250.000.000 100% Pengadaan Mebel 27.880.000 26.588.100 19.904.500 26.174.000 26.400.00 0 94% 99% Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 64.238.000 63.558.000 99% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 65.185.208 50.014.644 73.093.768 95.446.924 134.339.800 130.735.5 00 65.185.208 45.408.328 70.183.379 77.452.57 4 100% 91% 96% 81% Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.003.600 18.003.600 100% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.028.000 37.703.976 42.894.616 51.536.468 48.919.200 48.067.50 0 31.872.295 33.230.536 40.554.118 44.215.29 4 97% 88% 95% 86% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 14.153.608 12.310.668 30.199.152 43.910.456 82.614.000 82.668.00 0 14.153.608 12.177.792 29.629.261 33.237.28 0 100% 99% 98% 76% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64.566.000 75.887.800 75.887.800 86.534.000 72.063.000 86.475.00 0 64.566.000 75.887.659 124.473.000 86.533.77 4 100% 100% 164% 100% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 26.800.000 43.055.000 43.055.000 34.794.000 38.220.000 34.880.00 0 26.800.000 43.054.859 25.475.800 34.793.77 4 100% 100% 59% 100% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.692.000 11.850.000 10.540.000 15.800.00 0 4.516.000 11.850.00 0 96% 100% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.378.000 9.684.000 6.410.000 6.410.000 10.670.00 0 14.378.000 9.684.000 6.410.000 100% 100% 100% Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 23.868.000 18.454.800 82.811.200 31.040.000 14.453.000 20.855.00 0 23.868.000 18.454.800 82.811.200 31.040.00 0 100% 100% 100% 100% Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 13.898.000 1.986.000 2.440.000 2.440.000 4.270.000 13.898.000 1.986.000 2.440.000 100% 100% 100% PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 132.441.000 75.656.600 67.881.400 54.130.000 12.955.000 4.200.000 129.881.000 75.656.600 66.385.900 54.130.00 0 98% 100% 98% 100% Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 131.441.000 28.495.000 26.991.000 9.835.000 5.575.000 128.881.000 28.495.000 26.904.200 9.835.000 98% 100% 100% 100% Koordinasi/Sinergi perencanaan dan Pelaksanaan kegiatanPemerinta han dengan perangkat Daerah yang ada di kecamatan 17.350.000 25.063.000 4.950.000 2.925.000 17.350.000 25.063.000 4.950.000 100% 100% 100% Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 131.441.000 11.145.000 1.928.000 4.885.000 2.650.000 128.881.000 11.145.000 1.841.200 4.885.000 98% 100% 95% 100% Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1.000.000 27.266.400 25.780.400 34.690.000 6.975.000 3.000.000 1.000.000 27.266.400 25.736.700 34.690.00 0 100% 100% 100% 100% Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 24.600.700 22.852.400 26.105.000 4.325.000 600.000 24.600.700 22.808.700 26.105.00 0 100% 100% 100% Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1.800.000 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.000.000 2.665.700 2.928.000 8.585.000 2.650.000 600.000 1.000.000 2.665.700 2.928.000 8.585.000 100% 100% 100% 100% Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 6.500.000 4.878.000 1.850.000 6.500.000 3.528.000 1.850.000 100% 72% 100% Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 6.500.000 4.878.000 1.850.000 6.500.000 3.528.000 1.850.000 100% 72% 100% Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 13.395.200 10.232.000 7.755.000 405.000 1.200.000 13.395.200 10.217.000 7.755.000 100% 100% 100% Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan 964.000 1.375.000 964.000 1.375.000 100% 100% Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 13.395.200 9.268.000 6.380.000 405.000 1.200.000 13.395.200 9.253.000 6.380.000 100% 100% 100% PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.800.000 61.940.000 81.095.800 153.920.600 91.264.000 5.370.717. 300 1.800.000 61.840.000 81.064.800 153.920.6 00 100% 100% 100% 100% Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1.800.000 61.940.000 81.095.800 153.920.600 91.264.000 5.370.717. 300 1.800.000 61.840.000 81.064.800 153.920.6 00 100% 100% 100% 100% Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 14.188.000 21.550.600 21.463.000 17.317.30 0 14.188.000 21.550.60 0 100% 100% Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.800.000 61.940.000 66.907.800 132.370.000 69.801.000 5.353.400. 000 1.800.000 61.840.000 66.876.800 132.370.0 00 100% 100% 100% 100% PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 34.030.000 38.400.000 22.377.800 38.855.000 10.291.000 3.000.000 34.030.000 38.400.000 22.377.800 38.855.00 0 100% 100% 100% 100% Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 34.030.000 38.400.000 22.377.800 34.795.000 10.291.000 3.000.000 34.030.000 38.400.000 22.377.800 34.795.00 0 100% 100% 100% 100% Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 34.030.000 38.400.000 20.257.000 17.385.000 3.190.000 1.500.000 34.030.000 38.400.000 20.257.000 17.385.00 0 100% 100% 100% 100% Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2.120.800 17.410.000 7.101.000 1.500.000 2.120.800 17.410.00 0 100% 100% Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4.060.000 4.060.000 100% Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 4.060.000 4.060.000 100% PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 20.850.000 36.737.000 33.320.000 17.050.000 24.300.00 0 20.850.000 36.737.000 33.320.00 0 100% 100% 100% Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 20.850.000 36.737.000 33.320.000 17.050.000 24.300.00 0 20.850.000 36.737.000 33.320.00 0 100% 100% 100% Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 11.900.00 0 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 13.940.000 3.719.000 6.260.000 3.710.000 13.940.000 3.719.000 6.260.000 100% 100% 100% Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6.910.000 33.018.000 27.060.000 13.340.000 12.400.00 0 6.910.000 33.018.000 27.060.00 0 100% 100% 100% PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 228.321.000 228.474.900 122.805.500 95.185.000 37.595.000 12.600.00 0 228.321.000 228.354.900 122.757.400 95.165.00 0 100% 100% 100% 100% Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 228.321.000 228.474.900 122.805.500 95.185.000 37.595.000 12.600.00 0 228.321.000 228.354.900 122.757.400 95.165.00 0 100% 100% 100% 100% Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 32.114.000 4.424.700 6.510.000 2.385.000 600.000 32.114.000 4.388.000 6.510.000 100% 99% 100% Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 16.973.000 3.125.000 9.580.000 3.985.000 1.500.000 16.953.000 3.125.000 9.580.000 100% 100% 100% Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 50.141.000 2.794.000 8.330.000 2.120.000 1.500.000 50.041.000 2.794.000 8.330.000 100% 100% 100% Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 104.800.900 82.276.600 43.760.000 20.750.000 7.200.000 104.800.900 82.265.200 43.760.00 0 100% 100% 100% Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 17.994.800 600.000 17.994.800 100% Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 11.920.000 2.756.400 18.200.000 4.240.000 1.200.000 11.920.000 2.756.400 18.180.00 0 100% 100% 100% Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 12.526.000 2.277.000 1.700.000 12.526.000 2.277.000 1.700.000 100% 100% 100% Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 31.060.000 4.575.000 4.155.000 1.200.000 30.260.000 4.575.000 4.155.000 97% 100% 100% Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga 1.291.000 975.000 1.590.000 1.291.000 975.000 100% 100% Kemasyarakatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1.291.000 1.975.000 1.325.000 1.291.000 1.975.000 100% 100% Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 17.630.000 1.291.000 1.975.000 17.630.000 100% Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 179.631.000 1.291.000 1.975.000 176.421.300 98% Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 - 2024 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Tujuan: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 85,25 85,25 86,06 90,31 91,94 Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 76,13 - - 66,51 2 Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 85,25 85,25 86,06 90,31 91,94 Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 76,13 - - 66,51 3 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100 100 100 100 100 4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 100 100 100 100 5 Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan 100 100 100 100 100 6 Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 100 100 100 100 7 Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 100 100 100 100 8 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 100 100 100 100 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Pengembangan pelayanan perangkat daerah di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo pada lima tahun mendatang menghadapi sejumlah tantangan sekaligus membuka berbagai peluang strategis. Hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Kabupaten Purworejo, serta KLHS menunjukkan bahwa dinamika pembangunan daerah menuntut pelayanan publik yang semakin adaptif, responsif, dan inovatif. Dari sisi tantangan, Kecamatan Purwodadi masih menghadapi kesenjangan kualitas sumber daya manusia aparatur, terutama dalam hal penguasaan teknologi informasi dan kemampuan analisis pelayanan berbasis data. Keterbatasan sarana prasarana pelayanan publik, termasuk aksesibilitas di beberapa wilayah pedesaan, menjadi hambatan tersendiri dalam mewujudkan pemerataan layanan. Telaahan terhadap RTRW Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa perkembangan tata ruang dan pertumbuhan wilayah menuntut perangkat daerah lebih adaptif dalam mengantisipasi kebutuhan pelayanan, misalnya terkait peningkatan mobilitas masyarakat, perubahan fungsi lahan, serta perkembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dari hasil analisis KLHS, isu lingkungan seperti kerentanan bencana alam (banjir, tanah longsor), degradasi lingkungan, dan keterbatasan daya dukung lahan menjadi tantangan tambahan bagi pelayanan publik, terutama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Meski demikian, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh Kecamatan Purwodadi. Pertama, arah kebijakan nasional dan provinsi yang menekankan pada transformasi digital pelayanan publik menjadi momentum untuk memperkuat inovasi layanan berbasis teknologi informasi, seperti aplikasi pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan pengaduan masyarakat secara daring. Kedua, potensi pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Purworejo, termasuk adanya proyek infrastruktur regional dan konektivitas dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, membuka kesempatan bagi Kecamatan Purwodadi untuk mengembangkan pelayanan yang mendukung aktivitas ekonomi, perdagangan, dan pariwisata. Ketiga, dukungan masyarakat serta meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas mendorong perangkat daerah untuk membangun layanan yang lebih partisipatif dan responsif. Selain itu, hasil analisis KLHS menunjukkan adanya peluang penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dapat diintegrasikan dalam inovasi pelayanan publik ramah lingkungan. Dengan mengelola tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, Kecamatan Purwodadi diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta berkontribusi nyata dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Purworejo yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran layanan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo mencakup seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan yang berada dalam wilayah administrasi kecamatan. Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan umum, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Purwodadi memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kelompok sasaran memperoleh pelayanan yang adil, mudah diakses, dan berkualitas. Sasaran utama pelayanan adalah masyarakat umum, yaitu seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah Kecamatan Purwodadi. Mereka menjadi penerima layanan administrasi pemerintahan, kependudukan, perizinan sederhana, serta berbagai fasilitasi program pembangunan. Selain itu, pemerintah desa beserta perangkatnya menjadi kelompok sasaran penting mengingat peran desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kecamatan hadir untuk memberikan pembinaan, pendampingan, serta koordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan dan lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Kelompok lain yang menjadi perhatian adalah masyarakat rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, perempuan, dan anak-anak. Mereka memerlukan layanan publik yang inklusif, perlindungan sosial, serta akses yang lebih mudah terhadap program-program pemerintah. Di sisi lain, pelaku ekonomi lokal seperti petani, pedagang, dan pelaku UMKM juga menjadi sasaran layanan melalui fasilitasi perizinan, penguatan kapasitas usaha, dan dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kelompok kepemudaan juga menjadi kelompok sasaran layanan yang penting. Mereka memiliki peran besar dalam menjaga ketertiban, meningkatkan partisipasi, serta memperkuat kohesi sosial di tingkat kecamatan maupun desa. Sementara itu, dari sisi internal pemerintahan, aparatur sipil negara dan perangkat daerah lain juga menjadi kelompok sasaran dalam rangka koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan lintas sektor di tingkat kecamatan. Dengan demikian, kelompok sasaran layanan Kecamatan Purwodadi tidak hanya berfokus pada masyarakat secara umum, tetapi juga mencakup kelompok rentan, pelaku usaha, pemerintah desa, organisasi masyarakat, hingga aparatur pemerintahan. Hal ini menegaskan bahwa pelayanan kecamatan bersifat menyeluruh dan inklusif, guna mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Purwodadi 2.2 Permasalahan dan Isu Stategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan hasil identifikasi dari Bab II Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025–2029, Laporan KLHS RPJMD 2025–2029, serta penjaringan aspirasi masyarakat melalui perangkat daerah, dapat dirumuskan beberapa permasalahan pelayanan perangkat daerah Kecamatan Purwodadi. Permasalahan tersebut muncul sebagai refleksi adanya kesenjangan antara kondisi ideal pelayanan publik yang diharapkan dengan realitas capaian pembangunan yang ada saat ini. Permasalahan dominan yang dihadapi antara lain:

1.Kualitas dan pemerataan pelayanan publik yang belum optimal, terutama dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik dari aspek kecepatan, ketepatan, maupun keterjangkauan layanan.
2.Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan masih terbatas, sehingga belum sepenuhnya mendukung terwujudnya layanan publik yang efektif, efisien, dan transparan.
3.Kapasitas sumber daya manusia aparatur yang belum merata, baik dari segi kompetensi teknis maupun manajerial, sehingga berdampak pada kualitas layanan yang diselenggarakan perangkat daerah.
4.Koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu yang membutuhkan integrasi lintas sektor.
5.Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan yang menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat dalam mengakses layanan, serta belum mendukung pelayanan prima.
6.Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi pelayanan masih rendah, sehingga aspirasi yang muncul belum sepenuhnya terakomodasi secara sistematis. Dengan memperhatikan permasalahan dominan tersebut, terlihat adanya kebutuhan untuk memperkuat kualitas, pemerataan, dan inovasi pelayanan perangkat daerah agar dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah lima tahun ke depan. 2.2.2 Isu Strategis Berdasarkan hasil identifikasi potensi daerah, permasalahan perangkat daerah, serta keterkaitannya dengan isu KLHS RPJMD 2025–2029 dan dinamika lingkungan global, nasional, maupun regional, maka dapat dirumuskan isu strategis perangkat daerah sebagai berikut Tabel 2.1 Isu Strategis PD POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PDGLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi Misinformasi dan disinformasi Transformasi tata kelola Tata kelola pemerintahan yang dinamis Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif Akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan IndonesiaPeningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan Cyber insecurity Pelayanan publik prima belum merata Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif Isu utama yang perlu mendapat perhatian meliputi: penguatan tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif untuk menjawab tantangan rendahnya akuntabilitas kinerja; peningkatan akuntabilitas dan kemandirian keuangan daerah guna memperkuat stabilitas dan daya saing; percepatan transformasi digital pelayanan publik sebagai respon atas tuntutan era digital dan ancaman keamanan siber; pemerataan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah; serta penguatan stabilitas, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat agar tercipta lingkungan yang kondusif dalam mendukung pembangunan. “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)” Visi ini merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2021 – 2026. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka perwujudan visi. Misi merupakan sebuah komitmen bersama yang terus dijaga dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan guna mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Guna mewujudkan visi Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri) 2025, rumusan misi pembangunan Kabupaten Purworejo periode tahun 2025-2030 diwujudkan dalam “Purworejo Berseri”. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Kecamatan Purwodadi mendukung Misi ke 5, yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif, serta berbasis teknologi informasi, maka ditetapkan tujuan strategis perangkat daerah Kecamatan Purwodadi yaitu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih terukur, yaitu:
1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, yang ditunjukkan melalui peningkatan Nilai SAKIP perangkat daerah.
2.Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan perangkat daerah. Dengan demikian, indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tujuan ini adalah: • Nilai SAKIP Perangkat Daerah, sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja. • Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, sebagai tolok ukur kualitas pelayanan publik. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan tersebut didukung oleh 4 (empat) faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi dan sarana serta prasarana kerja, faktor-faktor ini sangatlah berpengaruh terhadap tercapainya tujuan yang diinginkan oleh perangkat daerah dimana apabila salah satu factor tersebut tidak ada maka dapat berpengaruh signifikan terhadap tercapainya tujuan perangkat daerah. Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perangkat Daerah Kecamatan Purwodadi sebagai langkah pemfokusan dalam Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi adalah “Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah”. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Purwodadi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Purwodadi adalah “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat ”. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Purwodadi beserta indikator dan targetnya sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1 berikut ini : Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan diperlukan arah kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan bagaimana penyelesaian isu strategis pembangunan daerah. Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Arah Kebijakan merupakan Pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kecamatan Purwodadi pada 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 berikut ini : NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 92,00 92,15 92,30 92,45 92,60 92,75 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 92,00 92,15 92,30 92,45 92,60 92,75 Tabel 3.2. Penahapan Renstra PD TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 Menguatkan kualitas layanan kepada masyarakat Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Memantapkan kualitas layanan kepada masyarakat Mewujudkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat Meneguhkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meneguhkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra PD NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Arah Kebijakan RPJMD 2026 Arah Kebijakan RENSTRA 2026 Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2027 Arah Kebijakan RENSTRA 2027 Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2028 Arah Kebijakan RENSTRA 2028 Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi informasi dan layanan publik musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2029 Arah Kebijakan RENSTRA 2029 Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2030 Arah Kebijakan RENSTRA 2030 Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan, dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a.Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
c.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
d.Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 1) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
e.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
f.Administrasi Umum Perangkat Daerah 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5) Penyediaan Bahan/Material 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
g.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2) Pengadaan Mebel 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
h.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
i.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3) Pemeliharaan Mebel 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. 2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1) Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan. 2) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 3) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
b.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
1. 3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
a.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1. 4.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
a.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
b.Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
1. 5.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
1. 6.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
a.Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 5) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 6) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 7) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 8) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 9) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dari uraian tersebut di atas secara rinci rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan hingga aktivitas sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.1, 4.2 dan 4.3 berikut ini : Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Penyediaan Bahan/Material Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Mebel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Mebel yang Dipelihara Pemeliharaan Mebel Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa yang menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa tepat waktu Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Tabel 4.2. Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIFITAS KET. 1 2 3 4 5 6 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rakor kegiatan pelayanan kepada masyarakat Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi di bidang kesehatan, Fasilitasi di bidang pendidikan, Fasilitasi di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelayanan PATEN, Layanan aduan masyarakat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Fasilitasi intensifikasi PBB PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil desa, Fasilitasi Kecamatan Berdaya PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Fasilitasi keagamaan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Forkopimcam PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Pembinaan adm desa, LKPPD, Evaluasi Perkembangan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi keuangan desa (APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Konferensi Kades dan Sekdes Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pilkades Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Pembinaan BPD Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif RPJMDes, RKPDes, RPJM Pro Aksi Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Penyusunan Masterplan Desa, Penyusunan Website Desa 4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan diarahkan pada Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa; Peningkatan Partisipasi masyarakat meliputi Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Kecamatan Purwodadi. Program ini mendukung Program Nasional Asta Cita Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. Dimana mereka ikut ambil bagian dalam kegiatan persebut. Program Pemberdayaan masyarakat desa dan keluharan juga diarahkan pada Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan; Gerakan sayang ibu dan anak, Kecamatan layak Anak, Pembinaan Karang Taruna, Pembinaan BUMDes/BUMDesma, Pembinaan dan Fasilitasi UMKM serta Pendampingan Koperasi Merah Putih dimana Program ini mendukung Program Nasional Asta Cita Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAK Asasi Manusia (HAM), Membangun Desa dari Bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas serta Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum diarahkan pada Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan; Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. Program ini mendukung Program Nasional Asta Cita Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah. Sedangkan Program Delegasi Provinsi yang didukung yaitu Mendorong Penguatan Forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan. Serta Mendukung Program Pitulungan Bupati Purworejo Religius Masyarakate. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum diarahkan pada Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Penyelenggaraan HUT RI serta Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Kecamatan. Program ini mendukung Program Nasional Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAK Asasi Manusia (HAM) serta mendukung Program Delegasi Provinsi Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa diarahkan pada Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa; Penyelenggaraan fasilitasi Penyusunan APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP. Program ini mendukung Program Nasional Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan. Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain itu Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa juga diarahkan pada Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Sekretaris Desa; Kegiatan Konferensi Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Dimana program ini mendukung Delegasi Provinsi Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa. Tabel 4.4. Program Delegasi Provinsi No Program Delegasi Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026 1 Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center) Fasilitasi pemberdayaan perempuan Kecamatan Kecamatan Fasilitasi pemberdayaan perempuan Fasilitasi perlindungan anak Kecamatan Kecamatan Fasilitasi perlindungan anak Fasilitasi penurunan stunting Kecamatan Kecamatan Fasilitasi penurunan stunting Fasilitasi penanggulangan kemiskinan Kecamatan Kecamatan Fasilitasi penanggulangan kemiskinan Fasilitasi pendidikan Kecamatan Kecamatan Fasilitasi pendidikan Fasilitasi perlindungan lansia Kecamatan Kecamatan Fasilitasi perlindungan lansia Fasilitasi pemberdayaan disabilitas Kecamatan Kecamatan Fasilitasi pemberdayaan disabilitas Fasilitasi tenologi tepat guna Kecamatan Kecamatan Fasilitasi tenologi tepat guna Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/ kelurahan Kecamatan Kecamatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/ kelurahan Fasilitasi dan pembinaan UMKM Kecamatan Kecamatan Fasilitasi dan pembinaan UMKM Fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat Kecamatan Kecamatan Fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat Fasilitasi pelestaian lingkungan Kecamatan Kecamatan Fasilitasi pelestaian lingkungan Fasilitasi desa wisata Kecamatan Kecamatan Fasilitasi desa wisata Fasilitasi dan pembinaan PKK Kecamatan Kecamatan Fasilitasi dan pembinaan PKK Fasilitasi dan pembinaan Karang Taruna Kecamatan Kecamatan Fasilitasi dan pembinaan Karang Taruna Fasilitasi BUMDes Kecamatan Kecamatan Fasilitasi BUMDes 4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Purwodadi sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini: Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama PD NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Tujuan dan Sasaran PD 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Angka 92,00 92,15 92,30 92,45 92,60 92,75 Tujuan dan Sasaran PD Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Purwodadi yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Purwodadi Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Kecamatan Purwodadi, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi setiap tahunnya. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi: a) Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi setiap tahun. b) Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. c) Camat Purwodadi wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat. 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi: a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Purwodadi dilakukan setiap tahun selama periode renstra. b) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. c) Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI LAMPIRAN XXIX PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Bagelen disusun juga memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor : 14 Tahun 2023, tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan di lingkungan Kabupaten Purworejo. Renstra Kecamatan Bagelen disusun dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Bagelen dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Akhir Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Renstra, hingga penetapan Renstra. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam gambar 1.1 Gambar 1.1 Dalam prosesnya, penyusunan rancangan akhir Renstra Kecamatan Bagelen pada dasarnya melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029.
1. 1.Hubungan RPJMD dengan Renstra RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati terpilih pasangan Hj Yuli Hastuti, S.H. dan Dion Agasi Setiabudi, S.I.Kom., M.Si . periode 2025-2030. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Bagelen karena Renstra merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.
2. 2.Hubungan Renstra dengan RKPD Pelaksanaan Renstra 2025-2029, setiap tahun dijabarkan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagi suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun. RKPD sebagai pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafont Anggaran Sementara.
3. 3.Hubungan Renstra dengan Renja Perangkat Daerah Setelah Peraturan Bupati Purworejo tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ditetapkan, Perangkat Daerah segera menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk tahun berkenaan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Anggaran dan Belanja Perangkat Daerah pada tahun berkenaan, yang sebelumnya didahului dengan penetapan KUA dan PPAS. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bagelen Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:
4. 1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
6. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
12. 9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
13. 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
14. 11.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. 16.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. 17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
21. 18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
22. 19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
23. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
24. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
25. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
26. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
27. 24.Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Purworejo 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bagelen Tahun 2025-2029 sebagai berikut :
a.Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas, program, kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
b.Memberikan gambaran rencana program untuk lima tahun ke depan (2025-2029) yang terukur dan terarah dalam melaksanakan dan mencapai tujuan dan sasaran yang lebih baik sekaligus menjadi acuan bagi Kecamatan Bagelen untuk mendukung program Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo.
c.Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Bagelen yang mencerminkan penyelenggraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel. 1.3.2 Tujuan Adapun tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Bagelen Tahun 2025-2029 sebagai berikut A Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Bagelen dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah. B Sebagai bahan pengendalian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah Kecamatan Bagelen dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat. C Meningkatnya kinerja Kecamatan Bagelen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung Program Bupati Purworejo. 1.4 Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Bagelen Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika: Adapun tugas Pokok dan fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :
a.Camat Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas :
1. 1.Mengkoordinasikanxkegiatanxpemberdayaan masyarakat;
2. 2.mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. 3.mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
4. 4.mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
5. 5.mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat kecamatan;
6. 6.membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan Tugas Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
a.mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan Kecamatan;
b.melakukan pembinaan dan pengawas terhadap keseluruhan unit ke{a baik pemerintah maupun swasta yang program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
c.melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
d.melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
e.melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat. Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
a.melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
b.melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
c.melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati. Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, meliputi:
a.melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan;
b.melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan; c melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan; dan d melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
a.melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
b.melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
c.melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
a.melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
b.melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
c.melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
d.melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan, meliputi: a melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan
b.memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan / atau Kelurahan; c melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/ atau Lurah;
d.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan/ atau Kelurahan;
e.melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
f.melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati. B. Sekretariat Kecamatan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam bertugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan dan penyelenggaraan tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi program dan keuangan serta umum dan kepegawaian. Sekretariat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi: a pengoordinasian menyiapkan perumusan kebijakan teknis; b pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu; c pengorordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
d.pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian;dan e pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi. B.1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang program dan keuangan, yang meliputi:
a.merencanakan, menganggarkan, dan mengevaluasi kinerja
b.melaksanakan pengadministrasian keuangan;
c.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya. B.2. Subbagian Umum dan Kepegawaian Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi:
a.melaksanakan pengadministrasian barang milik daerah pada lingkungan kecamatan;
b.melaksanakan pengadministrasian umum pada lingkungan kecamatan;
c.melaksanakan pengadaan barang milik daerah;
d.melaksanakan penyediaaan jasa penunjang;
e.melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
f.menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
g.menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan, dan hukum; dan
h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya. C. Seksi Pemerintahan Desa Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan desa, yang meliputi :
a.melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b.melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c.melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d.melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
h.melaksanakan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i.melaksanakan fasilitasi sinkronisasi prencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
j.melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
k.melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
l.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
m.melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
n.melaksanakan fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
o.melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
p.melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
q.melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
r.melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
s.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannya. D. Seksi Pembangunan Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pembangunan, yang meliputi:
a.Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang meliputi:
1. 1.Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
2. 2.Fasilitasi percepatan pencapaian standar peayanan minimal bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan pekerjaan umum di wilayah Kecamatan; dan
3. 3.Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
b.Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang meliputi:
1. 1.Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;dan
2. 2.Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.
c.Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang meliputi:
1. 1.Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
2. 2.Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;dan
3. 3.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat;
d.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya. E. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Pemerintahan Umum, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang meliputi:
a.melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi;
1. 1.Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan;dan
2. 2.Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan;
b.melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang meliputi koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di wilayah kecamatan;
c.menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Bupati, yang meliputi:
1. 1.Pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan;
2. 2.Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. 3.Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
4. 4.Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
5. 5.Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
6. 6.Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. 7.Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
8. 8.Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
d.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya F. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
a.melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang meliputi:
1. 1.Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
2. 2.Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b.melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang meliputi;
1. 1.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
2. 2.Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;dan
3. 3.Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
c.mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan kelurahan bagi Kecamatan yang memiliki Kelurahan diwilayahnya;
d.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya. G. Jabatan Fungsional : Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Kecamatan.. Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yerng memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan fungsional. Kedudukan Pejabat Fungsional ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan. Sesuai Sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:
a.Camat;
b.Sekretariat, membawahkan:
1. 1.Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
2. 2.Subbagian Umum Dan Kepegawaian
c.Seksi Pemerintahan Desa;
d.Seksi Pembangunan;
e.Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
f.Seksi Pemberdayaan Masyarakat; Adapun struktur organisasi Kecamatan Bagelen adalah sebagaimana tercantum dalam Gambar 2.1 berikut ini : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN BAGELEN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 14 TAHUN 2023 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN PERNCANAAN DAN KEUANGAN SEKSI PEMBANGUNAN SEKSI PEMERINTAHAN UMUM , KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKSI PEMERINTAHAN DESA CAMAT 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 2.1.2.1. Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai Kecamatan Bagelen keadaan Bulan A g u s t u s Tahun 2025 saat ini berjumlah 13 orang, yang terdiri dari : - Golongan IV : 1 Orang - Golongan III : 8 Orang - Golongan II : 2 Orang - PPPK : 2 Orang Menurut jenjang pendidikan terakhir, terdiri atas : - Pasca Sarjana : 1 Orang - Sarjana : 3 Orang - D.III : 4 Orang - SLTA : 5 Orang Menurut Jenis Kelamin, terdiri atas : - Laki-laki : 11 Orang - Perempuan : 2 Orang 2.1.2.2 Sumber Daya Aset/Modal Jumlah Aset Tetap berdasarkan saldo aset tetap per 31 Desember 2024 adalah Rp. 1.787.881.157.75 dengan rinciannya sebagai berikut : Tabel 2.1 Jumlah Aset Tetap No Uraian Jumlah ( Rp ) 1 Tanah 31.342.650,00 2 Peralatan dan Mesin 939.992.355,00 3 Gedung dan Bangunan 1.933.231.028,75 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 10.622.900 5 Aset Tetap Lainnya 0 6 Konstruksi dalam Pengerjaan 0 7 Akumukasi Penyusutan Aset Tetap (1.127.307.776.79) Jumlah 1.787.881.157.75 Tabel 2.2 Aset No Uraian Jumlah ( Unit ) 1 Station Wagon 1 2 Sepeda Motor 10 3 Lemari Besi/Metal 7 4 Lemari Kayu 6 5 Rak Besi 11 6 Rak Kayu 1 7 Filing Cabinet Besi 10 8 Brandkas 1 9 Kardex Besi 1 10 Papan Visual/Papan Nama 2 11 White Board 3 12 Display 1 13 Papan Nama Instansi 1 14 Alat Kantor Lainnya 2 15 Meja Kerja Besi/Meta 2 16 Sice 3 17 Meja Rapat 2 18 Tempat Tidur Kayu 1 19 Meja Resepsionis 1 20 Meja 1/2 Biro 53 21 Kasur/Spring Bed 1 22 Kursi Fiber Glas/Plastik 17 23 Kursi Rapat 50 24 Kursi Biasa 39 25 Bangku Tunggu 12 26 Kursi Lipat 1 27 Lemari Es 1 28 A.C. Window 1 29 A.C. SpliT 1 30 A.C. Split 2 31 Kipas Angin 8 32 Televisi 2 33 Amplifier 1 34 Loudspeaker 2 35 Dispenser 2 36 Alat Rumah Tangga Lain-lain 4 37 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 4 38 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 8 39 Kursi Kerja Pegawai Non 1 40 Camera Electronic 1 41 Layar Film/Projector 1 42 Telephone (PABX) 1 43 Pesawat Telephone 16 44 P.C Unit 6 45 Lap Top 8 46 Note Book 1 47 Printer 10 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Bagelen berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Bagelen tahun 2025 - 2029 sebagaimana disajikan dalam tabel 2.2 berikut ; Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Indikator Renstr 2021- 2026 Indeks Kepuasan Masyrakat 81,00 82,00 83,00 84,00 90,83 90,86 81.43 81,56 82,68 84,24 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan tingkat kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Peningkatan nilai IKM dari tahun ke tahun mencerminkan adanya perbaikan dalam tata kelola pelayanan, kecepatan, ketepatan, serta kenyamanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Anggaran adalah sebuah rencana keuangan yang terperinci dan sistematis yang dibuat untuk periode waktu tertentu di masa depan, dalam jangka waktu tertentu . Anggaran memuat estimasi atau perkiraan tentang pendapatan dan belanja yang akan diterima dan pengeluaran yang akan dikeluarkan. Secara sederhana, anggaran adalah "rencana di atas kertas" yang berfungsi sebagai panduan, alat kontrol, dan patokan untuk mengukur kinerja keuangan. Tujuannya adalah untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut kami sajikan data anggaran serta realisasi pendanaan guna mendukung efektifitas pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan belanja guna pelayanan diharapkan mampu mendorong kinerja perangkat daerah sehingga dapat maksimal dalam pelayanan. Berikut tabel anggaran serta realisasi dari Tahun 2021-2026 Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 4 7 8 9 10 11 12 13 14 1500% 1600% 1700,00% 18 19 Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.228.563.080 2.420.919.290 2,274,522,736 1.989.465.617 2.255.695.035 2.125.707.749 2.256.897.253 2,194,591,149 95,38% 93% 96,49% Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.172.000 7,518,300 4,875,000 1.500.000 625.000 26.162.592 7,518,300 4,875,000 99,96% 100% 100,00% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 22.344.000 1,361,300 1.875.000 1,750,000 625.000 500.000 22.334.592 1,361,300 1.875.000 1,750,000 99,96% 100% 100,00% 100,00% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 342,200 625.000 Rp 500,000 125.000 342,200 625.000 Rp500,00 100% 100,00% 100,00% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1,865,200 625.000 Rp 500.000 125.000 1,865,200 625.000 Rp500,00 100% 100,00% 100,00% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 69,000 695.800 500.000 125.000 69,000 320.800 Rp500,00 100% 46,11% 100,00% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2,411,200 695.800 500.000 125.000 2,411,200 695.800 Rp500,00 100.00% 100,00% 100,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 736,500 625.000 625.000 250.000 736,500 375.000 Rp625,00 100.00% 60,00% 100,00% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.828.000 732,900 625.000 500.000 125.000 125.000 3.828.000 732,900 625.000 Rp500,00 100,00% 100.00% 100,00% 100,00% Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.056.145.480 2,118,766,286 1,999,773,062 1.768.528.667 2.071.105.235 1.956.076.441 1,964,399,302 1,920,789,549 95,13% 97.56% 96,05% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.056.145.480 2,105,023,586 2.079.812.755 1,996,318,662 1.767.778.667 2.070.730.235 1.954.103.841 1,950,656,602 1.847.988.087 1,917,335,149 95,04% 92.67% 88,85% 96,04% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 1.972.600 2,802,700 1.250.000 1,250,000 500.000 250.000 1.972.600 2,802,700 1.250.000 1,250,000 100,00% 100.00% 100,00% 100,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 10,940,000 1.000.000 2,204,400 250.000 125.000 10,940,000 1.000.000 2,204,400 100.00% 100,00% 100,00% Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 1,250,000 500.000 125.000 1,250,000 100,00% Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1.500.000 1,250,000 500.000 125.000 1.125.000 1,250,000 75,00% 100,00% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5,655,000 250.000 125.000 5,655,000 100,00% Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2.500.000 5,655,000 250.000 125.000 1.875.000 5,655,000 75,00% 100,00% Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah 34.200.000 131,198,100 76,094,346 45.140.500 29.676.500 33.944.000 126,366,300 75,772,300 99,25% 81.47% 99,58% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7,500,000 3.292.700 2,580,100 2.575.600 2.596.400 7,500,000 3.288.800 2,548,000 100.00% 99,88% 98,76% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13,242,400 3.282.900 2,726,100 1.149.000 2.717.000 12,563,400 3.224.400 2,591,000 94.87% 98,22% 95,04% Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21,159,600 20.542.200 18,375,000 18.374.400 10.109.400 21,159,600 17.770.200 18,375,000 #DIV/0! 100.00% 86,51% 100,00% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10,803,600 8.506.000 9,745,400 3.644.400 2.652.400 10,803,600 5.773.200 9,745,400 100.00% 67,87% 100,00% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1,332,000 1.332.000 1,221,000 1.332.000 1.332.000 1,142,900 1.200.000 1,140,000 85.80% 90,09% 93,37% Penyediaan Bahan/Material 36,600,500 21.617.800 14,043,066 8.195.000 6.555.300 32,811,800 18.527.900 14,042,900 89.65% 85,71% 100,00% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 34.200.000 40,560,000 32.330.000 26,778,680 9.620.100 3.589.000 33.944.000 40,385,000 31.795.000 26,705,000 99,25% 99.57% 98,35% 99,72% Penatausahaan Arsip Dinamis 625.000 250.000 125.000 Rp625,00 100,00% Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20,984,000 251.182.500 12.771.900 20,366,000 250.360.000 97.05% 99,67% Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 58.180.400 56,772,004 88,005,328 57.566.124 56,048,251 87,919,489 98,94% 98.30% 99,90% Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.359.600 88.979.550 85.450.300 10.358.600 99,99% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.791.800 21,100,000 25.280.700 27,599,728 27.599.550 23.854.300 23.197.340 20,393,923 22235484 27,542,977 97,50% 97% 87,95% 99,79% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24.029.000 35,672,004 63.116.372 60,405,600 61.380.000 61.596.000 24.010.184 35,654,328 61.264.464 60,376,512 99,92% 99.95% 97,07% 99,95% Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 53.865.200 85,680,600 98,870,000 71.795.000 68.588.000 51.958.592 82,199,100 98,329,811 96,46% 97,99% 99,45% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.880.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 40.124.000 43,329,000 53.752.900 74,380,000 59.300.000 15.800.000 38.233.992 39,857,500 43.876.380 73,891,811 95,29% 91,99% 81,63% 99,34% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15,112,000 15.112.000 17,200,000 6.410.000 9.980.000 15,112,000 11.460.000 17,200,000 100% 75,83% 99,01% Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8.884.200 25,929,600 15.768.000 4,850,000 2.425.000 4.268.000 8.878.600 25,919,600 15.768.000 4,802,000 99,94% 100% 100,00% 99,84% Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.857.000 1,310,000 2.620.000 2,440,000 3.660.000 3.660.000 4.846.000 1,310,000 2.600.000 2,436,000 99,77% 100.00% 99,24% 99,84% Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 168.020.800 64,787,036 35,930,000 20.902.000 23.315.000 151.087.792 63,774,626 35,930,000 89,92% 99.36% 100,00% Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 150.461.000 46,739,500 35,930,000 20.902.000 23.315.000 133.537.400 45,733,250 35,930,000 88,75% 98,77% 100,00% Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 40,567,200 42.749.700 30,000,000 17.665.000 9.795.000 39,560,950 42.749.700 30,000,000 97.52% 100,00% 100,00% Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 150.461.000 6,172,300 6.362.000 5,930,000 3.237.000 13.520.000 133.537.400 6,172,300 6.352.000 5,930,000 88,75% 100% 99,84% 99,98% Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 17.559.800 18,047,536 57.158.900 37.207.600 17.550.392 18,041,376 99,95% 99,97% Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 17.559.800 18,047,536 3.600.000 57.158.900 37.207.600 17.550.392 18,041,376 3.600.000 99,95% 99,97% 100,00% Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 2.893.000 76,035,000 176,203,200 42.991.300 27.601.300 2.893.000 74,735,000 176,171,200 100,00% 98,29% 99,98% Peningkatan Partisipasi Masyarakat dam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 14.167.600 9.606.300 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2.893.000 76,035,000 176,203,200 42.991.300 27.601.300 2.893.000 74,735,000 176,171,200 100,00% 98,29% 99,98% Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2.893.000 76,035,000 62.264.000 176,203,200 42.991.300 27.601.300 2.893.000 74,735,000 49.437.000 176,171,200 100,00% 98,29% 79,40% 99,98% Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 31.885.200 54,588,000 13,505,000 6.437.000 4.006.000 31.875.000 54,588,000 13,505,000 99,97% 100% 100,00% Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 31.885.200 54,588,000 13,505,000 6.437.000 4.006.000 31.875.000 54,588,000 13,505,000 99,97% 100% 100,00% Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indoesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 31.885.200 54,588,000 23.292.000 13,505,000 6.437.000 4.006.000 31.875.000 54,588,000 21.497.000 13,505,000 99,97% 100% 92,29% 100,00% Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 59,451,400 37.773.400 31.597.100 59,451,400 100,00% Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 59,451,400 37.773.400 31.597.100 59,451,400 100,00% Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Menetapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Pundang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Poemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Rebulik Indonesia 39,001,400 21.095.400 12.057.100 39,001,400 100,00% Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 23.480.000 20,450,000 16.678.000 19.540.000 19.275.000 20,450,000 #DIV/0! 82,09% 100,00% Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 198.256.200 141,183,800 42,625,000 18.836.000 27.777.000 24.373.600 14,524,200 35,525,000 12,29% 99,73% #DIV/0! 83,34% Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 198.256.200 141,183,800 42,625,000 18.836.000 27.777.000 188.054.200 132,039,100 35,525,000 94,85% 99,73% 83,34% Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 620.000 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 14,901,600 11.400.000 7,500,000 2.975.000 620.000 14,861,600 10.800.000 7,500,000 99,73% 94,74% 100,00% Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 8.251.000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 103,516,000 70.781.200 32,750,000 14.986.000 2.850.000 94,411,300 64.378.000 25,650,000 91,20% 90,95% 78,32% Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 13.960.000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1.166.000 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 8,242,000 1.440.000 2,375,000 875.000 310.000 8,242,000 610.000 2,375,000 100% 42,36% 100,00% Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 14,524,200 14,524,200 100% Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 24.373.600 24.373.600 100,00% Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 11.663.200 11.663.200 100,00% Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 162.219.400 152.017.400 93,71% Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 162.219.400 152.017.400 93,71% Secara umum, anggaran dalam program yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo terealisasi baik. Selama kurun waktu lima tahun, melihat dari rasio antara realisasi dan anggaran dapat dilihat bahwa keseluruhan program telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ditentukan. Gambaran potensi dan permasalahan-permasalahan pendanaan pelayanan yang ditunjukkan dengan rasio antara realisasi dan anggaran setiap tahunnya. Untuk realisasi anggaran Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo selalu dilakukan upaya perbaikan, dengan optimalisasi pengendalian kegiatan dan perencanaan operasional pelaksanaan kegiatan yang lebih baik. Dari tabel 2.4 diatas serta narasi yang telah disampaikan kemudian kita lihat evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun kebelakang yaitu dari Tahun 2020 hingga 2024 sebagai berikut: Tabel 2.5 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020-2024 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Ketera ngan2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah - - 30,00 - - 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 86,75 81,43 81,67 82,33 90,81 3 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 86,75 81,43 81,67 82,33 90,81 3 Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 4 Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik 100% 100% 100% 100% 100% 5 Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan 100% 100% 100% 100% 100% 6 Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100% 100% 100% 100% 100% 7 Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100% 100% 100% 100% 100% 8 Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 4 IUP - - - - - 5 SPM - - - - - 6 IKK outcome Permendagri 18 2020 - - - - - 7 Mandatory Lain - - - - - 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dalam proses pencapaian tujuan terdapat tantangan dan peluang terhadap pengembangan pelayanan Kecamatan Bagelen.Tantangan merupakan hambatan, kesulitan atau situasi rumit yang membutuhkan upaya untuk diatasi, yang dapat mendorong perkembangan organisasi. Berikut adalah beberapa tantangan yang ada di Kecamatan Bagelen, yaitu :

1.Tuntutan masyarakat terhadap peran kecamatan masih cukup tinggi, terutama berkaitan dengan pelayanan publik yang dapat diselenggarakan oleh kecamatan; 2.Terbatasnya Personil Kecamatan Bagelen, sehingga terjadi rangkap jabatan, hal ini mengakibatkan kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat;
3.Beberapa wilayah Kecamatan Bagelen rawan bencana, hampir setiap tahun pada musim hujan terjadi bencana banjir dan kekeringan di musim kemarau;
4.Kecamatan Bagelen merupakan Jalur lintas provinsi, dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kulonprogo; Selain tantangan sebagaimana telah diuraikan, terdapat peluang yang memberikan kesempatan kepada pemerintah/birokrasi pada tingkatan kecamatan untuk mengembangkan diri dalam melayani masyarakat,yaitu: 1 Suasana kerja yang kondusif, melalui hubugan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis, sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreatifitas individual maupun kelompok (team work);
2.Potensi perkembangan Ekonomi karena berbatasan langsung dengan Bandara Yogyakarta International Airport; 4 Adanya dukungan yang kuat dari berbagai lembaga kemasyarakatan; 5 Terbentuk simpul-simpul ekonomi produktif baik pertanian, pariwisata maupun UMKM. 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, kecamatan sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Sebagai unit pelayanan terdepan, kecamatan berfungsi sebagai simpul koordinasi pemerintahan sekaligus pusat pelayanan administrasi bagi masyarakat. Kelompok sasaran layanan kecamatan pada periode perencanaan strategis ini meliputi:
1.Masyarakatxumum Seluruh warga yang membutuhkan pelayanan administrasi pemerintahan, seperti kependudukan, perizinan tertentu, dan layanan sosial kemasyarakatan.
2.Pemerintahanxdesa/kelurahan Aparat desa/kelurahan sebagai mitra utama kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
3.Kelompokxrentanxdanxkhusus Masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, dan anak-anak yang membutuhkan layanan inklusif dan berkeadilan.
4.Pelaku usaha dan dunia kerja Pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pelaku usaha lokal yang memerlukan fasilitasi, pendampingan, maupun kemudahan akses layanan perizinan dan pemberdayaan ekonomi.
5.Lembaga kemasyarakatan Organisasi sosial, tokoh masyarakat, dan lembaga adat yang menjadi mitra strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan mendorong partisipasi pembangunan. Dengan identifikasi kelompok sasaran tersebut, kecamatan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih responsif, akuntabel, serta sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Pemetaan sasaran layanan ini juga menjadi dasar bagi penyusunan program dan kegiatan kecamatan dalam RENSTRA, sehingga setiap kebijakan yang dilaksanakan dapat tepat guna, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kecamatan. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Efektifitas pelaksanaan pembangunan daerah perlu didukung dengan sistem kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses, yang seharusnya difokuskan pada penataan organisasi Pemerintah Kabupaten Purworejo sampai dengan Kecamatan beserta Standar Operasional Pelaksanaan, yang bersifat inter organisasi maupun atas organisasi. Tata kelola pemerintahan dan kelembagaan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan aparatur yang berkualitas sebagai pelayanan publik yang memiliki kualitas, profesionalisme, serta akuntabilitas kinerja yang mumpuni, juga peningkatan kompentensi aparatur sesuai dengan formasi jabatannya. Penguatan kelembagaan yang efektif dan efisien mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan pemerintah kabupaten menjadi salah satu kunci keberhasilan tata kelola kelembagaan yang baik. Adanya perkembangan jaman bergerak secara dinamis, juga adanya tantangan ekonomi global, diperlukan sistem birokkrasi dan dan kelembagaan yang secara cepat mampu menyesuaikan dengan keadaan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan sistem elektronik 2.2.2 Isu Strategis Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo, Isu strategis yang akan diselesaikan dengan program pembangunan Kecamatan Bagelen 2025-2029 adalah sebagai berikut : Tabel 2.4 Isu Strategis Kecamatan Bagelen POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi Misinformasi dan disinformasi Transformasi tata kelola Tata kelola pemerintahan yang dinamis Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif Akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan IndonesiaPeningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan Cyber insecurity Pelayanan publik prima belum merata Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif Dari tabel diatas bias disimpulkan bahwa Kecamatan Bagelen menghadapi sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan ke depan. Dari sisi pemerintahan, meskipun potensi aparatur yang kompeten sudah dimiliki, namun akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal. Hal ini sejalan dengan permasalahan akuntabilitas keuangan yang belum sepenuhnya disertai dengan kemandirian keuangan daerah, sehingga transformasi tata kelola pemerintahan menjadi kebutuhan yang mendesak. Selain itu, pelayanan publik di Kecamatan Bagelen masih menghadapi tantangan, di antaranya transformasi digital yang belum sepenuhnya terwujud dan pelayanan prima yang belum merata. Kondisi ini menuntut adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang adaptif dan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara lebih maksimal. Dari sisi ketentraman dan ketertiban masyarakat, stabilitas lingkungan sosial belum sepenuhnya kondusif. Isu misinformasi, disinformasi, hingga ancaman cyber insecurity juga berpotensi mengganggu stabilitas dan menurunkan kualitas pelayanan publik maupun pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang menekankan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, serta kolaboratif, sekaligus memperkuat stabilitas ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada dalam menciptakan Kabupaten Purworejo sebagaimana yang dicita-citakan.Rumusan visi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut. “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (PURWOREJO BERSERI)” 3.1.2 Misi Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan. Rumusan menjadi kerangka bagian tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh guna mencapai visi pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Untuk mewujudkan visi “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)” ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut.
1.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif,dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera.
2.Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah.
3.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
4.Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ketahanan pangan.
5.Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bagelen Tahun 2025-2029 Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi Perangkat Daerah. Tujuan juga merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Pernyataan tujuan strategis yang ingin dicapai Kecamatan Bagelen dalam jangka waktu 5 tahun kedepan sesuai dengan tujuan jangka menengah Kabupaten Purworejo dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah ” Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah” Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan. Berdasarkan rumusan tujuan yang telah ditetapkan, Pernyataan sasaran strategis yang ingin dicapai Kecamatan Bagelen pada Tahun 2025-2029 adalah: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus sinergi dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta menjabarkan target – target sasaran pokok pembangunan nasional ke dalam kontribusi Kabupaten Purworejo dalam pencapaian target– target nasional tersebut . Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bagelen NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 90,83 90,86 90,90 90,92 90,94 90,96 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 90,83 90,86 90,90 90,92 90,94 90,96 3.3 Strategi Dan Arah Kebijakan Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Kecamatan Bagelen adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan akhir RPJMD. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kecamatan Bagelen menunjukkan bagaimana cara Kecamatan Bagelen mencapai tujuan, sasaran jangka menengah , dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi . Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Bagelen Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo dapat dijabarkan dalam tahapan-tahapan sebagai berikut: Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Bagelen TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 Menguatkan kualitas layanan kepada masyarakat Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Memantapkan kualitas layanan kepada masyarakat Mewujudkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat Meneguhkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meneguhkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bagelen dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra. Berikut kami sajikan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Bagelen Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Bagelen NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN BAGELEN KET. 1 2 3 4 5 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Arah Kebijakan RPJMD 2026 Arah Kebijakan RENSTRA 2026 Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2027 Arah Kebijakan RENSTRA 2027 integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2028 Arah Kebijakan RENSTRA 2028 Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2029 Arah Kebijakan RENSTRA 2029 Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2030 Arah Kebijakan RENSTRA 2030 Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pemberdayaan masyarakat desa /kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pemberdayaan masyarakat desa /kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Program-program Kecamatan Bagelen adalah sebagai berikut: 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 4 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 6 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dari beberapa program diatas kemudian di jabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana ada pada tabel dibawah ini Tabel 4.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Bagelen NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatn ya tata kelola pemerintah an yang baik, bersih, berkeadilan , responsif berbasis teknologi informasi Meningkatk an kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilita s kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Meningkatn ya akuntabilita s kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Penyediaan Bahan/Material Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Meningkatn ya kualitas layanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Terlaksananya Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Terselenggara nya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Persentase Penyelenggaranaa n Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terselenggara nya Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terselenggara nya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terselenggara nya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa yang menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa tepat waktu Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Dari gambar pada tabel diatas jelas telah dijabarkan tentang Program.Kegiatan dan Sub Kegiatam yang ada pada Pemerintah Kecamatan Bagelen termasuk didalamnya ada tujuan , sasaran, outcome , output serta indikator. Outcome adalah hasil akhir, akibat, atau manfaat nyata yang diperoleh dari suatu proses atau aktivitas, yang menunjukkan dampak atau nilai tambah aktual bagi penerima manfaat atau kelompok sasaran. Output adalah hasil akhir atau keluaran dari suatu proses, yang bisa berupa barang, jasa, data, atau informasi. Sedangkan Indikator adalah petunjuk, alat ukur, atau parameter yang digunakan untuk memberikan keterangan mengenai suatu kondisi, fakta, atau pencapaian tujuan, serta dapat memudahkan evaluasi dan pengukuran terhadap suatu program/kegiatan. Untuk Rencana lima Tahun kedepan berikut disajikan data Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan yaitu ada pada Tabel 4.2 berikut Tabel 4.2 Dari Program dan Kegiatan serta pendanaan 5 (lima) tahun kedepan berikut kami sampaikan pula Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIFITAS KET. 1 2 3 4 5 6 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Monitoring Pembangunan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rakor kegiatan pelayanan kepada masyarakat Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi di bidang kesehatan, Fasilitasi di bidang pendidikan, Fasilitasi di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelayanan PATEN, Layanan aduan masyarakat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Fasilitasi intensifikasi PBB PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil desa, Fasilitasi Kecamatan Berdaya PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Fasilitasi keagamaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Monitoring dan Evaluasi Penegakan Perda PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Forkopimcam PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Pembinaan adm desa, LKPPD, Evaluasi Perkembangan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi keuangan desa (APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Konferensi Kades dan Sekdes Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pilkades Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Pembinaan BPD Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif RPJMDes, RKPDes, RPJM Pro Aksi Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Penyusunan Masterplan Desa, Penyusunan Website Desa 4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah provinsi, kecamatan berperan aktif melaksanakan program delegasi provinsi melalui berbagai kegiatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Program-program tersebut dijabarkan sebagai berikut:
1.Pemberdayaan Perempuan Kecamatan melaksanakan kegiatan fasilitasi pemberdayaan perempuan yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan peran aktif perempuan dalam pembangunan. Program ini mendukung agenda provinsi dalam mewujudkan kesetaraan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan
2.Perlindungan Anak Melalui kegiatan fasilitasi perlindungan anak, kecamatan mendukung upaya provinsi dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan melindungi hak-hak anak. Hal ini mencakup pencegahan kekerasan, pemenuhan hak dasar, serta peningkatan kesejahteraan anak.
3.Penurunan Stunting Kecamatan berperan dalam fasilitasi penurunan stunting melalui koordinasi lintas sektor di tingkat desa/kelurahan. Program ini merupakan wujud dukungan terhadap target provinsi dalam menurunkan angka stunting secara signifikan pada periode 2026– 2030.
4.Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan fasilitasi penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan memperkuat koordinasi program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses layanan dasar. Upaya ini selaras dengan prioritas provinsi dalam mengurangi angka kemiskinan secara berkelanjutan
5.Pendidikan Dukungan kecamatan dalam fasilitasi pendidikan diarahkan pada penguatan akses dan mutu layanan pendidikan, khususnya pada jenjang dasar. Program ini menjadi bagian integral dari strategi provinsi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. IKU dirumuskan secara terukur, relevan, dan selaras dengan tujuan strategis, sehingga setiap capaian dapat dievaluasi secara obyektif. Melalui IKU, pencapaian sasaran pembangunan dapat dilihat secara lebih jelas karena indikator yang digunakan menggambarkan hasil nyata (outcome) yang ingin dicapai, bukan hanya keluaran (output) semata. Dalam prosesnya, penetapan IKU memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, kebijakan nasional maupun provinsi, serta kebutuhan riil masyarakat. Target yang ditetapkan pada setiap IKU menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam merencanakan program dan kegiatan, sekaligus menjadi instrumen evaluasi kinerja. Dengan demikian, IKU tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukur keberhasilan, tetapi juga sebagai instrumen pengendali agar pelaksanaan program tetap berada pada jalur yang ditetapkan. Melalui pendekatan ini, diharapkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dapat dilakukan secara konsisten, terarah, dan akuntabel. Selain itu, keberadaan IKU juga memperkuat transparansi serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bagelen NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Tujuan dan Sasaran PD 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Angka 90,83 90,86 90,90 90,92 90,94 90,96 Tujuan dan Sasaran PD Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Bagelen yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Bagelen Tahun
2030.Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Kecamatan Bagelen, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bagelen setiap tahunnya. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi: a) Rencana Strategis Kecamatan Bagelen sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Bagelen setiap tahun. b) Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. c) Camat Bagelen wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat. 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi: a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Bagelen dilakukan setiap tahun selama periode renstra. b) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. c) Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI LAMPIRAN XXX PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Berdasarkan pasal 272 ayat (1) Undang undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rankhir RPJMD. Sesuai pasal 272 ayat (2), Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana Strategis Kecamatan Kaligesing disusun juga memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor : 87 Tahun 2016, tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan di lingkungan Kabupaten Purworejo. Renstra Kecamatan Kaligesing disusun dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Rankhir Renstra Kecamatan Kaligesing dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Renstra, hingga penetapan Renstra. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam gambar 1.1 Dalam prosesnya, penyusunan Renstra Kecamatan Kaligesing pada dasarnya melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029.
1.Hubungan RPJMD dengan Renstra RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati terpilih pasangan Yuli Hastuti, SH dan Dion Agasi,S.I.Kom, MM. periode 2025-2029 yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Kecamatan Kaligesing karena Renstra merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.
2.Hubungan Renstra dengan RKPD Pelaksanaan Renstra 2025-2029, setiap tahun dijabarkan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagi suatu dokumen perencanaan Gambar 1.1 tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun.RKPD sebagai pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafont Anggaran Sementara.
3.Hubungan Renstra dengan Renja Perangkat Daerah Setelah Peraturan Bupati Purworejo tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ditetapkan, Perangkat Daerah segera menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk tahun berkenaan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Anggaran dan Belanja Perangkat Daerah pada tahun berkenaan, yang sebelumnya didahului dengan penetapan KUA dan PPAS. 1.2 LANDASAN HUKUM 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 8 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 3); 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor); 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3); 11 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3); 12 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo; 13 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13 Seri E Nomor 7); 14 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029; 15 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1 Maksud Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kaligesing, penguatan peran serta stakeholders dalam pelaksanaan rencana kerja dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. 1.3.2 Tujuan Meningkatkan kinerja Kecamatan Kaligesing dalam melaksanakan tugas pokokdan fungsinya untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung Program Bupati Purworejo. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Renstra Kecamatan Kaligesing Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika: Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (2021–2024), Kecamatan Kaligesing menghadapi dinamika pembangunan yang dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah pegunungan, pandemi COVID-19, perubahan kebijakan nasional dan daerah, serta perkembangan kebutuhan pelayanan masyarakat. Berikut ini adalah gambaran capaian IKU Kecamatan Kaligesing: Tahun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Keterangan 2020 81,25 Baik 2021 79,50 Baik 2022 82,81 Baik 2023 82,75 Baik 2024 88,61 Sangat Baik Selama periode 2021–2024, Kecamatan Kaligesing berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik yang tercermin dari naiknya Indeks Kepuasan Masyarakat dan efektivitas penyelesaian urusan pemerintahan. Digitalisasi layanan dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan, meskipun tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi faktor penghambat. 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah Sebagai Organisasi Kerja Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, Kecamatan Kaligesing memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan kepada kecamatan. Adapun secara terinci tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana di atur dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Kecamatan di lingkungan Kabupaten Purworejo. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Camat Kaligesing sebagai pimpinan OPD Kecamatan Kaligesing adalah sebagai berikut :

a.Camat Tugas pokok:
1. 1.Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. 2.Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. 3.Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. 4.Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. 5.Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. 6.Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. 7.Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
8. 8.Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. 9.Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
10. 10.Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada nomor 1 sampai dengan nomor 9 di atas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
b.Sekretaris Kecamatan Tugas Pokok: Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum, serta keuangan dan kepegawaian.
c.Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum Tugas Pokok dan Fungsi : Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum, yang meliputi koordinasi, penyusunan program, pengelolaan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Kecamatan.
d.Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Tugas Pokok dan Fungsi : Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidangkeuangan dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi, pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat serta organisasi dan tatalaksana, di lingkungan Kecamatan.
e.Seksi Tata Pemerintahan: Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan pola maksimal dan minimal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan umum, Desa dan/ atau Kelurahan dan kependudukan, yang meliputi:
1. 1.Menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pemerintahan umum, Desa dan/atau Kelurahan serta kependudukan.
2. 2.Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemerintahan umum, Desa dan/atau Kelurahan serta kependudukan.
3. 3.Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pemerintahan umum, Desa dan/atau Kelurahan serta kependudukan.
4. 4.Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dibidang pemerintahan umum, Desa dan/atau Kelurahan serta kependudukan.
5. 5.Menyiapkan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang pemerintahan umum, Desa dan/atau Kelurahan serta kependudukan.
6. 6.Menyiapkan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan umum, Desa dan/atau Kelurahan serta kependudukan.
7. 7.Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi.
f.Seksi Ekonomi dan Pembangunan: Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan pola masksimal dan minimal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup, yang meliputi:
1. 1.Menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
2. 2.Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
3. 3.Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
4. 4.Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dibidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
5. 5.Menyiapkan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
6. 6.Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
7. 7.Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsi.
g.Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum: Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan pola maksimal dan pola minimal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, yang meliputi:
1. 1.Menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
2. 2.Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum.
3. 3.Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi danteknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
4. 4.Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dibidang ketentraman dan ketertiban umum.
5. 5.Menyiapkan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
6. 6.Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
7. 7.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsi.
h.Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan pola minimal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita,kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat yang meliputi:
1. 1.Menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, kesejahteraan sosial, kebudayaan, dan organisasi masyarakat;
2. 2.Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, kesejahteraan sosial, kebudayaan, dan organisasi masyarakat;
3. 3.Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, kesejahteraan sosial, kebudayaan, dan organisasi masyarakat;
4. 4.Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, kesejahteraan sosial, kebudayaan, dan organisasi masyarakat;
5. 5.Menyiapkan bahan perizinan dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat;
6. 6.Menyiapkan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, kesejahteraan sosial, kebudayaan, dan organisasi masyarakat;
7. 7.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsi. Sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Kabupaten Purworejo, susunan organisasi Kecamatan Kaligesing adalah sebagai berikut:
8. 1.Camat;
9. 2.Sekretaris Kecamatan;
10. 3.Seksi Tata Pemerintahan;
11. 4.Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
12. 5.Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
13. 6.Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Adapun struktur organisasi Kecamatan Kaligesing adalah sebagaimana tercantum dalam Gambar 2.1 berikut ini : 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 2.1.2.1. Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai Kecamatan Kaligesingkeadaan Bulan Agustus Tahun 2021saat ini berjumlah15 orang, yang terdiri dari : - Golongan IV : 2 Orang - Golongan III : 7 Orang - Golongan II : 4 Orang - Golongan I : - Orang - PPPK : 2 orang Menurut jenjang pendidikan terakhir, terdiri atas : - Sarjana : 5 Orang - D.IV : 0 Orang - D.III : 4 Orang - SLTA : 6 Orang - SD : - Orang Menurut Jenis Kelamin, terdiri atas : - Laki-laki : 14 Orang - Perempuan : 1 Orang 2.1.2.2 Sumber Daya Aset/Modal Jumlah Aset berdasarkan saldo aset tetap per 31 Desember 2024 adalah Rp. 2.754.016.993,75 dengan rinciannya sebagai berikut: Tabel 2.1 Jumlah Aset No Uraian Jumlah ( Rp ) 1 Tanah 30.508.000 2 Peralatan dan Mesin 779.655.065 3 Gedung dan Bangunan 1.933.231.028,75 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 10.622.900 5 Aset Tetap Lainnya - 6 Konstruksi dalam Pengerjaan - Jumlah 2.754.016.993,75 Tabel 2.2 Aset No Uraian Jumlah ( Unit ) 1 Station Wagon 1 2 Sepeda Motor 7 3 Lemari Besi/Metal 7 4 Lemari Kayu 6 5 Rak Besi 7 6 Rak Kayu 1 7 Filing Cabinet Besi 10 8 Brandkas 0 9 Kardex Besi 1 10 Papan Visual/Papan Nama 2 11 White Board 1 12 Display 1 13 Papan Nama Instansi 1 14 Alat Kantor Lainnya 2 15 Meja Kerja Besi/Meta 2 16 Sice 3 17 Meja Rapat 2 18 Tempat Tidur Kayu 1 19 Meja Resepsionis 1 20 Meja 1/2 Biro 53 21 Kasur/Spring Bed 1 22 Kursi Fiber Glas/Plastik 17 23 Kursi Rapat 50 24 Kursi Biasa 39 25 Bangku Tunggu 12 26 Kursi Lipat 0 27 Lemari Es 1 28 A.C. Window 0 29 A.C. SpliT 0 30 A.C. Split 6 31 Kipas Angin 2 32 Televisi 2 33 Amplifier 1 34 Loudspeaker 2 35 Dispenser 0 36 Alat Rumah Tangga Lain-lain 4 37 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 4 38 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 8 39 Kursi Kerja Pegawai Non 1 40 Camera Electronic 1 41 Layar Film/Projector 2 42 Telephone (PABX) 0 43 Pesawat Telephone 0 44 P.C Unit 2 45 Lap Top 8 46 Note Book - 47 Printer 6 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Kaligesing berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Kaligesing tahun 2016-2021 sebagaimana disajikan dalam tabel 2.2 (TC.23) berikut: Tabel TC-23 Pencapaian Kinerja Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - - - 79 88 88,3 88,5 89 90 79,5 82,81 86,8 88,61 89,71 - 1,006 0,941 0,983 1,001 1,008 - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 79 88 88,3 88,5 89 90 79,5 82,81 86,8 88,61 89,71 - 1,006 0,941 0,983 1,001 1,008 - Kinerja pelayanan PD Kecamatan Kaligesing yang telah dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang jelas, agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. Kinerja pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat selama ini sangat berguna bagi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.Secara umum gambaran potensi dan permasalahan pelayanan Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya tahun 2021-2025, yaitu dari hasil pencapaian kinerja pelayanan dan realisasi pendanaan sebagaimana tersebut pada kedua tabel di atas terlihat bahwa peningkatan kualitas pelayanan masih memerlukan perhatian untuk ditingkatkan, khususnya untuk pengadaan pegawai dan pengembangan kompetensi (teknis, fungsional maupun manajerial) ASN. Selain itu dukungan sarana prasarana IT ke depan sangat dibutuhkan untuk mendukung pencapaian kualitas pelayanan yang lebih baik. Adapun faktor penghambat capaian kinerja Renstra Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo tahun 2021-2025 adalah :
14. 1.Jumlah pengadaan pegawai tidak seimbang dengan jumlah pegawai yang pensiun, sehingga jumlah peggawai semakin berkurang dari tahun ke tahun
15. 2.Kualitas Sumber Daya Manusia yang kurang mampu terutama dalam pemanfaatan IT, dapat dioptimalkan dengan diadakannya pelatihan IT / penggunaan komputer dan penambahan jumlah staf yang mampu dalam pengelolaan IT.
16. 3.Pada perencanaan sudah sesuai dengan SSH dari Bupati, adapun harga barang dipasar tidak sama SSH dari Bupati. Untuk pembelian barang dengan spesifikasi dan merk yang sama menyesuaikan harga pasar.
17. 4.Kebutuhan administrasi perkantoran terutama jasa komunikasi dan listrik realisasinya fluktuatif, kadang-kadang melebihi anggaran, dan terkadang sisa berlebih. Sedangkan faktor pendorong capaian kinerja Renstra Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo tahun 2021-2025 antara lain :
18. 1.Adanya koordinasi yang baik antara Tim Anggaran Kecamatan dengan PPTK, pelaksana dan Pemerintah Desa sehingga anggaran kegiatan sesuai dengan yang direncanakan
19. 2.Komitmen pimpinan untuk memberikan kepastian pelayanan;
20. 3.Sarana dan Prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja; Dalam melaksanakan pelayanan periode Renstra 2021-2025, Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo menggunakan anggaran yang sepenuhnya bersumber dari APBD Kabupaten Purworejo. Rincian pendanaan Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut (T-C24) : Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.665.890.974 1.707.950.029 1.597.946.917 1.589.965.492 2.238.573.774 1.462.471.833 1.483.881.351 1.465.528.892 1.501.714.184 0,88 0,87 0,92 0,94 Belanja Pegawai 1.665.890.974 1.707.950.029 1.597.946.917 1.589.965.492 2.238.573.774 1.462.471.833 1.483.881.351 1.465.528.892 1.501.714.184 0,88 0,87 0,92 0,94 BELANJA LANGSUNG 184.168.640 184.168.640 558.407.120 845.242.845 956.257.603 184.168.640 537.067.021 443.719.690 693.417.017 1,00 2,92 0,79 0,82 Belanja Langsung 184.168.640 1.205.563.402 558.407.120 845.242.845 956.257.603 184.168.640 537.067.021 443.719.690 693.417.017 1,00 0,45 0,79 0,82 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.630.470.200 2.957.328.234 1.908.642.497 327.002.100 2.806.384.677 2.421.747.031 1.661.141.584 1.928.730.059 1.808.690.659 0,92 0,56 1,01 5,53 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 90.600.000 77.992.488 79.932.936 33.168.500 40.148.000 90.180.400 35.564.500 15.724.100 33.110.100 1,00 0,46 0,20 1,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 30.122.960 158.941.500 111.976.400 33.831.000 180.935.300 28.446.620 111.851.900 105.072.400 33.831.000 0,94 0,70 0,94 1,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 33.599.000 32.783.400 36830000 13.373.000 33.348.800 33.449.600 36.825.000 14.148.400 13.336.000 1,00 1,12 0,38 1,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 53800000 7.989.800 0 30.911.000 28.184.400 52774250 0 30.642.200 30.900.000 0,98 0,00 0,00 1,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 248.125.000 205.248.800 119.789.600 29.845.000 105.830.200 216.123.800 119.464.800 77.598.000 29.845.000 0,87 0,58 0,65 1,00 Secara umum, anggaran dalam program yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo terealisasi baik. Selama kurun waktu lima tahun, melihat dari rasio antara realisasi dan anggaran dapat dilihat bahwa keseluruhan program telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ditentukan. Gambaran potensi dan permasalahan- permasalahan pendanaan pelayanan yang ditunjukkan dengan rasio antara realisasi dan anggaran setiap tahunnya. Untuk realisasi anggaran Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo selalu dilakukan upaya perbaikan, dengan optimalisasi pengendalian kegiatan dan perencanaan operasional pelaksanaan kegiatan yang lebih baik. Berdasarkan data realisasi anggaran Renstra Kecamatan Kaligesing tahun 2021–2025, dapat dilihat bahwa rata-rata rasio antara realisasi dan pagu anggaran selalu berada di atas 95%. Secara umum, hal ini menunjukkan kinerja pengelolaan pendanaan yang baik dan disiplin. Namun, jika dilihat lebih rinci, terdapat variasi antar tahun dan antar sub kegiatan yang menunjukkan perbedaan kualitas pelaksanaan. Pada tahun 2021, rasio realisasi anggaran untuk sebagian besar program berada pada kisaran 96%. Kondisi ini masih dapat dikategorikan baik, namun relatif lebih rendah dibanding tahun- tahun berikutnya. Hal ini disebabkan oleh masih adanya adaptasi mekanisme kerja pasca pandemi COVID-19, sehingga beberapa kegiatan seperti fasilitasi pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara penuh. Pada tahun 2022 dan 2023, rasio realisasi meningkat dengan konsistensi di atas 96–97%. Kinerja pendanaan pada periode ini dapat dikatakan baik karena hampir seluruh program dapat dijalankan sesuai rencana, termasuk pelayanan administrasi umum kecamatan dan pelayanan kependudukan. Faktor pendorong utamanya adalah meningkatnya koordinasi lintas perangkat daerah serta semakin lancarnya mekanisme penyaluran dan pencairan anggaran. Pada tahun 2024, rasio realisasi kembali menunjukkan tren sangat baik dengan capaian rata-rata di atas 97,5%. Capaian ini menandakan bahwa pengelolaan pendanaan semakin efektif, ditunjukkan oleh semakin sedikitnya selisih antara pagu dan realisasi. Hal ini ditopang oleh optimalisasi sistem perencanaan dan penganggaran daerah yang berbasis kinerja, serta adanya inovasi pelayanan yang memudahkan pelaksanaan kegiatan. Sedangkan untuk tahun 2025, berdasarkan proyeksi, rasio realisasi diperkirakan tetap tinggi, sekitar 97–98%. Hal ini menunjukkan tren konsistensi pengelolaan pendanaan yang semakin matang, dengan tingkat efisiensi yang lebih terjaga. Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 - 2024 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan 3 Indeks Kepuasan Masyarakat - 79,5 82,81 82,75 88,61 4 IUP 5 SPM 6 IKK outcome Permendagri 18 2020 7 Mandatory Lain 2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dalam proses pencapaian tujuan terdapat tantangan dan peluang terhadap pengembangan pelayanan Kecamatan Kaligesing, sebagai berikut: A. Tantangan Tidak mudah menyarikan tantangan yang ada terhadap birokrasi terutama pada jajaran kecamatan, namun beberapa hal dapat dijadikan pertimbangan sebagai tantangan, yaitu :

1.Tuntutan masyarakat terhadap peran kecamatan masih cukup tinggi, terutama berkaitan dengan pelayanan publik yang dapat diselenggarakan oleh kecamatan;
2.Terbatasnya Personil Kecamatan Kaligesing, sehingga terjadi rangkap jabatan, hal ini mengakibatkan kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat;
3.Beberapa wilayah Kecamatan Kaligesing rawan banjir, hampir setiap tahun pada musim hujan terjadi bencana banjir di beberapa titik desa;
4.Kecamatan Kaligesing merupakan Jalur lintas provinsi, dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kulonprogo; B. Peluang Selain tantangan sebagaimana telah diuraikan, terdapat peluang yang memberikan kesempatan kepada pemerintah/birokrasi pada tingkatan kecamatan untuk mengembangkan diri dalam melayani mbbasyarakat, yaitu:
1.Suasana kerja yang kondusif, melalui hubugan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis, sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreatifitas individual maupun kelompok (team work);
2.Adanya pendampingan dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah;
3.Adanya kesempatan untuk megikuti berbagai pendidikan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kaligesing2021-2016 pelatihan yang di selenggarakan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan SDM Kecamatan;
4.Adanya dukungan yang kuat dari berbagai lembaga kemasyarakatan;
5.Terbentuk simpul-simpul ekonomi produktif baikpertanian, pariwisatamaupun UMKM. 2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran layanan Kecamatan Kaligesing meliputi seluruh masyarakat yang berada di wilayah kecamatan, baik individu maupun kelompok, serta pemangku kepentingan lainnya. Sasaran layanan ini mencakup:
1.Masyarakat umum, yang membutuhkan pelayanan administrasi pemerintahan, pelayanan kependudukan, serta layanan perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan.
2.Pemerintah desa, yang memerlukan fasilitasi dan pembinaan dalam tata kelola pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat.
3.Kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan afirmatif dan akses yang lebih mudah dalam pelayanan publik.
4.Pelaku ekonomi lokal, seperti UMKM, petani, peternak, serta pelaku pariwisata yang menjadi bagian penting dari pengembangan potensi ekonomi Kecamatan Kaligesing. 1) Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan Dalam pelaksanaan tugasnya, Kecamatan Kaligesing menjalin sinergi dengan berbagai perangkat daerah di Kabupaten Purworejo. Beberapa mitra yang berperan penting antara lain:
1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida), khususnya dalam perencanaan pembangunan serta sebagai bagian dari Tim Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan.
2.Inspektorat Daerah, yang memberikan dukungan dalam pembinaan pengawasan internal dan pengendalian gratifikasi.
3.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terkait pelayanan perlindungan sosial, terutama untuk masyarakat miskin, lansia, dan kelompok rentan.
4.Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Pemerintahan Setda, dalam mendukung koordinasi pemerintahan desa serta pembangunan wilayah. 2) Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaligesing juga didukung oleh keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Purworejo yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan publik, khususnya dalam aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya:

a.BUMD Perbankan Daerah (Bank Purworejo atau kerja sama dengan BPD DIY), yang membantu akses permodalan bagi UMKM dan pelaku usaha kecil di Kaligesing.
b.Bagian Perekonomian Setda, yang berperan dalam pembinaan BUMD dan mendorong sinergi program kerja untuk mendukung masyarakat di tingkat kecamatan. 3) Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Kecamatan Kaligesing menjalin beberapa bentuk kerja sama, baik dengan pihak pemerintah, swasta, maupun masyarakat, antara lain:
a.Kerja sama antar kecamatan dan desa, khususnya dalam pengembangan potensi wisata alam, budaya, dan ekonomi kreatif yang banyak terdapat di wilayah perbukitan Kaligesing.
b.Kemitraan dengan pihak swasta/CSR, misalnya perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang diarahkan untuk pembangunan sarana prasarana masyarakat.
c.Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat, dalam mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan, serta program sosial kemasyarakatan. 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Efektifitas pelaksanaan pembangunan daerah perlu didukung dengan sistem kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses, yang seharusnya difokuskan pada penataan organisasi Pemerintah Kabupaten Purworejo sampai dengan Kecamatan beserta Standar Operasional Pelaksanaan, yang bersifat inter organisasi maupun atas organisasi. Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kaligesing lima tahun terakhir (2020–2024), rancangan awal RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029, dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2025–2029, serta hasil penjaringan aspirasi masyarakat, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama yang bersifat dominan dalam penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah di Kecamatan Kaligesing, sebagai berikut:
1. 1.Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlah dan kualitas aparatur di Kecamatan Kaligesing masih terbatas, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi serta kemampuan analisis kebijakan. Hal ini berdampak pada keterbatasan kapasitas pelayanan berbasis digital maupun inovasi pelayanan publik.
2. 2.Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pelayanan. Sebagian besar fasilitas pelayanan publik, termasuk infrastruktur pendukung di kantor kecamatan maupun pelayanan keliling di desa, belum sepenuhnya memadai. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan pelayanan ideal dengan fasilitas yang tersedia.
3. 3.Kesenjangan Akses Pelayanan pada Kelompok Rentan. Layanan bagi masyarakat miskin, lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang tinggal di wilayah perbukitan Kaligesing masih menghadapi hambatan aksesibilitas. Kondisi geografis yang sulit dijangkau turut memperbesar kesenjangan ini.
4. 4.Keterbatasan Pendanaan dan Efisiensi Anggaran. Rasio realisasi anggaran terhadap target masih menunjukkan fluktuasi. Beberapa program prioritas belum dapat dilaksanakan secara optimal akibat keterbatasan pendanaan maupun mekanisme penganggaran yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan lapangan.
5. 5.Koordinasi dan Sinergi Antar Lembaga yang Belum Optimal. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, koordinasi antara kecamatan, perangkat daerah kabupaten, pemerintah desa, maupun mitra lainnya belum sepenuhnya efektif. Hal ini mengakibatkan keterlambatan atau tumpang tindih dalam pelaksanaan pelayanan.
6. 6.Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Inovasi Layanan. Meskipun aspirasi masyarakat telah dijaring melalui musrenbang dan forum konsultasi publik, namun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan maupun penciptaan inovasi pelayanan masih rendah, sehingga potensi kolaborasi pelayanan belum dimanfaatkan secara maksimal. Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintahan Kecamatan Kaligesingadalah :
7. 1.Adanya multi interprestasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Kades yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
8. 2.Pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah belum sepenuhnya didukung dengan personil, pembiayaan dan prasarana. 2.2.2. Isu Strategis. Berdasarkan hasil telaah terhadap lingkungan dinamis, terdapat sejumlah isu strategis yang berpotensi mempengaruhi pelayanan Kecamatan Kaligesing, baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain:
9. 1.Isu Global
a.Perkembangan teknologi digital yang menuntut percepatan transformasi pelayanan publik berbasis elektronik.
b.Perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan, potensi bencana, dan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan.
c.Tuntutan transparansi dan akuntabilitas global dalam tata kelola pemerintahan, termasuk implementasi prinsip good governance.
1. 2.Isu Nasional (RPJMN 2025–2029 dan Renstra K/L)
a.Penguatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
b.Pengentasan kemiskinan ekstrem serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal.
c.Peningkatan ketahanan sosial melalui layanan perlindungan disabilitas, lansia, dan kelompok rentan.
d.Digitalisasi pelayanan administrasi pemerintahan desa dan kecamatan untuk memperkuat efisiensi birokrasi.
1. 3.Isu Regional/Daerah (Kabupaten Purworejo dan Kaligesing)
a.Keterbatasan aksesibilitas layanan publik di wilayah perbukitan.
b.Potensi besar sektor pariwisata berbasis alam dan budaya yang belum optimal dikembangkan.
c.Kesenjangan kualitas SDM aparatur antar wilayah dalam memberikan pelayanan.
d.Perlu penguatan sinergi lintas perangkat daerah dalam mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tabel 2.1. Isu Strategis Perangkat Daerah POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGA N PD PERMASALAH AN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGI S PDGLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal Belum optimalnya tata kelola pemerintah an dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi Misinforma si dan disinforma si Transformasi tata kelola Tata kelola pemerintah an yang dinamis Tata kelola pemerintah an yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif Akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpin an IndonesiaPeningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan Cyber insecurity Pelayanan publik prima belum merata Sinkronisa si kebijakan makro dan sektoral Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif Kecamatan Kaligesing sebagai perangkat daerah memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan. Fungsi utama yang dijalankan meliputi: koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa, fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan administrasi kependudukan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Visi Kabupaten Purworejo untuk periode 2025–2029 dirumuskan sebagai "Purworejo Berseri", yakni “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif” Dalam kaitannya dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo terpilih periode 2025–2029, Kecamatan Kaligesing berperan strategis sebagai garda terdepan untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif, inklusif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Tugas dan fungsi kecamatan diarahkan untuk mendukung pencapaian misi pembangunan, antara lain melalui:
1. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan penerapan standar pelayanan minimal, digitalisasi layanan, dan peningkatan kapasitas aparatur.
2. 2.Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fasilitasi UMKM, pengembangan potensi wisata, serta penguatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.
3. 3.Menguatkan pembangunan sosial dengan memperhatikan kelompok rentan seperti lansia, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin di wilayah perbukitan.
4. 4.Memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kolaboratif dengan meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah, pemerintah desa, BUMD, dan pihak swasta.
5. 5.Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum melalui pembinaan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pencegahan potensi konflik sosial. Dengan demikian, Kecamatan Kaligesing memiliki peran penting tidak hanya sebagai pelaksana urusan pemerintahan tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan di tingkat wilayah. Tugas dan fungsi tersebut selaras dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, masyarakat yang sejahtera, serta pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Perangkat Daerah tingkat kecamatan, seperti Kecamatan Kaligesing, memainkan peran vital dalam mencapai visi “Purworejo Berseri”. Berikut adalah keterkaitan antara tugas dan fungsi kecamatan dengan elemen visi tersebut:
6. 1.Berdaya Saing Kecamatan Kaligesing berperan sebagai ujung tombak layanan administrasi, menyederhanakan prosedur, dan mempercepat pengurusan administrasi kependudukan. Ini sejalan dengan visi daya saing melalui pelayanan publik yang efisien dan responsif.
7. 2.Sejahtera Fungsi pemberdayaan masyarakat dan pemberian layanan inklusif, terutama kepada kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin, mendukung misi kesejahteraan yang inklusif dan merata.
8. 3.Religius Menyediakan layanan yang adil dan menyentuh nilai-nilai keadilan sosial menjadi wajah konkret visi religius, di mana pelayanan dilandasi nilai kepedulian dan keberpihakan terhadap kaum rentan.
9. 4.Inovatif Kecamatan Kaligesing menerapkan digitalisasi layanan, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan mengembangkan inovasi pelayanan publik—nilai yang sejalan dengan visi inovatif, memperbarui sistem pelayanan publik melalui pendekatan kreatif dan teknologi. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Tujuan Renstra Kecamatan Kaligesing Tahun 2025–2029 diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, inklusif, dan akuntabel dalam rangka mendukung terwujudnya visi Kabupaten Purworejo yang Berseri (Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif). Tujuan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari Pemerintah Pusat, sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029, serta kondisi aktual perangkat daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kecamatan Kaligesing merumuskan beberapa sasaran strategis. Pertama, meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pemerintahan di tingkat kecamatan, yang ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) hingga mencapai kategori “Baik” pada tahun 2029. Kedua, Kecamatan Kaligesing juga menargetkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari praktik korupsi, dengan capaian nilai SAKIP minimal “BB” pada akhir periode Renstra. Terakhir, dirumuskan sasaran peningkatan akses dan mutu layanan publik yang inklusif bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok marginal, dengan target seluruh layanan publik di kecamatan telah ramah dan inklusif pada tahun 2029. Dengan tujuan dan sasaran tersebut, Kecamatan Kaligesing diharapkan dapat menghadirkan pelayanan yang tidak hanya berorientasi pada kecepatan dan transparansi, tetapi juga berkeadilan, partisipatif, dan inklusif, sehingga mampu mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus sinergi dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta menjabarkan target – target sasaran pokok pembangunan nasional ke dalam kontribusi Kabupaten Purworejo dalam pencapaian target – target nasional tersebut. Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Renstra PD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 89,00 89,20 89,40 89,60 89,80 90,00 3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Renstra Kecamatan Kaligesing Tahun 2025–2029 diarahkan pada optimalisasi seluruh sumber daya yang dimiliki, baik aparatur, keuangan, maupun sarana prasarana, untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas aparatur melalui penguatan kompetensi dan pemanfaatan teknologi digital, penataan tahapan kerja yang lebih sistematis berbasis perencanaan kinerja, serta fokus pada penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, cepat, dan akuntabel. Program dan kegiatan/sub kegiatan dirancang untuk memperkuat fungsi kecamatan sebagai pusat koordinasi pemerintahan, fasilitasi pembangunan desa, serta pelayanan administrasi masyarakat. Selain itu, strategi ini juga menekankan adaptasi terhadap dinamika lingkungan global, nasional, dan regional, seperti perkembangan transformasi digital, tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, strategi Renstra ini diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, pemerintahan yang responsif, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029. Tabel 3.2. Penahapan Renstra PD TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 Menguatkan kualitas layanan kepada masyarakat Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Memantapkan kualitas layanan kepada masyarakat Mewujudkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat Meneguhkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meneguhkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra PD NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Arah Kebijakan RPJMD 2026 Arah Kebijakan RENSTRA 2026 Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2027 Arah Kebijakan RENSTRA 2027 Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2028 Arah Kebijakan RENSTRA 2028 Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2029 Arah Kebijakan RENSTRA 2029 Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2030 Arah Kebijakan RENSTRA 2030 Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. A. PROGRAM Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/PD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat. Program-program Kecamatan Kaligesing adalah sebagai berikut:
10. 1.Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
11. 2.Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
12. 3.Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
13. 4.Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
14. 5.Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan B. KEGIATAN Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan instansi pemerintah/PD sesuai kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Kaligesing adalah sebagai berikut:
15. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari kegiatan:
a.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan : ➢ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ➢ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD ➢ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD ➢ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD ➢ Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD ➢ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ➢ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan : ➢ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ➢ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD ➢ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
c.Administrasi Kepegawaian Daerah, terdiri dari sub kegiatan : ➢ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
d.Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan : ➢ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ➢ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ➢ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ➢ Penyediaan Bahan Logistik Kantor ➢ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ➢ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan ➢ Penyediaan Bahan/Material ➢ Fasilitasi Kunjungan Tamu ➢ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ➢ Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ➢ Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
e.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari sub kegiatan : ➢ Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ➢ Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ➢ Pengadaan Alat Besar ➢ Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor ➢ Pengadaan Mebel ➢ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ➢ Pengadaan Aset Tetap Lainnya ➢ Pengadaan Aset Tak Berwujud ➢ Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ➢ Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ➢ Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
f.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari sub kegiatan : ➢ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ➢ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
g.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan : ➢ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ➢ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ➢ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar ➢ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor ➢ Pemeliharaan Mebel ➢ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ➢ Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya ➢ Pemeliharaan Aset Tak Berwujud ➢ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ➢ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ➢ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. 2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, terdiri dari kegiatan :
a.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, terdiri dari sub kegiatan : ➢ Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait ➢ Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
b.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, terdiri dari sub kegiatan: ➢ Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan ➢ Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1. 3.Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, terdiri dari kegiatan:
a.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, terdiri dari sub kegiatan : ➢ Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1. 4.Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, terdiri dari kegiatan :
a.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari sub kegiatan : ➢ Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan ➢ Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
1. 5.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, terdiri dari kegiatan :
a.Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari sub kegatan : ➢ Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa ➢ Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa ➢ Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- undangan ➢ Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa ➢ Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ➢ Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa ➢ Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ➢ Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa ➢ Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Tabel 4.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Penyediaan Bahan/Material Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Mebel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Mebel yang Dipelihara Pemeliharaan Mebel Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa yang menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa tepat waktu Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Adapun secara lebih jelasnya, program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Kaligesing dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 kami sajikan pada Tabel 6.1 (TC.27): Tabel 4.2. Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIFITAS KET. 1 2 3 4 5 6 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Monitoring Pembangunan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelayanan PATEN, Layanan aduan masyarakat PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil desa, Fasilitasi Kecamatan Berdaya PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Fasilitasi keagamaan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Forkopimcam PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Pembinaan adm desa, LKPPD, Evaluasi Perkembangan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi keuangan desa (APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Konferensi Kades dan Sekdes Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pilkades Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Pembinaan BPD Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa 4.2. Dukungan terhadap Program Nasional, Provisi dan Kegiatan Unggulan Daerah
a.Dukungan terhadap Program Nasional (Asta Cita dan Program Strategis Nasional) Kecamatan Kaligesing mendukung pencapaian Asta Cita dan Program Strategis Nasional melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel. Program pelayanan administrasi kependudukan, penguatan sistem pengaduan masyarakat, serta fasilitasi pembangunan infrastruktur dasar menjadi bentuk kontribusi nyata dalam mendukung target nasional terutama terkait peningkatan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan.
b.Dukungan terhadap Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi) Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah di tingkat kecamatan, Kaligesing turut mendukung Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah, antara lain dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan potensi wisata dan pertanian. Dukungan tersebut diwujudkan melalui fasilitasi pendampingan kelompok tani, promosi produk lokal unggulan, serta partisipasi dalam program- program provinsi yang diturunkan ke tingkat kabupaten/kecamatan.
c.Dukungan terhadap Program Kabupaten (Pitulungan) Dalam rangka mendukung Program Unggulan Kabupaten Purworejo yaitu Pitulungan, Kecamatan Kaligesing fokus pada upaya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, memperkuat ketahanan sosial, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Program ini diimplementasikan melalui pelayanan administrasi yang cepat dan mudah, peningkatan kualitas musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), penguatan kelembagaan desa, serta fasilitasi kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat agar tercipta pemerataan pembangunan yang berkeadilan. 4.3. Penentuan Indkator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator tersebut merupakan indikator yang telah diseleksi secara cermat sehingga benar-benar merepresentasikan keberhasilan pencapaian tujuan strategis dan dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah juga ditentukan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian target program dan kegiatan secara lebih operasional. Baik IKU maupun IKK ditetapkan untuk menjadi pedoman pengukuran kinerja sejak tahun 2025 hingga tahun 2030, sehingga terdapat konsistensi dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah secara berkesinambungan. Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama PD NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 Tujuan dan Sasaran PD 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Angka 89,00 89,20 89,40 89,60 89,80 90,00 Tujuan dan Sasaran PD Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Kaligesing yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Kaligesing Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Kecamatan Kaligesing, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kaligesing setiap tahunnya. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi: a) Rencana Strategis Kecamatan Kaligesing sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kaligesing setiap tahun. b) Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. c) Camat Kaligesing wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat. 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi: a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Kaligesing dilakukan setiap tahun selama periode renstra. b) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. c) Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI LAMPIRAN XXXI PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Dengan telah ditetapkanya RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 menjadi kewajiban semua Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Purworejo untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan dibagi dalam beberapa tahapan/langkah sebagai berikut :
a.Tahapan persiapan Penyusunan Renstra, melakukan kegiatan antara lain: pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi pendukung Renstra.
b.Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian Renstra Perangkat Daerah.
c.Tahapan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Purworejo selaku Kepala Perangkat Daerah, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bapperida Kabupaten Purworejo. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum tersebut sebagai dasar hukum dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah periode 2025-2029 sebagai berikut :
1. 1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. 9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. 11.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. 16.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. 17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18. 18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045;
19. 19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
20. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
21. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
22. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
23. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
24. 24.Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Purworejo. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Purworejo Tahun 2025-2029 sebagai berikut :
25. 1.Maksud
a.Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas / program / kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan.
b.Memberikan gambaran rencana program untuk lima tahun ke depan (2025-2029) yang terukur dan terarah dalam melaksanakan dan mencapai tujuan dan sasaran yang lebih baik sekaligus menjadi acuan bagi Kecamatan Purworejo untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Purworejo.
c.Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.
d.Menjabarkan visi misi RPJMD
1. 2.Tujuan
a.Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
b.Sebagai bahan pengendalian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat.
c.Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.
d.Terwujudnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Purworejo sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terkendali;
e.Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Renstra Tahun 2025-2029 Kecamatan Purworejo sebagai berikut: Adapun tugas Pokok dan fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :
a.Camat Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas pokok:
1. 1.menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. 2.mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. 3.mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. 4.mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. 5.mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. 6.mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. 7.membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
8. 8.melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. 9.melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
a.melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
b.melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
c.melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati. Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, meliputi:
a.melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang- undangan;
b.melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang- undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c.melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
a.melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
b.melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
c.melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
a.melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
b.melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
c.melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
d.melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati. Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan, meliputi:
a.melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan;
b.memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan atau Kelurahan;
c.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan atau Lurah;
d.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan atau Kelurahan;
e.melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
f.melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.
b.Sekretaris Kecamatan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi program dan keuangan serta umum dan kepegawaian. Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
a.Melaksanakan koordinasi menyiapkan perumusan kebijakan teknis;
b.Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
c.Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
d.Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian;
e.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi.
c.Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkanbahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang program dan keuangan, yang meliputi:
a.merencanakan, menganggarkan, dan mengevaluasi kinerja;
b.melaksanakan pengadministrasian keuangan;
c.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya.
d.Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi:
a.melaksanakan pengadministrasian barang milik daerah pada lingkungan kecamatan;
b.melaksanakan pengadministrasian umum pada lingkungan kecamatan;
c.melaksanakan pengadaan barang milik daerah;
d.melaksanakan penyediaaan jasa penunjang;
e.melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
f.melaksanakan pengadministrasian kepegawaian pada lingkungan kecamatan; dan
g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai sesuai tugas dan jabatannya.
e.Kepala Seksi Pemerintahan Desa. Kepala seksi Tata Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan desa , yang meliputi:
a.melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b.melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c.melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
d.melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
h.melaksanakan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i.melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
j.melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
k.melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
l.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
m.melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
n.melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
o.melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
p.melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
q.melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
r.melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
s.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.
f.Kepala Seksi Pembangunan. Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pembangunan, yang meliputi:
a.Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang meliputi:
1. 1.Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
2. 2.Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan pekerjaan umum di wilayah Kecamatan;
3. 3.Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
b.Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang meliputi:
1. 1.Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
2. 2.Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.
c.Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang meliputi:
1. 1.pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
2. 2.pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
3. 3.pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat;
d.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.
g.Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang meliputi:
a.melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi;
1. 1.Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan;
2. 2.Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan;
b.melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang meliputi koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di wilayah kecamatan;
c.menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, yang meliputi:
1. 1.Pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan;
2. 2.Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan
3. 3.Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
4. 4.Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
5. 5.Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasukur, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
6. 6.Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. 7.Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
8. 8.Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
d.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya
h.Kasi Pemberdayaan Masyarakat. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
a.melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang meliputi:
1. 1.Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
2. 2.Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b.melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang meliputi;
1. 1.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
2. 2.Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
3. 3.Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
c.mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan kelurahan bagi Kecamatan yang memiliki Kelurahan diwilayahnya;
d.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.
i.Kelompok Jabatan Fungsional : Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.1.2 Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:
a.Camat;
b.Sekretariat, membawahkan:
1. 1.Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
2. 2.Subbagian Umum Dan Kepegawaian
c.Seksi Pemerintahan Desa;
d.Seksi Pembangunan;
e.Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
f.Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
g.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h.Kelurahan PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR : 14 TAHUN 2023 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN PURWOREJO Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Purworejo CAMAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKCAM SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKSI PEMERINTAHAN DESA SEKSI PEMBANGUNAN SEKSI PEMERINTAHAN UMUM, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. 1.Kel. Purworejo
2. 2.Kel. Mranti
3. 3.Kel. Paduroso
4. 4.Kel. Mudal
5. 5.Kel. Sindurjan
6. 6.Kel. Doplang
7. 7.Kel. Pangenjurutengah
8. 8.Kel. Pangenrejo
9. 9.Kel. Keseneng
10. 10.Kel. Baledono
11. 11.Kel. Tambakrejo
12. 12.Kel. Kedungsari
13. 13.Kel. Cangkreplor
14. 14.Kel. Cangkrepkidul Sumber : Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Purworejo 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Purworejo sebagai organisasi kecamatan dengan pola maksimal terdiri dari :
a.Camat ;
b.Sekretariat, membawahkan :
1. 1.Subbagian Perencanaan dan Keuangan
2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian
c.Seksi Pembangunan;
d.Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
e.Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
f.Seksi Pemerintahan Desa;
g.Kelurahan Pegawai Kecamatan Purworejo termasuk 14 Kelurahan berdasarkan Golongan, Jabatan / Eselon dan Pendidikan sebanyak 97 orang terdiri dari 93 PNS dan 4 PPPK, selain itu juga ada Non ASN 37 orang. Adapun rincian pegawai berdasarkan golongan kepangkatan yaitu :
a.Berdasarkan Golongan : ● Golongan IV : 6 orang ● Golongan III : 66 orang ● Golongan II : 21 orang ● Golongan I : 0 orang ● Tenaga Non ASN : 35 orang ---------------------------------------------- Jumlah : 132 orang
b.Berdasarkan Jabatan / Eselonering : ● Eselon III/A : 1 orang ● Eselon III/B : 1 orang ● Eselon IV/A : 15 orang ● Eselon IV/B : 49 orang
c.Berdasarkan Pendidikan : ● Pasca Sarjana : 6 orang ● Sarjana Strata 1 : 51 oramg ● Diploma : 25 orang ● SMU/Sederajat : 11 orang ● SLTP/Sederajat : 2 orang Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. Sedangkan yang dimaksud Perangkat Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Tabel 2.2 Sarana Kerja Kecamatan Purworejo NO SARANA KERJA JUMLAH KET

(1)(2) (3) (4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mebelair Komputer Laptop Kendaraan Dinas Roda 4 Kendaraan Dinas Roda 2 Kipas angin LCD Meja Rapat Kursi Rapat Kursi Tamu 22 set 36 unit 69 unit 1 unit 37 unit 32 unit 15 unit 123 unit 1546 unit 35 unit Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Sumber : Pengurus Barang Kecamatan Kecamatan Purworejo Tabel 2.3 Prasarana Kerja Kecamatan Purworejo NO SARANA KERJA KETERANGAN
(1)(2) (3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ruang Camat Ruang Sekcam Dan 5 Kasi Ruang Kasubag ( Sekretariat ) Gudang Arsip Ruang Pelayanan Paten Tempat Parkir Parkir Aula Rapat Rumah Dinas Ruang Perekaman Ktp Musholla ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA Sumber : Pengurus Barang Kecamatan Kecamatan Purworejo 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat keadaan yang menonjol atau trend yang terjadi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang telah dijalani. Dengan melihat keadaan tersebut dapat diproyeksikan rencana apa yang akan dibuat untuk 5 (lima) tahun kedepan. 2.3.1 Tujuan :
1. a.Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan birokrasi
2. b.Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Indikator tujuan :
3. a.Indeks kepuasan masyarakat
4. b.Nilai akuntabilitas kinerja intsansi pemerintah daerah 2.3.2 Sasaran
5. a.Optimalisasi fungsi Camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa
6. b.Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah Indikator sasaran :
7. a.Prosentase penyelesaiaan permasalahan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan
8. b.Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah Adapun evaluasi hasil kinerja periode sebelumnya sebagai gambaran pencapaian kinerja perangkat daerah kami sajikan Tabel 2.1, Tabel 2.2 dan tabel 2.3 dibawah ini : Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Purworejo N o Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Targe t IKK Target Indikato r Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82,3 5 83,2 5 84,2 5 86,0 0 86,2 5 83,9 4 86,1 0 78,7 1 85,2 6 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82,3 5 83,2 5 84,2 5 85,2 5 86,2 5 83,9 4 86,1 0 78,7 1 85,2 6 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% Dari tabel diatas terlihat bahwa rasio target kinerja Renstra tahun 2021- 2026 dapat tercapai 100 % untuk masing masing sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Purworejo. keberhasilan tersebut dapat tercapai berkat dukungan dan partisipasi semua pihak yang berkepentingan di Kecamatan Purworejo, segenap komponen masyarakat Purworejo, serta komitmen kerja keras segenap Pimpinan Staf dan Pegawai Kecamatan Purworejo, dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah direncakan. Selanjutnya kami sajikan Tabel 2.2 sebagai berikut : Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Purworejo Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 20 21 2022 2023 2024 2025 2026 202 1 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.107.589.070 8.452.805.6 59 9.292.087.95 3 9.543.944.21 2 9.124.260.37 9 - 13.803.051.75 0 11.886.736.836 12.301.844.33 4 - - - 140 367 265 - - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000 25.249.993 25.500.003 98.000.002 98.000.002 - 37.249.988 115.636.593 105.538.626 - - - 11 37 34 - - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.750.000 3.787.493 3.825.003 15.900.002 15.900.002 21.278.988 25.365.379 34.030.990 567 % 670% 890 % Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000 5.050.000 5.100.000 15.200.000 15.200.000 2.971.000 9.159.800 6.232.050 59% 181% 122 % Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.750.000 3.787.500 3.825.000 13.900.000 13.900.000 2.000.000 10.200.000 3.805.950 53% 269% 100 % Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.750.000 3.787.500 3.825.000 13.900.000 13.900.000 3.000.000 11.159.900 6.056.050 80% 295% 158 % Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.750.000 3.787.500 3.825.000 13.900.000 13.900.000 2.000.000 8.659.900 1.379.950 53% 229% 36% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.500.000 2.525.000 2.550.000 12.600.000 12.600.000 3.000.000 41.931.614 48.295.636 120 % 1661 % 1894 % Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.500.000 2.525.000 2.550.000 12.600.000 12.600.000 3.000.000 9.160.000 5.738.000 120 % 363% 225 % Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.867.089.070 8.141.575.6 66 8.962.542.95 0 9.131.824.21 0 8.781.840.37 7 - 11.077.086.75 4 9.942.062.059 10.664.678.07 5 - - - 4 3 3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.836.089.070 8.109.975.6 66 8.930.592.95 0 9.099.824.21 0 8.749.840.37 7 11.000.170.38 6 9.885.201.445 10.607.521.63 9 140 % 122% 119 % Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.000.000 1.000.000 0% 0% 0% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 30.000.000 30.500.000 30.750.000 31.000.000 31.000.000 76.916.368 56.860.614 57.156.436 256 % 186% 186 % Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 720.000 720.000 720.000 0 0 720.000 720.000 0 0 0 0 1 1 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 100% 100 % Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 950.000 1.100.000 1.250.000 1.400.000 0 0 0 3.840.000 0 0 0 0 0 13 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - 250.000 300.000 350.000 400.000 3.840.000 0% 1280 % Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 700.000 800.000 900.000 1.000.000 0% 0% Administrasi Umum Perangkat Daerah 48.900.000 68.850.000 70.075.000 75.900.000 76.800.000 - 354.626.600 380.386.300 517.349.400 - - - 44 57 78 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.500.000 10.000.000 10.150.000 14.400.000 14.400.000 17.493.700 31.849.800 26.079.900 233 % 318% 257 % Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.400.000 2.000.000 2.100.000 2.150.000 2.200.000 47.559.000 0% 0% 2265 % Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 2.000.000 2.100.000 2.100.000 2.150.000 56.241.100 2812 % 0% Penyediaan Bahan Logistik Kantor - 10.000.000 9.000.000 9.100.000 9.150.000 100.597.600 123.883.200 1006 % 1376 % Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.875.000 10.000.000 11.000.000 12.000.000 12.500.000 50.729.500 66.624.500 66.840.600 301 % 666% 608 % Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.625.000 10.650.000 10.725.000 10.800.000 10.800.000 15.355.000 14.245.000 12.520.000 273 % 134% 117 % Penyediaan Bahan/Material - 5.000.000 5.500.000 5.600.000 5.700.000 131.187.700 0% 2385 % Fasilitasi Kunjungan Tamu - 2.000.000 2.100.000 2.200.000 2.300.000 0% 0% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7.500.000 14.200.000 14.300.000 14.400.000 14.400.000 271.048.400 110.828.300 109.279.000 3614 % 780% 764 % Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.000.000 3.100.000 3.150.000 3.200.000 0% 0% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.000.000 66.530.000 78.300.000 81.000.000 9.750.000 - 879.100.410 477.969.900 96.880.000 - - - 22 95 36 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - 46.930.000 - - - 253.019.900 539% Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - 1.000.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000 34.480.000 0% 3448 % Pengadaan Mebel 15.000.000 5.000.000 20.700.000 21.450.000 107.412.500 6.720.000 716 % 0% 32% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.000.000 5.500.000 48.300.000 50.050.000 527.580.900 55.680.000 1507 % 0% 115 % Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.500.000 2.550.000 2.550.000 2.600.000 0% 0% Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.100.000 3.150.000 3.200.000 3.250.000 0% 0% Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.500.000 2.600.000 2.650.000 2.700.000 244.107.010 224.950.000 8998 % 0% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 59.000.000 71.000.000 71.500.000 71.750.000 71.750.000 - 546.173.902 548.745.627 410.082.497 - - - 25 21 15 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.700.000 21.300.000 21.450.000 21.525.000 21.525.000 107.706.200 133.029.000 609 % 625% 0% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.750.000 17.750.000 17.875.000 17.937.500 17.937.500 82.580.596 73.046.334 81.182.189 560 % 412% 454 % Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 26.550.000 31.950.000 32.175.000 32.287.500 32.287.500 355.887.106 342.670.293 328.900.308 1340 % 1073 % 1022 % Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 57.600.000 78.650.000 82.350.000 83.500.000 84.000.000 - 908.814.096 421.216.357 502.755.736 - - - 34 153 86 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5.000.000 5.100.000 5.200.000 5.300.000 5.400.000 0% 0% 0% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - 700.000 2.600.000 2.650.000 2.700.000 88.255.896 91.475.507 165.559.816 1306 8% 6368 % Pemeliharaan Mebel 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000 0% 0% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 500.000 750.000 800.000 850.000 0% 0% Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.500.000 17.625.000 17.750.000 17.875.000 17.000.000 172.826.000 255.045.850 244.851.920 1192 % 1447 % 1379 % Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 10.000.000 11.000.000 11.500.000 11.750.000 68.707.000 74.695.000 92.344.000 747% 839 % Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 26.100.000 31.725.000 31.950.000 32.175.000 33.000.000 579.025.200 2218 % 0% 0% Pemeliharaan/Rehabilita si Tanah 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 100 % 0% 0% PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 183.668.700 70.861.300 75.265.400 77.147.700 76.758.400 - 25.630.699.64 0 20.380.575.290 21.148.248.13 0 - - - 13 59 32 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 142.668.700 33.161.300 39.965.400 40.247.700 37.258.400 - 12.892.369.32 0 10.286.099.195 10.606.341.74 0 - - - 9 35 17 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 127.668.700 17.050.000 20.600.000 20.696.000 15.000.000 31.846.900 36.230.000 47.951.550 25% 212% 233 % Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 15.000.000 16.111.300 19.365.400 19.551.700 22.258.400 20.096.700 23.559.400 16.483.800 134 % 146% 85% Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 40.000.000 34.000.000 34.000.000 35.500.000 38.000.000 - 12.738.330.32 0 10.094.476.095 10.541.906.39 0 - - - 4 24 14 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 28.000.000 17.000.000 17.000.000 18.000.000 20.000.000 102.095.400 131.833.700 365 % 775% 0% Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12.000.000 17.000.000 17.000.000 17.500.000 18.000.000 0% 0% 0% Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 2.000.000 2.500.000 - - - - - - - - - - - - - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2.000.000 2.500.000 0% 0% Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.000.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000 1.500.000 - - - - - - - - - - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1.000.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000 1.500.000 0% 0% 0% PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - 9.226.986.4 00 10.134.302.6 00 10.408.266.0 00 10.342.481.0 00 - 12.636.234.92 0 9.962.642.395 10.541.906.39 0 - - - - 16 14 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 43.500.000 45.000.000 46.500.000 48.500.000 - 341.350.800 302.995.900 107.090.700 - - - - 14 5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 22.000.000 23.000.000 24.000.000 25.000.000 197.604.000 0% 0% Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 21.500.000 22.000.000 22.500.000 23.500.000 143.746.800 302.995.900 107.090.700 1409 % 487 % Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - 9.183.486.4 00 10.089.302.6 00 10.361.766.0 00 10.293.981.0 00 - 12.294.884.12 0 9.659.646.495 10.434.815.69 0 - - - - 2 9 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 40.732.900 72.719.150 0% 727 % Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 6.816.486.4 00 7.263.802.60 0 7.336.266.00 0 7.336.266.00 0 10.339.290.92 0 7.626.989.995 7.519.611.840 112% 104 % Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2.361.000.0 00 2.815.500.00 0 3.015.500.00 0 2.947.715.00 0 1.914.860.300 2.032.656.500 2.842.484.700 86% 101 % PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 44.025.000 22.905.300 25.176.900 25.871.000 25.807.900 - 6.754.097.200 6.729.431.100 5.514.643.950 - - - 358 561 845 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 42.025.000 20.805.300 22.976.900 23.571.000 23.407.900 - 3.383.472.400 3.387.861.700 2.768.331.450 - - - 180 288 428 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 13.207.500 6.871.000 7.553.000 7.761.000 7.761.000 29.566.800 31.134.000 5.400.000 224 % 453% 71% Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 28.817.500 13.934.300 15.423.900 15.810.000 15.646.900 12.679.600 4.951.500 5.300.000 44% 36% 34% Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 2.000.000 2.100.000 2.200.000 2.300.000 2.400.000 - 1.826.428.200 1.820.452.500 1.498.623.700 - - - 97 149 233 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 2.000.000 2.100.000 2.200.000 2.300.000 2.400.000 0% 0% 0% PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 23.858.000 4.984.900 5.426.600 5.615.900 5.552.800 - 995.260.200 984.361.800 824.659.200 - - - 52 79 122 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 23.858.000 4.984.900 5.426.600 5.615.900 5.552.800 - 506.690.000 500.669.600 412.329.600 - - - 26 40 61 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 7.314.800 2.990.000 2.000.000 2.100.000 1.952.800 12.847.600 46.292.300 22.018.950 176 % 1548 % 1101 % Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 7.000.000 1.000.000 2.100.000 2.200.000 2.200.000 11.000.000 157 % 0% 0% Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 9.543.200 994.900 1.326.600 1.315.900 1.400.000 25.560.000 0% 0% 1927 % PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 195.526.771 140.018.900 153.774.700 157.939.300 142.960.700 - 300.630.400 289.128.800 214.055.950 - - - 14 16 19 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 195.526.771 140.018.900 153.774.700 157.939.300 142.960.700 - 154.624.200 144.564.400 107.543.700 - - - 8 8 9 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 19.552.601 14.000.000 15.377.500 15.793.000 15.793.000 9.468.000 3.706.700 43.151.000 48% 26% 281 % Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 39.105.000 28.000.000 30.755.000 31.587.000 31.587.000 18.119.800 16.977.400 46% 61% 0% Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 29.329.000 21.000.000 23.066.000 23.690.000 23.690.000 12.634.000 9.554.000 20.683.600 43% 45% 90% Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 19.552.600 21.000.000 7.100.000 7.200.000 7.200.000 100.364.400 100.799.700 35.950.500 513 % 480% 506 % Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa - 7.000.000 26.498.700 27.675.300 12.196.700 9.549.800 136% 0% Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 19.552.600 14.000.000 15.377.500 15.794.000 15.794.000 5.420.000 3.976.800 6.727.150 28% 28% 44% Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 9.776.000 4.000.000 4.100.000 4.200.000 4.200.000 8.618.000 1.031.450 88% 0% 25% Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3.000.000 3.100.000 3.200.000 3.300.000 0% 0% Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.000.000 7.100.000 7.200.000 7.300.000 0% 0% Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 7.000.000 7.100.000 7.200.000 7.300.000 0% 0% Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 29.329.000 7.000.000 7.100.000 7.200.000 7.300.000 6.500.000 6.782.900 6.818.300 22% 97% 96% Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 29.329.970 7.018.900 7.100.000 7.200.000 7.300.000 12.534.900 5.528.100 17.735.400 43% 79% 250 % Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 7.000.000 7.100.000 7.200.000 7.300.000 0% 0% Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 7.000.000 7.100.000 7.200.000 7.300.000 0% 0% 8.554.667.541 17.918.562.45 9 19.686.034.153 20.218.784.112 19.717.821.179 - 60.119.974.110 50.232.876.221 50.545.357.954 - - - 577 1.097 1.298 - - Pada Tabel 2.2 diatas bahwa Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah ada yang baik dan kurang baik, salah satu penyebabnya dikarenakan menyesuaikan anggaran Daerah. Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 – 2024 N o Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 83,94 86,1 78,71 85,26 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 83,94 86,1 78,71 85,26 3 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100% 100% 100% 100% 100% 4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100% 100% 100% 100% 100% 5 Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan 100% 100% 100% 100% 100% 6 Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100% 100% 100% 100% 100% 7 Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100% 100% 100% 100% 100% 8 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 100% 100% 100% 100% 2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Purworejo sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Purworejo, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain : 1) Tuntutan dan harapan warga masyarakat terhadap perwujudan Good Governance dan Good Government merupakan peluang pada PD Kecamatan Purworejo untuk selalu meningkatkan kinerja. 2) Kecamatan Purworejo merupakan Eks. Ibukota Kawedanan (Pembantu Bupati untuk wilayah Purworejo) banyak peninggalan sarana dan prasarana gedung yang digunakan untuk pemerintahan maupun instansi lain. 3) Kepedulian dan kebersamaan pihak swasta dalam mendukung program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan. 4) Adanya moratorium PNS berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur terhadap pemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing dan adanya regulasi yang terus mengalami perubahan. 5) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 6) Para penyelenggara Pemerintah Desa belum secara optimal memahami regulasi tentang pemerintahan desa yang cenderung berubah. 7) Adanya tambahan penghasilan meningkatkan kinerja sumberdaya pegawai. 8) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana maupun pengembangan potensi alam. Tantangan : 1) Memberikan prioritas pada rencana kerja adanya pengembangan Paten secara maksimal ; 2) Memberikan peluang perbaikan sarana dan prasarana bagi pengembangan paten ; 3) Meningkatkan kesadaran warga terhadap Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 4) Memberikan dukungan secara maksimal kepada desa yang mendapatkan prioritas pembangunan; Peluang : 1) Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders); 2) Memberikan kemungkinan peningkatan Pendapatan, dengan meningkatkan kesadaran warga terhadap Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 3) Memberikan dukungan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan , Keberadaan organisasi Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintahan dalam pembangunan merupakan peluang perencanaan pembangunan melalui koordinasi dalam program pembangunan. Faktor Ancaman (Threat) : 1) Perkembangan tehnologi, berlakunya kawasan Masyarakat Ekonomi Asean / MEA serta tuntutan yang semakin beraneka ragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangn dan hal tersebut harus ditampung, diperhatikan dan dilayani. 2) Kondisi masyarakat yang tidak sama baik tingkat sosial ekonomi, pendidikan dan hal-hal yang lain berpengaruh terhadap cara pandang pola pikir. 3) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan secara partisipatif. 4) Kebijakan pemerintah yang kurang sosialisasi, akan berakibat bahwa kebijakan tersebut tidak berpihak kepada masyrakat. 2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Purworejo meliputi internal Sekretariat Kecamatan, Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan, Instansi vertikal TNI/Polri, KUA dan elemen masyarakat umum 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Identifikasi permasalahan dari masing-masing unit di Kecamatan Purworejo dapat dilihat sebagai berikut: Identifikasi Permasalahan Aspek Kajian Capaian/ Kondisi saat ini Standar yang digunakan Faktor yan mempengar Internal E Tata kelola organisasi dan Profesionalita s/ manajemen ASN Masih perlunya optimalisasi aparatur pelayanan publik dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Peraturan tentang Tata kelola organisasi dan manajemen ASN yang Akuntabel, Profesional dan Kredibel Belum maksimalnya tata kelola organisasi dan Profesionalita s/ manajemen ASN yang Akuntabel, Profesional dan Kredibel A tu m at fa pe pu ya ti ba be Pelayanan Publik yang mudah diakses Standar Pelayanan, SOP, Media Informasi dan Layanan Terpasang dan mudah diakses Masyarakat (media sosial) di Ruang Pelayanan Kecamatan Peraturan tentang pelayanan publik, SOP, Standar Pelayanan Pemahaman terhadap SOP, Standar Pelayanan belum optimal, tempat layanan tidak mudah diakses publik A tu m at fa pe pu ya ti Peningkatan kualitas Pembanguna n dan Sarana dan prasarana yang rusak, belum maksimalnya Peraturan tentang Pembanguna n dan Kapasitas SDM pemberdayaa n masyarakat Tu m at pe Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut:
  1. 1.Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal,
  2. 2.Akuntabilitas keuangan belum disertai sumber daya manusia yang kompeten,
  3. 3.Pelayanan publik prima belum maksimal,
  4. 4.Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan,
  5. 5.Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif. 2.2.2. Isu Strategis Kecamatan Purworejo memiliki potensi aparatur pemerintahan yang kompeten dan peluang peningkatan pelayanan publik yang semakin luas. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan utama yang perlu diatasi, antara lain akuntabilitas kinerja pemerintahan yang belum optimal, transformasi digital yang belum sepenuhnya terimplementasi, pelayanan publik yang belum merata, serta kondisi ketenteraman dan perlindungan masyarakat yang belum sepenuhnya kondusif. Isu ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi. Dalam konteks pemberdayaa n masyarakat desa/kelurah an pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan pemberdayaa n masyarakat desa/kelurah an belum optimal sa da m pe ya M at de ra Kondusifitas dan intensifitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan kota Banyaknya gangguan dan ketertiban umum dan kurang kesadaran dan tenaga pengamanan wilayah/ lingkungan Peraturan tentang keamanan dan ketertiban di wilayah Kapasitas SDM keamanan, ketertiban umum belum optimal K m at ke u Kelembagaan Pemerintaha n dan kapasitas aparatur Pemerintaha n Desa yang profesional Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan kemampuan, keterampilan aparatur pemerintahan desa Peraturan tentang Kelembagaan Pemerintaha n Desa Belum maksimalnya pembinaan dan pengawasan aparatur pemerintaha n desa A tu m at te n da m pe pu D lingkungan global, muncul tantangan berupa maraknya misinformasi dan disinformasi, ancaman keamanan siber, serta kebutuhan sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral. Sementara itu, pada level nasional, agenda besar transformasi tata kelola, penegakan supremasi hukum, serta penguatan stabilitas dan kepemimpinan Indonesia menjadi faktor penting yang harus direspon di tingkat daerah. Adapun pada tataran regional, dinamika tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif dan dinamis menuntut peran aktif kecamatan dalam menyesuaikan diri. Isu Strategis kecamatan Purworejo dapat disajikan dalam Tabel 2.1 berkut ini : Tabel 2.1 Isu Strategis PD POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENAN GAN PD PERMASAL AHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEG IS PDGLOBAL NASIONAL REGIONA L 1 2 3 4 5 6 7 Potensi Aparatur Pemerinta h yang Kompeten Akuntabilita s kinerja pemerintaha n belum optimal Belum optimalny a tata kelola pemerinta han dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi Misinfor masi dan disinform asi Transform asi tata kelola Tata kelola pemerinta han yang dinamis Tata kelola pemerinta han yang tangkas, adaptif, akuntabel , dan kolaborati f Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimp inan Indonesia Peningkata n Pelayanan Publik dan Pemerinta han Transformas i digital belum sepenuhnya dilakukan Cyber insecurit y Pelayanan publik prima belum merata Sinkroni sasi kebijaka n makro dan sektoral Stabilitas ketentrama n, ketertiban umum dan perlindunga n masyarakat belum kondusif Dapat disimpulkan , isu strategis bagi Kecamatan Purworejo adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif, sehingga mampu menghadapi tantangan global, nasional, maupun regional sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik, stabilitas sosial, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. “ Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)” Visi ini merupakan berkelanjutan dari cita cita pembangunan dalam mencapai tujuan jangka Panjang Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029. Adapun terkandung makna yang terkandung dalam visi tersebut antara lain adalah sebagai berikut :
9. a.Purworejo Kata Purworejo menunjuk pada Kabupaten Purworejo secara keselurahan baik mencakup kewilyahan pemerintahan dan masyarakatnya.
10. b.Berdaya saing Berdaya Saing berarti bahwa kondisi Kabupaten Purworejo yang memiliki kekuatan dan keunggulan produktivitas wilayah (ekosistem inovasi, enabling environment, sumber daya manusia, dan market.
11. c.Sejahtera Sejahtera berarti bahwa Kabupaten Purworejo memiliki kondisi masyarakat yang sehat, cerdas, berbudaya, serta tercukupi kebutuhan dasarnya bagi semua kalangan.
12. d.Religius Masyarakat yang memiliki ketaqwaan terhadap Tuhan YME, menjalani kehidupan sehari-hari berlandaskan nilai, norma, dan etika ajaran agama, dan bersikap saling menghargai, saling menghormati perbedaan dan keberagaman, tanpa ada diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda.
13. e.Inovatif Pemerintah dan masyarakatnya dapat memecahkan setiap masalah yang dihadapi dengan mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber daya yang dimiliki serta mampu mengelola dan mengembangkan sumber daya tersebut secara efektif dan efisien guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan (meliputi elemen Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Society, Smart Living, Smart Environment). Untuk mencapai visi tersebut diatas telah dirumuskan dengan Misi sejumlah lima (5) Misi yaitu:
  1. 1.Bidang Sumber Daya Manusia, Meningkatkan kualitas SDM yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan YME serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya dan sejahtera;
  2. 2.Bidang Infrastruktur, Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah;
  3. 3.Bidang Lingkungan Hidup, Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
  4. 4.Bidang Ekonomi & Pariwisata, Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal;
  5. 5.Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi. Yang terkait dengan tupoksi Kecamatan Purworejo adalah Misi ke 5 yaitu Bidang Tata Kelola Pemerintahan , Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih, berkeadilan, responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
  6. 1.Tujuan adalah sesuatu atau apa yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu periode perencanaan. Tujuan Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Purworejo Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator tujuan Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah).
  7. 2.Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Purworejoada dua yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan Indikator sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat dengan Indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah).
  8. 3.Untuk itu, tujuan dan sasaran Kecamatan Purworejo jangka menengah dalam lima tahun kedepan adalah sebagaimana tercantum dalam table 4.1 dibawah ini : Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATO R TARGET TAHUN KET .2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Meningkatny a tata kelola pemerintaha n yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,0 2 70,4 5 72,8 9 75,3 3 77,7 6 80,2 Indeks Kepuasan Masyaraka t (Perangkat Daerah) 86,0 0 86,2 5 87,0 0 87,7 5 88,5 0 89,2 5 Meningkatny a akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,0 2 70,4 5 72,8 9 75,3 3 77,7 6 80,2 Meningkatny a kualitas layanan Indeks Kepuasan Masyaraka t 86,0 0 86,2 5 87,0 0 87,7 5 88,5 0 89,2 5 kepada masyarakat (Perangkat Daerah) 3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan, diperlukan arah kebijakan dan langkah- langkah strategis yang jelas untuk menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai serta bagaimana penyelesaian isu strategis pembangunan daerah dilakukan. Arah kebijakan berfungsi sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih fokus dan terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Dengan demikian, arah kebijakan mampu merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus yang tepat sekaligus sesuai dengan pengaturan dalam pelaksanaannya. Selain itu, arah kebijakan juga berguna untuk membantu menghubungkan setiap strategi dengan sasaran pembangunan secara lebih rasional serta menjadi tema pembangunan tahunan dalam RKPD. Berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Purworejo pada 5 (lima) tahun mendatang diarahkan pada upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif. Strategi tersebut mencakup peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik, pemerataan pelayanan yang berkualitas, serta penguatan stabilitas dan perlindungan masyarakat. Dengan strategi dan arah kebijakan ini, Kecamatan Purworejo diharapkan mampu menghadapi dinamika lingkungan global, nasional, dan regional sekaligus memberikan pelayanan yang semakin dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Purworejo secara lebih rinci dituangkan dalam Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 sebagai pedoman pembangunan pada periode lima tahun mendatang. Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 Menguatkan kualitas layanan kepada masyarakat Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Memantapkan kualitas layanan kepada masyarakat Mewujudkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat Meneguhkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meneguhkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Dengan tahapan kebijakan yang terstruktur tersebut, Kecamatan Purworejo berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas sekaligus menjaga akuntabilitas kinerja pemerintahan secara berkelanjutan. Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra PD OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 2 3 4 5 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Arah Kebijakan RPJMD 2026 Arah Kebijakan RENSTRA 2026 Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2027 Arah Kebijakan RENSTRA 2027 Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2028 Arah Kebijakan RENSTRA 2028 Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2029 Arah Kebijakan RENSTRA 2029 Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2030 Arah Kebijakan RENSTRA 2030 Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Purworejo tercantum dalam tabel 4.1 dibawah ini dengan Jumlah sbb : Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Penyediaan Bahan/Material Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Mebel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Mebel yang Dipelihara Pemeliharaan Mebel Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa yang menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa tepat waktu Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Tabel 4.2 Tabel 4.4. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah N O PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIFITAS KET . 1 2 3 4 5 6 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Monitoring Pembangunan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rakor kegiatan pelayanan kepada masyarakat Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi di bidang kesehatan, Fasilitasi di bidang pendidikan, Fasilitasi di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelayanan PATEN, Layanan aduan masyarakat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Fasilitasi intensifikasi PBB 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil desa, Fasilitasi Kecamatan Berdaya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil kelurahan, Fasilitasi Kecamatan Berdaya 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Fasilitasi keagamaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Monitoring dan Evaluasi Penegakan Perda 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Forkopimcam 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Pembinaan adm desa, LKPPD, Evaluasi Perkembangan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi keuangan desa (APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Konferensi Kades dan Sekdes Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pilkades Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Pembinaan BPD Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif RPJMDes, RKPDes, RPJM Pro Aksi Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Penyusunan Masterplan Desa, Penyusunan Website Desa 4.2. Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah Dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, provinsi, dan kegiatan unggulan daerah, Kecamatan Purworejo mengimplementasikan program Pembentukan Kecamatan Berdaya. Program ini menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi bagi kelompok difabel, perempuan, pelaku ekonomi kreatif, serta pengembangan sport center. Sejalan dengan agenda nasional, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata pada upaya penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan, penguatan pendidikan, serta perlindungan kelompok rentan seperti anak, perempuan, dan lansia. Dukungan ini diwujudkan melalui fasilitasi langsung, koordinasi lintas sektor, serta penguatan kapasitas masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan. Pada tataran Kabupaten, Kecamatan Purworejo berperan aktif dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta pelestarian lingkungan. Melalui koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan, Kecamatan Purworejo berupaya mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan daya saing wilayah. Dengan berbagai kegiatan tersebut, Kecamatan Purworejo berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan kolaboratif, sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut : N o Program Delegasi Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center) Fasilitasi pemberdayaan perempuan Kecamatan Kecamatan Fasilitasi perlindungan anak Kecamatan Kecamatan Fasilitasi penurunan stunting Kecamatan Kecamatan Fasilitasi penanggulangan kemiskinan Kecamatan Kecamatan Fasilitasi pendidikan Kecamatan Kecamatan Fasilitasi perlindungan lansia Kecamatan Kecamatan Fasilitasi pemberdayaan disabilitas Kecamatan Kecamatan Fasilitasi tenologi tepat guna Kecamatan Kecamatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/ kelurahan Kecamatan Kecamatan Fasilitasi dan pembinaan UMKM Kecamatan Kecamatan Fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat Kecamatan Kecamatan Fasilitasi pelestaian lingkungan Kecamatan Kecamatan Fasilitasi desa wisata Kecamatan Kecamatan Fasilitasi dan pembinaan PKK Kecamatan Kecamatan Fasilitasi dan pembinaan Karang Taruna Kecamatan Kecamatan Fasilitasi BUMDes Kecamatan Kecamatan 4.3. Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dilakukan melalui penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU ini berfungsi sebagai tolok ukur kinerja yang terukur, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memudahkan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Secara lengkap, rincian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Purworejo untuk periode 2025–2030 dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini. Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD NO . INDIKATOR SATUA N TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,0 2 70,4 5 72,8 9 75,3 3 77,7 6 80,2 Tujuan PD 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Angka 86 86,2 5 87 87,7 5 88,5 89,2 5 Sasaran PD Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhanan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Purworejo yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Purworejo Tahun
  9. 2030.Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Kecamatan Purworejo, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Purworejo setiap tahunnya. 5.2 Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi: a) Rencana Strategis Kecamatan Purworejo sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Purworejo setiap tahun. b) Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. c) Camat Purworejo wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat. 5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kecamatan Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi: a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo dilakukan setiap tahun selama periode renstra. b) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. c) Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI LAMPIRAN XXXII PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Dasar Renstra adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pada pasal 272 ayat 1 bahwa Perangkat Daerah Menyusun Renstra dengan berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya dengan adanya Peraturan Daerah kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo; dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Adapun hubungan keterkaitan antara tahapan penyusunan RPJMD dan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat digambarkan dengan skema sebagaimana Gambar 1.1 sebagai berikut: Gambar 1.1 Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan Dengan telah ditetapkanya RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 menjadi kewajiban semua Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Purworejo untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan, penyusunan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan dibagi dalam beberapa tahapan/Langkah sebagai berikut :
14. a.Tahapan persiapan Penyusunan Ranwal Renstra, melakukan kegiatan antara lain: pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi pendukung Renstra.
15. b.Tahapan penyusunan dan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan Renstra dan tahap penyajian Ranwal Renstra Perangkat Daerah.
16. c.Tahapan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Banyuurip selaku Kepala Perangkat Daerah, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bapperida Kabupaten Purworejo. Sebagai bagian dari dokumen perencanaan hierarkhi Renstra Perangkat Daerah harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo dan merupakan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena itu Renstra Kecamatan Banyuurip Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Purworejo untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Ilustrasi keterhubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah dapat diilustrasikan sebagai berikut : 1.1. Landasan Hukum Penyusunan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada, setiap Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (PD) wajib Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Adapun landasan hukum yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah memiliki Renstra PD adalah:
  1. 1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  9. 9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
  10. 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
  11. 11.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  16. 16.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  17. 17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
  18. 18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  19. 19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
  20. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
  21. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
  22. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024);
  23. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025);
  24. 24.Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Purworejo. 1.2. Maksud dan Tujuan
  25. 1.Maksud Renstra ini disusun sebagai penjabaran operasional visi, misi, dan program kepala daerah dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Banyuurip dalam periode Tahun 2025–2029.
  26. 2.Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan:
17. a.Mewujudkan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Untuk mengintegrasikan program-program pembangunan di daerah dalam rangka penyusunan program lima tahunan, serta menjamin konsistensi perencanaan dan komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo.
18. b.Sebagai bahan pengendalian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat.
19. c.Menjadi acuan resmi untuk penilaian Kinerja Kecamatan Banyuurip.
20. d.Meningkatkan pelayanan secara prima.
21. e.Terwujudnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Banyuurip sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terkendali;
22. f.Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah. 1.3. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) Bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan sebagai berikut: 2.1.1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan pada periode Renstra 2025 – 2029 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo terbit yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo.
23. a.Tugas Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:
  1. 1.Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkuo Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
  2. 2.Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan
  3. 3.Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
  4. 4.Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
  5. 5.Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat. Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:
  6. 1.Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan dan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan dan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
  7. 2.Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di willayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  8. 3.Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati. Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi:
  9. 1.Melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan;
  10. 2.Melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
  11. 3.Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan; dan
  12. 4.Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
  13. 1.Melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  14. 2.Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
  15. 3.Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, meliputi:
  16. 1.Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  17. 2.Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat Daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  18. 3.Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
  19. 4.Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati. Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan, meliputi:
  20. 1.Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
  21. 2.Memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan /atau kelurahan;
  22. 3.Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
  23. 4.Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan / atau perangkat kelurahan;
  24. 5.Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa da/ atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
  25. 6.Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati. Fungsi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Camat menyelenggarakan fungsi:
  26. 1.penyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
  27. 2.pengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  28. 3.pengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  29. 4.pengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  30. 5.pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  31. 6.pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
  32. 7.pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa kelurahan;
  33. 8.pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
  34. 9.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.1.1.2. Susunan Organisasi Susunan Organisasi Kecamatan Banyuurip mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo terdiri atas:
24. a.Camat Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
25. b.Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, bertugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi program dan keuangan serta umum dan kepegawaian. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menyelenggarakan fungsi:
  1. 1.Pengoordinasian menyiapkan perumusan kebijakan teknis;
  2. 2.Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
  3. 3.Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
  4. 4.Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
  5. 5.Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi. Sekretariat, membawakan: a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan b) Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat. Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh: a) Pejabat Fungsional; dan b) pelaksana subbagian Perencanaan dan Keuangan bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang program dan keuangan, yang meliputi: a) merencanakan, menganggarkan, dan mengevaluasi kinerja; b) melaksanakan pengadministrasian keuangan; dan c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya. Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian yang meliputi: a) melaksanakan pengadministrasian barang milIK Daerah pada lingkungan Kecamatan; b) melaksanakan pengadministrasian umum pada lingkungan Kecamatan; c) melaksanakan pengadaan barang milik Daerah; d) melaksanakan penyediaan jasa penunjang; e) melaksanakan pemeliharaan barang milik Daerah; f) menyelenggarakan administrasi kepegawaian; g) menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan, dan hukum; dan h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya.
26. c.Seksi Pemerintahan Desa Seksi Pemerintahan Desa bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan desa, yang meliputi: a) Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa; b) Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa; c) Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa; d) Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; e) Melaksanakan fasilitasi pelaksanakan tugas kepala desa dan perangkat desa; f) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa; g) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawarahan desa; h) Melaksanakan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa; i) Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan desa; j) Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan Kawasan pedesaan; k) Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; l) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga kemasyarakatan; m) Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; n) Melaksanakan fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga; o) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa; p) Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa; q) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya; r) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan; dan s) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.
27. d.Seksi Pembangunan Seksi Pembangunan bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pembangunan, yang meliputi; a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan yang meliputi:
  1. 1.Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  2. 2.Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal bidang Kesehatan, Pendidikan, social dan pekerjaan umum di wilayah Kecamatan; dan
  3. 3.Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan. b) Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang meliputi:
  4. 1.Koordinasi dengan perangkat daerah dan/ atau instansi vertical yang terkait dengan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
  5. 2.Pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta. c) Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang meliputi:
  6. 1.Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
  7. 2.Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan; dan
  8. 3.Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat. d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.
28. e.Seksi Pemerintahan Umum, Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Seksi Pemerintahan Umum, Ketenteraman dan Ketertiban Umum bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang Seksi Pemerintahan Umum, Ketenteraman dan ketertiban Umum yang meliputi: a) Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi:
  1. 1.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical di wilayah Kecamatan; dan
  2. 2.Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan ketenteraman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. b) Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang meliputi koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di wilayah Kecamatan; c) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Bupati, yang meliputu:
  3. 1.Pelaksanaan tugas forum komunikasi pimpinan di Kecamatan;
  4. 2.Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. 3.Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
  6. 4.Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  7. 5.Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional;
  8. 6.Penanganan konflik social sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. 7.Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  10. 8.Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertical. d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannnya.
29. f.Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi pemberdayaan Masyarakat bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi: a) Melaksanakan di tingkat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang meliputi:
  1. 1.Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi vertical terkait; dan
  2. 2.Peningkatan Kecamatan. b) Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang meliputi:
  3. 1.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
  4. 2.Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan dan
  5. 3.Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan. c) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan kelurahan bagi Kecamatan yang memiliki kelurahan diwilayahnya; dan d) Melaksanakan tuga slain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannnya.
30. g.Kelurahan Kelurahan dipimpin oleh kepala Kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Camat: a) Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan; b) Melaksanakan kegiatan evaluasi kelurahan; c) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan; d) Melaksanakan pelayanan masyarakat; e) Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; f) Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitasi pelayanan umum; g) Melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan; h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan\ i) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudsukan, susunan organisasi, tubas dan fungsi serta tata kerja kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.
31. h.Jabatan Fungsional Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada kecamatan. Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (l), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilalrukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan. Penugasan secara individu dan/ atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Perangkat Daerah. 2.1.1.1. Tata Kerja Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.
1. a.Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta perunjuk petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
2. b.Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Pejabat Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi perunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta meyampaikan laporan tepat waktu.
3. c.Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Kecamatan yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
4. d.Setiap laporan yang diterima oleh Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan pejabat Fungsional dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. 1) Camat melakukan koordinasi dengan Kecamatan disekitarnya. 2) Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan. 3) Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan. Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Banyuurip CAMAT GALUH BAKTI PERTIWI, S. STP. MM Pembina Tk.I /IV/b NIP. 198110112000122001 SEKRETARIS IFAN MOCHTAR LATIF, AKS, MAP Pembina / IV/a NIP. 197004231997021001 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KASI TATA PEMERINTAHAN DJUMALI, S.IP Penata Tk I / III/d NIP. 196910101992031015 KASI PEMBERD. MASY. DAN DESA ICHWANTO, S. IP Penata / III/c NIP. 197204032009061003 KASI TRANTIBUM JOKO TRIYONO, SE. MM Pembina / IV/a NIP. 197410071996031001 KASI EKONOMI DAN PEMB JOKO TRIYONO, SE. MM Pembina / IV/a NIP. 197410071996031001 KASUBAG KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN TEDY MULYOHARTONO, S. Sos Penata Muda Tk I / III/b NIP. 197805042010011016 KASUBAG PERENCANAAN,EVALAP DAN UMUM SUKANAH, SE Penata / III/c NIP. 197510132014062001 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Banyuurip pada Tahun 2025 memiliki pegawai sebanyak orang 35, dengan rincian PNS sebanyak 26 orang, PPPK sebanyak 2 orang dan Tenaga Honorer sebanyak 7 orang dengan klasifikasi sebagai berikut :
5. a.Berdasarkan Golongan (ASN) Table 2.1 Pegawai Kecamatan Banyuurip Berdasarkan Golongan GOLONGAN/ RUANG ESELON I II III IV V TENAGA FUNGSIO NAL STAF JUML AH Golongan IV/e Golongan IV/d Golongan IV/c Golongan IV/b 1 Golongan IV/a 1 2 1 JUMLAH GOLONGAN IV Golongan III/d 1 Golongan III/c 8 Golongan III/b 3 3 Golongan III/a 2 JUMLAH GOLONGAN II Golongan II/d 3 Golongan II/c Golongan II/b Golongan II/a 1 JUMLAH GOLONGAN I JUMLAH PPPK GOLONGAN 7 1 PPPK GOLONGAN 5 1 TOTAL 0 0 2 14 0 1 11 26 Sumber Data : Data Kepegawaian Kecamatan Banyuurip Tahun 2025 (Agustus)
6. b.Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang No Pangkat Gol / Ruang Jumlah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kecamatan Pembina Tk I Pembina Penata Tk. I Penata Penata Muda Tk. I Penata Muda Pengatur Tk. I Pengatur IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c 1 orang 3 orang 1 orang 3 orang 2 orang 1 orang 3 orang - orang No Pangkat Gol / Ruang Jumlah 9 10 11 12 13 Pengatur Muda Tk. I Pengatur Muda Juru Muda Tk. I PPPK PPPK II/b II/a I/d VII V - orang 1 orang - orang 1 orang 1 orang 14 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Tenaga kontrak Kelurahan Kledung Karangdalem Penata Tk. I Penata Penata Muda Tk. I Penata Muda Pengatur Tk.I Pengatur Tenaga kontrak Kelurahan Kledungkradenan Pembina Penata Penata Muda Tk. I Penata Muda Pengatur Tk.I Tenaga kontrak Kelurahan Borokulon Pembina Penata Tk. I Penata Penata Muda Pengatur Tk.I Tenaga kontrak - III/d III/c III/b III/a II/d II/c - IV/a III/c III/b III/a II/d - IV/a III/d III/c III/a II/d - 3 orang 20 orang - orang 2 orang 3 orang - orang - orang - orang 1 orang 7 orang - orang 2 orang 3 orang - orang - orang - orang 1 orang 7 orang - orang - orang 2 orang - orang - orang 2 orang 4 orang Jumlah 35 orang Sumber Data : Data Kepegawaian Kecamatan Banyuurip Tahun 2025 (Agustus)
7. c.Berdasarkan Jenis Kelamin Table 2.3 Pegawai Kecamatan Banyuurip Berdasarkan Jenis Kelamin No Berdasarkan Jenis Kelamin Jumlah ASN NON ASN 1 Laki-laki 16 7 2 Perempuan 12 Jumlah Sumber Data : Data Kepegawaian Kecamatan Banyuurip Tahun 2025 (Agustus)
8. d.Berdasarkan Usia Table 2.4 Pegawai Kecamatan Banyuurip Berdasarkan Usia No Berdasarkan Usia Jumlah ASN NON ASN 1 20-35 tahun 4 5 2 36-55 tahun 20 1 3 ≥56 tahun 4 1 Jumlah Sumber Data : Data Kepegawaian Kecamatan Banyuurip Tahun 2025 (Agustus)
9. e.Berdasarkan Tingkat Pendidikan Table 2.5 Pegawai Kecamatan Banyuurip Berdasarkan Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. Kecamatan Pasca Sarjana Sarjana Sarjana Muda / ahli madya SLTA/sederajat SLTP Kontrak : SD SLTP SLTA Kelurahan Kledung Karangdalem Pasca Sarjana Sarjana Sarjana Muda /ahli madya SLTA/sederajat Kontrak : SLTA Kelurahan Kledungkradenan Pasca Sarjana Sarjana SLTA / sederajat Kelurahan Borokulon Pasca Sarjana Sarjana Sarjana Muda/Ahli Madya SLTA / Sederajat SMP Kontrak : SD SLTP SMA 4 orang 5 orang 3 orang 4 orang 1 orang - orang - orang 3 orang 1 orang 3 orang - orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 2 orang - orang 1 orang - orang 1 orang - orang - orang - orang 2 orang Jumlah 35 orang Sumber Data : Data Kepegawaian Kecamatan Banyuurip Tahun 2025 (Agustus)
10. f.Berdasarkan Diklat Table 2.6 Pegawai Kecamatan Banyuurip Berdasarkan Diklat No Diklat Perjenjangan Jumlah Pegawai 1. 2. 3. Kecamatan Pim III Pim III / SPAMA Pim IV / ADUM/ADUMLA Kelurahan Kledung Karangdalem Pim IV/ADUM/ADUMLA Kelurahan Kledungkradenan Pim IV/ADUM/ADUMLA Kelurahan Borokulon 1 orang - orang 1 orang - orang - orang Pim IV/ADUM/ADUMLA - orang Jumlah 2 orang Sumber Data : Data Kepegawaian Kecamatan Banyuurip Tahun 2025 (Agustus) 2.1.1.1. Sarana Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Banyuurip adalah sebagai berikut: Table: 2.7 Inventaris Tanah Kecamatan Banyuurip No Jenis Barang/Nama Barang Luas (m2) 1 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 2.186 m2 Table 2.8 Inventaris Peralatan dan Mesin Kecamatan Banyuurip No Jenis Barang Inventaris Jumlah Kondisi A. B. Tanah Peralatan dan Mesin Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 PC Unit Laptop/Notebook Printer Lemari Kayu Rak Besi/Arsip Rak Kayu Filling Cabinet Besi Brandkas Mesin Absen Overhead Projektor Display Meja Kerja Besi/Metal Kursi Besi/Metal 1Bidang (2186 m2) 22 unit 1 unit 16 unit 2 Unit 8 Unit 14 Printer 1 buah 4 buah 2 buah 2 buah 1 buah 1 Unit 3 unit 1 unit 8 Buah Baik/Berfungsi Baik/Berfungsi Baik/Berfungsi Baik/Berfungsi Baik/Berfungsi Baik/Berfungsi Baik/Berfungsi Baik/Berfungsi Baik/Berfungs Baik/Berfungsi Baik/Berfungsi Baik/Berfungsi Baki/Berfungsi Baik/Berfungsi Baik/Berfungsi Baik/Berfungsi No Jenis Barang Inventaris Jumlah Kondisi Kursi Kayu Meja Resepsionis Meja Panjang Meja ½ Biro Meja Makan Besi Kursi Rapat Kursi Tamu Kursi Putar Bangku Tunggu Kursi Lipat Meja Komputer Jam Elektronik Mesin Penghisap Debu Lemari Es AC Window AC Split Kipas Angin Kompor Gas 10 buah 3 buah 2 buah 1 buah 28 buah 1 unit 140 buah 25 buah 2 buah 3 buah 11 buah 4 buah 2 buah 1 buah 2 unit 1 unit 11 unit 3 unit Baik/Berfungsi Baik/Berfungsi Baik/Berfungsi Baik/Berfungsi Baik/Berfungsi Baik/Berfungs Baik/Berfungsi Baik/Berfungsi Baik/Berfungsi Baki/Berfungsi Baik/Berfungsi Baik/Berfungsi Baik/Berfungsi Baik/Berfungsi Baik/Berfungsi Baik/Berfungsi Baik/Berfungsi Baik/Berfungsi Rice Warmer Televisi Amplifier Sound system Tangga Aluminium Dispencer Alat Rumah Tangga Lain2 Kursi Kerja Pejabat Esl.2 Kursi Kerja Pejabat Esl.IV Audio Amplifier Camera Elektronik Peralatan Antena UHF Meja Kerja Layar 4 unit 1 unit 5 unit 1 unit 3 unit 1 buah 2 buah 7 buah 1 buah 7 buah 1 buah 1 buah 1 unit 1 buah Baik/Berfungsi Baik/Berfungsi Baik/Berfungsi Baik/Berfungsi Baik/Berfungsi Baki/Berfungsi Baik/Berfungsi Baik/Berfungsi Baik/Berfungsi Baik/Berfungsi Baik/Berfungsi Baik/Berfungsi Baki/Berfungsi 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai hak-hak dasar setiap warga negara. Pelayanan publik ini merupakan tolak ukur apakah pemerintah melakukan kinerjanya dengan baik karena kualitas pelayanan publik ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Pelayanan publik ini harus dilakukan secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. Kecamatan Banyuurip mempunyai peranan dalam membantu Bupati Purworejo dalam memberikan pelayanan publik. Pada bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya. Berikut dapat kami sajikan dalam Tabel 2.1 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Banyuurip. Table 2.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Targe t NSPK Target IKK Target Indikato r Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaia 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 80,75 81 81,25 81,50 81,75 82 85,97 99,86 8 Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 80,75 81 81,25 81,50 81,75 82 85,97 99,86 8 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 Persentase Penyeelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 Dari tabel diatas terlihat bahwa rasio target kinerja Renstra tahun 2021- 2026 dapat tercapai 100 % untuk masing masing sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Banyuurip. keberhasilan tersebut dapat tercapai berkat dukungan dan partisipasi semua pihak yang berkepentingan di Kecamatan Banyuurip, segenap komponen masyarakat Purworejo, serta komitmen kerja keras segenap Pimpinan Staf dan Pegawai Kecamatan Banyuurip, dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah direncakan. Selanjutnya kami sajikan Tabel 2.2 sebagai berikut Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Banyuurip Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggar 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Kewilayahan 8.132.251.094 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3.702.180.905 4.672.524.549 4.107.386.075 4.089.271.330 4.239.694.218 4.633.639.303 4.054.066.467 4.486.796.716 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 202.078.800 9.115.400 31.583.500 13.691.600 7.197.600 10.513.000 179.247.500 8.915.000 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 1.000.060.700 1.213.650.500 2.337.549.800 1.798.479.150 1.739.561.200 2.111.783.360 983.837.421 1.143.821.625 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 110.000.000 12.205.000 15.599.600 15.016.200 5.683.700 5.413.119 94.521.200 12.146.900 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 1.464.000 44.025.200 41.077.600 22.516.200 10.848.000 1.464.000 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 304.206.300 267.740.800 227.199.900 141.135.600 53.807.200 37.085.900 286.519.100 264.692.500 Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 – 2024 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keteranga n 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 80,75 81 81,25 81,50 2 Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 80,75 81 81,25 81,50 3 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100% 100% 100% 100% 100% Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100% 100% 100% 100% 100% Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan 100% 100% 100% 100% 100% Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100% 100% 100% 100% 100% Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100% 100% 100% 100% 100% Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 100% 100% 100% 100% Dilihat dari tabel 2.1 bahwa target dan realisasi tahun 2021-2024 hampir secara keseluruhan tercapai 100% untuk yang belum 100% dikarenakan Tahun 2025 masih berjalan sampai Bulan April, dan diperkirakan sampai akhir tahun akan terealisasi dan tercapai. 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Banyuurip sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Purworejo, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain : 1) Tuntutan dan harapan warga masyarakat terhadap perwujudan Good Governance dan Good Government merupakan peluang pada PD Kecamatan Banyuurip untuk selalu meningkatkan kinerja. 2) Kepedulian dan kebersamaan pihak swasta dalam mendukung program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan. 3) Adanya penundaan rekrutmen PNS berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur terhadap pemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing dan adanya regulasi yang terus mengalami perubahan. 4) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 5) Para penyelenggara Pemerintah Desa belum secara optimal memahami regulasi tentang pemerintahan desa yang cenderung berubah. 6) Adanya tambahan penghasilan meningkatkan kinerja sumber daya pegawai. 7) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana maupun pengembangan potensi alam. 2.1.Tantangan
1. a.Memberikan kesempatan bagi Kecamatan untuk mengembangkan kemampuan penyusunan perencanaan secara makro dan mikro sehingga memberikan motivasi bagi pengembangan SDM;
2. b.Memberikan prioritas pada rencana kerja adanya pengembangan Paten secara maksimal dan potensi inovasi;
3. c.Kemajuan Informasi dan Teknologi yang telah merambah ke semua desa/ kelurahan serta lapisan masyarakat;
4. d.Memberikan dukungan secara maksimal kepada desa desa yang mendapatkan prioritas pembangunan.
5. e.Semakin berkurangnya jumlah pegawai dengan pertambahan pengisiannya yang terpusat menambah beban mencapai tupoksi. 2.1.1.1. Peluang
6. a.Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).
7. b.Memberikan kemungkinan peningkatan pendapatan, efek pembangunan.
8. c.Mendapatkan dukungan dana dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
9. d.Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan. 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Banyuurip meliputi internal Sekretariat Kecamatan, Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan, Instansi vertikal TNI/Polri, KUA dan elemen masyarakat umum. 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banyuurip, maka permasalahan berdasarkan Tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Banyuurip dapat dilihat faktor faktor yang mempengaruhinya bersifat Internal SKPD sebagai berikut : A. Analisis Internal 1) Adanya dukungan dana untuk penyelenggaraan tupoksi kecamatan; 2) Adanya personil kecamatan dengan latar belakang yang berbeda; 3) Adanya pelimpahan sebagian kewenangan terhadap kecamatan oleh Bupati; 4) Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan dan kelurahan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal; 5) Kurangnya jumlah sarana dan prasarana di kecamatan dan kelurahan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat; 6) Lemahnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing- masing; 7) Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di kecamatan dan kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang; 8) Lemahnya koordinasi dan pembinaan di internal kecamatan; 9) Lemahnya pengelolaan kearsipan; 10) Lemahnya motivasi dalam melaksanakan tugas tugas yang dibebankan; 11) Memberikan dukungan secara maksimal kepada desa desa yang mendapatkan prioritas pembangunan. 12) Semakin berkurangnya jumlah pegawai dengan pertambahan pengisiannya yang terpusat menambah beban mencapai tupoksi. 2.2.1.1. Peluang
10. e.Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).
11. f.Memberikan kemungkinan peningkatan pendapatan, efek pembangunan.
12. g.Mendapatkan dukungan dana dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
13. h.Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan. 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Banyuurip meliputi internal Sekretariat Kecamatan, Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan, Instansi vertikal TNI/Polri, KUA dan elemen masyarakat umum. 2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banyuurip, maka permasalahan berdasarkan Tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Banyuurip dapat dilihat faktor faktor yang mempengaruhinya bersifat Internal SKPD sebagai berikut : B. Analisis Internal 1) Adanya dukungan dana untuk penyelenggaraan tupoksi kecamatan; 2) Adanya personil kecamatan dengan latar belakang yang berbeda; 3) Adanya pelimpahan sebagian kewenangan terhadap kecamatan oleh Bupati; 4) Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan dan kelurahan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal; 5) Kurangnya jumlah sarana dan prasarana di kecamatan dan kelurahan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat; 6) Lemahnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing- masing; 7) Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di kecamatan dan kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang; 8) Lemahnya koordinasi dan pembinaan di internal kecamatan; 9) Lemahnya pengelolaan kearsipan; 10) Lemahnya motivasi dalam melaksanakan tugas tugas yang dibebankan; C. Analisis Eksternal 1) Adanya kesempatan mengikuti bintek ketrampilan bagi aparatur yang berpotensi meningkatkan kemampuan; 2) Adanya kesempatan mendapatkan tambahan penghasilan pada pengelolaan potensi pendapatan di Kecamatan; 3) Adanya pembebanan terkait pencapaian indikator keberhasilan pembangunan di Kecamatan; 4) Adanya pembebanan penanggulangan kemiskinan, pengarusutamaan gender dan bencana alam; 5) Adanya undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6) Undang undang desa no 6 tahun 2014 Permasalahan – permasalahan kecamatan dan kelurahan Dapat disampaikan sebagai berikut: a) Belum Optimalnya pelayanan kepada masyarakat ; b) Kurangnya sarana dan Prasarana ; c) Kurangnya sumber daya manusia baik kualitas atau kwantitas dalam struktur yang ada ataupun pelayanan kepada masyarakat; d) Belum tersedianya data base pembangunan yang memadai; e) Belum terimplemantasinya sistem informasi desa; f) Koordinasi yang ada dalam pelaksanaan pekerjaan kurang maksimal; 2.2.2 Isu Strategis 2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banyuurip, maka permasalahan berdasarkan Tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Banyuurip dapat dilihat faktor faktor yang mempengaruhinya bersifat Internal SKPD sebagai berikut : D. Analisis Internal 1) Adanya dukungan dana untuk penyelenggaraan tupoksi kecamatan; 2) Adanya personil kecamatan dengan latar belakang yang berbeda; 3) Adanya pelimpahan sebagian kewenangan terhadap kecamatan oleh Bupati; 4) Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan dan kelurahan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal; 5) Kurangnya jumlah sarana dan prasarana di kecamatan dan kelurahan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat; 6) Lemahnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing- masing; 7) Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di kecamatan dan kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang; 8) Lemahnya koordinasi dan pembinaan di internal kecamatan; 9) Lemahnya pengelolaan kearsipan; 10) Lemahnya motivasi dalam melaksanakan tugas tugas yang dibebankan; E. Analisis Eksternal 1) Adanya kesempatan mengikuti bintek ketrampilan bagi aparatur yang berpotensi meningkatkan kemampuan; 2) Adanya kesempatan mendapatkan tambahan penghasilan pada pengelolaan potensi pendapatan di Kecamatan; 3) Adanya pembebanan terkait pencapaian indikator keberhasilan pembangunan di Kecamatan; 4) Adanya pembebanan penanggulangan kemiskinan, pengarusutamaan gender dan bencana alam; 5) Adanya undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6) Undang undang desa no 6 tahun 2014 Permasalahan – permasalahan kecamatan dan kelurahan Dapat disampaikan sebagai berikut: a) Belum Optimalnya pelayanan kepada masyarakat ; b) Kurangnya sarana dan Prasarana ; c) Kurangnya sumber daya manusia baik kualitas atau kwantitas dalam struktur yang ada ataupun pelayanan kepada masyarakat; d) Belum tersedianya data base pembangunan yang memadai; e) Belum terimplemantasinya sistem informasi desa; f) Koordinasi yang ada dalam pelaksanaan pekerjaan kurang maksimal; Tabel 2.4 Isu Strategis Perangkat Daerah POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH PERMASALAHA N PERANGKAT DAERAH ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompetensi Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi Mis informasi dan dis informasi Tranformasi tata kelola Tata kelola pemerintahan yang dinamis Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel dan kolaboratif akuntabilitas keuangan belum disertai keandirian keuangan daerah Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpina n Indonesia Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan Cyber insecurity Pelayanan publik prima belum merata Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah ”Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)”. Guna mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi ke 5 yaitu: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Dalam rangka menjalankan misi ke 5 yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi, Kecamatan Banyuurip menetapkan Tujuan selama periode 2025 – 2029 yaitu “Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah”, dengan target sasaran adalah Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat. Adapun rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Banyuurip tercantum dalam tabel 3.1 sebagai berikut: Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 87,80 87,85 87,90 87,95 88 88,05 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 87,80 87,85 87,90 87,95 88 88,05 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Strategi Renstra 2025-2029 Kecamatan Banyuurip meningkatkan koordinasi dan pelayanan di tingkat Kecamatan. Kebijakan Renstra 2025- 2029 Kecamatan Banyuurip Meningkatkan koordinasi pelayanan di tingkat kecamatan melalui optimalisasi tugas dan fungsi camat. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Kebijakan ada dua macam yaitu kebijakan internal dan eksternal.
  1. 1.Kebijakan Internal adalah suatu kebijakan Perangkat Daerah dalam upaya peningkatan tugas pokok dan fungsi organisasi. Kebijakan internal Perangkat Daerah Kecamatan Banyuurip sebagai berikut :
14. a.Peningkatan kualitas SDM aparatur kecamatan
15. b.Peningkatan dan pemanfaatan sarana prasarana perkantoran secara optimal.
16. c.Pelaksanaan fungsi koordinasi pemerintahan yang mantap.
17. d.Peningkatan ketertiban administrasi dan pengelolaan keuangan.
  1. 2.Kebijakan Eksternal, yaitu suatu kebijakan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan eksternal Kecamatan Banyuurip diantaranya yaitu :
18. a.Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan.
19. b.Penyelenggaraan dan peningkatan tertib administrasi kependudukan.
20. c.Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan.
21. d.Memfasilitasi dan mengupayakan pemenuhan sarana prasarana wilayah, peningkatan perekonomian rakyat sesuai dengan potensi masyarakat.
22. e.Mengupayakan kerjasama dengan dinas instansi terkait dan lembaga pendidikan, kesehatan dan agama untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan masyarakat. Tabel 3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V
(2026)(2027) (2028) (2029) (2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Menguatkan kualitas layanan kepada masyarakat Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Memantapkan kualitas layanan kepada masyarakat Mewujudkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat Meneguhkan kual itas layanan yang prima kepada masyarakat Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meneguhkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Table 3.3 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah NO OPERASIONALISAS I NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET.
(1)(2) (3) (4) (5) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Arah kebijakan 2026 : Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah kebijakan 2027 : Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah kebijakan 2028 : Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah kebijakan 2029 : Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi Arah kebijakan 2030: Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai. Adapun perlu mencantumkan indikator kinerja adalah untuk mengukur keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kaulitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu sebagai bagian dari instrumen arah kebijakan, yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai sasaran dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Perumusan program merupakan tindak lanjut dari rumusan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang menggambarkan keterkaitan antar bidang urusan dalam organisasi Perangkat Daerah. Program/kegiatan disusun melalui analisis perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/kegiatan strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta penganggarannya, mendapatkan prioritas, karena memiliki pengaruh yang luas dan urgent untuk diselenggarakannya. Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Kecamatan Banyuurip menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota : Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten
2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik : Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan : Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum : Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan yang akan dilakukan Kecamatan Banyuurip tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :
1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4.Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
5.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6.Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
11.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
12.Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
13.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
14.Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
15.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
16.Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Untuk program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table berikut ini: Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Banyuurip NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawain dan Keuangan Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Persentase Layanan Administrasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Penyediaan Bahan/Material Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Mebel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Mebel yang Dipelihara Pemeliharaan Mebel Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor yang Dipelihara/Direhabil itasi dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Kepolisian Negara Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa yang menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa tepat waktu Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif TABEL 4.2 Table 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah N O PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUBKEG IATAN AKTIVITAS KETERANGA N PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rakor kegiatan pelayanan kepada masyarakat Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelayanan PATEN, Layanan aduan masyarakat Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi di bidang kesehatan, Fasilitasi di bidang pendidikan, Fasilitasi di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil desa, Fasilitasi Kecamatan Berdaya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Fasilitasi keagamaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Monitoring dan Evaluasi Penegakan Perda PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Forkopimcam PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Pembinaan adm desa, LKPPD, Evaluasi Perkembangan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi keuangan desa (APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Konferensi Kades dan Sekdes Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pilkades Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Pembinaan BPD Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif RPJMDes, RKPDes, RPJM Pro Aksi 1.1 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah
1.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien. Melalui program ini, Kecamatan Banyuurip berkomitmen untuk mengoptimalkan koordinasi, perencanaan, dan pelaksanaan tugas pemerintahan agar dapat mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan diantaranya: a) Fasilitasi Kesehatan : Sinergitas Posyandu, Posbindu, monev ODF, Monev stunting/TPPS, PMI. b) Fasilitasi Pendidikan : Koordinasi Anak Tidak Sekolah, Anak Putus Sekolah,, Makan Bergizi Gratis, Koordinasi Fasilitas Pendidikan Kecamatan Banyuurip c) Fasilitasi Kegiatan Sosial : Meonev bantuan PKH, poskesos, permakanan d) Fasilitasi Pekerjaan umum : Pamsimas, Monev pembangunan sarana prasarana layanan umum e) Fasilitasi Pelayanan Publik di Kecamatan Banyuurip Program Kecamatan ini mendukung asta cita nasional yakni Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan, sedangkan program provinsi yang didukung yakni Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa. Program ini juga mendukung program pitulungan Sehat Wargane, bertujuan meningkatkan fasilitasi dan pelayanan Kesehatan serta Pinter Bocahe: Program ini bertujuan untuk mencegah anak putus sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan di Purworejo
2.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan untuk meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan dampak inisiatif pemberdayaan masyarakat di seluruh wilayah Kecamatan Banyuurip selain itu tujuan program ini adalah mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, sehingga program sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal selain itu juga, memampukan masyarakat untuk mengelola sumber daya secara mandiri dan mengembangkan lembaga masyarakat yang terorganisir dan produktif, serta mendukung usaha ekonomi seperti UMKM untuk memperkuat perekonomian lokal Adapun aktivitas yang dilaksanakan diantaranya yakni: a) Fasilitasi Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan Secara umum, Musrenbang bertujuan untuk memastikan pembangunan berbasis bottom-up, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. b) Fasilitasi PKK Kecamatan yang memiliki berbagai manfaat yang signifikan dalam mendukung pembangunan masyarakat, khususnya melalui pemberdayaan keluarga sebagai unit terkecil. c) Fasilitasi Bantuan Gubernur, Fasilitasi Kecamatan Layak Anak (KLA) dan Karang Taruna. d) Fasilitasi KPMD, Posyantekdes e) Fasilitasi UMKM, OVOP (One Village One Product), TTG (Teknologi Tepat Guna), , BUMDes/BUMDesma, bertujuan untuk menciptakan ekonomi lokal yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. OVOP mengembangkan produk unggulan, UMKM memperkuat pelaku usaha mikro, dan BUMDesma mengelola potensi desa secara kolektif. Bersama-sama, ketiganya mendukung tujuan nasional seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Program Kecamatan ini mendukung asta cita nasional yakni Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan, sedangkan program provinsi yang didukung yakni Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa
3.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di kecamatan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan masyarakat dan menjadi fondasi untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, aman, dan mendukung kesejahteraan masyarakat serta Kamtibum memfasilitasi sinergi antara pemerintah kecamatan, polisi, TNI, dan organisasi masyarakat untuk menangani isu-isu ketentraman secara efektif dan Mendukung ketertiban, keamanan, dan kondusivitas wilayah melalui koordinasi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat , Adapun Aktivitas yang dilaksanakan diantaranya :

a.Monitoring Pilkada, pilpres, Koordinasi Linmas, babinkamtibmas
b.Fasilitasi Bencana Alam Kecamatan
c.Fasilitas FASI (Festival Anak Sholeh) , FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Penyelenggaraan Hari Besar dan Hari Raya
d.Monitoring dan Evaluasi Penegakan Perda
e.Pelaksanaan Forkopimcam (Forum Pimpinan Kecamatan)
f.Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi dan Hari Nasional
1. 4.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum bertujuan Memastikan sinergi antara pemerintah kecamatan, desa/kelurahan, dan instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.
2. 1.Pelaksanaan Forkopimcam (Forum Pimpinan Kecamatan)
3. 2.Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi dan Hari Nasional Forkopimcam memiliki peran vital dan pembinaan wawasan kebangsaan berkaitan erat dan mempunyai peran vital di kecamatan karena mampu mengoordinasikan instansi pemerintahan, memfasilitasi sosialisasi, mencegah konflik, dan memperkuat persatuan masyarakat. Melalui kegiatan yang terarah, Forkopimcam tidak hanya menjaga stabilitas lokal, tetapi juga berkontribusi pada penguatan identitas dan ketahanan nasional. Kegiatan ini menjadi langkah konkret untuk memastikan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan keutuhan NKRI tertanam kuat di tengah masyarakat.
4. 5.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program ini dilaksanakan oleh camat, didukung inspektorat dan perangkat daerah seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dengan landasan hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 12 Tahun 2017. Program ini bertujuan memberikan bimbingan teknis dan konsultasi kepada kepala desa dan perangkat desa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan dan ntuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan, Adapun Aktivitas Kegiatan diantaranya 1) Fasilitasi Perdes, Perkades 2) Pembinaan dan Bimtek administrasi Desa 3) Monitoring APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP 4) Konferensi Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa 5) Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa 6) Pembinaan BPD 7) Fasilitasi Pengisian Kekosongan Perangkat Desa 1.2 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Banyuurip sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini: Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Banyuurip NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 70,45 72,89 75,33 77,76 80,20 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Angka 87,80 87,85 87,90 87,95 88 88,05 Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Banyuurip sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini: Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) N I H I L IUP SPM Permendagri No. 18 Tahun 2020 Mandatory lain Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhanan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Banyuurip yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Banyuurip Tahun

2030.Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Kecamatan Banyuurip, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Banyuurip setiap tahunnya. 5.2 Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi: a) Rencana Strategis Kecamatan Banyuurip sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Banyuurip setiap tahun. b) Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. c) Camat Banyuurip wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat. 5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kecamatan Banyuurip Tahun 2025-2029 meliputi: a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo dilakukan setiap tahun selama periode renstra. b) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. c) Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI LAMPIRAN XXXIII PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Rencana Strategis (Renstra) berfungsi sebagai keterpaduan antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah, serta sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian program pembangunan daerah. Renstra juga digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bayan merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah mempertimbangkan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta ancaman dan peluang yang mempengaruhi Kecamatan Bayan. Renstra juga berperan untuk mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bayan. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan dibagi dalam beberapa tahapan/langkah sebagai berikut :

a.Tahapan persiapan Penyusunan Renstra, melakukan kegiatan antara lain: pembentukan tim penyusun Renstra, orietasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi pendukung Renstra.
b.Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Rentstra Perangkat Daerah.
c.Tahapan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh camat Bayan selaku Kepala Perangkat Daerah, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Kecamatan Bayan. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Landasan hukum penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Bayan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :
1. 1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. 9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. 11.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. 16.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. 17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18. 18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. 19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
20. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
21. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
22. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
23. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
24. 24.Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
25. 25.Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Purworejo. 1.3. Maksud dan Tujuan
26. 1.Maksud Renstra ini disusun sebagai penjabaran operasional visi, misi, dan program kepala daerah dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bayan dalam periode Tahun 2025–2029.
27. 2.Tujuan
a.Menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo dalam bentuk sasaran dan program kerja Kecamatan Bayan
b.Menyusun dokumen perencanaan lima tahunan sebagai acuan pelaksanaan urusan program dan kegiatan Kecamatan Bayan
c.Menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) Kecamatan Bayan
d.Sebagai bahan pengendalian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
e.Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.
f.Terwujudnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Bayan sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terkendali.
g.Sebagai instrument untuk memahami secara untuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh aparatur Kecamatan Bayan dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.
h.Menjadi instrumen pengendalian, evaluasi, dan pengawasan kinerja Kecamatan Bayan. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika Renstra Kecamatan Bayan Tahun 2025-2029 terdiri atas 5 (lima) bab, yaitu : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan Bayan menyelenggarakan fungsi:
1. 1.penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. 2.pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. 3.pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. 4.pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. 5.pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. 6.pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. 7.pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa kelurahan;
8. 8.pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
9. 9.pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun susunan organisasi Kecamatan Bayan terdiri atas :
10. 1.Camat;
11. 2.Sekretariat, membawahkan:
a.Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
b.Subbagian Umum dan Kepegawaian
1. 3.Seksi Pemerintahan Desa;
2. 4.Seksi Pembangunan;
3. 5.Seksi Pemerintahan Umum, Kententraman dan Ketertiban Umum;
4. 6.Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. 7.Jabatan Fungsional; dan
6. 8.Kelurahan. Tugas dan fungsi menurut struktur dan susunan organisasi Kecamatan Bayan adalah sebagai berikut:
7. 1.Camat Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas kecamatan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Tugas Camat dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum yaitu membentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Susunan pimpinan dan anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan adalah sebagai berikut: 1) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud diketuai oleh Camat; 2) Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan; 3) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas. Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:
a.mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
b.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
c.melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
d.melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
e.melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat. Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
a.melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
b.melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
c.melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati. Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati meliputi:
a.melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
b.melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara
c.melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi:
a.melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
b.melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
c.melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan meliputi:
a.melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
b.melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
c.melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
d.melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati. Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa meliputi:
a.melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan;
b.memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan atau Kelurahan;
c.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan atau Lurah;
d.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan atau Kelurahan;
e.melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
f.melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.
1. 2.Sekretariat Sekretariat bertugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian asministrasi, yang meliputi program dan keuangan serta umum dan kepegawaian. Fungsi sekretariat adalah sebagai berikut:
a.pengoordinasian menyiapkan perumusan kebijakan teknis;
b.pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
c.pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
d.pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawalian, dan
e.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi. Dalam menjalankan tugas dan fungsi bagian Sekretariat Kecamatan Bayan dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian yang menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :
a.Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Perencanaan dan Keuangan bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang program dan keuangan yang meliputi:
1. 1.Merencanakan, menganggarkan dan mengevaluasi kinerja;
2. 2.Melaksanakan pengadministrasian keuangan; dan
3. 3.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas danjabatannya.
b.Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis,melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi;
1. 1.Melaksanakan pengadministrasian barang milik daerah pada lingkungan kecamatan;
2. 2.Melaksanakan pengadministrasian umum pada lingkungan kecamatan;
3. 3.Melaksanakan pengadaan barang milik daerah;
4. 4.Melaksanakan penyediaan jasa penunjang;
5. 5.Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
6. 6.Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
7. 7.Menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan, dan hukum; dan
8. 8.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya.
9. 3.Seksi Pemerintahan Desa; Seksi Pemerintahan Desa bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan desa yang meliputi:
a.melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b.melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c.melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
d.melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
h.melaksanakan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i.melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
j.melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
k.melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
l.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
m.melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
n.melaksanakan fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
o.melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
p.melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
q.melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
r.melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
s.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.
1. 4.Seksi Pembangunan; Seksi Pembangunan bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pembangunan, yang meliputi:
a.Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang meliputi:
1. 1.Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
2. 2.Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan pekerjaan umum di wilayah Kecamatan;
3. 3.Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
b.Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang meliputi:
1. 1.Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
2. 2.Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.
c.Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang meliputi:
1. 1.pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
2. 2.pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
3. 3.pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat;
4. 4.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.
5. 5.Seksi Pemerintahan Umum, Kententraman dan Ketertiban Umum; Seksi Pemerintahan Umum, Kententraman dan Ketertiban Umum bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum yang meliputi:
a.melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi;
1. 1.Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan;
2. 2.Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan;
b.melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang meliputi koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di wilayah kecamatan;
c.menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, yang meliputi:
1. 1.Pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan;
2. 2.Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. 3.Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
4. 4.Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
5. 5.Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
6. 6.Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. 7.Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
8. 8.Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
d.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.
1. 6.Seksi Pemberdayaan Masyarakat; Seksi Pemberdayaan Masyarakat bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
a.melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang meliputi:
1. 1.Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
2. 2.Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b.melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang meliputi;
1. 1.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
2. 2.Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
3. 3.Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
c.mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan kelurahan bagi Kecamatan yang memiliki Kelurahan diwilayahnya;
d.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.
1. 7.Jabatan Fungsional; Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan.
2. 8.Kelurahan. Kelurahan bertugas membantu camat:
a.Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b.Melaksanakan kegiatan evaluasi kelurahan;
c.Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
d.Melaksanakan pelayanan masyarakat;
e.Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
f.Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
g.Melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan;
h.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
i.Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, susunan organisasi Kecamatan Bayan adalah sebagai berikut: Gambar 2.1. Bagan Organisasi Kecamatan 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. Dalam melaksanana tugas dan fungsinya, tahun 2025 Kecamatan Bayan memiliki pegawai sebanyak 24 orang, dengan rincian PNS sebanyak 19 orang, PPPK sebanyak 3 orang, dan tenaga non ASN sebanyak 3 yang terdiri dari 14 laki-laki dan 10 perempuan dengan klasifikasi sebagai berikut:
a.Berdasarkan golongan Golongan III 12 orang - III/a : 1 orang - III/b : 4 orang - III/c : 1 orang - III/d : 6 orang Golongan II 6 orang - II/a : 0 orang - II/b : 0 orang - II/c : 1 orang - II/d : 5 orang PPPK Golongan V 3 orang Non ASN 3 orang TOTAL 24 orang
b.ASN berdasarkan pendidikan - SD : 0 orang - SMP : 0 orang - SMA : 11 orang - D1 : 0 orang - D2 : 0 orang - D3 : 5 orang - D4 : 0 orang - S1 : 7 orang - S2 : 1 orang Selain didukung pegawai, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bayan juga didukung dengan sarana dan prasarana yang ada, Kecamatan Bayan menempati kantor dengan alamat Jalan Gajah Mada, terdiri dari gedung kantor, Rumah Dinas Camat, Pendopo, Kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 1 buah, Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 7 buah, 1 Set LCD Projector, Komputer sebanyak 6 unit, Laptop sebanyak 11 unit, 40 (empat puluh) buah Meja Kerja, Kursi Kerja sejumlah 40 (empat puluh) buah, 100 (seratus) Kursi rapat, Meja rapat sebanyak 10 buah, 2 (dua) unit Pesawat telepon dan 1 (satu) set Sound System. Dengan kondisi ini, diharapkan Kecamatan Bayan dapat menuntaskan program dan kegiatan dengan baik. 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Guna mewujudkan visi-misi Bupati Purworejo tahun 2021- 2025, diperlukan manajemen pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi. Kecamatan Bayan memiliki peran strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah khususnya melalui pelaksanaan fungsi perangkat daerah di bidang pemerintahan desa, pembangunan, ketenteraman, ketertiban dan pemerintahan umum serta pemberdayaan masyarakat, Dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Purworejo sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ditetapkan tujuan sebagai pedoman gerak operasional pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Kecamatan Bayan, yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik”. Secara teknokrasi selanjutnya dirumuskan sasaran strategis untuk mewujudkan tujuan Kecamatan Bayan yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”. Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang digunakan untuk mengukur tujuan dan sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik, terjadi peningkatan yang konsisten. Target IKM tahun 2025 adalah sebesar 92,02, sementara realisasinya pada semester I berhasil mencapai 92,02, atau setara dengan 100% dari target. Hal serupa juga terlihat pada tingkat capaian tahun- tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terus membaik dan mendapat respon positif dari pengguna layanan. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Bayan berdasarkan sasaran/target renstra PD 2021-2025. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan PD mengacu pada hasil kerja periode Renstra sebelumnya. Untuk menjelaskan kinerja pelayanan perangkat daerah, maka kami sajikan Tabel 2.1 dibawah ini: Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Bayan No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 23 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 90,88 90,96 91,05 91,54 92,02 92,46 90,97 91,03 90,96 91,04 92,02 100,10% 100,08% 99,90% 99,45% 100% 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 90,88 90,96 91,05 91,54 92,02 92,46 90,97 91,03 90,96 91,04 92,02 100,10% 100,08% 99,90% 99,45% 100% 3 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 61,09% 100% 100% 100% 100% 61,09% 4 Persentase Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 43,88% 100% 100% 100% 100% 43,88% 5 Persentase Penyelenggara an Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 72,86% 100% 100% 100% 100% 72,86% No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 23 6 Persentase Penyelenggara an Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 69,25% 100% 100% 100% 100% 69,25% 7 Persentase Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 54,14% 100% 100% 100% 100% 54,14% 8 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 52,53% 100% 100% 100% 100% 52,53% Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Keberhasilan Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” disebabkan: 1) Komitmen Camat Bayan dalam mewujudkan pelaksanaan good governance dan clean governance 2) Fokus dalam meningkatkan pelayanan dan sarana prasarana layanan serta kinerja aparatur yang meningkat dalam penyelenggaraan pemerintahan 3) Adanya hubungan yang baik dalam menjalin koordinasi antar Perangkat Daerah, Masyarakat, maupun Instansi Vertikal 4) Tersedianya kanal aduan masyarakat yang terintegrasi dengan kanal aduan Kecamatan Bayan Keberhasilan capaian sasaran strategis bukan berarti menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bayan tidak menemui tantangan dan hambatan sama sekali. Beberapa tantangan dan hambatan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Bayan adalah sebagai berikut: 1) Kompetensi pegawai yang belum merata 2) Dinamika permasalahan di wilayah yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang terbatas 3) Standar pelayanan yang telah ditetapkan belum diketahui secara luas oleh pengguna layanan Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Publik yang didukung indikator sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, Kecamatan Bayan telah melakukan upaya untuk konsisten mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja dalam pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah dengan berbagai aktivitas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut adalah: ❖ Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan perangkat daerah teknis dan stakeholder lainnya guna memastikan kebijakan yang disusun dapat terlaksana dengan optimal ❖ Melaksanakan pembinaan SDM Kecamatan Bayan untuk meningkatkan pelayanan ❖ Melaksanakan publikasi Standar Pelayanan yang telah ditetapkan baik melalui online maupun offline ❖ lebih responsif terhadap keluhan masyarakat atau pengguna layanan. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bayan dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, dilakukan analisis terhadap capaian anggaran selama lima tahun terakhir, yaitu 2021 hingga 2026. Analisis capaian anggaran periode 2021–2026 bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai target- target yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi tren pengelolaan keuangan dari tahun ke tahun. Untuk menjelaskan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bayan, maka kami sajikan Tabel 2.2 di bawah ini: Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bayan Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN 2.662.755.932 1.917.588.967 1.910.685.395 2.113.518.458 2.162.724.821 2.174.063.294 2.569.440.547 4.084.129.613 4.109.424.305 4.094.315.234 1.606.563.350 96,50% 212,98% 215,08% 193,72% PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/ KOTA 2.186.771.932 1.649.001.167 1.718.079.795 1.896.978.058 1.945.432.721 1.957.331.094 2.109.894.621 2.849.253.189 3.060.810.917 2.915.605.176 1.436.951.526 96,48% 172,79% 178,15% 153,70% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.019.200 5.275.000 5.700.000 6.160.000 6.668.500 7.165.000 23.862.160 25.795.956 24.752.128 33.804.140 13.202.244 99,35% 489,02% 434,25% 548,77% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24.019.200 3.500.000 3.850.000 4.235.000 4.658.500 5.125.000 23.862.160 18.920.956 19.034.628 26.364.140 11.812.244 99,35% 540,60% 494,41% 622,53% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 250.000 255.000 260.000 265.000 270.000 750.000 758.800 1.054.000 0,00% 300,00% 297,57% 405,38% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 150.000 155.000 160.000 165.000 170.000 850.000 468.900 740.000 0,00% 566,67% 302,52% 462,50% Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 350.000 355.000 360.000 365.000 370.000 1.075.000 937.500 900.000 772.000 0,00% 307,14% 264,08% 250,00% Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 275.000 280.000 285.000 290.000 295.000 850.000 827.900 998.000 0,00% 309,09% 295,68% 350,18% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 500.000 550.000 600.000 660.000 665.000 2.000.000 1.624.600 2.000.000 370.000 0,00% 400,00% 295,38% 333,33% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 250.000 255.000 260.000 265.000 270.000 1.350.000 1.099.800 1.748.000 248.000 0,00% 540,00% 431,29% 672,31% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.971.869.532 1.545.376.167 1.508.304.795 1.700.668.058 1.750.489.221 1.729.181.594 1.905.782.325 2.558.090.057 2.554.374.464 2.577.356.267 1.350.354.118 96,65% 165,53% 169,35% 151,55% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.965.869.532 1.540.876.167 1.503.354.795 1.695.223.058 1.744.499.721 1.722.593.144 1.899.782.325 2.550.770.957 2.547.180.764 2.568.956.267 1.349.934.118 96,64% 165,54% 169,43% 151,54% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.500.000 2.750.000 3.025.000 3.327.500 3.660.250 2.000.000 2.169.500 2.480.000 420.000 0,00% 80,00% 78,89% 81,98% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semeste ran SKPD 6.000.000 2.000.000 2.200.000 2.420.000 2.662.000 2.928.200 6.000.000 5.319.100 5.024.200 5.920.000 100,00% 265,96% 228,37% 244,63% Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.250.000 1.375.000 1.875.000 250.000 0,00% 0,00% 91,67% 107,14% Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.250.000 1.375.000 1.875.000 250.000 0,00% 0,00% 91,67% 107,14% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.500.000 6.500.000 7.500.000 7.500.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3.500.000 4.500.000 5.500.000 5.500.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Administrasi Umum Perangkat Daerah 35.225.200 25.850.000 27.575.000 26.650.000 26.975.000 27.325.000 33.441.000 85.954.400 72.826.000 88.126.920 18.745.350 94,93% 332,51% 264,10% 330,68% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor 850.000 875.000 900.000 925.000 950.000 3.344.000 3.005.800 2.450.800 758.500 0,00% 393,41% 343,52% 272,31% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 400.000 400.000 400.000 400.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.500.000 1.525.000 1.550.000 1.575.000 1.600.000 7.093.000 7.225.200 6.001.000 2.045.400 0,00% 472,87% 473,78% 387,16% Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.500.000 7.600.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 27.644.400 25.466.400 26.670.000 4.554.450 0,00% 368,59% 335,08% 381,00% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.500.000 2.550.000 2.575.000 2.600.000 2.625.000 5.680.000 3.044.600 4.634.000 958.500 0,00% 227,20% 119,40% 179,96% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.000.000 1.050.000 1.075.000 1.100.000 1.150.000 2.452.000 2.532.000 2.580.000 1.560.000 0,00% 245,20% 241,14% 240,00% Penyediaan Bahan/ Material 7.500.000 7.600.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 21.856.000 15.247.000 20.369.000 2.803.100 0,00% 291,41% 200,62% 290,99% Fasilitasi Kunjungan Tamu - 250.000 250.000 300.000 350.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35.225.200 5.000.000 5.125.000 5.250.000 5.375.000 5.500.000 33.441.000 17.885.000 16.305.000 22.994.520 3.000.000 94,93% 357,70% 318,15% 437,99% Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 600.000 650.000 700.000 750.000 2.427.600 3.065.400 0,00% 0,00% 0,00% 373,48% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 80.000.000 55.000.000 45.000.000 65.000.000 8.680.000 258.851.000 13.047.800 0,00% 0,00% 323,56% 23,72% Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.000.000 250.290.000 0,00% 0,00% 1251,45% 0,00% Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.000.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pengadaan Mebel 45.000.000 8.327.800 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000 35.000.000 8.680.000 8.561.000 4.720.000 0,00% 0,00% 42,81% 0,00% Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 35.000.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000 30.000.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 79.495.000 40.000.000 47.000.000 51.900.000 57.240.000 63.064.000 70.683.044 74.202.776 76.594.075 66.752.200 34.237.314 88,92% 185,51% 162,97% 128,62% Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.819.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 20.773.000 99,78% 0,00% 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 44.941.000 25.000.000 27.500.000 30.250.000 33.275.000 36.602.500 36.178.452 36.663.308 38.837.491 38.434.135 19.162.826 80,50% 146,65% 141,23% 127,05% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 13.735.000 15.000.000 16.500.000 18.150.000 19.965.000 21.961.500 13.731.592 37.539.468 37.756.584 28.318.065 15.074.488 99,98% 250,26% 228,83% 156,02% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.163.000 32.500.000 42.500.000 48.350.000 51.560.000 58.095.500 76.126.092 96.530.000 72.038.250 134.642.849 20.162.500 99,95% 297,02% 169,50% 278,48% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.351.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 12.000.000 38.314.092 17.575.750 29.782.749 5.329.500 99,90% 0,00% 219,70% 330,92% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 15.000.000 8.500.000 9.150.000 9.965.000 9.961.500 32.903.200 10.792.800 27.271.100 5.851.000 0,00% 219,35% 126,97% 298,04% Pemeliharaan Mebel - 5.000.000 7.000.000 6.000.000 8.000.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000 5.500.000 6.050.000 6.655.000 7.320.500 21.521.000 18.420.000 25.110.000 1.975.000 0,00% 430,42% 334,91% 415,04% Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.597.000 8.000.000 8.500.000 9.350.000 10.285.000 11.313.500 12.597.000 32.419.800 15.854.700 39.576.000 100,00% 405,25% 186,53% 423,27% Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.500.000 5.500.000 6.050.000 6.655.000 7.500.000 9.686.000 9.395.000 12.903.000 7.007.000 0,00% 215,24% 170,82% 213,27% Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.215.000 - 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.000.000 25.215.000 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK 207.006.600 96.727.400 57.160.700 62.810.600 64.490.300 64.337.600 198.959.326 84.179.906 46.710.028 48.229.140 11.525.444 96,11% 87,03% 81,72% 76,79% Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 185.746.600 75.274.500 30.660.700 33.810.600 33.990.300 32.337.600 177.746.600 63.940.450 27.825.600 23.590.000 1.067.600 95,69% 84,94% 90,75% 69,77% Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait - 3.500.000 4.500.000 5.250.000 5.000.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 185.746.600 75.274.500 27.160.700 29.310.600 28.740.300 27.337.600 177.746.600 63.940.450 27.825.600 23.590.000 1.067.600 95,69% 84,94% 102,45% 80,48% Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 21.260.000 21.452.900 18.500.000 20.250.000 21.000.000 22.000.000 21.212.726 20.239.456 18.884.428 24.639.140 10.457.844 99,78% 94,34% 102,08% 121,67% Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan - 3.500.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 21.260.000 21.452.900 15.000.000 15.750.000 16.000.000 16.500.000 21.212.726 20.239.456 18.884.428 24.639.140 10.457.844 99,78% 94,34% 125,90% 156,44% Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 4.500.000 5.000.000 5.500.000 5.500.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Koordinasi/Sin ergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4.500.000 5.000.000 5.500.000 5.500.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3.500.000 3.750.000 4.000.000 4.500.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3.500.000 3.750.000 4.000.000 4.500.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.133.146.600 816.831.200 897.255.800 921.478.000 919.323.000 987.042.168 806.758.660 949.248.518 132.756.280 0,00% 87,11% 98,77% 105,79% Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 71.202.800 65.000.000 68.000.000 69.500.000 71.500.000 62.908.600 85.346.200 199.760.600 84.314.100 0,00% 88,35% 131,30% 293,77% Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - 17.500.000 18.000.000 18.500.000 19.000.000 13.041.900 19.015.000 14.793.000 0,00% 0,00% 74,53% 105,64% Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 71.202.800 47.500.000 50.000.000 51.000.000 52.500.000 62.908.600 72.304.300 180.745.600 69.521.100 0,00% 88,35% 152,22% 361,49% Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.061.943.800 751.831.200 829.255.800 851.978.000 847.823.000 924.133.568 721.412.460 749.487.918 48.442.180 0,00% 87,02% 95,95% 90,38% Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - 7.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 910.000.000 649.831.200 724.255.800 744.978.000 738.823.000 794.475.500 603.639.400 601.987.850 0,00% 87,31% 92,89% 83,12% Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 151.943.800 95.000.000 95.000.000 97.000.000 99.000.000 129.658.068 117.773.060 147.500.068 48.442.180 0,00% 85,33% 123,97% 155,26% PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM 70.000.000 29.809.200 18.476.700 25.309.100 20.869.000 20.818.100 Rp 69.962.600 Rp 29.809.150 21.902.900 31.111.500 1.440.600 0,00% 100,00% 118,54% 122,93% Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban Umum 70.000.000 29.809.200 18.476.700 20.309.100 20.869.000 20.818.100 Rp 69.962.600 Rp 29.809.150 21.902.900 31.111.500 1.440.600 0,00% 100,00% 118,54% 153,19% Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 50.000.000 29.809.200 16.476.700 18.309.100 18.869.000 18.818.100 49962600 29.809.150 21.902.900 31.111.500 1.440.600 0,00% 100,00% 132,93% 169,92% Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 20.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 20000000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 5.000.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 Koordinasi/Sin ergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5.000.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM 5.000.000 4.021.100 4.377.400 4.530.100 4.479.200 Rp - 4.039.800 39.057.700 27.037.000 7.879.500 0,00% 80,80% 971,32% 617,65% Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 5.000.000 4.021.100 4.377.400 4.530.100 4.479.200 4.039.800 39.057.700 27.037.000 7.879.500 0,00% 80,80% 971,32% 617,65% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 3.021.100 3.177.400 3.130.100 2.979.200 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 750.000 850.000 950.000 1.000.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 5.000.000 250.000 350.000 450.000 500.000 4.039.800 39.057.700 27.037.000 7.879.500 80,80% 15623,08% 7724,86% PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHA N DESA 198.977.400 137.051.200 112.947.100 124.043.300 127.402.700 127.097.300 190.624.000 129.805.400 134.184.100 123.083.900 16.010.000 95,80% 94,71% 118,80% 99,23% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 198.977.400 137.051.200 112.947.100 124.043.300 127.402.700 127.097.300 190.624.000 129.805.400 134.184.100 123.083.900 16.010.000 95,80% 94,71% 118,80% 99,23% Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa - 2.000.000 3.000.000 2.500.000 3.500.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7.510.200 5.750.000 8.250.000 5.750.000 7.250.000 7.510.200 4.706.000 7.050.000 2.066.000 0,00% 100,00% 81,84% 85,45% Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa n Aset Desa 4.500.000 5.500.000 4.500.000 6.250.000 6.418.400 32.921.500 0,00% 0,00% 142,63% 598,57% Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 124.202.000 66.786.400 71.293.300 58.652.700 60.947.300 116.956.200 110.201.100 73.052.900 13.944.000 0,00% 94,17% 165,01% 102,47% Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5.000.000 25.000.000 6.891.600 0,00% 0,00% 137,83% 0,00% Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawarat an Desa 2.839.000 3.500.000 5.500.000 5.500.000 7.750.000 2.839.000 2.847.000 2.359.500 0,00% 100,00% 81,34% 42,90% Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.500.000 4.500.000 5.000.000 3.500.000 6.500.000 2.500.000 3.120.000 7.700.000 0,00% 100,00% 69,33% 154,00% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 47.618.400 3.250.000 4.000.000 3.500.000 5.750.000 46.718.000 98,11% 0,00% 0,00% 0,00% Fasilitasi Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum 17.714.000 2.250.000 3.500.000 3.250.000 4.500.000 17.714.000 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakata n 2.500.000 3.250.000 3.000.000 4.300.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 4.410.700 4.750.000 4.250.000 6.700.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 133.645.000 3.500.000 4.000.000 3.500.000 5.450.000 126.192.000 94,42% 0,00% 0,00% 0,00% Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 2.750.000 3.250.000 2.500.000 3.700.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 2.250.000 2.750.000 2.000.000 4.500.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tabel tersebut mengambarkan kinerja pengelolaan pendanaan periode Renstra 2021 – 2026, melebihi dengan target. Untuk pendapatan rata – rata melebihi target 100 %. Belanja Tidak Langsung sesuai dengan target karena merupakan kebutuhan rutin gaji pegawai Kecamatan Bayan. Belanja langsung, tercapai sesuai target. Ada beberapa tahun periode ada pengusulan penambahan pagu pada perubahan anggaran untuk rehab dan belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor. Capaian Realisasi Anggaran tersebut mengacu pada Tujuan dan sasaran Kecamatan Bayan. Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 – 2024 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 90,75 90,97 91,03 90,96 91,04 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 90,75 90,97 91,03 90,96 91,04 3 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100% 100% 100% 100% 100% 4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100% 100% 100% 100% 100% 5 Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan 100% 100% 100% 100% 100% 6 Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100% 100% 100% 100% 100% 7 Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100% 100% 100% 100% 100% 8 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 100% 100% 100% 100% 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Pengembangan pelayanan perangkat daerah di Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo pada lima tahun mendatang menghadapi sejumlah tantangan sekaligus membuka berbagai peluang strategis. Hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Kabupaten Purworejo, serta KLHS menunjukkan bahwa dinamika pembangunan daerah menuntut pelayanan publik yang semakin adaptif, responsif, dan inovatif. Dari sisi tantangan, Kecamatan Bayan masih menghadapi kesenjangan kualitas sumber daya manusia aparatur, terutama dalam hal penguasaan teknologi informasi dan kemampuan analisis pelayanan berbasis data. Keterbatasan sarana prasarana pelayanan publik, termasuk aksesibilitas di beberapa wilayah pedesaan, menjadi hambatan tersendiri dalam mewujudkan pemerataan layanan. Telaahan terhadap RTRW Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa perkembangan tata ruang dan pertumbuhan wilayah menuntut perangkat daerah lebih adaptif dalam mengantisipasi kebutuhan pelayanan, misalnya terkait peningkatan mobilitas masyarakat, perubahan fungsi lahan, serta perkembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dari hasil analisis KLHS, isu lingkungan seperti kerentanan bencana alam (banjir), degradasi lingkungan, dan keterbatasan daya dukung lahan menjadi tantangan tambahan bagi pelayanan publik, terutama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Meski demikian, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh Kecamatan Bayan. Pertama, arah kebijakan nasional dan provinsi yang menekankan pada transformasi digital pelayanan publik menjadi momentum untuk memperkuat inovasi layanan berbasis teknologi informasi, seperti aplikasi pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan pengaduan masyarakat secara daring. Kedua, dukungan masyarakat serta meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas mendorong perangkat daerah untuk membangun layanan yang lebih partisipatif dan responsif. Selain itu, hasil analisis KLHS menunjukkan adanya peluang penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dapat diintegrasikan dalam inovasi pelayanan publik ramah lingkungan. Dengan mengelola tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, Kecamatan Bayan diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta berkontribusi nyata dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Purworejo yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah Kelompok sasaran layanan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo mencakup seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan yang berada dalam wilayah administrasi kecamatan. Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan umum, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Bayan memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kelompok sasaran memperoleh pelayanan yang adil, mudah diakses, dan berkualitas. Sasaran utama pelayanan adalah masyarakat umum, yaitu seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah Kecamatan Bayan. Mereka menjadi penerima layanan administrasi pemerintahan, kependudukan, perizinan sederhana, serta berbagai fasilitasi program pembangunan. Selain itu, pemerintah desa beserta perangkatnya menjadi kelompok sasaran penting mengingat peran desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kecamatan hadir untuk memberikan pembinaan, pendampingan, serta koordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan dan lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Kelompok lain yang menjadi perhatian adalah masyarakat rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, perempuan, dan anak-anak. Mereka memerlukan layanan publik yang inklusif, perlindungan sosial, serta akses yang lebih mudah terhadap program-program pemerintah. Di sisi lain, pelaku ekonomi lokal seperti petani, pedagang, dan pelaku UMKM juga menjadi sasaran layanan melalui fasilitasi perizinan, penguatan kapasitas usaha, dan dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kelompok kepemudaan juga menjadi kelompok sasaran layanan yang penting. Mereka memiliki peran besar dalam menjaga ketertiban, meningkatkan partisipasi, serta memperkuat kohesi sosial di tingkat kecamatan maupun desa. Sementara itu, dari sisi internal pemerintahan, aparatur sipil negara dan perangkat daerah lain juga menjadi kelompok sasaran dalam rangka koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan lintas sektor di tingkat kecamatan. Dengan demikian, kelompok sasaran layanan Kecamatan Bayan tidak hanya berfokus pada masyarakat secara umum, tetapi juga mencakup kelompok rentan, pelaku usaha, pemerintah desa, organisasi masyarakat, hingga aparatur pemerintahan. Hal ini menegaskan bahwa pelayanan kecamatan bersifat menyeluruh dan inklusif, guna mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Bayan 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Permasalahan Kecamatan Bayan:
1. 1.Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal
2. 2.Akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah
3. 3.Pelayanan publik prima belum merata
4. 4.Kurangnya SDM di Kecamatan dan Kelurahan Keterbatasan SDM di wilayah Kecamatan Bayan dan Kelurahan Sucenjurutengah menyebabkan kinerja yang ada menjadi kurang optimal.
5. 5.Kompetensi pegawai yang belum merata Masih terdapat kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur di seksi-seksi yang ada di kecamatan
6. 6.Sarana dan Prasarana yang belum memadai
7. 7.Masih Terbatasnya Sistem dan Inovasi Layanan Berbasis Teknologi Informasi Penggunaan aplikasi dan sistem digital dalam proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga pelayanan internal maupun eksternal masih cenderung manual, memerlukan waktu lama, dan kurang efisien.
8. 8.Dinamika permasalahan di wilayah yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang terbatas
9. 9.Standar pelayanan yang telah ditetapkan belum diketahui secara luas oleh pengguna layanan 2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah Isu utama yang perlu mendapat perhatian yaitu penguatan tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif untuk menjawab tantangan rendahnya akuntabilitas kinerja; peningkatan akuntabilitas dan kemandirian keuangan daerah guna memperkuat stabilitas dan daya saing; percepatan transformasi digital pelayanan publik sebagai respon atas tuntutan era digital dan ancaman keamanan siber; pemerataan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah; serta penguatan stabilitas, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat agar tercipta lingkungan yang kondusif dalam mendukung pembangunan. Isu Strategis berdasarkan hasil identifikasi potensi daerah, permasalahan perangkat daerah, serta keterkaitannya dengan isu KLHS RPJMD 2025–2029 dan dinamika lingkungan global, nasional, maupun regional, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: Tabel 2.4 Isu Strategis Perangkat Daerah POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi Misinformasi dan disinformasi Transform asi tata kelola Tata kelola pemerintahan yang dinamis Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif Akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpi nan Indonesia Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan Cyber insecurity Pelayanan publik prima belum merata Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif Visi Pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2025-2030 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo periode tahun 2025-2030 yaitu : “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)”. Visi ini merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2021 – 2026. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka perwujudan visi. Misi merupakan sebuah komitmen bersama yang terus dijaga dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan guna mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Guna mewujudkan visi Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri) 2025, rumusan misi pembangunan Kabupaten Purworejo periode tahun 2025-2030 diwujudkan dalam “Purworejo Berseri”. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Kecamatan Bayan mendukung Misi ke 5, yaitu “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif, serta berbasis teknologi informasi”, maka ditetapkan tujuan strategis perangkat daerah Kecamatan Bayan yaitu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih terukur, yaitu: “Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah”. Dengan demikian, indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tujuan ini adalah: • Nilai SAKIP Perangkat Daerah, sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja. • Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, sebagai tolok ukur kualitas pelayanan publik. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bayan Tahun 2025-2029 Tujuan Utama dari Kecamatan Bayan dalam periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029 adalah meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Tujuan ini merupakan wujud komitmen Kecamatan Bayan dalam meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi. Untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut, Kecamatan menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama. Pertama, Nilai SAKIP Perangkat Daerah, yang mencerminkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik berbasis hasil. Target nilai SAKIP terus mengalami peningkatan setiap tahun, dari 68,02 di tahun 2025 menjadi 77,76 pada tahun
10. 2029.Kedua, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) yang menunjukan kapasitas dan keberhasilan Kecamatan Bayan dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di bidang pelayanan publik. Target Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) meningkat setiap tahunnya dari 92,02 pada tahun 2025 menjadi 92,20 pada tahun 2029. Untuk mewujudkan tujuan strategis meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Kecamatan Bayan menetapkan 2 (dua) sasaran utama dalam indikator dan target periode 2025-2029:
11. 1.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sasaran ini ditujukan untuk memperkuat sistem akuntabilitas kinerja yang sistematis, terukur, dan berorientasi hasil di seluruh perangkat daerah. Ukurannya menggunakan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, yang menunjukkan tingkat penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Target nilai SAKIP meningkat secara bertahap dari 68,02 pada tahun 2025 menjadi 77,76 di tahun 2029. Ini mencerminkan komitmen untuk memperbaiki tata kelola kinerja melalui perencanaan, pelaporan, dan evaluasi yang lebih baik.
12. 2.Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat Sasaran ini berfokus pada penguatan kualitas layanan kepada masyarakat agar terciptanya pelayanan publik yang prima. Sasaran ini diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah). Target Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) meningkat setiap tahunnya dari 92,02 pada tahun 2025 menjadi 92,20 pada tahun 2029. Peningkatan IKM ini menunjukan komitmen untuk meningkatkan pelayanan yang optimal. Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bayan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 92,02 92,05 92,10 92,15 92,20 92,25 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 92,02 92,05 92,10 92,15 92,20 92,25 3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah, Kecamatan Bayan merumuskan sejumlah strategi utama yang diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan daerah secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Strategi-strategi ini merupakan bentuk operasionalisasi dari visi dan misi daerah, sekaligus menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Tahapan Renstra Kecamatan Bayan sebagai berikut: Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Bayan TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 Menguatkan kualitas layanan kepada masyarakat Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Memantapkan kualitas layanan kepada masyarakat Mewujudkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat Meneguhkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meneguhkankan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Arah Kebijakan Kecamatan Bayan Tahun 2025-2029 adalah Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Arah kebijakan ini fokus pada penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa. Dapat kita lihat pada tabel 3.3 strategi dan arah kebijakan sebagai berikut: Tabel 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Bayan NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Arah Kebijakan RPJMD 2026 Arah Kebijakan RENSTRA 2026 Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Arah Kebijakan RPJMD 2027 Arah Kebijakan RENSTRA 2027 Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2028 Arah Kebijakan RENSTRA 2028 Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Arah Kebijakan RPJMD 2029 Arah Kebijakan RENSTRA 2029 Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2030 Arah Kebijakan RENSTRA 2030 Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan, dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.
13. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
a.Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. 1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. 2.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. 3.Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. 1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. 2.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
c.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1. 1.Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
d.Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
1. 1.Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
e.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1. 1.Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2. 2.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
f.Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. 1.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. 2.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. 3.Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. 4.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. 5.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
6. 6.Penyediaan Bahan/Material
7. 7.Fasilitasi Kunjungan Tamu
8. 8.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9. 9.Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
g.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. 1.Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. 2.Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. 3.Pengadaan Mebel
4. 4.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. 5.Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. 6.Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
h.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. 1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. 2.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
i.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. 1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. 2.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. 3.Pemeliharaan Mebel
4. 4.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. 5.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6. 6.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. 2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
a.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
1. 1.Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2. 2.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
b.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
1. 1.Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan.
2. 2.Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
3. 3.Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
b.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
1. 1.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
2. 3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
a.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
1. 1.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2. 2.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
b.Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
1. 1.Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2. 2.Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3. 4.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
a.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1. 1.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. 2.Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
3. 5.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
1. 1.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. 2.Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
3. 6.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
a.Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1. 1.Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
2. 2.Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
3. 3.Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
4. 4.Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
5. 5.Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
6. 6.Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
7. 7.Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
8. 8.Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dari uraian tersebut di atas secara rinci rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan hingga aktivitas sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.1, 4.2 dan 4.3 berikut ini : Tabel 4.1 Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Bayan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Penyediaan Bahan/Material Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Mebel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Mebel yang Dipelihara Pemeliharaan Mebel NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa yang menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa tepat waktu Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Tabel 4.2 Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Monitoring Pembangunan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rakor kegiatan pelayanan kepada masyarakat Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi di bidang kesehatan, Fasilitasi di bidang pendidikan, Fasilitasi di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelayanan PATEN, Layanan aduan masyarakat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Fasilitasi intensifikasi PBB 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil desa, Fasilitasi Kecamatan Berdaya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil kelurahan, Fasilitasi Kecamatan Berdaya 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Fasilitasi keagamaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Monitoring dan Evaluasi Penegakan Perda 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIVITAS KET. 1 2 3 4 5 6 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Forkopimcam 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Pembinaan adm desa, LKPPD, Evaluasi Perkembangan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi keuangan desa (APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Konferensi Kades dan Sekdes, Pembinaan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pilkades Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Pembinaan BPD Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif RPJMDes, RKPDes, RPJM Pro Aksi 4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan diarahkan pada Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa; Peningkatan Partisipasi masyarakat meliputi Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bayan. Program ini mendukung Program Nasional Asta Cita Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. Dimana mereka ikut ambil bagian dalam kegiatan persebut. Program Pemberdayaan masyarakat desa dan keluharan juga diarahkan pada Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan; Gerakan sayang ibu dan anak, Kecamatan layak Anak, Pembinaan PKK, Pembinaan Karang Taruna, Pembinaan BUMDes/BUMDesma, Pembinaan dan Fasilitasi UMKM serta Pendampingan Koperasi Merah Putih dimana Program ini mendukung Program Nasional Asta Cita Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAK Asasi Manusia (HAM), Membangun Desa dari Bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas serta Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga di Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum diarahkan pada Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan; Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo. Program ini mendukung Program Nasional Asta Cita Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah. Sedangkan Program Delegasi Provinsi yang didukung yaitu Mendorong Penguatan Forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan. Serta Mendukung Program Pitulungan Bupati Purworejo Religius Masyarakate. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum diarahkan pada Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Penyelenggaraan HUT RI serta Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Kecamatan. Program ini mendukung Program Nasional Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAK Asasi Manusia (HAM) serta mendukung Program Delegasi Provinsi Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa diarahkan pada Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa; Penyelenggaraan fasilitasi Penyusunan APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP. Program ini mendukung Program Nasional Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan. Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain itu Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa juga diarahkan pada Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Sekretaris Desa; Kegiatan Konferensi Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Dimana program ini mendukung Delegasi Provinsi Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa. 4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah dan digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bayan sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini: Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Tujuan dan Sasaran PD 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Angka 92,02 92,05 92,10 92,15 92,20 92,25 Tujuan dan Sasaran PD Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025- 2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Bayan yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Bayan Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Kecamatan Bayan serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bayan setiap tahunnya. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:
a.Rencana Strategis Kecamatan Bayan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Bayan setiap tahun.
b.Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
c.Camat Bayan wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat. 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:
a.Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Bayan dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
b.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
d.Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI LAMPIRAN XXXIV PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) PD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja PD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rencana Strategis Kecamatan Kutoarjo merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah mempertimbangkan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Kecamatan Kutoarjo serta ancaman dan peluang yang mempengaruhi Kecamatan Kutoarjo. Penyusunan Renstra Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra PD. Kegiatan yang dilaksanakan dibagi dalam beberapa tahapan/langkah sebagai berikut :
a.Tahapan persiapan Penyusunan Renstra, melakukan kegiatan antara lain : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi pendukung Renstra.
b.Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra PD.
c.Tahapan penetapan Renstra PD. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Kutoarjo selaku Kepala PD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bapperida Kabupaten Purworejo. Sebagai bagian dari dokumen perencanaan hierarki Rencana Strategis PD harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo dan merupakan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena itu Renstra Kecamatan Kutoarjo Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Purworejo untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Memuat tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD, landasan hukum tersebut sebagai dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah ( Renstra PD ) periode 2025-2029 sebagai berikut :
1. 1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. 9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. 11.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. 16.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. 17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor
18. 161.Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B- 278/2024);
19. 18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
20. 19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
21. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
22. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
23. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
24. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
25. 24.Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo; 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Kutoarjo Tahun 2025- 2029 adalah untuk memberikan arah terhadap strategi dan kebijakan dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka menengah (sustainability development) dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pada setiap anggaran 5 (lima) tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Kutoarjo Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut : 1 Sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah tahun 2025- 2029; 2 Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap strategi dan kebijakan pembangunan daerah tahun 2025-2029; 3 Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) tahun 2026, 2027, 2028, 2029, dan 2030; 4 Sebagai instrumen untuk memudahkan Kecamatan Kutoarjo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; 5 Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronasi dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan; serta 6 Sebagai tolok ukur dalam evaluasi kinerja tahunan Tahun 2025-2029. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Kecamatan Kutoarjo sebagai berikut: Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang pemerintahan desa, pembangunan, ketentraman, ketertiban dan pemerintahan umum serta pemberdayaan masyarakat. Susunan Organisasi Kecamatan Kutoarjo, terdiri dari:
a.Camat;
b.Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 2) Subbagian Umum Dan Kepegawaian
c.Seksi Pemerintahan Desa;
d.Seksi Pembangunan;
e.Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
f.Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
g.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h.Kelurahan CAMAT SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM SEKSI PEMERINTAHAN DESA SEKSI PEMBANGUNAN SEKSI PEMERINTAHAN UMUM, KETENTRAMAN DAN KETERTBAN UMUM SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi PD Camat mempunyai tugas pokok:
a.mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b.mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
c.mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
d.mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
e.mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan.
f.membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya Camat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a.penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b.pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c.pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d.pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e.pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
f.pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
g.pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa kelurahan;
h.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
i.pelakasanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain menjalankan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Camat juga menyelenggarakan fungsi yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Dalam menyelenggarakan fungsinya, Camat dibantu oleh perangkat kecamatan. 1.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Aparatur Sipil Negara Kecamatan Kutoarjo berdasarkan Golongan, Jabatan/Eselonering dan Pendidikan sebanyak 68 orang terdiri dari 57 orang ASN, dan 11 orang Non ASN. Adapun rincian sumber daya manusia di Kecamatan Kutoarjo sebagai berikut :
a.Berdasarkan Golongan : NO PANGKAT / GOLONGAN JUMLAH 1 Pembina Tk. 1 (IV.b) 1 orang 2 Pembina (IV.a) 2 orang 3 Penata Tk. I ( III.d ) 13 orang 4 Penata (III c) 5 orang 5 Penata Muda Tk. I (III b) 17 orang 6 Penata Muda (III.a) 10 orang 7 Pengatur Tk. I (II d) 8 orang 8 Pengatur (II c) 1 orang Jumlah 57 orang ● Non ASN : 11 orang (8 tenaga kebersihan, 2 tenaga jaga malam dan 1 tenaga sopir)
b.Berdasarkan Jabatan / Eselonering : NO ESELON JUMLAH 1 Camat / Eselon III a 1 orang 2 Sekcam / Eselon III b 1 orang 3 Lurah dan Kepala Seksi Kecamatan / Eselon IV a 10 orang 4 Kepala Subagian dan Kepala Seksi Kelurahan/ Eselon IV b 22 orang 5 Non Eselon 23 orang Jumlah 57 orang
c.Berdasarkan Pendidikan : NO PENDIDIKAN JUMLAH 1 Pasca Sarjana (S 2) 5 orang 2 Sarjana (S 1) 27 orang 3 Sarjana Muda (D 3) 9 orang 4 SLTA 16 orang Jumlah 57 orang Kepemilikan Aset Tetap BMD tahun 2025 : KIB A : Tanah NO UNIT KERJA JENIS TANAH JUMLAH 1 Kecamatan Kutoarjo Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 1 bidang 2 Kelurahan Bandung Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst) 1 bidang Tanah Sawah Irigasi 1 bidang Tanah Tegalan 9 bidang Tanah Untuk Jalan Desa 26 bidang Tanah Untuk Monumen 1 bidang Tanah Untuk Makam Umum 2 bidang 3 Kelurahan Kutoarjo Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 1 bidang Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan 1 bidang Tanah Sawah Irigasi 18 bidang Tanah Tegalan 6 bidang Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan 1 bidang Tanah Untuk Jalan Desa 27 bidang Tanah untuk Jalan lainnya 1 bidang Tanah Bangunan Air lainnya 2 bidang Tanah Untuk Makam Umum 5 bidang 4 Kelurahan Semawung Daleman Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III 2 bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 1 bidang Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan 1 bidang Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan 1 bidang Tanah Sawah Irigasi 35 bidang Tanah Tegalan 4 bidang Tanah Untuk Jalan Desa 49 bidang Tanah Untuk Makam Umum 1 bidang 5 Kelurahan Semawung Kembaran Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 1 bidang Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan 1 bidang Tanah Untuk Bangunan Ibadah Lainnya 2 bidang Tanah Sawah Irigasi 25 bidang Tanah Tegalan 11 bidang Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan 20 bidang Tanah Untuk Jalan Desa 34 bidang Tanah Untuk Makam Umum 4 bidang 6 Kelurahan Bayem Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 1 bidang Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan 1 bidang Tanah Sawah Irigasi 51 bidang Tanah Tegalan 23 bidang Tanah Lapangan Sepak Bola 1 bidang Tanah Untuk Jalan Desa 45 bidang Tanah Untuk Makam Umum 8 bidang 7 Kelurahan Katerban Tanah Bangunan Perdagangan lainnya (dst) 1 bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 1 bidang Tanah Sawah Irigasi 22 bidang Tanah Tegalan 9 bidang Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan 5 bidang Tanah Lapangan Sepak Bola 2 bidang Tanah Untuk Jalan Desa 18 bidang Tanah Untuk Makam Umum 4 bidang KIB B : Peralatan dan Mesin Jumlah aset Peralatan Kantor : No Unit Kerja Gense t Mobil Sepeda Motor P.C Unit Lapto p Printer Scanne r 1 Kecamatan Kutoarjo 1 unit 1 unit 9 unit 2 unit 18 unit 12 unit 1 unit 2 Kelurahan Bandung 3 unit 4 unit 4 unit 6 unit 3 Kelurahan Kutoarjo 2 unit 4 unit 5 unit 6 unit 1 unit 4 Kelurahan Semawung Daleman 2 unit 3 unit 3 unit 4 unit 1 unit 5 Kelurahan Semawung Kembaran 2 unit 2 unit 5 unit 4 unit 6 Kelurahan Bayem 2 unit 1 unit 4 unit 4 unit 7 Kelurahan Katerban 2 unit 1 unit 6 unit 5 unit 2 unit KIB C : Gedung dan Bangunan No Unit Kerja Gedung dan Bangunan 1 Kecamatan Kutoarjo 1 unit Gedung Kantor 1 unit Rumah Dinas 1 unit Pendopo 1 unit Gedung PKK 1 unit Gedung Darma Wanita 1 unit Gedung Pendamping Desa 1 unit Mushola 2 Kelurahan Bandung 1 unit Gedung Kantor (lama) 1 unit Gedung Kantor dan Aula (baru) 2 unit Gedung Pendidikan (TK) 3 Kelurahan Kutoarjo 1 unit Gedung Kantor dan Aula 4 Kelurahan Semawung Daleman 1 unit Gedung Kantor 1 unit Gedung Pertemuan 1 unit Gedung Pendidikan (TK) 5 Kelurahan Semawung Kembaran 1 unit Gedung Kantor 1 unit Gedung Pertemuan 1 unit Gedung Pendidikan (TK) 6 Kelurahan Bayem 1 unit Gedung Kantor (lama) 1 unit Gedung Kantor dan Aula (baru) 7 Kelurahan Katerban 1 unit Gedung Kantor 1 unit Gedung Pendidikan (PAUD) KIB D : Jalan, irigasi dan Jaringan Jalan desa dan saluran drainase tercatat di KIB D Kelurahan 1.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat keadaan yang menonjol atau trend yang terjadi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang telah dijalani. Dengan melihat keadaan tersebut dapat diproyeksikan rencana apa yang akan dibuat untuk 5 (lima) tahun kedepan. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Kutoarjo berdasarkan sasaran/target renstra PD 2025-2029 atau Renstra sebelumnya. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan PD mengacu pada hasil kerja periode Renstra sebelumnya. Pada umumnya capaian pelayanan mencapai target. Pada sasaran yang menjadi target, tercapai 100%. Tidak ada gap / kesenjangan pelayanan. Faktor pendukung antara lain, proses perencanaan yang bisa mengakomodasi kebutuhan seksi, kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Potensi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah Kecamatan Kutoarjo dimanfaatkan dengan maksimal untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan. Dengan jumlah pegawai yang terbatas dihadapkan dengan jumlah kelurahan desa yang besar, Kecamatan Kutoarjo harus bisa mencukupi segala aktifitas yang menjadi tupoksi kecamatan. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kutoarjo, kami sajikan seperti Tabel 2.1 dibawah ini. Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan K Kabupaten Purworejo No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 79,25 80,25 81,25 82,2 5 83,2 5 87,7 79,25 80,25 81,25 2 Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 79,25 80,25 81,25 82,2 5 83,2 5 87,7 79,25 80,25 81,25 3 Program : Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100 100 100 100 100 100 100 100 4 Program : Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 100 100 100 100 100 100 100 5 Program : Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan 100 100 100 100 100 100 100 100 6 Program : Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 100 100 100 100 100 100 100 7 Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 100 100 100 100 100 100 100 8 Program : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 100 100 100 100 100 100 100 Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Dae Kabupaten Purworejo Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran R 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.222.369.146 5.634.087.320 5.870.105.966 6.451.445.866 6.626.395.130 6.661.068.73 8 7.044.048.106 7.442.573.735 7.06 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 196.160.000 167.477.000 59.519.000 65.402.000 67.151.000 66.992.000 125.034.000 116.111.200 68 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.619.963.000 7.596.211.970 5.475.232.800 6.014.320.200 6.176.682.000 6.162.237.00 0 1.413.011.255 6.569.983.260 5.18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 170.000.000 28.000.000 19.239.000 21.147.000 21.730.000 21.677.000 170.000.000 28.000.000 29 PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 4.187.000 4.558.000 4.717.000 4.664.000 - - 33 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 361.416.000 134.960.100 117.607.000 129.161.000 132.659.000 132.341.000 251.573.200 125.785.700 147 Tabel tersebut mengambarkan kinerja pengelolaan pendanaan periode Renstra 2021 – 2026, sesuai dengan target. Untuk pendapatan rata – rata mencapai target 100 % bahkan ada yang lebih. Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 - 2024 No Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 10 1 Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 79,25 80,25 81,25 87,59 2 Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 79,25 80,25 81,25 87,59 3 Indikator Program : Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100% 100% 100% 100% 100% 4 Indikator Program : Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100% 100% 100% 100% 100% 5 Indikator Program : Persentase 100% 100% 100% 100% 100% Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan 6 Indikator Program : Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100% 100% 100% 100% 100% 7 Indikator Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100% 100% 100% 100% 100% 8 Indikator Program : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 100% 100% 100% 100% 1.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dalam mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/Strength, Weakness,Opportunity and Threath). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut : Analisis Lingkungan Internal
a.Faktor Kekuatan (Strength)
1. 1.Sumber Daya Manusia (pegawai) yang mempunyai pendidikan memadai serta semangat untuk belajar terhadap tugas pokok dan fungsinya.
2. 2.Tersedianya sarana / prasarana dan dan dukungan dana / pembiayaan sangat membantu kelancaran dalam melayani dan memfasilitasi pemerintah Desa dan memperlancar kegiatan di Kecamatan.
3. 3.Sistem kekeluargaan yang telah terbangun, hubungan koordinasi dan konsultasi yang berjalan baik bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat baik bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.
b.Faktor Kelemahan (Weakness) Kurangnya jumlah pegawai di Sekretariat kecamatan yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
1. 1.Perkembangan teknologi informasi tidak diimbangi semangat untuk belajar dari sebagian besar pegawai yang ada.
2. 2.Belum ada pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan.
3. 3.Belum tersedia data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam merencanakan pembangunan yang komprehensif dan berkesinambungan.
4. 4.Belum adanya sumber daya perencana yang berkualitas dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
5. 5.Pelaksanaan musyawarah pembangunan (musrenbang) masih sekedar formalitas hasilnya belum sesuai yang diusulkan peserta. Analisis Lingkungan Eksternal
a.Faktor Peluang (Opportunity)
1. 1.Kepemimpinan yang punya jangkauan kedepan (Visioner), berkomitmen dan berintegritas menciptakan pembangunan yang berpartisipatif.
2. 2.Adanya program-program pemerintah di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kutoarjo
3. 3.Sistem dan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purworejo yang sudah mulai tertata.
4. 4.Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
5. 5.Hubungan yang harmonis dengan instansi yang lain dan juga dengan para pemangku kepentingan.
b.Faktor Ancaman (Threat)
1. 1.Perkembangan tehnologi, berlakunya kawasan Masyarakat Ekonomi Asean / MEA serta tuntutan yang semakin beraneka ragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangn dan hal tersebut harus ditampung, diperhatikan dan dilayani.
2. 2.Kondisi masyarakat yang tidak sama baik tingkat sosial ekonomi, pendidikan dan hal-hal yang lain berpengaruh terhadap cara pandang pola pikir.
3. 3.Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan secara partisipatif.
4. 4.Kebijakan pemerintah yang kurang sosialisasi, akan berakibat bahwa kebijakan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat. 1.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang pemerintahan desa, pembangunan, ketentraman, ketertiban dan pemerintahan umum serta pemberdayaan masyarakat sehingga dalam hal ini kelompok sasaran layanan Kecamatan Kutoarjo mencakup antara lain : masyarakat, pemerintah desa, perangkat daerah lainnya di Kabupaten Purworejo, instansi vertikal di Kabupaten Purworejo, TNI, POLRI, lembaga/instansi pemerintah maupun swasta lainnya, lembaga swadaya masyarakat, partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai kepentingan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan. 1) Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Kutoarjo harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sehingga dalam memberikan layanannya senantiasa membutuhkan dukungan dan kerjasama dengan pihak lain sebagai mitra seperti dari TNI, POLRI, Pemerintah Desa, Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo dan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, swasta, masyarakat serta pihak terkait lainnya demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. 2) Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Kutoarjo juga tidak terlepas dari keberadaan dan dukungan yang diberikan oleh BUMD yang berkontribusi dalam penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan oleh Kecamatan Kutoarjo dalam kegiatan operasional pegawai dan perkantoran seperti sumberdaya air oleh PDAM Perwitasari dan jasa/produk/layanan perbankan oleh Bank Jateng dalam pengelolaan keuangan daerah 1.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 1.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dalam mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi hasilnya adalah kondisi aktual yang menjadi fokus tahun 2026- 2029 berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, secara umum isu dan permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :
5. 1.Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal.
6. 2.Akuntabilitas keuangan belum disertai kompetensi Sumber Daya Manusia.
7. 3.Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan.
8. 4.Pelayanan publik prima belum merata.
9. 5.Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif. 1.2.2 Isu Strategis Berdasarkan hasil identifikasi potensi daerah, permasalahan perangkat daerah, serta keterkaitannya dengan isu KLHS RPJMD 2025– 2029 dan dinamika lingkungan global, nasional, maupun regional, maka dapat dirumuskan isu strategis perangkat daerah sebagai berikut. Tabel 2.4 Isu Strategis PD POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi Misinformasi dan disinformasi Transformasi tata kelola Tata kelola pemerintahan yang dinamis Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif Akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan Cyber insecurity Pelayanan publik prima belum merata Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif Indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tujuan ini adalah:
a.Nilai SAKIP Perangkat Daerah, sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja.
b.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, sebagai tolok ukur kualitas pelayanan publik 1.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kutoarjo beserta indikator dan targetnya sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1 berikut ini : Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kutoarjo NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Meningkatny a tata kelola pemerintaha n yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatka n kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 87,6 87,7 87,80 87,90 88,00 88,10 Meningkatny a akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Meningkatny a kualitas layanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 87,6 87,7 87,80 87,90 88,00 88,10 1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah diperlukan arah kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan bagaimana penyelesaian isu strategis Perangkat Daerah. Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti tabel berikut ini : Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 Menguatkan kualitas layanan kepada masyarakat Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Memantapkan kualitas layanan kepada masyarakat Mewujudkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat Meneguhkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meneguhkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Arah Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra PD NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Arah Kebijakan RPJMD 2026 Arah Kebijakan RENSTRA 2026 Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2027 Arah Kebijakan RENSTRA 2027 Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2028 Arah Kebijakan RENSTRA 2028 Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2029 Arah Kebijakan RENSTRA 2029 Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2030 Arah Kebijakan RENSTRA 2030 Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan, dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030, kami sajikan dalam tabel berikut ini. Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Penyediaan Bahan/Material Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Mebel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Tabel 4.2. Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIFITAS KET. 1 2 3 4 5 6 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Monitoring Pembangunan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelayanan PATEN, Layanan aduan masyarakat PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil desa, Fasilitasi Kecamatan Berdaya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil kelurahan, Fasilitasi Kecamatan Berdaya PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Forkopimcam PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Pembinaan adm desa, LKPPD, Evaluasi Perkembangan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi keuangan desa (APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Konferensi Kades dan Sekdes Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pilkades Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Pembinaan BPD Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif RPJMDes, RKPDes, RPJM Pro Aksi 1.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah Tabel 4.4 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah No Program Delegasi Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center) Fasilitasi pemberdayaan perempuan Kecamatan Kecamatan Fasilitasi perlindungan anak Kecamatan Kecamatan Fasilitasi penurunan stunting Kecamatan Kecamatan Fasilitasi penanggulangan kemiskinan Kecamatan Kecamatan Fasilitasi pendidikan Kecamatan Kecamatan Fasilitasi perlindungan lansia Kecamatan Kecamatan Fasilitasi pemberdayaan disabilitas Kecamatan Kecamatan Fasilitasi tenologi tepat guna Kecamatan Kecamatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/ kelurahan Kecamatan Kecamatan Fasilitasi dan pembinaan UMKM Kecamatan Kecamatan Fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat Kecamatan Kecamatan Fasilitasi pelestaian lingkungan Kecamatan Kecamatan Fasilitasi desa wisata Kecamatan Kecamatan Fasilitasi dan pembinaan PKK Kecamatan Kecamatan Fasilitasi dan pembinaan Karang Taruna Kecamatan Kecamatan Fasilitasi BUMDes Kecamatan Kecamatan 1.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Purwodadi sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini: Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Tujuan dan Sasaran PD 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Angka 87,6 87,7 87,80 87,90 88,00 88,10 Tujuan dan Sasaran PD Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhanan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Kutoarjo yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Kutoarjo Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Kecamatan Kutoarjo, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kutoarjo setiap tahunnya. 5.2 Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi: a) Rencana Strategis Kecamatan Kutoarjo sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kutoarjo setiap tahun. b) Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. c) Camat Kutoarjo wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat. 5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kecamatan Kutoarjo Tahun 2025-2029 meliputi: a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo dilakukan setiap tahun selama periode renstra. b) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. c) Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI LAMPIRAN XXXV PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memiliki beberapa fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diantaranya adalah :
1. 1.sebagai operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. 2.sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
3. 3.sebagai dasar penyusunan anggaran;
4. 4.sebagai Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja;
5. 5.sebagai kontrak kinerja kepala perangkat daerah dengan kepala daerah;
6. 6.sebagai Landasan peningkatan pelayanan perangkat daerah;
7. 7.untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan di tingkat perangkat daerah;
8. 8.untuk memastikan bahwa rencana pembangunan di tingkat perangkat daerah selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
9. 9.membantu perangkat daerah dalam mengelola potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan melalui tahapan : persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; perumusan rancangan akhir; dan penetapan yang masing-masing tahapan tersebut terdiri dari beberapa sub-sub tahapan/langkah yang lebih detail. Penyusunan Renstra Kecamatan Butuh Tahun 2025-2029 dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan, merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Ilustrasi hubungan/keterkaitan dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen lainnya terkait perencanaan pembangunan dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar 1.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen lainnya dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Renstra Kecamatan Butuh Tahun 2025-2029 merupakan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025 - 2029. Oleh karena itu, target capaian sasaran, indikator, program dan kegiatan yang akan dicapai harus selaras/konsisten dengan target capaian yang terdapat dalam RPJMD. Dengan demikian, maka antara Dokumen Renstra Kecamatan Butuh Tahun 2025-2029 dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut :
10. 1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
11. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
12. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. 4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
18. 9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
19. 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
20. 11.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
25. 16.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
26. 17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
27. 18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
28. 19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
29. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
30. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
31. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024);
32. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025);
33. 24.Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 14); 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Butuh Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan maksud sebagai berikut :
a.Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Butuh;
b.Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Butuh dalam jangka menengah;
c.Sebagai dasar penilaian kinerja Kecamatan Butuh yang mencerminkan penyelenggaran pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Butuh Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :
a.Tersedianya dokumen perencanaan melalui penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Butuh.
b.Tersedianya instrumenperencanaan dalam menentukan strategi guna menghadapi kompleksitas perubahan lingkungan di Kecamatan Butuh;
c.Terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergitas, dan konsistensi arah pembangunan di lingkungan Pemerintah Kecamatan Butuh.
d.Sebagai tolok ukur keberhasilan strategi upaya pengembangan organisasi Kecamatan Butuh;
e.Menjamin penggunaan sumber daya organisasi Kecamatan Butuh dengan efektif dan efisien.
f.Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi rencana kerja Kecamatan Butuh. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Butuh Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut : Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang pemerintahan desa, pembangunan, ketentraman, ketertiban dan pemerintahan umum serta pemberdayaan masyarakat yaitu :
1. 1.mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. 2.mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
3. 3.mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati
4. 4.mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan
5. 5.mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan
6. 6.membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan Dalam melaksanakan tugasnya Camat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a.penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b.pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c.pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d.pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e.pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
f.pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
g.pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa kelurahan;
h.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
i.pelakasanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Selain menjalankan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Camat juga menyelenggarakan fungsi yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Dalam menyelenggarakan fungsinya, Camat dibantu oleh perangkat kecamatan. Susunan Organisasi Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo terdiri dari :
1. 1.Camat;
2. 2.Sekretariat membawahkan :
a.Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
b.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
1. 3.Seksi Pemerintahan Desa;
2. 4.Seksi Pembangunan;
3. 5.Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. 6.Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. 7.Jabatan Fungsional; dan
6. 8.Kelurahan. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas Kecamatan. Camat membawahkan sekretariat, Seksi, Jabatan Fungsional, dan Kelurahan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sekretariat bertugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi program dan keuangan serta umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a.pengoordinasian menyiapkan perumusan kebijakan teknis;
b.pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu;
c.pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
d.pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
e.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi. Sekretariat membawahkan Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Subbagian dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana. Subbagian Perencanaan dan Keuangan bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang program dan keuangan, yang meliputi :
a.merencanakan, menganggarkan dan mengevaluasi kinerja;
b.melaksanakan pengadministrasian keuangan; dan
c.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi :
a.melaksanakan pengadministrasian barang milik Daerah pada lingkungan kecamatan;
b.melaksanakan pengadministrasian umum pada lingkungan Kecamatan;
c.melaksanakan pengadaan barang milik Daerah;
d.melaksanakan penyediaan jasa penunjang;
e.melaksanakan pemeliharaan barang milik Daerah;
f.menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
g.menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan, dan hukum; dan
h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai sesuai tugas dan jabatannya. Seksi-seksi di Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui sekretaris sebagai koordinator seksi. Seksi Pemerintahan Desa bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta, pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan desa, yang meliputi :
a.melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b.melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c.melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d.melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
h.melaksanakan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i.melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
j.melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
k.melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
l.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
m.melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
n.melaksanakan fasilitasi keriasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
o.melaksanakan fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
p.melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
q.melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
r.melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
s.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya. Seksi Pembangunan bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang Pembangunan yang meliputi :
a.menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang meliputi : 1 perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan; 2 fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan pekerjaan umum di wilayah Kecamatan; dan 3 peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
b.melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang meliputi :
1. 1.koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
2. 2.pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.
c.melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang meliputi:
1. 1.pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
2. 2.pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan; dan
3. 3.pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat.
d.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pembinaan dan bimbingan di bidang Seksi Pemerintahan Umum Ketentraman dan Ketertiban Umum yang meliputi :
a.melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi :
1. 1.Sinergitas dengan Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan; dan
2. 2.Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.
b.melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang meliputi koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di wilayah kecamatan;
c.menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Bupati, yang meliputi:
1. 1.pelaksanaan tugas forum komunikasi pimpinan di Kecamatan;
2. 2.pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. 3.fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
4. 4.pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
5. 5.pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional, dan nasional;
6. 6.penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
7. 7.pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
8. 8.pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
d.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya. Seksi Pemberdayaan Masyarakat bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
a.melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang meliputi :
1. 1.koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait; dan
2. 2.Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
b.melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang meliputi;
1. 1.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
2. 2.Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan; dan
3. 3.Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
c.mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan kelurahan bagi Kecamatan yang memiliki Kelurahan di wilayahnya; dan
d.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Kelurahan bertugas membantu Camat :
a.melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b.melaksanakan kegiatan evaluasi kelurahan;
c.melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
d.melaksanakan pelayanan masyarakat;
e.memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
f.memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
g.melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan;
h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
i.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Kecamatan Butuh tidak terdapat wilayah administratif yang berstatus sebagai kelurahan. Wilayah Kecamatan Butuh terdiri dari 41 wilayah administratif yang berstatus desa. Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Kecamatan. Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan fungsional. Kedudukan Pejabat Fungsional ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Struktur organisasi Kecamatan Butuh adalah sebagaimana terlihat dalam bagan sebagai berikut : Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Butuh Sumber : Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI PEMBANGUNANSEKSI PEMERINTAHAN DESA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT CAMAT SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN KELURAHAN 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Butuh didukung oleh tersedianya sumber daya yang dimiliki berupa Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Prasarana dan anggaran. SDM Kecamatan Butuh terdiri dari 21 (dua pulun satu) ASN dan 2 (dua) Non ASN. ASN terdiri dari 20 (dua puluh) orang PNS dan 1 (satu) orang PPPK. 2 (dua) orang Non ASN merupakan tenaga kontrak untuk menempati posisi sebagai Supir dan Tenaga Kebersihan yang melaksanakan tugas berdasarkan perjanjian kerja. Komposisi ASN Kecamatan Butuh Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1.2, 1.3, 1.4, dan 1.5 sebagai berikut : Tabel 2.1 ASN Kecamatan Butuh Berdasarkan Golongan/Ruang/Jabatan GOLONGAN/RUANG ESELON NON ESELON JUMLAH I II III IV V TENAGA FUNGSIONAL TERTENTU TENAGA FUNGSIONAL UMUM Golongan IV/b - - - - - - - Golongan IV/a - - 1 - - - 1 JML GOLONGAN IV - - 1 - - - 1 Golongan III/d - - 1 5 - - - 6 Golongan III/c - - - - - - 1 1 Golongan III/b - - - - - 1 2 3 Golongan III/a - - - - - 1 - 1 JML GOLONGAN III - - 1 5 - 2 3 11 Golongan II/d - - - - - - 7 7 Golongan II/c - - - - - - 1 1 Golongan II/b - - - - - - - - Golongan II/a - - - - - - - - JML GOLONGAN II - - - - - - 8 8 Golongan I/d - - - - - - - Golongan I/c - - - - - - - Golongan I/b - - - - - - - Golongan I/a - - - - - - - JML GOLONGAN I - - - - - - - JML PPPK GOL. 7 - - - - - 1 1 TOTAL - - 2 5 3 11 21 Sumber : Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, 2025 Tabel 2.2 ASN Kecamatan Butuh Berdasarkan Tingkat Pendidikan Jenjang Pendidikan Jumlah Prosentase S-2 1 5% S-1/Sarjana 8 38% Diploma III/Sarjana Muda 2 10% SLTA dan sederajat 10 48% Jumlah 21 100% Sumber: Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, 2025. Tabel 2.3 ASN Kecamatan Butuh Berdasarkan Jenis Kelamin No Jenis Kelamin Jumlah Prosentase 1 Laki-laki 16 Orang 76% 2 Wanita 5 Orang 24% JUMLAH 21 Orang 100% Sumber: Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, 2025. Selain sumberdaya aparatur, untuk mendukung operasional dan aktifitas organisasi, Kecamatan Butuh juga didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana pegawai maupun perkantoran yang merupakan aset tetap yang dimiliki Kecamatan Butuh. Aset tetap tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 2.3 Daftar Aset Tetap yang Dimiliki Kecamatan Butuh per 31 Desember 2024 dan 2023 No Jenis T.A 2024 T.A. 2023 1 Tanah 39.509.600,00 39.509.600,00 2 Peralatan dan Mesin 844.678.865,00 833.498.865,00 3 Gedung dan Bangunan 1.492.471.627,75 1.492.471.627,75 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 62.279.980,00 62.279.980,00 5 Aset Tetap Lainnya 100.000,00 100.000,00 6 Konstruksi dalam Pengerjaan 0,00 0,00 7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap -966.975.456,01 -966.975.456,01 Jumlah 1.472.064.616,74 1.460.884.616,74 Sumber: Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, 2025. 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dalam sistem tata kelola pemerintahan di Kabupaten Purworejo Kecamatan Butuh memiliki peran dan fungsi strategis sebagai pelaksana unsur kewilayahan. Pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unsur kewilayahan tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi pemerintahan kecamatan semata, melainkan juga sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan, oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisi dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Untuk menilai keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja dan tercapainya hasil program, sebagai tolok ukur telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Purworejo dan Renstra Kecamatan Butuh Tahun 2021-2026, IKU Kecamatan Butuh adalah "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah” yang merupakan indikator dari tujuan strategis “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik” dan sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Butuh berdasarkan sasaran/target Renstra 2021-2026, tersaji dalam tabel sebagai berikut : Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Perangkat Daerah 83,00 83,50 84,00 84,50 85,00 82,75 94,31 88,44 86 99,70% 112,9 5% 105,29% 101,78 % 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Perangkat Daerah 83,00 83,50 84,00 84,50 85,00 82,75 94,31 88,44 86 99,70% 112,9 5% 105,29% 101,78 % 3 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5 Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6 Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8 Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Berdasarkan data dalam tabel tersebut, dapat dilihat bahwa capaian IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat” (IKM) menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun 2021 hingga 2024. IKM berupa angka indek yang diperoleh dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Rata-rata rasio ketercapaian IKM dari Tahun 2021-2024 sebesar 105% (tercapai) dengan catatan pada tahun 2021 tidak tercapai sesuai target. Capaian IKM pada Tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan, hal ini menunjukkan kondisi yang tidak konsisten, namun demikian capaian IKM Kecamatan Butuh masih tergolong tinggi dan dalam kategori baik dan masih mendapat respon positif dari pengguna layanan. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat aspek pelayanan yang perlu diperhatikan, diperbaiki, dan ditingkatkan kinerjanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara konsisten, memenuhi harapan masyarakat dan memastikan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan Disamping Indikator Kinerja Utama, Kinerja Kecamatan Butuh juga ditentukan oleh hasil/output pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi. Pada periode Tahun 2021-2024 Kecamatan Butuh melaksanakan 6 program prioritas dalam Renstra tahun 2021-2026. Berdasarkan tabel tersebut di atas juga menunjukkan capaian kinerja program menunjukkan capaian yang konsisten dan relevan dengan rata- rata capaian 100% terhadap semua program, dengan demikian Kecamatan Butuh telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2024 dengan interprestasi tingkat capaian yang tinggi dan kategori penilaian kinerja yang baik. Keberhasilan tercapainya indikator kinerja sasaran strategis Kecamatan Butuh antara lain disebabkan oleh:
1. 1.Komitmen Camat Butuh dan segenap pegawai Kecamatan Butuh dalam mewujudkan pelaksanaan good governance dan clean governance;
2. 2.Ketersediaan SDM, sarana-prasarana aparatur dan pelayanan publik dan pendanaan program/kegiatan;
3. 3.Fokus dalam meningkatkan pelayanan dan sarana prasarana layanan serta kinerja aparatur yang meningkat dalam penyelenggaraan pemerintahan;
4. 4.Adanya hubungan yang baik dalam menjalin koordinasi antar Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, maupun Instansi Vertikal;
5. 5.Kondusifitas wilayah;
6. 6.Dukungan dan kerjasama Masyarakat maupun stakeholder terkait. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis bukan berarti menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Butuh tidak menemui tantangan, permasalahan dan hambatan sama sekali. Beberapa tantangan dan hambatan tersebut diantaranya Adalah :
7. 1.Kompetensi pegawai yang belum merata;
8. 2.Dinamika permasalahan di wilayah yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang terbatas;
9. 3.Standar pelayanan yang telah ditetapkan belum diketahui secara luas oleh pengguna layanan. Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, Kecamatan Butuh telah melakukan upaya untuk konsisten mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja dalam pencapaian target kinerja dengan berbagai aktivitas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien. Beberapa langkah yang akan ditempuh antara lain : • meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan perangkat daerah teknis dan stakeholder lainnya guna memastikan kebijakan yang disusun dapat terlaksana dengan optimal; • melaksanakan pembinaan SDM untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan; • Melaksanakan publikasi standar pelayanan yang telah ditetapkan baik melalui online maupun offline; • lebih responsif terhadap keluhan masyarakat atau pengguna layanan. Terlaksananya program dan kegiatan prioritas Renstra Kecamatan Butuh Tahun 2021-2026 yang mendukung kinerja pelayanan Kecamatan Butuh, disamping didukung oleh ketersediaan sumberdaya manusia maupun sarana prasarana, juga ditunjang oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025. Gambaran tentang pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah tersaji pada Tabel 2.5 sebagai berikut : Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 202120222023202420252026202120222023202420252026202120222023202420252026 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 KECAMATAN BUTUH 3.077.895.375 2.832.720.492 3.119.228.144 2.997.543.150 2.676.250.759 - 2.907.675.918 2.735.535.880 2.959.489.375 2.955.134.694 - - 94% 97% 95% 99% 0% PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.573.941.175 2.451.865.892 2.692.947.644 2.513.359.650 2.522.129.209 - 2.417.721.518 2.355.241.280 2.626.418.575 2.466.124.294 - - 94% 96% 98% 98% 0% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.485.600 17.985.900 17.661.900 12.465.700 5.498.400 - 12.485.600 17.985.900 12.673.100 12.465.700 - - 100% 100% 72% 100% 0% PenyusunanDokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.576.800 3.896.700 4.226.200 3.758.700 1.821.000 - 9.576.800 3.896.700 3.164.200 3.758.700 - - 100% 100% 75% 100% 0% Koordinasidan PenyusunanRKA SKPD - 1.200.000 1.274.800 1.390.500 250.000 - - 1.200.000 774.800 1.390.500 - - 100% 61% 100% 0% Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA SKPD - 1.200.000 1.398.200 715.000 375.000 - - 1.200.000 898.200 715.000 - - 100% 64% 100% 0% Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD - 1.552.900 1.688.200 1.680.900 1.177.400 - - 1.552.900 848.800 1.680.900 - - 100% 50% 100% 0% Koordinasidan Penyusunan Perubahan DPA SKPD - 1.552.900 1.705.400 1.060.800 250.000 - - 1.552.900 1.330.400 1.060.800 - - 100% 78% 100% 0% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - 3.318.400 3.480.600 2.077.500 1.125.000 - - 3.318.400 2.472.400 2.077.500 - - 100% 71% 100% 0% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.908.800 5.265.000 3.888.500 1.782.300 500.000 - 2.908.800 5.265.000 3.184.300 1.782.300 - - 100% 82% 100% 0% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.362.429.575 2.206.111.556 2.146.534.044 2.254.644.550 2.300.830.892 - 2.208.145.477 2.113.167.495 2.116.214.581 2.237.166.892 - - 93% 96% 99% 99% 0% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.355.973.575 2.200.216.456 2.139.448.544 2.249.613.450 2.299.080.892 - 2.201.689.477 2.107.272.395 2.109.879.881 2.232.135.792 - - 93% 96% 99% 99% 0% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - 1.406.200 1.630.700 946.100 750.000 - - 1.406.200 1.630.700 946.100 - - 100% 100% 100% 0% Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 6.456.000 4.488.900 5.454.800 4.085.000 1.000.000 - 6.456.000 4.488.900 4.704.000 4.085.000 - - 100% 100% 86% 100% 0% Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - 2.000.000 - - - - - 1.375.000 - - - 69% Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah - - 2.000.000 - - - - - 1.375.000 - - - 69% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 4.738.400 - - - - - 4.738.400 - - - 100% Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - - - - - - - - - - - - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - 4.738.400 - - - - - 4.738.400 - - - 100% Administrasi Umum Perangkat Daerah 45.577.200 89.708.900 93.056.500 88.505.000 59.499.150 - 45.577.200 88.394.300 83.137.800 82.979.600 - - 100% 99% 89% 94% 0% Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor - 1.960.000 2.165.100 2.029.500 2.029.400 1.960.000 2.165.000 2.029.500 - - 100% 100% 100% 0% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - - - - - - - - - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 3.449.000 3.879.300 5.476.900 1.578.000 - - 3.449.000 3.879.300 5.476.900 - - 100% 100% 100% 0% Pelaksanaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - 25.200.000 25.200.000 25.200.000 25.199.550 - - 23.885.400 23.658.600 21.802.200 - - 95% 94% 87% 0% Penyediaan Barang Cetakan dan - 7.724.600 9.047.500 5.966.000 5.124.400 - - 7.724.600 7.759.500 5.966.000 - - 100% 86% 100% 0% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 202120222023202420252026202120222023202420252026202120222023202420252026 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- undangan - 2.076.000 2.076.000 1.332.000 1.332.000 - - 2.076.000 2.076.000 1.332.000 - - 100% 100% 100% 0% Penyediaan Bahan/Material - 16.384.300 15.963.600 16.282.400 9.425.000 - - 16.384.300 14.019.400 16.282.400 - - 100% 88% 100% 0% Fasilitasi Kunjungan Tamu - - - - - - - - - - - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 45.577.200 32.915.000 34.725.000 26.411.600 10.004.200 - 45.577.200 32.915.000 29.580.000 26.364.000 - - 100% 100% 85% 100% 0% Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - - - 5.806.600 4.806.600 - - - - 3.726.600 - - 64% 0% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 13.000.000 252.499.500 11.306.600 - - - 12.413.000 251.427.000 11.180.000 - - 95% 100% 99% Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - 252.499.500 - - - - - 251.427.000 - - - 100% Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - - - - - - - - - - Pengadaan Mebel - - - - - - - - - - - - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 13.000.000 - 11.306.600 - - - 12.413.000 - 11.180.000 - - 95% 99% Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - - - - - - - - - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya - - - - - - - - - - - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - - - - - - - - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.434.200 43.552.536 42.940.300 43.737.800 42.734.467 - 54.903.161 41.773.585 37.607.314 35.724.082 - - 99% 96% 88% 82% 0% Penyediaan Jasa Surat menyurat 21.477.600 - - - - - 21.477.600 - - - - - 100% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.992.000 19.560.000 17.560.000 18.197.000 16.706.467 - 19.461.969 17.803.157 12.227.482 10.197.802 - - 97% 91% 70% 56% 0% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 13.964.600 23.992.536 25.380.300 25.540.800 26.028.000 - 13.963.592 23.970.428 25.379.832 25.526.280 - - 100% 100% 100% 100% 0% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 98.014.600 81.507.000 133.517.000 102.700.000 113.566.300 - 96.610.080 81.507.000 119.245.380 86.608.020 - - 99% 100% 89% 84% 0% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.785.600 31.249.000 26.389.000 34.880.000 34.880.000 - 38.381.080 31.249.000 17.630.000 29.182.000 - - 96% 100% 67% 84% 0% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - 9.384.000 11.850.000 15.810.000 - - - 7.745.000 9.836.600 - - 83% 83% 0% Pemeliharaan Mebel - - - - - - - - - - - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 8.724.000 8.724.000 8.760.000 4.380.000 - - 8.724.000 5.753.000 6.410.000 - - 100% 66% 73% 0% Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.700.000 40.224.000 37.710.000 38.800.000 25.317.000 - 50.700.000 40.224.000 37.710.000 38.799.420 - - 100% 100% 100% 100% 0% Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - 1.310.000 1.310.000 8.410.000 1.220.000 - - 1.310.000 837.000 2.380.000 - - 100% 64% 28% 0% Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.529.000 - 50.000.000 - 31.959.300 - 7.529.000 - 49.570.380 - - - 100% 99% 0% PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 170.221.200 71.104.500 32.712.200 36.899.600 12.372.400 - 169.221.200 70.544.500 23.424.000 47.306.600 - - 99% 99% 72% 128% 0% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 202120222023202420252026202120222023202420252026202120222023202420252026 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 167.039.000 60.843.500 25.807.400 10.645.000 4.240.400 - 166.039.000 60.283.500 18.973.400 21.214.000 - - 99% 99% 74% 199% 0% Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait - 32.039.000 9.912.900 - - - - 32.039.000 6.379.900 10.607.000 - - 100% 64% Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 167.039.000 28.804.500 15.894.500 10.645.000 4.240.400 - 166.039.000 28.244.500 12.593.500 10.607.000 - - 99% 98% 79% 100% 0% Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 3.182.200 10.261.000 6.904.800 13.259.300 5.853.000 - 3.182.200 10.261.000 4.450.600 13.107.300 - - 100% 100% 64% 99% 0% Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan - 5.893.600 - 8.910.400 3.203.000 - - 5.893.600 - 8.758.400 - - 100% 98% 0% Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan - - - - - - - - - - - - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3.182.200 4.367.400 6.904.800 4.348.900 2.650.000 - 3.182.200 4.367.400 4.450.600 4.348.900 - - 100% 100% 64% 100% 0% Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum - - - 4.955.700 2.279.000 - - - - 4.945.700 - - 100% 0% Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum - - 4.955.700 2.279.000 - - - - 4.945.700 - - 100% 0% Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 8.039.600 - - - - - 8.039.600 - - 100% Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan - - - 8.039.600 - - - - - 8.039.600 - - 100% PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.804.000 146.653.200 158.999.300 250.106.400 64.786.100 - 1.804.200 146.653.200 129.204.600 244.526.300 - - 100% 100% 81% 98% 0% Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1.804.000 146.653.200 158.999.300 250.106.400 64.786.100 - 1.804.200 146.653.200 129.204.600 244.526.300 - - 100% 100% 81% 98% 0% Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - - 23.190.000 24.294.900 21.602.100 - - - 22.424.100 24.294.900 - - 97% 100% 0% Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.804.000 146.653.200 135.809.300 225.811.500 43.184.000 - 1.804.200 146.653.200 106.780.500 220.231.400 - - 100% 100% 79% 98% 0% PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 50.000.000 15.591.900 18.167.900 22.321.200 13.438.000 - 50.000.000 15.591.900 12.950.100 22.321.200 - - 100% 100% 71% 100% 0% Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 50.000.000 9.191.000 10.211.500 17.004.600 10.017.600 - 50.000.000 9.191.000 9.399.300 17.004.600 - - 100% 100% 92% 100% 0% Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 50.000.000 9.191.000 10.211.500 9.832.600 4.742.600 - 50.000.000 9.191.000 9.399.300 9.832.600 - - 100% 100% 92% 100% 0% Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat - - - 7.172.000 5.275.000 - - - - 7.172.000 - - 100% 0% Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - 6.400.900 7.956.400 5.316.600 3.420.400 - - 6.400.900 3.550.800 5.316.600 - - 100% 45% 100% 0% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 202120222023202420252026202120222023202420252026202120222023202420252026 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Reuplik Indonesia 6.400.900 7.956.400 5.316.600 3.420.400 - - 6.400.900 3.550.800 5.316.600 - - 100% 45% 100% 0% PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - 8.786.100 42.327.200 42.958.300 25.205.000 - - 8.786.100 39.568.600 42.958.300 - - 100% 93% 100% 0% Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - 8.786.100 42.327.200 42.958.300 25.205.000 - - 8.786.100 39.568.600 42.958.300 - - 100% 93% 100% 0% Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Indonesia 8.762.100 10.788.000 - - - - 8.762.100 - - 100% 0% Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Soaialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaaan dan Ketahanan Nasional - - - - - - - - - - - - Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan - 8.786.100 42.327.200 34.196.200 14.417.000 - - 8.786.100 39.568.600 34.196.200 - - 100% 93% 100% 0% PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 281.929.000 138.718.900 174.073.900 131.898.000 38.320.050 - 268.929.000 138.718.900 127.923.500 131.898.000 - - 95% 100% 73% 100% 0% Fasiltasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 281.929.000 138.718.900 174.073.900 131.898.000 38.320.050 - 268.929.000 138.718.900 127.923.500 131.898.000 - - 95% 100% 73% 100% 0% Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa - 7.886.000 5.877.300 5.851.200 2.100.000 - - 7.886.000 1.303.500 5.851.200 - - 100% 22% 100% 0% Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - 11.802.400 8.260.400 12.232.100 3.325.050 - - 11.802.400 4.751.400 12.232.100 - - 100% 58% 100% 0% Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa - 7.702.000 5.644.800 16.080.200 7.965.000 - - 7.702.000 3.680.400 16.080.200 - - 100% 65% 100% 0% Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa - 107.185.100 136.917.800 89.261.500 23.680.000 - - 107.185.100 104.425.800 89.261.500 - - 100% 76% 100% 0% Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa - - 10.854.100 - - - - - 10.188.100 - - - 94% Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa - - 1.506.500 4.728.800 - - - - 611.800 4.728.800 - - 41% 100% Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa - 4.143.400 4.191.000 3.744.200 1.250.000 - - 4.143.400 2.786.200 3.744.200 - - 100% 66% 100% 0% Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 48.099.000 - - - - - 48.099.000 - - - - - 100% Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 16.270.800 - - - - - 16.270.800 - - - - - 100% Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan - - 822.000 - - - - - 176.300 - - - 21% Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Penyusunan Program dan 217.559.200 - - - 204.559.200 - - - - - 94% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 202120222023202420252026202120222023202420252026202120222023202420252026 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya - - - - - - - - - - - - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan - - - - - - - - - - - - JUMLAH 3.077.895.375 2.832.720.492 3.119.228.144 2.997.543.150 2.676.250.759 - 2.907.675.918 2.735.535.880 2.959.489.375 2.955.134.694 - - 94% 97% 95% 99% 0% Berdasarkan data anggaran dan realisasi anggaran Renstra perangkat daerah dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.5 tersebut di atas secara umum rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang cukup tinggi dan konsisten di atas 91%, bahkan mencapai 99% pada 2024 dengan rata-rata realisasi 96% sehingga kinerja keuangan atau anggaran termasuk dalam kategori yang baik. Dari sisi pertumbuhan anggaran dan realisasi pendanaan selama Tahun 2021 sampai dengan 2024 dijelaskan sebagai berikut :
10. 1.Secara keseluruhan dari Tahun 2021-2024 anggaran mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,58% dan realisasi mengalami kenaikan rata-rata 0,71%;
11. 2.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengalami penurunan anggaran rata-rata sebesar 0,53% dan kenaikan realisasi rata-rata 0,94%;
12. 3.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mengalami penurunan anggaran rata-rata sebesar 60% dan penurunan realisasi rata-rata 40%;
13. 4.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mengalami kenaikan anggaran rata-rata sebesar 2698% dan kenaikan realisasi rata- rata 2702%;
14. 5.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mengalami penurunan anggaran rata-rata sebesar 1,33% dan kenaikan realisasi rata-rata 0,52%;
15. 6.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum mengalami kenaikan anggaran rata-rata sebesar 192% dan kenaikan realisasi rata- rata 179%;
16. 7.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mengalami penurunan anggaran rata-rata sebesar 17% dan penurunan realisasi rata-rata 17%; Selama rentang waktu tahun 2021-2025 banyak dinamika yang terjadi yang berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah secara langsung maupun tidak langsung diantaranya adalah :
17. 1.Perubahan ketentuan/ regulasi/ prosedur/ mekanisme dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah;
18. 2.Kemampuan dan kondisi keuangan daerah;
19. 3.Perubahan strategi maupun kebijakan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah;
20. 4.Kebijakan terkait penanganan pasca pandemi COVID-19;
21. 5.Efisiensi/pembatasan penggunaan anggaran;
22. 6.Pelaksanaan agenda penting pemerintah seperti Pemilihan Umum dan Pilkada; serta Pemilihan Kepala Desa serentak;
23. 7.Jumlah dan kondisi personil;
24. 8.Progres pelaksanaan program. Data capaian kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan Butuh selama periode tahun 2020-2024 yang melaksanakan urusan/unsur kewilayahan, bidang urusan Kecamatan berdasarkan indikator kinerja tujuan, sasaran, dan program Renstra Kecamatan Butuh Tahun 2021-2025 tersaji dalam Tabel 2.3 sebagai berikut : Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 – 2024 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Ketera ngan2020 2021 2022 2023 2024

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah - - 52,76 65,26 58,95 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 82,75 82,75 94,31 88,44 86 3 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 82,75 82,75 94,31 88,44 86 3 Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 4 Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik 100% 100% 100% 100% 100% 5 Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan 100% 100% 100% 100% 100% 6 Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100% 100% 100% 100% 100% 7 Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100% 100% 100% 100% 100% 8 Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 4 IUP - - - - - 5 SPM - - - - - 6 IKK outcome Permendagri 18 2020 - - - - - 7 Mandatory Lain - - - - - Berdasarkan tabel tersebut di atas Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 – 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.Capaian kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Butuh Tahun 2020-2024 diukur berdasarkan capaian indikator kinerja tujuan, sasaran, dan program Renstra Kecamatan Butuh Tahun 2025-2029 yaitu : Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah); Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah; Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik; Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan; Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
2.Pada periode sebelumnya, yaitu Tahun 2020 dan 2021 terhadap Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang merupakan indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah karena tidak dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Purworejo maka tidak ada catatan tentang nilai capaiannya;
3.Pada Tahun 2022 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Purworejo, nilai SAKIP Kecamatan Butuh tercapai pada angka 52,76 dengan kategori CC (Cukup/Memadai) dengan saran atau rekomendasi perbaikan pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
4.Pada Tahun 2023 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Purworejo, nilai SAKIP Kecamatan Butuh tercapai pada angka 65,26 dengan kategori B (Baik) dengan saran atau rekomendasi perbaikan pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
5.Pada Tahun 2024 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Purworejo, nilai SAKIP Kecamatan Butuh tercapai pada angka 58,95 dengan kategori CC (Cukup Memadai) dengan saran atau rekomendasi perbaikan pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
6.Capaian kinerja tujuan dan sasaran terhadap Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) selama Tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi, naik pada periode 2020-2022 dan turun pada 2023-2024, meskipun demikian nilai IKM yang diraih masih tergolong tinggi dan baik dengan catatan terdapat ketidak konsistenan dan menunjukkan terdapat permasalahan yang harus diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat ;
7.Pada periode 2020-2024 seluruh indikator kinerja program dapat tercapai 100% atau rata-rata 100% yang menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dengan baik. 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian/ Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Kabupaten Purworejo, serta KLHS, Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo pada lima tahun mendatang menghadapi sejumlah tantangan sekaligus membuka berbagai peluang strategis bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah, diantaranya adalah :
1.dinamika pembangunan daerah menuntut pelayanan publik yang semakin adaptif, responsif, dan inovatif;
2.kesenjangan kualitas sumber daya manusia aparatur, terutama dalam hal penguasaan teknologi informasi dan kemampuan analisis pelayanan berbasis data;
3.Keterbatasan sarana prasarana pelayanan publik, termasuk aksesibilitas di beberapa wilayah pedesaan, menjadi hambatan tersendiri dalam mewujudkan pemerataan layanan;
4.perkembangan tata ruang dan pertumbuhan wilayah menuntut perangkat daerah lebih adaptif dalam mengantisipasi kebutuhan pelayanan, misalnya terkait peningkatan mobilitas masyarakat, perubahan fungsi lahan, serta perkembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru;
5.isu lingkungan seperti kerentanan bencana alam (banjir), degradasi lingkungan, dan keterbatasan daya dukung lahan menjadi tantangan tambahan bagi pelayanan publik, terutama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan;
6.Berdasarkan Tipologi wilayah, Kecamatan Butuh masuk dalam kategori berkembang yang perlu didorong untuk berkembang menjadi wilayah yang maju; Dengan kondisi-kondisi dan tuntutan-tuntutan kedepan, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh Kecamatan Butuh untuk mengembangkan pelayanannya seperti :
1.arah kebijakan nasional dan provinsi yang menekankan pada transformasi digital pelayanan publik menjadi momentum untuk memperkuat inovasi layanan berbasis teknologi informasi, seperti aplikasi pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan pengaduan masyarakat secara daring;
2.dukungan masyarakat serta meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas mendorong perangkat daerah untuk membangun layanan yang lebih partisipatif dan responsif;
3.adanya peluang penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dapat diintegrasikan dalam inovasi pelayanan publik ramah lingkungan. Dengan mengelola tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, Kecamatan Butuh diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta berkontribusi nyata dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Purworejo yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah Kelompok sasaran layanan Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo mencakup seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan yang berada dalam wilayah administrasi kecamatan. Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan umum, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Butuh memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kelompok sasaran memperoleh pelayanan yang adil, mudah diakses, dan berkualitas. Sasaran utama pelayanan adalah masyarakat umum, yaitu seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah Kecamatan Butuh. Mereka menjadi penerima layanan administrasi pemerintahan, kependudukan, perizinan sederhana, serta berbagai fasilitasi program pembangunan. Selain itu, pemerintah desa beserta perangkatnya menjadi kelompok sasaran penting mengingat peran desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kecamatan hadir untuk memberikan pembinaan, pendampingan, serta koordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan dan lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Kelompok lain yang menjadi perhatian adalah masyarakat rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, perempuan, dan anak-anak. Mereka memerlukan layanan publik yang inklusif, perlindungan sosial, serta akses yang lebih mudah terhadap program- program pemerintah. Di sisi lain, pelaku ekonomi lokal seperti petani, pedagang, dan pelaku UMKM juga menjadi sasaran layanan melalui fasilitasi perizinan, penguatan kapasitas usaha, dan dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kelompok kepemudaan juga menjadi kelompok sasaran layanan yang penting. Mereka memiliki peran besar dalam menjaga ketertiban, meningkatkan partisipasi, serta memperkuat kohesi sosial di tingkat kecamatan maupun desa. Sementara itu, dari sisi internal pemerintahan, aparatur sipil negara dan perangkat daerah lain juga menjadi kelompok sasaran dalam rangka koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan lintas sektor di tingkat kecamatan. Dengan demikian, kelompok sasaran layanan Kecamatan Butuh tidak hanya berfokus pada masyarakat secara umum, tetapi juga mencakup kelompok rentan, pelaku usaha, pemerintah desa, organisasi masyarakat, hingga aparatur pemerintahan. Hal ini menegaskan bahwa pelayanan kecamatan bersifat menyeluruh dan inklusif, guna mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Butuh 1) Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Butuh harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sehingga dalam memberikan layanannya senantiasa membutuhkan dukungan dan kerjasama dengan pihak lain sebagai mitra seperti dari TNI, POLRI, Pemerintah Desa, Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo dan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, swasta, masyarakat/ kelompok masyarakat/ organisasi kemasyarakatan serta pihak terkait lainnya; 2) Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Butuh juga tidak terlepas dari keberadaan dan dukungan yang diberikan oleh BUMD yang berkontribusi dalam penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan oleh Kecamatan Butuh dalam kegiatan operasional pegawai dan perkantoran seperti sumberdaya air oleh PDAM Perwitasari dan jasa/produk/layanan perbankan oleh Bank Jateng dalam pengelolaan keuangan daerah. 3) Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Kecamatan Butuh sebagai perangkat daerah tidak mempunyai mengadakan/ikatan kerjasama tertentu dengan daerah lainnya yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Butuh sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan evaluasi pelaksanaan pelayanan perangkat daerah periode sebelumnya permasalahan yang dihadapi Kecamatan Butuh yang perlu diperhatikan dan diatasi guna meningkatkan kinerjanya diantaranya adalah sebagai berikut :
1.akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal;
2.akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah;
3.transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan;
4.pelayanan publik prima belum merata;
5.Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif;
6.belum seimbangnya antara beban kerja dan ketersediaan SDM di kecamatan;
7.kompetensi pegawai yang belum merata;
8.sarana dan prasarana yang belum memadai;
9.masih terbatasnya sistem dan inovasi layanan berbasis teknologi informasi;
10.dinamika permasalahan di wilayah yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang terbatas;
11.standar pelayanan yang telah ditetapkan belum diketahui secara luas oleh pengguna layanan;
12.belum optimalnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah;
13.belum memadainya kapasitas pelayanan publik kecamatan;
14.belum optimalnya kualitas pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
15.belum optimalnya kualitas koordinasi dan pembinaan dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
16.belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum;
17.belum optimalnya kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
18.kecamatan butuh termasuk dalam wilayah yang berpotensi atau rawan terhadap bencana banjir mengingat topografinya yang rendah; 2.2.2 Isu Strategis Berdasarkan permasalahan perangkat daerah, isu lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) dan potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah, isu strategis yang dapat mempengaruhi Kecamatan Butuh baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut :
1.penguatan tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif untuk menjawab tantangan rendahnya akuntabilitas kinerja yang merupakan isu utama yang perlu mendapat perhatian;
2.peningkatan akuntabilitas dan kemandirian keuangan daerah guna memperkuat stabilitas dan daya saing;
3.percepatan transformasi digital pelayanan publik sebagai respon atas tuntutan era digital dan ancaman keamanan siber;
4.pemerataan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah; serta
5.penguatan stabilitas, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat agar tercipta lingkungan yang kondusif dalam mendukung pembangunan. Rumusan isu Strategis berdasarkan hasil identifikasi potensi daerah, permasalahan perangkat daerah, serta keterkaitannya dengan isu KLHS RPJMD 2025–2029 dan dinamika lingkungan global, nasional, maupun regional, tersaji pada Tabel 2.4 sebagai berikut: Tabel 2.4 Isu Strategis PD POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAH- AN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi Misinformasi dan disinformasi Transforma si tata kelola Tata kelola pemerintahan yang dinamis Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif Akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpi nan Indonesia Peningkatan Pelayanan Transformasi digital belum Cyber insecurity POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAH- AN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Publik dan Pemerintahan sepenuhnya dilakukan Pelayanan publik prima belum merata Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dijabarkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka Panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan. Bupati dan Wakil Bupati Purworejo terpilih periode 2025-2029 mengusung Visi “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif” (“Purworejo Berseri”). Berdasarkan pernyataan visi di atas, terdapat makna yang terkandung dalam setiap kata yang digunakan pada visi tersebut. Makna yang dimaksud pada masing-masing kata dalam kalimat Visi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.:

1.“Berdaya Saing”: Masyarakat yang memiliki keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan dimasa datang;
2.”Sejahtera”: Terciptanya masyarakat adil dan makmur yang ditandai dengan tingkat pendidikan, kesehatan, dan Kondisi ekonomi masyarakat yang lebih baik;
3.“Religius”: Masyarakat yang memiliki ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,menjalani kehidupan sehari hari berlandaskan nilai, norma, dan etika ajaran agama, dan bersikap saling menghargai, saling menghormati perbedaan dan keberagaman, tanpa ada diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda;
4.“Inovatif”: Pemerintah dan masyarakat dapat memecahkan setiap masalah yang dihadapi dengan mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber daya yang dimiliki serta mampu mengelola dan mengembangkan sumber daya tersebut secara efektif dan efisien guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan (meliputi elemen Smart Government, Smart Branding, Smart Economy, Smart Society, Smart Living, Smart Environment);
5.“Berseri”: Kata Berseri merupakan akronim dari kata Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif. “Berseri” memiliki arti “Tampak Cerah” yang kemudian dimaknai sebagai pengharapan untuk menciptakan masa dengan yang cerah. “Purworejo Berseri” mempunyai makna sebagai upaya memperkuat fondasi pembangunan dengan tujuan menciptakan masa depan yang cerah menuju Indonesia Emas 2045. Melalui inovasi, kolaborasi, dan dedikasi, Purworejo membangunan landasan yang kokoh untuk generasi mendatang. Pemerintah bersama masyarakat memastikan kemakmuran yang berkelanjutan, harmonis dengan alam, serta kemajuan berkesinambungan diberbagai sektor kehidupan. Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan. Untuk mewujudkan visi “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)” ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut.:
1.Meningkatkan kualitas SDM yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan YME serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan Sejahtera;
2.Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah;
3.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
4.Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal;
5.Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi. Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut, Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo sesuai dengan tugas dan fungsinya diarahkan untuk mendukung terlaksananya misi ke-5 yaitu “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Inovatif Berbasis Teknologi Informasi”, tercapainya tujuan “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi” dengan Sasaran “Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” dan “Meningkatnya Pelayanan Publik yang Responsif dan Inovatif”. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh perangkat daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Butuh Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Purworejo dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Butuh adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Penentuan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Butuh tahun 2025-2029 didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya, sasaran RPJMD Tahun 2025-2029, mempertimbangkan kondisi PD yang ada saat ini dan urusan pemerintahan yang dimiliki. Sesuai dengan tugas dan fungsinya Kecamatan Butuh menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu “Meningkatkan Kualitas Layanan kepada Masyarakat serta Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” sebagai komitmen Kecamatan Butuh dalam meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi selaras dengan tujuan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, Kecamatan Butuh menetapkan sasaran strategis beserta indikatornya yang merupakan hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun yaitu :
1.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat sistem akuntabilitas kinerja yang sistematis, terukur, dan berorientasi hasil dengan menggunakan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, yang menunjukkan tingkat penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai ukuran keberhasilan dengan target yang semakin meningkat setiap tahunnya secara bertahap yang mencerminkan komitmen untuk memperbaiki tata kelola kinerja melalui perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang lebih baik.
2.Meningkatnya Kualitas Layanan kepada Masyarakat Sasaran ini berfokus pada penguatan kualitas layanan kepada masyarakat agar terciptanya pelayanan publik yang prima. Sasaran ini diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) dengan target yang meningkat setiap tahunnya sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan pelayanan yang optimal. Target kinerja tahun 2025-2030 ditetapkan dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline guna menjaga rasionalitas. Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Butuh Tahun 2025- 2029 beserta target kinerja setiap tahunnya adalah sebagaimana Tabel 3.1 sebagai berikut : Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatka n kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 87 88,75 88,76 88,77 88,78 88,79 Meningkatn ya akuntabilit as kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Meningkatn ya kualitas layanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 87 88,75 88,76 88,77 88,78 88,79 3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran) merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Purworejo secara efektif dan berkelanjutan. Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Butuh sangat penting untuk menunjukkan di mana program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Butuh diantaranya adalah untuk : meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan; mempermudah koordinasi antarperangkat daerah; mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah; menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah. Guna mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Butuh Tahun 2025-2029, perlu ditetapkan strategi yang berisikan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis. Mengacu pada RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, sebagai bagian dari strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis disusun tahapan yang akan dilaksanakan Kecamatan Butuh dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana Tabel 3.2 sebagai berikut : Tabel 3.2. Penahapan Renstra PD TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V
(2026)(2027) (2028) (2029) (2030)
(1)(2) (3) (4) (5) Menguatkan kualitas layanan kepada masyarakat Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Memantapkan kualitas layanan kepada masyarakat Mewujudkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat Meneguhkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meneguhkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Butuh dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran serta penahapan Renstra, rangkaian kerja sebagai arah kebijakan Renstra Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo disusun sebagaimana Tabel 3.3 sebagai berikut : Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra PD NO OPERASIONALI SASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET.
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Arah Kebijakan RPJMD 2026 Arah Kebijakan RENSTRA 2026 Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2027 Arah Kebijakan RENSTRA 2027 Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang informasi dan layanan publik kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2028 Arah Kebijakan RENSTRA 2028 Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2029 Arah Kebijakan RENSTRA 2029 Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2030 Arah Kebijakan RENSTRA 2030 Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Butuh merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Butuh juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renstra Kecamatan Butuh Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja PD dalam Renstra Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo Tahun 2025- 2029 dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 hal ini merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan beserta indikator kinerja Renstra Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo adalah sebagaimana Tabel 4.1 sebagai berikut : Tabel 4.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Paket Bahan/Materia l yang Disediakan Penyediaan Bahan/Material Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraa Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Mebel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Mebel yang Dipelihara Pemeliharaan Mebel Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Persentase Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sin ergi dengan Perangkat Daerah dan/atau InstansiVertika l yangTerkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Persentase Penyelenggaran aan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penyelenggaraa n Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum Persentase Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Jumlah Dokumen Penyelenggaraa n Urusan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Penugasan Kepala Daerah Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa yang menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa tepat waktu Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET n Aset Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawarat an Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Dalam merencanakan alokasi pendanaan pembangunan, penting untuk mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan memastikan bahwa alokasi tersebut sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip penganggaran harus didasarkan pada transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Pendekatan yang digunakan berfokus pada money follow program dan money follow function, di mana anggaran difokuskan pada program atau kegiatan yang langsung terkait dengan prioritas pembangunan daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan sesuai dengan tugas dan fungsi utama perangkat daerah. Perumusan program pembangunan yang mencakup kerangka pendanaan dilakukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah serta memenuhi layanan perangkat daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah. Perumusan program pembangunan yang mencakup kerangka pendanaan dilakukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah serta memenuhi layanan perangkat daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah. Program pembangunan yang sudah mencantumkan kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra PD, termasuk merincinya ke dalam kegiatan atau sub-kegiatan. Program-program perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama periode 2025-2029 beserta kerangka pendanaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 4.2. Sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini: Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN AKTIVITAS KETERANGAN
(1)(2) (3) (4) (5) 1 PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkat nya kualitas pemerintah an dan pelayanan publik Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Monitoring Pembangunan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rakor kegiatan pelayanan kepada masyarakat Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi di bidang kesehatan, Fasilitasi di bidang pendidikan, Fasilitasi di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelayanan PATEN, Layanan aduan masyarakat Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Monitoring Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Fasilitasi intensifikasi PBB 2 PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkat nya kualitas pemberday aan masyaraka t desa/kelur ahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN AKTIVITAS KETERANGAN
(1)(2) (3) (4) (5) Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil desa, Fasilitasi Kecamatan Berdaya 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Meningkat nya koordinasi ketentrama n dan ketertiban umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Fasilitasi keagamaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Monitoring dan Evaluasi Penegakan Perda 4 PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM Meningkat nya kualitas urusan pemerintah an umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah "Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, dll Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Forkopimcam 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHA N DESA Meningkat nya pembinaan dan pengawasa n pemerintah an desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa "Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Pembinaan adm desa, LKPPD, Evaluasi Perkembangan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi keuangan desa (APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Konferensi Kades dan Sekdes Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pilkades Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Pembinaan BPD Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif RPJMDes, RKPDes, RPJM Pro Aksi Fasilitasi penyusunan program dan Penyusunan Masterplan Desa, NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/SUBKEGIATAN AKTIVITAS KETERANGAN
(1)(2) (3) (4) (5) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Penyusunan Website Desa 4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, secara hierarki perencanaan pembangunan perangkat daerah Kecamatan Butuh disusun dengan mengacu pada perencanaan pembangunan pemerintah di Tingkat atasnya sehingga terdapat keterpaduan dan keselarasan dalam mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan dengan strategi dan arah kebijakan yang saling mendukung. Terhadap program Pembangunan Nasional, propinsi dan kegiatan unggulan daerah, dukungan Kecamatan Butuh dijelaskan sebagai berikut :
1. a.Penjabaran Program yang Mendukung Program Nasional (Asta Cita dan Program Strategis Nasional); Program-program prioritas dalam Renstra Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 juga diarahkan untuk mendukung Program Nasional yaitu :
  1. 1.Asta Cita 7: "Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan."
  2. 2.17 Program Prioritas : 3. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi; 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
2. b.Penjabaran Program yang Mendukung Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi); Terhadap Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi), Program-program prioritas dalam Renstra Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung program prioritas provinsi :
  1. 1.Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center) melalui aktifitas/kegiatan : Fasilitasi pemberdayaan perempuan; Fasilitasi perlindungan anak; Fasilitasi penurunan stunting; Fasilitasi penanggulangan kemiskinan; Fasilitasi pendidikan; Fasilitasi perlindungan lansia; Fasilitasi pemberdayaan disabilitas; Fasilitasi tenologi tepat guna; Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/ kelurahan; Fasilitasi dan pembinaan UMKM; Fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat; Fasilitasi pelestaian lingkungan; Fasilitasi desa wisata; Fasilitasi dan pembinaan PKK; Fasilitasi dan pembinaan Karang Taruna; Fasilitasi BUMDes.
  2. 3.Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksanaan, BPK & KPK;
  3. 27.Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa.
3. c.Penjabaran Program yang Mendukung Program Kabupaten (Pitulungan) Program dalam Renstra Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo juga mendukung terhadap Program Kabupaten (Pitulungan) ke – 4 yaitu “Sejahtera Wargane”. “Sejahtera Wargane” merupakan program unggulan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tenaga kerja melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang mencakup sandang, pangan, dan papan yang terjangkau serta layak bagi seluruh lapisan masyarakat yang juga berfokus pada penurunan tingkat kemiskinan melalui berbagai strategi pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses terhadap sumber daya, serta penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan sehingga dapat mendorong terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, makmur, dan sentosa dengan memastikan stabilitas sosial, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesempatan kerja dan usaha yang diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan memiliki ketahanan ekonomi yang kuat pada program unggulan Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih, berkeadilan, responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi. 4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan/atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan bidang urusan sesuai dengan tugas dan fungsi. IKU merupakan ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah, digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025- 2029, pendelegasian wewenang Bupati, tugas dan fungsi serta kewenangannya, Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel dibawah ini: Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama PD NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Angka 87 88,75 88,76 88,77 88,78 88,79 3 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah 4 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Angka 87 88,75 88,76 88,77 88,78 88,79 Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat Indikator “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” dan “Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)” merupakan indikator tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Butuh Tahun 2025-2029. Indikator “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” merupakan penilaian tingkat akuntabilitas suatu unit kerja pemerintah berdasarkan komponen Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Internal; dan Capaian Kinerja sedangkan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)” merupakan Hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik di kecamatan yang meliputi seluruh seksi terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian: 1) Persyaratan, 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, 3) Waktu Penyelesaian, 4) Biaya/ Tarif , 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 6) Kompetensi Pelaksana, 7) Perilaku Pelaksana, 8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, serta 9) Sarana dan Prasarana, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun yang tertentu. Terhadap indikator kinerja tersebut maka ditentukan target capaian selama periode 2025-2030. Terkait dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK), Kecamatan Butuh yang menjalankan urusan pemerintahan sebagai unsur kewilayahan tidak menjalankan urusan wajib maupun pilihan dan tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan nilai SPM tertentu sebagai dasar penentuan IKK sehingga Kecamatan Butuh tidak memiliki IKK berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah. Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) IUP SPM Permendagri No. 18 Tahun 2020 Mandatory lain N I H I L Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Butuh yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Butuh Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Kecamatan Butuh, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Butuh setiap tahunnya. 5.2 Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi: a) Rencana Strategis Kecamatan Butuh sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Butuh setiap tahun. b) Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. c) Camat Butuh wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat. 5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi: a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Butuh dilakukan setiap tahun selama periode renstra. b) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. c) Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI LAMPIRAN XXXVI PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Sesuai amanat Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan. Selanjutnya, pasal 273 mengamanatkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Renstra PD dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Pituruh dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Renstra, hingga penetapan Renstra. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam gambar 1.1 sebagai berikut: Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD Dalam prosesnya, penyusunan Renstra Kecamatan Pituruh pada dasarnya melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan Pituruh disusun untuk kurun waktu kerja 5 tahun (jangka menengah) sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan pagu indikatif. Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD dan dokumen Renja Perangkat Daerah seperti dalam gambar 1.2 sebagai berikut: Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD dan dokumen Renja Perangkat Daerah 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pituruh Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
20.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
23.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
24.Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 14 Seri D Nomor 7); 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pituruh Tahun 2025-2029 sebagai berikut :
1.Maksud

a.Melaksanakan Visi dan Misi Bupati Purworejo sesuai RPJMD 2025- 2029.
b.Mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan melaksanakan Program Pemerintah Kabupaten Purworejo
c.Memberikan arah dan pedoman yang terukur selama 5 tahun bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan Pituruh dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan/sub kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan.
1. 2.Tujuan
a.Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan yang mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
b.Sebagai bahan pengendalian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
c.Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.
d.Terwujudnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Pituruh sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terkendali.
e.Sebagai pedoman untuk memudahkan seluruh Aparatur Kecamatan Pituruh dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
f.Sebagai instrument untuk memahami secara untuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh aparat Kecamatan Pituruh dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pituruh Tahun 2025-2029 sebagai berikut: Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas:
a.Camat;
b.Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
c.Seksi Pemerintahan Desa;
d.Seksi Pembangunan;
e.Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
f.Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
g.Jabatan Fungsional; dan
h.Kelurahan. Kecamatan dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a.penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b.pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c.pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d.pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e.pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f.pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g.pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa kelurahan;
h.pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
i.pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Selain menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, Camat menyelenggarakan fungsi yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Camat dalam menyelenggarakan fungsi dibantu oleh perangkat kecamatan. Camat melakukan koordinasi dengan Kecamatan disekitarnya, mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan dan melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan. Hubungan kerja Kecamatan dengan perangkat daerah Kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional. Hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional. Hubungan kerja Kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja Kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kecamatan Pituruh merupakan Perangkat Daerah yang memiliki/menjalankan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan dalam bidang Tugas-Tugas Camat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, susunan organisasi Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo, terdiri atas: Gambar 2.1 Bagan Organisasi Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pituruh didukung oleh tersedianya sumber daya manusia/pegawai dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN). Komposisi ASN yang dimiliki Kecamatan Pituruh dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut : Pegawai Berdasar Pangkat dan Golongan NO PANGKAT / GOLONGAN HASIL 1 Pembina Utama Muda (IV c) 1 orang 2 Pembina Tk. I (IV b) - orang 3 Pembina ( IV a ) 2 orang 4 Penata Tk. I (III d) 3 orang 5 Penata (III c) - orang 6 Penata Muda Tk. I (III b) 5 orang 7 Penata Muda (III a) 2 orang 8 Pengatur Tk. I (II d) 2 orang 9 Pengatur (II c) - orang 10 Pengatur Muda Tk. I (II b) - orang 11 Pengatur Muda (II a) 1 orang 12 PPPK (VII) 1 orang Sumber: Kecamatan Pituruh Tahun 2024 CAMAT JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKSI PEMERINTAHAN UMUM, KETRENTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SEKSI PEMERINTAHAN DESA SEKSI PEMBANGUNAN SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pegawai Berdasar Eselon NO ESELON HASIL 1 Camat / Eselon III a 1 orang 2 Sekcam / Eselon III b 1 orang 3 Kepala Seksi / Eselon IV a 2 orang 4 Kepala Subagian / Eselon IV b 2 orang Sumber : Kecamatan Pituruh Tahun 2024 Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan NO PENDIDIKAN HASIL 1 Pasca Sarjana (S 2) 3 orang 2 Sarjana (S 1) 8 orang 3 Sarjana Muda (D 3) 2 orang 4 SLTA 4 orang 5 SLTP - orang 6 SD - orang Sumber : Kecamatan Pituruh Tahun 2024 Selain sumber daya aparatur, untuk mendukung operasional dan aktifitas organisasi, Kecamatan Pituruh juga didukung dengan sarana dan prasarana aparatur maupun perkantoran yang ada. Sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain adalah sebagai berikut : Daftar Asset yang Dimiliki Kecamatan Pituruh No Nama/Jenis Barang/Aset Nilai (Rp.)
1. 1.Tanah 533.574.000,00
2. 2.Peralatan dan Mesin 1.202.58.400,00
3. 3.Gedung dan Bangunan 2.096.432.086,25
4. 4.Instalasi dan Jaringan 28.307.950,00
5. 5.Aset Tetap Lainnya 00
6. 6.Aset Lainnya 00 HASIL 2.654.718.478,25 Sumber : Neraca Asset Kecamatan Pituruh Tahun 2024 2.1.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Pelayanan Kecamatan Pituruh dalam kurun waktu 2025-2029 dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Pituruh dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP yang dibuat berdasarkan SK Camat Pituruh. Pengukuran indikator kinerja dalam Renstra Kecamatan Pituruh tahun 2025-2029 disusun berdasarkan evaluasi kinerja Renstra sebelumnya yaitu renstra tahun 2021-2026. Secara umum kinerja Kecamatan Pituruh periode sebelumnya dapat tercapai secara maksimal. Evaluasi hasil kinerja periode sebelumnya sebagai gambaran pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah kami sajikan Tabel 2.1 dibawah ini : Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Kecamatan PituruhKabupaten Purworejo No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Tar get IKK Target Indikat or Lainny a Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84 84,25 84,5 85 85,5 86 84 84,31 84,35 86,86 85,30 84 84,25 84,5 85 85,5 Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Berkualitas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 85,5 86 85 85,5 85 85,5 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Secara umum gambaran potensi dan permasalahan pelayanan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya tahun 2021-2026, yaitu dari hasil pencapaian kinerja pelayanan dan realisasi pendanaan dapat tercapai dengan baik. Adapun tentang pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pituruh kami sajikan Tabel 2.2 sebagai berikut : Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Unsur Kewilayahan 2.603.481. 858 2.539.371. 744 3.151.372. 994 2.866.272. 401 2.877.839. 368 - 3.331.133. 865 3.420.441. 213 2.757.777. 577 1.653.615. 042 - 127,9 5 134,7 87,51 57,69 0 Kecamatan 2.603.481. 858 2.539.371. 744 3.151.372. 994 2.866.272. 401 2.877.839. 368 - 3.331.133. 865 3.420.441. 213 2.757.777. 577 1.653.615. 042 - 127,9 5 134,7 87,51 57,69 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.661.054. 700 2.061.251. 458 2.147.599. 744 2.591.097. 394 2.424.290. 901 2.436.976. 368 2.660.782. 648 2.844.673. 494 2.985.017. 613 2.378.476. 977 1.529.383. 242 99,99 138,0 1 138,99 91,79 63,09 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.162.000 43.735.00 0 28.162.40 0 25.936.40 0 28.162.40 0 28.162.40 0 9.162.000 40.163.000 25.825.40 0 15.854.40 0 4.967.800 100 91,83 91,7 61,13 17,64 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.496.000 25.013.00 0 9.387.200 7.161.200 9.387.200 9.387.200 5.496.000 11.103.000 7.050.200 3.674.200 2.283.800 100 44,39 75,1 51,31 24,33 0 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.590.000 2.103.000 2.103.000 2.103.000 2.103.000 1.590.000 2.103.000 1.348.000 100 100 64,1 0 0 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.590.000 2.103.000 2.103.000 2.103.000 2.103.000 5.536.000 2.103.000 1.348.000 348,1 8 100 64,1 0 0 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 1.779.000 2.282.000 2.282.000 2.282.000 2.282.000 1.779.000 2.282.000 1.532.000 809.000 100 100 67,13 35,45 0 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.779.000 2.282.000 2.282.000 2.282.000 2.282.000 5.725.000 2.282.000 2.282.000 321,8 1 100 100 0 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.693.000 5.246.000 5.246.000 5.246.000 5.246.000 7.139.000 5.246.000 3.031.000 1.125.000 152,1 2 100 57,78 21,44 0 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.666.000 7.291.000 4.759.200 4.759.200 4.759.200 4.759.200 3.666.000 7.291.000 4.759.200 2.639.200 750.000 100 100 100 55,45 15,76 0 Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.391.663. 100 1.533.569. 258 1.481.318. 944 1.754.826. 773 1.863.228. 601 1.936.555. 194 2.391.663. 100 2.292.873. 094 2.159.638. 114 1.996.892. 209 1.314.738. 167 100 149,5 1 145,79 113,79 70,56 0 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.386.647. 100 1.522.367. 258 1.468.612. 144 2.155.712. 094 1.850.521. 801 1.923.848. 394 2.386.647. 100 2.277.975. 094 2.149.693. 114 1.991.127. 609 1.312.314. 967 100 149,6 3 146,38 92,37 70,92 0 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.630.000 2.631.200 2.631.200 2.631.200 2.631.200 4.076.000 2.547.600 1.465.000 1.298.200 250,0 6 96,82 55,68 49,34 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.016.000 9.572.000 10.075.60 0 7.849.600 10.075.60 0 10.075.60 0 5.016.000 10.822.000 7.397.400 4.299.600 1.125.000 100 113,0 6 73,42 54,77 11,17 0 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - 1.500.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 250.000 100 100 12,5 0 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1.500.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 250.000 100 100 12,5 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 4.000.000 4.000.000 4.000.000 0 0 0 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah 60.208.00 0 147.509.0 00 146.194.3 00 144.310.1 00 151.694.3 00 151.694.3 00 60.208.00 0 147.459.00 0 137.655.1 00 133.011.0 00 55.793.49 7 100 99,97 94,16 92,17 36,78 0 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.802.800 3.331.100 3.316.200 3.331.100 3.331.100 1.802.800 3.331.100 3.284.000 2.354.800 100 100 99,03 70,69 0 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.820.00 0 3.912.700 3.593.300 3.912.700 3.912.700 10.820.000 3.912.700 100 100 0 0 0 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.714.800 9.471.600 9.467.800 9.471.600 9.471.600 9.714.800 9.471.600 7.146.000 3.686.000 100 100 75,48 38,92 0 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.720.00 0 27.720.00 0 27.720.00 0 27.720.00 0 27.720.00 0 27.720.000 27.720.00 0 27.720.00 0 17.261.25 0 100 100 100 62,27 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.587.60 0 20.583.60 0 20.859.80 0 20.583.60 0 20.583.60 0 20.587.600 16.119.40 0 20.859.80 0 8.877.400 100 78,31 100 43,13 0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.332.000 1.332.000 1.332.000 1.332.000 1.332.000 1.332.000 1.332.000 1.332.000 1.200.000 100 100 100 90,09 0 Penyediaan Bahan/Material 41.291.80 0 46.233.30 0 46.242.80 0 46.233.30 0 46.233.30 0 41.291.800 46.233.30 0 44.236.00 0 10.669.04 7 100 100 95,66 23,08 0 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.208.00 0 34.240.00 0 33.610.00 0 31.778.20 0 35.110.00 0 35.110.00 0 60.208.00 0 34.190.000 29.535.00 0 28.433.20 0 11.745.00 0 100 99,85 87,88 89,47 33,45 0 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 127.171.0 00 255.822.5 00 185.000.0 00 135.000.0 00 60.000.00 0 159.894.00 0 250.000.0 00 44.236.00 0 125,7 3 97,72 23,91 0 0 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 255.822.5 00 250.000.0 00 97,72 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 15.000.00 0 0 Pengadaan Mebel 63.808.00 0 20.000.00 0 20.000.00 0 15.000.00 0 53.183.000 83,35 0 0 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 34.282.00 0 20.000.00 0 20.000.00 0 15.000.00 0 77.630.000 12.270.00 0 226,4 5 61,35 0 0 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 75.000.00 0 75.000.00 0 29.081.000 0 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 29.081.00 0 20.000.00 0 20.000.00 0 15.000.00 0 0 0 0 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.00 0 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 133.384.6 00 68.971.20 0 94.005.60 0 101.232.0 00 94.005.60 0 94.005.60 0 133.112.5 48 63.988.400 87.497.64 9 89.244.14 1 58.284.00 7 99,8 92,78 93,08 88,16 62 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 42.765.60 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 42.765.60 0 100 0 0 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.587.00 0 32.400.00 0 32.400.00 0 32.400.00 0 32.400.00 0 32.400.00 0 30.314.94 8 27.327.879 29.747.30 9 31.585.10 3 22.344.00 7 99,11 84,35 91,81 97,48 68,96 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 60.032.00 0 36.571.20 0 61.605.60 0 68.832.00 0 60.605.60 0 60.605.60 0 60.032.00 0 36.660.521 57.750.34 0 57.659.03 8 35.940.00 0 100 100,2 4 93,74 83,77 59,3 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 66.637.00 0 140.296.0 00 140.596.0 00 151.926.0 00 146.200.0 00 160.558.8 74 66.637.00 0 140.296.00 0 322.901.3 50 129.705.2 27 95.349.77 1 100 100 229,67 85,37 65,22 0 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.000.00 0 20.241.00 0 34.880.00 0 22.000.00 0 22.000.00 0 32.000.00 0 32.941.000 22.337.35 0 21.261.22 7 22.208.70 6 100 110,36 60,96 100,95 0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30.000.00 0 13.000.00 0 11.850.00 0 10.000.00 0 20.000.00 0 5.012.250 10.418.10 0 6.650.500 0 38,56 87,92 66,51 0 Pemeliharaan Mebel 2.941.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000 0 0 0 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.118.00 0 21.118.00 0 23.610.00 0 28.000.00 0 28.000.00 0 21.118.000 13.308.75 0 23.069.90 0 11.280.00 0 100 63,02 97,71 40,29 0 Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 26.520.00 0 83.800.00 0 83.800.00 0 79.443.00 0 78.000.00 0 80.358.87 4 26.520.00 0 83.800.000 83.800.00 0 72.813.00 0 54.287.56 5 100 100 100 91,65 69,6 0 Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.437.000 2.437.000 2.143.000 3.200.000 3.200.000 2.437.000 198.443.0 00 2.143.000 923.000 100 8142,9 2 100 28,84 0 Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.117.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 8.117.000 100 0 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 220.534.0 00 168.569.4 00 93.770.50 0 79.501.60 0 105.794.5 00 105.544.0 00 220.534.0 00 150.560.37 1 93.138.20 0 60.100.00 0 13.673.00 0 100 89,32 99,33 75,6 12,92 0 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 214.144.0 00 57.324.60 0 47.000.00 0 40.145.00 0 48.370.00 0 48.370.00 0 214.144.0 00 53.986.600 71.562.20 0 27.395.00 0 6.173.000 100 94,18 152,26 68,24 12,76 0 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 28.252.00 0 23.500.00 0 25.850.00 0 26.685.00 0 26.685.00 0 33.638.000 27.964.00 0 119,0 6 119 0 0 0 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 214.144.0 00 29.072.60 0 23.500.00 0 40.145.00 0 21.685.00 0 21.685.00 0 214.144.0 00 20.348.600 43.598.20 0 27.395.00 0 6.173.000 100 69,99 185,52 68,24 28,47 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 6.390.000 111.244.8 00 46.770.50 0 13.981.60 0 47.424.50 0 47.174.00 0 6.390.000 96.573.771 21.576.00 0 13.955.00 0 100 86,81 46,13 99,81 0 0 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 71.906.00 0 23.270.50 0 8.124.000 25.739.50 0 25.489.00 0 60.928.000 18.684.00 0 8.124.000 84,73 80,29 100 0 0 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6.390.000 39.338.80 0 23.500.00 0 5.857.600 21.685.00 0 21.685.00 0 6.390.000 35.645.771 2.892.000 5.831.000 100 90,61 12,31 99,55 0 0 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 25.375.00 0 5.000.000 5.000.000 18.750.00 0 7.500.000 73,89 150 0 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 25.375.00 0 5.000.000 5.000.000 18.750.00 0 7.500.000 73,89 150 0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 0 0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 0 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 19.812.00 0 103.858.0 00 75.808.00 0 272.045.0 00 85.520.00 0 85.320.00 0 19.812.00 0 78.448.000 84.358.90 0 182.321.0 00 63.621.60 0 100 75,53 111,28 67,02 74,39 0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 19.812.00 0 103.858.0 00 75.808.00 0 272.045.0 00 85.520.00 0 85.320.00 0 19.812.00 0 78.448.000 84.358.90 0 182.321.0 00 63.621.60 0 100 75,53 111,28 67,02 74,39 0 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 30.000.00 0 33.957.60 0 30.000.00 0 30.000.00 0 24.670.80 0 19.172.60 0 0 72,65 63,91 0 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 19.812.00 0 103.858.0 00 45.808.00 0 238.087.4 00 55.520.00 0 55.320.00 0 19.812.00 0 78.448.000 84.358.90 0 157.650.2 00 44.449.00 0 100 75,53 184,16 66,22 80,06 0 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 50.000.00 0 53.436.00 0 30.310.50 0 11.353.20 0 34.235.00 0 34.151.50 0 50.000.00 0 58.359.000 11.303.20 0 16.718.60 0 1.125.000 100 109,2 1 37,29 147,26 3,29 0 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 50.000.00 0 53.436.00 0 30.310.50 0 11.353.20 0 34.235.00 0 34.151.50 0 50.000.00 0 58.359.000 11.303.20 0 16.718.60 0 1.125.000 100 109,2 1 37,29 147,26 3,29 0 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 50.000.00 0 32.502.00 0 20.310.50 0 10.027.20 0 22.135.00 0 20.841.50 0 50.000.00 0 40.480.000 9.977.200 15.392.60 0 875.000 100 124,5 5 49,12 153,51 3,95 0 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 20.934.00 0 10.000.00 0 1.326.000 12.100.00 0 13.310.00 0 17.879.000 1.326.000 1.326.000 250.000 85,41 13,26 100 2,07 0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - 5.000.000 - - 0 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 5.000.000 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - 6.596.500 9.553.200 7.431.500 7.348.000 43.685.30 0 9.466.600 8.632.200 662,25 99,09 116,16 0 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 6.596.500 9.553.200 7.431.500 7.348.000 43.685.30 0 9.466.600 8.632.200 662,25 99,09 116,16 0 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia - 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan - 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - 6.596.500 3.181.000 3.431.500 3.348.000 43.685.30 0 9.466.600 8.632.200 662,25 297,6 251,56 0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 272.821.0 00 216.367.0 00 185.286.5 00 203.489.5 00 209.000.5 00 208.499.5 00 272.821.0 00 199.093.00 0 202.938.0 00 110.694.4 00 37.180.00 0 100 92,02 109,53 54,4 17,79 0 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 272.821.0 00 216.367.0 00 185.286.5 00 203.489.5 00 209.000.5 00 208.499.5 00 272.821.0 00 199.093.00 0 202.938.0 00 110.694.4 00 37.180.00 0 100 92,02 109,53 54,4 17,79 0 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.000.000 3.500.000 4.000.000 0 0 0 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 20.854.00 0 25.000.00 0 20.000.00 0 25.000.00 0 25.000.00 0 20.854.000 7.449.000 6.313.400 3.168.000 100 29,8 31,57 12,67 0 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 26.801.00 0 30.000.00 0 30.000.00 0 38.171.00 0 39.238.00 0 18.125.000 11.379.00 0 9.973.400 3.180.000 67,63 37,93 33,24 8,33 0 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 140.548.0 00 80.286.50 0 68.489.50 0 75.342.50 0 71.027.50 0 137.897.00 0 161.773.0 00 81.776.40 0 25.924.00 0 98,11 201,49 119,4 34,41 0 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 15.000.00 0 30.000.00 0 9.210.000 61,4 0 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 17.104.00 0 20.000.00 0 19.000.00 0 25.266.00 0 25.042.00 0 11.157.000 6.642.000 6.633.400 3.251.200 65,23 33,21 34,91 12,87 0 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 11.060.00 0 15.000.00 0 12.000.00 0 17.221.00 0 16.192.00 0 11.060.000 6.485.000 5.997.800 1.656.800 100 43,23 49,98 9,62 0 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 48.644.00 0 3.000.000 3.500.000 4.000.000 48.644.000 100 0 0 0 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 19.812.00 0 3.000.000 3.500.000 4.000.000 19.812.000 100 0 0 0 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 3.000.000 3.500.000 4.000.000 0 0 0 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 3.000.000 3.500.000 4.000.000 0 0 0 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 204.365.0 00 3.000.000 3.500.000 4.000.000 204.365.00 0 100 0 0 0 Adapun faktor penghambat capaian kinerja Renstra Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 adalah :
7. 1.Keterbatasan Hasil SDM dikarenakan pegawai semakin berkurang dari tahun ke tahun dikarenakan banyak yang pensiun tetapi tidak disertai dengan adanya tambahan pegawai.
8. 2.Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.
9. 3.SDM belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Sedangkan faktor pendorong capaian kinerja Renstra Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 antara lain :
10. 1.Adanya koordinasi yang baik dengan Pemerintah Desa, Perangkat Daerah dan instansi lain baik dilingkungan Kecamatan serta di lingkup Kabupaten Purworejo.
11. 2.Komitmen pimpinan untuk memberikan kepastian pelayanan. Indikator kinerja perangkat daerah merupakan instrumen penting untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Data capaian kinerja tahun 2020–2024 yang ditampilkan dalam tabel 2.3 memberikan gambaran mengenai kualitas akuntabilitas kinerja, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, serta konsistensi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan. Informasi ini menjadi dasar evaluasi, sekaligus acuan dalam perencanaan peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 – 2024 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keteran gan2020 2021 2022 2023 2024

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah 65,1 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 84 84 84,3 84,5 85 3 Nilai SAKIP Perangkat Daerah 65,1 4 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 84 84 84,3 84,5 85 5 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten 100% 100% 100% 100% 100% 6 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100% 100% 100% 100% 100% 7 Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan 100% 100% 100% 100% 100% 8 Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100% 100% 100% 100% 100% 9 Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100% 100% 100% 100% 100% 10 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 100% 100% 100% 100% Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja perangkat daerah tahun 2020– 2024, dapat dijelaskan bahwa:

1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2024 tercatat 65,11. Angka ini menunjukkan akuntabilitas kinerja yang masih berada pada kategori cukup sehingga perlu ditingkatkan dengan perbaikan tata kelola perencanaan, penganggaran, serta evaluasi berbasis kinerja.
2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan tren positif dengan peningkatan bertahap dari 84 pada tahun 2020–2021, menjadi 84,25 pada tahun 2022, naik menjadi 84,5 pada tahun 2023, hingga mencapai 85 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
3.Untuk indikator persentase pelaksanaan urusan pemerintahan, baik penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, urusan pemerintahan umum, maupun pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, seluruhnya konsisten mencapai 100% pada periode 2020–2024. Konsistensi capaian 100% pada indikator urusan pemerintahan ini menunjukkan bahwa perangkat daerah telah melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan secara optimal. Meski demikian, peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja (SAKIP) perlu mendapat perhatian lebih serius agar dapat selaras dengan capaian kepuasan masyarakat dan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan, sehingga ke depan pelayanan publik dapat lebih berkualitas, transparan, dan berdaya saing. 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Pituruh selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Pituruh 5 (lima) tahun ke depan diantaranya :

a.Banyak kegiatan di semua bidang di Desa yang seharusnya di monitor akan tetapi Hasil karyawan sangat terbatas di semua Seksi di Kecamatan Pituruh, sehingga perlu adanya penambahan staf.
b.Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan
c.Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan
d.Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan, untuk itu segala aspirasi tersebut dapat ditampung dan mendapat perhatian dari pemerintah daerah
e.Semakin kritis dan pro-aktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas
f.Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat
g.Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain dari penerima layanan
h.Inovasi pelayanan dengan sistem elektronik
i.Dengan semakin tertibnya administrasi dan kemajuan tehnologi, baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa yang telah menggunakan IT sebagai sarana peng- adminitrasian dan penatausahaan sehingga perlu di dukung kemampuan SDM dan sarana prasarana penunjang IT. Untuk peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (tahun) ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Pituruh antara lain:
a.Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif
b.Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan
c.Penerapan otonomi daerah dan tuntutan implementasi good governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Pituruh dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
d.Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan pelatihan bagi setiap pegawai
e.Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan
f.Akses informasi yang lebih cepat sehingga mempermudah peningkatan profesional kinerja Kecamatan dan Desa. 2.1.5 Kelompok sasaran layanan Kecamatan Pituruh sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dalam kurun waktu perencanaan lima tahun ke depan, kelompok sasaran pelayanan yang menjadi perhatian Kecamatan Pituruh dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. 1.Masyarakat Umum Seluruh warga masyarakat di wilayah Kecamatan Pituruh merupakan kelompok sasaran utama pelayanan, khususnya dalam hal administrasi kependudukan, perizinan tertentu, fasilitasi pembangunan, serta layanan pengaduan masyarakat.
2. 2.Pemerintah Desa Sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, pemerintah desa di wilayah Kecamatan Pituruh menjadi kelompok sasaran penting dalam hal pembinaan, koordinasi, supervisi, serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kapasitas aparatur desa.
3. 3.Kelompok Rentan dan Masyarakat Berkebutuhan Khusus Termasuk di dalamnya lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, perempuan, dan kelompok masyarakat kurang mampu yang memerlukan perhatian lebih dalam akses pelayanan publik, fasilitasi program sosial, serta jaminan perlindungan terhadap hak-haknya.
4. 4.Pelaku Ekonomi dan Dunia Usaha Pelaku UMKM, koperasi, maupun pelaku usaha lainnya yang berada di wilayah Kecamatan Pituruh, yang membutuhkan fasilitasi, kemudahan akses informasi, pendampingan, serta dukungan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
5. 5.Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Sosial Kelompok masyarakat yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, lembaga adat, PKK, karang taruna, serta organisasi sosial lainnya yang menjadi mitra kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan mengidentifikasi kelompok sasaran pelayanan tersebut, Kecamatan Pituruh berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Hal ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Pituruh. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Pituruh 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pituruh Kecamatan Pituruh sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Purworejo memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, serta pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayahnya. Sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Kecamatan dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan publik. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, Kecamatan Pituruh masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang menghambat optimalisasi pelayanan. Permasalahan tersebut muncul baik dari aspek tata kelola pemerintahan, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, maupun dari aspek pelayanan langsung kepada masyarakat. Berbagai permasalahan ini menjadi perhatian penting agar dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat guna mendukung tercapainya visi pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pituruh. Permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:
6. 1.Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat kecamatan belum sepenuhnya terukur dan terdokumentasi dengan baik sesuai prinsip akuntabilitas kinerja. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya pencapaian target yang telah ditetapkan.
7. 2.Akuntabilitas keuangan belum disertai kompetensi sumber daya manusia. Pengelolaan keuangan daerah di tingkat kecamatan belum sepenuhnya didukung oleh aparatur yang memiliki kompetensi teknis memadai, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan maupun ketidaktepatan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran.
8. 3.Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan pemerintahan dan publik masih terbatas. Proses administrasi masih banyak yang dilakukan secara manual sehingga kurang efisien dan belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan era digital.
9. 4.Pelayanan publik prima belum merata. Kualitas pelayanan publik di Kecamatan Pituruh masih belum konsisten. Terdapat ketimpangan dalam penerapan standar pelayanan antar bidang, sehingga masyarakat belum memperoleh pelayanan prima secara merata.
10. 5.Stabilitas ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat belum kondusif. Masih terdapat dinamika sosial yang dapat mempengaruhi stabilitas wilayah. Upaya pencegahan dan penanganan permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum belum berjalan secara maksimal, begitu pula dengan perlindungan masyarakat yang masih memerlukan peningkatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. 2.2.2 Isu Strategis Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup seHasil langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus. Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pituruh dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo yang teridentifikasi pada table 2.4 sebagai berikut: Tabel 2.4 Isu Strategis PD POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PDGLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi Misinform asi dan disinforma si Transforma si tata kelola Tata kelola pemerintah an yang dinamis Tata kelola pemerintah an yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif di tingkat kecamatan Akuntabilitas keuangan belum disertai kompetensi sumber daya manusia Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpin an Indonesia Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan Cyber insecurity Pelayanan publik prima belum merata Sinkronisa si kebijakan makro dan sektoral Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif “ Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi. “ Kecamatan Pituruh mendukung Misi 5 Bupati Purworejo.Tupoksi Kecamatan Pituruh dilaksakan untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Kecamatan Pituruh sebagai fasilitasi desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029, Kecamatan Pituruh menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang selaras dengan NSPK serta sasaran RPJMD yang relevan. Fokus utama pembangunan pada periode ini adalah peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, dan responsif berbasis teknologi informasi. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, tujuan yang hendak dicapai oleh Kecamatan Pituruh adalah meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Tujuan ini diwujudkan melalui dua sasaran utama, yaitu:
11. 1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah. Sasaran ini diukur dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, yang mencerminkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pertanggungjawaban kinerja. Target yang ditetapkan secara bertahap meningkat dari 68,02 pada tahun 2025 menjadi 80,20 pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dalam memperkuat budaya kinerja serta penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
12. 2.Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat. Sasaran ini diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Perangkat Daerah. Target yang ditetapkan juga meningkat secara gradual, yaitu dari 86,90 pada tahun 2025 menjadi 87,40 pada tahun
13. 2030.Peningkatan ini diharapkan dapat mencerminkan semakin baiknya pelayanan publik, khususnya dari segi aksesibilitas, kecepatan, keadilan, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan. Dengan demikian, pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif. Kecamatan Pituruh berkomitmen untuk terus melakukan inovasi pelayanan, penguatan kapasitas SDM, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pelayanan publik yang prima. Rumusan tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025 - 2029 Kecamatan Pituruh dijelaskan pada table 3.1 dibawah ini : Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pituruh NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET .2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Meningkatn ya tata kelola pemerintah an yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 86,90 86,95 87,00 87,20 87,30 87,40 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 86,90 86,95 87,00 87,20 87,30 87,40 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan. Strategi Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pituruh Tahun 2025– 2029 merupakan arah tindakan yang dirancang secara komprehensif untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Penyusunan strategi ini mempertimbangkan dinamika lingkungan eksternal, keterbatasan sumber daya, serta tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, adil, dan berbasis teknologi informasi. Untuk menjamin keterlaksanaan yang efektif dan berkesinambungan, strategi Renstra disusun secara bertahap (phased strategy) mulai dari tahap penguatan, peningkatan, pemantapan, hingga mewujudkan dan meneguhkan capaian. Penahapan ini dimaksudkan agar setiap langkah pembangunan memiliki fokus yang jelas, target yang terukur, serta sinergi yang kuat antara program, kegiatan, dan sub kegiatan. Berikut penahapan Renstra Kecamatan Pituruh Tahun 2025–2029: Tabel 3.2. Penahapan Renstra PD TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 Menguatkan kualitas layanan kepada masyarakat Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Memantapkan kualitas layanan kepada masyarakat Mewujudkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat Meneguhkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meneguhkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Dengan adanya tahapan strategi tersebut, Kecamatan Pituruh diharapkan mampu menjaga kesinambungan pembangunan, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mewujudkan pelayanan publik yang prima dan akuntabel secara berkelanjutan. Sedangkan arah kebijakan Renstra Kecamatan Pituruh Tahun 2025– 2029 merupakan rangkaian kerja terstruktur yang berfungsi sebagai operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan. Arah kebijakan ini juga merupakan penjabaran dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Purworejo, serta selaras dengan strategi yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD. Dengan demikian, arah kebijakan Renstra tidak hanya menjadi panduan teknis, tetapi juga memastikan konsistensi antara kebijakan daerah dan pelaksanaan program/kegiatan di tingkat kecamatan. Secara umum, arah kebijakan Renstra Kecamatan Pituruh difokuskan pada upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, serta responsif berbasis teknologi informasi. Fokus tersebut dijabarkan secara bertahap sesuai dengan periode pelaksanaan pembangunan, yaitu:
14. 1.Tahun 2026 – Penguatan Menitikberatkan pada penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik. Implementasinya melalui pelayanan PATEN, monitoring pembangunan, fasilitasi intensifikasi PBB, kegiatan bidang kesehatan, pendidikan, sosial, perlindungan masyarakat (Linmas), pemberdayaan desa dan kelurahan. Pada tahap ini juga dilakukan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa, pembinaan perangkat desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, serta fasilitasi Pilkades dan kelembagaan BPD.
15. 2.Tahun 2027 – Peningkatan Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, dan keterbukaan layanan publik. Upaya ini diwujudkan dengan memperluas cakupan dan kualitas pelayanan publik, memperkuat monitoring dan evaluasi pembangunan, memperdalam pembinaan perangkat desa, serta meningkatkan konsistensi dalam fasilitasi kegiatan sosial, keagamaan, kebencanaan, dan demokrasi lokal.
16. 3.Tahun 2028 – Pemantapan Kebijakan tahun ini menekankan pada pemantapan inovasi dan sistem digitalisasi layanan publik. Hal ini diwujudkan melalui optimalisasi pelayanan PATEN, peningkatan kualitas monitoring pembangunan, penguatan koordinasi Forkopimcam, serta konsolidasi kelembagaan desa. Pemantapan juga diarahkan pada penguatan keberlanjutan program, terutama dalam pengelolaan keuangan, aset desa, dan pembinaan perangkat desa.
17. 4.Tahun 2029 – Perwujudan Pada tahap ini kebijakan diarahkan untuk mewujudkan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi yang efektif. Implementasi diarahkan pada pelayanan publik prima dengan basis teknologi informasi, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan, serta pencapaian indikator kinerja sesuai RPJMD. Selain itu, fasilitasi kegiatan sosial, keagamaan, kebencanaan, demokrasi, hingga ketahanan nasional tetap menjadi prioritas pendukung.
18. 5.Tahun 2030 – Peneguhan Merupakan tahap akhir dengan penekanan pada peneguhan inovasi dan digitalisasi layanan publik. Fokus diarahkan pada konsolidasi seluruh capaian sebelumnya agar lebih berkelanjutan, termasuk penguatan kelembagaan pemerintahan desa, optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi pembangunan, serta peneguhan pelayanan publik berbasis digital yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan penahapan arah kebijakan ini, Kecamatan Pituruh diharapkan mampu menjaga kesinambungan pembangunan, memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan prima. Berikut tabel perumusan arah kebijakan renstra PD : Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra PD N O OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Arah Kebijakan RPJMD 2026 Arah Kebijakan RENSTRA 2026 Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2027 Arah Kebijakan RENSTRA 2027 Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pemberdayaan masyarakat desa, Monitoring kebencanaan, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa N O OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. Arah Kebijakan RPJMD 2028 Arah Kebijakan RENSTRA 2028 Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pemberdayaan masyarakat desa, Monitoring kebencanaan, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2029 Arah Kebijakan RENSTRA 2029 Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pemberdayaan masyarakat desa, Monitoring kebencanaan, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2030 Arah Kebijakan RENSTRA 2030 Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi N O OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pemberdayaan masyarakat desa, Monitoring kebencanaan, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Untuk rencana selama 5 tahun kedepan Kecamatan Pituruh merencanakan akan melaksanakan 6 program yang dijabarkan menjadi 16 kegiatan yang kemudian dijabarkan lagi menjadi 51 sub kegiatan. Dengan rinciannya pada tabel 4.1 berikut: Tabel 4.1 Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Penyediaan Bahan/Material Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Mebel Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Jumlah Dokumen Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan di Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Terlaksananya Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Terlaksananya Urusan Pemerintahan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 yang Dilimpahkan kepada Camat Dilimpahkan kepada Camat Camat Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel 4.2 sebagai berikut: Tabel 4.2 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.3 dibawah ini: Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIFITAS KET. 1 2 3 4 5 6 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Fasilitasi perencanaan pembangunan desa, Fasilitasi program pemerintah kabupaten, Penguatan kapasitas aparatur desa bidang pembangunan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rakor kegiatan pelayanan kepada masyarakat Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi di bidang kesehatan, Fasilitasi di bidang pendidikan, Fasilitasi di bidang sosial, Fasiltiasi Pekerjaan umum Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelayanan PATEN, Layanan aduan masyarakat Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Monitoring Pembangunan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Fasilitasi intensifikasi PBB PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Koordinasi Kegiatan NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIFITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Fasilitasi musyawarah di desa dan kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa meliputi PKK, Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil desa, Fasilitasi Kecamatan Berdaya PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Fasilitasi keagamaan (FKUB, Penyelenggaraan Hari Besar dan Hari Raya) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Fasilitasi Forkopimcam NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIFITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Kecamatan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Pembinaan adm desa, LKPPD, Evaluasi Perkembangan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi keuangan desa (APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Konferensi Kades dan Sekdes Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pilkades Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Pembinaan BPD Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif RPJMDes, RKPDes, RPJM Pro Aksi Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Penyusunan Masterplan Desa, Penyusunan Website Desa 4.2 Dukungan terhadap Provinsi Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Provinsi Jawa Tengah, Kecamatan Pituruh akan mengarahkan aktivitas dan kegiatan pada periode tahun 2026–2030 untuk memperkuat pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah desa. Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan, yang meliputi:
19. 1.Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Pituruh berperan aktif dalam mendorong peningkatan peran perempuan dalam pembangunan serta menjamin perlindungan hak-hak anak. Hal ini sejalan dengan upaya Provinsi Jawa Tengah mewujudkan masyarakat yang inklusif, adil, dan ramah anak.
20. 2.Fasilitasi Penurunan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui koordinasi lintas sektor bersama desa, puskesmas, dan perangkat daerah, Kecamatan Pituruh akan berperan dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting serta pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayahnya, sesuai target provinsi.
21. 3.Fasilitasi Pendidikan, Perlindungan Lansia, dan Pemberdayaan Disabilitas Kecamatan Pituruh berkomitmen mendukung peningkatan kualitas pendidikan dasar, memberikan perlindungan sosial bagi lansia, serta memberdayakan penyandang disabilitas melalui program yang inklusif, sehingga tidak ada warga yang tertinggal dalam pembangunan.
22. 4.Fasilitasi Teknologi Tepat Guna dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Untuk meningkatkan daya saing masyarakat desa, Kecamatan Pituruh akan memfasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna, menguatkan koordinasi pembangunan desa, serta membina kelompok-kelompok masyarakat agar lebih mandiri dan produktif.
23. 5.Fasilitasi dan Pembinaan UMKM, PKK, Karang Taruna, serta BUMDes Kecamatan Pituruh mendukung pengembangan ekonomi lokal dengan memperkuat UMKM, PKK, Karang Taruna, dan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Dukungan ini diarahkan agar UMKM dan BUMDes dapat naik kelas, PKK lebih berdaya dalam pemberdayaan keluarga, serta Karang Taruna menjadi agen perubahan generasi muda.
24. 6.Fasilitasi Pelestarian Lingkungan dan Desa Wisata Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, Kecamatan Pituruh akan menginisiasi program pelestarian lingkungan sekaligus mendorong pengembangan potensi desa wisata berbasis kearifan lokal. Hal ini selaras dengan program provinsi dalam memperkuat ketahanan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata. Dengan rangkaian aktivitas tersebut, Kecamatan Pituruh menjadi perpanjangan tangan pemerintah provinsi dalam menjangkau masyarakat secara langsung. Periode 2026–2030 akan difokuskan pada penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan kesejahteraan, perlindungan sosial, serta pengembangan ekonomi lokal berkelanjutan, sehingga visi pembangunan Jawa Tengah dapat tercapai hingga ke tingkat desa. 4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pituruh sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.4 dibawah ini: Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama PD NO . INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Tujuan dan Sasaran PD 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Angka 86,90 86,95 87,00 87,20 87,30 87,40 Tujuan dan Sasaran PD Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Pituruh yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Pituruh Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Kecamatan Pituruh, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pituruh setiap tahunnya. 5.2 Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi: a) Rencana Strategis Kecamatan Pituruh sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Pituruh setiap tahun. b) Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. c) Camat Pituruh wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat. 5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi: a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Pituruh dilakukan setiap tahun selama periode renstra. b) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. c) Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI LAMPIRAN XXXVII PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dalam pelaksanaan OPD Kecamatan Kemiri menyusun Renstra Perangkat Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Purworejo. Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) PD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja PD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rencana Strategis Kecamatan Kemiri merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah mempertimbangkan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Kecamatan Kemiri serta ancaman dan peluang yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Kemiri. Penyusunan Renstra Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra PD. Kegiatan yang dilaksanakan dibagi dalam beberapa tahapan/langkah sebagai berikut :
a.Tahapan persiapan Penyusunan Renstra, melakukan kegiatan antara lain : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi pendukung Renstra.
b.Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra PD.
c.Tahapan penetapan Renstra PD. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Kemiri selaku Kepala PD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Purworejo. Sebagai bagian dari dokumen perencanaan hierarki Rencana Strategis PD harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo dan merupakan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena itu Renstra Kecamatan Kemiri Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Purworejo untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Memuat tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD, landasan hukum tersebut sebagai dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah ( Renstra PD ) periode 2025-2029 sebagai berikut : Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kemiri Tahun 2025- 2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:
1. 1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. 9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. 11.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. 16.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. 17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18. 18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. 19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
20. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
21. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
22. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
23. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
24. 24.Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo; 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan rencana Strategis Kecamatan Kemiri Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :
25. 1.Maksud Maksud dari penyusunan Resntra Kecamatan Kemiri Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah terhadap strategi dan kebijakan dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka menengah (sustainability development) dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pada setiap anggaran 5 (lima) tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.
26. 2.Tujuan
27. 1.Sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah tahun 2025-2029;
28. 2.Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap strategi dan kebijakan pembangunan daerah tahun 2025-2029;
29. 3.Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) tahun 2026, 2027, 2028, 2029, dan 2030;
30. 4.Sebagai instrumen untuk memudahkan Kecamatan Kemiri dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
31. 5.Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronasi dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan; serta
32. 6.Sebagai tolok ukur dalam evaluasi kinerja tahunan Tahun 2025- 2029. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rrencana Strategis (Renstra) Tahun 2025- 2029 Kecamatan sebagai berikut: Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi PD Berdasar Peraturan Bupati Purworejo Nomor: 14 Tahun 2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, dengan uraian sebagai berikut : Kedudukan : Kecamatan dipimpin oleh Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo. Tugas : Camat bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemeritahan desa, pembangunan, ketentraman dan ketertiban dan pemerintahan umum serta pemberdayaan masyarakat. Tugas Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
a.Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan Kecamatan;
b.Melakukan pembinaan dan pengawas terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
c.Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
d.Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e.Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat. Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
a.Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan dan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
b.Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
c.Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati. Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi:
a.Melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan;
b.Melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
c.Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; dan
d.Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
a.Melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
b.Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan peneliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
c.Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
a.Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
b.Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaran kegiatan pemerintahan
c.Melakukan evaluasi kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;dan
d.Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati. Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan, meliputi:
a.Melakukan administrasi dan pengawasan tertib desa dan/ atau kelurahaa;
b.Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi kelurahan;
c.Melakukan administrasi desa dan/atau pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/ atau lurah;
d.Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan /atau perangkat kelurahan;
e.Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
f.Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Camat menyelenggarakan fungsi:
a.Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b.Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c.Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
d.Pengordinasian penerapan dan penegakan dan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e.Pengordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan
f.Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
g.Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa kelurahan;
h.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
i.Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan . 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Pegawai Kecamatan dan Sekretaris Desa PNS berdasarkan Golongan, Jabatan / Eselonering dan Pendidikan sebanyak 17 pegawai Kecamatan PNS ditambah dengan 2 orang tenaga non ASN. Adapun rincian pegawai berdasarkan golongan kepangkatan yaitu :
a.Berdasarkan Golongan : ● Golongan IV : 1 orang ● Golongan III :11 orang ● Golongan II : 3 orang ● P3K Golongan VII : 2 orang ● Tenaga Kontrak : 2 orang tenaga kebersihan ---------------------------------------------- Jumlah : 19 orang
b.Berdasarkan Jabatan / Eselonering : ● Eselon III/A : 1 orang ● Eselon III/B : 0 orang ● Eselon IV/A : 3 orang ● Eselon IV/B : 2 oran
c.Berdasarkan Pendidikan : ● Sarjana Strata 2 : 0 orang ● Sarjana Strata 1 : 6 orang ● Diploma : 2 orang ● SMU/Sederajat : 8 orang Kepemilikan Aset BMD tahun 2025 : KIB A : Tanah Luas tanah , bangunan Kecamatan Kemiri : 35.588 KIB B : Peralatan dan Mesin Jumlah aset : Genset : 1 unit Mobil dinas : 1 unit Motor dinas : 8 unit AC : 2 unit PC unit : 6 unit Laptop : 8 unit Netbook : 2 unit Printer : 8 unit Televisi : 2 unit Lemari besi : 2 unit Rak Besi : 5 unit Filling besi : 7 unit Lemari Kaca : 1 unit Lemari Kayu : 6 unit Rak Kayu : 3 unit Kursi kayu / kerja : 16 unit Zice : 4 unit Meja Rapat : 6 unit Meja tulis : 30 unit KIB C : Gedung dan Bangunan Luas tanah kantor dan bangunan Kecamatan Kemiri adalah 426 m2, dan memiliki 1 rumah dinas. KIB D : Jalan, irigasi dan Jaringan Jaringan distribusi lain – lain (instalasi listrik) : 1 paket 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat keadaan yang menonjol atau trend yang terjadi selama kurun waktu 5 (lima)tahun yang telah dijalani. Dengan melihat keadaan tersebut dapat diproyeksikan rencana apa yang akan dibuat untuk 5 (lima) tahun kedepan. Pengukuran indikator kinerja kecamatan Kemiri berdasarkan sasaran/target renstra PD 2025-2029 atau Renstra sebelumnya. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan PD mengacu pada hasil kerja periode Renstra sebelumnya . Untuk menjelaskan kinerja pelayanan perangkat daerah, maka kami sajikan Tabel 2.1 dibawah ini . Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 Tujuan : Nilai Sakip Perangkat Daerah - - - - 68,02 70,45 62,29 63,10 64,47 65,58 100 100 100 100 2 Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 79 79 80 81 85 85,25 77,96 78,75 80,03 84,77 98,68 99,68 100 104,65 3 Sasaran : Nilai Sakip Perangkat Daerah - - - - 68,02 70,45 62,29 63,10 64,47 65,58 100 100 100 100 4 Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 79 79 80 81 85 85,25 77,96 78,75 80,03 84,77 98,68 99,68 100 104,65 3 Program : Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 4 Program : Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5 Program : Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 6 Program : Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 7 Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 8 Program : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Pada tabel 2.1 , pada umumnya capaian pelayanan mencapai target. Pada sasaran yang menjadi target, tercapai 100% . Tidak ada gap / kesenjangan pelayanan. Faktor pendukung antara lain, proses perencanaan yang bisa mengakomodasi kebutuhan seksi, kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Potensi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah Kecamatan Kemiri dimanfaatkan dengan maksimal untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan. Dengan jumlah pegawai yang terbatas yang dihadapkan dengan jumlah desa yang besar , Kecamatan Kemiri harus bisa mencukupi segala aktifitas yang menjadi tupoksi kecamatan. Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.377.061.500 2.234.720.820 2.180.627.366 2.390.628.530 2.238.573.774 2.191.146.963 2.079.942.730 2.005.146.943 2.305.547.804 92,18 93,07 91,95 96,44 Belanja Pegawai 2.377.061.500 2.234.720.820 2.180.627.366 2.390.628.530 2.238.573.774 2.191.146.963 2.079.942.730 2.005.146.943 2.305.547.804 92,18 93,07 91,95 96,44 BELANJA LANGSUNG 253.408.700 1.205.563.402 1.220.191.604 1.419.372.700 956.257.603 230.600.068 1.111.927.224 1.119.111.516 827.397.868 91 92,23 91,72 58,29 Belanja Langsung 253.408.700 1.205.563.402 1.220.191.604 1.419.372.700 956.257.603 230.600.068 1.111.927.224 1.119.111.516 827.397.868 91 92,23 91,72 58,29 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.630.470.200 2.957.328.234 2.906.252.271 3.145.726.830 2.806.384.677 2.421.747.031 2.725.495.614 2.682.719.943 2.638.927.922 92,07 92,16 92,31 83,89 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 184.920.400 77.992.488 71.243.600 62.552.800 40.148.000 184.743.492 74.319.640 51.881.916 23.983.750 99,90433 95,29 72,82 38,84 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.110.000 158.941.500 176.057.700 310.312.000 180.935.300 4.074.000 156.168.000 153.954.000 266.957.800 99,12409 98,26 87,45 86,03 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 33.599.000 32.783.400 31.126.300 55.196.400 33.348.800 33.449.600 32.359.500 29.682.200 17.845.000 99,55534 98,71 95,36 32,33 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.989.800 21.016.900 45.982.600 28.184.400 7.948.900 20.830.000 28.400.000 99,4881 99,11 61,76 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 248.125.000 205.248.800 195.122.200 190.230.600 105.830.200 230.766.000 195.578.300 185.190.400 156.831.200 93,00393 95,29 94,91 82,44 Pada tahun 2021 , 2022 , 2023 rata rata capaian anggaran atau nilai serapan cukup baik , yaitu di atas 90 persen . Tapi pada tahun 2024 terjadi penurunan rasio serapan anggaran . Faktor pendorong rasio serapan yang baik adalah :
1. 1.Kesesuaian serapan dengan anggaran kas
2. 2.Personal bendahara pengeluaran yang mampu melalukan pengajuan GU sesuai dengan target anggaran kas . Faktor penghambat sdehingga serapan menjadi kurang baik :
3. 1.Ketidak sesuaikan serapan dengan anggaran kas
4. 2.Aplikasi yang harus berjalan 2 , yaitu Simkeuda dan SIPD. Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 - 2024 No Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 10 1 Indikator Tujuan : Nilai Sakip Perangkat Daerah 61,30 62,29 63,1 64,47 65,58 2 Indikator Sasaran : Nilai Sakip Perangkat Daerah 61,30 62,29 63,1 64,47 65,58 3 Indikator Program : Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100% 100% 100% 100% 100% 4 Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 79,61 77,96 78,75 80,03 84,77 5 Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 79,61 77,96 78,75 80,03 84,77 6 Indikator Program : Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100% 100% 100% 100% 100% 7 Indikator Program : Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan 100% 100% 100% 100% 100% 8 Indikator Program : Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100% 100% 100% 100% 100% 9 Indikator Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100% 100% 100% 100% 100% 10 Indikator Program : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 100% 100% 100% 100% 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dalam mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/Strength, Weakness,Opportunity and Threath). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut : Analisis Lingkungan Internal
a.Faktor Kekuatan (Strength)
1. 1.Sumber Daya Manusia (pegawai) yang mempunyai pendidikan memadai serta semangat untuk belajar terhadap tugas pokok dan fungsinya.
2. 2.Tersedianya sarana / prasarana dan dan dukungan dana / pembiayaan sangat membantu kelancaran dalam melayani dan memfasilitasi pemerintah Desa dan memperlancar kegiatan di Kecamatan.
3. 3.Sistem kekeluargaan yang telah terbangun, hubungan koordinasi dan konsultasi yang berjalan baik bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat baik bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.
b.Faktor Kelemahan (Weakness) Kurangnya jumlah pegawai di Sekretariat kecamatan yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
1. 1.Perkembangan teknologi informasi tidak diimbangi semangat untuk belajar dari sebagian besar pegawai yang ada.
2. 2.Belum ada pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan.
3. 3.Belum tersedia data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam merencanakan pembangunan yang komprehensif dan berkesinambungan.
4. 4.Belum adanya sumber daya perencana yang berkualitas
5. 5.Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
6. 6.Pelaksanaan musyawarah pembangunan (musrenbang) masih sekedar formalitas hasilnya belum sesuai yang diusulkan peserta. Analisis Lingkungan Eksternal
c.Faktor Peluang (Opportunity)
1. 1.Kepemimpinan yang punya jangkauan kedepan (Visioner), berkomitmen dan berintegritas menciptakan pembangunan yang berpartisipatif.
2. 2.Adanya program-program pemerintah di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kemiri
3. 3.Sistem dan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purworejo yang sudah mulai tertata.
4. 4.Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berinovasi seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
5. 5.Hubungan yang harmonis dengan instansi yang lain dan juga dengan para pemangku kepentingan.
d.Faktor Ancaman (Threat)
1. 1.Kondisi masyarakat yang tidak sama baik tingkat sosial ekonomi, pendidikan dan hal-hal yang lain berpengaruh terhadap cara pandang pola pikir.
2. 2.Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan secara partisipatif.
3. 4.Kebijakan pemerintah yang kurang sosialisasi, akan berakibat bahwa kebijakan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat. 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Kemiri memiliki kelompok sasaran pemerintahan desa dan masyarakat desa secara umum di wilayah Kecamatan Kemiri. Mitra perangkat daerah dalam melaksanakan tupoksinya adalah Polsek , Koramil, Pendamping Desa , Pendamping Lokal Desa , PKH , Tenaga Sosial dan dinas / UPT terkait yang ada di wilayah Kecamatan Kemiri . 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dalam mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi hasilnya adalah kondisi aktual yang menjadi fokus tahun 2026- 2029 berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, secara umum isu dan permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :
4. 1.Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal.
5. 2.Akuntabilitas keuangan belum disertai kompetensi Sumber Daya Manusia.
6. 3.Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan.
7. 4.Pelayanan publik prima belum merata.
8. 5.Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif. 2.2.2 Isu Strategis Pada penjelasan isu strategis dapat dijelaskan dengan tabel dibawah ini : Tabel 2.4 Isu Strategis PD POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi Misinformasi dan disinformasi Transformasi tata kelola Tata kelola pemerintahan yang dinamis Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif di tingkat kecamatan Akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan Cyber insecurity Pelayanan publik prima belum merata Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoralStabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029 Tujuan dan sasaran Resntra Kecamatan Kemiri 2025 – 2029 disajikan pada tabel berikut : Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 85 85,25 85,5 85,75 86 86,25 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 85 85,25 85,5 85,75 86 86,25 Pada tabel disajikan Tujuan Renstra : Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Sedangkan Sasaran Renstra : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat. Pada indikator dari masing masing tujuan dan sasaran , yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah). 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti tabel di bawah. Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 Menguatkan kualitas layanan kepada masyarakat Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Memantapkan kualitas layanan kepada masyarakat Mewujudkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat Meneguhkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meneguhkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Arah Kebijakan RPJMD 2026 Arah Kebijakan RENSTRA 2026 Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, , Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan , Pelaksanaan Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2027 Arah Kebijakan RENSTRA 2027 Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, , Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan , Pelaksanaan Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2028 Arah Kebijakan RENSTRA 2028 Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2029 Arah Kebijakan RENSTRA 2029 Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, , Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan , Pelaksanaan Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2030 Arah Kebijakan RENSTRA 2030 Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, , Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan , Pelaksanaan Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030. Adapun susunan program , kegiatan dan subkegiatan yang relevan terhadap RPJMD maka kami sajikan sebagaimana berikut ini NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Penyediaan Bahan/Material Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Mebel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Mebel yang Dipelihara Pemeliharaan Mebel Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Meningkatnya kualitas layanan kepada Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET masyarakat Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa yang menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa tepat waktu Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Pada tabel ini menghubungkan antara , tujuan , sasaran , dan program kegiatan subkegiatan yang di ambil oleh perangkat daerah dalam menjalankan fungsinya . Pilihan subkegiatan pada setiap kegiatan juga menyesuaikan dengan kebutuhan masing masing perangkat daerah . Untuk meyajikan Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan , maka disajikan tabel berikut : Tabel 4.2. Pada tabel diatas disajikan subkegiatan beserta pendanaan selama 5 tahun periode renstra . Ketersediaan dana disesuaikan dengan pagu RPJMD Kabupatan Purworejo dan disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah. Untuk menjelaskan subkegiatan dari masing program dan kegiatan yang mendukung program prioritas Pembangunan Daerah , kami sajikan tabel berikut : Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIFITAS KET. 1 2 3 4 5 6 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Monitoring Pembangunan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIFITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rakor kegiatan pelayanan kepada masyarakat Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi di bidang kesehatan, Fasilitasi di bidang pendidikan, Fasilitasi di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelayanan PATEN, Layanan aduan masyarakat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Fasilitasi intensifikasi PBB Fasilitasi pengisian anggota BPD PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIFITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil desa, Fasilitasi Kecamatan Berdaya PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Fasilitasi keagamaan, FKUB Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Monitoring dan Evaluasi Penegakan Perda NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIFITAS KET. 1 2 3 4 5 6 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Forkopimcam PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Pembinaan adm desa, LKPPD, Evaluasi Perkembangan Desa NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIFITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi keuangan desa (APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Konferensi Kades dan Sekdes Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pilkades Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Pembinaan BPD Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif RPJMDes, RKPDes, RPJM Pro Aksi Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Penyusunan Masterplan Desa, Penyusunan Website Desa 4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah No Program Delegasi Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center) Fasilitasi pemberdayaan perempuan Kecamatan Kecamatan Fasilitasi perlindungan anak Kecamatan Kecamatan Fasilitasi penurunan stunting Kecamatan Kecamatan Fasilitasi penanggulangan kemiskinan Kecamatan Kecamatan Fasilitasi pendidikan Kecamatan Kecamatan Fasilitasi perlindungan lansia Kecamatan Kecamatan Fasilitasi pemberdayaan disabilitas Kecamatan Kecamatan Fasilitasi tenologi tepat guna Kecamatan Kecamatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/ kelurahan Kecamatan Kecamatan Fasilitasi dan pembinaan UMKM Kecamatan Kecamatan Fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat Kecamatan Kecamatan Fasilitasi pelestaian lingkungan Kecamatan Kecamatan Fasilitasi desa wisata Kecamatan Kecamatan Fasilitasi dan pembinaan PKK Kecamatan Kecamatan Fasilitasi dan pembinaan Karang Taruna Kecamatan Kecamatan Fasilitasi BUMDes Kecamatan Kecamatan Pada Resntra Kecamatan Kemiri , hanya mendukung Program Delegasi Propinsi yaitu Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center). Pada program tersebut ada beberapa aktifitas yang sesuai dengan Kecamatan Kemiri antara lain : Fasilitasi pemberdayaan perempuan, Fasilitasi perlindungan anak, Fasilitasi penurunan stunting, Fasilitasi dan pembinaan UMKM, Fasilitasi dan pembinaan PKK, Fasilitasi dan pembinaan Karang Taruna dan Fasilitasi BUMDes 4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Tujuan dan Sasaran PD 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Angka 85 85,25 85,50 85,75 86 86,25 Tujuan dan Sasaran PD Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Kemiri yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Kemiri Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Kecamatan Kemiri, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kemiri setiap tahunnya. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi: a) Rencana Strategis Kecamatan Kemiri sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kemiri setiap tahun. b) Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. c) Camat Kemiri wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat. 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi: a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Kemiri dilakukan setiap tahun selama periode renstra. b) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. c) Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI LAMPIRAN XXXVIII PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra, proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029. Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka dibuatlah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bruno Tahun 2025—2029. Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Bruno yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bruno yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Bruno sebagaimana ketentuan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Bruno, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Bruno juga mengacu pada dokumen perencanaan diatasnya yaitu RPJPD Kabupaten Purworejo, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, serta RPJM Nasional. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut: Gambar 1.1 Bagan Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah) Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Bruno yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purworejo dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bruno. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bruno dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
9. 1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
10. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
11. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
17. 9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
18. 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
19. 11.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. 16.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. 17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
26. 18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
27. 19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
28. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
29. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
30. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
31. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
32. 24.Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Purworejo; 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Bruno Tahun 2025—2029 dimaksudkan agar Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Adapun tujuan disusun Renstra Kecamatan Bruno Tahun 2025—2029 adalah untuk:
33. 1.Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025— 2029 ke dalam rencana instansional;
34. 2.Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah 2025—2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja serta kegiatan indikatif SKPD;
35. 3.Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
36. 4.Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi. 1.4 Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Bruno ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bruno sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya- upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Purworejo. Sistimatika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2025—2029 adalah sebagai berikut: partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan Kecamatan;
a.melakukan pembinaan dan pengawasanl terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
b.melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
c.melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat Daerah yang urusan pemberdayaan masyarakat. Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
a.melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan dan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
b.melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
c.melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati. Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi:
a.melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan;
b.melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundang- undangan;
c.melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
d.melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemetharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
a.melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
b.melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
c.melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
a.melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
b.melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang kegiatan;
c.melakukan evaluasi kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
d.melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati. Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan, meliputi:
a.melakukan administrasi dan pengawasan tertib desa dan/ atau kelurahan;
b.memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi kelurahan;
c.melakukan administrasi desa dan/atau pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/ atau lurah;
d.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan /atau perangkat kelurahan;
e.melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan di tingkat Kecamatan;
f.melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat menyelenggarakan fungsi:
a.penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b.pengkordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c.pengkoordinasin upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d.pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e.pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f.pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g.pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa kelurahan;
h.pelaksanaan Urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
i.pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Camat selain fungsi menyelenggarakan fungsi yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Camat dalam menyelenggarakan fungsi dan dalam melaksanakan tugas urusan umum :
a.membentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan keanggotaan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan meliputi: Camat sebagai Ketua; Kepala Kepolisian Negara Republik di Kecamatan sebagai anggota; dan pimpinan Indonesia, pimpinan Kecamatan sebagai Anggota.
b.Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dapat pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang di bahas. 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya yang meliputi segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan meliputi anggaran, tenaga, dan sarana prasarana.
a.Sumber Daya Manusia Total Aparatur Spil Negara Kecamatan Bruno berjumlah 18 orang di Kecamatan Bruno keadaan Bulan Juli 2025 berjumlah : 18 orang, terdiri dari: ➢ Golongan IV : 2 orang ➢ Golongan III : 11 orang ➢ Golongan II : 2 orang ➢ PPPK : 3 orang
a.Menurut jenjang pendidikan terakhir, terdiri atas : • Magister : 3 orang • Sarjana : 8 orang • Sarjana Muda : 3 orang • SLTA : 4 orang
b.Sementara menurut jenis kelamin, meliputi : - Laki – laki : 14 orang - Perempuan : 4 orang Melihat data diatas meskipun untuk Kecamatan Bruno sudah memiliki 18 ASN, namun masih kurang personil diantaranya Seksi Pemberdayaan Masyarakat tidak mempunyai staf ASN, dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum hanya mempunyai 1 Staf ASN. CAMAT JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKSI PEMERINTAHAN UMUM, KETRENTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SEKSI PEMERINTAHAN DESA SEKSI PEMBANGUNAN SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Berikut Bagan Struktur Organisasi pada Kantor Kecamatan Bruno: Gambar 2 Bagan Struktur Organisasi PD
b.Sumber Daya Anggaran Kecamatan Bruno Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, telah di alokasikan anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati Purworejo sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. 2.1.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat keadaan yang menonjol atau trend yang terjadi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang telah dijalani. Dengan melihat keadaan tersebut dapat diproyeksikan rencana apa yang akan dibuat untuk 5 (lima) tahun kedepan. Pengukuran indikator kinerja kecamatan Bruno berdasarkan sasaran/target renstra PD 2021-2026 atau Renstra sebelumnya. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan PD mengacu pada hasil kerja periode Renstra sebelumnya . Untuk menjelaskan kinerja pelayanan perangkat daerah, maka kami sajikan Tabel 2.1 dibawah ini Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah - - - 81,5 82 83 83,5 84 86 81,25 85,5 83,27 85,97 - - 99,7 104,3 100,3 103,0 - - 2 Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah - - - 81,5 82 83 83,5 84 86 81,25 85,5 83,27 85,97 - - 99,7 104,3 100,3 103,0 - - 3 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% 100% - - 4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% 100% - - 5 Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% 100% - - 6 Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% 100% - - 7 Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 8 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% 100% - - Melihat tabel diatas Kecamatan Bruno menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan yang sangat baik dan konsisten pada tahun- tahun terakhir. Hal ini tercermin dari berbagai indikator seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terus meningkat dan mencapai target penuh, persentase pelayanan sesuai standar yang stabil di angka 100%, serta nilai akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang terus membaik. Realisasi Program seperti Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mencapai target 100%. Secara keseluruhan, Kecamatan Bruno telah berhasil mencapai hampir seluruh target yang ditetapkan dalam rencana strategis, dengan rasio capaian tahun ke tahun yang menunjukkan tren positif dan stabil. a) Faktor Pendorong : Antisipasi dan dukungan terhadap penghambat terwujudnya pelayanan sebagaimana diatas: 1) Mengupayakan kerjasama dengan dinas instansi terkait dengan lembaga pendidikan, kesehatan dan agama untuk meningkatkan kualitas kualitas pelayanan dan potensi; 2) Pengembangan Potensi di Wilayah Kecamatan Bruno; 3) Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan Kecamatan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan mulai dari Desa hingga Perangkat Daerah yakni dalam Musrenbang; 4) Memfasilitasi dan mengupayakan pemenuhan sarana prasarana wilayah, peningkatan perekonomian rakyat sesuai dengan potensi masyarakat. b) Faktor Penghambat Faktor – faktor penghambat dalam meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Bruno sebagai berikut : 1) Kurang berkembangnya pemantapan wilayah di berbagai bidang seperti lingkungan, pendidikan dan pembangunan infrastruktur yang masuk dalam usulan Musrenbang. 2) Kurang maksimalnya prasarana penunjang pelaksanaan tugas kegiatan pemerintahan sehingga berdampak tidak optimalnya dalam pelayanan. 3) Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pemerintah kecamatan sehingga memerlukan langkah-langkah efisiensi walaupun dananya terbatas dan dengan efektifitas penggunaan dananya diharapkan dapat bekerja lebih optimal. 4) Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan tenaga fungsional yang ada karena purna tugas/pindah tugas, sehingga beban pekerjaan tertumpu pada seseorang saja (selain tugas pokok juga. Tabel 2.2 Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamtan Bruno Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Kecamatan 2.709.228.065 2.958.189.853 3.092.263.335 3.011.905.981 - - 2.512.614.704 2.549.136.980 2.837.979.910 2.891.504.442 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2.234.253.473 2.610.336.253 2.624.996.135 2.539.138.681 - - 2.052.540.112 2.209.519.180 2.430.087.910 2.477.362.770 91,87 84,65 92,57 97,57 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.673.880 52.483.104 64.470.864 53.365.332 - - 53.162.044 48.025.040 62.153.843 49.962.476 95,49 91,51 96,41 93,62 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.235.400 22.235.400 100,00 - - - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 16.719.240 16.793.500 15.600.000 16.026.132 15.463.322 12.364.042 13.282.979 12.918.247 92,49 73,62 85,15 80,61 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 16.719.240 35.689.604 48.870.864 37.339.200 - - 15.463.322 35.660.998 48.870.864 37.044.229 92,49 99,92 100,00 99,21 Administrasi Umum Perangkat Daerah 41.209.800 101.282.900 115.294.500 137.010.100 - - 41.209.800 101.256.900 108.550.300 112.481.000 100,00 99,97 94,15 82,10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.554.000 5.078.700 10.033.700 9.554.000 5.078.700 10.034.500 100,00 100,00 100,01 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.338.000 6.517.500 9.867.700 6.338.000 6.517.500 6.242.500 100,00 100,00 63,26 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.900.000 24.393.600 24.087.000 18.900.000 21.344.400 20.097.000 100,00 87,50 83,44 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.001.600 8.401.200 9.657.500 9.001.600 8.401.200 5.994.200 100,00 100,00 62,07 Penyediaan Bahan/Material 21.136.300 13.401.000 19.070.500 21.136.300 13.401.000 16.642.300 100,00 100,00 87,27 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.240.000 7.200.000 9.000.000 3.240.000 5.400.000 7.500.000 100,00 75,00 83,33 Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 41.209.800 33.113.000 47.294.000 49.993.200 41.209.800 33.087.000 45.399.000 40.670.000 100,00 99,92 95,99 81,35 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.008.500 5.300.500 3.008.500 5.300.500 100,00 100,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 13.000.000 286.642.500 251.771.200 - - - 12.364.042 284.638.200 246.040.000 95,11 99,30 97,72 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 255.822.500 254.320.000 99,41 - Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Pengadaan Mebel 218.013.800 212.610.000 97,52 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.820.000 26.113.200 30.318.200 25.830.000 98,37 98,92 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 13.000.000 7.644.200 12.364.042 7.600.000 95,11 - 99,42 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 70.450.300 62.476.000 120.980.000 105.170.000 - - 70.434.900 62.476.000 120.843.322 96.100.238 99,98 100,00 99,89 91,38 Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 25.999.000 36.465.000 21.069.000 34.880.000 25.999.000 36.465.000 21.068.749 32.457.196 100,00 100,00 100,00 93,05 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 12.512.000 19.750.000 12.512.000 13.952.042 100,00 70,64 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.560.000 13.981.000 6.490.000 13.560.000 13.981.000 5.760.000 100,00 100,00 88,75 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 33.017.400 10.512.000 72.416.000 36.860.000 33.002.000 10.512.000 72.279.573 36.741.000 99,95 100,00 99,81 99,68 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11.433.900 1.939.000 1.002.000 7.190.000 11.433.900 1.939.000 1.002.000 7.190.000 100,00 100,00 100,00 100,00 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.125.000 83.955.543 62.871.732 41.586.800 - - 5.125.000 83.824.130 57.885.532 32.143.157 - 100,00 99,84 92,07 77,29 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.375.000 57.574.143 47.648.932 27.765.800 2.375.000 57.444.030 46.898.932 23.893.157 100,00 99,77 98,43 86,05 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.102.800 1.599.400 2.000.000 3.102.800 1.474.200 1.000.000 100,00 92,17 50,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.102.800 1.599.400 1.375.000 3.102.800 1.599.400 1.250.000 100,00 100,00 90,91 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 3.102.800 1.333.000 1.625.000 3.102.800 1.083.000 625.000 100,00 81,25 38,46 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.102.800 1.333.000 1.625.000 3.102.800 472.000 375.000 100,00 35,41 23,08 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.580.600 6.555.000 3.750.000 7.580.600 3.555.000 3.000.000 100,00 54,23 80,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.750.000 6.389.600 2.803.000 3.446.000 2.750.000 6.388.300 2.803.000 2.000.000 100,00 99,98 100,00 58,04 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.026.109.365 2.297.138.706 1.973.236.539 1.944.610.249 - - 1.845.667.322 1.901.573.068 1.794.516.713 1.935.260.899 91,09 82,78 90,94 99,52 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.022.734.365 2.264.401.706 1.960.909.339 1.935.194.549 1.842.292.322 1.868.836.968 1.782.425.513 1.926.679.199 91,08 82,53 90,90 99,56 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.696.000 1.583.000 2.125.000 2.696.000 1.347.000 1.375.000 100,00 85,09 64,71 Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.375.000 30.041.000 10.744.200 7.290.700 3.375.000 30.040.100 10.744.200 7.206.700 100,00 100,00 100,00 98,85 Administrasi Pendapatan Perangkat Daerah - - 1.500.000 2.125.000 - - - - 1.500.000 1.875.000 - - 100,00 88,24 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1.500.000 2.125.000 1.500.000 1.875.000 - - 100,00 88,24 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1.500.000 3.500.000 - - - - 1.500.000 3.500.000 - - 100,00 100,00 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.500.000 3.500.000 1.500.000 3.500.000 - - 100,00 100,00 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 163.347.392 72.118.600 121.714.700 39.936.600 - - 157.747.392 72.118.600 111.035.400 37.402.500 96,57 100,00 91,23 93,65 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 142.900.800 39.253.700 69.903.200 25.590.000 - - 137.300.800 39.253.700 65.293.700 23.361.000 96,08 100,00 93,41 91,29 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 11.836.000 4.136.000 11.836.000 4.136.000 100,00 100,00 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 142.900.800 27.417.700 65.767.200 25.590.000 137.300.800 27.417.700 61.157.700 23.361.000 96,08 100,00 92,99 91,29 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang di Kecamatan 20.446.592 32.864.900 51.811.500 14.346.600 - - 20.446.592 32.864.900 45.741.700 14.041.500 100,00 100,00 88,28 97,87 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 29.402.700 47.726.200 10.074.800 29.402.700 41.656.400 9.770.100 100,00 87,28 96,98 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.446.592 3.462.200 4.085.300 4.271.800 20.446.592 3.462.200 4.085.300 4.271.400 100,00 100,00 100,00 99,99 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 9.815.000 90.404.100 97.377.600 217.662.900 - - 9.815.000 90.368.300 88.610.900 200.420.651 100,00 99,96 91,00 92,08 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 9.815.000 90.404.100 97.377.600 217.662.900 - - 9.815.000 90.368.300 88.610.900 200.420.651 100,00 99,96 91,00 92,08 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9.221.000 6.303.000 11.807.300 9.221.000 5.750.000 7.657.300 100,00 91,23 64,85 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.815.000 81.183.100 91.074.600 205.855.600 9.815.000 81.147.300 82.860.900 192.763.351 100,00 99,96 90,98 93,64 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 32.399.000 27.906.400 54.916.600 66.532.100 - - 32.399.000 27.906.400 48.061.100 58.010.821 100,00 100,00 87,52 87,19 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 32.399.000 25.573.900 50.381.600 63.102.100 - - 32.399.000 25.573.900 43.526.100 54.830.821 100,00 100,00 86,39 86,89 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 32.399.000 17.712.900 34.597.600 51.037.100 32.399.000 17.712.900 27.742.100 43.390.821 100,00 100,00 80,19 85,02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 7.861.000 15.784.000 12.065.000 7.861.000 15.784.000 11.440.000 100,00 100,00 94,82 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 2.332.500 4.535.000 3.430.000 - - - 2.332.500 4.535.000 3.180.000 100,00 100,00 92,71 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 2.332.500 4.535.000 3.430.000 2.332.500 4.535.000 3.180.000 100,00 100,00 92,71 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 1.110.000 25.869.500 30.343.700 - - - 1.110.000 25.869.500 25.683.700 100,00 100,00 84,64 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 1.110.000 25.869.500 30.343.700 - - - 1.110.000 25.869.500 25.683.700 100,00 100,00 84,64 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 8.280.000 Rp 8.280.000 100,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1.110.000 25.869.500 22.063.700 1.110.000 25.869.500 Rp 17.403.700 100,00 100,00 78,88 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 269.413.200 156.314.500 167.388.800 118.292.000 - - 260.113.200 148.114.500 134.315.100 92.624.000 96,55 94,75 80,24 78,30 Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 269.413.200 156.314.500 167.388.800 118.292.000 - - 260.113.200 148.114.500 134.315.100 92.624.000 96,55 94,75 80,24 78,30 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 6.128.000 6.055.000 98,81 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 28.519.300 34.533.800 30.666.000 28.519.300 32.859.800 23.974.000 100,00 95,15 78,18 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 18.114.000 28.332.000 36.018.000 18.114.000 17.600.000 29.140.000 100,00 62,12 80,90 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 75.031.000 65.621.400 20.200.000 66.831.000 57.765.300 16.580.000 89,07 88,03 82,08 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1.928.000 444.000 4.835.000 1.928.000 - 4.215.000 100,00 - 87,18 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 11.110.000 10.000.000 - 90,01 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 8.663.200 3.843.600 7.000.000 8.663.200 3.000.000 3.300.000 100,00 78,05 47,14 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 6.520.000 12.500.000 6.520.000 5.255.000 100,00 42,04 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 8.575.000 9.070.000 10.340.000 8.575.000 6.345.000 9.360.000 100,00 69,96 90,52 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 39.261.000 39.261.000 100,00 - - - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 19.269.000 19.269.000 100,00 - - - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 210.883.200 6.964.000 1.934.000 3.105.000 201.583.200 6.964.000 1.490.000 95,59 100,00 77,04 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 2.000.000 2.000.000 100,00 - - Tabel 2.2 menampilkan data anggaran dan realisasi Kecamatan Bruno tahun 2021 hingga 2024. Secara umum anggaran antara Tahun 2021 – 2024 setiap tahun mengalami kenaikan, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, terutama pada program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang konsisten di atas 91%. Namunterdapat program anggaran dan realisasi yang tidak sampai 90 % yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Tahun 2022 realisasi capaian sebesar 84,66% hal ini disebabkan penyediaan gaji dan tunjangan dimana anggarannya cukup besar dibandikan dengan kebutuhan. Tahun 2023 Realisasi anggaran juga menunjukan penurunan tren realisasi anggaran terdapat 2 program yang realisasi anggarannya tidak mencapai 90% yakni Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sejumlah 87,52 % dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar 80,24% hal ini dikarenakan pada Tahun 2023 terdapat pembatasan belanja dikarenakan tidak tercapaian pendapatan daerah untuk Bulan November dan Sesember Tahun 2023 Tahun 2024 Kecamatan Bruno terdapat 3 Program yang capaianya kurang dari 90% yakni : 1) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian 87,19% 2) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan capaian 84,64% 3) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar 78,30% Secara keseluruhan, Kecamatan Bruno menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi beberapa program yang perlu dicermati dalam perencanaan ke depan. Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 – 2024 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Keterangan 2021 2022 2023 2024 1 Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 81,25 85,5 83,27 85,97 2 Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 81,25 85,5 83,27 85,97 3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 4. Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 81,25 85,5 83,27 85,97 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Keterangan 2021 2022 2023 2024 5 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100% 100% 100% 100% 6 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100% 100% 100% 100% 7 Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan 100% 100% 100% 100% 8 Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100% 100% 100% 100% 9 Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100% 100% 100% 100% 10 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 100% 100% 100% Dilihat dari tabel 2.1, bahwa target dan realisasi Tahun 2021 – 2024 hampir secara keseluruhan tercapai 100 %, untuk yang belum 100 % dikarenakan Tahun 2025 masih berjalan sampai Bulan April, dan diperkirakan sampai akhir tahun akan teralisasi dan tercapai. 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bruno sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Purworejo, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain : 1) Tuntutan dan harapan warga masyarakat terhadap perwujudan Good Government merupakan peluang pada Kecamatan Bruno untuk selalu meningkatkan kinerja. 2) Kepedulian dan kebersamaan pihak swasta dalam mendukung program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan. 3) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 4) Para penyelenggara Pemerintah Desa belum secara optimal memahami regulasi tentang pemerintahan desa yang cenderung berubah. 5) Adanya tambahan penghasilan meningkatkan kinerja sumberdaya pegawai. 6) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana maupun pengembangan potensi alam Potensi permasalahan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi serta identifikasinya dapat diuraikan menurut urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu – isu dan permasalahan berikut perlu penanganan secara komprehensif. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bruno sebagai berikut :
1. 1.Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur Kecamatan;
2. 2.Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
3. 3.Kebutuhan akan sistem informasi yang terintegrasi antar instansi terkait.
4. 4.Perlu adanya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pelayanan internal.
5. 5.Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Bruno. 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak- pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. 1) Berikut beberapa kelompok sasaran yang biasanya diperhatikan: Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu. 2) Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk. 3) Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar. 4) Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja. 5) Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. 6) Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal. 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus. Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkahlangkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis. Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan- permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bruno dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo yang teridentifikasi adalah sebagai berikut: Tabel 2.2 Isu strategis Perangkat Daerah POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi Misinformasi dan disinformasi Transformasi tata kelola Tata kelola pemerintahan yang dinamis Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif Akuntabilitas keuangan belum disertai kompetensi Sumber Daya Manusia Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan Cyber insecurity Pelayanan publik prima belum merata Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoralStabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif visi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah “ Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, Dan Inovatif (Purworejo Berseri)“. Guna mencapai visi tersebut langkah-langkah strategis atau upaya yang dilakukan dalam 5 tahun kedepan yang dituangkan dalam misi sebagai berikut:
6. 1.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera
7. 2.Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah
8. 3.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
9. 4.Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ketahanan pangan
10. 5.Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi Untuk mewujudkan tujuan daerah “Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif’ maka Kecamatan Bruno dirumuskan dengan visi Ke-5 yakni: ”Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi” Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut: 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Bruno Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan Kecamatan Bruno menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah . Tujuan tersebut selaras dengan Misi 5 RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, yaitu: “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bruno, dalam hal ini Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Purworejo dapat tercapai. Secara rinci tujuan dan sasaran Kecamatan Bruno sebagai berikut : Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bruno NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 86,25 86,75 87 87,25 87,5 87,75 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah - 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 86,25 86,75 87 87,25 87,5 87,75 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi. Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Bruno. Penahapan Renstra Kecamatan Bruno dapat disajikan seperti tabel di bawah. Tabel 3.3 Penahapan Renstra Kecamatan Bruno TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 Menguatkan kualitas layanan kepada masyarakat Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Memantapkan kualitas layanan kepada masyarakat Mewujudkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat Meneguhkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meneguhkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Purworejo, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Purworejo. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bruno secara efektif dan berkelanjutan. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tercantum pada Tabel 3.4 Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Bruno NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Arah Kebijakan RPJMD 2026 Arah Kebijakan RENSTRA 2026 Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2027 Arah Kebijakan RENSTRA 2027 Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2028 Arah Kebijakan RENSTRA 2028 Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2029 Arah Kebijakan RENSTRA 2029 Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2030 Arah Kebijakan RENSTRA 2030 NO OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Bruno ditentukanlah program, dan kegiatan dan subkegiatan yang dimiliki Kecamatan Bruno adalah sebagai berikut :
11. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan internal berjalan dengan baik. Adapaun kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan.
a.Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1) Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
c.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1. 1.Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
d.Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat
1. 1.Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
e.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1. 1.Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
f.Administrasi Umum Perangkat Daerah 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5) Penyediaan Bahan/Material 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
g.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3) Pengadaan Mebel 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
h.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik 2) Penyediaan Pelayanan Umum
i.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3) Pemeliharaan Mebel 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. 2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD), berikut kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Bruno :
a.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
b.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 1) Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 2) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 3) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
c.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
1. 3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, untuk meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan dampak inisiatif pemberdayaan masyarakat di seluruh wilayah Kecamatan Bruno selain itu tujuan program ini adalah mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, sehingga program sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal selain itu juga, memampukan masyarakat untuk mengelola sumber daya secara mandiri dan mengembangkan lembaga masyarakat yang terorganisir dan produktif, serta mendukung usaha ekonomi seperti UMKM untuk memperkuat perekonomian lokal Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan diantaranya yakni:
a.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1. 4.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, di kecamatan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan masyarakat dan menjadi fondasi untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, aman, dan mendukung kesejahteraan masyarakat serta Kamtibum memfasilitasi sinergi antara pemerintah kecamatan, polisi, TNI, dan organisasi masyarakat untuk menangani isu-isu ketentraman secara efektif dan Mendukung ketertiban, keamanan, dan kondusivitas wilayah melalui koordinasi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat , Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan diantaranya :
a.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
1. 1.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. 2.Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
b.Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1. 1.Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. 5.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, bertujuan Memastikan sinergi antara pemerintah kecamatan, desa/kelurahan, dan instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 2) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 3) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
1. 6.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintahan desa, Adapun kegaitan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan 5 tahun kedepan sebagai berikut:
a.Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; 2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa; 3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa; 4) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa; 5) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa; 6) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa; 7) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; 8) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa; 9) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 10) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 11) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 12) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 13) Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Bruno merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Bruno juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Bruno serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Bruno dijelaskan pada tabel dibawah ini: Tabel 4.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Bruno NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Penyediaan Bahan/Material Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Mebel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Mebel yang Dipelihara Pemeliharaan Mebel Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa yang menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa tepat waktu Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Tabel 4.2. Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIFITAS KET. 1 2 3 4 5 6 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan public Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Monitoring Pembangunan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rakor kegiatan pelayanan kepada masyarakat Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi di bidang kesehatan, Fasilitasi di bidang pendidikan, Fasilitasi di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelayanan PATEN, Layanan aduan masyarakat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Fasilitasi intensifikasi PBB PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIFITAS KET. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil desa, Fasilitasi Kecamatan Berdaya PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Fasilitasi keagamaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIFITAS KET. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Monitoring dan Evaluasi Penegakan Perda PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Forkopimcam PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIFITAS KET. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Pembinaan adm desa, LKPPD, Evaluasi Perkembangan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi keuangan desa (APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Konferensi Kades dan Sekdes Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pilkades Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Pembinaan BPD Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif RPJMDes, RKPDes, RPJM Pro Aksi Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Penyusunan Masterplan Desa, Penyusunan Website Desa 4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah Dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, provinsi, dan kegiatan unggulan daerah, Kecamatan Bruno mengimplementasikan program Pembentukan Kecamatan Berdaya. Program ini menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi bagi kelompok difabel, perempuan, pelaku ekonomi kreatif, serta pengembangan sport center. Sejalan dengan agenda nasional, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata pada upaya penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan, penguatan pendidikan, serta perlindungan kelompok rentan seperti anak, perempuan, dan lansia. Dukungan ini diwujudkan melalui fasilitasi langsung, koordinasi lintas sektor, serta penguatan kapasitas masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan. Pada tataran Kabupaten, Kecamatan Bruno berperan aktif dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta pelestarian lingkungan. Melalui koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan, Kecamatan Bruno berupaya mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan daya saing wilayah. Dengan berbagai kegiatan tersebut, Kecamatan Bruno berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan kolaboratif, sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.4 Dukungan Program Delegasi dan Aktivitas Kecamatan No Program Delegasi Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030) Bidang Urusan Perangkat Daerah 1 Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center) Fasilitasi pemberdayaan perempuan Kecamatan Kecamatan Fasilitasi perlindungan anak Kecamatan Kecamatan Fasilitasi penurunan stunting Kecamatan Kecamatan Fasilitasi penanggulangan kemiskinan Kecamatan Kecamatan Fasilitasi pendidikan Kecamatan Kecamatan Fasilitasi perlindungan lansia Kecamatan Kecamatan Fasilitasi pemberdayaan disabilitas Kecamatan Kecamatan Fasilitasi tenologi tepat guna Kecamatan Kecamatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/ kelurahan Kecamatan Kecamatan Fasilitasi dan pembinaan UMKM Kecamatan Kecamatan Fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat Kecamatan Kecamatan Fasilitasi pelestaian lingkungan Kecamatan Kecamatan Fasilitasi desa wisata Kecamatan Kecamatan Fasilitasi dan pembinaan PKK Kecamatan Kecamatan Fasilitasi dan pembinaan Karang Taruna Kecamatan Kecamatan Fasilitasi BUMDes Kecamatan Kecamatan 4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bruno sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini: Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bruno NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Angka 86,25 86,75 87 87,25 87,5 87,75 Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Bruno sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini: Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) IUP SPM Permendagri No. 18 Tahun 2020 Mandatory lain NIHIL Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Bruno yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Bruno Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Kecamatan Bruno serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bruno setiap tahunnya. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi: a) Rencana Strategis Kecamatan Bruno sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Bruno setiap tahun. b) Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. c) Camat Bruno wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat. 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi: a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Bruno dilakukan setiap tahun selama periode renstra. b) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. c) Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI LAMPIRAN XXXIX 2025 PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 20252025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Rencana Strategis (Renstra) berfungsi sebagai keterpaduan antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah, serta sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian program pembangunan daerah. Renstra juga digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gebang merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah mempertimbangkan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta ancaman dan peluang yang mempengaruhi Kecamatan Gebang. Renstra juga berperan untuk mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Gebang. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan dibagi dalam beberapa tahapan/langkah sebagai berikut :
1. a.Tahapan persiapan Penyusunan Renstra, melakukan kegiatan antara lain: pembentukan tim penyusun Renstra, orietasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi pendukung Renstra.
2. b.Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Rentstra Perangkat Daerah.
3. c.Tahapan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh camat Gebang selaku Kepala Perangkat Daerah, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Kecamatan Gebang. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Landasan hukum penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Gebang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :
  1. 1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. 2.Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
  9. 9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
  10. 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
  11. 11.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  16. 16.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  17. 17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
  18. 18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  19. 19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
  20. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
  21. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
  22. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)
  23. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
  24. 24.Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
  25. 25.Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Purworejo. 1.3. Maksud dan Tujuan
  26. 1.Maksud Renstra ini disusun sebagai penjabaran operasional visi, misi, dan program kepala daerah dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gebang dalam periode Tahun 2025–2029.
  27. 2.Tujuan
4. a.Menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo dalam bentuk sasaran dan program kerja Kecamatan Gebang
5. b.Menyusun dokumen perencanaan lima tahunan sebagai acuan pelaksanaan urusan program dan kegiatan Kecamatan Gebang
6. c.Menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) Kecamatan Gebang
7. d.Sebagai bahan pengendalian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
8. e.Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.
9. f.Terwujudnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Gebang sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terkendali.
10. g.Sebagai instrument untuk memahami secara untuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh aparatur Kecamatan Gebang dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.
11. h.Menjadi instrumen pengendalian, evaluasi, dan pengawasan kinerja Kecamatan Gebang. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika Renstra Kecamatan Gebang Tahun 2025-2029 terdiri atas 5 (lima) bab, yaitu : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan Gebang menyelenggarakan fungsi:
  1. 1.penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
  2. 2.pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  3. 3.pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  4. 4.pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  5. 5.pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  6. 6.pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
  7. 7.pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa kelurahan;
  8. 8.pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
  9. 9.pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun susunan organisasi Kecamatan Gebang terdiri atas :
  10. 1.Camat;
  11. 2.Sekretariat, membawahkan:
12. a.Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
13. b.Subbagian Umum dan Kepegawaian
  1. 3.Seksi Pemerintahan Desa;
  2. 4.Seksi Pembangunan;
  3. 5.Seksi Pemerintahan Umum, Kententraman dan Ketertiban Umum;
  4. 6.Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  5. 7.Jabatan Fungsional; dan
  6. 8.Kelurahan. Tugas dan fungsi menurut struktur dan susunan organisasi Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut:
  7. 1.Camat Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas kecamatan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Tugas Camat dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum yaitu membentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Susunan pimpinan dan anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan adalah sebagai berikut: 1) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud diketuai oleh Camat; 2) Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan; 3) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas. Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:
14. a.mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
15. b.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
16. c.melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
17. d.melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat. Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
18. a.melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
19. b.melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan; dan c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati. Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati meliputi:
20. a.melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
21. b.melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara
22. c.melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi:
23. a.melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
24. b.melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; dan c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan meliputi:
25. a.melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
26. b.melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
27. c.melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
28. d.melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati. Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa meliputi:
29. a.melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan;
30. b.memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan atau Kelurahan;
31. c.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan atau Lurah;
32. d.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan atau Kelurahan;
33. e.melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
34. f.melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.
  1. 2.Sekretariat Sekretariat bertugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian asministrasi, yang meliputi program dan keuangan serta umum dan kepegawaian. Fungsi sekretariat adalah sebagai berikut:
35. a.pengoordinasian menyiapkan perumusan kebijakan teknis;
36. b.pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
37. c.pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
38. d.pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawalian, dan
39. e.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi. Dalam menjalankan tugas dan fungsi bagian Sekretariat Kecamatan Gebang dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian yang menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :
40. a.Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Perencanaan dan Keuangan bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang program dan keuangan yang meliputi:
  1. 1.Merencanakan, menganggarkan dan mengevaluasi kinerja;
  2. 2.Melaksanakan pengadministrasian keuangan; dan
  3. 3.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas danjabatannya.
41. b.Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis,melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi;
  1. 1.Melaksanakan pengadministrasian barang milik daerah pada lingkungan kecamatan;
  2. 2.Melaksanakan pengadministrasian umum pada lingkungan kecamatan;
  3. 3.Melaksanakan pengadaan barang milik daerah;
  4. 4.Melaksanakan penyediaan jasa penunjang;
  5. 5.Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
  6. 6.Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
  7. 7.Menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan, dan hukum; dan
  8. 8.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya.
  9. 3.Seksi Pemerintahan Desa; Seksi Pemerintahan Desa bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan desa yang meliputi:
42. a.melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
43. b.melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
44. c.melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
45. d.melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
46. e.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
47. f.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
48. g.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
49. h.melaksanakan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
50. i.melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
51. j.melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
52. k.melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
53. l.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
54. m.melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
55. n.melaksanakan fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
56. o.melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
57. p.melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
58. q.melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
59. r.melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
60. s.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.
  1. 4.Seksi Pembangunan; Seksi Pembangunan bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pembangunan, yang meliputi:
61. a.Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang meliputi:
  1. 1.Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  2. 2.Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan pekerjaan umum di wilayah Kecamatan;
  3. 3.Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
62. b.Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang meliputi:
  1. 1.Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
  2. 2.Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.
63. c.Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang meliputi:
  1. 1.pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
  2. 2.pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
  3. 3.pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat;
  4. 4.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.
  5. 5.Seksi Pemerintahan Umum, Kententraman dan Ketertiban Umum; Seksi Pemerintahan Umum, Kententraman dan Ketertiban Umum bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum yang meliputi:
64. a.melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi; 1) Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan; 2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan;
65. b.melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang meliputi koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di wilayah kecamatan;
66. c.menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, yang meliputi:
  1. 1.Pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan;
  2. 2.Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. 3.Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
  4. 4.Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  5. 5.Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  6. 6.Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. 7.Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
  8. 8.Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
67. d.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.
  1. 6.Seksi Pemberdayaan Masyarakat; Seksi Pemberdayaan Masyarakat bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
68. a.melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang meliputi:
  1. 1.Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
  2. 2.Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
69. b.melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang meliputi;
  1. 1.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
  2. 2.Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
  3. 3.Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
70. c.mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan kelurahan bagi Kecamatan yang memiliki Kelurahan diwilayahnya;
71. d.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.
  1. 7.Jabatan Fungsional; Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan.
  2. 8.Kelurahan. Kelurahan bertugas membantu camat:
72. a.Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
73. b.Melaksanakan kegiatan evaluasi kelurahan;
74. c.Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
75. d.Melaksanakan pelayanan masyarakat;
76. e.Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
77. f.Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
78. g.Melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan;
79. h.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
80. i.Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, susunan organisasi Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut: Gambar 2.1. Bagan Organisasi Kecamatan CAMAT SEKRETARIAT SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKSI PEMERINTAHAN DESA SEKSI PEMBANGUNAN SEKSI PEMERINTAHAN UMUM, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN JABATAN FUNGSIONAL 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. Dalam melaksanana tugas dan fungsinya, tahun 2025 Kecamatan Gebang memiliki pegawai sebanyak 28 orang, dengan rincian PNS sebanyak 19 orang, PPPK sebanyak 4 orang, dan tenaga non ASN sebanyak 5 orang dengan klasifikasi sebagai berikut:
81. a.Berdasarkan golongan - Golongan IV 2 orang - Golongan III 11 orang - Golongan II 6 orang - PPPK Golongan VII 2 orang - PPPK Golongan V 2 orang - Non ASN 5 orang TOTAL 28 orang
82. b.ASN berdasarkan pendidikan - SD : 0 orang - SMP : 0 orang - SMA : 9 orang - D1 : 0 orang - D2 : 0 orang - D3 : 3 orang - D4 : 0 orang - S1 : 8 orang - S2 : 3 orang Dengan kondisi ini, diharapkan Kecamatan Gebang dapat menuntaskan program dan kegiatan dengan baik. 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Guna mewujudkan visi-misi Bupati Purworejo tahun 2021- 2025, diperlukan manajemen pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi. Kecamatan Gebang memiliki peran strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah khususnya melalui pelaksanaan fungsi perangkat daerah di bidang pemerintahan desa, pembangunan, ketenteraman, ketertiban dan pemerintahan umum serta pemberdayaan masyarakat, Dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Purworejo sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ditetapkan tujuan sebagai pedoman gerak operasional pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Kecamatan Gebang, yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik”. Secara teknokrasi selanjutnya dirumuskan sasaran strategis untuk mewujudkan tujuan Kecamatan Gebang yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”. Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang digunakan untuk mengukur tujuan dan sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik, terjadi peningkatan yang konsisten. Target IKM tahun 2025 adalah sebesar 83,65, sementara realisasinya pada semester I berhasil mencapai 82,97, atau setara dengan 99,19% dari target. Hal serupa juga terlihat pada tingkat capaian tahun- tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terus membaik dan mendapat respon positif dari pengguna layanan. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Gebang berdasarkan sasaran/target renstra PD 2021-2025. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan PD mengacu pada hasil kerja periode Renstra sebelumnya. Untuk menjelaskan kinerja pelayanan perangkat daerah, maka kami sajikan Tabel 2.1 dibawah ini: Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Gebang No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 23 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 80,66 80,66 81,25 82,25 83,65 81,57 80,66 82,86 83,63 101,13 % 100,00 % 101,98 % 101,68 % 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 80,66 80,66 81,25 82,25 83,65 81,57 80,66 82,86 83,63 101,13 % 100,00 % 101,98 % 101,68 % 3 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Kabupaten 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 Persentase Penyelenggar aan Pemerintaha n dan Pelayanan Publik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5 Persentase Penyelenggar anaan Pemberdayaa n 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Masyarakat Desa/ Kelurahan 6 Persentase Penyelenggar aan Koordinasi Ketenterama n dan Ketertiban Umum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 Persentase Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n Umum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha n Desa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Keberhasilan Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” disebabkan: 1) Komitmen Camat Gebang dalam mewujudkan pelaksanaan good governance dan clean governance 2) Fokus dalam meningkatkan pelayanan dan sarana prasarana layanan serta kinerja aparatur yang meningkat dalam penyelenggaraan pemerintahan 3) Adanya hubungan yang baik dalam menjalin koordinasi antar Perangkat Daerah, Masyarakat, maupun Instansi Vertikal 4) Tersedianya kanal aduan masyarakat yang terintegrasi dengan kanal aduan Kecamatan Gebang Keberhasilan capaian sasaran strategis bukan berarti menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Gebang tidak menemui tantangan dan hambatan sama sekali. Beberapa tantangan dan hambatan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut: 1) Kompetensi pegawai yang belum merata 2) Dinamika permasalahan di wilayah yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang terbatas 3) Standar pelayanan yang telah ditetapkan belum diketahui secara luas oleh pengguna layanan Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Publik yang didukung indikator sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, Kecamatan Gebang telah melakukan upaya untuk konsisten mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja dalam pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah dengan berbagai aktivitas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut adalah: ❖ Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan perangkat daerah teknis dan stakeholder lainnya guna memastikan kebijakan yang disusun dapat terlaksana dengan optimal ❖ Melaksanakan pembinaan SDM Kecamatan Gebang untuk meningkatkan pelayanan ❖ Melaksanakan publikasi Standar Pelayanan yang telah ditetapkan baik melalui online maupun offline ❖ lebih responsif terhadap keluhan masyarakat atau pengguna layanan. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gebang dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, dilakukan analisis terhadap capaian anggaran selama lima tahun terakhir, yaitu 2021 hingga 2026. Analisis capaian anggaran periode 2021–2026 bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai target- target yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi tren pengelolaan keuangan dari tahun ke tahun. Untuk menjelaskan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gebang, maka kami sajikan Tabel 2.2 di bawah ini: Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gebang Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 202 5 202 6 2021 2022 202 3 2024 202 5 202 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.950.822.093 2.267.376.604 2.362.359.718 2.596.313.580 2.666.719.992 3.161.488.610 2.813.274.429 3.035.345.100 3.124.523.194 3.052.730.037 0 0 95 134 132 118 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.303.000 22.665.600 23.614.200 24.605.000 25.636.000 750.000 10.868.200 16.506.600 21.587.200 4.000.000 96 73 91 16 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.750.161.554 1.924.488.304 1.728.350.718 2.044.029.780 2.248.211.492 2.848.714.410 2.615.457.060 2.726.618.075 2.615.253.249 2.713.656.312 95 142 151 133 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 3.232.800 3.232.800 3.232.800 795.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 0,00 0,00- 11.800.000 11.800.000 11.800.000 125.000 0,00 0,00 703.400 0,00 6 0 6 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah 38.829.800 121.441.900 125.930.200 129.270.000 141.457.700 79.486.200 38.667.400 112.582.460 95.591.100 105.310.800 100 93 76 81 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 255.822.500 150.000.000 0,00 0,00 0,00 12.867.000 250.000.000 45.000.000 0 0 98 30 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.915.307 88.936.800 99.163.000 114.045.000 112.051.000 101.728.000 75.295.537 86.490.025 91.735.593 99.743.023 98 97 93 87 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 73.612.432 109.844.000 114.446.300 119.331.000 124.331.000 129.890.000 72.986.232 80.280.940 49.652.652 85.019.902 99 73 43 71 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 139.837.792 46.603.600 68.615.300 75.397.400 77.413.700 370.000 132.852.992 30.540.252 32.214.072 25.612.140 0 0 95 66 47 34 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 127.523.200 33.787.600 42.031.700 48.281.400 49.743.700 370.000 120.538.400 17.617.000 19.196.000 8.805.000 95 52 46 18 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 12.314.592 12.816.000 13.328.600 13.861.000 14.415.000 0,00 12.314.592 12.923.252 13.018.072 16.807.140 100 101 98 121 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 242.129.700 135.222.000 96.655.200 106.171.800 109.038.000 643.506.300 240.850.066 1.126.860.250 717.391.250 701.850.550 0 0 99 833 742 661 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 0,00 47.190.000 27.190.000 27.190.000 27.190.000 84.711.300 0,00 116.631.000 78.126.000 170.404.000 0 247 287 627 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 242.129.700 88.032.000 69.465.200 78.981.800 81.848.000 558.795.000 240.850.066 1.010.229.250 717.391.250 531.446.550 99 1148 1033 673 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 49.903.000 38.878.000 22.179.300 24.378.900 25.051.000 3.180.000 49.763.000 18.894.000 27.530.000 10.420.000 0 0 100 49 124 43 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 49.903.000 29.737.000 17.608.800 19.808.400 19.980.500 3.180.000 49.763.000 14.443.000 18.139.000 7.430.000 100 49 103 38 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 0,00 19.773.800 4.826.900 4.521.800 4.705.100 16.360.000 0,00 16.303.400 43.462.800 24.370.000 0 0 0 82 900 539 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 0,00 19.773.800 4.826.900 4.521.800 4.705.100 16.360.000 0,00 16.303.400 43.462.800 24.370.000 0 82 900 539 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 213.597.200 231.386.300 135.580.900 148.900.700 152.933.300 37.558.000 207.897.000 200.941.200 151.504.000 93.982.000 0 0 97 87 112 63 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 213.597.200 231.386.300 135.580.900 148.900.700 152.933.300 37.558.000 207.897.000 200.941.200 151.504.000 93.982.000 97 87 112 63 0 NA Tabel tersebut mengambarkan kinerja pengelolaan pendanaan periode Renstra 2021 – 2026, melebihi dengan target. Untuk pendapatan rata – rata melebihi target 100 %. Belanja Tidak Langsung sesuai dengan target karena merupakan kebutuhan rutin gaji pegawai Kecamatan Gebang. Belanja langsung, tercapai sesuai target. Ada beberapa tahun periode ada pengusulan penambahan pagu pada perubahan anggaran untuk rehab dan belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor. Capaian Realisasi Anggaran tersebut mengacu pada Tujuan dan sasaran Kecamatan Gebang. Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 – 2024 N o Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 80,66 80,66 81,25 82,25 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 80,66 80,66 81,25 82,25 3 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100% 100% 100% 100% 4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100% 100% 100% 100% 5 Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan 100% 100% 100% 100% 6 Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100% 100% 100% 100% 7 Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100% 100% 100% 100% 8 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 100% 100% 100% 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Pengembangan pelayanan perangkat daerah di Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo pada lima tahun mendatang menghadapi sejumlah tantangan sekaligus membuka berbagai peluang strategis. Hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Kabupaten Purworejo, serta KLHS menunjukkan bahwa dinamika pembangunan daerah menuntut pelayanan publik yang semakin adaptif, responsif, dan inovatif. Dari sisi tantangan, Kecamatan Gebang masih menghadapi kesenjangan kualitas sumber daya manusia aparatur, terutama dalam hal penguasaan teknologi informasi dan kemampuan analisis pelayanan berbasis data. Keterbatasan sarana prasarana pelayanan publik, termasuk aksesibilitas di beberapa wilayah pedesaan, menjadi hambatan tersendiri dalam mewujudkan pemerataan layanan. Telaahan terhadap RTRW Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa perkembangan tata ruang dan pertumbuhan wilayah menuntut perangkat daerah lebih adaptif dalam mengantisipasi kebutuhan pelayanan, misalnya terkait peningkatan mobilitas masyarakat, perubahan fungsi lahan, serta perkembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dari hasil analisis KLHS, isu lingkungan seperti kerentanan bencana alam (banjir), degradasi lingkungan, dan keterbatasan daya dukung lahan menjadi tantangan tambahan bagi pelayanan publik, terutama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Meski demikian, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh Kecamatan Gebang. Pertama, arah kebijakan nasional dan provinsi yang menekankan pada transformasi digital pelayanan publik menjadi momentum untuk memperkuat inovasi layanan berbasis teknologi informasi, seperti aplikasi pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan pengaduan masyarakat secara daring. Kedua, dukungan masyarakat serta meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas mendorong perangkat daerah untuk membangun layanan yang lebih partisipatif dan responsif. Selain itu, hasil analisis KLHS menunjukkan adanya peluang penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dapat diintegrasikan dalam inovasi pelayanan publik ramah lingkungan. Dengan mengelola tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, Kecamatan Gebang diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta berkontribusi nyata dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Purworejo yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah Kelompok sasaran layanan Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo mencakup seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan yang berada dalam wilayah administrasi kecamatan. Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan umum, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Gebang memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kelompok sasaran memperoleh pelayanan yang adil, mudah diakses, dan berkualitas. Sasaran utama pelayanan adalah masyarakat umum, yaitu seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah Kecamatan Gebang. Mereka menjadi penerima layanan administrasi pemerintahan, kependudukan, perizinan sederhana, serta berbagai fasilitasi program pembangunan. Selain itu, pemerintah desa beserta perangkatnya menjadi kelompok sasaran penting mengingat peran desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kecamatan hadir untuk memberikan pembinaan, pendampingan, serta koordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan dan lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Kelompok lain yang menjadi perhatian adalah masyarakat rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, perempuan, dan anak-anak. Mereka memerlukan layanan publik yang inklusif, perlindungan sosial, serta akses yang lebih mudah terhadap program-program pemerintah. Di sisi lain, pelaku ekonomi lokal seperti petani, pedagang, dan pelaku UMKM juga menjadi sasaran layanan melalui fasilitasi perizinan, penguatan kapasitas usaha, dan dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kelompok kepemudaan juga menjadi kelompok sasaran layanan yang penting. Mereka memiliki peran besar dalam menjaga ketertiban, meningkatkan partisipasi, serta memperkuat kohesi sosial di tingkat kecamatan maupun desa. Sementara itu, dari sisi internal pemerintahan, aparatur sipil negara dan perangkat daerah lain juga menjadi kelompok sasaran dalam rangka koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan lintas sektor di tingkat kecamatan. Dengan demikian, kelompok sasaran layanan Kecamatan Gebang tidak hanya berfokus pada masyarakat secara umum, tetapi juga mencakup kelompok rentan, pelaku usaha, pemerintah desa, organisasi masyarakat, hingga aparatur pemerintahan. Hal ini menegaskan bahwa pelayanan kecamatan bersifat menyeluruh dan inklusif, guna mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Gebang 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Permasalahan Kecamatan Gebang:
  1. 1.Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal
  2. 2.Akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah
  3. 3.Pelayanan publik prima belum merata
  4. 4.Kurangnya SDM di Kecamatan dan Kelurahan Keterbatasan SDM di wilayah Kecamatan Gebang dan Kelurahan Sucenjurutengah menyebabkan kinerja yang ada menjadi kurang optimal.
  5. 5.Kompetensi pegawai yang belum merata Masih terdapat kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur di seksi-seksi yang ada di kecamatan
  6. 6.Sarana dan Prasarana yang belum memadai
  7. 7.Masih Terbatasnya Sistem dan Inovasi Layanan Berbasis Teknologi Informasi Penggunaan aplikasi dan sistem digital dalam proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga pelayanan internal maupun eksternal masih cenderung manual, memerlukan waktu lama, dan kurang efisien.
  8. 8.Dinamika permasalahan di wilayah yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang terbatas
  9. 9.Standar pelayanan yang telah ditetapkan belum diketahui secara luas oleh pengguna layanan 2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah Isu utama yang perlu mendapat perhatian yaitu penguatan tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif untuk menjawab tantangan rendahnya akuntabilitas kinerja; peningkatan akuntabilitas dan kemandirian keuangan daerah guna memperkuat stabilitas dan daya saing; percepatan transformasi digital pelayanan publik sebagai respon atas tuntutan era digital dan ancaman keamanan siber; pemerataan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah; serta penguatan stabilitas, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat agar tercipta lingkungan yang kondusif dalam mendukung pembangunan. Isu Strategis berdasarkan hasil identifikasi potensi daerah, permasalahan perangkat daerah, serta keterkaitannya dengan isu KLHS RPJMD 2025–2029 dan dinamika lingkungan global, nasional, maupun regional, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: Tabel 2.4 Isu Strategis Perangkat Daerah POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi Misinformasi dan disinformasi Transform asi tata kelola Tata kelola pemerintahan yang dinamis Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif Akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimp inan Indonesia Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan Cyber insecurity Pelayanan publik prima belum merata Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif Visi Pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2025-2030 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo periode tahun 2025-2030 yaitu : “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)”. Visi ini merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2021 – 2026. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka perwujudan visi. Misi merupakan sebuah komitmen bersama yang terus dijaga dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan guna mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Guna mewujudkan visi Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri) 2025, rumusan misi pembangunan Kabupaten Purworejo periode tahun 2025-2030 diwujudkan dalam “Purworejo Berseri”. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Kecamatan Gebang mendukung Misi ke 5, yaitu “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif, serta berbasis teknologi informasi”, maka ditetapkan tujuan strategis perangkat daerah Kecamatan Gebang yaitu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih terukur, yaitu: “Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah”. Dengan demikian, indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tujuan ini adalah: ● Nilai SAKIP Perangkat Daerah, sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja. ● Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, sebagai tolok ukur kualitas pelayanan publik. 1.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Gebang Tahun 2025- 2029 Tujuan Utama dari Kecamatan Gebang dalam periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029 adalah meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Tujuan ini merupakan wujud komitmen Kecamatan Gebang dalam meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi. Untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut, Kecamatan menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama. Pertama, Nilai SAKIP Perangkat Daerah, yang mencerminkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik berbasis hasil. Target nilai SAKIP terus mengalami peningkatan setiap tahun, dari 68,02 di tahun 2025 menjadi 77,76 pada tahun
  10. 2029.Kedua, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) yang menunjukan kapasitas dan keberhasilan Kecamatan Gebang dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di bidang pelayanan publik. Target Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) meningkat setiap tahunnya dari 92,02 pada tahun 2025 menjadi 92,20 pada tahun 2029. Untuk mewujudkan tujuan strategis meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Kecamatan Gebang menetapkan 2 (dua) sasaran utama dalam indikator dan target periode 2025-2029:
  11. 1.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sasaran ini ditujukan untuk memperkuat sistem akuntabilitas kinerja yang sistematis, terukur, dan berorientasi hasil di seluruh perangkat daerah. Ukurannya menggunakan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, yang menunjukkan tingkat penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Target nilai SAKIP meningkat secara bertahap dari 68,02 pada tahun 2025 menjadi 77,76 di tahun 2029. Ini mencerminkan komitmen untuk memperbaiki tata kelola kinerja melalui perencanaan, pelaporan, dan evaluasi yang lebih baik.
  12. 2.Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat Sasaran ini berfokus pada penguatan kualitas layanan kepada masyarakat agar terciptanya pelayanan publik yang prima. Sasaran ini diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah). Target Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) meningkat setiap tahunnya dari 92,02 pada tahun 2025 menjadi 92,20 pada tahun 2029. Peningkatan IKM ini menunjukan komitmen untuk meningkatkan pelayanan yang optimal. Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gebang NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 83,65 83,7 83,9 84 84,2 84,4 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 83,65 83,7 83,9 84 84,2 84,4 1.3. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah, Kecamatan Gebang merumuskan sejumlah strategi utama yang diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan daerah secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Strategi-strategi ini merupakan bentuk operasionalisasi dari visi dan misi daerah, sekaligus menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Arah Kebijakan Kecamatan Gebang Tahun 2025-2029 adalah Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Arah kebijakan ini fokus pada penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa. Dapat kita lihat pada tabel 3.2 strategi dan arah kebijakan sebagai berikut: Tabel 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Gebang N O OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Arah Kebijakan RPJMD 2026 Arah Kebijakan RENSTRA 2026 Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2027 Arah Kebijakan RENSTRA 2027 Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2028 Arah Kebijakan RENSTRA 2028 Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2029 Arah Kebijakan RENSTRA 2029 Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Arah Kebijakan RPJMD 2030 Arah Kebijakan RENSTRA 2030 Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa 1.4. Arah Kebijakan Kecamatan Gebang Tahun 2025-2029 Arah Kebijakan Kecamatan Gebang Tahun 2025-2029 adalah Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Arah kebijakan ini fokus pada penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan, dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.
  13. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
83. a.Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  1. 1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. 2.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  3. 3.Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
84. a.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  1. 1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  2. 2.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
85. a.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  1. 1.Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
86. a.Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
  1. 1.Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
87. a.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  1. 1.Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  2. 2.Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
88. a.Administrasi Umum Perangkat Daerah
  1. 1.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  2. 2.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  3. 3.Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  4. 4.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  5. 5.Penyediaan Bahan/Material
  6. 6.Fasilitasi Kunjungan Tamu
  7. 7.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  8. 8.Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
89. a.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  1. 1.Pengadaan Mebel
  2. 2.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  3. 3.Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  4. 4.Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
90. a.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  1. 1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  2. 2.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
91. a.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  1. 1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  2. 2.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  3. 3.Pemeliharaan Mebel
  4. 4.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  5. 5.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  6. 6.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  7. 2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
92. a.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  1. 1.Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
  2. 3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
93. a.a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  1. 1.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
  2. 2.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
94. b.Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
  1. 1.Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  2. 2.Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  3. 1.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
95. b.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  1. 1.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
  2. 2.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
96. a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
  1. 1.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  2. 2.Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
  3. 3.Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
  4. 3.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
97. a.Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  1. 1.Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
  2. 2.Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
  3. 3.Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
  4. 4.Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
  5. 5.Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
  6. 6.Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
  7. 7.Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dari uraian tersebut di atas secara rinci rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan hingga aktivitas sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.1, 4.2 dan 4.3 berikut ini : Tabel 4.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Penyediaan Bahan/Material Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Mebel Pengadaan Mebel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Tabel 4.2. Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIFITAS KET. 1 2 3 4 5 6 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelayanan PATEN, Layanan aduan masyarakat PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil desa, Fasilitasi Kecamatan Berdaya PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Forkopimcam PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Pembinaan adm desa, LKPPD, Evaluasi Perkembangan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi keuangan desa (APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Konferensi Kades dan Sekdes Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pilkades Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Pembinaan BPD Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa 1.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan diarahkan pada Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa; Peningkatan Partisipasi masyarakat meliputi Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gebang. Program ini mendukung Program Nasional Asta Cita Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. Dimana mereka ikut ambil bagian dalam kegiatan persebut. Program Pemberdayaan masyarakat desa dan keluharan juga diarahkan pada Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan; Gerakan sayang ibu dan anak, Kecamatan layak Anak, Pembinaan Karang Taruna, Pembinaan BUMDes/BUMDesma, Pembinaan dan Fasilitasi UMKM serta Pendampingan Koperasi Merah Putih dimana Program ini mendukung Program Nasional Asta Cita Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAK Asasi Manusia (HAM), Membangun Desa dari Bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas serta Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga di Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum diarahkan pada Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan; Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo. Program ini mendukung Program Nasional Asta Cita Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah. Sedangkan Program Delegasi Provinsi yang didukung yaitu Mendorong Penguatan Forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan. Serta Mendukung Program Pitulungan Bupati Purworejo Religius Masyarakate. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum diarahkan pada Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Penyelenggaraan HUT RI serta Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Kecamatan. Program ini mendukung Program Nasional Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAK Asasi Manusia (HAM) serta mendukung Program Delegasi Provinsi Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa diarahkan pada Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa; Penyelenggaraan fasilitasi Penyusunan APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP. Program ini mendukung Program Nasional Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan. Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain itu Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa juga diarahkan pada Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Sekretaris Desa; Kegiatan Konferensi Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Dimana program ini mendukung Delegasi Provinsi Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa. 1.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah dan digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gebang sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini: Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Tujuan dan Sasaran PD 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Angka 83,65 83,7 83,9 84 84,2 84,4 Tujuan dan Sasaran PD Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Gebang yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Gebang Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Kecamatan Gebang, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gebang setiap tahunnya. 5.2 Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi: a) Rencana Strategis Kecamatan Gebang sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Gebang setiap tahun. b) Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. c) Camat Gebang wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat. 5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kecamatan Gebang Tahun 2025-2029 meliputi: a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dilakukan setiap tahun selama periode renstra. b) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. c) Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. BUPATI PURWOREJO, YULI HASTUTI LAMPIRAN XL PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN LOANO KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Salah satu kebutuhan perencanaan daerah adalah Rencana strategis (Renstra). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Purworejo. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan Loano dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan. Secara umum Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni :
98. a.Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang;
99. b.Bagaimana cara mencapainya dan;
100. c.Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Dalam rangka untuk mencapai tujuan Rencana Strategis (Renstra), Kecamatan Loano melakukan berbagai langkah, seperti menetapkan tujuan, mengembangkan strategi, dan mengimplementasikan strategi. Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bapperida dan pemangku kepentingan. Dokumen Renstra Perangkat Daerah di susun dengan tahapan :
101. a.persiapan penyusunan;
102. b.penyusunan rancangan awal;
103. c.penyusunan rancangan
104. d.pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
105. e.perumusan rancangan akhir; dan
106. f.penetapan. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut : Gambar 1.1 Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan Sumber UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Loano yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purworejo dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Loano . Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Loano dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih. 1.2 Landasan Hukum
107. a.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
108. b.Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
109. c.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
110. d.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
111. e.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
112. f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
113. g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889-2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
114. h.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;
115. i.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
116. j.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3);
117. k.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13);
118. l.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
119. m.Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 14). 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo adalah :
120. a.Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan yang di sertai indikator kinerja, target dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Loano yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun dengan berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029;
121. b.Mempermudah pengendalian program, kegiatan, sub kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
122. c.Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo adalah :
123. a.Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Purworejo untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
124. b.Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Loano selama kurun waktu 5 Tahun.
125. c.Sebagai instrumen untuk memudahkan Kecamatan Loano dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan cara menyusun program, kegiatan, sub kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
126. d.Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi seluruh aparatur Kecamatan dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan;
127. e.Sebagai tolok ukur dalam evaluasi kinerja tahunan Kecamatan Loano selama kurun waktu 2025-2029. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut : Dalam mencapai tujuan dan sasaran PD Tahun 2025-2029 Kecamatan Loano menyusun rencana strategi dengan mengadakan evaluasi pencapaian realisasi kinerja pada 5 (lima) tahun terakhir dari Tahun 2020-2024. Realisasi pencapaian Renstra dari Tahun 2020-2024 tercapai sesuai target atau 100% bahkan di tahun terakhir untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dengan target 83,00 tercapai 84,04 atau 101%. Faktor keberhasilan realisasi pencapaian Renstra Tahun 2020-2024 antara lain: 1) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para ASN kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif; 2) Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan; 3) Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Loano dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 4) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan; 5) Akses informasi yang lebih cepat, tepat dengan tehnologi informasi sehingga mempermudah peningkatan kualitas dan akuntabilitas pelayanan di Kecamatan Loano. 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, Kecamatan merupakan bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo, bahwa Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemerintahan Desa, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban dan Pemerintahan Umum serta pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Camat menyelenggarakan fungsi :
128. a.Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
129. b.Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
130. c.Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
131. d.Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
132. e.Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
133. f.Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
134. g.Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
135. h.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
136. i.Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
137. j.Menyelenggarakan fungsi yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah. Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas:
138. a.Camat;
139. b.Sekretariat, membawahkan:
  1. 1.Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  2. 2.Subbagian Umum Dan Kepegawaian
140. c.Seksi Pemerintahan Desa;
141. d.Seksi Pembangunan;
142. e.Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
143. f.Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
144. g.Jabatan Fungsional. Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Loano CAMAT SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKSI PEMERINTAHAN DESA SEKSI PEMBANGUNAN SEKSI PEMERINTAHAN UMUM, KETENTRAMAN DAN KETERTBAN UMUM SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 2.1.2.1 Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Loano adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Loano memiliki luas wilayah 53,65 Km2 dan terletak pada ketinggian ± 138 (m) Altitude, Kecamatan Loano berbatasan dengan : - Sebelah Utara : Kecamatan Bener - Sebelah Timur : Daerah Istimewa Yogyakarta - Sebelah Selatan : Kecamatan Kaligesing - Sebelah Barat : Kecamatan Gebang. Secara administrasi Kecamatan Loano terbagi menjadi 21 (dua puluh satu) Desa yaitu :
  1. 1.Kalinongko 12. Loano
  2. 2.Trirejo 13. Jetis
  3. 3.Karangrejo 14. Maron
  4. 4.Kalikalong 15. Kedungpoh
  5. 5.Rimun 16. Kebongunung
  6. 6.Tepansari 17. Mudalrejo
  7. 7.Kaliglagah 18. Kemejing
  8. 8.Tridadi 19. Banyuasin Kembaran
  9. 9.Banyuasi Separe 20. Sedayu 10.Guyangan 21. Ngargosari 11.Kalisemo 2.1.2.2 Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai di Kecamatan Loano per tanggal 31 Desember 2024 sejumlah 19 (sembilan belas) Orang. Terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 8 (delapan) Orang, Pengadministrasi 7 (tujuh) Orang dan Non ASN sebanyak 4 (empat) Orang. Tabel 2.2 Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan No Gol/Ruang Tingkat Pendidikan Jumlah S-2 S-1 D- 3. SMA SMP 1 IV/b 1 1 2 III/d 3 3 3 III/c 1 1 4 III/b 2 2 5 III/a 2 2 6 II/d 2 2 7 II/c 1 1 2 8 II/b 1 1 9 VII 1 1 10 Non ASN 1 3 4 Jumlah 1 7 2 8 1 19 Total Pegawai ( Sumber : Daftar Nominatif Kecamatan Loano per tanggal 31 Desember 2024 ) Tabel 2.3 Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan No Eselon Banyaknya Keterangan 1 III a 1 Camat 2 III b 1 Serkretaris Camat 3 IV a 4 Kepala Seksi 4 IV b 2 Kepala Sub Bagian Jumlah 8 ( Sumber : Daftar Nominatif Kecamatan Loano per tanggal 31 Desember 2024 ) 2.1.2.3 Sarana dan Prasarana Kondisi aset tetap Kecamatan Loano berdasarkan saldo neraca per : 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.671.687.574,76 (satu milyar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh empat koma tujuh puluh enam sen rupiah) terdiri dari :
  10. 1.Tanah 3.323 m² Rp. 1.600.000,00
  11. 2.Gedung dan Bangunan 5 unit Rp.1.881.633.584,75
  12. 3.Peralatan dan Mesin 63 jenis Rp. 848.409.017,33
  13. 4.Jalan, Irigasi dan Jaringan 35 m Rp. 32.622.600,00 Tabel 2.4 Daftar Sarana dan Prasarana Tahun 2024 No Nama Barang Jml satuan Thn perole han Harga (dlm ribuan) Asal usul Kond isi 1 Tanah 332 3 M2 1992 1.600 Pembelian Baik 2 Gedung kantor permanen 1 Paket 2015 1.701.227,17 Pembelian Baik 3 Gedung kantor permanen UPT PAK 1 Unit 2012 100.970.07 Pembelian Baik 4 Gedung Kantor Lain- lain 1 Unit 1.150,00 Pembelian Baik 5 Gedung Kantor Lain- lain 1 Unit 2017 13.955,50 Pembelian Baik 6 Garasi/Pool semi permanen 993 1 M2 2015 64.330,85 Pembelian Baik 7 Rambu Bersuar Lalin Darat Lain-lain 1 Unit 2017 2.255,89 Pembelian Baik 8 Stasion Wagon Toyota Avanza 1,5 G M/T 1 Unit 2023 253.021,00 Pembelian Baik 9 Spm ”Honda Win” 1 Unit 1997 6.200 Pembelian RB 10 Spm ”Honda Win” 1 Unit 2003 9.254 Pembelian RB 11 Spm ”Yamaha” 1 Unit 2012 3.900 Pelimpahan RB 12 Spm ”Honda Win” 1 Unit 2012 9.580 Pembelian RR 13 Spm ”Ymh Vixion” 1 Unit 2015 24.533 Pembelian Baik 14 Spm ”Honda Verza” 3 Unit 2015 54.975,75 Pembelian Baik 15 Spm ”Honda Supra” 1 Unit 2015 16.597,25 Pembelian Baik 16 Lemari Besi 2 Unit 1984 250 Pembelian Baik 17 Rak Besi/Metal 8 Unit 1987/9 7/2015 8.569,50 Pembeian Baik 18 Filling Besi/Metal 4 Unit 2000/ 2015 10.590 Pembelian RR/ RB 19 Ban kas 1 Unit 2011 493,45 Droping Pemda Baik No Nama Barang Jml satuan Thn perole han Harga (dlm ribuan) Asal usul Kond isi 20 Lemari Kaca 1 Unit 2016 4.314 Pembelian Baik 21 Lemari Kayu 4 Unit 1997/2 012 3.400 Pembelian RB/B 22 Papan Visual 9 Unit 201 2/2014 4.333,33 Pembelian RR 23 Mesin Absensi 1 Unit 2017 4.596,84 Pembelian Baik 24 Display 2 Unit 2009 555,70 Pembelian Baik 25 Alat Kantor Lainnya 8 Unit 2013/1 8/19 6.590 Pembelian Baik 26 Rak Kayu 1 Unit 2017 3.841,91 Pembelian Baik 27 Meja Kayu 1 Unit 2017 771,51 Pembelian Baik 28 Kursi Kayu 21 Unit 2012/17 1.870,45 Pembelian Baik 29 Zice 5 Unit 1993/201 6/17/19 17.313,55 Pembelian Baik 30 Tempat Tidur Kayu (Lengkap) 1 Set 2017 9.000,50 Pembelian Baik 31 Meja Rapat 6 Unit 2019 1.800 Hibah Baik 32 Meja tulis 29 Unit 1991/8 4/2013 3.023 Pembelian RR/B 33 Meja Makan 1 Unit 2017 9.974,87 Pembelian Baik 34 Meja Reseption 1 Unit 2017 2.284,09 Pembelian Baik 35 Kursi rapat 30 Buah 2015 19.510,25 Pembelian Baik 36 Kursi tamu 1 Set 2015 6.748,50 Pembelian Baik 37 Kursi putar 7 Unit 2013 3.357,98 Pembelian RR 38 Bangku tunggu 4 Unit 1984/ 2013 8.447 Pembelian Baik 39 Kursi Lipat 2 Buah 2000 600 Pembelian Baik 40 Lemari Pakaian 1 Buah 2017 9.703,70 Pemblian Baik 41 Kursi Plastik 43 Buah 2000 860 Hibah Baik 42 Mesin Cuci 1 Unit 2017 3.796,94 Pembelian Baik 43 Lemari Es 1 Unit 2017 3.834,64 Pembelian Baik 44 AC 6 Unit 2012/1 3/17/2 0 25.318,65 Pembelian Baik 45 Kipas Angin 18 Unit 2015/19 /20 9.817,50 Pembelian Baik 46 Kompor Gas 1 Unit 2017 470,67 Pembelian Baik 47 Alat Dapur (Rice Cooker) 1 Unit 2017 855,56 Pembelian Baik 48 Tabung Gas 1 Unit 2017 726,99 Pembelian Baik No Nama Barang Jml Thn Harga Asal usul Kond satuan perole han (dlm ribuan) isi 49 Televisi 2 Unit 2015/ 17 8.384,86 Pembelian Baik 50 Load Speaker 6 Unit 1996/ 2019 5.370 Pembelian RR/B 51 Micropone 2 Unit 2019 1.305,80 Pembelian Baik 52 Micropone Floor Stand 1 Unit 2019 607,80 Pembelian Baik 53 Dispenser 1 Buah 2013 150,20 Pembelian Baik 54 Mimbar/Podium 1 Unit 2008 200 Pembelian Baik 55 Alat Rumah Tangga Lain-lain/gorden 1 Set 2017 4.112,39 Pembelian Baik 56 PC Unit 3 Unit 2000/1 3/19 22.661,60 Pembelian Baik 57 Lap Top 13 Unit 2012/ 14/17 /18/ 19/20 118.435,9 1 Pembelian /Hibah RR/B aik 58 Note Book 1 Unit 2009 6.667,90 Pembelian RB 59 Printer 14 Unit 2013/ 14/16 /18/ 19/20 30.310,50 Pembelian RR/B aik 60 Meja operator 1 Unit 2013 9.271 Pembelian Baik 61 Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis 1 Unit 2013 4.064,10 Pembelian Baik 62 Layar Film/Proyektor 1 Unit 2016 7.600 Pembelian Baik 63 Power Amplifier 1 Unit 2019 7.539,40 Pembelian Baik 64 Antena SHF Stationary 1 Unit 2017 3.461,07 Pembelian Baik 65 Microphone/ Wireless MIC HT5 1 Unit 2020 3.420 Pembelian Baik 66 Meja Kerja Pejabat Eselon III 4 unit 2020 15.106 Pembelian Baik 67 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 1 Unit 2017 1.305 Pembelian Baik 68 Megaphone 1 Unit 2020 2.000 Pembelian Baik 69 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 15 Unit 2014 25.747.5 Pembelian Baik 70 Saluran Drainage 35 m 2015 25.000 Pembelian Baik 71 Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoi r Air Minum 1 unit 2020 4.360,00 Hibah Baik 72 Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 1 KVA 1 unit 2012 3.262,60 Pembelian Baik Sumber : KIB A, KIB B, KIB C, KIB D Kecamatan Loano per tanggal 31 Desember 2024 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna memudahkan pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana. Capaian indikator kinerja Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo dibandingkan target pada Renstra periode 2025-2029 sudah cukup bagus, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan dapat terlaksana dan mendapatkan pendanaan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Untuk mengetahui target dan realisasi Kecamatan Loano dari tahun 2025 – 2029 tertuang pada tabel 2.1 dibawah ini. Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo N o Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah N/A N/A N/A N/A 84,2 5 84,5 0 N/A N/A N/A N/A 0,00 0,00 104,6% 105,5% 103 % 101,3% 0% 0% 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 80,0 0 81,0 0 82,0 0 83,0 0 84,2 5 84,5 0 84,7 3 85,4 7 85,4 7 85,0 8 0,00 0,00 104,6% 105,5% 103 % 101,3% 0% 0% 3 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0,00 0,00 100 % 100 % 100 % 100% 0% 0% 4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0,00 0,00 100 % 100 % 100 % 100% 0% 0% 5 Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % - 100 % 100 % 100 % 0,00 0,00 0% 100 % 100 % 100% 0% 0% 6 Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0,00 0,00 100 % 100 % 100 % 100% 0% 0% 7 Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % - - 100 % 100 % 0,00 0,00 0% 0% 100 % 100% 0% 0% 8 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0,00 0,00 100 % 100 % 100 % 100% 0% 0% Tabel 2.1 menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo dibandingkan target pada Renstra periode 2021-2026 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai. Adapun faktor – faktor yang memepengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :
145. a.Adanya sumber dana yang cukup dari APBD
146. b.Terdapat komitmen yang kuat dari aparatur Kecamatan Loano untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian
147. c.Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Loano. Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya. Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2 0 2 5 2 0 2 6 2021 2022 2023 2024 2 0 2 5 2 0 2 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 1 3 14 15 16 17 1 8 1 9 UNSUR KEWILAYAHAN 2.090.593.293 2.500.576.565 2.947.104.665 1.900.236.151 1.948.570.831 1.967.280.857 2.232.727.942 2.447.728.401 2.483.674.571 2.452.765.560 0 0 107 % 98% 84% 129 % 0 0 KECAMATAN 2.090.593.293 2.500.576.565 2.947.104.665 1.900.236.151 1.948.570.831 1.967.280.857 2.232.727.942 2.447.728.401 2.483.674.571 2.452.765.560 0 0 107 % 98% 84% 129 % 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.522.052.293 2.158.462.765 2.442.986.665 1.646.199.551 1.687.503.631 1.706.883.457 1.773.272.942 2.110.537.601 2.044.226.771 1.977.521.860 0 0 117 % 98% 84% 120 % 0 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.000.000 24.503.268 40.050.768 36.000.000 44.000.000 52.000.000 14.038.000 26.737.017 35.865.168 56.067.600 0 0 83% 109 % 90% 156 % 0 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.500.000 7.128.268 21.300.768 13.000.000 15.000.000 18.000.000 10.000.000 7.112.017,00 21.300.768 30.217.600 0 0 80% 100 % 100 % 232 % 0 0 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 2.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 - 2.000.000,00 2.250.000 1.840.000 0 0 0% 100 % 75% 61% 0 0 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 2.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 0,00 2.000.000,00 2.000.000 2.340.000 0 0 0% 100 % 67% 78% 0 0 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 0 2.000.000 1.625.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 0,00 2.000.000,00 900.000 2.450.000 0 0 0% 100 % 55% 82% 0 0 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 0 2.000.000 1.625.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 - 2.000.000,00 1.625.000 1.880.000 0 0 0% 100 % 100 % 63% 0 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 2.000.000 3.250.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 - 2.000.000,00 2.489.400 6.360.000 0 0 0% 100 % 77% 212 % 0 0 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.500.000 7.375.000 6.250.000 8.000.000 9.000.000 9.000.000 4.038.000 9.625.000,00 5.300.000 10.980.000 0 0 90% 131 % 85% 137 % 0 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.316.454.493 1.925.810.493 1.928.204.493 1.230.980.951 1.238.285.031 1.239.664.857 1.593.842.358 1.874.409.291 1.563.738.795 1.658.267.796 0 0 121 % 97% 81% 135 % 0 0 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.306.454.493 1.906.454.493 1.906.454.493 1.200.980.951 1.201.785.031 1.202.664.85 7 1.585.342.358 1.855.053.291 1.549.013.795 1.637.539.796 0 0 121 % 97% 81% 136 % 0 0 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 8.000.000 8.500.000 8.000.000 9.000.000 9.000.000 0 8.000.000 0 0 0 0 0% 100 % 0% 0% 0 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 3.000.000 6.625.000 5.000.000 7.000.000 7.000.000 0 3.000.000 4.300.000 5.400.000 0 0 0% 100 % 65% 108 % 0 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 10.000.000 8.356.000 6.625.000 10.000.000 13.000.000 13.000.000 8.500.000 8.356.000 10.425.000 9.860.000 0 0 85% 100 % 157 % 99% 0 0 Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2 0 2 5 2 0 2 6 2021 2022 2023 2024 2 0 2 5 2 0 2 6 SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0 0 0 7.000.000 7.500.000 8.000.000 0 0 0 5.468.000 0 0 0% 0% 0% 78% 0 0 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 0 0 7.000.000 7.500.000 8.000.000 0 0 0 5.468.000 0 0 0% 0% 0% 78% 0 0 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 0 0 2.000.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000 0 0 1.250.000 3.000.000 0 0 0% 0% 63% 60% 0 0 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 0 0 2.000.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000 0 0 1.250.000 3.000.000 0 0 0% 0% 63% 60% 0 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 17.000.000 17.500.000 18.000.000 0 0 0 12.316.000 0 0 0% 0% 0% 72% 0 0 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 0 0 7.000.000 7.500.000 8.000.000 0 0 - 5.316.000 0 0 0% 0% 0% 76% 0 0 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0 0 - 7.000.000 0 0 0% 0% 0% 70% 0 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah 40.000.000 75.485.800 92.040.200 121.000.000 139.000.000 149.000.000 25.760.000 79.895.800 76.057.400 97.757.000 0 0 64% 106 % 83% 81% 0 0 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 5.000.000 5.999.200 8.000.000 10.000.000 10.000.000 0 5.000.000 5.999.200 6.505.000 0 0 0% 100 % 100 % 81% 0 0 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0 0 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 12.000.000 0 6.000.000 5.000.000 8.200.000 0 0 0% 100 % 63% 82% 0 0 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 18.480.000 21.000.000 25.000.000 27.000.000 27.000.000 0 18.480.000 19.100.000 21.000.000 0 0 0% 100 % 91% 84% 0 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 10.964.000 11.897.000 15.000.000 17.000.000 17.000.000 0 10.964.000 9.537.300 12.000.000 0 0 0% 100 % 80% 80% 0 0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan 0 2.076.000 2.076.000 5.000.000 8.000.000 8.000.000 0 2.076.000 1.903.000 1.332.000 0 0 0% 100 % 92% 27% 0 0 Penyediaan Bahan/Material 0 10.430.800 12.518.000 15.000.000 17.000.000 17.000.000 0 10.430.800 12.518.000 12.000.000 0 0 0% 100 % 100 % 80% 0 0 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 2.535.000 3.000.000 5.000.000 8.000.000 8.000.000 0 2.535.000 3.000.000 3.000.000 0 0 0% 100 % 100 % 60% 0 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40.000.000 20.000.000 27.550.000 38.000.000 40.000.000 40.000.000 25.760.000 20.000.000 13.000.000 20.000.000 0 0 64% 100 % 47% 53% Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 4.410.000 5.999.900 8.000.000 10.000.000 10.000.000 4.410.000 5.999.900 13.720.000 0 0 0% 100 % 100 % 172 % Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 250.000.000 82.000.000 83.000.000 83.000.000 0 0 253.021.000 0 0 0 0% 0% 101 % 0% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2 0 2 5 2 0 2 6 2021 2022 2023 2024 2 0 2 5 2 0 2 6 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 250.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 0 0 253.021.000 0 0 0 0% 0% 0% 0% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 7.000.000 8.000.000 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.504.200 45.026.136 57.327.204 56.000.000 60.000.000 60.000.000 71.538.984 41.874.676 54.889.408 51.965.464 0 0 89% 93% 96% 93% Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.848.000 - 7.000.000 7.000.000 7.000.000 16.848.000 0 0 0 0 0 100 % 0% 0% 0% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37.385.000 20.400.000 20.400.000 23.000.000 23.000.000 23.000.000 24.819.784 17.281.043 17.962.204 14.620.864 0 0 66% 85% 88% 64% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 26.271.200 24.626.136 36.927.204 26.000.000 30.000.000 30.000.000 29.871.200 24.593.633 36.927.204 37.344.600 0 0 114 % 100 % 100 % 144 % Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 68.093.600 87.637.068 75.364.000 120.218.600 123.218.600 123.218.600 68.093.600 87.620.817 59.405.000 92.680.000 0 0 100 % 100 % 79% 77% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 47.342.068 34.505.000 45.218.600 48.218.600 48.218.600 0 0 30.045.000 54.630.000 0 0 0% 0% 87% 121 % Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38285600 - - - - - 38.285.600 47.325.817 0 0 0 0 100 % 0% 0% 0% Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya 12.204.000 12.768.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 - 12.204.000 8.336.000 11.360.000 0 0 0% 100 % 65% 76% Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 22.542.000 25.112.000 25.112.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 22.542.000 25.112.000 21.024.000 24.250.000 0 0 100 % 100 % 84% 61% Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.979.000 2.979.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.979.000 0 2.440.000 0 0 0% 100 % 0% 49% Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.266.000 - 15.000.000 15.000.000 15.000.000 7.266.000 - - - 0 0 100 % 0% 0% 0% PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 174.625.000 57.813.300 111.739.000 57.751.200 59.295.600 59.155.200 133.779.600 57.813.300 64.604.000 53.100.000 0 0 77% 100 % 58% 92% Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2 0 2 5 2 0 2 6 2021 2022 2023 2024 2 0 2 5 2 0 2 6 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 169.625.000 41.112.300 64.290.000 42.500.000 43.400.000 43.300.000 130.586.600 41.112.300 45.791.000 40.000.000 0 0 77% 100 % 71% 94% Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Investasi Vertikal Terkait 27.188.000 31.700.000 27.500.000 28.000.000 28.000.000 0 27.188.000 19.777.000 0 0 0 0% 100 % 62% 0% Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 169.625.000 13.924.300 32.590.000 15.000.000 15.400.000 15.300.000 130.586.600 13.924.300 26.014.000 40.000.000 0 0 77% 100 % 80% 267 % Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 5.000.000 16.701.000 47.449.000 15.251.200 15.895.600 15.855.200 3.193.000 16.701.000 18.813.000 13.100.000 0 0 64% 100 % 40% 86% Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 0 11.701.000 39.859.200 11.000.000 11.100.000 11.100.000 0 11.701.000 13.277.000 0 0 0 0% 100 % 33% 0% Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.000.000 5.000.000 7.589.800 4.251.200 4.795.600 4.755.200 3.193.000 5.000.000 5.536.000 6.000.000 0 0 64% 100 % 73% 141 % Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.100.000 0 0 0% 0% 0% 0% Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 0 73.064.000 82.079.400 64.535.800 66.278.000 66.123.000 0 72.764.000 62.778.800 128.000.000 0 0 0% 100 % 76% 198 % Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 0 73.064.000 82.079.400 64.535.800 66.278.000 66.123.000 0 72.764.000 62.778.800 128.000.000 0 0 0% 100 % 76% 198 % Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Peencanaan Pembangunan di Desa 5.418.000 10.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 5.418.000 4.030.000 24.000.000 0 0 0% 100 % 40% 343 % Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 67.646.000 72.079.400 57.535.800 59.278.000 59.123.000 67.346.000 58.748.800 104.000.000 0 0 0% 100 % 82% 181 % PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 50.000.000 17.235.000 35.453.400 13.673.200 14.188.000 14.141.200 50.000.000 22.235.000 41.863.400 89.550.000 0 0 100 % 129 % 118 % 655 % Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2 0 2 5 2 0 2 6 2021 2022 2023 2024 2 0 2 5 2 0 2 6 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 50.000.000 17.235.000 35.453.400 13.673.200 14.188.000 14.141.200 50.000.000 22.235.000 41.863.400 50.750.000 0 0 100 % 129 % 118 % 371 % Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 50.000.000 17.235.000 35.453.400 13.673.200 14.188.000 14.141.200 50.000.000 17.235.000 28.563.400 42.750.000 0 0 100 % 100 % 81% 313 % Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.800.000 0 0 0% #DI V/0! #DI V/0! #DI V/0! Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan Kepala daerah - 5.000.000 13.300.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - 5.000.000 13.300.000 8.000.000 0 0 0% 100 % 100 % 160 % Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Perundang- undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 0 5.000.000 13.300.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000,0 0 13.300.000 8.000.000 0 0 0% 0% 0% 0% PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 0 0 10.786.800 4.024.800 4.165.200 4.118.400 0 0 32.250.000 6.200.000 0 0 0% 0% 299 % 154 % Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 10.786.800 4.024.800 4.165.200 4.118.400 0 0 32.250.000 6.200.000 0 0 0% 0% 299 % 154 % Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 0 0 10.786.800 4.024.800 4.165.200 4.118.400 0 0 32.250.000 6.200.000 0 0 0% 0% 299 % 154 % Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.000.000 0 0 0% 0% 0% 0% Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000.000 0 0 0% 0% 0% 0% PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 343.916.000 194.001.500 264.059.400 114.051.600 117.140.400 116.859.600 275.675.400 184.378.500 237.951.600 198.393.700 0 0 80% 95% 90% 174 % Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 343.916.000 194.001.500 264.059.400 114.051.600 117.140.400 116.859.600 275.675.400 184.378.500 237.951.600 198.393.700 0 0 80% 95% 90% 174 % Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2 0 2 5 2 0 2 6 2021 2022 2023 2024 2 0 2 5 2 0 2 6 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 0 14.827.000 22.050.000 15.500.000 15.500.000 15.500.000 0 14.827.000 37.180.000 35.500.000 0 0 0% 100 % 169 % 229 % Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan 0 5.200.000 12.000.000 3.500.000 3.500.000 3.800.000 0 5.200.000 0 0 0 0 0% 100 % 0% 0% Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0% 0% 0% 0% Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0 0 0 0 0 0 0 0 9.960.000 21.000.000 0 0 0% 0% 0% 0% Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 0 118.500.900 125.294.000 35.751.600 35.840.400 37.559.600 0 115.700.900 113.981.600 73.993.000 0 0 0% 98% 91% 207 % Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 - 20.000.000 15.300.000 18.300.000 10.000.000 0 - 13.576.000 4.900.700 0 0 0% 0% 68% 32% Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 0 5.000.000 7.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 0 5.000.000 3.535.000 11.000.000 0 0 0% 100 % 51% 367 % Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0 7.000.000 17.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0 7.000.000 13.000.000 8.000.000 0 0 0% 100 % 76% 133 % Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 81.000.000 5.614.000 11.900.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 70.899.800 5.614.000 4.461.000 0 0 0 88% 100 % 37% 0% Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 22.500.000 0 0 0 0 0 18.880.000 0 0 0 0 0 84% 0% 0% 0% Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 0 5.414.000 7.815.400 4.000.000 4.000.000 5.000.000 0 5.414.000 7.000.000 0 0 0 0% 100 % 90% 0% Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 0 21.445.600 26.000.000 16.000.000 16.000.000 20.000.000 0 14.622.600 14.783.000 21.000.000 0 0 0% 68% 57% 131 % Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 240.416.000 0 0 0 0 0 185.895.600 0 8.475.000 11.000.000 0 0 77% 0% 0% 0% Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 0 11.000.000 15.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 0 11.000.000 0 0 0 0 0% 100 % 0% 0% Tabel 2.2 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo antara tahun 2021 s/d 2026 diatas 90%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Loano sudah sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo cukup wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal. Adapun hal–hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain :
148. a.Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target;
149. b.Kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penatausahaan Keuangan di Kecamatan Loano. Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran andalah :
150. a.Adanya Jabatan yang kosong sehingga kegiatan belum optimal.
151. b.Adanya penyerapan yang memang tidak bisa 100% seperti perencanaan seperti penyediaan jasa komunikasi dan listrik, fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa. Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 - 2024 Perangkat Daerah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo N o Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah N/A N/A N/A N/A N/A 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 84,56 84,73 85,47 85,47 85,08 3 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100% 100% 100% 100% 100% 4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100% 100% 100% 100% 100% 5 Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan 100% 100% 100% 100% 100% 6 Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100% 100% 100% 100% 100% 7 Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100% 100% 100% 100% 100% 8 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 2.3 menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja tujuan, indikator kinerja sasaran, dan indikator kinerja program di Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo pada periode 2020-2024 tercapai secara optimal (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan) dari target yang ditetapkan. Adapun faktor – faktor yang memepengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :
152. d.Adanya sumber dana yang cukup dari APBD
153. e.Terdapat komitmen dari aparatur Kecamatan Loano untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian sesuai dengan penjadwalan anggaran
154. f.Mengoptimalkan sumber daya manusia di Kecamatan Loano. Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya. 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan OPD merupakan analisis terhadap Kinerja Pelayan OPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo :
155. a.Tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Loano 1) Jumlah ASN/pegawai Kecamatan banyak yang kurang dan rata-rata hampir memasuki usia pensiun (struktur pegawai tua) baik dari sisi kualitas masih cukup rendah maupun sisi kuantitasnya yang semakin terbatas; 2) Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan; 3) Keterbatasan sumber dana dari APBD; 4) Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa; 5) Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan; 6) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perijinan dan dokumen administrasi lainnya; 7) Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
156. b.Peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Loano Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Loano, antara lain:
  1. 1.Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para ASN kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
  2. 2.Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
  3. 3.Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Loano dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
  4. 4.Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
  5. 5.Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Loano. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Loano. 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran layanan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Loano adalah kelompok publik atau pihak yang menjadi target utama layanan atau program dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kelompok sasaran Kecamatan Loano yaitu
  6. 1.Masyarakat umum
  7. 2.Aparat Pemerintah dan Lembaga Desa
  8. 3.Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
  9. 4.Petani atau Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)
  10. 5.Kelompok Keagamaan atau Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
  11. 6.Kelompok Penyandang Disabilitas dan Lansia
  12. 7.Forum Komunitas Anak dan Remaja (FORKARE) 2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah Isu strategis Renstra Kecamatan Loano 2025-2029, diawali dari penelaahan permasalahan, pengkajian lingkungan strategis secara internal maupun eksternal pada semua urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kecamatan Loano. Perumusan kriteria strategis berdasarkan tujuan pembangunan daerah menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Maka dirumuskan isu strategis yang akan di laksanakan dengan program dan kegiatan di Tahun 2025-2029. Permasalahan pelayanan di Kecamatan Loano, diperoleh dari penelaahan tugas pokok dan fungsi Camat, pada periode 2020-2024 serta hasil penelaahan evaluasi capaian kinerja pada tahun 2020-
  13. 2024.Permasalahan ini dirumuskan menurut urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan masing-masing perangkat daerah. Permasalahan menurut fungsi kecamatan sebagai penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan sebagian pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dalam bidang perizinan dan non perizinan, pada penyelenggaraan tugas-tugas camat adalah :
157. a.Pelayanan administrasi masyarakat (Publik) belum merata dikarenakan sistem birokrasi dengan sistem aplikasi teknologi informasi yang berkembang maju pesat sehingga Sumber Daya Manusia/ASN yang ada belum dapat mengikuti secara maksimal;
158. b.Keterbatasan jumlah SDM/ASN dan Kompetensi Aparatur sehingga akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal Dari beberapa permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pelayanan Kecamatan Loano, dapat dikelompokkan beberapa faktor yang mempengaruhi baik dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :
  1. 1.Faktor-faktor internal yang mempengaruhi :
159. a.Jumlah petugas / aparatur tidak semua memiliki kemampuan IT;
160. b.Fasilitas sarana prasarana gedung kantor masih kurang memadai;
161. c.Beberapa pegawai kurang memahami peraturan kepegawaian yang mengalami perubahan dan perkembangan secara cepat.
  1. 2.Faktor-faktor Eksternal yang mempengaruhi :
162. a.Kurangnya SDM Aparatur di Kecamatan Loano penempatan PNS belum sesuai antara disiplin ilmu dan tupoksi yang dikerjakan sehari-hari;
163. b.Jarak tempuh antara Aparatur Kecamatan dengan Kantor Kecamatan lumayan jauh.
164. c.Sering terjadi gangguan/ trouble jaringan internet yang mengakibatkan terhambatnya pelayanan public. Tabel 2.3 Permasalahan dan Isu Trategis Perangkat Daerah Kecamatan Loano POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten Pelayanan Publik Prima belum optimal Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi Misinformasi dan disinformasi Transformasi tata kelola Tata kelola pemerintaha n yang dinamis Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif di Tingkat Kecamatan Loano Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal Cyber insecurity Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral Visi yang ditetapkan mencerminkan cita-cita jangka panjang yang ingin diwujudkan oleh kepala daerah selama masa kepemimpinannya. Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada dalam menciptakan Kabupaten Purworejo sebagaimana yang dicita-citakan. Rumusan visi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (PURWOREJO BERSERI)” Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan. Rumusan menjadi kerangka bagian tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh guna mencapai visi pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Untuk mewujudkan visi “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)” di Kecamatam Loano menggunakan misi ke 5 (lima) yaitu : “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi” 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun di Kecamatan Loano, adalah : “ Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah” Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Loano dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Loano dalam periode pembangunan 2025-2029, adalah : - Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat - Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Loano beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.3 berikut ini : Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Loano NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,4 5 72,89 75,3 3 77,7 6 80,2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 85,10 85,1 5 85,20 85,2 5 85,3 0 85,3 5 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68,02 70,4 5 72,89 75,3 3 77,7 6 80,2 Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 85,10 85,1 5 85,20 85,2 5 85,3 0 85,3 5 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan 3.3.1 Strategi Perangkat daerah Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan diperlukan arah kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan bagaimana penyelesaian isu strategis pembangunan daerah Strategi adalah langkah-langkah yang berisi rencana program indikatif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka menetapkan arah prioritas serta fokus pelaksanaan strategi dan kebijakan setiap tahun selama lima tahun kedepan, Kecamatan Loano menyusun tahapan kebijakan pembangunan daerah. Penahapan Renstra PD adalah serangkaian langkah yang harus dilalui dalam proses penyusunan dokumen perencanaan jangka 5 (lima) tahunan yang mengacu pada strategi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Loano sesuai tabel 3.2 sebagai berikut : Tabel 3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Loano TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 Menguatkan kualitas layanan kepada masyarakat Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Memantapkan kualitas layanan kepada masyarakat Mewujudkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat Meneguhkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meneguhkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah 3.3.2 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan ada dua macam yaitu kebijakan internal dan eksternal. Kebijakan Internal adalah suatu kebijakan Perangkat Daerah dalam upaya peningkatan tugas pokok dan fungsi organisasi.
  1. 1.Kebijakan internal Pemerintah Kecamatan Loano adalah sebagai berikut : a) Peningkatan kualitas SDM aparatur kecamatan; b) Peningkatan dan pemanfaatan sarana prasarana perkantoran secara optimal; c) Pelaksanaan fungsi koordinasi pemerintahan yang mantap; d) Peningkatan ketertiban administrasi dan pengelolaan keuangan.
  2. 2.Kebijakan Eksternal yaitu suatu kebijakan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan eksternal Kecamatan Loano diantaranya yaitu : a) Peningkatan koordinasi tingkat kecamatan; b) Peningkatan pembinaan desa / kelurahan; c) Peningkatan pelayanan masyarakat; d) Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan; e) Memfasilitasi dan mengupayakan pemenuhan sarana prasarana wilayah, peningkatan perekonomian rakyat sesuai dengan potensi masyarakat; f) Mengupayakan kerjasama dengan dinas instansi terkait dan lembaga pendidikan, kesehatan dan agama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat. Adapun Arah Kebijakan merupakan Pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pada 5 (lima) tahun mendatang sesuai Tabel 3.3 sebagai berikut: Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra PD N O OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Arah Kebijakan RPJMD 2026 Arah Kebijakan RENSTRA 2026 Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa 2 Arah Kebijakan RPJMD 2027 Arah Kebijakan RENSTRA 2027 Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan N O OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa 3 Arah Kebijakan RPJMD 2028 Arah Kebijakan RENSTRA 2028 Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa 4 Arah Kebijakan RPJMD 2029 Arah Kebijakan RENSTRA 2029 N O OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa 5 Arah Kebijakan RPJMD 2030 Arah Kebijakan RENSTRA 2030 Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui Pelayanan PATEN, Monitoring dan evaluasi pembangunan dan fasilitas umum di kecamatan, Fasilitasi intensifikasi PBB, Fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan, Fasilitasi kegiatan di bidang pendidikan, Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas), Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan, Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda, Fasilitasi keagamaan, Fasilitasi Forkopimcam, Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka, Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades, Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes, Pembinaan perangkat desa/ kelurahan, Pembinaan administrasi desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan aset desa/ kelurahan, Fasilitasi pengelolaan N O OPERASIONALISASI NSPK ARAH KEBIJAKAN RPJMD ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD KET. 1 2 3 4 5 batas desa/ kelurahan, Fasilitasi Pilkades, Pembinaan BPD, Fasilitasi seleksi dan mutasi perangkat desa, Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan kepala desa
  3. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  4. 2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
  5. 3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  6. 4.Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
  7. 5.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
  8. 6.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Untuk mendukung tercapainya program dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan di Kecamatan Loano menyusun kegiatan sebagai berikut :
  9. 1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  10. 2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  11. 3.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  12. 4.Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
  13. 5.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  14. 6.Administrasi Umum Perangkat Daerah
  15. 7.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  16. 8.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  17. 9.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  18. 10.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  19. 11.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
  20. 12.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
  21. 13.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  22. 14.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
  23. 15.Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
  24. 16.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
  25. 17.Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Untuk mendukung tercapainya program, kegiatan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan di Kecamatan Loano menyusun sub kegiatan sebagai berikut :
  26. 1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  27. 2.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  28. 3.Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik sektoral Daerah
  29. 4.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  30. 5.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
  31. 6.Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  32. 7.Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
  33. 8.Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  34. 9.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  35. 10.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  36. 11.Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  37. 12.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  38. 13.Penyediaan Bahan/Material
  39. 14.Fasilitasi Kunjungan Tamu
  40. 15.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  41. 16.Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  42. 17.Pengadaan Mebel
  43. 18.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  44. 19.Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Gedung Bangunan Lainnya
  45. 20.Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Gedung Bangunan Lainnya
  46. 21.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  47. 22.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  48. 23.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  49. 24.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  50. 25.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  51. 26.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  52. 27.Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
  53. 28.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  54. 29.Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
  55. 30.Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
  56. 31.Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
  57. 32.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
  58. 33.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
  59. 34.Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
  60. 35.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
  61. 36.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
  62. 37.Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
  63. 38.Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
  64. 39.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  65. 40.Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
  66. 41.Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
  67. 42.Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
  68. 43.Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
  69. 44.Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
  70. 45.Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
  71. 46.Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
  72. 47.Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
  73. 48.Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
  74. 49.Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
  75. 50.Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dari uraian tersebut di atas secara rinci rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan hingga aktivitas sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.1, 4.2 dan 4.3 berikut ini : Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Loano NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Penyediaan Bahan/Material Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Mebel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 dan Ketahanan Nasional Nasional Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa yang menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa tepat waktu Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Tabel 4.2 Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah N O PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIFITAS KET. 1 2 3 4 5 6 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Monitoring Pembangunan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Fasilitasi bidang Kesehatan Fasilitasi bidang Pendidikan Fasilitasi bidang Sosial Fasilitasi Pembinaan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rakor kegiatan pelayanan kepada masyarakat Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi di bidang kesehatan, Fasilitasi di bidang pendidikan, Fasilitasi di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelayanan PATEN, Layanan aduan masyarakat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Fasilitasi intensifikasi PBB 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan N O PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIFITAS KET. 1 2 3 4 5 6 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil desa, Fasilitasi Kecamatan Berdaya 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Fasilitasi keagamaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Monitoring dan Evaluasi Penegakan Perda 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka N O PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIFITAS KET. 1 2 3 4 5 6 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, dan Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Forkopimcam 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Pembinaan adm desa, LKPPD, Evaluasi Perkembangan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi keuangan desa (APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Konferensi Kades dan Sekdes Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pilkades Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Pembinaan BPD Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif RPJMDes, RKPDes, RPJM Pro Aksi Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Penyusunan Masterplan Desa, Penyusunan Website Desa 4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Loano yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029. Adapun indikator kinerja yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Loano dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tujuan RPJMD Kabupaten Purworejo sebagai berikut : Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin di Kecamatan Loano dengan tabel sebagai berikut : Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Loano NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,0 2 70,4 5 72,8 9 75,3 3 77,7 6 80,2 Tujuan dan sasaran PD 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Angka 85,1 0 85,1 5 85,2 0 85,2 5 85,3 0 85,3 5 Tujuan dan sasaran PD Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Loano yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Loano Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Kecamatan Loano, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Loano setiap tahunnya. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi: a) Rencana Strategis Kecamatan Loano sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Loano setiap tahun. b) Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. c) Camat Loano wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat. 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi: a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Loano dilakukan setiap tahun selama periode renstra. b) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. c) Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI LAMPIRAN XLI PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029 Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) PD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja PD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rencana Strategis Kecamatan Bener merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah mempertimbangkan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Kecamatan Bener serta ancaman dan peluang yang mempengaruhi Kecamatan Bener. Penyusunan Renstra Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2030. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra PD. Kegiatan yang dilaksanakan dibagi dalam beberapa tahapan/langkah sebagai berikut :
165. a.Tahapan persiapan Penyusunan Renstra, melakukan kegiatan antara lain : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi pendukung Renstra.
166. b.Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra PD.
167. c.Tahapan penetapan Renstra PD. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Bener selaku Kepala PD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Purworejo. Sebagai bagian dari dokumen perencanaan hierarki Rencana Strategis PD harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo dan merupakan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena itu Renstra Kecamatan Bener Tahun 2025-2030 merupakan bagian yang terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Purworejo untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Memuat tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD, landasan hukum tersebut sebagai dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah ( Renstra PD ) periode 2025-2030 sebagai berikut :
  1. 1.Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
  9. 9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
  10. 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
  11. 11.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  16. 16.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  17. 17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
  18. 18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  19. 19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
  20. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
  21. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
  22. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024);
  23. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025);
  24. 24.Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan rencana Strategis Kecamatan Bener Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :
  25. 1.Maksud
168. a.Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program /kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemsyarakatan.
169. b.Memberikan gambaran rencana program untuk lima tahun ke depan (2025-2029) yang terukur dan terarah dalam melaksanakan dan mencapai tujuan dan sasaran yang lebih baik sekaligus menjadi acuan bagi Kecamatan Bener untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Purworejo.
170. c.Menjabarkan visi misi RPJMD
  1. 2.Tujuan
171. a.Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan sekala prioritas pada kecamatan Bener Kabupaten Purworejo dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
172. b.Sebagai bahan pengendalian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat.
173. c.Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.
174. d.Terwujudnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Bener sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terkendali. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Kecamatan Bener sebagai berikut:
  1. 1.Camat
  2. 2.Sekretariat, membawahi
175. a.Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
176. b.Subbagian Umum Dan Kepegawaian
  1. 3.Seksi Pemerintahan Desa
  2. 4.Seksi Pembangunan
  3. 5.Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum
  4. 6.Seksi Pemberdayaan Masyarakat
  5. 7.Jabatan Fungsional Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi PD Dalam pelaksanaan pelayanan, Kecamatan Bener memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi dan sub bagian.
  6. 1.Camat mempunyai tugas pokok:
177. a.menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
178. b.mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
179. c.mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
180. d.mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
181. e.mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
182. f.mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
183. g.membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
184. h.melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
185. i.melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
  1. 2.Selain melaksanakan tugas, camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  2. 3.Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan. Tugas Camat dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum yaitu membentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Susunan pimpinan dan anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan adalah sebagai berikut:
(1)Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud diketuai oleh Camat;
(2)Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan;
(3)Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas. Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:
1. a.mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
2. b.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
3. c.melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
4. d.melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. e.melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat. Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
6. a.melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
7. b.melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
8. c.melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati. Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati meliputi:
9. a.melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
10. b.melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. c.melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi:
12. a.melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
13. b.melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
14. c.melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan meliputi:
15. a.melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
16. b.melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
17. c.melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
18. d.melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati. Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa meliputi:
19. a.melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan;
20. b.memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan atau Kelurahan;
21. c.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan atau Lurah;
22. d.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan atau Kelurahan;
23. e.melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
24. f.melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati. Camat Camat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Kecamatan Sekretariat
(1)Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
(2)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi program dan keuangan serta umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian menyiapkan perumusan kebijakan teknis;
2. b.pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
3. c.pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
4. d.pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian;
5. e.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat tugas dan sesuai dengan fungsi. Sekretariat Kecamatan, membawahkan:
6. a.Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
7. b.Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang program dan keuangan, yang meliputi:
8. a.merencanakan, menganggarkan, dan mengevaluasi kinerja;
9. b.melaksanakan pengadministrasian keuangan;
10. c.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi:
11. a.melaksanakan pengadministrasian barang milik daerah pada lingkungan kecamatan;
12. b.melaksanakan pengadministrasian umum pada lingkungan kecamatan;
13. c.melaksanakan pengadaan barang milik daerah;
14. d.melaksanakan penyediaaan jasa penunjang;
15. e.melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
16. f.melaksanakan pengadministrasian kepegawaian pada lingkungan kecamatan; dan
17. g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai sesuai tugas dan jabatannya. Seksi Pemerintahan Desa Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan desa , yang meliputi:
18. a.melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
19. b.melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
20. c.melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
21. d.melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
22. e.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
23. f.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
24. g.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
25. h.melaksanakan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
26. i.melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
27. j.melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
28. k.melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
29. l.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
30. m.melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
31. n.melaksanakan fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
32. o.melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
33. p.melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
34. q.melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
35. r.melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
36. s.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannya. Seksi Pembangunan Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pembangunan, yang meliputi:
37. a.Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang meliputi:
  1. 1.Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  2. 2.Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan pekerjaan umum di wilayah Kecamatan;
  3. 3.Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
38. b.Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang meliputi:
  1. 1.Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
  2. 2.Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.
39. c.Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang meliputi:
  1. 1.pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
  2. 2.pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
  3. 3.pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat;
  4. 4.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya. Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang meliputi:
40. a.melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi;
  1. 1.Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan;
  2. 2.Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan;
41. b.melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang meliputi koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di wilayah kecamatan;
42. c.menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, yang meliputi:
  1. 1.Pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan;
  2. 2.Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. 3.Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
  4. 4.Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  5. 5.Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  6. 6.Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. 7.Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
  8. 8.Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
43. d.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
44. a.melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang meliputi:
  1. 1.Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
  2. 2.Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
45. b.melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang meliputi;
  1. 1.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
  2. 2.Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
  3. 3.Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
46. c.mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan kelurahan bagi Kecamatan yang memiliki Kelurahan diwilayahnya;
47. d.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya. 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Pegawai Kecamatan dan Sekretaris Desa PNS berdasarkan Golongan, Jabatan / Eselonering dan Pendidikan sebanyak 14 pegawai Kecamatan ASN ditambah dengan 4 orang tenaga kontrak. Adapun rincian pegawai berdasarkan golongan kepangkatan yaitu :
48. a.Berdasarkan Golongan : ● Golongan IV : 2 orang ● Golongan III : 10 orang ● Golongan II : 1 orang ● PPPK Golongan VII : 1 orang ---------------------------------------------- Jumlah : 14 orang
49. b.Berdasarkan Jabatan / Eselonering : ● Eselon III/A : 1 orang ● Eselon III/B : 1 orang ● Eselon IV/A : 3 orang ● Eselon IV/B : 2 orang
50. c.Berdasarkan Pendidikan : ● Sarjana Strata 2 : 3 orang ● Sarjana Strata 1 : 3 orang ● Diploma : 2 orang ● SMU/Sederajat : 6 orang 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  1. 1.Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna memudahkan pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana.
  2. 2.Capaian indikator kinerja Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo dibandingkan target pada Renstra periode 2025-2029 sudah cukup bagus, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan dapat terlaksana dan mendapatkan pendanaan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Untuk mengetahui target dan realisasi Kecamatan Loano dari tahun 2025 – 2029 tertuang pada tabel 2.1 dibawah ini : Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah N/A N/A N/A N/A 84,25 84,50 N/A N/A N/A 70,71 0,00 0,00 N/A N/A N/A 100% 0% 0% 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 87,95 87,04 87,62 87,89 88,40 88,45 87,95 93,57 85,99 88,38 0,00 0,00 100% 107,5% 98% 100,55% 0% 0% 3 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,00 0,00 100% 100% 100% 100% 0% 0% 4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,00 0,00 100% 100% 100% 100% 0% 0% 5 Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 0,00 0,00 0% 100% 100% 100% 0% 0% 6 Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,00 0,00 100% 100% 100% 100% 0% 0% 7 Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 100% 100% 0,00 0,00 0% 0% 100% 100% 0% 0% 8 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,00 0,00 100% 100% 100% 100% 0% 0% Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Uraian Anggaran Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2,135,829,052 1,649,001,167 1,718,079,795 1,893,727,992 1,939,432,721 1,949,581,095 1,990,975,528 2,133,946,729 2,334,139,112 2,141,268,976 0 0 93 129 136 113 0 NA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5,358,000 6,275,000 6,902,500 7,592,750 8,352,025 9,187,228 5,358,000 6,275,000 6,901,600 10,291,700 100 100 100 136 0 NA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,919,250,202 1,401,266,567 1,445,571,735 1,588,969,126 1,609,697,968 1,586,872,866 1,779,420,636 1,891,973,970 1,767,374,174 1,753,756,642 93 135 122 110 0 NA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4,000,000 6,551,000 7,206,100 7,926,710 8,719,381 9,591,319 4,000,000 6,131,000 22,991,000 10,201,100 100 94 319 129 0 NA Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 0 0 2,651,100 2,100,000 NA NA 100 100 0 NA Administrasi Umum Perangkat Daerah 36,497,000 72,798,800 80,078,680 93,086,548 96,895,203 106,584,723 36,496,000 81,287,100 93,789,700 124,177,800 100 112 117 133 0 NA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 252,329,000 0 NA NA 100 NA NA NA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 102,146,250 85,384,800 93,923,280 103,315,608 113,647,169 125,011,886 97,193,146 86,985,659 87,643,638 90,749,378 95 102 93 88 0 NA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 68,577,600 76,725,000 84,397,500 92,837,250 102,120,975 112,333,074 68,507,746 61,294,000 100,458,900 149,992,356 100 80 119 162 0 NA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 164,681,900 120,734,100 84,674,200 93,043,600 95,531,800 95,305,600 164,678,750 66,588,200 93,671,600 38,907,100 0 0 100 55 111 42 0 NA Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 160,935,900 44,811,800 38,000,000 40,943,600 42,911,800 42,500,000 160,932,750 27,931,300 30,386,600 35,647,700 100 62 80 87 0 NA Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 3,746,000 75,922,300 46,674,200 52,100,000 52,620,000 52,805,600 3,746,000 38,656,900 63,285,000 3,259,400 100 51 136 6 0 NA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 5,574,000 60,953,000 47,380,000 47,881,400 49,174,000 49,059,000 5,572,700 51,260,500 115,522,400 171,541,700 0 0 84 244 358 0 NA Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 5,574,000 60,953,000 47,380,000 47,881,400 49,174,000 49,059,000 5,572,700 51,260,500 115,522,400 171,541,700 84 244 358 0 NA PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 49,897,500 29,992,800 27,370,200 30,084,600 30,914,000 30,838,600 49,885,150 29,992,800 48,670,200 100,512,300 0 0 100 100 178 334 0 NA Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 49,897,500 29,992,800 27,370,200 30,084,600 30,914,000 30,838,600 49,885,150 29,992,800 48,670,200 100,512,300 100 100 178 334 0 NA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 0 9,440,700 5,956,600 6,484,400 6,710,600 6,635,200 0 9,395,800 42,616,400 76,036,100 0 0 100 100 715 1,173 0 NA Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 9,440,700 5,956,600 6,484,400 6,710,600 6,635,200 0 9,395,800 42,616,400 76,036,100 100 100 715 1,173 0 NA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 249,285,400 144,819,829 167,312,600 183,749,800 188,726,200 188,273,800 249,093,500 157,097,600 200,800,300 103,541,500 0 0 100 108 120 56 0 NA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 249,285,400 144,819,829 167,312,600 183,749,800 188,726,200 188,273,800 249,093,500 157,097,600 200,800,300 103,541,500 100 108 120 56 0 NA Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 - 2024 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun Ket 2020 2021 2022 2023 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 87.95 93.97 85.99 88.38 SAKIP - - - 70.71 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah 87.95 93.97 85.99 88.38 SAKIP - - - 70.71 3 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 100 100 100 100 4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 100 100 100 5 Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan 100 100 100 100 6 Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 100 100 100 7 Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 100 100 100 8 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 100 100 100 2.1.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Pengembangan pelayanan perangkat daerah di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo pada lima tahun mendatang menghadapi sejumlah tantangan sekaligus membuka berbagai peluang strategis. Hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Kabupaten Purworejo, serta KLHS menunjukkan bahwa dinamika pembangunan daerah menuntut pelayanan publik yang semakin adaptif, responsif, dan inovatif. Dari sisi tantangan, Kecamatan Bener masih menghadapi kesenjangan kualitas sumber daya manusia aparatur, terutama dalam hal penguasaan teknologi informasi dan kemampuan analisis pelayanan berbasis data. Keterbatasan sarana prasarana pelayanan publik, termasuk aksesibilitas di beberapa wilayah pedesaan, menjadi hambatan tersendiri dalam mewujudkan pemerataan layanan. Telaahan terhadap RTRW Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa perkembangan tata ruang dan pertumbuhan wilayah menuntut perangkat daerah lebih adaptif dalam mengantisipasi kebutuhan pelayanan, misalnya terkait peningkatan mobilitas masyarakat, perubahan fungsi lahan, serta perkembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dari hasil analisis KLHS, isu lingkungan seperti kerentanan bencana alam (banjir, tanah longsor), degradasi lingkungan, dan keterbatasan daya dukung lahan menjadi tantangan tambahan bagi pelayanan publik, terutama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Meski demikian, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh Kecamatan Bener. Pertama, arah kebijakan nasional dan provinsi yang menekankan pada transformasi digital pelayanan publik menjadi momentum untuk memperkuat inovasi layanan berbasis teknologi informasi, seperti aplikasi pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan pengaduan masyarakat secara daring. Kedua, potensi pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Purworejo, termasuk adanya proyek infrastruktur regional dan konektivitas dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, membuka kesempatan bagi Kecamatan Bener untuk mengembangkan pelayanan yang mendukung aktivitas ekonomi, perdagangan, dan pariwisata. Ketiga, dukungan masyarakat serta meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas mendorong perangkat daerah untuk membangun layanan yang lebih partisipatif dan responsif. Selain itu, hasil analisis KLHS menunjukkan adanya peluang penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dapat diintegrasikan dalam inovasi pelayanan publik ramah lingkungan. Dengan mengelola tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, Kecamatan Bener diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta berkontribusi nyata dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Purworejo yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan 2.1.2 Kelompok Sasaran Layanan Kelompok sasaran layanan Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo mencakup seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan yang berada dalam wilayah administrasi kecamatan. Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan umum, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Bener memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kelompok sasaran memperoleh pelayanan yang adil, mudah diakses, dan berkualitas. Sasaran utama pelayanan adalah masyarakat umum, yaitu seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah Kecamatan Bener. Mereka menjadi penerima layanan administrasi pemerintahan, kependudukan, perizinan sederhana, serta berbagai fasilitasi program pembangunan. Selain itu, pemerintah desa beserta perangkatnya menjadi kelompok sasaran penting mengingat peran desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kecamatan hadir untuk memberikan pembinaan, pendampingan, serta koordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan dan lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Kelompok lain yang menjadi perhatian adalah masyarakat rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, perempuan, dan anak-anak. Mereka memerlukan layanan publik yang inklusif, perlindungan sosial, serta akses yang lebih mudah terhadap program-program pemerintah. Di sisi lain, pelaku ekonomi lokal seperti petani, pedagang, dan pelaku UMKM juga menjadi sasaran layanan melalui fasilitasi perizinan, penguatan kapasitas usaha, dan dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kelompok kepemudaan juga menjadi kelompok sasaran layanan yang penting. Mereka memiliki peran besar dalam menjaga ketertiban, meningkatkan partisipasi, serta memperkuat kohesi sosial di tingkat kecamatan maupun desa. Sementara itu, dari sisi internal pemerintahan, aparatur sipil negara dan perangkat daerah lain juga menjadi kelompok sasaran dalam rangka koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan lintas sektor di tingkat kecamatan. Dengan demikian, kelompok sasaran layanan Kecamatan Bener tidak hanya berfokus pada masyarakat secara umum, tetapi juga mencakup kelompok rentan, pelaku usaha, pemerintah desa, organisasi masyarakat, hingga aparatur pemerintahan. Hal ini menegaskan bahwa pelayanan kecamatan bersifat menyeluruh dan inklusif, guna mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Bener 2.2 Permasalahan dan Isu Stategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan hasil identifikasi dari Bab II Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025–2029, Laporan KLHS RPJMD 2025–2029, serta penjaringan aspirasi masyarakat melalui perangkat daerah, dapat dirumuskan beberapa permasalahan pelayanan perangkat daerah Kecamatan Bener. Permasalahan tersebut muncul sebagai refleksi adanya kesenjangan antara kondisi ideal pelayanan publik yang diharapkan dengan realitas capaian pembangunan yang ada saat ini. Permasalahan dominan yang dihadapi antara lain:

1.Kualitas dan pemerataan pelayanan publik yang belum optimal, terutama dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik dari aspek kecepatan, ketepatan, maupun keterjangkauan layanan.
2.Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan masih terbatas, sehingga belum sepenuhnya mendukung terwujudnya layanan publik yang efektif, efisien, dan transparan.
3.Kapasitas sumber daya manusia aparatur yang belum merata, baik dari segi kompetensi teknis maupun manajerial, sehingga berdampak pada kualitas layanan yang diselenggarakan perangkat daerah.
4.Koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu yang membutuhkan integrasi lintas sektor.
5.Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan yang menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat dalam mengakses layanan, serta belum mendukung pelayanan prima.
6.Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi pelayanan masih rendah, sehingga aspirasi yang muncul belum sepenuhnya terakomodasi secara sistematis. Dengan memperhatikan permasalahan dominan tersebut, terlihat adanya kebutuhan untuk memperkuat kualitas, pemerataan, dan inovasi pelayanan perangkat daerah agar dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah lima tahun ke depan. 2.2.2 Berdasarkan hasil identifikasi potensi daerah, permasalahan perangkat daerah, serta keterkaitannya dengan isu KLHS RPJMD 2025–2029 dan dinamika lingkungan global, nasional, maupun regional, maka dapat dirumuskan isu strategis perangkat daerah sebagai berikut Tabel 2.4 Isu Strategis PD POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD PERMASALAHAN PD ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATEGIS PDGLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Potensi Aparatur Pemerintah yang Kompeten Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi Misinformasi dan disinformasi Transformasi tata kelola Tata kelola pemerintahan yang dinamis Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif di tingkat kecamatan Akuntabilitas keuangan belum disertai kompetensi sumber daya manusia Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan IndonesiaPeningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan Cyber insecurity Pelayanan publik prima belum merata Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif Isu utama yang perlu mendapat perhatian meliputi: penguatan tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif untuk menjawab tantangan rendahnya akuntabilitas kinerja; peningkatan akuntabilitas dan kemandirian keuangan daerah guna memperkuat stabilitas dan daya saing; percepatan transformasi digital pelayanan publik sebagai respon atas tuntutan era digital dan ancaman keamanan siber; pemerataan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah; serta penguatan stabilitas, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat agar tercipta lingkungan yang kondusif dalam mendukung pembangunan. “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)” Visi ini merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2021 – 2026. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka perwujudan visi. Misi merupakan sebuah komitmen bersama yang terus dijaga dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan guna mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Guna mewujudkan visi Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri) 2025, rumusan misi pembangunan Kabupaten Purworejo periode tahun 2025-2030 diwujudkan dalam “Purworejo Berseri”. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Kecamatan Bener mendukung Misi ke 5, yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif, serta berbasis teknologi informasi, maka ditetapkan tujuan strategis perangkat daerah Kecamatan Bener yaitu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih terukur, yaitu:
1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, yang ditunjukkan melalui peningkatan Nilai SAKIP perangkat daerah.
2.Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan perangkat daerah. Dengan demikian, indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tujuan ini adalah: ● Nilai SAKIP Perangkat Daerah, sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja. ● Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, sebagai tolok ukur kualitas pelayanan publik. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan tersebut didukung oleh 4 (empat) faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi dan sarana serta prasarana kerja, faktor-faktor ini sangatlah berpengaruh terhadap tercapainya tujuan yang diinginkan oleh perangkat daerah dimana apabila salah satu faktor tersebut tidak ada maka dapat berpengaruh signifikan terhadap tercapainya tujuan perangkat daerah. Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perangkat Daerah Kecamatan Bener sebagai langkah pemfokusan dalam Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi adalah “Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah”. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Bener, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Bener adalah “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat ”. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bener beserta indikator dan targetnya sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1 berikut ini : Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan diperlukan arah kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan bagaimana penyelesaian isu strategis pembangunan daerah. Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Arah Kebijakan merupakan Pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kecamatan Bener pada 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 berikut ini : NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68.02 70,45 72.89 75.33 77.76 80.20 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 88.40 88.45 88.50 88.55 88.60 88.65 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah 68.02 70,45 72.89 75.33 77.76 80.20 Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) 88.40 88.45 88.50 88.55 88.60 88.65 Tabel 3.2. Penahapan Renstra PD TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 Menguatkan kualitas layanan kepada masyarakat Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Memantapkan kualitas layanan kepada masyarakat Mewujudkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat Meneguhkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Meneguhkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan, dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a.Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
c.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
d.Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 1) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
e.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
f.Administrasi Umum Perangkat Daerah 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5) Penyediaan Bahan/Material 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
g.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
h.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
i.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. 2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
a.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
b.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1. 3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
a.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1. 4.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
a.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
1. 5.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
1. 6.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
a.Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 4) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 6) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 7) Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Dari uraian tersebut di atas secara rinci rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan hingga aktivitas sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.1, 4.2 dan 4.3 berikut ini : Tabel 4.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Penyediaan Bahan/Material Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah DokumenKoordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan TABEL 4.2 Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN AKTIFITAS KET. 1 2 3 4 5 6 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi di bidang kesehatan, Fasilitasi di bidang pendidikan, Fasilitasi di bidang sosial, Fasiltiasi pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelayanan PATEN, Layanan aduan masyarakat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Fasilitasi intensifikasi PBB PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Fasilitasi musyawarah di desa/ kelurahan dan kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa meliputi PKK, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa, Fasilitasi Bumdes dan Bumdesma, Fasilitasi Koperasi Merah Putih, Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/Program Tangguh Iklim (Proklim), Fasilitasi Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Kecamatan Sehat, Fasilitasi UMKM dan OVOP, Fasilitasi penyusunan profil desa, Fasilitasi Kecamatan Berdaya PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Pilkada dan Pemilu, Monitoring kebencanaan, Sosialisasi penegakan Perda Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Fasilitasi keagamaan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Forkopimcam PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Pembinaan adm desa, LKPPD, Evaluasi Perkembangan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi keuangan desa (APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Konferensi Kades dan Sekdes Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pilkades Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Pembinaan BPD Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 4.2 Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan diarahkan pada Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa; Peningkatan Partisipasi masyarakat meliputi Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bener. Program ini mendukung Program Nasional Asta Cita Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. Dimana mereka ikut ambil bagian dalam kegiatan persebut. Program Pemberdayaan masyarakat desa dan keluharan juga diarahkan pada Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan; Gerakan sayang ibu dan anak, Kecamatan layak Anak, Pembinaan Karang Taruna, Pembinaan BUMDes/BUMDesma, Pembinaan dan Fasilitasi UMKM serta Pendampingan Koperasi Merah Putih dimana Program ini mendukung Program Nasional Asta Cita Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAK Asasi Manusia (HAM), Membangun Desa dari Bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas serta Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum diarahkan pada Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan; Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. Program ini mendukung Program Nasional Asta Cita Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah. Sedangkan Program Delegasi Provinsi yang didukung yaitu Mendorong Penguatan Forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan. Serta Mendukung Program Pitulungan Bupati Purworejo Religius Masyarakate. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum diarahkan pada Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Penyelenggaraan HUT RI serta Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Kecamatan. Program ini mendukung Program Nasional Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAK Asasi Manusia (HAM) serta mendukung Program Delegasi Provinsi Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa diarahkan pada Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa; Penyelenggaraan fasilitasi Penyusunan APBDes, DD, ADD, DBH, SISKUDES, PDRD, BPJS, Insentif RT/RW, SILTAP. Program ini mendukung Program Nasional Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan. Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain itu Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa juga diarahkan pada Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Sekretaris Desa; Kegiatan Konferensi Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Dimana program ini mendukung Delegasi Provinsi Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa. 4.3 Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bener sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini: Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Bener NO. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 68,02 70,45 72,89 75,33 77,76 80,2 Tujuan dan sasaran PD 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) Angka 88,40 88,45 88,50 88,55 88,60 88,65 Tujuan dan sasaran PD Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025- 2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Bener yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Bener Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Kecamatan Bener, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bener setiap tahunnya. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi: a) Rencana Strategis Kecamatan Bener sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Bener setiap tahun. b) Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. c) Camat Bener wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat. 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi: a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Bener dilakukan setiap tahun selama periode renstra. b) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. c) Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko. BUPATI PURWOREJO, Ttd YULI HASTUTI

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017