Dalam Peraturan Ini Berisi 7 (tujuh) Bab dan 23 (dua puluh tiga) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pemberian Dan Pengurangan TPP; Kriteria Pemberian TPP; Basic Dan Perhitungan TPP; Penilaian Dan Pembayaran TPP; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir; c. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 10. 11. 12. Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1781); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemeritah Dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja Pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53); Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah pimpinan Perangkat Daerah di Kabupaten Rokan Hilir. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah. Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS, CPNS dan PPPK dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19, 20. 21. 22. 23. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Pegawai adalah PNS, CPNS dan PPPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. Sasaran Kerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai. Hukuman Disiplin adalah hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Kesanggupan Pegawai Negeri Sipiluntuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, jasa pelayanan, bonus atau prestasi, pesangon dan/atau pensiun. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian. Penanggungjawab/Ketua Tim Kerja adalah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil
Tujuan dan Prinsip Pemberian TPP yaitu sebagai berikut: sR mo Ao oD meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; memberikan kepastian hukum; akuntabel; proporsionalitas; efektif dan efisien; optimalisasi; neningkatkan disiplin Pegawai; meningkatkan kinerja Pegawai;
BAB II
Seluruh Pegawai diberikan TPP sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Pemberian TPP bagi Pegawai sesuai dengan jabatan yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Kelas Jabatan. Pegawai penerima TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Pegawai yang namanya tercantum dalam daftar gaji. Pegawai Pusat dan Daerah lainnya yang bekerja pada Perangkat Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan:
Penunjukan Penanggungjawab/Ketua Tim Kerja pada Perangkat Daerah diutamakan yang berasal dari Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan. Dalam hal Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan tidak bersedia dan/atau tidak tersedia untuk ditunjuk sebagai Penanggungjawab/Ketua Tim Kerja, dapat ditunjuk Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang ada pada Perangkat Daerah tersebut. Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal yang duduk pada kelas jabatan 9 (sembilan) untuk Penanggungjawab dan kelas jabatan 7 (tujuh) untuk ketua Tim Kerja.
Pegawai yang ditugaskan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP dengan ketentuan:
Pengurangan TPP diberlakukan kepada:
TPP tidak diberikan kepada: a. 2.9 Pegawai yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum; Pegawai yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh aparat penegak hukum; Pegawai yang berstatus terpidana; Pegawai yang mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; Pegawai yang mengambil Cuti Besar kecuali dalam rangka kegiatan keagamaan; Pegawai yang mengambil cuti persalinan ketiga dan seterusnya sejak menjadi CPNS; Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan; Pegawai yang tidak menyerahkan LHKPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Pegawai yang tidak melaporkan Gratifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Pegawai yang belum menyelesaikan kewajiban dalam penyelesaian kerugian negara atau daerah (TPTGR); Pegawai yang masih memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang milik daerah/aset dimana penguasaan terhadapat aset tersebut tidak sesuai dengan peruntukkannya/tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 12 (dua belas) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan; dan Pegawai Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada lembaga lain diluar Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. e. f. k. L m.
Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan kriteria:
TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 huruf a diberikan kepada Pegawai yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan; dan Besaran Persentase TPP Berdasarkan Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada Pegawai yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau Inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya; dan Besaran persentase TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
TPP berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 huruf c diberikan kepada Pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil. Tingkat kesulitan tinggi dari daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP Tempat Bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di Daerah. Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Daerah. Alokasi TPP Berdasarkan Tempat Bertugas paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari basic TPP apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).
Membuka PDF…