Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang esensial dalam pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Lembaga ini memiliki mandat untuk melaksanakan otonomi daerah, menjadi ujung tombak implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi melalui penetapan Perda, pelayanan publik seperti administrasi kependudukan dan pendidikan, serta program pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial. Inisiatif strategis seperti peningkatan kapasitas digital dan pemerataan akses telekomunikasi menunjukkan fokus pada inovasi dan pemerataan pembangunan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengemban mandat sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang krusial bagi pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kehadirannya signifikan dalam mengimplementasikan otonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan, menjadikannya ujung tombak kebijakan nasional di tingkat lokal.
Ruang lingkup lembaga ini mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik yang disediakan berbagai dinas, serta program pembangunan di sektor infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui kewenangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berupaya memenuhi kebutuhan dan karakteristik unik wilayahnya.
Program strategis Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terlihat melalui inisiatif seperti Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Berbasis SKKN Bidang Digital dan TIK, serta peluncuran Sistem Informasi Geospasial Daerah berbasis web. Intervensi ini menunjukkan komitmen pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi untuk tata kelola yang lebih baik, dan pemerataan akses telekomunikasi.
Meskipun tidak selalu eksplisit, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berkontribusi pada isu-isu nasional melalui implementasi kebijakan pemerintah pusat di tingkat daerah. Misalnya, melalui Dinas Pendidikan, mereka berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional, dan melalui upaya mengatasi kesenjangan digital, mereka mendukung agenda nasional pemerataan akses informasi dan teknologi.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk berbagai keperluan, mulai dari administrasi kependudukan di DISDUKCAPIL, urusan pendidikan di DISDIK, hingga perizinan dan pembayaran pajak daerah di BAPENDA. Tersedia pula layanan pengaduan online melalui portal resmi untuk melaporkan masalah pada layanan elektronik.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir adalah pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif di tingkat lokal. Dengan mandat yang luas dan berbagai program strategis, lembaga ini terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayahnya.
DokumenLihat semua
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 44 Tahun 2025
Dalam Peraturan ini berisi 3 (Tiga) Bab dan 5 (Lima) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Kelas Jabatan; Ketentuan Penutup;
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 45 Tahun 2025
Dalam Peraturan ini berisi 7 (Tujuh) Bab dan 31 (Tiga Puluh Satu) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara; Atribut Dan Kelengkapan Pakaian Dinas; Pendanaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2025
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025 diubah.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2025
Dalam Peraturan ini berisi 13 (tiga belas) bab dan 25 (dua puluh lima) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Objek dan Subjek; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penyetoran; Tempat Penyetoran; Penagihan Retribusi; Permohonan Pembetulan Retribusi; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Tata Cara Pemeriksaan Retribusi; Pengelolaan Jasa Usaha Atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016
Dalam peraturan ini berisi tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan yang Optimal, maka perlu adanya sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, transparan dan bertanggung jawab.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 29 Tahun 2025
Dalam Peraturan ini berisi tentang Peraturan Bupati Tentang Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2029.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2021
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNG ANGGARAN