DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 13 (tiga belas) Bab dan 18 (delapan belas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Tata Cara Pemungutan Retribusi; Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan Retribusi; Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Retribusi; Tata Cara Pelaporan Retribusi; Tata Cara Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Retribusi; Tata Cara Penagihan Retribusi; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; Pembetulan Dan Pembatalan Ketetapan Retribusi; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kedaluwarsa; Tata Cara Pemeriksaan Retribusi; Pedelegasian Wewenang; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3.

4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
7.Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 43 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 43 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 33); dan
8.Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 39). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan 3. 4, 6. 10. 11. 12. 13. 14.

(1)
(1)
(2)lainnya yang sah. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah retribusi pembayaran atas pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusti. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terhutang atau seharusnya tidak terhutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. 7. 8. 9.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah menjadi tugas dan tanggung jawab pada Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang. Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.melakukan pemungutan retribusi sebagai pembayaran jasa atas pemanfaatan aset daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan
b.melaporkan pemungutan retribusi kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN RETRIBUSI

Pasal 3

Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan atas jasa pemanfaatan aset daerah harus memiliki 1zin pemanfaatan aset daerah. Permohonan izin pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 4

(1)Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dipungut dengan menggunakan SKRD sesuai dengan objek retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Pelunasan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah terutang’ sebagai pembayaran atas pelayanan jasa yang diberikan kepada wajib retribusi dilakukan tunai/lunas melalui Bendahara Penerimaan.
(3)Bendahara Penerima dimaksud harus menyetorkan seluruh penerimaannya ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya.
(4)Pembayaran retribusi dibuktikan dengan menggunakan SSRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)Perangkat Daerah menatausahakan pembukuan dan pelaporan penerimaan dan penyetoran, serta mempertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II] yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PELAPORAN RETRIBUSI

Pasal 5

(1)Besarnya penetapan dan penerimaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dihimpun dalam buku registrasi sebagai dasar membuat laporan.
(2)Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah membuat dan menyampaikan laporan penetapan dan realisasi penerimaan kepada Pengguna Barang paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan Buku Kas Penerimaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

BAB VI

TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 6

Pengguna Barang atas permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 7

(1)Wajib Retribusi yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran Retribusi, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Pengguna Barang atau Pejabat yang ditunjuk dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan salinan SKRD yang diajukan permohonannya.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah diterima Pengguna Barang atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah diterimanya SKRD.
(3)Terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Pengguna Barang atau Pejabat yang ditunjuk,
(4)(S)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(3)dituangkan dalam surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Pengguna Barang dan Wajib Retribusi yang bersangkutan. Pembayaran angsuran dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran maupun penundaan pembayaran ditandatangani, kecuali ditetapkan lain dalam surat keputusan berdasarkan alasan yang dapat diterima. Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan paling banyak untuk 3 (tiga) kali angsuran.3

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 8

Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran oleh pejabat yang berwenang. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. Bentuk dan isi surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besar retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Bentuk isi STRD sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi Kepada Bupati melalui Pengguna Barang atau Pejabat yang ditunjuk. Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan:

a.perhitungan dari wajib retribusi;
b.surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
c.putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan
d.kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak saat timbul kelebihan pembayaran retribusi.

(2)
(4)
(1)
(2)
(4)(S)
(1)
(2)Dalam Surat Permohonan Wajib Retribusi harus dilampirkan dokumen: . nama dan alamat wajib retribusi; .nomor pokok wajib retribusi daerah; masa retribusi; . besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan alasan yang jelas.TAO OD

Pasal 11

Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksanaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran retribusi dan pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi Daerah oleh Wajib Retribusi. Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi harus memberikan keputusan dengan menerbitkan SKRDLB. Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang retribusi. Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (Dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. Bentuk isi SKRDLB sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…