DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 17 (tujuh belas) Bab dan 39 (tiga puluh sembilan) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Tata Nilai Pengadaan; Ruang Lingkup Pengadaan; Para Pihak; Perencanaan Pengadaan; Persiapan Pengadaan; Pelaksanaan Pengadaan; Pembayaran Prestasi Kerja; Keadaan Kahar; Pemutusan Surat Perjanjian; Sanksi; Penyelesaian Perselisihan; Pelaporan Dan Serah Terima; Pembinaan, Pengawasan Dan Pengadaan Secara Elektronik; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kepenghuluan; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; . Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang2. Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan_ Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 3. Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 4. . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 5. . Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 6. . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 7. . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 8. . Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455); 9. MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI KEPENGHULUAN. BAB | KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 10. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Bupati adalah Bupati Rokan Hilir Kepenghuluan adalah Kepenghuluan dan kepenghuluan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepenghuluan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur’ dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemerintahan Kepenghuluan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Pemerintah Kepenghuluan adalah Penghulu atau yang disebut dengan nama lain dibantu _perangkat Kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kepenghuluan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan yang selanjutnya disebut APB Kepenghuluan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kepenghuluan. Rencana Kerja Pemerintah Kepenghuluan, selanjutnya disebut RKP Kepenghuluan, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat 4. 5. 6. 7, 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Kepenghuluan. Pengadaan Barang/Jasa di Kepenghuluan- yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Kepenghuluan, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kepenghuluan yang selanjutnya disebut Musrenbangkep adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kepenghuluan, Pemerintah Kepenghuluan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kepenghuluan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kepenghuluan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan, swadaya masyarakat Kepenghuluan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Kewenangan Kepenghuluan adalah kewenangan vang dimiliki Kepenghuluan meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Kepenghuluan, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penghulu adalah pejabat Pemerintah Kepenghuluan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kepenghuluan nya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Kepenghuluan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kepenghuluan yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan (PPKK). Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Kepenghuluan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan (PPKK). Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu' Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/ Kaur. 18. 19, 20. 21. 22. 23. 24. 25. Masyarakat adalah masyarakat Kepenghuluan setempat dan/atau masyarakat Kepenghuluan sekitar lainnya. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa. Pembelian Langsung adalah metode pengadaan yang dilaksanakan dengan cara membeli/membayar langsung kepada 1 (satu) Penyedia tanpa permintaan penawaran tertulis yang dilakukan oleh Kasi/Kaur atau TPK. Permintaan Penawaran adalah metode Pengadaan dengan membeli/membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis paling sedikit kepada 2 (dua) Penyedia yang dilakukan oleh TPK. Lelang adalah metode pemilihan Penyedia untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK atau TPK dengan melibatkan masyarakat. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah. Pembinaan Pengadaan adalah kegiatan yang meliputi proses pembentukan peraturan bupati/walikota, konsultasi dan bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa di Kepenghuluan.

BAB II

TATA NILAI PENGADAAN

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kepenghuluan dalam melaksanakan Pengadaan yang dibiayai dengan dana APB Kepenghuluan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar Pengadaan dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan.

Pasal 4

Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a.efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum; efektif, berarti Pengadaan harus' sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya; transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat; terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu. berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas; pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan harus dijadikan sebagai owahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan kepenghuluannya; gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di kepenghuluan; bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan; adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu; dan akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. d. e. f. g. h. 1.

Pasal 5

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut:

a.melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan; bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan; tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; menerima dan bertanggung jawab atas_ segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan; menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan kepenghuluan; menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan. c. d. e. f. g.

BAB IV

RUANG LINGKUP PENGADAAN

Pasal 6

Pengadaan merupakan pelaksanaan Kewenangan Kepenghuluan yang kegiatan dan anggarannya bersumber dari APB Kepenghuluan. Kewenangan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (1

Pasal 7

Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat melalui Swakelola dengan memaksimalkan (1 pemaanfaatan sumber daya yang ada di Kepenghuluan secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara Swakelola maka Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8

Pengadaan melalui Penyedia dapat dilakukan untuk: a. b. mendukung Swakelola; atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan Swakelola.

BAB V

PARA PIHAK

Pasal 9

Para pihak dalam Pengadaan terdiri dari:

a.Penghulu; Kasi/ Kaur; TPK; Masyarakat; dan Penyedia. d. e.

Pasal 10

Tugas Penghulu dalam Pengadaan adalah: a. b. menetapkan TPK hasil Musrenbangkep; mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Kepenghuluan sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan; dan menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat. c.

Pasal 11

Kasi/Kaur mengelola Pengadaan untuk kegiatan sesuai bidang tugasnya. Tugas Kasi/Kaur dalam mengelola Pengadaan:

a.menetapkan dokumen persiapan Pengadaan;
b.menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada TPK;
c.melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai yang ditetapkan Musrenbangkep; menandatangani bukti transaksi Pengadaan; mengendalikan pelaksanaan Pengadaan; menerima hasil Pengadaan; melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Penghulu; dan
h.menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Penghulu dengan berita acara penyerahan. Kasi/Kaur dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan Penyedia apabila anggaran belum tersedia atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi. 1)

(2)d. e. f. g.
(3)
(4)
(7)
(8)Kaur Keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…