DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 13 (tiga belas) bab dan 25 (dua puluh lima) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Objek dan Subjek; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penyetoran; Tempat Penyetoran; Penagihan Retribusi; Permohonan Pembetulan Retribusi; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Tata Cara Pemeriksaan Retribusi; Pengelolaan Jasa Usaha Atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; a. bahwa dalam pelaksanaan penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah bidang pelayanan penyediaan air minum di daerah, perlu diatur teknis pengelolannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 3. 10. Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2); Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 39); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4 10. ll. 12. 13. 14. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Bupati adalah Bupati Kabupaten Rokan Hilir. Retribusi Jasa Usaha Atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu. 5. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 6. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui temat pembayaran yang ditunyuk oleh Bupati. 7. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau_ sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda. 8. Surat Ketetetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang. 9. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksakanan secara objektif dan professional berdasarkan suatu stadar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketetntuan peraturan perundang- undangan. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir. Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut UPT SPAM Dinas PUTR adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir yang melakukan kegiatan usaha dibidang air minum.

15.Meter air adalah alat ukur pemakai air yang dipasang kepada pelanggan dan harus dibaca setiap bulan oleh petugas.
16.Hidran adalah sarana untuk menyalurkan air minum kebutuhan rumah tangga kelokasi yang dianggap perlu.
17.Terminal air adalah sarana pelayanan air minum untuk daerah yang tidak terjangkau jaringan pipa distribusi yang dilayani melalui mobil tangka.
18.Tarif adalah harga air setiap M* yang dibayar oleh pelanggan sesuai dengan kelompok pelanggan dan blok konsumsi.
19.Denda adalah pembebanan sejumlah biaya kepada pelanggan yang diakibatkan oleh terjadinya pelanggaran.
20.Rekening air minum adalah tagihan UPT SPAM Dinas PUTR Kabupaten Rokan Hilir yang harus dibayar oleh pelanggan atas pemakaian air selama 1 (satu) periode tertentu.
21.Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang menggunakan air dari Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabuapten Rokan Hilir dan terdaftar sebagai pelanggan.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan air minum yang dikelola oleh UPT SPAM Dinas PUTR..

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 4

(1)Retribusi Jasa Usaha dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis dan kartu langganan.
(3)Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu pesen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(4)Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 5

(1)Pemungutan retribusi dilakukan oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
(2)Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati.
(3)Jabatan lain yang dipersamakan Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa petugas pemungut retribusi.
(4)Petugas pemungut retribusi sebagimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
(2)Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
(3)Penerimaan retribusi yang dilaksanakan pihak ketiga disetorkan kepada Bendahara Penerimaan.
(4)Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
(5)Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

(1)Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
(2)Pembayaran dilakukan di kas daerah Kabupaten Rokan Hilir atau ditempat pelayanan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(3)Setiap pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (2) dokumen yang dipersamakan (karcis, kupon, Kartu Langganan, Surat Perjanjian dan Surat Pemberitahuan Pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik dan dicatat dalam buku penerimaan retribusi daerah).
(4)Bupati melalui Kepala Dinas dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wayjib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
(5)Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wayjib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

BAB V

TATA CARA PENYETORAN

Pasal 8

Penerimaan daerah yang telah ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dari Kepala Dinas, Bendahara Penerimaan menyetor ke kas Daerah pada Bank melalui rekening yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dibuktikan dengan adanya tanda bukti setor/slip penyetor.

BAB VI

TEMPAT PENYETORAN

Pasal 9

Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pelayanan, maka seluruh hasil penerimaan retribusi harus disetor pada kas daerah paling lama 1 x 24 jam. Atas pertimbangan rentang kendali dan beban kerja yang tidak memungkinkan untuk dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyetoran dapat dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya retribusi.

BAB VII

PENAGIH RETRIBUSI

Pasal 10

Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD. Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. Surat Teguran/Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan Kepada Dinas.

Pasal 11

Apabila Wajib Retribusi belum membayar retribusi sampai dengan 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo pembayaran, diterbitkan surat teguran oleh Kepada Dinas setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang. Jika 1 (satu) bulan kemudian belum membayar juga, dilakukan penagihan dengan surat STRD yang dapat berisi:

a.Pokok Retribusi;
b.Denda 2% per bulan; dan/atau
c.Sanksi administrasi lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Kepala Dinas.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…