DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 14 (empat belas) bab dan 21 (dua puluh satu) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Penetapan Retribusi; Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi; Tata Cara Penyetoran; Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan; Tata Cara Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi; Tata Cara Penagihan Retribusi; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Retribusi; Hasil Pungutan Retribusi; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kadaluarsa; Tata Cara Pemeriksaan Retribusi; Formulir Yang Digunakan Dalam Pemungutan Retribusi; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Penginapan, Pesanggrahan atau Villa; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); S. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
10.Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 39); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN, PESANGGRAHAN, ATAU VILLA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3.Bupati adalah Bupati Rokan Hilir. 10. 1]

(1)
(2)
(3)Dinas adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang mengelola dan memungut retribusi tempat Penginapan, Pesanggrahan atau Villa. 4. Retribusi adalah Retribusi atas pelayanan penyediaan Tempat Penginapan, Pesanggrahan atau Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang. 7. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati 8. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan dan Retribusi Daerah Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi oleh wajib retribusi. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 2

Subjek Retribusi adalah orang. pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat penginapan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi adalah pelayanan tempat penginapan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tempat penginapan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.

(4)
(1)Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan atau Villa.

Pasal 3

Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(3)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)berupa kartu langganan, formulir reservasi, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran/invoice, termasuk dokumen yang berasal dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik, dapat berbentuk file pdf ataupun hasil pindai (scan) berwarna dari dokumen asli. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagai dasar untuk melakukan pemungutan/pembayaran dan penyetoran Retribusi.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN/PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas melalui Petugas/Juru Pungut yang ditunjuk. Petugas Retribusi /Juru Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengenakan tanda pengenal yang disahkan oleh Kepala Dinas. (1 Tempat pemungutan retribusi adalah Konter Layanan/ Front Desk yang disediakan di Tempat Penginapan, Pesanggrahan atau Villa. Pemungutan Retribusi menggunakan dokumen yang terdiri dari:

a.Formulir reservasi;
b.Surat Perjanjian;
c.Invoice; dan
d.Bill/Kuitansi. Petugas Retribusi/Juru Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban membuat laporan harian penerimaan Retribusi atas pelayanan Tempat Penginapan, Pesanggrahan atau Villa.

Pasal 5

Pemungutan dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan atau penunjukan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Pemungutan melalui kerjasama atau penunjukan pihak ketiga

(2)
(3)
(4)(S)
(6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Inventarisasi objek retribusi; dan
2. b.Pemungutan retributsi. Pemungutan melalui kerjasama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan. Pemungutan melalui kerjasama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi. Dalam penggandaan atau pencetakan Formulir Reservasi, Invoice, Bill/Kuitansi dibebankan kepada pihak ketiga. Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Pembayaran Retribusi oleh wajib Retribusi harus dibayar lunas dimuka secara tunai dan non tunai sebelum memasuki Tempat Penginapan, Pesanggrahan dan Villa. Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi melalui petugas Dinas yang ditunjuk pada tempat pemungutan retribusi. Pembayaran Retribusi yang dilaksanakan secara non tunai, dapat berupa bukti elektronik hasil cetak atau file gambar dari proses transaksi elektronik atau data historis transaksi pada aplikasi pembayaran elektronik, baik berbentuk file pdf ataupun hasil pindai (scan) berwarna dari dokumen asili. Alat alat pembayaran non tunai dapat berupa Kartu Debet, E-Money, QRIS, SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking, atau Layanan Pembayaran Digital e-money seperti Go Pay, Dana dan lainnya.

BAB IV

TATA CARA PENYETORAN

Pasal 7

Semua penerimaan Retribusi termasuk Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan melalui Kerjasama atau penunjukkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 disetor ke rekening kas Daerah secara bruto. Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemegang Kas Pembantu Penerimaan/Kasir yang ditunjuk melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas, menggunakan pembukuan penerimaan Retribusi dan SSRD penerimaan Retribusi. Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan paling lambat 1 x 24 jam setelah selesai pemungutan, kecuali pada hari libur atau keadaan mendesak lainnya sesuai peraturan- perundangan, disetor pada hari kerja berikutnya.

(4)Pemegang Kas Pembantu Penerimaan/Kasir dan Bendahara Penerimaan pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melakukan penatausahaan, pembukuan, dan pelaporan penerimaan Retribusi.

BAB V

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

(1)Besarnya penetapan dan penerimaan Retribusi dihimpun dalam buku registrasi sebagai dasar membuat laporan.
(2)Bendahara Penerimaan pada Dinas, wajib membuat dan menyampaikan laporan penetapan dan realisasi penerimaan kepada Kepala Dinas paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan Buku Kas Penerimaan Retribusi.

BAB VI

TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

Kepala Dinas atas permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 10

(1)Wajib Retribusi yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran’ Retribusi, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan salinan SKRD atau Krcis Tempat Retribusi yang diajukan permohonannya.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah diterima Kepala Dinas paling lambat 7 (tujuh)hari terhitung setelah diterimanya SKRD atau Karcis Tempat Retribusi.
(3)Terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Dinas, dituangkan dalam surat Keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas dan Wajib Retribusi yang bersangkutan.
(4)Pembayaran angsuran dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran maupun penundaan pembayaran ditandatangani, kecuali ditetapkan lain dalam surat keputusan berdasarkan alasan yang dapat diterima.
(5)Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan paling banyak untuk 3 (tiga) kali angsuran.3

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 11

Kepala Dinas dapat menerbitkan STRD, terhadap:

a.Wajib Retribusi yang berstatus angsuran dan/atau penundaan pembayaran retribusi tidak atau kurang bayar; dan Berdasarkan hasil pemeriksaan retribusi (SKRD/Karcis atau SSRD) terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung. b.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…