DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 14 (empat belas) bab dan 21 (dua puluh satu) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Objek dan Subjek Retribusi; Penetapan Besaran Tarif Retribusi; Tata Cara Pemungutan Retribusi; Tata Cara Pembetulan, Keringanan dan Pengurangan dan Pembebasan Retribusi dan atau Sanksi; Tata Cara Penagihan; Tata cara Pengajuan Keberatan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang5. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881); 6. Te Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2); 8. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 39);Te MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat 3. 4. NO sementara. Tempat Parkir adalah di tepi jalan-jalan umum dalam Kabupaten Rokan8. Hlir yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan. Jalan adalah prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, 9. meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.

10.Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
11.Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12.Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
13.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang- undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
14.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
18.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 19.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer , dana pesiun ,persekutuan,perkumpulan,yayasan , organisasi massa,organisasi social politik,atau organisasi yang sejenis,lembaga,bentuk usaha tetap ,dan bentuk badan lainnya.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1)Objek Retribusi adalah setiap pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.
(2)Lokasi Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan tempat parkir di tepi jalan umum.

BAB III

PENETAPAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

Tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berlaku bagi setiap kendaraan dan Wajib Retribusi yang menggunakan Tempat Parkir. Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETIBUSI

Pasal 5

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah Tempat Parkir yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). Masa retribusi terutang adalah setiap kali Wajib Retribusi menggunakan jasa pelayanan tempat parkir dan diberikan karcis sebagai bukti tanda pelayanan parkir atau dokumen lain yang dipersamakan. (1

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi. Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib Retribusi atau tempat usaha yang tidak berkenan menggunakan jasa Petugas Parkir, baginya tetap dikenakan biaya retribusi parkir yang disetorkan ke Kas Daerah dengan menggunakan SSRD sebagai bukti setorannya. Tata Cara atau mekanisme pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (1

Pasal 7

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran. Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku ,tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut. Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipngut ke rekening kas Daerah secara bruto sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Retribusi harus disetor oleh Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud ayat (1) ke kas Daerah paling lambat 1x24 jam. Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lama dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

Bupati melalui Kepala Dinas berwenang melakukan pemeriksaan untuk guji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai retribusi daerah. Kewajiban dari Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:

a.memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
b.memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna_ kelancaran pemeriksaan; dan atau
c.memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB V

TATA CARA PEMBETULAN, KERINGANAN DAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN ATAU SANKSI

Pasal 10

Bupati melalui Kepala Dinas dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi. Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau Retribusi dari golongan tertentu. (1

Pasal 11

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Keringan dan Pengurangan dan Pembebasan Retribusi kepada Bupati atau Kepala Dinas secara tertulis. (1

(2)
(4)
(5)(S) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati atau Kepala Dinas dapat membetulkan SKRD, STRD, SKRDKB dan SKRDT yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan dalam ketentuan Peraturan Daerah tentang Retribusi. Bupati atau Kepala Dinas dapat:
1. a.mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
2. b.mengurangkan atau membatalkan SKRD, STRD, SKRDKB dan SKRDT yang tidak benar; mengurangkan atau membebaskan STRD; membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
3. e.mengurangkan ketetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.
(3)2.0 Bupati dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan wajib retribusi diterima, wajib memberikan keputusan atas permohonan tersebut dengan menerbitkan surat keputusan pembetulan. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat, Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pembetulan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…