Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2.Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
4.Dinas Lingkungan Hidup adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang salah satu tugas dan tanggungjawabnya melakukan pengelolaan retribusi pelayanan Kebersihan.
5.Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan, menikmati pelayanan jasa kebersihan. 8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegitan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib pajak atau Wajib Retyribusi_ serta pengawasan penyetorannya. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui temat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda. Surat Ketetetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan SKRDLB dan SKRDKB yang diajukan oleh wajib retribusi.
18.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksakanan secara objektif dan professional berdasarkan suatu stadar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban _retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketetntuan peraturan perundang- undangan.
19.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kabupaten Rokan Hilir.