DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 10 (sepuluh) bab dan 17 (tujuh belas) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran; Tata Cara permohonan Pembetulan Ketetapan; Tata Cara Penagihan Retribusi; Tata cara Pengajuan Keberatan; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Tata Cara Pemeriksaan Retribusi; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kebersihan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
8.Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 39); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2.Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
4.Dinas Lingkungan Hidup adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang salah satu tugas dan tanggungjawabnya melakukan pengelolaan retribusi pelayanan Kebersihan.
5.Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan, menikmati pelayanan jasa kebersihan. 8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegitan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib pajak atau Wajib Retyribusi_ serta pengawasan penyetorannya. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui temat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda. Surat Ketetetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan SKRDLB dan SKRDKB yang diajukan oleh wajib retribusi.
18.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksakanan secara objektif dan professional berdasarkan suatu stadar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban _retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketetntuan peraturan perundang- undangan.
19.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kabupaten Rokan Hilir.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kebersihan kepada wajib retribusi di daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

a.meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dari sektor retribusi pelayanan kebersihan;
b.meningkatkan pelayanan kebersihan yang optimal kepada masyarakat;
c.mewujudkan cara pemungutan dan penerimaan Retribusi kebersihan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
d.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

OBJEK RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

Pasal 4

(1)Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
1. a.Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan sementara;
2. b.pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
3. c.penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah.
(2)Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 5

Pemungutan Retribusi Pelayanan Jasa Kebersihan tidak dapat diborongkan. Retribusi Pelayanan Jasa Kebersihan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, Kartu Langganan, Surat Perjanjian dan Surat Pemberitahuan Pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik dan dicatat dalam buku penerimaan retribusi daerah. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu pesen) per bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Penagih Retribusi terutang sebagaimakan dimaksud pada ayat (4) didahului dengan surat teguran.

Pasal 6

Pemungutan retribusi dapat dilakukan oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati. Jabatan lain yang dipersamakan bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga petugas pemungut retribusi. Petugas pemungut retribusi sebagimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat oleh Bupati atau oleh Kepala SKPD.

Pasal 7

Pemungutan retribusi dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi dengan tidak menambah beban wajib retribusi. Penerimaan retribusi yang dilaksanakan pihak ketiga disetorkan kepada Bendahara Penerimaan. Pihak ketiga pemungut retribusi dapat diangkat oleh Kepala SKPD.

(4)Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 8

(1)Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
(2)Pembayaran Retribusi dilakukan di kas Daerah atau ditempat pelayanan lain yan telah ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Setiap pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribus).
(4)Bupati dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(5)Alasan mengangsur atau menunda retribusi terutang sebagaimana dimaksud ayat (4), diajukan wajib retribusi paling lama 7 (tujuh) hari bulan berikutnya dengan menggunakan surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 9

(1)Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi sesuai dengan yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Bendahara Penerimaan.
(2)Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyetorkan seluruh pembayaran melalui rekening pada Bank yang ditetapkan oleh Pmerintah Daerah ke Kas Daerah dan dibuktikan dengan adanya tanda bukti setor/slip penyetor.

Pasal 10

(1)Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pelayanan, maka seluruh hasil penerimaan retribusi harus disetor pada Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam.
(2)Atas pertimbangan rentang kendali dan beban kerja yang tidak memungkinkan untuk dilakukan dalam
(1)
(5)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyetoran dapat dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya retribusi.

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN PEMBETULAN KETETAPAN

Pasal 11

Permohonan pembetulan SKRD/SSRD diajukan oleh Wajib Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas apabila dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung, kesalahan tulis atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKRD/SSRD.

(2)Bupati dalam jangka waktu 30 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan diterima harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
(3)Bupati melalui Kepala Dinas menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti terhadap permohonan Wajib Retribusi.
(4)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat dan Bupati tidak menerbitkan keputusan pembetulan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…