DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 42 Tahun 2025

Nomor: 42
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) bab dan 18 (delapan belas) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Biaya Perjalanan Dinas Dan Pertanggungjawaban; Dokumen Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka efektifitas penggunaan anggaran 1. pendapatan dan belanja daerah untuk pelaksanaan perjalanan dinas perlu) adanya transparansi dan pertanggungjawaban yang akuntabel sehingga diperlukan adanya pengaturan yang lebih terarah; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah

Menetapkan

menetapkan standar harga satuan biaya perjalanan dinas dengan memperhatikan pprinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara’ Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Keluar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
4.Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hilir. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang menduduki jabatan struktural esselon II, esselon III dan esselon IV, jabatan fungsional dan jabatan fungsional hasil penyetaraan. 6. 10. il. 12. 13. 14, 15. 16. 17. 18. 19, 20. 21. 22. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. 8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disingkat PPPK Paruh Waktu adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD pada DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Tenaga Ahli Fraksi adalah Tenaga Ahli Fraksi pada DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD adalah Tim Ahli pada Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Ajudan dan Pengaman Pengawal adalah tenaga yang berasal dari sipil dan/atau kepolisian yang bertugas untuk menjaga kelancaran tugas dan keamanan serta keselamatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Supir adalah tenaga yang bukan berasal dari PNS/PPPK/PPPK Paruh Waktu yang bertugas sebagai supir Bupati, supir Wakil Bupati, Supir Sekretaris Daerah, Supir Kepala Perangkat Daerah dan supir Direktur RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi. Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati adalah orang yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu/keahlian tertentu. yang diangkat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah dan Peraturan Bupati Rokan Hilir tentang Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati. Masyarakat adalah individu atau sekelompok orang yang tidak berstatus sebagai ASN. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Daerah, anggota kepolisian, ASN dan Pihak Lain. Pihak Lain adalah PPPK Paruh Waktu, Tenaga Ahli Fraksi, Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD, Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati, Ajudan, Pengaman Pengawal, Supir dan Masyarakat. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disebut DPA- SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 24. 205. 26. 27. 28. 29. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. am] re) Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Biaya Riil adalah, biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor Perangkat Daerah berada. Tempat Tujyuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas. Surat Tugas, yang selanjutnya disebut ST, adalah surat yang berisi tugas dari atasan kcpada bawahan untuk mclaksanakan pcrintah pckcrjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Surat Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPD adalah surat perjalanan kecdinasan kepada Pclaksana Perjalanan Dinas yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus. om] oO 0

BAB II

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Pasal 2

(1)Jenis perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari:
(2)
(3)
1. a.Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kcdudukan scmula dalam wilayah Daerah.
2. b.Perjalanan dinas luar daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ketempat yang dituju di luar Daerah dan kembali ke tempat kedudukan semula. Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kccamatan Pasir Limau Kapas, Kccamatan Pujud, Kcecamatan Rantau Kopar, Kecamatan Tanjung Medan, Kecamatan Bagan sinembah Raya dan Kecamatan Balai Jaya lamanya Perjalanan Dinas dibatasi paling lama 3 (tiga) hari kalender. Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk untuk Kecamatan Kubu, Kecamatan Kubu Babussalam, Kecamatan Rimba Melintang, Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan lamanya Perjalanan Dinas dibatasi paling lama 2 (dua) hari kalender. Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk untuk Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Batu Hampar dan
(4)Kecamatan Pekaitan lamanya Perjalanan Dinas hanya diberikan 1 (satu) hari kalender.
(5)Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal:
1. a.pelaksanan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
2. b.mengikuti ujian dinas atau ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
3. c.mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya dan kegiatan sejenisnya;
4. d.mengikuti pameran, promosi, perlombaan, dan pertandingan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat); dan
6. f.kunjungan kerja dan studi banding dalam rangka: adanya peraturan baru yang akan diimplementasikan oleh daerah; untuk peningkatan pelayanan publik; untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan menghasilkan suatu produk/output sebagai pedoman dalam pelaksanaan kKebijakan daerah. 2. 3. 4.
(6)Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam rangka konsultasi dan/atau koordinasi ke Kementerian/Lembaga atau Instansi lainnya diluar Provinsi Riau, dilakukan secara selektif dan proporsional paling lama 4 (empat) hari’ kalender, dapat ditambah/dikurang sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan azas kewajaran dan kepatutan.
(7)Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam rangka konsultasi dan/atau koordinasi ke Instansi Pemerintah atau Instansi lainnya dalam Provinsi Riau dilakukan secara selektif paling lama 3 (tiga) hari kalender, dapat ditambah/dikurang sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan azas kewajaran dan kepatutan.
(8)Perjalanan dinas dalam rangka pendataan, pemeriksaan, pengawasan, penagihan, pungutan dan pekerjaan teknis lainnya paling lama 5 (lima) hari kalender dan/atau sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan azas kewajaran dan kepatutan.
(9)Pelaksana Perjalanan Dinas melakukan Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
(10)Masyarakat yang melakukan perjalanan wajib mendapat persetujuan Bupati/Wakil Bupati dalam bentuk disposisi.
(11)Pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dari unsur Masyarakat melakukan Perjalanan Dinas paling banyak 5 (lima) orang. oy

Pasal 3

(1)Perjalanan Dinas dilakukan setelah mendapat persetujuan dan perintah Pejabat yang Berwenang.
(2)Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan SPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang.
(3)
(1)
(3)
(1)
(2)Pejabat yang Berwenang menerbitkan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan, kecuali hal teknis yang harus melibatkan Perangkat Daerah yang terkait.

Pasal 4

Pejabat yang berwenang dapat membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan. Setiap Pelaksana Perjalanan Dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang ditanggung daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian, atau. kealpaan dalam pelaksanaan perjalanan dinas dengan menandatangai surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2)Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa:
1. a.Ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. b.Sanksi administratif dan tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ILL

BIAYA PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Komponen Biaya perjalanan dinas terdiri dari: . uang harian; . biaya transportasi; biaya penginapan; . uang representasi; biaya taksi/transportasi lainnya; dan/atau biaya Sewa kendaraan, khusus untuk Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Pejabat yang mendampingi Bupati/Wakil Bupati. Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan uang makan, uang transport lokal dan uang saku yang dibayarkan secara lumpsum. Biaya transportasi dalam rangka pelaksanaan perjalanan_ dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk:

a.biaya transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan pulang pergi bagi Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
b.biaya transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus dan/atau stasiun dan/atau bandara dan/atau pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan pergi pulang bagi Perjalanan Dinas Luar Daerah; a. b. d. e. f.

(3)(S)
(6)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(3)
1. c.biaya yang dipungut di terminal bus dan/atau stasiun dan/atau bandara dan/atau Pelabuhan;
2. d.biaya parkir inap kendaraan dinas atau kendaraan pribadi di bandara; dan/atau
3. e.biaya tol bagi perjalanan dinas yang menggunakan transportasi darat. Besaran biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah estimasi atau perkiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan harga pasar, ketersediaan harga pasar, ketersediaan alokasi anggaran dan prinsip ekonomi yang efisien dan efektif. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan jenis fasilitas transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
4. a.di hotel; atau
5. b.di tempat menginap lainnya, dalam hal tidak terdapat hotel. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Ajudan/Pengaman Pengawal Bupati/Wakil Bupati dapat menggunakan fasilitas kamar dengan tarif terendah pada hotel/tempat menginap Bupati/Wakil Bupati menginap, dalam hal biaya penginapan lebih tinggi dari standar biaya penginapan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini. Untuk Ajudan, Pengaman Pengawal dan Supir, komponen biaya perjalanan dinasnya hanya mendapatkan uang harian dan biaya penginapan. Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, anggota DPRD, dan Pejabat Eselon I] selama melakukan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. Biaya taksi/transportasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan biaya dari bandara/pelabuhan ke hotel/tempat acara ataupun dari hotel/tempat acara ke bandara/pelabuhan. Biaya sewa kendaraan, khusus untuk Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Pejabat yang mendampingi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, hanya diberikan untuk perjalanan dinas di luar Provinsi Riau. Rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)
(7)

Pasal 6

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia biaya perjalanan dinasnya disamakan dengan:

a.golongan III bagi Perwira;
b.golongan II bagi Bintara; dan
c.golongan I bagi Tamtama. PPPK biaya perjalanan dinasnya disamakan dengan:
a.golongan [I] untuk Tamatan SD-SMA; dan
b.golongan III untuk Tamatan D3-S3. Pelaksana Perjalanan Dinas Pihak Lain terdiri atas:
a.Tenaga Ahli Fraksi; (1

(2)
(4)(S)
(1)
(2)
(4)
1. b.Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD;
2. c.Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati;
3. d.Ajudan dan Pengaman Pengawal;
4. e.PPPK Paruh Waktu;
5. f.Supir; dan
6. g.Masyarakat. Pelaksana Perjalanan Dinas Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, biaya perjalanan dinasnya disamakan dengan Pejabat Eselon III. Pelaksana Perjalanan Dinas Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sampai dengan huruf g, biaya perjalanan dinasnya disamakan dengan Golongan II, kecuali untuk Ajudan dan Pengaman Pengawal yang berasal dari kepolisian, biaya perjalanan dinasnya merujuk pada ketentuan ayat (1).

Pasal 7

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan sesuai dengan jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas. Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perjalanan dinas luar daerah Provinsi dibayarkan secara lumpsum sesuai lamanya perjalanan dinas. Biaya transportasi dan biaya taksi/transportasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e dibayarkan sesuai dengan biaya riil untuk perjalanan dinas luar daerah yang besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IJ.F, Lampiran II.G, Lampiran Il.H, Lampiran II.I, dan Lampiran II.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3)Biaya sewa kendaraan, khusus untuk Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Pejabat yang mendampingi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dibayarkan sesuai dengan pengeluaran riil dan paling tinggi sebesar biaya sewa kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk penugasan peserta dimana akomodasi dan konsumsi ditanggung penyelenggara, maka diberikan uang perjalanan dinas berupa:
  1. 1.uang harian perjalanan dinas 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah kegiatan dilaksanakan; dan
  2. 2.biaya transportasi berupa tiket angkutan darat, angkutan laut dan/atau pesawat satu kali pulang dan pergi.
2. b.untuk penugasan peserta dimana akomodasi dan konsumsi tidak ditanggung penyelenggara, maka diberikan uang perjalanan dinas berupa:
  1. 1.uang harian perjalanan dinas selama hari kegiatan;
  2. 2.biaya transportasi berupa tiket angkutan darat, angkutan laut dan/atau pesawat satu kali pulang dan pergi; dan
  3. 3.biaya penginapan.
(2)Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf e diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.uang harian pada hari berangkat dan hari pulang dibayarkan sebesar uang harian luar daerah sesuai standar biaya yang diatur dalam Peraturan Bupati ini;
2. b.uang harian selama pelaksanaan kegiatan dibayarkan sebesar uang harian diklat sesuai standar biaya yang diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
3. c.biaya transportasi berupa tiket angkutan darat, angkutan laut dan/atau pesawat satu kali pulang dan pergi.

Pasal 9

Perjalanan dinas yang mengikuti pameran/promosi diberikan:

a.perjalanan dinas untuk mengikuli acara pamcran/promosi maksimal untuk 5 (lima) orang atau sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan azas kewajaran dan kepatutan;
b.uang harian perjalanan dinas diberikan selama hari kegiatan mengikuti acara pameran/promosi;
c.biaya transportasi berupa tiket angkutan darat, angkutan laut, dan/atau pesawat satu kali pulang dan pergi; dan
d.biaya penginapan.

Pasal 10

Pelaksana Perjalanan Dinas dilarang menerima biaya perjalanan jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…