DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 3 (tiga) Bab dan 8 (delapan) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka tertib pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja kepenghuluan agar lebih efektif, efisien dan akuntabel di pandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Pemerintahan Kepenghuluan; . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati/Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Kepenghuluan yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah Kabupaten/ Kota bahwa Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintahan Kepenghuluan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Pemerintahan Kepenghuluan sehingga perlu diganti; ¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Kepenghuluan; d. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 2. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7.Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 59}; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM KEPENGHULUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2.Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
3.Pemerintah Kepenghuluan adalah Penghulu dibantu perangkat kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kepenghuluan.
4.Pemerintahan Kepenghuluan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5.Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Badan Permusyawaratan Kepenghuluan yang selanjutnya disebut BPKep atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7.Peraturan Kepenghuluan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleng Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama BPKep.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan, selanjutnya disebut APBKep, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kepenghuluan.

Pasal 2

(1)Standar Biaya Umum Kepenghuluan dimaksudkan sebagai pedoman harga satuan umum untuk menyusun APBKep.
(2)Tujuan Standar Biaya Umum Kepenghuluan adalah agar dalam penyusunan APBKep lebih tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Standar Biaya Umum Kepenghuluan meliputi:

a.Standar Biaya Belanja Pegawai, Barang/Jasa Pemerintahan Kepenghuluan; dan
b.Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintahan Kepenghuluan.

Pasal 4

Standar Biaya Umum Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, FAUZI EFRIZAL

Pasal 5

Standar Biaya Umum Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan batas harga tertinggi dalam penyusunan APBKep dan jika belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini dan diperlukan oleh Kepenghuluan maka standar biaya dimaksud disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku pada saat itu.

Pasal 6

Standar Biaya Umum Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 belum termasuk Pajak.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintahan Kepenghuluan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 78) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal BUPATI ROKAN HILIR, BISTAMAM Diundangkan di Bagansiapiapi pada tanggal Resuai dengan aslinya ABAGIAN HUKUM SETD AEN 1017 200012 1 002 BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2025 NOMOR LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR TAHUN 2025 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM KEPENGHULUAN STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI, BARANG/JASA PEMERINTAHAN KEPENGHULUAN

1.BELANJA PEGAWAI

a.Siltap Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan Satuan Siltap Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan (Orang/Bulan) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan, dapat mengangkat unsur staf Perangkat Kepenghuluan dengan memberikan honorarium Rp. 1.000.000.00,- atau menyesuaikan kemampuan keuangan Kepenghuluan.
b.Tunjangan BPK Satuan tunjangan BPK No Uraian Biaya (Rp.) 1 | Ketua 1.500.000,00,- 2 | Wakil Ketua 1.200.000,00,- 3 | Sekretaris 1.100.000,00,- 4 | Anggota 1.000.000,00,- Besaran Tunjangan BPK yang akan dianggarkan dalam APBKep menyesuaikan kemampuan keuangan kepenghuluan.
c.Insentif RT/RW Besaran insentif RT/RW yang akan dianggarkan dalam APBKep menyesuaikan kemampuan keuangan kepenghuluan.
1. 2.BELANJA BARANG/JASA
a.Belanja Honorarium
1. 1.Honorarium Pelaksana Pengelola Keuangan Kepenghulua (PPKK) No Uraian Biaya (Rp.) 1 | Penghulu (Non PNS) 3.000.000,00,- 2 | Sekretaris Kepenghuluan (Non | 2.250.000,00,- PNS) 3 | Perangkat Kepenghuluan 2.025.000,00,- 4 |Kepala Dusun 1.250.000,00,- Satuan biaya operasional RT/RW (orang/bulan) No Uraian Biaya (Rp.) 1 Ketua RT 900.000,00,- 2 Ketua RW 500.000,00,- Uraian Biaya (Rp.) Penghulu (Selaku PKPKK) No 1.000.000,00,- |
2. 2.Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK (orang/kegiatan)) Tim Pelaksana Kegiatan menerima honorarium sesuai dengan jumlah pekerjaan/kegiatan (persentase perhitungan dari pihak konsultan)
3. 3.Honorarium Tim/Panitia (orang/Kegiatan) Tim/Panitia ditetapkan dengan surat keputusan penghulu
4. 4.Honorarium Tim/Panitia Pilpeng (orang/ Bulan) Tim/Panitia ditetapkan dengan surat keputusan penghulu
5. 5.Honorarium/Belanja Barang jasa lainnya) 2 | Sekretaris Kepenghuluan (Koordinator PPKK) 750.000,00,- 3 | Kaur Keuangan (Bendahara) 600.000,00,- 4_| Pelaksana Kegiatan (Kaur/Kasi) 250.000,00,- Nilai Pagus.d| Nilai Pagu Nilai Pagu di No Uraian Rp. 90.000.000 atas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 200.000.000 200.000.000 1 | Ketua 200.000,00,- | 500.000,00,- | 700.000,00,- 2 | Sekretaris 150.000,00,- |400.000,00,- | 600.000,00,- 3 | Anggota 100.000,00,- | 300.000,00,- | 500.000,00,- No Uraian Biaya (Rp.) _| 1 | Ketua Panitia 250.000,00,- 2 | Sekretaris Panitia 200.000,00,- | 3 | Anggota Panitia 100.000,00,- No Uraian Biaya (Rp.) 1 | Ketua Panitia 1.000.000,00,- | 2 | Anggota Panitia 700.000,00,- 3 | Ketua Petugas KPPS 700.000,00,- 4 | Sekretaris Petugas KPPS 600.000,00,- 5 | Anggota Petugas KPPS 900.000,00,- 6 | Linmas 400.000,00,- No Uraian Satuan Biaya 1 Honorarium Penceramah/Narasumber/Tenaga Pengajar (Sertifikat JP 900.000,00,- ToT) s.d 1.000.000,- OK 1.500.000 2 Uang saku peserta pelatihan/sosialisasi/bimbingan teknis Per hari 150.000. 3 Tenaga Teknis Pekerjaan Kontruksi Paket/ Pek Persentase _ Nilai Pekerjaan_| 4 Purna Bakti Penghulu LS 3.000.000 Keterangan :
6. 1.Dibayar apabila sudah berakhir masa jabatan dan tidak terpilih kembali sebagai penghulu
7. 2.Dibayarkan apabila meninggal dunia 5 Belanja bahan pakai habis, belanja cetak dan penggandaan Keterangan :
i.Mengacu pada kondisi harga pasar yang berlaku pada wilayah masing — massing kepenghuluan (kewajaran harga) 6 Belanja pemakaian air, telepon, listrik, internet Keterangan : Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (at cost) yang didasarkan peraturan yang berlaku | 7 Standar biaya BBM Standar satuan yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini dan diperlukan oleh pihak kepenghuluan maka harga barang/jasa dimaksud disesuaian dengan harga pasar yang berlaku pada saat itu yang dikuatkan dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh instansi terkait. BUPATI ROKAN HILIR, BISTAMAM
1. 1.Kendaraan bermotor Roda 2 (dua) pemerintah, 2 (dua) liter /hari Liter/ hari Keterangan : - Jumlah hari disesuaikan dengan jumlah hari kerja - Berdasarkan pada harga yang wajar dan mengacu pada kondisi harga pasar yang berlaku pada wilayah masing — masing kepenghuluan BBM yang digunakan adalah BBM jenis pertalite 8 Pengurusan biaya pajak dan biaya yang sejenisnya untuk kendaraan LS bermotor roda 2 (dua) pemerintah Keterangan : Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (at cost) yang didasarkan peraturan yang berlaku 9 Belanja Makanan dan minuman
2. 1.Makanan Ktk/Bks 37.000
3. 2.Snack Box Ktk/Bks 18.000
4. 3.Prasmanan Orang 75.000
5. 4.Snack Tamu Piring 65.000 5S. Buah — buahan Keranjang 85.000
6. 6.Kopi/Teh Gelas 10.000
7. 7.Air Mineral Botol 600 ml Botol 7.025
8. 8.Air mineral botol 330 ml Botol 4.875 10 | Belanja Pakaian Dinas
9. 1.Pakaian Dinas Penghulu, Perangkat kepenghuluan, Tenaga Administrasi, Tenaga Teknis Kepenghuluan dan BPKep Keterangan : - Pakaian Dinas Upacara Penghulu Paket 2.500.000 - Pakaian Dinas harian Stel 900.000 - Pakaian Melayu Stel 900.000 Pakaian Olahraga Stel 650.000 Pakaian Lapangan Atasan 500.000 13 | Belanja Bahan Meterian Keterangan :
10. 1.Berdasarkan pada harga yang wajar dan mengacu pada kondisi harga pasar yang berlaku pada wilayah masing — masing kepenghuluan
11. 14.Belanja Perlengkapan Kantor Keterangan :
12. 1.Filling Cabinet Unit 4.546.909
13. 2.Kursi Kantor Unit 2.515.636
14. 3.Lemari Arsip Unit 5.290.182
15. 4.Meja Kantor Unit 3.212.182
16. 5.Meja Komputer Unit 774.545 15 | Belanja Komputer dan Laptop Keterangan :
17. 1.Komputer Unit 13.530.777
18. 2.Laptop Unit 11.865.323 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR TAHUN 2025 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM KEPENGHULUAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAHAN KEPENGHULUAN A. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH B.SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH No Provinsi Satuan Luar Kota (Rp.) Diklat (Rp.) 1 Aceh OH 360.000 110.000 2 Sumatera Utara OH 370.000 110.000 3 Riau OH 370.000 110.000 | 4 Kepulauan Riau OH 370.000 110.000 5) Jambi OH 370.000 110.000 6 Sumatera Barat OH 380.000 110.000 7 Sumatera Selatan OH 380.000 110.000 8 Lampung OH 380.000 110.000 9 Bengkulu OH 380.000 120.000 10 Bangka Belitung OH 410.000 110.000 | 11 | Banten OH 370.000 130.000 12 | Jawa Barat OH 430.000 160.000 13 | DKI Jakarta OH 930.000 110.000 _| 14 | Jawa Tengah OH 370.000 130.000 15 | D.I Yogyakarta OH 420.000 120.000 | 16 | Jawa Timur OH 410.000 140.000 17 | Bali OH 480.000 130.000 18 | NTB OH 440.000 130.000 19 | NTT OH 430.000 110.000 20 | Kalimatan Barat OH 380.000 110.000 | 21 | Kalimantan Tengah OH 360.000 110.000 22 | Kalimantan Selatan OH 380.000 130.000 23 | Kalimantan Timur OH 430.000 130.000 24 | Kalimantan Utara OH 430.000 110.000 25 | Sulawesi Utara OH 370.000 110.000 26 | Gorontalo OH 370.000 120.000 27 | Sulawesi Barat OH 410.000 130.000 28 | Sulawesi Tengah OH 370.000 110.000 29 | Sulawesi Tenggara OH 380.000 110.000 30 | Maluku OH 380.000 110.000 | 31 | Maluku Utara OH 430.000 130.000 _| 32 | Papua OH 980.000 170.000 33 | Papua Barat OH 480.000 140.000 No} Satuan | Uang Harian (Rp) Uang Transportasi Dalam Kota (Dalam Kecamatan) (Rp) 1 OH 150.000 100.000 C.TARIF BIAYA KONTRIBUSI KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS APARATUR KEPENHULUAN (SUMBER DANA SELAIN DARI DANA DESA) D.SATUAN BIAYA PENGINAPAN LUAR DAERAH (PROVINSI) E. SATUAN BIAYA PENGINAPAN IBU KOTA KECAMATAN Uraian Tarif (Rp) Biaya Kontribusi Bimtek Penghulu Biaya Kontribusi Bimtek Perangkat Biaya Kontribusi Bimtek PKK Biaya Kontribusi Bimtek BPKep 15.000.000.00,- 13.000.000.00,- 13.000.000.00,- 13.000.000.00,- No 2 3 No Provinsi Satuan Eselon IV (Rp) Gol I/II (Rp) 1 | Aceh OH 1.553.000 770.000 2 | Sumatera Utara OH 1.100.000 699.000 3 | Riau OH 950.000 990.000 | 4 | Kepulauan Riau OH 1.297.000 792.000 5 | Jambi OH 1.225.000 580.000 6 | Sumatera Barat OH 1.353.000 650.000 | 7 | Sumatera Selatan OH 1.955.000 861.000 8 | Lampung OH 1.425.000 980.000 9 | Bengkulu OH 1.546.000 630.000 10 | Bangka Belitung OH 1.957.000 622.000 | 1 | Banten OH 1.204.000 718.000 12 | Jawa Barat OH 1.201.000 970.000 13 | DKI Jakarta OH 992.000 730.000 14 | Jawa Tengah OH 1.201.000 600.000 | 15 | DI. Yogyakarta OH 1.384.000 845.000 16 | Jawa Timur OH 1.153.000 664.000 17 | Bali OH 1.685.000 910.000 18 | Nusa Tenggara Barat OH 1.418.000 980.000 19 | Nusa Tenggara Timur OH 1.355.000 550.000 20 | Kalimantan Barat OH 1.125.000 938.000 | 21 | Kalimatan Tengah OH 1.160.000 659.000 22 | Kalimatan Timur OH 1.507.000 940.000 23 | Kalimantan Selatan OH 1.500.000 804.000 24 | Kalimantan Utara OH 1.207.000 804.000 25 | Sulawesi Utara OH 1.207.000 782.000 26 | Gorontalo OH 1.606.000 764.000 27 | Sulawesi Barat OH 1.344.000 704.000 28 | Sulawesi Selatan OH 1.423.000 732.000 | 29 | Sulawesi Tengah OH 1423.000 951.000 | 30 | Sulawesi Tenggara OH 1.344.000 786.000 | 31 , Maluku OH 1.322.000 667.000 | 32 | Maluku Utara OH 1.160.000 600.000 33 | Papua OH 2.250.000 829.000| 34 | Papua Barat OH 2.960.000 718.000 No Satuan Tarif Hotel Eselon IV (Rp) Gol I/II (Rp) OH 285.000 285.000_ F. TARIF UANG TRANSPORTASI DARAT (PP) G.TARIF UANG TRANSPORTASI UDARA (PP) No Kabupaten/Kota/Kecamatan Uang Transportasi (Rp) 1 | Sumatera Barat 1.000.000, - | 2 | Aceh 1.400.000, 3 | Sumatera Utara 800.000, 4 | Pekanbaru 475.000, 5 | Kampar 725.000, | 6 | Rokan Hulu 875.000, 7 | Dumai 450.000, 8 | Bengkalis 600.000, 9 | Siak 850.000, 10 | Kuantan Singingi 875.000, 11 | Pelalawan 725.000, : 12 | Indragiri Hulu 850.000, 13 | Indragiri Hilir 925.000, 14 | Meranti 830.000, 15 | Duri 300.000, 16 | Pasir Limau Kapas 280.000, 17 | Simpang Kanan 440.000, 18 | Sinaboi 140.000, 19 | Rantau Kopar 330.000, 20 |Bagan Sinembah 342.000, 21 | Rimba Melintang 160.000, 22 |Bangko Pusako 232.000, 23 | Batu Hampar 126.000, 24 | Pujud 477.000, 25 | Tanah Putih Tanjung Melawan 306.000, 26 | Tanah Putih 318.000, 27 | Pekaitan 140.000, 28 | Kubu 216.000, 29 | Kubu Babussalam 216.000, _ 30 |Bagan Sinembah Raya 403.000, 31 | Balai Jaya 318.000, | 32 | Tanjung Medan 440.000, Dst Biaya Menyesuaikan Transportasi (dari PKU-ke _ ) No Tyjuan Bisnis (Rp) Ekonomi (Rp) 1 | Ambon 18.868.000,- 10.097 .000,- 2 | Bandung 6.525.000, 3.701.000, 3 | Balik Papan 10.996.000, 5.423.000, 4 | Banda Aceh 11.525.000, 7.908.000, 5 | Bandar Lampung 6.482.000, 3.433.000, 6 | Banjar Masin 9.049.000, 4.696.000, 7 | Batam 8.700.000, 4.599.000, 33 BUPATI ROKAN HILIR, BISTAMAM 8 | Bengkulu 9.500.000, 5.600.000, 9 | Biak 16.985.000, 8.750.000, 10 | Denpasar 9.092.000, 4.942.000, 11 | Gorontalo 11.750.000, 6.950.000, 12 | Jakarta 5.583.000, 3.013.000, 13 | Jayapura 17.435.000, 9.380.000, | 14 | Jogjakarta 8.022.000, 4.054.000,- 15 | Kendari 11.220.000, 5.776.000,- 16 | Kupang 13.800.000, 7.860.000,- 17 |Makasar 12.850.000, 6.370.000,- 18 |Malang 8.461.000, 4.439.000, 19 |Mumuju 11.850.000, 6.380.000, | 20 | Manado 14.055.000, 6.599.000, 21 | Manokwari 18.640.000, 11.500.000, | 22 | Mataram 9.120.000, 4.909.000, 23 | Medan 4.000.000, 2.500.000, > 24 | Palangkaraya 8.803.000, 4.696.000, 25 | Palembang 8.850.000, 4.950.000, 26 | Palu 13.470.000, 7.800.000, 27 | Pangkal Pinang 7.391.000, 3.936.000, 28 | Pontianak 8.247.000, 4.514.000, 29 | Semarang 7.797.000, 3.979.000, 30 | Solo 7.797.000, 4.118.000, 31 | Surabaya 9.241.000, 4.407.000, 32 | Ternate 14.650.000, 8.960.000, 33 | Timika 16.850.000,- 9.160.000, 34 | Dst Biaya Menyesuaikan Biaya Menyesuaikan

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 78 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 78 Tahun 2021