DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 4 (empat) Bab dan 41 (empat puluh satu) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Batas Desa; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kabun telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
c.bahwa berdasarkan berita acara hasil verifikasi teknis kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Rokan Hulu dari Badan Informasi geospasial Nomor 10.18 / PBWNR / IGD.04.05 / 12 / 2024, sehingga Peraturan Bupati Rokan Hulu sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kabun; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun SALINAN 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 3 ); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN KABUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rokan Hulu
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5.Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terletak di Kabupaten Rokan Hulu.
6.Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8.Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koorninat yang terletak pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9.Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
10.Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan equator (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah utara equator (garis khatulistiwa).
11.Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
12.Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13.Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
14.Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang terletak di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
15.Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

a.memberikan kepastian hukum tentang batas desa dalam wilayah Kecamatan Kabun;
b.menciptakan tertib administrasi pemerintahan desa dalam wilayah Kecamatan Kabun;dan
c.menetapkan batas desa dalam wilayah Kecamatan Kabun.

BAB II

BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabun Kecamatan Kabun sebagai berikut:

a.sebelah utara : Desa Giti dan Desa Aliantan;
b.sebelah timur : Kabupaten Kampar;
c.sebelah selatan : Desa Batu Langkah Besar;dan
d.sebelah barat : Kabupaten Kampar, Desa Koto Ranah dan Desa Aliantan.

Pasal 4

(1)Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabun dengan Desa Giti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dimulai dari TK14.06.12.2001-12.2002-12.2006-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Kabun, Desa Aliantan dan Desa Giti dengan titik koordinat 100° 48' 43,711" BT dan 0° 30' 28,684" LU; selanjutnya menuju kearah selatan sampai pada TK14.06.12.2001-12.2006-001 yang terletak di batas apdeling 1 dan 4 perkebunan PT.Padasa dengan titik koordinat 100° 48' 45,255" BT dan 0° 29' 57,888" LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.12.2001-12.2006-002 yang terletak di Simpang jalan PT.Padasa/Tugu (HAG45) dengan titik koordinat 100° 46' 45,638" BT dan 0° 29' 56,000" LU; selanjutnya menuju kearah selatan mengikuti jalan sampai pada TK14.06.12.2001-12.2006-003 yang terletak di Jalan perkebunan apdeling 4 PT.Padasa dengan titik koordinat 100° 46' 45,692" BT dan 0° 29' 16,218" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.12.2001-12.2006-004 yang terletak di Jembatan Sungai Luar/Jalan lintas Pasir Pengaraian dengan titik koordinat 100° 46' 21,564" BT dan 0° 29' 3,398" LU; selanjutnya menuju kearah barat daya sampai pada TK14.06.12.2001-12.2006-005 yang terletak di dalam kebun sawit desa/tidak jauh dari TPA (Tempat Pembuangan Sampah) dengan titik koordinat 100° 45' 53,967" BT dan 0° 28' 11,969" LU; selanjutnya menuju kearah barat sampai pada TK14.06.12.2001-12.2002-12.2006-001 yang merupakan titik simpul batas Desa Kabun, Desa Aliantan dan Desa Giti yang terletak di Sungai Giti dengan titik koordinat 100° 45' 41,465" BT dan 0° 28' 11,361" LU.
(2)Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabun dengan Desa Aliantan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dimulai dari TK14.06.12.2001-12.2002-12.2006-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Kabun, Desa Aliantan dan Desa Giti dengan titik koordinat 100° 48' 43,711" BT dan 0° 30' 28,684" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.01-14.06.12.2001-12.2002-000 yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Kampar, Desa Kabun dan Desa Aliantan yang terletak di Muara Sungai Agung dengan titik koordinat 100° 51' 21,412" BT dan 0° 29' 49,597" LU.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabun Kecamatan Kabun dengan Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti garis RBI batas antar kabupaten.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Kabun dengan Desa Batu Langkah Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dimulai dari TK.14.01-14.06.12.2001-12.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Kampar, Desa Kabun dan Desa Batu Langkah Besar yang terletak di hulu Sungai Manggis/Bukit Manggis dengan titik koordinat 100° 47' 13,386" BT dan 0° 23' 51,358" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.12.2001-12.2005-001 yang terletak di Jalan Lintas dengan titik koordinat 100° 49' 4,627" BT dan 0° 25' 11,946" LU; selanjutnya menuju kearah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK14.06.12.2001-12.2005-002 yang terletak di Jembatan/Gorong-gorong Sungai Batu Langkah Kecil dengan titik koordinat 100° 48' 52,406" BT dan 0° 25' 25,361" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.12.2001-12.2005-003 yang terletak di dekat Sungai Saran Kecil/Afdeling 1 perkebunan PT.Padasa dengan titik koordinat 100° 48' 54,274" BT dan 0° 25' 35,045" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.01-14.06.12.2001-12.2005-001 yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Kampar, Desa Kabun dan Desa Batu Langkah Besar dengan titik koordinat 100° 51' 8,469" BT dan 0° 25' 57,811" LU.

Pasal 7

(1)Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabun Kecamatan Kabun dengan Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mengikuti garis RBI batas antar kabupaten.
(2)Penetapan dan Penegasan Batas Kabun dengan Desa Koto Ranah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dimulai dari TK14.06.12.2001-12.2002-12.2003-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Kabun, Desa Aliantan dan Desa Koto Ranah dengan titik koordinat 100° 44' 10,349" BT dan 0° 27' 5,175" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.12.2001-12.2003-001 yang terletak di Bukit Batu dengan titik koordinat 100° 45' 39,039" BT dan 0° 26' 9,746" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.12.2001-12.2003-002 dengan titik koordinat 100° 45' 51,619" BT dan 0° 26' 8,668" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.12.2001-12.2003-003 yang terletak di Muara Sungai Mononggau dengan titik koordinat 100° 46' 29,678" BT dan 0° 26' 0,911" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.06.12.2001-12.2003-004 yang terletak di Bukit Taman dengan titik koordinat 100° 46' 39,337" BT dan 0° 25' 15,202" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.01-14.06.12.2001- 12.2003-000 yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Kampar, Desa Kabun dan Desa Koto Ranah yang terletak di hulu Sungai Manggis/Bukit Manggis dengan titik koordinat 100° 47' 1,494" BT dan 0° 24' 10,669" LU.
(3)Penetapan dan Penegasan Batas Kabun dengan Desa Aliantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dimulai dari TK14.06.12.2001-12.2002-12.2003-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Kabun, Desa Aliantan dan Desa Koto Ranah dengan titik koordinat 100° 44' 10,349" BT dan 0° 27' 5,175" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.12.2001-12.2002- 12.2006-001 yang merupakan titik simpul batas Desa Kabun, Desa Aliantan dan Desa Giti yang terletak di Sungai Giti dengan titik koordinat 100° 45' 41,465" BT dan 0° 28' 11,361" LU.

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, dituang dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Aliantan Kecamatan Kabun sebagai berikut:

a.sebelah utara : Desa Puo Raya Kecamatan Tandun;
b.sebelah timur : Kabupaten Kampar;
c.sebelah selatan : Desa Kabun, Desa Giti dan Desa Koto Ranah;dan
d.sebelah barat : Kabupaten Kampar, Desa Tandun Kecamatan Tandun dan Desa Boncah Kesuma.

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Aliantan Kecamatan Kabun dengan Desa Puo Raya Kecamatan Tandun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mengikuti garis batas antar kecamatan dimulai dari TK14.06.11.2006-12.2002-12.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Puo Raya, Desa Aliantan dan Desa Boncah Kesuma dengan titik koordinat 100° 42' 23,185" BT dan 0° 32' 2,503" LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.11.2006-12.2002-001 dengan titik koordinat 100° 44' 28,790" BT dan 0° 32' 56,972" LU; selanjutnya menuju kearah tenggara sampai pada TK14.01- 14.06.11.2006-12.2002-000 yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Kampar, Desa Puo Raya dan Desa Aliantan dengan titik koordinat 100° 47' 17,691" BT dan 0° 32' 36,711" LU.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

BATAS DESA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

BATAS DESA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2021