Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Pemkab Rohul) memiliki mandat konstitusional untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan otonomi, serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Kehadirannya signifikan sebagai representasi negara di tingkat lokal, bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan, ketertiban, dan pembangunan di daerahnya. Ruang lingkup Pemkab Rohul mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik esensial seperti pendidikan dan kesehatan, serta program pembangunan daerah sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Berbagai program strategis dan layanan publik disediakan untuk memajukan daerah dan mempermudah masyarakat dalam berbagai urusan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Pemkab Rohul) mengemban mandat konstitusional dan undang-undang untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan otonomi, serta memberikan pelayanan publik di wilayahnya. Kehadiran Pemkab Rohul sangat signifikan sebagai representasi negara di tingkat lokal, bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan, ketertiban, dan pembangunan daerah.
Ruang lingkup tugas Pemkab Rokan Hulu mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah dan kebijakan, aspek pelayanan publik esensial seperti pendidikan dan kesehatan, serta aspek program pembangunan daerah. Berbagai kewenangan ini memastikan Pemkab Rohul dapat mengatur dan melayani kebutuhan masyarakat secara komprehensif.
Dalam rangka pembangunan, Pemkab Rokan Hulu telah menetapkan 12 proyek strategis untuk tahun anggaran 2025, menunjukkan fokus pada inisiatif berskala besar yang berdampak signifikan. Selain itu, program bantuan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu menjadi intervensi strategis untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sebagai bagian dari struktur pemerintahan Indonesia, Pemkab Rokan Hulu berkontribusi pada isu-isu nasional melalui implementasi kebijakan pusat di tingkat daerah, seperti penanganan kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidikan. Peran ini memastikan agenda pembangunan nasional dapat diterjemahkan ke dalam konteks lokal, mendukung pencapaian tujuan-tujuan yang lebih luas.
Warga negara berinteraksi dengan Pemkab Rokan Hulu untuk berbagai keperluan, mulai dari pendaftaran sekolah dan pengajuan beasiswa hingga pengurusan izin usaha dan administrasi kependudukan. Pemkab juga menyediakan layanan kesehatan melalui Puskesmas dan rumah sakit daerah, serta membuka peluang bagi pelaku usaha melalui tender proyek pemerintah.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu adalah pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya, dengan mandat yang jelas untuk melayani masyarakat dan memajukan daerah. Melalui berbagai program strategis dan layanan publik, Pemkab Rohul menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
DokumenLihat semua
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 37 Tahun 2025
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) bab dan 6 (enam) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Lra; Ketentuan Penutup;
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023
Dalam Peraturan Ini Berisi 11 (sebelas) Bab dan 199 (seratus sembilan puluh sembilan) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Atau Penundaan Atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi Dan/Atau Sanksinya; Kerahasiaan Data Wajib Pajak; Penyidikan; Sanksi; Insentif Pemungutan Pajak Dan Retribusi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2026
APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp. 2.022.465.673.493,00 (Dua triliun dua puluh dua miliar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah)
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2023
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diubah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2023
Dalam Peraturan Ini Berisi 17 (tujuh belas) Bab dan 218 (dua ratus delapan belas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pengelola Keuangan Daerah; Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; Penyusunan Rancangan APBD; Penetapan APBD; Pelaksanaan Dan Penatausahaan; Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Dan Perubahan APBD; Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Kekayaan Daerah Dan Utang Daerah; BLUD; Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah; Informasi Keuangan Daerah; Pembinaan Dan Pengawasan; Partisipasi Masyarakat; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup; Ketentuan Penutup.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 45 Tahun 2025
Dalam Peraturan ini terdapat perubahan Pasal 6 dan 7 diantaranya membahas tentang; Bantuan Bagi Mahasiswa Berprestasi; Bantuan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 42 Tahun 2025
Dalam Peraturan ini berisi 6 (enam) bab dan 10 (sepuluh) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Penjabaran Perubahan APBD; Ketentuan Penutup;
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 40 Tahun 2025
Dalam Peraturan ini berisi 10 (sepuluh) bab dan 22 (dua puluh dua) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Penganggaran; Bank Penyalur; Sasaran,Persyaratan Penerima, Jenis Subsidi Bunga Pinjaman Besaran Dan Agunan; Pelaksanaan Dan Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman; Pelaporan Dan Pertanggungjawaban; Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;