DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 6 (enam) Bab dan 12 (dua belas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Peserta Dan Kepesertaan; Iuran Dan Pendanaan; Pelaksanaan Pemberian Jaminan Kesehatan; Monitoring Dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, diamanatkan penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan pada badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Repuplik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun SALINAN 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Reopublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2.Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
6.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
7.Program Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah program jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperolh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yanga telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8.Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
9.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
10.Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
11.Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PSI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
12.Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peserta PBPU dan BP Pemda adalah Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3 (tiga) yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Bayi baru lahir adalah bayi atau anak yang dilahirkan dari ibu kandung yang telah terdaftarkan sebagai peserta penduduk PBPU dan BP yang didaftarkan Pemerintah Daerah.
14.Rekonsiliasi adalah pertemuan yang dilakukan untuk melakukan kegiatan penyandingan dan mengkonfirmasi data untuk mendapatkan kesepakatan.
15.Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur kepada BPJS Kesehatan atas jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS.

Pasal 2

Tujuan JKN bagi PBPU dan BP Pemda:

a.menjamin akses pelayanan kesehatan;
b.mewujudkan pelayanan yang berkeadilan dan merata;
c.terwujudnya jaminan kesehatan yang baik dan optimal bagi Penduduk PBPU dan BP Pemda; dan
d.mewujudkan dan menjaga keberlangsungan Universal Health Coverage.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a.Peserta dan kepesertaan;
b.Iuran dan pendanaan;
c.pelaksanaan pemberian jaminan kesehatan; dan
d.monitoring dan evaluasi.

BAB II

PESERTA DAN KEPESERTAAN

Pasal 4

(1)Peserta PBPU dan BP Pemda meliputi:
1. a.penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk Daerah yang belum terdaftar sebagai peserta Program JKN;
2. b.penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk Daerah yang pernah terdaftar dikelas 3 (tiga) sebelumnya sebagai calon peserta atau peserta Program JKN pada status kepesertaan lain kemudian dialihkan kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda;
3. c.Bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai peserta PBPU dan BP Pemda;
4. d.Penduduk yang belum memiliki Identitas kependudukan Daerah, dalam kondisi darurat medis dinas tekait dapat menerbitkan Identitas Kependudukan sesuai peraturan yang berlaku; dan
5. e.Kondisi darurat medis sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah cedera atau penyakit mendadak yang dapat mengakibatkan bahaya serius pada tubuh atau mengancam nyawa.
(2)Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (l) didaftarkan beserta seluruh anggota keluarganya, dikecualikan bagi anggota keluarga yang telah terdaftar sebagai peserta segmen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah mendaftarkan Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melalui data usulan PBPU dan BP Pemda melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan selanjutnya didaftarkan oleh Dinas Kesehatan ke BPJS Kesehatan Daerah.
(2)Pendaftaran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilakukan berdasarkan nota kesepakatan dan rencana kerja sama antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(3)Penyusunan nota kesepakatan dan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan bagian kerjasama sekretariat Daerah berkoordinasi dengan dinas terkait.

Pasal 6

(1)Untuk menyandingkan dan mengkonfirmasi data kepesertaan dan Iuran perlu dilakukan rekonsiliasi.
(2)Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan.
(3)Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

Pasal 7

(1)Penambahan dan pengurangan Peserta dilakukan atas usulan Pemerintah Daerah dan dimasukkan dalam berita acara rekonsiliasi Peserta antara Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan Daerah.
(2)Penambahan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
1. a.penduduk yang belum pernah terdaftar sebelumnya dalam Program JKN;
2. b.pengalihan kepesertaan penduduk yang sudah pernah terdaftar pada kelas 3 (tiga) dan segmen lainnya dalam program JKN menjadi peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, sesuai anggaran yang tersedia oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
3. c.tambahan anggota keluarga yang didaftarkan meliputi:
  1. 1.suami/isteri dari pernikahan yang sah dikarenakan suami/isteri terdahulu meninggal/ bercerai;
  2. 2.bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
  3. 3.anak angkat/anak tiri yang sah
(3)Pengurangan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disebabkan:
1. a.meninggal dunia dengan melampirkan surat keterangan kematian dari pejabat yang bewenang;
2. b.pindah tempat tinggal ke luar wilayah Daerah, dengan melampirkan surat keterangan pindah dari pejabat yang berwenang; dan/atau
3. c.pindah jenis kepesertaan, dengan melampirkan bukti registrasi pendaftaran menjadi Peserta JKN melalui penanggung.

BAB ILI

IURAN DAN PENDANAAN

Pasal 8

(1)Besaran Iuran Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Besaran Iuran dan bantuan Iuran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam nota kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah.
(3)Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 9

(1)Pembayaran Iuran kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan jumlah Peserta dan jangka waktu penjaminan.
(2)Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan nota kesepakatan dan rencana kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 10

(1)Pemberian jaminan kesehatan diberikan bagi Peserta PBPU dan BP Pemda yang telah didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan telah aktif kepesertaannya.
(2)Pemberian jaminan kesehatan yang akan diberikan oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan manfaat JKN dalam Sistem JKN.
(3)Ruang lingkup pemberian jaminan kesehatan berupa:
1. a.rawat jalan tingkat pertama;
2. b.rawat inap tingkat pertama;
3. c.rawat jalan tingkat lanjutan;
4. d.pelayanan maternal neonatal;
5. e.pelayanan alat bantu kesehatan; dan
6. f.pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Perawatan rawat inap di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan adalah kelas 3 (tiga) dan tidak dapat naik kelas perawatan.
(5)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, sarana, dan prasarana di fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan program JKN.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…