DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 3 (tiga) Bab dan 6 (enam) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Standarisasi Biaya Muat Bongkar; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa standarisasi biaya muat bongkar barang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 35 Tahun 2018 tentang Standarisasi Biaya Muat Bongkar Barang Dalam Kabupaten Rokan Hulu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan perekonomian saat ini, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Standarisasi Biaya Muat Bongkar Barang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
8.Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor : PER.04/MEN/II/2010 dan Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Peningkatan Peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9.Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Rokan Hulu; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI BIAYA MUAT BONGKAR BARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2.Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3.Standarisasi biaya muat bongkar barang adalah standarisasi biaya muat bongkar barang untuk menghindari perbedaan harga yang signifikan dan memastikan biaya yang wajar bagi pemilik barang dan tenaga kerja bongkar muat.
4.Muat Bongkar Barang adalah kegiatan pemuatan dan pembongkaran barang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.
5.Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

BAB II

STANDARISASI BIAYA MUAT BONGKAR

Pasal 2

Standarisasi biaya muat bongkar barang dalam Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standarisasi biaya muat bongkar barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan biaya terendah yang harus dipedomani oleh pemilik barang dan tenaga kerja bongkar muat melalui Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Pasal 4

(1)Pemilik barang wajib membayar biaya Muat Bongkar Barang berdasarkan tarif standarisasi sesuai jenis barang yang dibongkar/muat oleh tenaga kerja melalui Serikat pekerja/serikat buruh.
(2)Pemilik barang dan tenaga kerja melalui organisasi Serikat pekerja/serikat buruh dilarang menaikkan harga dari Standarisasi biaya muat bongkar barang yang telah ditetapkan.
(3)Pemilik barang dan tenaga kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 35 Tahun 2018 tentang Standarisasi Biaya Muat Bongkar Barang Dalam Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 35 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Ditetapkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 27 Mei 2025 BUPATI ROKAN HULU, ttd A N T O N Ditetapkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 27 Mei 2025 Salinan sesuai aslinya, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUPATI ROKAN HULU, ttd MUHAMMAD ZAKI BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 NOMOR 25 o~ AN SY mene Werk

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…