DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 7 (tujuh) Bab dan 8 (delapan) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Jangka Waktu; Penyelenggara, Pengawasan Dan Pemantauan; Sistematika Rencana Induk SPAM; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Tahun 2020-2040; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran SALINAN 2 Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaran Sistem Penyediaan Air Minum;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020–2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 1). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAERAH TAHUN 2020-2040.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2.Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 3
5.Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
6.Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat Rencana Induk SPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi- dimensinya.
7.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Rokan Hulu.
8.Air baku untuk air minum rumah tangga yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
9.Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
10.Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
11.Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
12.Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
13.Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.
14.SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Induk SPAM Daerah ditetapkan sebagai dokumen induk Rencana Pengembangan SPAM di Daerah yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Daerah dengan mengacu pada RTRW Kabupaten Rokan Hulu. 4

Pasal 3

Rencana Induk SPAM Daerah berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM di Daerah.

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 4

(1)Rencana Induk SPAM Daerah disusun dan ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mulai Tahun 2020 sampai dengan 2040.
(2)Rencana Induk SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan peninjauan setiap 5 (lima) tahun dan dapat diubah apabila terdapat hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang wilayah Daerah.
(3)Dinas bertanggungjawab melakukan peninjauan ulang Rencana Induk SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk Kelompok Kerja yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

PENYELENGGARA, PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 5

Penyelenggara Rencana Induk SPAM Daerah dilaksanakan oleh Dinas melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Bersih.

Pasal 6

Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Rencana Induk SPAM Daerah.

BAB VI

SISTEMATIKA RENCANA INDUK SPAM

Pasal 7

(1)Dokumen Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
1. a.Bab I Pendahuluan;
2. b.Bab II Kondisi Umum Daerah;
3. c.Bab III Kondisi Eksisting SPAM;
4. d.Bab IV Standard dan Kriteria Perencanaan;
5. e.Bab V Proyeksi Kebutuhan Air Minum; 5
6. f.Bab VI Potensi Air Baku;
7. g.Bab VII Rencana Pengembangan SPAM;
8. h.Bab VIII Rencana Pendanaan/Investasi; dan
9. i.Bab IX Rencana Pengembangan Kelembagaan.
(2)Dokumen Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Ditetapkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 23 Juni 2025 BUPATI ROKAN HULU, ttd A N T O N Diundangkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 23 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH Salinan sesuai aslinya, KABUPATEN ROKAN HULU, ttd MUHAMMAD ZAKI BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 NOMOR: 27

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…