DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 21 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Pengalokasian dan Pembagian ADD 3. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2.Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Rokan Hulu dan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat DPMPD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Rokan Hulu.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6.Desa adalah Desa dan Desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
10.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk memimpin dan menyelenggarakan urusan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun.
14.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15.Alokasi Dasar adalah bagian ADD yang dialokasikan dengan memperhitungkan kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala dan Perangkat Desa dan jaminan sosial serta alokasi minimum yang dibagi sama rata kepada setiap Desa.
16.Alokasi Formula adalah bagian dana ADD yang dialokasikan dengan memperhatikan proporsionalitas berdasarkan variable jumlah keluarga miskin (Z1), luas wilayah Desa (Z2), jumlah penduduk (Z3), dan Indeks Kesulitan Geografis (Z4).
17.Alokasi Kinerja Desa yang selanjutnya disingkat AKD adalah bagian dari alokasi ADD yang dibagi berdasarkan hasil Indeks Kinerja Desa sebagai insentif kinerja desa;
18.Indeks Kinerja Desa yang selanjutnya disingkat IKD adalah hasil penilaian kinerja desa yang dihitung berdasarkan indeks komposit dari indeks tata kelola administrasi pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup.
19.ADD Khusus Migas yang selanjutnya disingkat ADD-KM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan dari bagian Dana Bagi Hasil Migas dengan mempertimbangkan status Desa terdampak Migas.
20.Alokasi Insentif Desa berprestasi adalah bagian dana ADD yang dialokasikan berdasarkan prestasi yang diterima desa dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten dibidang tertentu.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22.Pengahasilan Tetap yang selanjutnya disebut SILTAP adalah penerimaan sah yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
23.Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
24.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disebut SILPA ADD, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran ADD selama satu periode anggaran.

BAB II

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADD

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD Tahun Angggran 2026 sebesar Rp. 92.805.697.200,- (sembilan puluh dua miliar delapan ratus lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
(2)Desa yang mendapatkan ADD merupakan Desa yang telah memiliki Kode Desa.
(3)Rincian besaran pengalokasian dan pembagian ADD kepada Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Ditetapkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 21 Januari 2026 BUPATI ROKAN HULU, ttd A N T O N Diundangkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 21 Januari 2026 SEKRETARIS DAERAH Salinan sesuai aslinya, KABUPATEN ROKAN HULU, ttd MUHAMMAD ZAKI BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NOMOR : 3 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026 DAFTAR BESARAN ADD DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2026 NO KECAMATAN D E S A JUMLAH ADD 1 2 3 6 I UJUNG BATU 1 SUKA DAMAI 638.129.000 2 NGASO 694.882.000 3 UJUNG BATU TIMUR 709.528.000 4 PEMATANG TEBIH 701.636.000 II ROKAN IV KOTO 5 CIPANG KANAN 657.400.000 6 CIPANG KIRI HULU 725.625.000 7 CIPANG KIRI HILIR 644.454.000 8 TANJUNG MEDAN 612.885.000 9 LUBUK BENDAHARA TIMUR 641.595.000 10 LUBUK BENDAHARA 627.590.000 11 SIKEBAU JAYA 641.762.000 12 ROKAN KOTO RUANG 674.821.000 13 ROKAN TIMUR 633.590.000 14 LUBUK BETUNG 628.796.000 15 PEMANDANG 617.322.000 16 ALAHAN 616.531.000 17 TIBAWAN 628.091.000 III RAMBAH 18 RAMBAH TENGAH UTARA 626.887.000 19 RAMBAH TENGAH HILIR 690.868.000 20 RAMBAH TENGAH HULU 683.162.000 21 RAMBAH TENGAH BARAT 749.346.000 22 MENAMING 707.170.000 23 PASIR BARU 638.864.000 24 SIALANG JAYA 657.985.000 25 TANJUNG BELIT 656.318.000 26 KOTO TINGGI 744.860.000 27 SUKA MAJU 689.602.000 28 PEMATANG BERANGAN 711.695.000 29 BABUSSALAM 697.116.000 30 PASIR MAJU 603.080.000 IV TAMBUSAI 31 TAMBUSAI BARAT 693.046.000 32 TAMBUSAI TIMUR 865.610.000 33 BATAS 749.389.000 34 TALIKUMAIN 632.893.000 35 RANTAU PANJANG 694.275.000 36 SUNGAI KUMANGO 759.199.000 37 BATANG KUMU 830.621.000 38 SIALANG RINDANG 642.113.000 39 SUKA MAJU 718.065.000 40 LUBUK SOTING 660.735.000 41 TINGKOK 661.305.000 V KEPENUHAN 42 KEPENUHAN BARAT 597.580.000 43 KEPENUHAN HILIR 686.612.000 44 KEPENUHAN TIMUR 630.567.000 45 KEPENUHAN BARAT SEI ROKAN JAYA 619.086.000 46 KEPENUHAN RAYA 629.049.000 47 KEPENUHAN BARU 630.456.000 48 KEPENUHAN BARAT MULYA 618.258.000 49 ULAK PATIAN 623.001.000 50 RANTAU BINUANG SAKTI 621.779.000 VI KUNTO DARUSSALAM 51 KOTA INTAN 645.113.000 52 MUARA DILAM 717.490.000 53 KOTA RAYA 660.331.000 54 KOTA BARU 630.013.000 55 SUNGAI KUTI 652.096.000 56 PASIR INDAH 642.385.000 57 PASIR LUHUR 734.376.000 58 BUKIT INTAN MAKMUR 630.017.000 59 BAGAN TUJUH 621.985.000 VII RAMBAH SAMO 60 RAMBAH SAMO 657.518.000 61 RAMBAH SAMO BARAT 686.172.000 62 RAMBAH BARU 638.787.000 63 RAMBAH UTAMA 631.662.000 64 PASIR MAKMUR 600.043.000 65 KARYA MULYA 645.675.000 66 MARGA MULYA 667.902.000 67 LANGKITIN 644.753.000 68 MASDA MAKMUR 622.867.000 69 LUBUK NAPAL 632.439.000 70 TELUK AUR 639.700.000 71 SEI SALAK 619.956.000 72 SEI KUNING 632.932.000 73 LUBUK BILANG 620.170.000 VIII RAMBAH HILIR 74 RAMBAH HILIR 684.507.000 75 RAMBAH HILIR TENGAH 698.218.000 76 RAMBAH HILIR TIMUR 675.087.000 77 PASIR UTAMA 642.647.000 78 PASIR JAYA 658.488.000 79 RAMBAH MUDA 654.800.000 80 SUNGAI SITOLANG 648.469.000 81 LUBUK KERAPAT 625.690.000 82 RAMBAH 712.132.000 83 SEROMBOU INDAH 709.700.000 84 SUNGAI DUA INDAH 669.404.000 85 MUARA MUSU 721.571.000 86 SEJATI 639.036.000 IX TAMBUSAI UTARA 87 TAMBUSAI UTARA 821.984.000 88 MAHATO 922.510.000 89 BANGUN JAYA 679.431.000 90 SIMPANG HARAPAN 638.124.000 91 PAGAR MAYANG 644.070.000 92 PAYUNG SEKAKI 669.927.000 93 MEKAR JAYA 622.980.000 94 TANJUNG MEDAN 653.334.000 95 SUKA DAMAI 656.624.000 96 RANTAU SAKTI 698.622.000 97 MAHATO SAKTI 672.486.000 X BANGUN PURBA 98 PASIR AGUNG 616.458.000 99 PASIR INTAN 627.091.000 100 RAMBAH JAYA 619.964.000 101 BANGUN PURBA 616.388.000 102 BANGUN PURBA TIMUR JAYA 848.649.200 103 BANGUN PURBA BARAT 631.891.000 104 TANGUN 631.057.000 XI TANDUN 105 TANDUN 738.191.000 106 KUMAIN 636.382.000 107 BONO TAPUNG 647.805.000 108 DAYO 660.215.000 109 TAPUNG JAYA 651.191.000 110 PUO RAYA 664.944.000 111 SEI KUNING 691.908.000 112 KOTO TANDUN 686.272.000 113 TANDUN BARAT 657.730.000 XII KABUN 114 KABUN 724.754.000 115 ALIANTAN 702.037.000 116 KOTA RANAH 632.899.000 117 BENCAH KESUMA 650.927.000 118 BATU LANGKAH BESAR 682.391.000 119 GITI 628.232.000 XIII BONAI DARUSSALAM 120 TELUK SONO 658.268.000 121 SONTANG 800.146.000 122 BONAI 694.109.000 123 RAWA MAKMUR 618.931.000 124 PAUH 711.916.000 125 KASANG PADANG 635.368.000 126 KASANG MUNGKAL 624.703.000 XIV PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 127 PAGARAN TAPAH 674.010.000 128 KEMBANG DAMAI 688.081.000 129 SANGKIR INDAH 620.524.000 XV KEPENUHAN HULU 130 KEPENUHAN HULU 682.378.000 131 PEKAN TEBIH 677.675.000 132 KEPAYANG 655.706.000 133 MUARA JAYA 638.693.000 134 KEPENUHAN JAYA 646.492.000 XVI PENDALIAN IV KOTO 135 PENDALIAN 681.279.000 136 BENGKOLAN SALAK 641.592.000 137 SULIGI 673.848.000 138 AIR PANAS 673.607.000 139 SEI KANDIS 651.543.000 T O T A L 92,805,697,200 Salinan sesuai aslinya, BUPATI ROKAN HULU, ttd A N T O N

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…