DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 17 (tujuh belas) Bab dan 36 (tiga puluh enam) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Ruang Lingkup; Kewenangan Penyelesaian Kerugian Daerah; Majelis; Informasi, Pelaporan Dan Pemeriksaan; Sidang Majelis; Sktjm; Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah; Penilaian Kerugian Daerah; Penyelesaian Kerugian Daerah; Penyetoran; Pelaporan; Pencatatan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Tata Cara pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang perubahan ketiga atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana SALINAN telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara /Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Perturan Menetri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2.Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
6.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
7.Pemerintahan Daerah adalah Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
10.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
11.Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
12.Pegawai adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah, aparat pemerintah desa, pegawai yang diperbantukan kepada instansi pemerintah serta pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, organisasi sosial kemasyarakatan yang mengelola/menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah maupun barang milik daerah.
13.Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14.Lembaga Non struktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15.Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai negeri atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
16.Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
17.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
18.Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
19.Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
20.Majelis Pertimbangan Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
21.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD merupakan perangkat daerah yang bertugas sebagai pengguna anggaran dan penggun barangserat bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.
22.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari pegawai yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
23.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat yang dibuat oleh Bupati dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
24.Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat KP2K adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai atau Pejabat Lain.
25.Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai/pejabat lain/pihak ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan daerah.
26.Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Pemerintah Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
27.Pembebasan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau PPKD dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
28.Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya.
29.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya didapat atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
30.Tuntutan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah selanjutnya disingkat TPGKD, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai negeri atau pejabat lain dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
31.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilaian internal atau penilaian eksternal yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Bupati ini untuk :
1. a.mendapat keseragaman landasan berfikir dan bertindak bagi para Pimpinan dan pelaksana dalam menangani kasus Kerugian Daerah; dan
2. b.dijadikan panduan dalam proses penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
(2)Tujuan Peraturan Bupati ini untuk :
1. a.mendapatkan informasi penyebab terjadinya Kerugian Daerah;
2. b.mencegah berkembangnya Kerugian Daerah;
3. c.mencegah agar tidak terjadi manipulasi dokumen/data pendukung;
4. d.menginventarisasi nilai Kerugian Daerah; dan
5. e.menetapkan nilai Kerugian Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.kewenangan penyelesaian Kerugian Daerah;
b.Majelis;
c.informasi, pelaporan dan pemeriksaan;
d.sidang Majelis;
e.Kerugian Daerah;
f.SKTJM;
g.keputusan pembebanan Kerugian Daerah;
h.penilaian Kerugian Daerah;
i.penyelesaian Kerugian Daerah;
j.penyetoran;
k.pelaporan;
l.pencatatan;
m.pembebasan; dan
n.ketentuan peralihan.

BAB IV

KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 4

Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dan anggota LNS, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Daerah.

Pasal 5

(1)PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas dan wewenang :
1. a.melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
2. b.membentuk dan menetapkan TPKD;
3. c.menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
4. d.memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
5. e.membentuk dan menetapkan Majelis;
6. f.menetapkan SKP2KS;
7. g.menetapkan SKP2K; dan
8. h.melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
(2)Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku bendahara umum Daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h.
(3)Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai bendahara umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Pasal 6

(1)Dalam rangka penyelesaian tuntutan Kerugian Daerah, dibentuk TPKD.
(2)TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati, memiliki tugas dan wewenang:
1. a.menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
2. b.mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
3. c.menghitung jumlah Kerugian Daerah;
4. d.mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti pendukung bahwa pegawai negeri bukan bendahara Atau Pejabat lain telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah;
5. e.menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai negeri bukan bendahara Atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
6. f.menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM;
7. g.memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang Kerugian Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara; dan
8. h.menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada badan pemeriksa keuangan.
(3)TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. a.Inspektur Daerah sebagai ketua;
2. b.Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagai wakil ketua;
3. c.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai sekretaris;
4. d.Personil lain yang berasal dari unit kerja dibidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum, dan bidang lain terkait sebagai anggota;
(4)Dalam mendukung pelaksanaan tugas TPKD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2), dibentuk sekretariat TPKD.
(5)Sekretariat TPKD di tetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah selaku ketua TPKD.

BAB V

MAJELIS

Pasal 7

(1)Dalam Melaksanakan TPGKD dibentuk Majelis.
(2)Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.
(3)Majelis sebagaimana dimaksud paya ayat (1), terdiri dari:
1. a.Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota;
2. b.Inspektorat Daerah sebagai wakil ketua merangkap anggota;
3. c.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai sekretaris merangkap anggota;
4. d.Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai anggota; dan
5. e.Kepala Bagian di Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas dibidang perundang-undangan dan bantuan hukum.
(4)Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
(5)Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah, mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
2. b.mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti Kerugian Daerah;
3. c.menginvetarisir kasus Kerugian Daerah berdasarkan laporan;
4. d.meniventarisir harta kekayaan milik Pegawai atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
5. e.memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris dan atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
6. f.meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
7. g.memeriksa bukti yang disampaikan;
8. h.menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/ menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
9. i.memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan ganti kerugian daerah;
10. j.menyelesaikan kerugian daerah melalui Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) ;
11. k.memberikan laporan hasil sidang kepada Bupati sebagai PPKD untuk menerima pendapat, saran dan pertimbangan pada setiap kasus yang menyangkut tuntutan ganti kerugian daerah termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, upaya damai, hukuman disiplin, penyerahan melalui badan peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi lain;
12. l.membantu penyelesaian pelaksanaan sita jaminan atas pembebanan sementara;
13. m.memfasilitasi pelaksanaan lelang barang jaminan Pegawai atau pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. n.menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Badan Pemeriksa Keuangan; dan
15. o.melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
(6)Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 8

Keputusan Majelis dianggap sah apabila lebih dari setengah Anggota Majelis TPKD menyetujui hasil keputusan dengan memberikan tanda tangan persetujuannya.

Pasal 9

(1)Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(5)dibentuk sekretariat Majelis.
(2)Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub urusan keuangan dan aset.
(3)Sekretariat Majelis di tetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub urusan keuangan dan aset.
(4)Biaya pelaksanaan tugas Majelis dan sekretariat Majelis dibebankan pada APBD.

BAB VI

INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 10

(1)Sumber informasi tentang Kerugian Daerah dapat diketahui dari :
1. a.laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
2. b.laporan hasil pemeriksaan badan pengawas keuangan dan Pembangunan;
3. c.hasil verifikasi dari pejabat SKPKD atau PPKD; dan
4. d.laporan pegawai kepada instansi yang berwenang terhadap kehilangan barang yang berada dalam pemakainnya;
(2)Bupati wajib menindak lanjuti setiap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi oleh Inspektorat Daerah dalam rangka pengamanan/ pengawasan maupun upaya pengembalian kerugian daerah.

Pasal 11

(1)Setiap Aparatur Sipil Negara yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah, wajib melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang berwenang.
(2)Kepala Perangkat Daerah yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah di lingkungan kerjanya, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diketahuinya kejadian tersebut wajib melaporkan Kerugian Daerah tersebut kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis dan Inspektorat Daerah.
(3)Apabila tidak melaporkan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka kepala Perangkat Daerah dianggap lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dikenakan tindakan hukuman disiplin.
(4)Bupati setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera menugaskan Inpsektorat Daerah untuk memproses laporan dan melaksanakan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian Daerah.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…