DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 12 (dua belas) bab dan 29 (dua puluh sembilan) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Prinsip Perjalanan Dinas; Perjalanan Dinas; SPT Dan SPPD; Biaya Perjalanan Dinas; Fasilitas Transportasi Udara; Perjalanan Dinas Luar Negeri; Pelaksanaan Dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas; Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas; Pengendalian Internal; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 80 Tahun 2018 belum menampung berbagai aspek efisiensi dan efektifitas anggaran, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
7.Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan dan anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10.Pegawai Non ASN adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistim kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
12.Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
13.Perjalanan Dinas adalah perjalanan dari tempat kedudukan dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu ke tempat yang dituju untuk kepentingan Daerah dan kembali ke tempat kedudukan semula atau sebaliknya.
14.Tempat kedudukan adalah lokasi Kantor Perangkat Daerah atau domisili tempat tinggal.
15.Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
16.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
17.Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri.
18.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19.Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah.
20.Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD.
21.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
22.Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
23.Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
24.Perhitungan Rampung adalah Perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
25.Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah untuk penugasan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta masyarakat, tokoh masyarakat dan organisasi/kelompok masyarakat yang melakukan perjalanan kedinasan.
26.Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada pejabat/pegawai negeri sipil/pegawai tidak tetap serta Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan identitas Pejabat/Pegawai ASN/Pegawai Non ASN serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.
27.Pelaksana SPPD adalah semua orang yang mendapat SPT dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan.
28.Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Rokan Hulu.
29.Gerakan Organisasi Wanita yang selanjutnya disingkat GOW adalah Gerakan Organisasi Wanita Kabupaten Rokan Hulu.
30.Darma Wanita Persatuan yang selanjutya disingkat DW adalah Darma Wanita Persatuan Kabupaten Rokan Hulu.
31.Badan Kontak Majelis Taklim yang selanjutnya disingkat BKMT adalah Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Rokan Hulu.
32.Standar harga satuan adalah harga satuan setiap unit barang atau jasa yang berlaku di Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang bersumber dari APBD.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

(1)Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
1. a.selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas serta berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. b.efisien yaitu penggunaan anggaran Perjalanan Dinas dilakukan secara hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata;
3. c.efektif yaitu pelaksanaan anggaran Perjalanan Dinas disesuaikan dengan pencapaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah;
4. d.akuntabel yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya Perjalanan Dinas; dan
5. e.wajar yaitu sebagaimana adanya tanpa ada tambahan apapun.
(2)Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam hal sebagai berikut :
1. a.pelaksanaan Perjalanan Dinas yang tumpang tindih atau rangkap;
2. b.pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta, tempat tujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama;
3. c.Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan oleh pelaksana SPPD yang memang benar-benar diharapkan memberikan konstribusi nyata dalam hasil yang akan di capai; dan
4. d.mengutamakan pencapaian kinerja dengan pagu anggaran yang telah tersedia.

BAB IV

PERJALANAN DINAS

Pasal 4

(1)Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
1. a.Perjalanan Dinas luar Daerah dalam provinsi merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Daerah dalam Provinsi Riau dan kembali ke tempat kedudukan semula;
2. b.Perjalanan Dinas luar Daerah luar provinsi merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Kabupaten Rokan Hulu diluar Provinsi Riau dan kembali ke tempat kedudukan semula;
3. c.Perjalanan Dinas dalam Daerah merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
(2)Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka :
1. a.pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja;
2. b.mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, pameran, promosi, perlombaan, pertandingan atau sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.menempuh ujian dinas /ujian jabatan;
4. d.memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
5. e.mengikuti pendidikan tugas belajar setara Diploma/S1/S2/S3, hanya untuk 1 (satu) kali keberangkatan; dan/atau
6. f.mengikuti pendidikan dan pelatihan.
(3)Perjalanan Dinas yang bersifat kunjungan kerja dan studi banding dilakukan dalam hal :
1. a.adanya peraturan baru yang akan diimplementasikan oleh Daerah;
2. b.untuk peningkatan pelayanan publik;
3. c.untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
4. d.menghasilkan suatu produk/output sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
(4)Perjalanan Dinas luar Daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam rangka konsultasi, koordinasi dilaksanakan oleh ASN dan Pegawai Non ASN secara selektif maksimal sebanyak 3 (tiga) orang dengan mempertimbangkan azas kewajaran dan kepatutan dan maksimal selama 2 (dua) hari.
(5)Perjalanan Dinas luar Daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam rangka konsultasi, koordinasi dan dalam rangka keikutsertaan pada kegiatan yang bersifat teknis ke Kementerian/Lembaga atau Instansi Pemerintah yang terkait yang dilaksanakan oleh ASN dan Pegawai Non ASN yang mempunyai keahlian khusus ( admin/operator) secara selektif maksimal sebanyak 5 (lima) orang dengan mempertimbangkan azas kewajaran dan kepatutan dan maksimal selama 3 (tiga) hari.
(6)Perjalanan Dinas yang bersifat kunjungan kerja atau studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilaksanakan secara kolektif maksimal sebanyak 10 (sepuluh) orang dan maksimal selama 4 (empat) hari.
(7)Perjalanan Dinas dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dilaksanakan dalam rangka melakukan kegiatan Monitoring/Supervisi/Evaluasi dan Koordinasi menggunakan zona yang telah ditetapkan didalam Standarisasi harga satuan barang dan jasa Pemerintah Daerah dan maksimal dilaksanakan oleh ASN dan Pegawai Non ASN sebanyak 3 (tiga) orang.
(8)Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan dalam rangka melakukan kegiatan peliputan acara Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan organisasi wanita secara selektif maksimal 3 (tiga) orang.
(9)Dikecualikan dari jumlah orang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terhadap petugas Protokoler dengan maksimal 4 (empat) orang.
(10)Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam surat tugas dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana Perjalanan Dinas, dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi atas dasar persetujuan Pengguna Anggaran atau KPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
(11)Pegawai Non ASN dapat melakukan Perjalanan Dinas berdasarkan persetujuan Kepala Perangkat Daerah.
(12)Perjalanan Dinas untuk pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan dalam hal mendampingi Bupati dilakukan secara selektif dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat
(5)dan ayat (6).
(13)Organisasi PKK, GOW, DW dan BKMT dapat diberikan Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi atau urusan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5), dikecualikan terhadap Perjalanan Dinas yang dilakukan untuk:

a.Bupati dan Wakil Bupati beserta ajudan;
b.Pimpinan dan Anggota DPRD;
c.Untuk wilayah Indonesia bagian tengah dan bagian timur diberikan paling lama 4 (empat) hari;
d.Perjalanan Dinas luar Daerah bagi Anggota DPRD dapat di dampingi oleh PNS/Staf Ahli dengan batasan maksimal 5 (lima) orang per satu alat Kelengkapan; dan
e.PKK, GOW, DW, dan BKMT.

Pasal 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), dikecualikan terhadap Perjalanan Dinas yang dilakukan untuk:

a.Reses Anggota DPRD diberikan paling lama 6 (enam) hari;
b.Pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah paling lama 22 (dua puluh dua ) hari; atau
c.PKK, GOW, DW dan BKMT.

BAB V

SPT DAN SPPD

Pasal 7

(1)Untuk dapat melakukan Perjalanan Dinas, pelaksana Perjalanan Dinas yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendapat SPT.
(2)Berdasarkan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian diterbitkan SPPD.

Pasal 8

(1)SPT bagi Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati.
(2)SPT bagi Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
(3)SPT bagi Staf ahli Bupati, Asisten dan kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.
(4)SPT bagi pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
(5)SPT bagi Pejabat Administrator/Eselon III, Pejabat Pengawas/Eselon IV, Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
(6)SPT dalam Daerah bagi Camat ditandatangani oleh Camat, dan luar Daerah di tanda tangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atau Asisten yang membidangi Pemerintahan.
(7)SPT bagi Pengurus PKK, Pengurus GOW, Pengurus BKMT, dan Pengurus DW ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
(8)SPT pada UPTD yang berkedudukan di Kecamatan untuk melakukan Perjalanan Dinas dalam Daerah ditandatangani oleh kepala UPTD.
(9)Dalam hal Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah.

Pasal 9

(1)Dalam hal acara, waktu, tempat, tujuan dan lokasi yang sama tidak dibenarkan menggunakan 2 (dua) atau lebih SPT.
(2)Dikecualikan terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi Kepala SKPD, Ajudan dan sopir Bupati, ajudan dan sopir Wakil Bupati dan ajudan dan sopir Sekretaris Daerah.

Pasal 10

(1)SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
1. a.pemberi tugas;
2. b.pelaksana tugas;
3. c.waktu pelaksanaan tugas;
4. d.tempat pelaksanaan tugas;dan
5. e.maksud pelaksanaan tugas.
(2)Format SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…